DEMOKRASllMAJINASI DALAM PERTANAHAN Dina Puspita H.S
Abstrak This article trying to remind on the basic function of land as the ultimate source of living. On the author 's sight that principle deemed has been dishonored by law enforcers and government agency whom hold authority on land affairs. It has been figured out from bleeding incident in Alas Tlogo. East Java that had been triggered by land dispute. In that incident has proved syndrome of despotic's state power. Justice in land was violated by positive law in where beraucracy and administrative that still on the lack of good services reflection. At the edge has resulted court sessions which also carry out the same spirit like another government agency as said by the author like circus-clowns. By that argument the author give her explanation concerning democratic state 's idea. prosperity of people direction just happens in imagination outlook. Kata kunci: hukum tertanahan. kasus alas tlogo, demokrasi-imajinasi. persamaan I.
Pendahulnan
Terjadi lagi, tragedi sengketa tanah membawa petaka di desa Alas Tlogo, Kabupaten Pasuruan tanggal 30 Mei 2007. Sengketa antara penduduk setempat dengan Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) berawal pada sengketa di pengadilan lahan seluas lebih kurang 3500 hektar yang selama ini digarap rakyat. Tanah tersebut diklaim oleh Marinir sebagai tanah milik TNI-AL sebagai Pusat Latihan Tempur (PUSLA TPUR) Marinir. Putusan Pengadilan Negeri Bangil memenangkan Marinir TNI-AL kemudian warga mengajukan banding. Saat banding tengah berjalan, Marinir melakukan eksekusi lengkap dengan bulldozer l • Rakyat yang merasa telah menggarap tanah tersebut selama puluhan tahun, mencoba bertahan dengan sekuat tenaga. Dari versi militer, dilaporkan bahwa tindakan warga telah menjurus pada tindakan anarkis dan kemudian Marinir
I Padahal eksekusi hanya dapat dilakukan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan diajukannya upaya hukum band ing, artinya putusan itu
belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
-.--
Demokrasi JmajinQsi Da/om Pertanahol1. Puspi/a H.S
-I /O
meletllskan tembakan peringatan. Setelah tembakan peringatan. ternyata rakyat tidak mundllr. jllstru mengolok-olok aparat dengan kata-kata "Oi ok Wedi .' Ojok Wedi .' lk" dud,,' pe/llru beneran! Ojok weni.' ".! Aparat Marinir. yang terdiri dari prajurit yang berusia cukup muda merasa diledek dan me letuskan senapannya ke arah warga. Versi warga, aparat tidak pemah menembakkan tembakan pefingatan. Akan tetapi langsung ke arah warga secara membabi buta. Bahkan ada warga yang sembunyi di mushalah pun tetap ditembaki. Sebagai bukti warga menunjukan adanya peluru tajam di pohon, di dinding-dingding mushalah. dan di beberapa tempat yang menunjukkan telah adanya serangan yang membabi buta. Negara Indonesia yang dikatakan negara demokratis tapi pada kenyataannya menganut oligarkis. Rakyat miskin selalu menjadi korban dalam hal sengketa tanah dengan penguasa. Bahkan detik inL bukan hanya tanah sebagai sumber penghidupan mereka yang dirampas. Tapi juga nyawa mereka. TNI-AL, dengan berdalih rengah mempertahankan alat vital negara. sehingga memberlakukan keadaan damrat pada saat itu.' Sevital apakah tanah itu untuk Negara? Negara yang memiliki hak menguasai tanah ini tampaknya melupakan bahwa sumber kekuasaan yang ada padanya adalah titipan rakyat melalui du contract social. Sehingga kepentingan rakvat haruslah menjadi prioritas diatas segala-galanya. Res Publica' sekali lagi Re.' Publica!' Agaknya mengenai teori Lex Regia yang diutarakan Machiavelli in gin diterapkan di negara kita. Teori ini mengatakan. karen a rakyat telah menyerahkan kekuasaan kepada negara. maka negara menghisap kekllasaan rakyat itll telah habis. sehingga rakyat tidak berhak menuntut apa-apa dari -
Art i n~ ' a:
"Jangan 13kut! Jangan takut itu bukan peluru heneran. jangan takut '··
3 Keadaan darurat dapat diberlakukan daJam menghadapai separalis. lerorisrn;: atau mempcrtahankan alat vital. Dalam keadaan darurat merna"g Temara diizink.m untu).. mcnembak kearah lawan. tapi tcntunya prosedur ini tidak Sl:mudah itu. sebctum prajuri! menghadapai masyarakaL prajurit sesuai prosedur di briefing untuk mc:nyamakan p:.:rscpsi Dalam br idi~g itu ditentukan peTkiraan keadaan (KIRKA) yan~ isinya mcmuat oplional planning. yaitu: opsi-opsi kemungkinan :\'ang akan tli!rjadi (kaJau tcrjadi A aka" dilakukan lindakan X. dan .fika terjadi B akan dilakukan tindakan Y. dSI,. Yang penulis gari!'>. bawah i ial'lh mcngapa rada KIRKA. prdjurit dibekali pelurn t~jam uotuk mcnghadapi mk)
.ipi l yan&! tidal..: bcrsmjata? Hal ini h:lah mcnyalahi hukum pcrang ~ ang hcrl:lku di T1lilil~f Pilwi. TNI juga nampaknya menyadari kcsalahannya. Pagi sctclah K.:jadian ftan£g~1i 3 1 M.m:! 200: J. pt:rwira yang memberi komando saat kejadian di COPOI dan beb':rdPil prajuril kah.!rn ~ ;i s ('dall ~ dilakuk,m pcmcriL~n untuk disidangkan di pengadilan mili ter. (Sumlll..T H {n.:rJn;m f·larsanl o. S.H .. Kctua Muda Bidang Militcr Mahkamah Agung; ..l
Judul PidalO Bung Kamo pada sam menjclang kcmcrdcl.:.aan.
.Iurnal Hllkum dan PemhLmglllloll Tahlln ke-J 7 .1\'0 J .luli-Sept,,·m h:.·r ] 00-
.JJ I
negara. Itukah cemHnan demokrasi di negara kita" Tentara Nas ional Indonesia. yang bahkan seragamnya pun dibiayai oleh uang rakyat dengan anggaran yang. bernilai trilil1nan. Ternyata kepentingannya un1uk lalihan lempur mengalahkan kepentingan rakyal untuk mengais hidup di lanah yang Idah digarapnya berpuluh-puluh lahun. lronisnya pengadilan berpihak kepada mereka. Apakah pulusan pengadilan hanya mengutamakan kebenaran fom1il berupa sural-sural lanah ? Apakah kebenaran formil dapat sena mena dilerapkan pada kasus-kasus pertanahan kita tanpa memperhatikan keadilan yang hakiki dan nilai dari demokrasi itu sendiri ? Di penanahan kita yang adminislTasinya masih berantakan. Sekali lagi. kebenaran formi! di ad ministrasi yang berantakan.
II.
