Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis

JURNAL NANGGROE ISSN 2302-6219 Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015) Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

NANGGROE JURNAL HUKUM TATA NEGARA

ORIGINAL ARTICLE

Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis Hadi Iskandar1

Abstract Correspondence: [email protected] 1.

Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Penyampaian enyampaian aspirasi dapat dilakukan dengan cara berdemokrasi sesuai dengan kaedah-kaedah kaedah yang berlaku, dan demokrasi sendiri berarti pemerintahan dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih komplek, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan tanpa memandang partisipasi mereka dalam kehidupan dupan politik rakyat, demokrasi yang kuat bersumber dari kehendak rakyat, sementara pengisian jabatanjabatan jabatan publik dilakukan dengan dukungan suara rakyat dan mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih dan kelestarian demokrasi memerlukan partisipasi rakyat akyat yang bersepakat mengenai makna dan paham bekarja dan kegunaan demokrasi bagi kehidupan. Keywords: Demokrasi Deliberatif, Ruang Publik Politis

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 2015)| 80

ISSN 2302-6219

Demokrasi Liberatif dan Ruang Publik Politis – Hadi Iskandar (80-96)

LATAR BELAKANG

kelakuan yang dapat diikuti begitu saja tanpa harus terus menerus ber-

Rakyat berdaulat,

seharusnya menurut

Hebermas

diskursus.

Hukum

menyediakan

kerangka di mana warga dapat

komunikasi merupakan ciri dasar

memperjuangkan

kehidupan bersama manusia, maka

masing-masing

tuntutan teori demokrasi itu tidak

orang

lain dari pada sebuah radikalisasi

diandaikan dalam negara moral ala

dari

Rousseau,

struktur-struktur

komunikasi

tidak

kepentingannya

secara harus,

sah,

dan

sebagaimana

selalu

bertindak

yang sudah lama ada dalam negara

berdasarkan

hukum

dengan

pertimbangan moral tinggi. Cukup

tentang

ia berpegang pada hukum dan ia

negara hukum itu adalah model

dapat hidup dan berusaha dengan

demokrasi deliberatif (deliberative

damai. Tertapi hukum di sini adalah

demo-kratie),

hukum yang kokoh dan legitimate.

konsep

modern.

Model

prosuderalistis

model

ini

pertimbangan-

menekankan pada penting prosudur komunikasi untuk meraih legitimitas

Kultur dan struktur hukum

hukum di dalam sebuah proses

Indonesia masih lemah, begitu kata

pertukaran

antara

banyak kalangan dikala memotret

sistem politik dan ruang politik yang

fenomena pelanggaran hukum yang

dimobilisasi secara kultural.

kian semarak di negeri ini, sehingga

yang

dinamis

konstruksi hukum Indonesia tidak Berbagai konflik dan amuk

kokoh

dan

legitimate.

Menurut

massa yang terus menggejala dari

Hebermas, inilah yang membuat

awal

hukum tidak berfungsi sebagaimana

reformasi

sampai

hari

ini

dengan berbagai motif dan tujuan,

mestinya.

dari

tidak

sebagaimana

cukup diatasi dengan solidaritas

dibayangkan

antar warga bangsa. Integrasi sosial,

hukum yang sangat ambigu, karena

kata Habermas, tidak dapat dicapai

rentan terhadap pengaruh lobby

tanpa hukum, tidak pula dengan

dan rekayasa tingkat tinggi oleh

kekuatan kekuasaan administratif

kekuasaan tentunya.

perspektif

Habermas,

Hukum

di

Indonesia,

yang Habermas,

telah adalah

(negara). Dengan adanya hukum, masyarakat

memiliki

kerangka

Jurnal Hukum Tata Negara NANGGROE: Volume 4 Nomor 3 (Desember 2015)| 81

ISSN 2302-6219


Maka sumbangan Habermas dalam pembangunan sistem politik

memang

Baru

menemukan

signifikansinya,

khususnya

artikulasi

aspirasi

rakyat.

