DEMOKRASI PANCASILA Oleh: MAHIFAL, SH., MH. Buku Pegangan: PANCASILA dan UUD 1945 dalam Paradigma Reformasi Oleh: H. Subandi Al Marsudi, SH., MH.
PENGERTIAN, PAHAM ASAS DAN SISTEM DEMOKRASI Yunani:
Demos = rakyat
;
Cratein = pemerintah
Pemerintahan rakyat = pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (the government from the people, by the people and for the people)
Kontradiktif pemahaman:
Secara harfiah : Yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah
Kenyataannya : Yang memerintah lebih sedikit dari yang diperintah
Jean Jacques Rousseau:
Bilamana pengertian demokrasi diartikan secara umum, maka sesungguhnya demokrasi itu tidak pernah ada atau bahkan tidak akan ada
Adalah berlawanan dengan kodrat alam bilamana yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah
PENGERTIAN, PAHAM ASAS DAN SISTEM DEMOKRASI (lanjutan) Oleh karena itu:
Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan mengikutsertakan rakyat
Penggunaan paham dan asas demokrasi dianut oleh berbagai
negara, kendati pelaksanaannya berbeda, seperti:
Social democracy, liberal democracy, people democracy, guided democracy, dan sebagainya
Perbedaan pelaksanaan paham dan asas demokrasi dari beberapa
negara tercermin dari konstitusi negaranya masing-masing
Bentuk ketatanegaraan:
Negara kesatuan, federal, republik, dan kerajaan
Sistem ketatanegaraan:
Sistem satu kamar, dua kamar, pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensiil, diktatorial, campuran, dan sebagainya
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA 1945 – 1965 = Demokrasi Terpimpin (ORDE LAMA)
Semangat dasarnya adalah demokrasi terpimpin oleh sila-sila Pancasila
Terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan UUD 1945
Terjadi stagnasi dalam menjalankan roda demokrasi/pemerintahan
Terjadi pengkultusan individu terhadap pemimpin negara
Tidak berperannya fungsi lembaga-lembaga perwakilan dan permusyawaratan
Puncaknya terjadinya tragedi pemberontakan G-30S/PKI
1966 – 1997 = Demokrasi Pancasila (ORDE BARU)
Bertekad menjalankan Pancisila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen
Tetapi dalam prakteknya juga terjadi penyimpangan semangat, karena tekad tersebut hanya sekedar semboyan dan menjadi jargon saja
Tidak bermuara pada pemberdayaan kedaulatan rakyat
Hanya memperkuat kedudukan
Melindungi kepentingan penguasa dan kroni-kroninya
1998 – sekarang = Demokrasi Pancasila (ORDE REFORMASI)
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) Demokrasi Pancasila
Paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila
Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
Demokrasi Pancasila adalah KEDAULATAN RAKYAT sesuai dengan
Pembukaan UUD 1945
Dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”
Asasnya tercantum dalam Sila KEEMPAT Pancasila
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) KONSEKUENSI ASAS Kedaulatan Rakyat sesuai Sila KEEMPAT
PANCASILA
Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek demokrasi
Rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari keinginan-keinginan tersebut
Rakyat seharusnya berperanserta dalam menentukan garis-garis besar pada haluan negara
Rakyat turut menentukan mandataris atau pimpinan nasional yang akan melaksanakan garis-garis besar haluan negara tersebut
Perwujudan keikutsertaan RAKYAT
Disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk secara demokratis melalui Pemilihan Umum Lima Tahunan
Hasil PEMILU berupa keanggotaan atas dewan perwakilan atau majelis permusyawaratan rakyat sesuai dengan tingkat pemilihan tersebut diadakan
Berlandaskan pada konstitusi/UUD 1945 dengan segala perubahanperubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) Pemilihan Umum (PEMILU)
Peraturan perundang-undangan PEMILU harus bersifat aspiratif dan populis:
Berpihak pada rakyat
Tidak berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan penguasa
Memuat asas-asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta Jujur dan Adil (JURDIL).