Demokrasi Ekonomi
Demokrasi sering diidentikan dengan keadilan di hadapan hukum atau hak masyarakat untuk ikut ambil bag ian dalam politik. Kata "Demokrasi" berasal dari bahasa Yunani yaitu "demos" yang berani Rakyat. dan "cratos" ~ ang berarti Pemerintahan 5 Abraham Lincoln sendiri menganikan bah"a demokrasi adalah p emerinlahall ole" rakya!. dar; ra/(y·aI. dOll IJI/WK rokn1f." Ekonomi sendiri berasal dari kata oikos (rllma"l atau yang kemudian berkembang menjadi O;kollllomo; yang artinya aturan rumah. Sebenamya oikollomo; ini sering digunakan untuk mengartikan aturan rumah langga dalam arti manajemen rumah tangga. Demokrasi ekonomi bersumber pada cila-cita luhur menciptakan keadilan di bidang ekonomi untuk seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi ekonomi berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan keadilan untuk mendapatkan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakal untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak. sesuai dengan Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945'. Bagi bangsa Indonesia yang sebagian besar rakyatnya masih bc,"orak agrans, demokrasi ekonomi adalah keadilan dalam hal kesell1palan
<
Simo ne: d;- B(\lJ\oir. "1.:. LOlm1!t' .\ Imdu···. dituli!" ulan!! u k' !1 '\nt:nll ...' Sa(h::lu\.
lI.Jari :-,·(j~rnit.'"r Fri:r~:oo. ~I!lr i:,no
''f8K). hal.22 [dd~ ,
··Ao.: l.il\(.:oll1". Scri l·waak'l Ilintar· LIl;t1ll Ih:laC'! J'ahl:m an di DUIlI<J. fJ<Jkanil : 1'I.: nt..~rhi~ I·ro!!l\.' ~ . 211011, hal. 6<} Ahraharn Lincoln: '"/ Jo.:'IIlUl ·rm"l" ix .,>:O\:ernmelll hy l"e ,H.'rlp/t· /""m the !WOld, · (Iud
Pt:rd;Ull,lIan PJling /,;"I/'e
(21.
IIL'('I,h'··
Jkl'f"l\.'l1~aruh
412
Demok1'asi Imajinasi Dalam Pertanahan, Puspila HS.
memperoleh kesempatan penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah. Demokrasi ekonomi bagi bangsa Indonesia adalah demokrasi pertanahan, bahwa seluruh tanah di dalam wilayah kekuasaan Indonesia digunakan atas asas keadilan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Pada sektor inilah tercermin perjuangan dan perkembangan akan demokrasi ekonomi. Masyarakat agraris Indonesia, menggantungkan roda perekonomiannya pada sektor pertanian. Namun ironisnya sektor pertanian di Indonesia belum mampu menjadi tiang kokoh dalam menopang kehidupan para petarii, belum lagi perkembangan pembangunan perumahan dan industri yang makin bergerak menjauh dari wilayah metropolitan, berangsur-angsur memangkas lahan pertanian yang mereka garap. Akhimya para petani pergi berurbanisasi ke kota dan yang terjadi adalah suatu proletariat yang meluas. Meski dikatakan oleh Gubemur Bank Indonesia kepada Media Massa' bahwa tingkat cadangan devisa Indonesia saat ini mencapai titik tertinggi, namun jika dilihat pada kehidupan nyata, kehidupan rakyat tidak mengalami perubahan, justru makin hari makin menyedihkan dengan adanya bencana alam dan kerusakan alam yang terjadi akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggungjawab. Secara logika, apabila negara dalam keadaan kaya, tercermin juga pada keadaan rakyatnya yang juga kaya. Tingkat cadangan devisa negara ini diukur dari meningkatnya modal dalam bentuk modal berjalan yang diinvestasikan dalam bentuk surat hutang Negara (SUN) atau Suku Bunga Indonesia (SBI) ataupun portfolio, sehingga tidak dapat dinikmati oleh rakyat kecil. Tingginya cadangan devisa hanya dapat dinikmati oleh segelintir kaum kapitalis. Modal yang dimiliki, yang berupa modal portfolio terse but, tidak dapat diimplementasikan dalam sektor riil seperti sektor pertanian. Padahal sektor pertanian sampai saat ini masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor pertanian inilah yang seharusnya menjadi refleksi terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka 'meningkatkan pembangunan'.
III.
Harmonisasi Undang-Undang
Ketidakpedulian pemerintah terhadap nasib rakyat kecil yang terlihat dari hasil kebijakan ekonomi yang memihak pada kaum kapitalis ini mencerminkan moralitas dari pemerintah yang sangat buruk. Misalnya kebijakan perbankan mengenai aliran dana kepada daerahdaerah otonomi. Kelebihan likuiditas di negara ini juga didapat dari pinjaman
• "Metro Han Ini". Metro TV. (28 Mei 2007).
Jurnal Hukum dun Pemhangul10n rahun kl!-3 7 No. j Juli.SeplC'mher 200 7
-II J
luar negen guna membiayai otonomi daerah. artinya pemerintah menanggung bunga untuk membiayai otonomi daerah tersebul. Akan tetapi. o leh daerah yang diberikan otonomi itu dana tersebuttidak dibelanjakan tapi justru ditabungkan kembali ke Bank Indonesia (Pemerintah). Artinya Pemerintah menanggung :2 kali bunga lint-uk 1 anggaran. Ketidakefisienan dari penggunaan anggaran ini mencerminkan suatu pelTIerintahan yang
kropos dan asal-asalan. Pad a tahun 1999. keluarlah Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang tim Pengkajian Kebijakan dan Perudang-undangan dalam rangka Pelaksanaan Londreform. Berawal dari itulah mulai muneul kesadaran terhadap perlunya meneari jalan keluar dari dampak negatif kebijakan di bidang sumber daya agrariaisumber daya alam dan impl ikasinya terhadap keadilan dan kepastian hukum dalam perolehan dan pemanfaatan sumber daya alam/agraria . Pad a kenyataannya. pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh eksploitasi sumber daya alam agraria/sumber day a alam seeara besarbesaran yang kemudian difasilitasi oleh kebijakan-kebijakan yang sangat akomodatif dan responsif terhadap kegiatan eksploitasi tersebut. Akibatnya, kualitas dan kuantitas sumber daya alam/agraria makin menurun dan berdampak besar terhadap kelangsungan penggunaan sumber daya alam/agraria tersebul. Kebijakan-kebijakan berkaitan dengan kegiatan eksploitasi sumber daya a lamiagraria yang dibuat oleh pemerintah tidak dengan memperhatikan Undang-undang Pokok Agrarian (UUPA)' sebagai pedo man dalam kebijakan berkaitan dengan agraria. Padahal jika mengaeu kepada teori Hans Kelsen, norma-norma dibawah harus dibuat berdasarkan norma-norma diatasnya untuk meneiptakan konsistensi dalam penerapan hukum . Konsisrens i inilah yang pad a akhirnya melahirkan suatu iklim hukum ) ang harmon is. Contoh paling konkrit adalah terjadi di sektar perkebunan sebagai salah satu primadona yang diminati investor. Peranan perkebunan dalam pembangunan perekonomian Indonesia telah dirasakan sejak jam an Penjajahan terutama perdagangan perkebunan rempah-rempah yang telah mengambil tempat di pasar dunia. 'o Puncak dari perkembangan industri pere bunan ini adalah pad a masa diberlakukannya Agrarische Wei 1870 yang
" Indon~sia (13) . l i!1lhH1£-undan!! Poknk Agraria. N omor 5 tnhun 1960. I.N No. IO-l I ;!lllm 1960. TU\ Nomor 20t1 3, 10 Arit: S. Hutag'llung. ·'Serb'l Ancka Masalah Tcuwh dalam K~~ialan Lkonomi··. (DL' poJ.. . Badan P\!n~rhit faku lws Hukulll l lni vt:rsita5 Indoncsia. 2(02). hal. 17 .
