BUPATI CILACAP PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 23 TAHUN2O12 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN CILACAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI CILACAP, Menimbang : a. bahwa keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah; b. bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pedagang pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi; C.
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No•mor : 53/M-DAG/ PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, perlu pengaturan lebih lanjut di daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2.
Undang-Undang . Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 17); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 5. Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 6. Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 7. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 130, Nomor Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 8. Lingkungan Pengelolaan dan Perlindungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perundang-Undangan Peraturan Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndnagUndang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37 1 8); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
4.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP dan BUPATI CILACAP
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN CILACAP BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Dinas adalah Dinas yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk 4. menjual barang atau jasa dan terdiri dari hanya satu penjual. 5. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual 6. berbagai jenis barang secara eceran dengan berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. 7. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara pelayanan sendiri. 8. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan sendiri. 9. Departemen Store adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang secara eceran, barang konsumsi utamanya adalah produk sandang dengan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau usia konsumen yang luas lantai usahanya di atas 400 m2.
1 0. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangafl yang berada dalam satu kesatuan wilayah / tempat. 11. Perkulakan atau grosir adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan pembelian berbagai macam barang dalam partai besar dari berbagai pihak dan menjual barang tersebut dalam partai besar sampai pada subdistributor dan/atau pedagang eceran. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM, 12. adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 13. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. 14. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP, adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan. 15. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM, adalah izin untuk dapat melaksanakan pengelolaan Toko Modern. 16. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya di peruntukan bagi lalu lintas. 17. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. 18. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. 19. Jalan Lokal adalah jalan umum yang berfungsi meiayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 20. angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan ratarata rendah. 21. Sistem Jaringan jalan primer adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional denagn menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. 22.Sistem Jaringan jalan sekunder adalah sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. 23.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
24. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 25.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan. BAB 11 ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilaksanakan berdasarkan azas: a. kemanusiaan; b. keadilan; c. kesamaan kedudukan; d. kemitraan; e. ketertiban dan kepastian hukum; f. kelestarian lingkungan; g. kejujuran usaha; dan h. persaingan sehat (fairness). Pasal 3 Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk a. memberikan perlindungan bagi pelaku usaha UMKM, koperasi, dan Pasar Tradisional; b. memberdayakan UMKM, koperasi dan pasar tradisional pada umumnya agar mampu berkembang, bersaing, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesej ahteraan; c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar tidak merugikan dan mematikan usaha Pasar Tradisional dan UMKM; menjamin terselenggaraanya kemitraan usaha antara pelaku usaha Pasar d. Tradisional dan UMKM dengan pelaku usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam usaha di bidang perdagangan; dan mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara e. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dengan Pasar Tradisional dan UMKM agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan. BAB 111 JENIS PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Pasal 4 Jenis Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern terdiri dari: a. minimarket; b. supermarket; c. hypermarket; d. departemen store; e. perkulakan; f. nama lainnya yang dikelola secara modern.
Pasal 5 Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut: a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m2 (empat ratus meter persegi). 2 b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko diatas 400 m (lima ribu meter (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5000 m 2 persegi). 2 c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai toko di atas 5000 m (lima ribu meter persegi). Departemen store adalah toko modern yang luas lantai toko di atas 400 m 2 d. (empat ratus meter persegi) Pusat Perkulakan adalah toko modern yang luas lantai toko diatas 5000 m 2 e. (lima ribu meter persegi). BAB IV PENYELENGGARAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN Bagian Kesatu Pendirian Pasal 6 (1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang Kota termasuk pengaturan zonasinya serta memperhatikan kebutuhan, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar dalam rangka pengembangan UMKM, koperasi dan pasar tradisional di wilayah yang bersangkutan. (2) Penyelenggaraan dan pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan a. keberadaan pelaku UMKM, koperasi dan pasar tradisional yang ada di wilayah yang bersangkutan; memperhatikan jarak pusat perbelanjaan dan toko modern b. dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan pelaku ekonomi di pasar tradisional; menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan C. toko modern yang bersih, sehat, hygienis, aman dan tertib; menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak d. bermotor yang memadahi; menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur kendaraan e. bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modern. (3) Jarak pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, paling dekat 500 (limaratus) meter. (4) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) adalah pasar tradisional yang terintegrasi dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Pasal 7 (1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus didahului dengan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang
(2)
(3)
bersangkutan, kajian dampak lingkungan, dampak lalu lintas, baik dari sisi tata ruang maupun non fisik meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya untuk mencegah dampak negatif terhadap eksitensi UMKM, koperasi dan Pasar tradisional serta usaha lainnya. Pada saat proses konstruksi pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern terutama skala menengah dan besar harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan/dampak lalu lintas, kebersihan dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar. Penilaian dan pengesahan analisa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang Perdagangan. Pasal 8
(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. (2) Hypermarket dan Pusat Perbelanjaan: a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor; b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan (3) Supermarket dan Departemen store tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan. (4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan / perumahan kota/ perkotaan. (5) Grosir yang berbentuk perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder. Bagian Kedua Permodalan Pasal 9 (1) Berdasarkan permodalan, usaha pusat perbelanjaan dan toko modern dapat digolongkan menjadi: modal skala besar a. modal skala menengah b. modal skala kecil C. (2) Penggolongan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Permodalan dengan skala besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan penanaman modal asing yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Ketiga Sistem Penjualan Pasal 10 (1) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan pusat perbelanjaan dan toko modern ditentukan sebagai berikut: a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumahtangga.
