KERANGKA PEMIKIRAN
Bencana alam gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan lain- lain yang terjadi di Indonesia secara terus- menerus telah menimbulkan banyak korban jiwa, kerugian harta benda dan kesengsaraan bagi masyarakat. Kesengsaraan yang cukup terasa bagi masyarakat yang mengalami kejadian bencana adalah kerawanan terhadap pangan. Dalam menghadapi segala kemungkinan bencana yang dapat terjadi setiap saat di Kabupaten Lampung Barat, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus segera melakukan pengelolaan pangan guna menghindari terjadinya kerawanan pangan saat bencana terjadi dan mewujudkan ketahanan pangan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus membuat perencanaan pengelolaan pangan untuk penanggulangan bencana. Kebutuhan pangan untuk penanggulangan bencana merupakan kebutuhan pangan berdasarkan kebutuhan pangan penduduk dengan mengacu pada kebutuhan energi untuk dikonsumsi menurut standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya dan selayaknya diperoleh dari ketersediaan pangan aktual yang ada di daerah. Kebutuhan pangan untuk penanggulangan bencana sudah sepatutnya diakomodir dalam bentuk cadangan pangan pemerintah daerah, mengingat penyediaan pangan merupakan hak azasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Cadangan pangan ini dapat dialokasikan dalam bent uk stok pangan pemerintah daerah maupun anggaran yang telah dihitung berdasarkan kebutuhan yang dilegalisasi dalam APBD. Distribusi pangan pada saat tanggap darurat bencana merupakan hal penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja. Perencanaan secara ma tang berkaitan dengan mekanisme distribusi pangan saat tanggap darurat bencana akan menjadi point penentu keberhasilan pencega han kerawanan pangan yang timbul akibat bencana. Hal ini harus dikelola dengan baik dan terencana dari aspek organisasi maupun mobilisasi pangan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kendala yang ada didaerah.
26
Dengan demikian, maka kerangka pemikiran penulisan ini dapat digambarkan sebagai berikut:
KEBUTUHAN PANGAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA :
KETERSEDIAAN PANGAN AKTUAL
DAERAH RAWAN BENCANA
NERACA BAHAN MAKANAN
PENDUDUK DI DAERAH RAWAN BENCANA PANGAN PRIORITAS
KEBUTUHAN ANGGARAN PEMERINTAH
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH YANG DIPERLUKAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
MEKANISME DISTRIBUSI PANGAN UNTUK PENANGGULANGAN BENCANA
ORGANISASI DAN KELEMBAGAAN
LAMA TANGGAP DARURAT
MOBILISASI PANGAN
KEBUTUHAN PANGAN
Gambar 2
Kerangka pikir pengelolaan pangan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat
METODE PENELITIAN Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian dilakukan di Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan antara lain: 1.
Kabupaten Lampung Barat merupakan daerah yang rawan terhadap terjadinya bencana alam, terutama: gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan tsunami.
2.
Penelitian tentang pengelolaan pangan untuk penanggulangan bencana ini belum pernah dilakukan.
3.
Peneliti berdomisili dan bertugas sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lampung Barat, sehingga akan lebih memudahkan dalam pelaksanaan penelitian. Pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan penelitian ini penting
untuk mempersiapkan daerah dalam melakukan perencanaan penyediaan pangan untuk penanggulangan bencana berbasis kesiapsiagaan bencana serta mekanisme distribusi pangan saat tanggap darurat bencana. Penelitian ini berlangsung selama 6 bulan, dimulai Bulan September 2008 sampai Februari 2009. Desain Penelitian Desain penelitian ini adalah desk study yang diawali dengan melakukan pengumpulan data-data ataupun informasi awal pada instansi/lembaga yang terkait dengan pangan dan penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat dan pengumpulan data kejadian bencana dimasa lalu, selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan pangan dan mekanisme distribusi pangan untuk penanggulangan bencana. Jenis dan Sumber Data Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari pihak-pihak yang mengelola data, seperti: kantor statistik, intansi teknis, lembaga pene litian dan
28
lain- lain serta data-data yang telah mengalami proses pengolahan dan/atau analisis dalam bentuk komputasi, formulasi dan tabulasi. Tabel 6 Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian No
Jenis Data
Sumber Data
Tahun Publikasi
1.
Data Kependudukan Kabupaten Lampung Barat 2007 a. Jumlah Penduduk b. Komposis i Penduduk menurut umur
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Lambar
2008
2.
Data Jumlah Kecamatan dan Desa Kabupaten Lampung Barat
Bagian Tata Pemerintahan Kab. Lambar
2008
3.
Data Produksi Pangan Kabupaten Lampung Barat
Lampung Barat Dalam Angka
2008
4.
Peta Daerah Rawan Bencana Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat Tahun 2008
Bappeda Kab. Lambar
2008
5.
