DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Analisis Komentar Publik Dalam Fanspage Joko Widodo Tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2014)
NASKAH PUBLIKASI
OLEH ROMI ANDIKA PUTRA NIM: 110565201200
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2015
DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Analisis Komentar Publik Dalam Fanspage Joko Widodo Tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2014)
ROMI ANDIKA PUTRA Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, FISIP UMRAH
Demokrasi deliberatif adalah prosedur sebuah keputusan dihasilkan. Sebuah konsensus atau keputusan memiliki legitimasi jika sudah melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak yang terkait lansung dengan isu tersebut dalam posisi setara dan tanpa tekanan dari pihak lain. Arena diskursus tersebut dapat berlansung disebutnya sebagai public sphare ( Ruang Publik). Selanjutnya, Media sosial facebook menjadi salah satu Ruang berlansungnya diskursus publik tersebut dengan menggunakan teknologi internet memungkinkan untuk melakukan diskusi secara lansung tanpa adanya batasan. Dalam media sosial facebook terdapat fanspage Joko Widodo yang didalamnya terdapat postingan kenaikan harga bahan bakar minyak 2014. Dalam postingan ini terjadi diskursus publik dimana masyarakat mulai berdiskusi atau berkomentar pada kolom yang tersedia dibawah postingan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika. Sedangkan deskriptif menunjukan pada bagaimana peneliti menganalisis data numerikal yang muncul. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tingkat deliberasi komentar publik yang terdapat dalam postingan kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 di fanspage Joko Widodo dalam media sosial facebook. Dari hasil penelitian diketahui bahwa fanspage Joko Widodo yang terdapat didalam media sosial facebook merupakan salah satu ruang publik dimana berlansungnya diskusi publik mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak 2014. Kemudian dilihat dari tingkat deliberasinya, komentar publik dalam fanspage Joko Widodo terkait masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 rendah.
Kata kunci: demokrasi deliberatif, ruang publik,media sosial facebook
DEMOCRACY DELIBERATIVE IN SOCIAL MEDIA OF FACEBOOK ( Analysis of Public Comments In FansPage Joko Widodo Abaout Fuel Price Increase 2014 ) Romi Andika Putra Study Of Science Of Government, FISIP UMRAH
Democracy deliberative is a decision procedure generated. A consensus or a decision has legitimacy if it has been through the process of testing or discourse, where all the issues discussed jointly by the parties concerned in particular directly with these issues in a similar position and without pressure from others. where discourse can be described as public sphare occurred (Public Sphare). Furthermore, social media facebook become one space berlansungnya public discourse by using Internet technology makes it possible to conduct discussions directly without any restrictions. Social media facebook contained in fanspage Joko Widodo in which there are posts rise in fuel prices in 2014. In this post occurred public discourse where people started to discuss or comment on the available space under the posts. This research is a descriptive quantitative research. Quantitative studies emphasize the analysis of numerical data (numbers) are processed with statistical methods. While descriptive shows in how researchers analyze numerical data appears. This study aims to see how the level of deliberation on public comments contained in postings rise in fuel prices in 2014 in Joko Widodo fanspage of social media Facebook. The survey results revealed that fanspage Joko Widodo contained in social media facebook is one public space where ongoing public discussion of the rise in fuel prices in 2014. Then, seen from the level of deliberation, public comments in Joko Widodo fanspage related to the problem of rising fuel prices 2014 is very low.
