Cabang-cabang produksi yang pentang bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh ne-
DEMOKRASI EKONOMIDAN MASALAH KEADILANSOSIALDALAMKERANGKA PENGEMBANGAN STRUKTUR USAHANASIONAL
gara; dan kekayaan alam yang terkandung didatamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh
negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besar
kemakmuran rakyat.
1 . Petunjuk-petunjuk kebijakan mengenai Demokrasi Ekonomi dan masalah Keadilan Sosial yang lebih rinci dapat kita baca dalam GBHN antara lain : "Keseluruhansemangat, arah, dan gerak pembangunan dilaksanakan sebagai pengembangan
air
Bumi,
d.
keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasan terhadap kebijaksanaannyaada pada lembaSumber
kekayaan dan
semua sila Pancasilasecara serasi dan sebagai kesatuan yang
ga perwakilan rakyat pula.
utuh, yang meliputi : " Disini diambil satu yang relevan. "Pengamalan sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang antara lain mencakup upaya untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang Aifaitkan dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnyamenuju terciptanya kemakmuran yang berkeaditanbagi seturuh rakyat lndonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Kemudian tentu saja mengenai ciri-ciri Demokrasi Ekonomi : Pembangunan ekonomi harus selalu mengarah kepada mantapnya sistem ekonomi nasional berdasarkan pancasila dan Undang-undangDasar 1945 yang disusun untuk mewujudkan Demokrasi Ekonomi yang harus dijadikan dasar pelaksanaan pembangunanyang memiliki ciri sebagai berikut : a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomi-
180
an nasional dengan mendayagunakanpotensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwuiudan
t.
Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupanyang layak bagi kemanusiaan.
s.
Hak milik perseorangandiakui dan pemanfaatannyatidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
h.
Potensi, inisiatif, dan daya kreasi warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila
harus dihindarkanhal-hal sebagai berikut : a. Sistem frce fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap rnanusia dan bangsa lain yang dalam
l8l
sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesiadalam perekonomiandunia.
rakyat".
Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
naan program-program yang menguntungkan rakyat. Bahkan
Dimasa etatisme yang lalu banyak usaha tidak memberi keuntungan bagi "kemakmuran rakyat' baik dalam bentuk pajak yang nantinya bisa di "allocate' untuk pendatidak sedikit yang bangkrut atau perlu ditambah subsidi ldari rakyatl untuk bisa beroperasi. Yang penting sebenarnya adalah bahwa biarpun dikelola oleh swasta misalnya tetap harus dengan pertimbangan
Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Mengenai kutipan di atas ada satu ulasan perlu disampaikan yaitu mengenai persepsi terhadap kata-kata 'dikuasai oleh negara". Baik oleh Bapak Presiden sendiri maupun oleh berbagai kalangan resmi dan pakar, pengertian dikuasai oteh negara tidak selalu harus dimiliki langsung dan diurus, diketola sendiri oleh pemerintah/negara. Negara tetap menguasainya dan penguasaan itu dapat dilakukan melalui kebijakan (policies), melalui pengaturan ataupun dengan 'negotiated contract",
management contract. Dalam pengelolaan mihyak bumi dan gas alam ada kontrak kerja dan bagi hasil. Berbagai produk penting untuk rakyat banyak, pemerintah tetap perlu terlibat untuk turut dalam kebijakan harga (pricing policyl untuk produk tersebut. Sistem perpajakan itu sendiri merupakan bentuk penguasaan negara atas usaha kegiatan ekonomi- pemilikan dan pengelolaan sendiri (oleh Pemerintah/Negaral bukan selatu berarti bisa "dipergunakan untuk se-besar-besar kemakmuran
"untuk se-besar-besarkemakmuran rakyat'. 2.