Peta Jalur Sesar Kabupaten Lampung Barat
BMG Lampung
2008
6.
Peta Rawan Banjir Kabupaten Lampung Barat
BMG Lampung
2008
7.
Peta Administrasi Kabupaten Lampung Barat
Bappeda
2008
8.
Peta Epicenter Gempa Merusak di Pulau Sumatera
BMG Lampung
2008
9.
Data Kejadian Gempat Merusak di Pulau Sumatera
BMG Lampung
2007
10.
Data Kejadian Gempa Merusak di Kabupaten Lampung Barat
Badan Kesbangpol Linmas Kab. Lambar
2007
11.
Data Survei Konsumsi Pangan
Dinas Pertanian Provinsi Lampung
2007
12.
Data Frekuensi Bencana Kab. Lampung Barat
Bappeda Kabupaten Lampung Barat
2007
13.
Data Harga Rata-rata Bahan Pangan Kabupaten LB Th. 2008
Bagian Ekonomi Setdakab LB
2008
29
Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh diolah dan dihitung dengan menggunakan program komputer Microsoft Excell, kemudian dianalisis secara deskriptif. Pengolahan yang dilakukan tersebut adalah: Pengolahan Data Data sekunder terlebih dahulu diola h dengan langkah sebagai berikut: a.
Data kependudukan Kabupaten Lampung Barat akan dibagi menjadi penduduk yang mampu mengkonsumsi pangan orang dewasa (> 3 tahun) dan penduduk yang dianggap belum mampu mengkonsumsi pangan orang dewasa (= 3 tahun) yang akan digunakan untuk menentukan kebutuhan konsumsi pangan per kapita perhari untuk penanggulangan bencana.
b.
Data jumlah kecamatan dan desa Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai data pendukung peta daerah rawan bencana.
c.
Data produksi pangan wilayah akan digunakan untuk menghitung ketersediaan pangan aktual dan mendukung data NBM.
d.
Peta Rawan Bencana Kecamatan di Kabupaten Lampung Barat, Peta Jalur Sesar, Peta Rawan Banjir, Peta Epicenter Gempa Merusak Propinsi Lampung, Data Kejadian Gempa Merusak di Pulau Sumatera, Data Kejadian Gempa Merusak di Kabupaten Lampung Barat dan Data Frekuensi Bencana di Kabupaten Lampung Barat akan dijadikan dasar untuk menentukan daerah rawan bencana dan juga untuk menentukan lokasi penempatan cadangan pangan
pemerintah
dalam
mekanisme
distribusi
pangan
untuk
penanggulangan bencana. e.
Data Harga Bahan Pangan Kabupaten Lampung Barat akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran pemerintah untuk penanggulangan bencana.
f.
Data Survei Konsumsi Panga n akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran kemandirian pangan beras di Kabupaten Lampung Barat.
30
Analisis Data 1.
Pemetaan Daerah Rawan Bencana. Pemetaan daerah rawan bencana di Kabupaten Lampung Barat dilakukan melalui analisis terhadap peta daerah rawan bencana kecamatan yang sudah ada yang merupakan kajian dari Bappeda Kabupaten Lampung Barat. Disamping itu, dipertimbangkan pula Peta Jalur Sesar/Gempa, Peta Rawan Banjir, Peta Epicenter Gempa Merusak Propinsi Lampung, Data Kejadian Gempa Merusak di Pulau Sumatera, Data Kejadian Gempat Merusak di Kabupaten Lampung Barat dan Data Frekuensi Bencana di Kabupaten Lampung Barat. Setelah dilakukan analisis terhadap peta dan data yang ada, maka akan diperoleh daerah-daerah yang meliputi kecamatan, pekon/kelurahan yang dianggap rawan terhadap terjadinya bencana dan akan ditentukan intensitas bencana masing- masing kecamatan di Kabupaten Lampung Barat.
2.
Ketersediaan Pangan Aktual Ketersediaan pangan aktual berupa beras dilakukan dengan menghitung ketersediaan pangan beras dari produksi sumberdaya pangan beras, dikoreksi, lalu dikaji dengan Software NBM atau NBM Kabupaten Lampung Barat 2007.
3.
Kebutuhan Pangan untuk Tanggap Darurat Bencana Penghitungan kebut uhan pangan untuk tanggap darurat bencana dilakukan melalui tahapan: a. Setelah diketahui daerah rawan bencana berdasarkan pemetaan, maka penduduk yang berada di daerah rawan bencana tersebut dibagi berdasarkan kemampuan untuk mengkonsumsi jenis pangan untuk dewasa atau belum dewasa, untuk itu penduduk akan dibagi menjadi golongan usia = 3 tahun dan > 3 tahun. Setelah
itu
dihitung
menggunakan rumus:
Kecukupan Energi
golongan
usia
dengan
31
TEg = KEg × ? PBg Keterangan: TEg
= Total kecukupan energi golongan usia per hari (kkal/hari).