Key words : Democracy deliberative, public sphare, social media of facebook
DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Analisis Komentar Publik Dalam Fanspage Joko Widodo Tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2014)
A. Latar Belakang Indonesia merupakan salah satu dari sekian banyak negara di dunia yang menggunakan sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Sistem Demokrasi tersebut merupakan suatu bentuk sistem pemerintahan bernegara dimana sistem tersebut mengizinkan rakyat “memimpin” dengan diwakili badanbadan negara demi mewujudkan kedaulatan rakyat. Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi Negara dijamin. Sistem Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk turut serta mengatur arah jalannya suatu pemerintahan bernegara. Seperti yang dikemukakan Mahfud MD (2003:19) “Demokrasi sebagai dasar hidup Negara memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok yang mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara, oleh karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat”. Hal ini membuktikan bahwa rakyat memiliki posisi yang penting dalam sistem demokrasi suatu Negara. Sistem demokrasi di Indonesia sendiri telah berkembang sejak masa kemerdekaan. Pada masa itu telah ditetapkan bahwa Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan menganut paham atau ajaran demokrasi dimana kedaulatan tertinggi berada ditangan rakyat dan dilaksanakan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian Indonesia dapat dikatakan menganut paham “demokrasi representatif” (demokrasi perwakilan). Model demokrasi perwakilan terus diterapkan, akan tetapi sampai sekarang orang tidak percaya pada wakil rakyat di parlemen. Mariana dan Paskarina (2011:54) mengatakan “Model demokrasi perwakilan mengalami krisis kepercayaan, meskipun selama lima tahun warga memilih lansung para wakilnya yang duduk dilembaga-lembaga parlemen tersebut”. Dalam pembuatan kebijakan Negara, DPR yang pada hakekatnya merupakan perwakilan rakyat tidak lagi bisa mewakili apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan masyarakat yang diwakilinya. Seperti hal nya pada kebijakan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak keterwakilan aspirasi dan keinginan rakyat di DPR dipertanyakan. Harga bahan bakar minyak hampir dari tiap rezim pemerintahan mengalami kenaikan. Dampak Kebijakan kenaikan harga subsidi bahan bakar minyak sangat mempengaruhi seluruh kalangan masyarakat. Dengan menaikan harga subsidi bahan bakar minyak akan berimplikasi pada kenaikan harga Bahan Pokok lainnya. Hal ini seharusnya menjadi tanggapan serius bagi wakil rakyat di DPR untuk benar-benar memperhatikan keinginan dan kebutuhan rakyat yang diwakilinya. Namun, selama ini DPR yang menjadi wakil rakyat dirasa tidak dapat mewakili apa yang menjadi keinginan rakyatnya dan hanya mewakili kepentingan partai politiknya. Berkaca dari kenyataan ini, pertumbuhan demokrasi ternyata tidak dapat digantungkan semata pada institusi demokrasi perwakilan tapi harus dibuka
ruang-ruang alternatif untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu muncul konsep demokrasi deliberatif yang menjadi salah satu alternatif model demokrasi yang dikembangkan untuk mengatasi model demokrasi keterwakilan yang dirasa tidak bisa lagi mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Demokrasi deliberatif disini tidak bermaksud menggantikan model demokrasi perwakilan yang sedang dijalankan melainkan sebagai bentuk protes warga dengan membentuk opini publik atas kebijakan yang dihasilkan dari demokrasi perwakilan. Ketika sebuah kebijakan yang dibuat oleh wakil rakyat tidak sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat maka masyarakat dapat saling berdiskusi dan menyatakan pendapat bahwa mereka tidak setuju dengan kebijakan yang dibuat dan dari kumpulan pendapat tersebut menciptakan opini publik yang menolak kebijakan tersebut. Kemudian opini publik tersebutlah yang mencoba mempengaruhi kebijakan yang telah dibuat tersebut. Mariana dan Paskarina (2008:57) menjelaskan bahwa “Demokrasi deliberatif mengacu pada konsepsi pemerintahan demokratis yang memberikan jaminan bagi tersedianya ruang diskusi dalam kehidupan politik sebagai mana dikemukakan Maeve Cooke : Deliberative democracy refers to conception of democratic government that secures a central place for reasoned discussion in political life”. Jadi dalam pembentukan opini publik melalui diskusi bersama harus tersedia ruang yang terbuka untuk publik. Penyedian ruang diskusi publik disini, penyediaan ruang yang bisa mencangkup keseluruh kalangan masyarakat disetiap setiap daerah. Sehingga
