DAFTAR PUSTAKA
BUKU A. Baso Ence, Iriyanto, 2008, Negara Hukum dan Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi (Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi), Bandung: Alumni.
Ali Safa’at, Muchamad, 2011, Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Al Marsudi, Subandi, 2001, Pancasila dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Asshiddiqie, Jimly, 2005, Kemeredekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Pers.
Asshiddiqie, Jimly, 2011, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Sinar Grafika.
Azhari, Aidul Fitriciada, 2000, Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi Menurut Konstitusi. Budiarjo, Miriam, 2010, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi), Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Fahmi, Khairul, 2011, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Isjwara, F, 1966, Pengantar Ilmu Politik, Bandung: Binacipta.
J. Prihatmoko, Joko, 2003, Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi, Semarang: LP2I Press.
130
131
Mahfud MD, Moh, 2010, Perdebatan Hukum Tata Negara Pascaamandemen Konstitusi, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
Marbun, BN, 1996, Kamus Politik, Jakarta: Sinar Harapan.
Mh. Isnaeni, 1982, MPR-DPR sebagai Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila, Jakarta: Yayasan Idayu.
Noer, Deliar, 1989, Mohammad Hatta Suatu Biografi Politik, Jakarta: LP3ES.
Pamungkas, Sigit, 2011, Partai Poltik Teori dan Praktek di Indonesia, Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
Samidjo, 1986, llmu Negara, Bandung: CV Armico.
Soehino, 2010, Hukum Tata Negara Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
Tim Redaksi Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
JURNAL Hadi Subhan, M, dkk, 2006, Recall: Antara Hak Partai Politik dan Hak Berpolitik Anggota Parpol, Jurnal Konstitusi Vol. 3 Nomor 4.
Huda, Ni’matul, 2011, Recall Anggota DPR dan DPRD Dalam Dinamika Ketatanegaraan Indonesia, Mimbar Hukum Volume 23, Nomor 3.
K. Rumokoy, Nike, 2012, Kajian Yuridis Tentang Hak Recall Partai Politik Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Volume XX, Nomor 1, JanuariMaret.
132
INTERNET Digilib.unila.ac.id/3568/13/BAB%20lll.pdf, diunduh pada tanggal 8 Januari 2014 pukul 12.15 WIB.
Fathudin, Seputar Hak Recall Partai Politik, 2 Mei 2014, https://fathuddien.wordpress.com/2014/05/02/seputar-hak-recall-partaipolitik/diunduh pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 01.00 WIB
Lutfi Chakim, M, Hak Recall Partai Politik Terhadap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Praktek Ketatanegaran di Indonesia, Jum’at, 09 Desember 2011, http://lutfichakim.blogspot.com/2011/12/hak-recall-partaipolitik-terhadap.html diunduh 21 Oktober 2011, pukul 01.00 WIB.
TESIS Evan Setio, Stevanus, 2013, Hak Recall Partai Politik Terhadap Keanggotaan DPR dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
ORASI ILMIAH Asshiddiqie, Jimly, “Institut Peradaban Dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan”, disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta, 16 Juli 2012.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Tahun 1999 Nomor 23.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37.
133
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 38.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 59.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun Nomor 16 Tahun 1969 Permusyawaratan Rakyat, Perwakilan Rakyat Daerah, 1975Nomor 39.
1975 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1985.
134
PUTUSAN Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 008/PUU-IV/2006 terkait Hak Recall oleh Partai Politik.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik terhadap UUD 1945.
ANGGARAN RUMAH TANGGA Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.