Demokrasi Imajinasi Dahllll Perlanahan. Puspita H.S
memberi kesem pata n pad a p ihak s was ta untuk me nanalll kan modal di bid a ng perkebunan. Hasil devisa untuk sebagian besar ko monditi pe rkebu nall menunjukkan angka kenaikan yang clikup tinggi. demikian pula angka
produksinya, namun untuk konsums i dalam Ilege ri seperti kopi, g ula, teh dan beberapa komoditas ko ns umsi dalam neger i la inn ya, masih tersendatsendat." Meskipun perkebunan ada la h se ktor ya ng menguasai hajad hidup o rang banyak. harus diakui ba hwa untuk mengembangkan perkebu nan d ipe rluka ll moda l yang tidak sedikit. sehingga in ves tas i dari pihak swasta masih sangat dibutuhkan. 12 Bicara tell tang inves tasi bidang perkebunall o leh pihak asing. pasti kita membicarakan mengenai pe nguasaan tanahnya. Pihak as ing tersebllt pastinya
adalah badan hukum. karena bila berbentuk perorangan , s ubyek perorangan yang bukan WNI t id ak diperkenankan untuk memiliki tanah di w ilayah Indonesia ses liai dellgan asas larangan pengasingan tanah yang terkandung u
dalam UUPA Mengenai batas penguasaan lahan pel1anian oleh perorangan te lah dialur dalam UU No.561Prp1l960 te nta ng batas penguasaan lahan pertanian, ul1dang-undang tersebut tidak mengatllr peri hat pe ngllasaall tallah o leh badall hukum. Pe ng uasaa n tanah yang sangat luas oleh sege lintir oran g berkedok badan hukum se ring disalahgunakan se hingga pemanfaatan tanahnya kurang maks irnal. Pelllanfaatan tanah ya ng kurang maksi mal in il ah ya ng ke rnudian mendorong pemerintah untuk menata kembali penguasaan tanah denga n tujuan me ningkatkan pelllanfaatan tanah ke a ra h yang lebih e fi s ien , le bih merata dan berkeadilan sosial, me la lui penetapan batas maks illlum penguasaan ta nah ska la besar. Penguasaan tanah yang besar ini digunakan lelll baga Ha k Guna Usaha yang dapat diberikan dengan batasan minimal 5 hektar dengan ketentuan bila lahannya me lebihi 25 hektar, hanls memakai investasi modal ya ng layak dan teknik perusahaan ya ng baik sesuai de ngan perke mban ga n zaman." Artinya. dalam pemberia n HGU ini di mungk inka n tanpa batasa n luas Ill a ks illlulll se lama men ggllnakan modal yang layak dan te knik perusahaan yang baik dan sesliai den ga n
" Ibid .. ho I. 18.
ll1en ~
I: I ndonesia lA). Op. Cil .. Pa<;al 33 ayar (2). Bandingkan dengan kt:tcntuan yang atakan Cabang.cabang prodUKS i yang Illl.!nguasai hajad hidup [lrang ban yak dikuasni nleh
N,;gara dan dipl.!rgunakan sch.:sar·bt:sarnya unlUk kcrnakmuran rakyat I..
Indonesia (B). Op. ( ' il . . Pasal 19 ayar (I) .
].I
Ihid.. Pasal 28 aY:lI (2) .
JI/rnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.3 Juli-September 2007
./ J5
perkembangan zaman. Pembatasannya adalah pad a lamanya pemberian hak gun a usaha serta subjek hukum yang dapat diberikan hak guna usaha. Hak guna usaha dapat diberikan dengan waktu paling lama 25 tahun, dan dapat diperpanjang 35 tahun. Bila dianggap layak dengan mempertimbangkan keadaan perusahaan . hak guna usaha dapat diperpanjang lagi selama 25 tahun. Berbeda dengan UUPA, PP nomor 40 Tahun 1996 mengatur mengenai pemberian HGU adalah 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 Tahun ." Dalam hal ini berlaku Lex Specialis Derogal Legi Generalis sehingga PP Nomor 40 Tahun 1996 inilah yang menjadi aeuan. Hak dengan jangka waktu yang lama ini hanya dapat diberikan kepada warganegara Indonesia atau bad an hllkum Indonesia.'· Akan tetapi. bila kita lihat Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang baru disahkan oleh Pemerintah, UU Nomor. 25 Tahun 2007, HG U dapat diberikan kepada pihak asing, dalam arti kepada Badan hllkllm Asing. Pembuatan Undang-undang Penanaman Modal Asing yang tidak memperhatikan UUPA sebagai dasar pertimbangan ini jelas menyalahi aturan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik. Privilege kepada Badan Hukum Asing yang memiliki modal besar ini bernafaskan liberalisme ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, HGU yang diberikan Pemerintah kepada Pihak Asing, terbukti tidak memamjukan kesejahteraan rakyat. Rakyat tetap miskin ditambah seringkali pengguna HGU tidak memperhatikan kelestarian alam sekitar dan menimbulkan kerusakan lingkungan. Eksploitasi sumber daya alam nasional terse dot kepada kantong investor dan kantong segelintir orang yang dekat dengan kekuasaan. Yang harus kita eermati disini, status HGU, nyaris sekuat hak milik, dan dapat diberikan dalam jumlah yang sangat luas. HGU diberikan diatas tanah Negara dan kepadanya dapat dibebankan hak tanggllngan, HGU dapat dipindahtangankan dan meskipun tidak bersifat abadi, tapi diberikan dalam waktu yang relative panjang dan terhadapnya dapat dimintakan pembaharuan hak dalam hal grace periode HGU telah habis. Karena sifat HGU ini yang kuat, maka pengaturannya tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang. Falsafah Indonesia mengenai konsep hubungan antara manusia dengan tanah memempatkan individu dan masyarakat sebaga kesatuan yang tak terpisahkan, sehingga dikatakan dalam Pasal I ayat (3) Undang-llndang
I ~ Indonesia. PcralUran Pcmcrintah tentang Hal.; Guna Usaha. Hal..: GUll3 Bangunan. dan Hak Pakai alas Tam-lh. PI> 401996. C. 58 Tahun 1996. TLN 2643. Pasal8. !6 Indonesia (B). Op Cil.. Pasal 29.io. Pasal 30 ayat Indonesia (C).