setiap masyarakat dimanapun mereka berada dapat aktif melakukan diskusi dan menyatakan pendapat mereka sehingga menciptakan opini publik.Penyediaan ruang seperti ini tidak bisa dilakukan hanya dengan menggunakan media tradisional seperti Koran dan media cetak lainnya. Media baru dengan menggunakan
teknologi
internet
merupakan
jawaban
untuk
mengatasi
permasalahan penyediaan ruang publik tersebut. Salah satu bentuk dari media baru adalah media sosial. Dalam media sosial Masyarakat lebih aktif dalam menanggapi masalah pemerintahan daripada didalam media cetak. Masyarakat dapat saling berdiskusi dan membentuk opini publik yang nantinya akan berpengaruh terhadap suatu kebijakan yang dibuat pemerintah. Ada banyak pembentukan opini publik didalam media sosial yang berhasil mempengaruhi keputusan yang dibuat pemerintah. contohnya tentang UU pilkada tidak lansung, banyak masyarakat tidak setuju dan membentuk opini publiknya di media sosial yakni #shameonyousby yang berhasil memaksa SBY diakhir masa jabatannya mengeluarkan Perppu mengenai UU pilkada lansung. Selanjutnya kasus ditangkapnya salah satu pimpinan KPK Bambang Widjojanto yang memunculkan gerakan #savekpk, gerakan dukungan bagi gubernur Jakarta Ahok yang berseteru dengan DPRD #saveahok, dan juga gerakan “Koin Kepedulian untuk Prita”
yang di nyatakan bersalah dalam peradilan perdata akibat
mengomentari pelayanan yang didapat anaknya di RS. Omni Internasional dan akhirnya dibebaskan dari vonisnya.Dan gerakan menolak atas kenaikan harga bahan bakar minyak yang dinyatakan dalam #salamgigitjari dan #salamduaribu
kepada presiden Joko Widodo juga opini publik dalam Fanspage Joko Widodo di Facebook 2014. Opini Publik atau Gerakan diatas terbentuk melalui Proses diskusi atau pernyataan pendapat masyarakat yang merupakan sebuah proses dari demokrasi deliberatif. Proses diskusi atau menyatakan pendapat yang sangat aktif salah satunya adalah diskusi atau menyatakan pendapat mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 yang terdapat didalam Fanspage Joko Widodo di Facebook. Facebook merupakan salah satu media sosial yang sangat populer dikebanyakan kalangan masyarakat indonesia. Menurut Head Facebook Indonesia, Anand Tilak, saat ini pengguna aktif facebook di Indonesia naik hingga mencapai 69 juta pengguna. Indonesia berada diperingkat keempat dibawah amerika, brazil dan india (Harian Ti, 2014). Fanspage Joko Widodo yang terdapat di Facebook memposting argument maaf kepada seluruh kalangan masyarakat Indonesia atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak. Jokowi juga menjelaskan kenaikan harga bahan bakar minyak ini akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang akan dilakukan dengan transparan. Hal ini diposting dari Fanspage Joko Widodo yang terdapat di Facebook. Setiap masyarakat yang menggunakan akun Facebook dapat lansung mengomentari Fanspage ini dengan leluasa dan dapat meluangkan aspirasi atau pendapatnya terhadap kenaikan harga Bahan bakar minyak 2014. Dalam ruang Facebook masyarakat dapat berdiskusi dan merumuskan opini mereka mengenai
kenaikan bahan bakar minyak. proses Diskusi tersebut dapat dikatakan suatu bentuk demokrasi deliberatif. Dalam Fanspage Joko Widodo mengenai kenaikan harga bahan bakar minyak, pada tanggal 31desember 2014 terdapat 44.567 komentar masyarakat. Ini membuktikan bahwa proses diskusi masyarakat dalam membentuk opini publik di fanspage ini sangat aktif dan semakin membuka ruang terciptanya demokrasi deliberatif. Namun demikian, setiap komentar yang ada didalam Fanspage Jokowi terkait kasus kenaikan bahan bakar minyak tentu berbeda beda. Setelah melakukan pengamatan sementara, terdapat beberapa komentar yang mendukung dan menolak kebijakan tersebut disertai alasan ada pula yang memberikan sekedar komentar. Bahkan didalam komentar tersebut hanyalah komentar yang berupa caci maki terhadap Jokowi yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan isu yang dibahas. Dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi tentang bagaimana kualitas diskusi atau tingkat dilebirasi dalam komentarkomentar publik yang terdapat didalam Fanspage Joko Widodo tersebut sehingga dalam hal ini peneliti akan meneliti tentang “DEMOKRASI DELIBERATIF DALAM MEDIA SOSIAL FACEBOOK (Analisi Komentar Publik dalam Fanspage Joko Widodo Terkait Masalah Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak 2014).