Arahan tema diskusi adalah untuk menghubungkan demokrasi ekonomi dan masalah keadilan sosial itu dalam kerangka pengembangan struktur usaha nasional. Fokus perhatian adalah pada peranan dari usaha nasional baik yang besar, menengah dan kecil dalam pembangunan nasional. ltupun fokus perhatian dari paper ini. Namun tidak salah apabila saya memberanikan diri untuk sedikit mengulas mengenai pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Terutama untuk menolak anggapan bahwa kebijakan ekonomi (pembangunanl dalam masa orde baru PJP I sampai sekarang menghasilkan bertambahnya kemiskinan, tambahnya orang miskin. Satu kebijakan pembangunan yang nota bene dipelopori pelaksanaannya oleh Golongan Karya. Mengenai pemerataan pembangunan dan pengentasan -Dalam kemiskinan GBHN menyebut sebagai berikut Pemhangunan Jangka Panjang Pertama, pembangunan telah menyebar diseluruh penjuru tanah air dan jumlah nkyat
yang
hidup dalam kemiskinan telah sangat herkurang- llpaya untuk lebih memeratakan pembangunan serta menghitangkan kemiskinan dan keterhelakangan masih perlu terus dilanjutkan
bagian terbesar adalah alokasi untuk pembangunan daerahdaerah ini. Mengenai aleviasi kemiskinan ini dapat dilihat dari grafik
dan ditingkatkan'-
berikut ini yang diambil dari "lndonesia, A Ouarter Century Of Progress(1968 - 19931' :
Pemerataan pembangunan tidak saya artikan agar pembangunan "lehih sama rata", melainkan bahwa semua daerah-daerah mengalami pembangunan, peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Adanya kesenjanganmemang tidak bisa
UNE BELO\/ PC,VERTY MnIBEROFPEOFLE 1976- 1990 (nillimspeode)
dihindari, tetapi hendaknya yang cukup wajar (adil). Di dunia ini termasuk di negara-negara komunis dulu pun terdapat kesenjanganini. Dalam ukuran ekonomi ini dihitung dari nisbah Gini lGini Ratio). Suatu studi Bank Dunia (World Bank, Indonesia Sustaining Development. 19931 menyebutkan adanya pengurangan bertahap daripada disparitas (perbedaanl dalam penddpatan per orang. Nisbah Gini turun dari O.35 -ditahun 197O menjadi O.31 ditahun 199O. Memang distribusipendapatan lebih buruk diperkotaan dari di pedesaan. Demikian pula ada petunjuk tentang mengecilnyaperbedaandalam disparitas pendapatan regional, biarpun disparitasnnya memang besar (ini untuk tahun 1978 - 1990). Kalau kita melihat dari segi laju pertumbuhan ekonomi daerah, kita lihat PDRB 1975 s/d 199O menurut buku Repelita Vl yang tertinggi adalah Sulawesi Tenggara diikuti berturut-turut Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Daerah Khusus lbu Kota Jakarta (tentu sajal, Sumatera Selatan dan Bali. Jadi jelas terjadi penyebaran (pemerataan)pembangunan. Tetapi seperti yang dikemukakan dalam GBHN, upaya untuk tebih memeratakan pembangunan masih perlu terus dilanjutkan. Anggaran pembangunan tahun 1994/1995
1976 1978 1980 1981 1984 1987 1990 trCIty tViltage Dari tahun 1969 sampai tahun 1990 telah dientaskan 42,8 juta orang, dari tahun 1976 - 1990, 27 iuta orang. Ditahun 1969 lebih dari separoh jumlah penduduk yaitu sebesar 70 juta orang hidup dalam kemiskinan absolut. Dan perlu ditambahkan disini bahwa berdasarkan data BPS ditahun 1993 terjadi penurunan lagi dari jumlah mereka yang berada dibawah garis kemiskinan, bahkan dengan ukuran garis kemiskinan yang lebih tinggi. Dalam jumlah turun dari 27,2 juta ditahun 199O menjadi 25,9 juta, ditahun 1993 dari 15 persen turun menjadi 13.6 persen dari lumlah penduduk.
o Sekarang tantangan adalah usaha mengentaskan apa yang disebut "hard core poverty". Dan seperti dikemukakan Bapak Presiden -lni memerlukan penanganan yang lebih terarah, dengan sasaran yang lebih jelas dan pelaksanaan
Sebenarnya mengenai usaha menengah, kecil dan koperasiini dengan iklim kegairahanekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tidaklah ielek kinerjanya. Kita lihat misalnyastatistik yang ada dalam buku Pem-
yang lebih didesenValisir. OIeh karcna itu selain program pemerataan sektoral, regional yang telah dilaksanakan sampai sekarang dan yang telah menunjukkan keberhasilannya, akan
bangunanNasionaldalam Angka dari RepelitaKeenamProyek-proyekPenanaman Modal Dalam Negeri tentu 'ioin' dalam juga ada yang dari usaha besar,tetapi ini lebih penanamanmodal luar negeri, dapat diperkirakanlebih dari separomerupakanpenanamanmodalusaha-usahamenengah.