(1).
Ba ndingkan juga dengan
n6
Demokrasi Imajinasi Da/atn Pertana/wn. PUSpilQ fI.S.
Pokok Agraria (UUPA) hubungan antara tanah dengan bangs a bersi fat abadi." Bahwa pemenuhan kebutuhan suatu terhadap tanah diletakkan dalam kerangka kebutuhan' masya rakat sehingga hubungannya tidak bersifat mutlak individualistis namun bersifat kolektif dengan tetap memberikan penghonnatan terhadap hak perseorangan. Konsep kuinunalistik dalam hubungan manusia dengan tanah ini dituangkan dalam Pasal 6 UUPA yang berbunyi "Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial."" Wacana Pemberian HGU selama 100 tahun secara langsung, ya ng dikandung UU PMA jelas bertentangan dengan keadilan sos ial bangsa Indonesia. Dalam system Common Law, mungkin dimungkinkan untuk memperoleh hak atas tanah selama 99 tahun (estate for years), tapi di Indonesia, perolehan hak semacam itu jelas tidak dapat diberlakukan . Sebab Negara (sebagai pemberi HGU-dan hak atas tanah lainnya) kedudukannya sebagai penguasa, bukan pemilik. Negara mempunyai kewajiban menjaga kepenri ngan umum dan perseorangan secara sei mbangan , termasuk kepentingan pemegang HGU,adanya pembatasan HGU ini memungkinkan Negara atau pemerintah secara berkala melakukan pengawasan apakah keseimbangan itu apakah masih dapat dipertahankan. Pertanyaannya kembali kepada 'Adakah good will dari pemerinlah unl1lk mel1gawasi hal ilu 0"
IV.
Oemokrasi Imlljinasi
Demokrasi memiliki :2 lInsur yaitu 1lllSlIf persamaan dan UllSUf kebebasan. Menanggapi hal ini, Snetgle mengatakan bahwa dalam demokrasi L1nsur persamaan harus dominan, sehingga yang dilihat bukan bentuk dari demokrasi itu, tapi isi dari demokrasi itu haruslah berpihak kepada rakyat dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dengan jalan votillg P) haruslah mewakili sebagian besar kepentingan rakyat. Karena melihat dari isi demokrasi yang sebenarnya itulah. teori Snetgle ini disebut leori demokrasi materi/,20
17
Indonesia. (B). Op. Cir.. Pasa! I ayat (3)
i~
Ibid.. Pasa! 6.
1') Pemerinl
cO Tim Pcngajar IImu Nt.:gar~l . "Buku Ajar Ilmu Ncgara", (Dt:r~lk: Fakultas Hukulll Uni\'l:rsilas tndonl;"sia. 2(01). hal. 7&.
.furnal Huk1ll1l dan Pembangllnan Ta/lIm ke·J7 No. 3 Juli-Sep/ember ] 007
417
Sedangkan lllenurut Han s Kelsen. dalalll demokras i lInsllr kebebasan harus dOlllinan. karena suatll negara yang rakyatnya tidak diberikan kebebasan. meskipun kebebasan itu diakui di dalam hukumnya (konstitusinya) tidak dapat dikatakan negara itu adalah negara demokrasi. Karena llleli hat dari se gi bentuknya. teori ini disebut leori demokrasi
. ./ ..'I j orl111
-
Indonesia lllengakui ke bebasan -kebebasan dan persamaanpe rsamaan di dalam UUD 1945, Demokrasi ekonomi diatur dalalll pasal 33 ayat (4)" yang men yatakan perekonomian nas ional dise lenggarakan berdasar atas asas demokrasi ekol1omi dengan prins ip kebersamaan. efisiensi berkeadilan. berkelanjutan. berwawasan lingkungan. ke mandir ian, serta dengan menjaga kese imbangan kemajuan dan kesatuan perekonomi an nasiona l. Demokrasi ekonom i. bagi bangsa Indones ia yang merupakan masyarakat agrari s adalah demokrasi dalam hal kebijakan pertanaha n yang diambil pemerintah. Prinsip-prinsip dasar kebijakan di bidang Pertanahan telah digariskan oleh UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Poko k Agraria (UUPA). Meskipun Negara in i dikatakan lllenganut paham demo krasi dalam suatu Negara berbentuk republ ik. tapi da lalll pelaksanaannya delllo krasi ini hanya teljadi dalam imajinas i, da n nyari s tidak seperti Negara repll bl ik. Ket iranian pemerintah ya ng ha lus mencirikan Negara ini kia n menjurus pada s istem Negara dispotik . Ketiranian ini berwujlld kebijakan-kebij akan yang tidak pro-rakyat. menguntllngkan sege lintir orang yang dekat dengan sumber kekllasaan dan kemlldian keb ijakan-keb ijakan ini diimplem entas ikan dalam pembangunan.
Sebagai conto h adalah permasa lahan penataan ruang. Penataan rllang ya ng timpang antara perkotaan dan pedesaan j uga merupakan hal yang telah cukup mendesak untuk diberikan perhati an. C itra ' mewah' perkotaan sering kali me mbawa para petani ke kota den gan harapan dapat merubah nasib dan penghidupan ke luarga mereka, namun ternyata kota bukan wilayah yang rama h d imana keke luargaan dan gotong royong lllasih men ga li r di darah penduduknya. Dan pad a akh irn ya arus urbanisasi ini menimbulkan sej llmlah masa lah ya ng belum dapat dipecahkan hin gga saat ini. Meskipun pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengeluarkan larangan mas llk ibukota kepada penduduk Indonesia ya ng tidak mempunya i kartu tanda pen duduk ya ng berdomisili di Jakarta. larangan ini bllkanlah so lus i, tap hanya ja lan pintas
11
Ibid. .
hal. 77
~l lndollcsia (A ). Op. Cil .. Pasal33 (4) .