B. Kerangka Teori 1. Demokrasi Ditilik dari asal katanya, istilah demokrasi berarti rakyat berkuasa atau goverment by the people. Dalam bahasa yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan atau berkuasa (Budiarjo,2008:105). Pada zaman yunani kuno, sistem demokrasi yang berlaku adalah demokrasi lansung. Saat itu sistem demikian bisa dilakukan karena berlansung dalam kondisi yang sederhana. Sedangkan pada era modern ini sistem demokrasi yang digunakan adalah perwakilan, atau representative democracy. Untuk menciptakan demokrasi yang sehat pemerintah harus memberikan sikap dan tanggapan terhadap preferensi atau keinginan warganegaranya secara terus menerus. Dalam hal ini Robert Dahl dalam suyatno (2008:41) menjelaskan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: pertama, rakyat harus diberikan kesempatan untuk merumuskan preferensi atau kepentingannya sendiri. Kedua, rakyat harus memberitahukan perihal preferensinya itu kepada sesama warganegara dan pemerintah melalui tindakan individual atau kolektif. Ketiga, rakyat harus mengusahakan agar kepentingannya dipertimbangkan secara setara dalam proses pembuatan keputusan pemerintah. Dalam sistem demokrasi tidak bisa jika tidak melibatkan warga. Warga sendiri adalah dasar dan tujuan demokrasi diciptakan sebagai suatu sistem yang dipilih
untuk
dijalani
oleh
suatu
negara.
Berdasarkan
tulisan
Gastil
(sanjaya,2013:10) ada tiga kriteria yang spesifik dari proses demokrasi yang diungkapkan oleh ilmuan politik Robert Dahl. Kriteria kriteria yang disebutkan
adalah kriteria berlaku dan bekerja pada kelompok-kelompok sosial yang memiliki pandangan demokrasi. Tiga kriteria yang dimaksud adalah inclusion, participation opportunities, dan enlightened understanding. Penekanan pada kriteria inclusion adalah bahwa orang dewasa yang berada pada suatu kelompok harus terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Ketika suatu kelompok membatasi semua orang dewasa untuk terlibat, maka sistem yang dianut kelompok tersebut tidak dapat dikatakan demokratis. Orang dewasa dalam kriteria ini dimaknai sebagai warga yang memiliki pemahaman dan sikap atas suatu isu tertentu. Sedangkan kelompok selain orang dewasa adalah anak-anak yang dianggap belum memiliki kapasitas untuk membentuk pemerintahan sendiri dan orang di luar kelompok yang tidak memiliki keterkaitan dengan kelompok tersebut. Pada kriteria participation opportunities, penekanan terletak pada bagaimana anggota dari sistem demokrasi menggunakan peluang yang dimiliki untuk berpartisipasi. Setiap orang yang berada dalam sistem demokrasi memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi melalui tiga cara yang berkaitan: meletakkan isu pada agenda publik, mengekspresikan pandangan atas isu tersebut, dan melakukan voting atas isu tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kriteria yang ketiga, enlightened understanding, merupakan kriteria secara kognitif. Setiap anggota dari sistem demokrasi memiliki kesempatan untuk memikirkan isu-isu mana yang hendak mereka letakkan pada agenda, apa yang mereka pikirkan mengenai isu tersebut, dan bagaimana mereka harus melakukan
voting ketika diberikan kesempatan untuk itu. Pemberian hak bagi setiap orang untuk melakukan voting saja ternyata tidak cukup. Untuk melakukan itu setiap orang mesti mendapat kesempatan untuk merefleksikan nilai yang mereka anut dan mendapatkan informasi yang cukup. 2. Demokrasi Deliberatif Hardiman dalam Mardiyanta (2010:10) menjelaskan “Kata “deliberasi” berasal dari kata latin deliberation yang artinya “konsultasi”, menimbangnimbang” atau musyawarah. Demokrasi bersifat deliberatif, jika proses pemberian alasan atas suatu kandidat kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat-dalam kosakata teoretis Habermas- “diskursus publik”. Demokrasi deliberatif ingin meningkatkan intensitas partisipasi warga Negara dalam
pembentukan
aspirasi
dan
opini
(oefentlicher
Meinungs-und
Willensbildungsprozess) agar kebijakan kebijakan dan undang-undang yang dihasilkan oleh pihak yang memerintah semakin mendekati harapan pihak yang diperintah”. Dalam demokrasi deliberatif Meyer ( Fatkhurohman,2011:6) menjelaskan terdapat tiga prinsip utama : a. Prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil keputusan perlu melakukan pertimbangan mendalam dengan semua pihak yang terkait. b. Prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
c. Prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta kesediaan untuk mendengarkan. Jadi demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai keikutsertaan warga Negara dalam proses pembuatan kebijakan Negara yang tujuannya agar sebuah kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan dan diharapkan oleh warga Negara itu sendiri. Selanjutnya
Benjamin
Barber,
sebagaimana
dikutip
Gastil
(sanjaya,2013:14), menekankan tulisannya mengenai demokrasi pada dua aktivitas yang berbeda, yaitu talk dan conversation. Talk menurut Barber diartikan sebagai proses pengimajinasian, mendengarkan, dan memahami dengan kompleks. Sedangkan conversation lebih kepada proses yang terbuka mengenai pengkonstruksian yang sama mengenai pemecahan masalah. Demokrasi deliberatif dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari konsep conversation yang baru saja dijelaskan. Selanjutnya Sanjaya menjelaskan ada dua proses sebagai pedoman bagaimana demokrasi deliberatif diletakkan dalam kerangka konsep conversation. a. Proses Analisis Pada proses analisis hal yang ditekankan adalah bagaimana memandang, memahami, dan bersikap atas suatu isu yang menjadi polemik.