b. Departemen store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi. C. (2) Dalam sistem penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengusaha harus mengutamakan barang-barang produksi dalam negeri dan kualitas barang dagangannya sesuai dengan standar mutu dan/atau Standar Nasional Indonesia (SNI). Bagian Keempat Pemasokan Barang Pasal 11 (1) Kerjasama antara UMKM dan koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern dibuat tertulis, jelas, wajar, berkeadilan, saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut: biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biayaa. biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila b. telah diperjanjikan di dalam kontrak. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah C. dan ketepatan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya. d. pemotongan nilai tagihan Pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang di bawah harga beli dari Pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu; dan biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang C. Pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan. (2) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk Pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah: potongan harga reguler (regular discotrnt), yaitu potongan harga a. yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli. potongan harga tetap (fixed rebate), yaitu potongan harga yang b. diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan. potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga C. yang diberikan oleh Pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan. potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan d. harga yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern. biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan e. kepada Pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang Pemasok di Toko Modern. biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan f. oleh Toko Modern kepada Pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang Pemasok ke jaringan toko modern; dan/atau biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya g. dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada Pemasok.
(3) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi. Bagian Kelima Tenaga Kerja Pasal 12 (1) (2)
(3)
Dalam melakukan usahanya Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mendahulukan tenaga kerja daerah. Penggunaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berpedoman pada standar dan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Ketentuan penggunaan tenaga kerja ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Keenam Jam Kerja Pasal 13
(1) Jam kerja Hypermarket, Departement Store dan Supermarket sebagai berikut: hari Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB. a. hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 10.00 - 23.00 WIB. b. (2) Jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, hari libur lainnya mulai pukul 10.00 24.00 WIB. (3) Jam kerja minimarket mulai pukul 10.00 - 22.00 WIB. (4) Penyimpangan terhadap jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan izin Bupati. Bagian Ketujuh Waralaba Pasal 14 (1) Dalam kegiatan usaha minimarket dapat dilaksanakan dengan sistem waralaba. (2) Waralaba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. dilakukan dalam rangka memberdayakan UMKM dan Koperasi di daerah. b. mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli ataupun monopsoni yang merugikan UMKM dan Koperasi. c. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan UMKM dan Koperasi. d. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan UMKM dan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. e. meningkatkan peran UMKM dan Koperasi dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di f. bidang waralaba.