418
Demokrasi Imajinas; Da/am Perlanahol1. PuspiIG H.S
dalam memecahkan masalah. Yang terjadi di Indonesia, masalah tidak diselesaikan dengan solusi , melainkan dengan membuat permasa lahan banI. Ini akibat dari pemerintahan kita yang sangat jauh dari good government. Larangan kebijakan yang dikeluarkan Pemda DKI Jakarta itu salah satu contoh konkrit meluasnya ketiranian dan ketidakadilan terhadap sesame bangsa Indonesia. Para urbnisasi , sebenarnya hanya mencari penghidupan dan pekerjaan yang lebih baik daripada di des a asalnya. Apabila di desa asalnya pekerjaan dan penghidupan yang layak tersedia, tentunya mereka enggan meninggalkan daerah asal mereka. Karena salah satu ciri dari masyarakat Indones ia adalah ikatan yang kuat antara penghuni dengan tanah leluhurnya, hal ini jugalah yang menjadi salah satu aspek psikologis penyebab gagalnya program transmigrasi di Indonesia. Tapi nyatanya, tuntutan akan kehidupan yan g layak tadi mengalahkan kepercayaan tentang tanah leluhllrnya. Kehidupan dan pekerjaan yang layak, sebagaimana dijanjikan dalam UUD 194 5 adalah pembangunan di bidang pertanian. Demokrasi yang nyata di bidang pertanian. Namun sepertinya demokrasi ini masih terkapar dalam imajinasi mengingat rendahnya perhatian pemerintah terhadap sector pertan ian. Ketidakpedulian pemerintah dalam sector pertanian ini merllpakan siklus yang sulit ditemukan ujung pangkalnya, perhatian yang kura ng di sektor pertanian mengakibatkan sektor pertanian menjadi 'anak buangan' , Karena dijadikan anak buangan, sector pertanian menjadi tidak berkembang dan hasilnya tidak dapat menghasilkan pajak atau kontribusi yang besar bagi negara, dan karena bukan penghasil kontribusi yang besar bagi N egara. maka sektor 1111 tidak terlalu diperhatikan . Apabila digambarkan sikilis permasalahan pertanian adalah sebagai berikut:
TJDAK
MENOAPAT PERHATIAN PEMERINTAH
BUKAN SEKTOR PENGHASIL PAJAK KONTRJBUSJ BESAR
ANAK BUANGAN
TIDAk BISA ' BER}(EMBANG
./1Ir1101
Hukuf11 dan Pembangunan Tahun ke-3 7 No.3 Juli-September 2007
-119
Perdebatan di bidan)! agrarian ini sebenarnya telah berlangs un)! sejak dua abad ya ng lalu dan akan se lalu meliputi isu-isu berikut ~': a. Bagaimalla mellillgkatkall produksi pang"n (Agrarian l'rodllctioll): b. Bagaimana mensejahterakan masyarakat pedesaa n: c. Bahaimana menciptakan keadilan sos ial di tengah-tengah masya rakat. Ketiga is u juga kiranya meliputi bidang agraria di Indonesia, Indonesia sebagai Negara agraris tentunya diharapkan dapat menjadikall sektor pertanian menjadi tulang punggung dalam pemenuhan industri pangan dalam negeri, walaupun dalam kenyataannya impor beras dari V ietnam dan barter an tara Pesawat buatan IPTN dengan beras ketan beberapa waktu lalu adalah ironis yang menyakitkan dalam bidang agraria nas ional. Salah satu (ujuan dari Undang-undang Oasar ( UU O) 1945 adalah men sej ahterakan kehidupan rakyat. Tujuan dalam kon stitus i adalah tugas Negara yang tidak aka n berakhir sampai kapanpun juga selama konstitusi negara itu masih d ipertahankan. Seorang peneliti Caro lyn Mar pernah mengatakan "Indonesia is fabulousl)' rich and Indonesia is desperately poor (Indo nesia kaya secara menakjubkan dan mi skin secara men yedihkan)"
V.
Hak Mcnguasai Negara
Oalam UU PA. prinsip dasar yang dikena l ada lah prinslp "hak menguasai Negara"" (the right of disposal), penghormatan terhadap hak atas la nah masyarakat hukum adat, as as fungsi sosia l hak alas lanah , pnnslp Landreform. asas perencanaan dalam penggunaan tanah dan upaya pe lestariannya, serta prin s ip nasionalitas.
23 Supa~jo Sujadi. "'Masalah-masalah Hukum Aktual dala!ll Wacana Relo rmasi Agraria di Indonesia", Juma/ HlIkllm dan Pembangllnan Ta/um kp-37 \ 0 1. (Januari -Marci 2007 ): hal. 93 . 24
Ihid .. hal. 94 .
~~ Boedi Harso no. "Hukum Agraria Ind onesia: Ilirnpu lHlll Pl.:raturan-pcraturan
1-llik Unl Tflnah ", Cd , 16. (Jakarta : U,iambalan. 2004). hal. 4. 13~rhcda dcngall prinsip Uomein /'erklaring yan g clil-..cnal JaJ am hukum tallith harm yang bcrlakll scbc lulll adanY£I UU PA. {J()m£>in J'erk!aring ini tf.;rdapal pad a Pa!-.al I Agl'llrischc Be.,-/I,;/ (S . I X70· 11 ~) .
.no
Demokrasi Imajinasi Da/am Perlanahan. Puspita H.S
Dalam prinsip "hak menguasai negara" hubungan antara Negara dengan masyarakat haruslah hubungan yang s ifatnya kordinatif, bukan s ubordinatif, karena Negara justru menerima kuasa dari masyarakar 6 untuk mellgatur tentang peruntukan, persediaan dan penggunaan tanah, serta
hubungan hukum Jan perbuatan hukum yang bersangkutan dengan tanah. Filosofis awal dalam "hak menguasai Negara" ini berawal dari teori lege~ Jundamentalis, yaitu rakyat (sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi), memberikan kepercayaan kepada Negara untuk menjadi lembaga kekuasaan yang dapat mengatur sehingga hak-hak individu rakyat tidak terganggu. Tujannya kembali lagi kepada kesejahteraan rakyat. Negara diharapkan sebagai organisasi kekuasaan yang memiliki legitimas i untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur rakyatnya agar hak-hak individu tersebut tidak berbenturan. Sayangnya monopoli kewenangan dominasi Negara ini kemudian dengan mudah mengaburan peran Negara untuk "menguasai" menjadi ·' memiliki". Contoh real pada saat pembebasan tanah. Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan juga sering menjadi penghianat dalam demokrasi ekonomi dan sos ial. Penggusuran tanah untuk pembangunan seringkali terjadi pada masya rakat miskin. calo-calo tanah yang menjadi lintah darat juga makin menambah penderitaan mere ka. Ironisnya adalah mere ka tidak dapat menikmati perubahan pengunaan tanah terse but katena tat a ruang perkotaan kurang memberikan akses kepada penduduk suburban. Kasus pembangunan waduk di Kedungombo adalah contoh klasik pelanggaran terhadap demokrasi dibidang pertanahan. Dari laporan Hukum dan HAM LBH Jakarta2'. Pada tahun 2002, terjadi 26 kasus penggusuran paksa terhadap pemukiman warga di Jakarta dan 20 kasus penggusuran terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang menyebabkan 4.908 rumah hancur danI8.732 orang kehilangan rumah. 15 orang terluka dan II orang ditahan serta menghancurkan 7.770 PKL. Terdapat juga pembakaran 424 rumah masyarakat miskin kota, 18 kasus pembakaran pasar tradisional, pembakaran 12 fasilitas umum dan 6 fasilitas
2b Menurut John Locke. manusia bt!rada dalam keadaan status natural is. untuk mellndllngi hak-hak yang dimilikinya. manu sia mengadakan perjanjian membentllk Negara Jengan PacllIlIl Uniol/is. setelah ilu mengadalan perjanjian penyaahan kekuasaan kepada pt:nguasa (PactulIl subYf!('tionis). yang harus mampu rnemberi jaminan sena perlinJungan terhadap hak-hak dasar rakyatnya. Dengan dcmikian nt:gara (keku
:1 Uli Parulian Sihombing. "Komisi Kt:benaran dan Rck ollsiliasi (K KR) ; Peluang alau AncamanT. Teropol1g Vol. IV No.1. (Februari 2005): hal. 52 .