b. Proses Sosial Pada proses sosial lebih menekankan kepada bagaimana sikap terhadap pendapat yang muncul dari peserta yang lain, atau secara umum terhadap pandangan yang bukan berasal dari mereka sendiri. 3. Opini Publik Dalam perkembangan awalnya opini publik selalu dikaitkan dengan politik, terutama dalam konteks Negara demokrasi. Opini publik sangat berkaitan dengan ideologi, sistem politik dan kebebasan informasi suatu Negara. Arifin (2010:12) menyimpulkan opini publik sebagai berikut: a. Opini publik adalah pendapat, sikap, perasaan, ramalan, pendirian, dan harapan rata-rata individu kelompok dalam masyarakat, tentang suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan persoalan sosial. b. Opini publik adalah hasil interaksi, diskusi atau penilaian sosial antar individu tersebut berdasarkan pertukaran pikiran yang sadar dan rasional yang dinyatakan baik lisan maupun tulisan. c. Isu atau masalah yang didiskusikan itu adalah hasil dari apa yang dioperkan oleh media massa (baik media cetak maupun elektronik) d. Opini publik hanya dapat berkembang pada Negara Negara yang menganut paham demokrasi. Dalam Negara tersebut akan memberikan kebebasan kepada warga untuk menyatakan pendapat dan sikapnya, baik lisan maupun tulisan. Ferdinand tonnies dalam suprapto (2005:117) mengemukakan ada tiga tahap opini publik dalam perkembangannya yaitu die luftartige, die flussige dan
die feste. Opini publik die luftartige adalah opini laksana uap dimana tahap perkembangannya masih terombang ambing mencari bentuk yang nyata. Selanjutnya opini publik yang flussige mempunyai sifat sifat seperti air, opini publik ini sudah mempunyai bentuk yang nyata akan tetapi masih bias di alirkan menurut saluran yang kita kehendaki, sedangkan opini public yang festige adalah opini publik yang sudah kuat, tidak mudah berubah. Ada lima faktor yang terdapat didalam opini publik. Dalam hal ini Hennessy dalam suprapto (2011:118) membagi faktor-faktor tersebut adalah: a. Adanya Isu (presence of an issue) Pertama tama harus ada consensus yang sesungguhnya bahwa opini publik berkumpul di sekitar isu. Dalam ungkapan sehari hari opini publik sering muncul sebagai istilah yang sangat umum yang melukiskan sesuatu seperti sikap bersama (collective attitude) atau suasana hati masyarakat. Bila kita pikirkan sejenak kita akan yakin bahwa opini publik merupakan kekuatan politik atau sosial yang tidak terwujud atau tidak berbentuk-mensyaratkan adanya suatu isu atau berbagai isu yang berkembang. Isu dapat didefinisikan sebagai situasi kontemporer dimana mungkin terdapat ketidaksepakatan. b. Hakekat masyarakat (the nature of publics) Harus ada kelompok orang yang dapat dikenal yang berkepentingan dengan persoalan tersebut. Ini adalah opini publik. Gagasan mengenai suatu publik yang digunakan disini dipopulerkan oleh John Dewey. Dewey berpendapat ada banyak publik, masing-masing terdiri dari individu-individu yang bersama sama dipengaruhi oleh kegiatan atau cita-cita tertentu. Jadi setiap isu menciptakan
publiknya sendiri; dan setiap publik biasanya tidak terdiri dari individu-individu yang sama dengan yang membentuk publik tertentu lainnya, sekalipun setiap individu pada waktu tertentu merupakan anggota dari banyak publik yang berlainan. c. Kompleks preferensi pada masyarakat Bagian ketiga dari definisi pendapat atau opini publik, yaitu kompleks preferensi (complex of preference), mengacu pada totalitas pendapat para anggota masayarakat tentang suatu isu. Hal tersebut mencakup gagasan pendistribusian pendapat menurut arah dan intensitasnya (setuju atau menolak arah tindakan yang disasarkan berkaitan dengan isu tersebut). Ungkapan “kompleks preferensi” mempunyai arti yang lebih luas sekadar arahan atau intensitas; hal itu berarti