KEg
= Kecukupan energi berdasarkan WNPG 2004 rata-rata golongan usia. (kkal).
? PBg
= Jumlah penduduk di daerah rawan bencana sesuai golongan usia.
b. Kemudian dihitung kebutuhan masing- masing pangan prioritas yang berasal dari pangan sumber karbohidrat dan pangan sumber protein dengan menggunakan rumus: TpBg =
TEg Ep × (%BDD) × (1000/100)
Keterangan: TpBg
= Kebutuhan pangan prioritas untuk penanggulangan bencana sesuai golongan usia (kg/hr).
TEg
= Total kecukupan energi sesuai golongan usia (kkal).
Ep
= Kandungan energi per 100 gr BDD pangan (kkal) yang dilihat dari Tabel Daftar Komposisi Bahan Makanan.
c. Dihitung kebutuhan air minum dengan menggunakan rumus: TAg = TpBg × AKA Keterangan: TAg
= Kebutuhan air minum sesuai golongan usia (ml/hari).
? PBg
= Penduduk daerah rawan bencana sesuai golongan usia.
AKA = Angka kebutuhan air sesuai golongan usia (ml/hari). Golongan usia = 3 tahun adalah 1100 ml/hr. Golongan usia > 3 tahun adalah 2200 ml/hr.
32
4.
Cadangan Pangan Pemerintah untuk Penanggulangan Bencana Penghitungan jumlah cadangan pangan pemerintah untuk penanggulangan bencana adalah berupa pangan prioritas dan air minum: a. Penghitungan kebutuhan cadangan pangan prioritas dilakukan dengan menggunakan rumus: CpB = TpBg × TB(1.2 ) Keterangan: CpB
= Cadangan pangan untuk penanggulangan bencana (kg).
TpBg
= Kebutuhan pangan untuk penanggulangan bencana (kg).
TB(1.2 )
= Tanggap darurat bencana yaitu 15 dan 30 hari.
b. Penghitungan kebutuhan cadangan air dilakukan dengan menggunakan rumus: = TAg × TB(1.2 )
CAB Keterangan:
5.
CAB
= Cadangan air untuk penanggulangan bencana (ml).
TAg
= Kebutuhan air minum sesuai golonan usia (ml).
TB(1.2 )
= Tanggap darurat bencana yaitu 15 dan 30 hari.
Anggaran Pemerintah yang dibutuhkan untuk Penanggulangan Bencana Untuk mengetahui besarnya anggaran pemerintah yang dibutuhkan untuk penyediaan pangan guna penanggulangan bencana diperoleh dengan menggunakan rumus: a.
Anggaran pangan prioritas, dihitung dengan menggunakan rumus: ApB = CpB × HpP* Keterangan: ApB
= Anggaran pangan untuk penanggulangan bencana (Rp).
CpB
= Cadangan pangan pemerintah untuk penanggulangan bencana (kg).
33
b.
HpP
= Harga masing- masing jenis pangan prioritas.
*
= di Kabupaten Lampung Barat pada bulan tertentu.
Anggaran air minum, dihitung dengan menggunakan rumus: AAB = CAB × HA* Keterangan: AAB = Anggaran air minum untuk penanggulangan bencana (Rp). CAB = Cadangan air minum untuk penanggulangan bencana (ml).
c.
HA
= Harga air minum kemasan (Rp).
*
= di Kabupaten Lampung Barat pada bulan tertentu.
Untuk mengetahui anggaran perkapita guna pemenuhan pangan bagi setiap golongan usia, diperoleh dari penjumlahan anggaran per kapita pangan prioritas bagi masing- masing golongan usia dan anggaran air minum per kapita, dengan tahapan dihitung: 1) Anggaran pangan prioritas perkapita diperoleh menggunakan rumus : ApB ApBg
= ? Pg
Keterangan: ApBg = Anggaran pangan untuk bencana per kapita bagi masingmasing golongan usia (Rp). ApB
= Anggaran pangan bagi masing- masing golongan usia (Rp).
?Pg
= Penduduk daerah rawan bencana sesuai golongan usia.
2) Anggaran air minum diperoleh dengan menggunakan rumus : AAB AABg
= ? PB
34
Keterangan: AABg
= Anggaran air minum perkapita untuk bencana bagi masing- masing golongan usia (Rp).
AAB
= Anggaran air minum bagi masing- masing golongan usia (Rp).
?Pg
= Penduduk daerah rawan bencana sesuai golongan usia.
3) Anggaran perkapita per hari untuk penanggulangan bencana diperoleh dengan menggunakan rumus: ABg = ApBg + AABg
Keterangan: ABg
= Anggaran per kapita per hari pangan (Rp)
ApBg
= Anggaran pangan untuk bencana per kapita bagi masingmasing golongan usia (Rp)
AABg
= Anggaran air minum untuk bencana perkapita bagi masing- masing golongan usia (Rp).