Hasil PEMILU diharapkan benar-benar memberikan legitimasi yang kuat bagi para wakil-wakil rakyat, baik di MPR, DPR maupun Pemegang Mandataris MPR dan wakil serta para menteri dan pejabat pemerintahan lainnya
Wakil rakyat yang legitimit diharapkan dapat menyuarakan aspirasi rakyat dan berpegang pada amanat rakyat dengan sebaikbaiknya
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) Lembaga-lembaga perwakilan rakyat
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
DPRD Propinsi
DPRD Kabupaten/Kota
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Anggota DPR secara otomatis merupakan anggota MPR
Anggota tambahannya :
Utusan daerah
Utusan golongan
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) Demokrasi Pancasila meliputi segi bentuk dan isinya
Bentuk demokrasi Pancasila adalah didasarkan atas permusyawaratan/perwakilan
Tata cara pengambilan keputusan yang demokratis
Isi demokrasi Pancasila
Hasil keputusan yang diambil harus demokratis dan bermuara pada kepentingan seluruh rakyat dan tidak bermuara pada kepentingan perorangan atau golongan
Penjabaran demokrasi Pancasila di bidang Politik tercermin dalam
Pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945
Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 22C ayat (1), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28.
Penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seoptimal mungkin dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan pemungutan suara (voting) harus merupakan jalan terakhir yang tidak dapat dielakkan.
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam bentuk Perundang-undangan
UU No.2/1999 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU No.31/2002 UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.12/2003 UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
Demokrasi Pancasila di bidang Ekonomi tercermin dalam Pasal-
pasal Batang Tubuh UUD 1945
UU No.5/1984 tentang Perindustrian UU No.25/1992 tentang Perkoperasian UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman UU No.7/1992 tentang Perbankan UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas UU No.7/1996 tentang Pangan UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA (lanjutan) Demokrasi Pancasila di bidang Pertahanan
Tercermin dalam rumusan Pasal 30 UUD 1945
Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
Bela negara setiap warga negara
Dwifungsi ABRI dicabut dan dikembalikan sesuai dengan performa TNI yang profesional
Pemisahan TNI dan Kepolisian dengan Tap MPR No.VI/MPR/2000
UU No.1/1982 diubah dengan UU No.3/2002 tentang Pertahanan Negara
UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASI PANCASILA Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
Demokrasi berdasarkan kepentingan umum
Res = kepentingan; publica = umum
Di dalam UUD 1945 dibakukan sebagai Republik yang bersifat kesatuan
Demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum
Negara hukum (Rechtsstaat) umumnya dirumuskan sebagai Negara Hukum Demokrasi
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :
“Negara Indonesia adalah negara hukum”
Negara Demokratis menggunakan pemerintahan yang terbatas
kekuasaannya
Dalam Penjelasan UUD 1945
Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme
UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASI PANCASILA (lanjutan) Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan
Lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia: MPR, DPR, dan DPRD, serta ditambah sekarang dengan Dewan Perwakilan Daearah (DPD)
Di dalam negara demokrasi Kepala Negara adalah atas nama rakyat
Presiden dan wakil presiden sekarang lebih legitimit karena langsung dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu Presiden
Negara demokrasi mengakui hak asasi
Hak fundamental berdasarkan konstitusi
Di dalam UUD 1945 dirinci dalam:
Hak dan kewajiban warga negara
Hak dan kewajiban penduduk
Hak dan kewajiban penyelenggara negara
UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASI PANCASILA (lanjutan) Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang bersumber
pada kedaulatan rakyat
Berdasarkan UUD 1945, kelembagaan negara disusun berdasarkan prinsip:
Kelembagaan tertinggi negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
Lembaga-lembaga tinggi
Alat perlengkapan negara lainnya
Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara
Tujuan demokrasi adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila
Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya
Pelestarian demokrasi Pancasila dijamin dengan persyaratan Kepala Negara dan perubahan hukum dasar adalah sulit (Lihat Pasal 37 UUD 1945)
UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASI PANCASILA (lanjutan) Setiap demokrasi memiliki lembaga legislatif
Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR
Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif
Lembaga eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan Menteri
Setiap demokrasi memiliki kekuasaan kehakiman
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan peralihan lainnya, sebagai kekuasaan merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah
Setiap demokrasi kedudukan warga negaranya sama
Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kecuali (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)
UNSUR-UNSUR DEMOKRASI / DEMOKRASI PANCASILA (lanjutan) Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran aspirasi
rakyat
Kemerdekaan berserikat,
Kemerdekaan berkumpul,
Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya diatur dengan undang-undang
Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara yang
demokratis sifatnya
Selamat Siang ……………….