berbagai pendapat individu yang dibayangkan dan diukur serta dimiliki masyarakat bersangkutan tentang semua saran mengenai isu yang mendasari eksistensi masyarakat tersebut. d. Exspressi pendapat (expression of opinion) Faktor terpenting keempat dari definisi opini publik adalah ekspresi berbagai opini yang menumpuk diseputaran isu. Kata kata yang diucapkan atau dicetak merupakan bentuk yang paling biasa dari ekspresi pendapat, tetapi sewaktu-waktu gerak-gerik kepala tinju, lambaian tangan, bahkan tarikan nafas orang banyak- sudah cukup mengekspresikan pendapat. e. Jumlah orang yang terlibat (number of persons involved) Faktor yang terakhir dalam definisi opini publik adalah besarnya (size) masyarakat yang menaruh perhatian terhadap isu. Dalam definisi kita, pertanyaan
jumlah secara baik sekali dan dapat dirangkum dalam ungkapan “sejumlah orang penting”
(a
significant
members
of
persons),
dengan
maksud
untuk
mengesampingkan isu-isu kecil dan pernyataan pernyataan dari individu yang sifatnya pribadi. C. Tingkat Demokrasi Deliberatif Dalam mengukur bagaimana tingkat deliberatif dalam komentar publik yang terdapat dalam fanspage Joko widodo digunakan dimenasi dan indikator sebagai berikut : 1. Proses Analisis Proses analisis adalah proses yang menekankan pada bagaimana pembaca memandang, memehami dan bersikap terhadap isu yang menjadi polemik. berdasarkan dari hasil rekapitulasi distribusi frekuensi proses analisis yang telah dilakukan peneliti, diperoleh data sebagai berikut : Tabel IV.18 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Proses Analisis Kategori penilaian No.
indikator
Tinggi
Cukup tinggi
Rendah
JML
F
%
F
%
F
%
1
Pengalaman pribadi
4
1,49
14
5,20
251
93,31
269
2
Informasi faktual
9
3,35
12
4,46
248
92,19
269
3
Sumber informasi
1
0,37
6
2,23
262
97,40
269
4
Alasan
18
6,69
63
23,42
188
69,89
269
5
Solusi
8
2,97
34
12,64
227
84,39
269
40
14,87
129
47,95
1.176
437,18
1,345
Jumlah
Sumber : diolah dari data penelitian
Berdasarkan tabel IV.18 mengenai rekapitulasi distribusi frekuensi proses analisis dimana komentar yang termasuk kedalam kategori tinggi sebesar 40 atau 14,87 %, komentar yang termasuk kedalam kategori cukup baik sebesar 129 atau 47,95 %, komentar yang termasuk kedalam kategori rendah sebesar 1.176 atau 437,18 %. dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat delibersi komentar publik dalam fanspage Joko Widodo terkait masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 dilihat dari dimensi proses analisis adalah rendah dengan frekuensi tertinggi yakni 1.176. Proses analisis menekankan pada proses bagaimana pembaca memandang, memahami dan bersikap atas masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 yang diposting didalam fanspage Joko Widodo dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis dapat katakan bahwa dari proses sosial, tingkat deliberasi komentar publik dalam fanspage Joko Widodo terkait masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan rendahnya komentar publik dilihat dari lima indikator yaitu : (1) penyebutan pengalaman pribadi atas kenaikan harga bahan bakar minyak, (2) penulisan informasiinformasi faktual terkait kenaikan harga bahan bakar minyak, (3) penyebutan sumber informasi, (4) penyebutan alasan menyetujui atau menolak, (5) penyebutan solusi atas masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014. 2. Proses Sosial Proses sosial adalah proses yang menekan kepada bagaimana sikap terhadap pendapat yang muncul dari peserta yang lain, atau secara umum terhadap
pandangan yang bukan berasal dari mereka sendiri. Berdasarkan hasil rekapitulasi distribusi frekuensi proses sosial maka diperoleh data sebagai berikut: Tabel IV.19 Rekapitulasi Distribusi Frekuensi Proses Sosial Kategori penilaian No.