.lurl1ol HukulJ1 dun Pembal1?,ul1Gn Tahul} ke-37 No . 3 .hlli-September ] 00 7
-Il l
social. Tahun 2003.terdapat 15 kasus penggusuran p ...... 'a yang menyebabkan 7280 kepal a keluarga kehilangan tempat tinggal , 1 orang meninggal dunia. seorang perempuan 13 tahun diperkosa oleh Petugas Keamanan dan Ketertiban (TRantib) Pemda DKI Jakarta. 20 orang terluka dan 26 orang ditahan. Kasus yang paling ban. yang te.jadi saat tuli san ini dibuat adalah kasus bentrokan maut di desa Alasrogo Kabupaten Pasuruan 30 Mei 200 7. Bentrokan akibat sengketa Tanah antara rakyat kecJ dengan Marinir (TNIAL) yang menewaskan sedikitnya 4 orang termasuk seorang wanita hamil 5 bulan. Bukan kapasitas penulis menghakimi ini adalah bentuk ketiranian TNI-AL atau aksi anarki s masyarakat. Tapi yang menjadi catatan disini bahwa rakyat sudah tidak pereaya lagi pada putusan pengadilan , putusan pengadilan dianggap tidak meneerminkan keadilan dan memihak pad a kekuasaan. Banyaknya sengketa tanah di Indonesia diakibatkan oleh administrasi pertanahan yang buruk. disertai mental penegak hukum (baik pertanahan dan peradilan). Pada akhirnya. rakyat keeil yang menjadi korban. Involusi pertanian han.s diberi kompensasi dengan ekspansi industri. 10.5 j uta orang yang menganggur dapat pekerjaan dan pemerinlah mendapatkan dana dan daya untuk menolong orang yang tidak mampu. generasi muda yang masih belajar, dan orang lUa yang tidak bias bekerja lagi. Mungkin kolektivisme radikal tidak cocok di Negara ini. namun yang dibutuhkan adalah kemakmuran yang aktif. Yang kita butuhkan ada lah sualU kelas menengah antara kaum gelandangan dan kaum plutokrat. Bukan kasta tengah yang hanya terdiri dari pegawai-pegawai dan TNJlPOLRI, melainkan yang terdiri dari petani yang mendapatkan tunjangan yang sangat cukup .
VI.
Lalld Reform Sebagai Tumbal Demokrasi Imajinasi
Kebijakan tanah di program Landreform sebenarnya dapat menjadi so lusi yang memadai dalam hal permasalahan hukum tanah . Program landrelorm bertujuan memberdayakan petani dengan mewujudkan akses terhadap lapangan pekerjaan. yang harus juga dijamin dengan akses terhadap modal oan pasar produksi . Strategi redistribusi tanah yang diperoleh dari tanah-tanah kelebihan jumlah maksimum: tanah guntai. tanah swapraja. tanah partikel ir. dan tanah negara dinilai merupakan ide yang brilian. Sa at Landredform pertama kali dieanangkan memperoleh kegagalan karena kendala yang bersifat politis. teknis administrasi dan legal. Pengaturan mengenai penguasaan tanah harus berlandaskan asas keadilan sos ial dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada
J22
Demokrasi {majinasi Da/am Pertanahan, Puspita H.S
penguasanya. Pengaturan Pengllasaan tanah bertujuan untuk mencegah adanya monopo li pertanahan yang kemudian akan mclahirkan kelas -kelas dalam strata kcmasyarakaran dan penghianatan terhadap demo krasi ekonomi . Londrejimn itll sendiri, dilihat dari besarnya peranan yang terlibat.
terbagi menjadi dua, yaitu: I. Londrej iJrm by grace, yang di lakukan atas kebaikan hati penguasa, dimana ada atau tidaknya landreform tergantung pada penguasa. Biasanya landre(orm seperti ini untuk menarik simpati masyarakat dan rentan sekali ditunggangi dengan kepentingan politik; 2. Landre(orm by leverage, yaitu landreform yang dilakukan atas kesadaran stakeholder itu sendiri yaitu kaum petani . Kaum tani dan buruh adalah golongan-golongan yang eukup sering melakukan aks i demonstrasi untuk menuntut pemerintah meningkatkan tarat' kehidupan mere ka. Karena aksi -aks i yang terkadang diakhiri tindakan anarkis. gerakan kalllll burllh dan rani di beberapa negara senng diidenrikan dengan gerakan s ubversif. Belakangan ini isu yang sedang merebak adalah reneana Presiden mengenai pembagian ranah secara clIma-c uma kepada perani mis kin. Kepala Badan Pertanahan Nas ional (BPN), Joyo Winoto, Pemberian tanah cumaclIma lIntuk perani miskin akan segera dilaksanakan. hanya tinggal menunggu Peraturan Pemerinrah sebagai peraturan pelaksana . Ditargetkan seki tar 9 juta warga miskin akan diberikan tanah secara cllma-cuma. ' 8 Gagasan lIntuk menye lenggarakan program redisrribusi tanah merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah lIntuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menteri Kordinasi bidang Perekonomian, Boediono. menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada triwulan I Tahun 2007 mencapai 5.97% ' 0 dan jumlah pengangguran yang tercatat pada Februari 1007 adalah 9. 75% angkatan kerja atau sekitar 10,55 jutajiwa 30 Angka in i menunjukkan ada penurunan jumlah pengangguran sebanyak 384 ribu jiwa jika dibandingkan dengan jumlah pengangguran yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustu s 2006. Kendati telah menunjukkan penurunan jumlah penganggllran. angka 10,55 juta jiwa bllkanlah angka yang sedikit. Apalah artinya pertllmbllhan ekonomi yang tinggi bila tidak dapat menciptakan lapangan kelja yang tinggi juga. Pernyataan tersebut sungguh
;8 "Lahan Grati s untuk warga mi skin lunggu PP", Ha n an Sepllta r Indnnesiu . (23
Md
~ O (7) :
I.
:
Sumbr.:r: l3iro I)u sal Stati stik.
J urna/ /-Iukul11 dan Pembangzman Tahun ke-3 7 No. 3 Juli-Sepremher 200 i
-12 3
tidak berarti bagi pelani dan rakyal kec il. Pernyataan itll cerminan dar i mental bangsa kita yang haus pujian dan kering prestasi. Jenis lIsaha yang padat karya sangat berarti lInluk pereko nomian nasiona!. Sektor pertanian adalah sa lah satu sektor yang dapat menyerap banyak tenaga kerja. Penu li, sangat mendukllng apabila kebijakan dari pemerintah untuk menye lenggarakan kembali program redistribu si tanah yang pernah dilak llkan pada era Pres iden Soekarno . Akan telapi, pelaksanaan redistribusi tanah iru harus dilakllkan dengan penuh dedikasi dan integritas, penyelenggaraan landreform harus murni dan konsekuen sesuai dengan asas-asas yang dikandung oleh UUPA sebagai aClIan nonnarif agraria Indonesia. Jangan sampai kegagalan waktll lampau menjadi I "his/oire se repe,e (sejarah yang berulang) dalam era pemerintahan Soes il o Bambang Yudhoyono (SBY). Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggarakan redistriusi ranah yairu bagaimana mengkaitkan program ini secara utuh dengan triple track strategy yang dicanangkan Presiden SBY yaitu dalam rangka pengurangan pengangguran dan kemiskinan, serra unruk mengurangi persoa lan sengketa dan kontlik pertanahan. Saat ini ada 3 kelompok tanah yang s iap dialokasikan yaitu : I.