dan pemerintahan Indonesia pascaOrde

hasil

Patut

titik

kehidupan

dalam

kehidupan

diingat

bahwa

demokrasi

adalah

yang

mementingkan

upaya melakukan reformasi hukum

kepentingan banyak (public) dan

yang

bukan kepentingan orang-perorang,

sangat

penting

untuk

mengokohkan pilar-pilar demokrasi

dan

di negeri ini. Untuk selanjutnya

bermasyarakat dan bernegara itu

akan dibahas bagaimana mengontrol

tidaklah aspirasi seluruh warga bisa

kekuasaan

selamanya

ruang

melalui

publik

sehingga

pembentukan

(public

sphere),

masyarakat

melakukan

bisa

tindakan-tindakan

dalam

kehidupan

seragam,

demokrasi

kehidupan

umumnya

justru

heterogen dan majemuk itu yang akan

dipentingkan

bukanya

diskursif dalam posisinya sebagai

terjadinya keseragaman pikiran dan

oposisi atas kekuasaan yang ada.

pendapat

Dalam masyarakat sebagai

kehidupan yang

ber-

dicita-citakan

kehidupan

serta

aspirasi,

serta

teraralisasinya semua aspirasi yang ada

(tanpa

kecualinya)

demi

masyarakat

kepuasan semua pihak, atau dapat

warga (civil society) yang dikatakan

kita contohkan tentang demokrasi

madinah sifatnya dan atau pula

deliberatif adalah Sebagai ilustrasi,

dalam kehidupan bernegara yang

kalau kita berpikir apakah mau

dicita-citakan

kehidupan

menikah atau tidak, itu berarti kita

dalam suatu komunitas politik yang

sedang melakukan deliberation. Itu

demokratis,

ekspresi

adalah forum internal kita dalam

warga

kepala. Tetapi kalau kita mulai

masyarakat adalah sesuatu yang tak

omong dengan orang lain, misalnya

terelakan.

kehidupan

dengan pasangan kita, apakah jadi

yang

menikah atau tidak, itu adalah

komunitas

forum eksternal. Itu pun merupakan

aspirasi

sebagai

maraknya

rakyat

masyarakat

atau

Dalam warga

terorganisasi

sebagai

politik

demokratis

yang

kebijakan

pemerintah

seluruh

bentuk deliberasi. Jadi, akar dari

adalah

deliberasi

sebenarnya

adalah

perbincangan dan komunikasi.


ISSN 2302-6219


Dengan kata lain, apa yang mau

disajikan

dalam

teori

dikaitkan

dengan

Demokrasi

Deliberatif?

demokrasi deliberatif adalah suatu pandangan

bagaimana

mengaktifkan

individu

dalam

masyarakat sebagai warga negara untuk

berkomunikasi,

ANALISIS

sehingga

Demokrasi

telah

menjadi

komunikasi yang terjadi pada level

istilah terhormat di seluruh belahan

warga

dunia. Selain dikedepankan sebagai

itu

pengambilan pada

mempengaruhi keputusan

publik

sistem

politik.

level

Mengingat

sistem

menggunakan

politik

bahasa

berbeda dari masyarakat

sebuah model sistem politik terbaik, demokrasi

sekaligus

diakui

pula

sebagai sistem sosial dan ekonomi

yang

yang

sipil,

masyarakat. Tidak saja di negara-

paling

ideal

dalam

maka level-level komunikasi ini

negara

harus dipahami. Apa yang menurut

empirik

masyarakat sipil itu merupakan

demokratik, bahkan negeri komunis

aspirasi

sekalipun

kalau

tidak

dikemas

dengan bahasa sistem, maka ia

dalam

kenyataan

menerapkan

tak

jarang

sistem

menyebut

dirinya sebagai negara demokrasi.

tidak bisa dimengerti oleh sistem politik.