dilaksanakan program IDT -------. Saya ingin menambahkan program-program yang lebih bersifat kemitraan, kekeluargaan yaitu program Keluarga Sejahtera, dimana keluarga-keluarga yang telah berada dalam tataran sejahtera membantu (tentu saja dengan mobilisasi input dari lain-lain jugal keluarga-ke-
o..ttl tsrldit hint
t.tt
i lll.l ttot'.1-fo'at ldt t.t.l at..trr.l t-rlrtA tll.t.l tn a6 l-a ,n
c.llr Dn talE
m
h.r-..rn
l.tt
-t?,llT.fi;..1r.-
rr.-..L
t t
luarga yang dalam tataran pra sejahtera. Saya pernah meninlau upaya serupa ini di Kabupaten Mojokerto. Semua ini disampaikan disini bukan berarti kita tidak perlu meneguhkan komitmen kita dalam upaya pemerata'anpembangunan, dan aleviasi kemiskinan, namun kita perlu melihatnya secara lebih proporsional. 3.
Perasaan adanya kesenjangan mungkin lebih benar apabila dilihat dari adanya konsentrasi penguasaan aset produksi atau penguasaan sumber ekonomi publik secara berlebihan dalam kelompok usaha besar yang sedikit jumlahnya. Dilain pihak dirasa peranan usaha menengah, kecil dan koperasi tidak proporsional dalam kegairahan usaha ekonomi nasional kita. Dan keadaan ini kini merupakan sorotan dan keprihatinan nasional.
186
Ih
Ihpclp
clEh
f$i Ilarlqtd F:E|'J,F!LW m,m.$qaid' 5r ib.. (n!t trcl nr l.ltl
boti. Fq -r }l.l,
!l.h
to..rj
GI|D-'
Perkreditan kepada usaha kecil dan koperasi belum tentu pasti menunjukan adanya kemaiuan dalam kegairahan usaha kecil dan koperasi yang sehat dan baik, tetapi sedikitnya ada
187
indikasi mengenai terjadinya peningkatan dan penambahan kegiatan usaha kecil dan koperasi selama ini. Disini dikemu-
Dengan peningkatan kegairahan ekonomi makro pada umumnya kita bisa melihat terdapatnya perkembangan usaha
kakan beberapa indikator tidak langsung tersebut. Kredit Umum Pedesaan (Kupedesl yang jangkauannya lebih luas
menengah dan kecil penunjang (supporting activities). Di pinggiran kota-kota Jakarta kecuali toko-toko, restoran, penjualan kayu, bahan-bahan/alat-alat bangunan, bengkel
serta prosedurnya lebih mudah dan lebih cepat telah disafurkan Bp. 1.7 trilyun ditahun 1992/1993. Dibandingkan
barang kerajinan, percetakan, koperasi angkutan dan lain-lain
dengan angka akhir Repelita lV sebesar 606.5 milyar berarti naik 18O.3 persen. Jumlah nasabahnya ditahun 1988/1989
berkembang. Ini tidak saja di Jakarta. Bisa di Tasikmalaya. Sudah barang tentu banyak juga yang katut "dying indus-
(akhir Repelita lvl
tries" karena tidak lagi bisa dapat pasar.