2.
Tanah yang sudah diperunrukkan untuk redistribus i. ya itu tanall ya ng belum sempat diredistribusikan saat program Landreform lal ll seluas sekitar I, I juta hektar lahan pertanian: Tanah hutan produksi konservasi seluas 8,15 juta hektar lahan pertanian:
3.
Tanah yang dalam proses sertifikasi oleh Departemen Kehutanan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). yaitu tanah-tanah yan g pemanfaatannya sedikit terlantar di daerah-da erah yang mendapatkan pelepasan kawasan hutan .
Hal lainnya ya ng harus diperhatikan adalah Penerima redi stribusi tanah. yang menurut penje lasan dari Ketua EPN adalah "petani mi skin" dan " pengusaha" dengan usaha produktif dengan tetap me libatkan petan i perkebunan. Penuli s tidak sependapat apabila tanah redistribus i ini dibagikan untuk pengusaha, dengan ketentuan apapun itu. Konsep (Land to the Thiller) ' tanah untuk petani' adalah mutlak dan penulis khawatir program redistribusi ini hanya akan menjadi a lat legitimasi untuk legalisasi kapilalisme di Indonesia. Apabila mengaclI pad a data yang ada, dilihat dari luas tanah yang s iap dibagikan. jumlah petani miskin yang akan menerima. diseJ1ai dengan pcrlambahan jumlah pendllduk dalam 7 tahun kedepan. penulis menyangs ikan se luruh kepal a keluarga petani miskin dapat Illenerima tanah yang berkllalitas baik dengan luas yang sesuai dengan Undang-undang
Demokrasi Imajinasi Do/am Perlanahan, Puspifa H.S.
Penetapan Luas Tanah Pertanian ". Sehingga penulis tidak meli hat ada justifikasi agar pemerintah memberikan tanah secara ClIlTIa-Clima lIntuk pengusaha. Se rn entara subyek "petani miskin" yang akan mcner ima program
red istribus i tanah ini, penulis menganggap definisinya mas ih terlalu abs trak. Sehingga pengaturan dari definisi " petani miskin " ini mas ih harus diperjelas dalam peraturan pelaksanaannya. Mengacu pada Pasal 8 ayat (I) Peraturan Pemerintah N o.224 Tahun 1961 "' , su bye k penerima redistribus i tanah ya ng mendapatkan prioritas ada lah mereka yang meme lakukan kegiatan fisik atas tanah, mereka itLi adalah: a.
Penggarap yang mengerj akan tallah yang bersangkutan:
b.
BLlrLlh ta ni teta p pad a bekas tanah pemilik tanah yang mengerjakan tanah tan g bersangkutan Pekerja Tetap pad a bekas pemilik tanah ya ng bersangkutan: Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah ya ng bersangkutan: Penggarap yang menge rjakan tanah hak milik: Penggarap tanah-tanah yang oleh pemerintah diberikan peruntukkan lain; Penggarap yang garapann ya kurang dari 0,5 hektar: Penggarap yang luas tanahnya kurang dari 0,5 he kta r: Petani atau buruh tani lainnya.
c. d. e. f. g. h. I.
Sedangkan menurut pasa l 8 ayat (2) prioritas tam bahan yang berha k mendapatkan tanah ada lah: a.
b. c. d.
Petani yang me mounyaiikatan keluarga se hauh tidak leb ih dari dua derajad dengan bekas pemilik dengan ketentuan sebanyakbanyaknya 5 orang: Petani ya ng terdaftar sebaga i veteran: Petani janda pej uang kemerdekaan yang gugur; Petani yang menjadi korban kekaca uan .
Para penerima redistribusi, menurut Pasal 14 PP No. 224 tahun 1961 J3 .memiliki kew,tiiban ya itu membayar sewa kepada pemerintah pali ng
.11 Indonesia (el. U ndang-undang Penetapan Luas Tanah I\:rt;)nian. NOInl)r 56/Prp/l960. D. LN NOT1lor 174 Tahun 1960. TLN No. 21! 7. Pasal! d3n2 .
.l~ Tim Pl!ngJ.l ar Land Rdonn dan Taw Guna Tanah. ··I.and RI.::Ii:)rm Jan T~lta Guna f allah", (Dl.'pok: Fakultas Hukum Un iv.: rsitas Indonesia. 20( 1). h~11. "!. 7.
J1I,.l1al HukuJ1I dan Pembangunan Tahul1 ke-37 NO.3 Juli-Seplember 2007
-125
lama 2 tahun dengan besar 1/3 dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu. Penerima redistribusi tanah tidak serta merta diberikan hak milik seeara definitif begitu mereka mendapatkan tanah. Mereka diwajibkan menggarap tanah tersebut selama maksimal 2 tahun dengan membayar uang sewa sebagaimana diuraikan diatas. Penulis merasa hal ini sangat adil dan makesense karena untuk membebaskan tanah-tanah ini, pemerintah mengeluarkan biaya yang besar untuk ganti rugi kepada para pemilik asa!. Dan dengan menggarap tanah tersebut selama 2 tahun dapat dianggap sebagai 'masa percobaan' agar jangan sampai petani penerima redistribusi menyia-nyiakan tanah redistribusi terse but. Program redistribusi yang direncanakan pemerintah saat ini eenderung tidak masuk aka!. Bila tanah-tanah tersebut dibagikan secara Cuma-Cuma, lalu biaya untuk ganti rugi pembebasan tanah dan biaya administrative lainnya patut dipertanyakan darimana sumbernya. Selain itu bila dijanjikan langsung akan menjadi hak milik kepada petani yang bersangkutan, penulis khawatir akan mudah terjadi penyelewengan. Penulis membandingkan dengan pembagi-bagian dana kompensasi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diberikan kepada warga miskin beberapa "aktu lalu, pada evaluasi diketahui banyak sekali terjadi penyimpangan dan pencatutan oleh oknum-oknum pemerintah. Dan berita mengenai kelanjutan kompensasi dana BBM itu lenyap terbawa angin seiring dengan waktu, padaha l sampai dengan makalah ini dibuat, harga BBM tetap tinggi. ltu hanya dana kompensasi yang besarnya kurang dari I juta per kepala keluarga. Bagaimana bila tanah yang dibagi-bagikan dengan gratis dan tidak ada persyaratan dan pengawasan ketat. Penulis tidak bermaksud apatis terhadap niat baik pemerintah menyelenggarakan demokrasi pertanahan, tapi penulis mengkhawatirkan akan adanya penyimpangan mengingat tanah adalah sumber penghidupan dimana secara sosiologis, patologi dalam kemasyarakatan terbesar adalah timbulnya niat jahat manusia bila ada kesempatan mengeruk keuntungan berkaitan dengan sumber penghidupan. Bila ditinjau dari sudut kriminologi, patologi sosial semacam inilah yang menyebabkan kejahatan pertanahan dan korupsi sulit sekali diberantas. Yang penulis khawatirkan lagi, adalah jangan sampai program rcdistribusi tanah ini hanya dijadikan kendaraan politis untuk menarik simpa!i masyarakat. Penulis mengkhawatirkan pemilihan Presiden tahun 2009 besok akan mengangkat isu tentang landre/arm khususnya redistribusi tanah yang sudah 'tanggung' dilaksanakan. Berkaitan dengan klausula . grat is' dan hak mil ik definitif secara langsung, penulis merasa hal ini terlalu
n Ibid. hal. 28.