6.
Mekanisme Distribusi Pangan untuk Penanggulangan Bencana Mekanisme distribusi pangan untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat akan dibagi dalam dua sub pokok bahasan yaitu : a. Organisasi dan kelembagaan penanggulangan bencana. Ditelaah dan dianalisis secara deskriptif siapa yang melakukan distribusi pangan saat tanggap darurat bencana. b. Mobilisasi pangan Ditelaah dan dianalisis secara dekriptif bagaimana dilakukan distribusi pangan saat tanggap darurat bencana.
35
Keterbatasan dan Asumsi Dalam Penelitian Keterbatasan Penelitian Penelitian ini memiliki keterbatasan: 1.
Kebutuhan pangan untuk penanggulangan bencana hanya memperhitungkan kebutuhan energi tanpa memperhitungkan kebutuhan protein dan lemak.
2.
Penghitungan kebutuhan anggaran berdasarkan pada harga pangan Tahun 2008, untuk penghitungan kebutuhan tahun berikutnya dapat di proyeksi berdasarkan angka inflasi yang terjadi di daerah.
3.
Jumlah penduduk di daerah rawan bencana adalah jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2007.
Asumsi Dalam Penelitian Penelitian ini menggunakan beberapa asumsi, yaitu: 1.
Penduduk di daerah rawan bencana dibagi menjadi dua golongan usia berdasarkan kemampuan untuk mengkonsumsi pangan yaitu: a. Usia = 3 tahun dianggap belum mampu untuk mengkonsumsi makanan orang dewasa. b. Usia > 3 tahun dianggap mampu untuk mengkonsumsi makanan orang dewasa.
2.
Pangan prioritas untuk penanggulangan bencana terdiri air minum, susu, bubur susu, beras, mie instant, sardines, corneed beef dan abon.
3.
Kebutuhan energi yang berasal dari pangan berupa susu dan bubur susu untuk penduduk berusia = 3 tahun, maka diasumsikan kebutuhan energi sebesar 100% akan disumbang dari susu sebesar 50% dan bubur susu sebesar 50%.
4.
Kebutuhan energi yang berasal dari pangan berupa beras, mie instant, sardines, corned beef dan abon untuk penduduk berusia > 3 tahun, maka diasumsikan kebutuhan energi sebesar 100% akan disumbang dari pangan
36
sumber karbohidrat berupa beras dan mie instant sebesar 70% dan pangan sumber protein berupa sardines, corneed beef dan abon sebesar 30%. Kebutuhan pangan sumber karbohidrat berupa beras dan mie instan tersebut akan disumbang dari beras sebesar 60% dan mie instant sebesar 40%, sedangkan kebutuhan pangan sumber protein berupa sardines, corned beef dan abon tersebut akan disumbang dari sardines sebesar 50%, corned beef sebesar 25% dan abon sebesar 25%. 5.
Anggaran diasumsikan apabila terjadi bencana secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Lampung Barat, sedangkan untuk dana siap pakai yang diperlukan untuk pangan guna penanggulangan bencana di Kabupaten Lampung Barat adalah 50% dari pembagia n anggaran minimal masa tanggap darurat bencana selama 15 hari antara pemerintah pusat dan daerah.
Definisi Operasional Bencana yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yang berupa gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Penanggulangan Bencana adalah serangakaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan dimulai dari tahap sebelum sampai sesudah bencana terjadi. Tanggap Darurat Bencana (TB) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan meliputi kegiatan diantaranya pemenuhan kebutuhan dasar berupa pangan. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis pada suatu wilayah tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah terjadinya dampak buruk bahaya tertentu. Rawan Pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumahtangga/individu saat terjadi bencana.
37
Ketersediaan Pangan Aktual (KpA) adalah ketersediaan beras berdasarkan perhitungan NBM. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat saat tanggap darurat bencana. Cadangan Pangan (CpB) adalah cadangan pangan pokok yang ditetapkan secara berkala dengan memperhitungkan tingkat kebutuhan nyata pangan masyarakat dan ketersediaan pangan, untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pangan saat terjadi bencana. Anggaran (AB) merupakan dana siap pakai yang selalu tersedia dan dicadangkan pemerintah daerah yang akan digunakan pada saat tanggap darurat bencana. Bantuan Darurat Bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan pada saat terjadi bencana. Pangan Prioritas (pP) merupakan jenis bahan makanan untuk disediakan bagi korban bencana yang terdiri dari : Beras, Mie Instant, Sardines, Corned Beef, Abon, Susu dan Bubur Sus u ditambah dengan air minum. Pemerintah adalah pemerintah pusat yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia. Pemerintah Daerah adalah perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang dipimpin oleh bupati.