Bagian Kedelapan Pengembangan Kemitraan Pasal 15 (1) Pengembangan kemitraan antara pemasok UMKM dan Koperasi dengan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dilakukan dalam bentuk sebagai berikut: a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok UMKM dan Koperasi. b. pembayaran dari pemasok UMKM dan Koperasi dilakukan secara tunai atau dalam jangka paling lama 15 hari. c. toko modern dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produksi UMKM dan Koperasi, dan. d. penggunaan merk sendiri oleh Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi tanggung jawab penuh toko modern. (2) Bupati dapat memfasilitasi kepentingan pemasok usaha UMKM dan Koperasi serta Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam perundingan untuk mewujudkan kemitraan. BABV PERIZINAN Pasal 16 (1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati. (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. IUPP untuk Pusat Perbelanjaan; b. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan. (3) Persyaratan dokumen untuk memperoleh IUPP bagi Pusat Perbelanjaan yang berdiri sendiri atau IUTM bagi Toko Modern meliputi: a. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon; b. foto copy izin prinsip dari Bupati; foto copy NPWP; C. d. foto copy Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya serta pengesahannya; e. hasil analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat dan rekomendasi dari dinas/unit yang bertanggungjawab dibidang perdagangan; rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau f. UKL/UPL, dan ANDAL kecuali Minimarket; g. rencana kemitraan dengan usaha Mikro, Usaha Kecil, Koperasi dan pasar tradisional h. foto copy Izin Pemanfaatan Ruang (IPR); foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); i. foto copy Surat izin Gangguan (HO); j. k. surat pernyataan kesanggupan penggunaan tenaga kerja daerah; 1. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku. (4) Rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan atau toko modern yang terintregrasi dengan Pasar Tradisional terdiri dari: a rekomendasi analisa mengenai dampak lingkungan ( AMDAL) atau UKL/UPL, dan ANDALALIN; b foto copy izin usaha pendirian pasar tradisional (IUP2T) tempat berdirinya pusat perbelanjaan dan toko modern; c foto copy akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
d surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku; dan e rencana kemitraan dengan UMKM untuk pusat perbelanjaan dan toko modern Permohonan izin untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada (5) ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (6) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha pengelola/penanggungiawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. (7) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha. (8) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun. (9) Tata Cara Permohonan Izin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 17 (1) (2)
Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB VII KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI Bagian Kesatu Kewajiban Pasal 18
Penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyal kewajiban: menjalin kemitraan dengan UMKM dan Koperasi untuk a. penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil; mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam IUPP dan IUTM, b. serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen; C. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha; d. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan e. tempat usaha; mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan / atau f. perbuatan lain yang melanggar kesusilaan dan ketertiban umum di tempat usahanya; mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan g. minum-minuman beralkohol, obat-obatan terlarang serta barangbarang terlarang lainnya; menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, h. kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen kecuali untuk minimarket; memberikan kesempatan kepada karayawan dan konsumen untuk i. melaksanakan ibadah; mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan dan j. kesej ahteraan karyawan;
k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha; dan; 1. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang djtulis dalam rupiah. Bagian Kedua Larangan Pasal 19 Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang: melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang a. dan/atau jasa secara monopoli; menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat b. di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan C. jenisnya membahayakan kesehatan; menjual barang-barang yang sudah rusak dan/ atau kadaluwarsa; d. mengubah atau menambah saran tempat usaha tanpa Izin Bupati; e. memperkerjakan tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja f. asing tanpa izin sesuai ketentuan peraturan p erundangundangan. Bagian Ketiga Sanksi Adiministrasi Pasal 20 (1) Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19 huruf e dikenakan sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: teguran; a. peringatan tertulis b. penutupan sementara sarana tempat usaha Pusat Perbelanjaan C. dan Toko Modern; atau d. pencabutan izin Usaha. (3) Tata cara dan pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati. BAB vIII PENYIDIKAN Pasal 21 (1)
(2)
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari atau mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana tersebut; c. meminta keterangan dan bahan bukti Orang Pribadi atau Badan sehubungan dengan Tindak Pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana;
melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas f. penyidikan Tindak Pidana; g. menyuruh berhenti dan melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c; memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana; h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa i. sebagai tersangka atau saksi; menghentikan penyidikan; j. k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. e.
BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22 (1)
(2)
(3)
(4)
Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan perbuatan melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluhjuta rupiah). Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b dan huruf c diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 2009 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
BABX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 23 (1) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
(2) Perjanjiaan Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian dimaksud. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 25 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap. Ditetapkan di Cilacap pada tanggal
2 4 SP 2012
BUPATI CILACAP, BUP CILACAP, cap ttd TATFOSUWARTO SU ARTO PAMUJI TATTO PAMUJI Diundangkanli Cilacap pada tanggal
2 4 SP 2072
Plt. SEKRETARISDAERAH DAERAH Plt. SEKRET. KABUPATEN CILACAP, iCAP, KABUP Asisten Administrasi Umum trai Umum Asisten Ad cap ttd ANTON SANTOSO SANTOSA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2012 NOMOR3
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAEPAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 2 3TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN CILACAP.
I.
UMUM Keberadaan pusat perbelanjaan dan toko modern merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan dalam rangka pengembangan usaha guna peningkatan perekonomian daerah di Kabupaten Cilacap. Keberadaannya diharapkan dapat berkembang bersama-sama dengan pasar tradisional sehingga tercipta iklim perdagangan yang kondusif dan sama-sama dapat meningkatkan roda perekonomian daerah. Pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan regulasi atau pengaturan mengenai penataan dan pembinaan pusat perbelanjaan dan toko modern agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Bahwa mendasari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/ 12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, maka perlu pengaturan Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Daerah.
11.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Ayat (1) Hal ini dikandung maksud agar pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukupjelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 12
Ayat (1) Cukup j elas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 13
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)
*
Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR 9