Indikator
Tinggi
Cukup tinggi
Rendah
F
%
F
%
F
%
JML
1
Menyetujui atau menyanggah
11
4,09
5
1,86
253
94,05
269
2
Melontarkan pertanyaan
5
1,86
7
2,60
257
95,54
269
16
5,95
12
4,46
510
189,59
538
Jumlah
Sumber : diolah dari data penelitian Berdasarkan tabel IV.19 mengenai rekapitulasi distribusi frekuensi proses sosial dimana komentar yang termasuk kedalam kategori tinggi sebesar 16 atau 5,95 %, komentar yang termasuk kedalam kategori cukup baik sebesar 12 atau 4,46 %, komentar yang termasuk kedalam kategori rendah sebesar 510 atau 189,59 %. dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat delibersi komentar publik dalam fanspage Joko Widodo terkait masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 dilihat dari dimensi proses sosial adalah rendah dengan frekuensi tertinggi yakni 510. D. Penutup 1. Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai demokrasi deliberatif dalam media sosial facebook (analisis komentar publik
dalam fanspage Joko Widodo tentang masalah kenaikan bahan bakar minyak 2014) dapat disimpulkan bahwa: 1.
Hasil perhitungan menunjukan bahwa dimensi proses analisis dari kelima indikator sebagian besar termasuk kedalam kategori rendah dengan frekuensi keseluruhan yaitu 1.176 atau 437,18 %, sedangkan kategori cukup tinggi dengan frekuensi keseluruhan 129 atau 47,95 %, dan kategori tinggi sebesar 40 atau 14,87 %. Kemudian proses sosial dari kedua indikator sebagian besar termasuk kedalam kategori rendah dengan frekuensi keseluruhan 510 atau 189,59 %. frekuensi kategori cukup tinggi yakni 12 atau 4,46 % dan kategori tinggi memiliki frekuensi sebesar 16 atau 5,95 %.
2.
Komentar-komentar yang terdapat didalam media sosial facebook khususnya dalam fanspage Joko Widodo terkait masalah kenaikan harga bahan bakar minyak 2014 menunjukan nilai demokrasi deliebartif yang rendah. Hal ini terlihat dari kedua proses yaitu proses analisis dan proses sosial yang mendapatkan kategori rendah dengan frekuensi terbesar. Kemampuan pembaca untuk melakukan diskusi dengan rasional dan melakukan apresiasi atas pendapat orang lain masih belum mencerminkan budaya demokrasi.
3.
Media sosial khususnya facebook merupakan salah satu sarana atau Ruang Publik yang sangat populer yang banyak dikunjungi pengguna internet dan menjadikan facebook sebagai tempat diskursus publik yang baik dalam demokrasi deliberatif.
Media sosial facebook memiliki peran strategis dalam menciptakan gerakan sosial yang bertujuan untuk mempengaruhi sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. 2. Saran Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, ada beberapa hal yang hendak disarankan penulis: 1. Pengambilan keputusan yang menjadi tujuan dari diskusi merupakan ranah yang belum dapat disentuh dari penelitian atas komentar pembaca ini. Masalahnya adalah pengambilan keputusan ini diambil bukan oleh penulispenulis komentar, namun diambil oleh badan eksekutif dan legislatif negara. Peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar dapat meneliti bagaimana tingkat pengaruh diskusi dalam media sosial facebook kedalam pengambilan keputusan. 2. Memenuhi kebutuhan data mengenai profil pembaca. Data profil pembaca ini berupa umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, asal daerah dan agama. Data pembaca pada profil media sosial facebook perlu diketahui karena dapat digunakan untuk menganalisis penyebab rendahnya tingkat deliberasi.