yang

Secara etimologis

normatif demokrasi

dan berarti

“rakyat yang berkuasa” (goverment

PERMASALAHAN

or rule by the people). Seperti Untuk membatasi permasa-

dikatakan Aristoteles dalam The

terarahnya

Politics: “dalam negara demokrasi,

membahas teori Hebermas, maka

rakyatlah (demos) yang berdaulat,

yang menarik untuk didiskusikan,

sebaliknya dalam sistem oligarki

yaitu:Bagaimana pertisipasi warga

hanya

masyarakat

mempunyai

lahan

danlebih

dalam

kehidupan

sedikit

orang

tempat”.

yang Dalam

bernegara menyampaikan aspirasi

konteks kehidupan modern seperti

dalam

dan

dikebanyakan negara dewasa ini.

baik

Hal

bagaimana

berdemokrasi, demokrasi

yang

tersebut

bermakna

bahwa

kekuasaan adalah sesuatu yang sah


ISSN 2302-6219

jika

ia


berasal

dari

kekuasaan

Demokrasi

rakyat dan mendapat persetujuan

dasarnya

rakyat.

delegasi,

Demikian

pembuatan

atau

keputusan politik,

pula

baik

pengambilan dalam

ekonomi

dianggap

proses

konteks

maupun

demokratis

memberi

ruang

bagi

sosial apabila

partisipasi

rakyat.

lebih

kekuasaan,

tempat bagi

untuk

dan memberi

sistem pengawasan

memperkokoh

balance

pada

mengedepankan

pembagian

pembatasan

serta

modern

berikut

check

memberi

mewujudkan

apa

and ruang yang

disebut good governance. Menurut Menurut

lembaga disebut

Robert

Giovanni Sartori, dalam demokrasi

politik

yang

masalahnya

adalah

hasil

meminimalkan

kekuasaan demokrasi

Dahk,

adalah

bagaimana pemerintahan

gabungan aliran dari empat sumber

sewenang-wenang

yakni paham demokratia Yunani

memaksimalkan

suatu

pola

Kuno, tradisi republikan Roma Kuno

peradaban

yang

berakar

pada

yang kemudian berkembang dalam

kehormatan

dan

keadilan

untuk

negara-negara kota (polis) Italia

setiap orang.

pada

abad

pertengahan

dan

dan

Dalam kenyataan empirik,

Renaisance, paham pemerintahan

demokrasi

perwakilan

logika

sebuah sistem politik, ekonomi dan

kesamaan politik. Dalam hubungan

sosial dimana tersedia public sphere

ini,

yang

(ruang publik) yang memadai bagi

dimaksud tentu tidak semata-mata

rakyat atau warga negara untuk

dipahami

berpartisipasi

dan

kekuasaan

secara

diposisikan

paham

rakyat

harfiah

sebagimana

serta

diwujudkan

terutama

sebagi

dalam

dahulu

proses pengambilan keputusan bagi

pernah dipraktekkan pada zaman

kepentingan bersama. Jadi, ada

demokrasi Athena, Yunani Kuno.

ruang bagi warganegara baik dalam

Saat

jumlah

menentukan

sedikit

berkenaan dengan

itu,

di

Athena

penduduk

masih

sehingga

proses

pemerintahan

sangat

penyelengaraan

demokratik

dapat

agenda

yakni

soal-soal apa

saja yang akan diputuskan untuk diambil,

maupun

dalam

dilaksanakan atas dasar partisipasi

menentukan hasil akhir yakni suatu

warganegara

proses mencapai puncaknya dimana

secara

langsung.


ISSN 2302-6219

ada


kepastian

bahwa

suatu

keputusan itu diambil atau ditolak. Kemudian,

yang

tak

waktunya untuk kegiatan-kegiatan politik semata.