./26
Demokrasi fmajinasi Da/am Pertanahan. Puspila H.S.
muluk-muluk bila dilaksanakan untuk sekarang lIli. mengingat hutang luar negeri yang belum terbayar dan cash flow perekonomian Indonesia juga belum stabil. Meskipun Gubernur Bank Indonsia menyatakan bahwa saat ini cadangan devi sa negara, yang didapat dari selisih antara Ekspor dan Impor. berada dalam titik tertinggi sepanjang Negara Indonesia berdiri, namun penulis menggarisbawahi bahwa cadangan devisa ini bukan berbentuk dana riil yang dapat diimplementasikan dalam sektor riil seperti pertanian. Cadangan devisa ini adalah dalam bentuk instrument pasar modal yang keuntungannya hanya dapat dinikmati oleh kaum kepitalis . Jajaran petinggi-petinggi negara saat ini bertaburan politisi , namun sangat miskin negarawan. Padahal ditengah ketidakstabilan politik dan ekonomi Negara ini, peran dari negarawan sangat dibutuhkan . Bukan hanya sekedar pejabat po litisi yang sibuk mempertahankan jabatan politiknya, tapi diburuhkan negarawan yang bertindak untuk rakyat. menngabdi untuk kepentingan umum. menjalankan rod a pemerintahan dengan tujuan " Res Publica". Landref orm bertujuan untuk meningkatkan dan meratakan kemakmuran. Khusus nya d kalangan petani. dengan meratakan kepemilikan dan penguasaan tanah serta dengan memperbaiki persyaratan-persyaratan pengllasaan tallah oleh para penggarap tallah kepun yaan milik oraw!
VII.
hi q .J4
Penutup
Makna dari demokrasi adalah kebebasan dan Persamaan. Demokrasi ekonomi artinya setiap rakyat berhak melllperoleh kebebasan untuk mendapatkan persamaan dalalll hal pekerjaan dan penghidupan yang layak. Keadilan dalalll bentuk delllokrasi ekonomi di bidang pertanahan sejauh ini masih merupakan imajinasi. implementasi dari nilai-nilai luhur yang dikandung dalalll UUPA belum dapat dilaksanakan, justru secara gam lang disimpangi oleh undang-undang lain dengan tujuan menarik investor. Orientasi pemerintah dalam mengambil kebijakan masih pro-kapitalis dan cenderung mengorbankan rakyat kecil. Telah banyak sengketa pertanahan yang pad a akhirnya dimenangkan aleh pihak yang lebih dekat dengan s umber kekuasaan. Yang paling bani terjadi adalah sengketa di Pasuruan yang menewaskan lebih dari 4 orang. Inilah wujud dari ketiranian pengu3sa.
keamburadu lan admini strasi peltanahan. Ketidakpercayaan yang meluas rakyat terhadap lembaga peradilan. serta plitusan pengadilan yang kerillg
J.j r\ri~ S. I-iUlagaiung. " T~baran Pc::mikiran St!putar Masalah HukUI1 1 I anah ", (Jakarta: Lt:l11baga P~mbadayaal1 I-Iukum Indolll!sia. :!005). hal. IJ.
Jurna/ Hukul11 dan Pemhangunan Ta/l1m ke-37 No . 3 Juli-Sep/el11ber 2007
-127
akan nilai-nil ai kead il an. Delllokrasi yang tel1 uang dalalll UU PA hanya menj ad i imaj inasi orang-orang ya ng pedu li.
-128
Demokrasi Imajinasi Dcr/am Pertanahan. Pm'pila
H.s.
Daftar Pustaka Bouvoir. Simone de. Le Lounge Marche. Oitulis lIlang oleh Arienne Sadeaux. Pari s: Garn ier Freres. 1988 Eddy, Sutrisno. "Abe Lincoln", Seri Plistaka Pintar: Enarn Belas Pahlawan Perdarnaian Paling Berpengaruh di Ounia, Jakarta: Penerbit Progres. 2002. Harsono, Boedi. Hlikurn Agraria Indonesia: Himpunan Peratllran-peratllran Hukurn Tanah. Cet.16, Jakarta: Ojarnbatan.2004. Hlitagalung, Arie S. Tebaran Pernikiran Seputar Masalah Hukulll Tanah. Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukurn Indonesia. 2005 , Serba Aneka Masalah Tanah dalarn Kegiatan Ekonorni. Oepok: - - --=B:-a'dan Penerbit Fakultas Hukurn Universitas [ndones ia.2002. Sihornbing, Uli Parulian " Kornisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR): Peluang atall Anearnan?", Teropong VoUV No.1 . (Februari 2005) Sujudi, Sliparjo " Masalah-rnasalah Hukurn Aktllal dalam Wacana Reforrnasi Agraria di Indonesia". Jurnai Hukum dan Pembangunan Tahun ke-37 No.I.(Januari-Maret 2007): Tim Pengajar lImu Negara. Buku Ajar [Irnu Negara, Oepok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 200 I. Tim Pengajar Land Reform dan Tata Guna Tanah, Land Reform dan Tata Guna Tanah, Oepok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 2001 .. "Lahan Gratis untuk warga miskin tunggu PP", Harian Sepll/ar Indonesia.
(23 Mei
~00 7) .
"Kebangkitan Ekonorni", Harian Sepular Indonesia, (22 Mei 2007)
Perundangan Indonesia. Undang-undang Oasar 1945, LN No.7 Tahun 1959. _ ___ ' Undang-undang Pokok Agraria. Nomor 5 tahun 1960. LN No 104 Tahun 1960. TLN Nomor 2043. Undallg-undang
Penetapan
Luas
Tallah
Pertaniall.
56/ Prp1l960. LN Nomor 174 Tahun 1960, TLN No.211 7
Nomor
JUrJ101 Hukum dan Pem banglman Tahun ke-3 7 No.3 Juli-Septcmber 20U7
-129
_ _-::,--' Peraturan Pemerintah lentang Hak Guna Usaha. Hak Guna Bangunan. dan Hak I'akai alas Tanah. PP 40 1996. C. 58 Tahun 1996. TLN 2643.