DAFTAR PUSTAKA Arifin, Anwar. 2010. Opini publik. Jakarta: gramata publishing Azwar, s. 2007. Metode penelitian. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Baghi, Felix. 2009. Kewarganegaraan Demokrasis - dalam sorotan filsafat politik. Yogyakarta: Ledalero Budiardjo. mariam. 2008. dasar dasar ilmu politik. jakarta: gramedia pustaka utama Bungin, Burhan. 2010. Metodologi Penelitian Kuantitatif- cetakan ke 5. Jakarta: Kencana Prenada Media Group Goldberg, Alvin A. Dan Larson, Carl E. 2006. Komunikasi Kelompok – prosesproses dikusi dan penerapannya. Jakarta: Universitas Indonesia Held, David. 2004. Demokrasi dan Tatanan Global – dari negara modern hingga pemerintahan kosmopolitan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Karyanti, S. Rema. 2009.(Ed). Komunikasi Massa. Bandung: Simbiosa Rekatama Media Mahfud MD, Moh. 2003. Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta Mardalis, 2003, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Jakarta : Bumi Aksara. Mariana, Dede dan Paskarina. 2008. Demokrasi dan Politik Desentralisasi. Yogyakarta: Graha Ilmu MD, Maruto dan WMK, Anwari. 2002. (ed). Reformasi Politik Dan Kekuatan Masyarakat – Kendala Dan Peluang Menuju Demokrasi. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia Nugroho, Riant. 2012. Public police. Jakarta : PT Gramedia Olii, Helena. 2007. Opini publik. Jakarta: PT Indeks Rosyada, Dede. 2005. Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani. Jakarta: Prenada Media
Sudijono, Anas.2010. pengantar statistic pendidikan. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeda Suprapto, Tommy. 2011. Komunikasi Propaganda. Yogyakarta: CAPS Suyatno. 2008. Menjelajahi Demokrasi. Bandung: humaniora Ubaudillah, A. Dan Rozak, Abdul. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education). Jakarta: Kencana
Jurnal Faishal, Muhammad. 2007. Isntitusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indonesia: Sebuah Pencarian Teoritik. Jurnal Fisip UGM Vol. 11 No. 1 (diakses pada pukul 12.00 Wib. Pada tanggal 12 April 2015). http://jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/57/48 Fatkhurohman. 2011. Mengukur Kesamaan Paham Demokrasi Deliberatif, Demokrasi Pancasila Dan Demokrasi Konstitusional.Jurnal Konstitusi, Vol. IV, No. 2. (diakses pada pukul 21.00 Wib pada tanggal 21 April 2015).https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=we b&cd=1&ca=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAAahUKEwi97ev6gXHAhWI kpQKHdpKB1k&url=http%3A%2F%2Fwidyagama.ac.id%2Fejournal%2 Findex.php%2Fkonstitusi%2Farticle%2Fdownload%2F161%2F148&usg =AFQjCNF2PFSveG-qoT1-4sAald-K8etfYw Kusuma, Candra. 2012. Demokrasi Deliberatif di Era Otonomi Daerah: (studi kasus “forum konstituen” dikabupaten Bandung. Tesis Sarjana Fisip UI. (diaskses pada pukul 21.05 Wib pada tanggal 21 April 2015). http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301092-T30562-Candra%20Kusuma. pdf Mardiyanta, Antun. 2011. Kebijakan Publik Deliberatif: Relevansi dan Tantangan lmplementasinya. Departemen ilmu administrasi Negara FISIP Univ. Airlangga. (diakses pada pukul 21:28 wib hari minggu tanggal 15 maret 2015).http://journal.unair.ac.id/filerPDF/09%20Antun%20Mardiyantakeb ijakan%20publik%20deliberatifEdit%20Helmy%20_editan%20niken_.pd f Sanjaya, Andreas ryan 2013. Demokrasi deliberatif dalam media online detik.com kompas.com dan viva news (diakses pada pukul 19:00 wib hari jum’at tanggal 5 desember 2014). http://e-journal.uajy.ac.id/4657/2/1KOM03762.pdf
Wahjudi, Sugeng. 2011. Media Baru Dan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Semiotika Fisip Bunda Mulia Vol. 5 No. 2 .
Artikel Internet Harian Ti. 2014. Tahun 2014, pengguna facebook di indonesia tembus 69 juta pengguna. (diakses pada pukul 11:00 wib hari rabu tanggal 10 desember 2014). http://harianti.com/tahun-2014-pengguna-facebook-di-indonesiatembus-69-juta-pengguna/ Fanspage Joko Widodo dalam facebook (diakses pada pukul 19:30 wib tanggal 27 february 2015). https://www.facebook.com/IrHJokoWidodo/posts/417119321773520?fref =nf&pnref=story