sekitar
1.4
juta
nasabah, ditahun
199211993 telah meningkat mencapai sekitar 1.7 luta nasabah. Fasilitas kredit bagi pengusaha kecil tebih diperluas dengan Kredit Usaha Kecil (KUKI. Perkembanganpenyaluran dana KUK telah menunjukkan peningkatan dari Rp. 14.1 trilyun s/d Desember 1989 menjadi Rp. 22,6 trilyun s/d Desember 1992. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPAI Koperasi berupa kredit modal keria telah mencapai Rp. 829.9 miliar dan kredit investasi mencapai Rp. 1 12 miliar. Mengenai angka-angkaperkoperasiandapat ditambahkan beberapa hal sebagai berikut : Jumlah anggota Koperasi yang pada akhir Repelita I adafah sekitar 3,2 juta menjadi 33,7 juta pada tahun 1993 terdiri dari 2O,5 juta orang anggota KUD dan 13,2 juta orang anggota Koperasi non KUD. Nilai usaha koperasi yang pada akhir Repelitaljumlahnya baru Rp. 61,5 miliar,ditahun 1993 sudah menjadi Rp. 6,8 trilyun. Dilihat dari angka-angka ini menurut buku Repelita Vl teriadi peningkatan yang pesat baik dalam jumlah simpanan, modal usaha, dan nilai usaha koperasi secara keseluruhan.
Sekali lagi ini untuk melihat secara lebih proporsional. Apabila
tidak berkembang seperti diharapkan agar mempunyai peranan yang lebih berarti dalam perekonomian nasional kita, ini juga disebabkan karena banyak faktor-faktor internal kepengusahaan usaha menengah, kecil dan koperasi itu. Baik manajemen intern, penguasaanpasar.
modal
keria dan terutama
Tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa peranan usaha menengah, kecil dan koperasi dalam tataran struktur usaha nasional masih perlu ditingkatkan agar lebih seimbang dengan peranan usaha-usaha besar. Apalagi kalau kita melihat perkoperasian. Dan ini tentu saja akan terasa senjang apabila melihat akan kepesatan peranan dan kemajuan (sekelompokl usaha besar dalam perekonomian nasional. Dan juga adanya ekspansi konsentrasi penguasaan aset produksi atau penguasaan sumber ekonomi yang besar. Peranan mendorong
usaha besar bukan tidak penting untuk pembangunan. Banyak pemanfaatan potensi
sumber daya alam yang dipunyai lndonesia hanya bisa dimanfaatkan dalam proses produksi dan pemasaran oleh usaha
keuntungan buat pengusaha atas "kerugian" konsumen jelas berarti subsidi rakyat kepada pengusaha. Dan ini juga merugi-
besar, itupun sering dengan cara konsorsium bersama modal besar luar negeri. Usaha besar yang menjangkau usaha
kan arti persaingan sehat dalam kepengusahaan ekonomi. Ini untuk menunjukkan bahwa kepesatan kemajuan suatu usaha (besarl karena proteksi jelas.tidak sehat kalupun tidak adil. Sekarang kecenderungan "kartel-kartel konglomerasi-
scale of economy yang besar dapat melakukan dengan modal yang besar. Investasi-investasi besar ini bahkan terasa tidak juga dapat sepenuhnya dibiayai dari tabungan dengan
menampakkan hal-hal yang memprihatinkan. Seperti dalam hal semen, kertas dan banyak yang disoroti la.innya.
pemerintah maupun dana bantuan sekarang ini. Anggaran sektor publik lebih dimanfaatkan untuk prasarana dasar pembangunan (basic imfrastructurel dan program-program pemerataan. Bahkan dalam pembangunan prasarana-prasara-
4.
Dengan mendasarkandiri pada upaya mewujudkan demokrasi ekonomi dan cita-cita keadilan sosial seperti tercantum dalam
na dasar pun, yang memerlukan investasi sangat besar kini telah diundang masuk kemampuan permodalan dan pengelo-
GBHN, tetapijuga tetap dengan kesadaran atas realita kondisi yang kita miliki sekarang, saya menyampaikantiga pemikiran
laan usaha besar nasional (termasuk dengan kerjasama usaha besar luar negeril. Ada hal-hal yang dilihat dari segi "economic scale- ini memang perlu ditakukan oleh usaha
mengenai pengembanganstruktur usaha nasional. Pemikiran pertama adalah lebih meningkatkan dan merealisasikan upava pemberdavaan usaha menenqah, kecil dan
besar.
koperasi untuk dapat lebih berperan dalam struktur usaha
Namun apabila ekspansi konsentrasi penguasaan aset produksi dan jangkauannya terhadap penguasaan pasar,
nasional.
apalagi kalau sudah mengenai produk strategis untuk kepen-
Dalam pengalaman saya pada waktu lampau sebagai Komisaris Utama PT. Bahana, suatu perusahaan pelopor
sudah
menjurus kearah kecen-
pertama mengenai "usaha modal ventura ", kelemahan'pada
derungan menjadi monopolistik-oligopolistik tentu ini merupakan keprihatinan. Apabila tidak terjadi persaingan sehat untuk
usaha menengah, kecil dan koperasi ini adalah utamanya
tingan
rakyat
banyak,
menjamin harga yang layak bagi konsumen. Harga menjadi lebih ditentukan oleh kecenderungan monopotistik dan oligopolistik tersebut. Proteksi tidak seluruhnya jelek. Namun proteksi yang melindungi inefisiensi usaha, atau memperbesar margin
190
dalam budaya usaha dan kemampuan manajemen usaha. Sering bersifat manajemen keluarga, ya percaya saling percaya kalau sudah tidak percaya bentrok musuhan dan kacau usahanya. Ya perlu business wise pengelolaan usaha itu. Kewirausahaan ini bagaimana pengembangannya, engineeringnya dan dengan cara apa saya kurang tahu. Mungkin
l9l
dengan pelatihan-pelatihankewirausahaan mandiri. [Contoh yang diusahakan oleh Drs. Amir Radjab Batubara yang dulu pernah jadi Dirut Bank PembangunanDaerah Jawa Baratl. Di
kecil dan koperasi.
Perkoperasian sudah ada pendidikan-pendidikan seperti IKOPIN dan AKOP yang malah tempatnya di Jawa Barat.
kecil mampu secara kualitas teknologis menjadi supporting
Di negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan bahkan ini teriadi secara ekonomis. Usaha-usaha menengah,
Apakah sudah efektif.
industries, component supplier bagi industri besar. Disini -anak-anak industri besar justru melakukan itu sendiri melalui
Kendala lain daripada pengusaha menengah, kecil dan koperasi adalah dibidang dana dan pasar- Oleh karena itu
perusahaannya- Karena tidak percaya. Bagaimana supaya ini bisa berubah. Disatu pihak meningkatkan kemampuan dibi-
upaya pemberdayaan seperti desain-desain modal ventura, inkubator dan yang serupa, desain pengembangan yang
dang usaha menengah, kecil, koperasi tersebut. Dilain pihak
mempertimbangkan pendanaan, baik dalam bentuk equity share maupun kredit penjembatan lbridging financing) serta pasarnya penting untuk dikembangkan. Sekarang sudah mulai hal ini berdiri diberbagai propinsi, bahkan Golkar juga meme-
dorongan kepada usaha besar untuk melakukan subcontracting kepada usaha menengah, kecil, koperasi. Ini juga bisa dilakukan dengan sistem waralaba (franchisel, penyerahan distribusi produksi, branch office dan lain-lain. Berbagai kebijakan kini telah dikembangkan untuk men-
lopori pembentukannya.
dorong keterkaitan dan kemitraan ini. Ditahun 1989 dike-
Peranan bank dan lembaga keuangan non bank untuk pendanaan dalam bentuk kredit, asuransi kredit, penlamin
luarkan kebijakan tentang Pedoman Pembinaan Pengusaha
kredit dan lain-lainuntuk usaha menengah, kecil dan koperasi harus lebih bersifat'management engineering'.'husiness development". Artinya kecuali prosedurnya yang kurang rumit, yang lebih lunak persyaratannya, juga tidak "niagaake'
menetapkan kewajiban BUMN untuk menyisihkan dana 1 sampai 5 persen dari laba setetah pajak untuk pengembangan
collateral ;aja. Mendorong perbankan untuk menyusun peta usaha dan informasi pasar dan mendorong kepengusahaan yang sehat. Pemikirankedua adalah perlu dikembangkandalam uoava pemberdavaan usaha menenoah, kecil dan kooerasi ini oenqembanqan iaringan, keterkaitan atau dalam semanqat demokrasi ekonomi kemitraan antara usaha besar, menenqah,
t92
Ekonomi Lemah dan Koperasi melalui BUMN. Pedoman ini
usaha kecil dan koperasi. Realisasi dan efektifitasnya perlu ditingkatkan, sekarang ini realisasinya masih sekitar 55 persen. Ini perlu diikuti oleh usaha-usaha besar (yang sebagian telah melakukannyal. Demikian pula ada kebijakan ditahun 199O, yang mewajibkan setiap bank, kecuali bank asing/campuran, untuk mengalokasikan paling sedikit 2O persen dari jumlah seluruh kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah dalam bentuk KUK (Kredit Usaha Kecil). Baik yang dari
193
BUMN maupun dari Perbankan ini penyaluran kredit iuga harus bersifat management engineering dan business
Deregulasimemang membuka diri untuk persaingansehat dengan luar negeri. Tetapi ini tetap sekali lagi untuk men-
development seperti diuraikandi atas. Tidak kurang pentingnya adalah ketentuan pembinaan kredit untuk usaha menengah dan kecil bagi pendanaandalam rangka pengadaan barang untuk Pemerintah dalam proyek-
dorong peningkatan efisiensi dan daya saing (secara ekonomi pasar) dunia usaha kita, serta untuk memberi harga yang
proyek anggaran pembangunan. Mengenai pemikiran pertama dan kedua ini sebenarnya sudah ditunggu-tunggu adanya Undang-undang atau pengaturan yang komprehensifmengenai pembinaan, pengembangan, pemberdayaan usaha menengah dan kecil ini. Menurut pendengaranini sudah cukup lama pembahasannya./ Pemikiran ketiga adalah upaya penqembanqan iklim oersainoan vanq lebih sehat, vanq memberi peluanq iuqa baqi usaha menenqah, kecil dan koperasi untuk lebih. berperan dalam struktur usaha nasional. Adanya kebijakan-kebijakan untuk menghindari teriadinya posisi-posisi monopolistik dan oligopolistik usaha, ekspansi penguasaan hulu hilir industri tertentu dan yang serupa. Memang terdengar juga suara-suara yang menyarankan adanya semacam UU anti monopoli, anti trust, anti kartel. Tetapi dalam semangat kekeluargaan ekonomi kita, ketentuan-ketentuan serupa itu dapat dituangkan dalam (semacaml perundanq-undanqandan kebiiakan persainqansehat. Paket-paket deregulasi pada hakekatnya ialah untuk
layak bagi konsumen (rakyat kita sendiril. Deregulasi berusaha menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan produktif atas dasar jalannya mekanisme pasar yang baik. Ini perlu (usaha berkelanjutanl, karena menurut banyak ahli, masih ada juga yang belum tersentuh oleh upaya ini. Tentu hal ini memerlukan komitmen Pemerintah untuk
sustained
effort
melanjutkannya. Upaya yang disebut di atas juga semakin perlu karena "mau tidak mau. suka tidak suka, siap tidak siap bangsa lndonesia telah masuk dalam sistem perdagangan hehas dunia (Presidentanggal 9 Januari 19951. Ketentuan-ketentuan mendorong keterkaitan, kemitraan usaha besar, menengah dan kecil perlu ditegaskan, realisasinya dipantau terutama yang menyangkut kesediaan usaha besar. Misalnya menyisihkan sebagian keuntungan setelah pajak bagi memberdayakan usaha menengah, kecil dan koperasi. Kesediaan untuk melakukan subcontract, turud mengembangkan modal ventura, inkubator dan lain-lain, usaha besar untuk usaha menengah, kecil dan koperasi. Go public juga bersifat pemerataan. Artinya penguasaan
menunjang pengembangan iklim persaingan yang sehat tadi. Dan mendukung untuk efisiensi usaha. Menghilangkan atau
saham dapat di share dengan usaha menengah, kecil terutama koperasi. Tetapi entah bagaimana ini juga ada bahayanya yang perlu dipikirkan penanggulangannya, dimana share
mengurangi margin keuntungan besar karena proteksi.
malah bisa beralih ketangan usaha besar (PT. Papan Sejah-
tera). Nota bene daripada suatu badan usaha yang tadinya lebih dituiukanuntuk kepentinganmasyarakatmenengahDemikianlahpokok-pokokpemikiranseperti diminta oleh juduf materi diskusi "Demokrasiekonomi dan masalah keadi' lan sosial dalam kerangka pengembangan struktur usaha nasional".
Bandung,27 Juni 1995
196