kalah

Dapat kita ketahui bahwa

pentingnya adalah partisipasi rakyat

manfaat

untuk

kontrol

kesetraan

kebijakan

memenuhi

turut

terhadap

melakukan

implmentasi

demokrasi sebagai

adalah

warganegara,

kebutuhan

umum,

oleh lembaga kekuasaan. Dalam

pluralism dan kompromi, menjamin

konteks demikian, untuk melihat

hak-hak

sebuah

kehidupan

negeri

menerapkan

menganut

sistem

dan

demokratik

dasar

dan

pembaruan

social,

kehidupan

demokrasi tidak akan tumuh dan

tidaklah cukup hanya dicermati dari

berkembang

aspek format politik yang dibangun

dalam

melaikan juga harus didukung oleh

berbangsa

substansi demokrasi yang muncul di

demokrasi memerlukan usaha nyata

ranah

setiap warga Negara dan perangkat

empirik

kehidupan

dalam

politik,

konteks

ekonomi

dan

dengan

kehidupan

bermasyarakat,

dan

pendukungnya

sendirinya

bernegara,

dan

dijadi-kan

sosial. Arfani membatasi pengertian

demokrasi sebagai pandangan hidup

demokrasi

(way

politik

hanya

yang

pada

berarti

konteks

menyeder-

hanakan kehidupan manusia hanya dalam

aspek

tersebut.

Padahal

dalam kehidupannya manusia tidak hanya

berhubungan

masalah-masalah

politik,

dengan tetapi

juga pada masalah-masalah lain bahkan

jika

dikuantifikasikan,

kegiatan-kegiatan

manusiadalam

bidang politik mungkin menempati porsi

yang

paling

sedikit

dibandingkan porsi yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi. Politisi sekalipun tidak akan

menghabiskan

seluruh

of

life)

dalam

kehidupan

bernegara. Untuk memastikan apakah prinsip-prinsip

demokrasi

benar-

benar terwujud dalam kenyataan (terimplementasi kehidupan

dalam

politik,

aspek

ekonomi

dan

sosial) pada sebuah negara atau katakanlah tertentu

di dapat

daerah

otonom

dicermati

dari

sejumlah kriteria yang umumnya dikenal dalam substansi demokrasi. Kriteria

yang

dimaksud

adalah

sebagai berikut: 1. Hak berpendapat.


ISSN 2302-6219


Terdapat

ruang

publik

bagi

pengambilan keputusan publik.

masyarakat atai seluruh rakyat

Hal

dalam mengekspresikan kebe-

secara

basan, mengeluarkan pendapat

pemilihan

baik

adalah para wakil rakyat yang

secara

tertulis.

Hak

lisan

maupun

berkumpul

dan

berserikat, beragama, persuratkabaran dan kebebasan hidup individu

ini

umumnya

dilakukan

langsung

melalui

umum

berkualitas

dan

seyogyanya

berintegritas

baik moral maupun intelektual. 4. Hak mengikuti pemilihan umum. Warganegara memiliki hak dan nilai suara yang sama adalam pemilihan umum. Warganegara

2. Hak dan derajat yang sama di depan hukum. Setiap

yang sudah dewasa, misalnya memiliki hak yang sama untuk

warganegara

memiliki

memilih

dan

dipilih

dalam

hak serta derajat yang sama di

pemilihan umum yang bersifat

depan hukum. Tidak boleh ada

langsung,

diskriminasi sistem

umum,

bebas,

hukum

dalam

rahasia, jujur dan adil, atau

demokratik.

Hukum

biasa dikenal dengan singkatan

semua

LUBER dan JURDIL.

diberlakukan

bagi

waraganegara tanpa membedabedakan

pangkat,

golongan,

5. Adanya pemilihan umum serta pengantian

kekuasaan

secara

status sosial, etnis, agama dan

teratur dan damai.

warna kulit. Dan dalam sistem

Tidak boleh ada jabatan publik

demokratik, hukum diletakkan

yang dimonopoli oleh seseorang

sedbagai sesuatu yang supreme

ataui kelompok tertentu saja.

untuk

sekaligus

Dan setiap pemegang jabatan

hak-hak

publik harus pula memberikan

mengukur

melindungi warganegara.

pertanggungjawaban

3. Hak berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Setiap

warganegara

memiliki

teratur

dan

secara

jujur

kepada

masyarakat. 6. Adanya kontrol masyarakat.

hak untuk berpartisipasi dalam

Dalam

negara

demokratis

pemilihan agenda serta proses

penyelenggaraan pemerintahan


ISSN 2302-6219

harus


berlangsung

di

bawah

e. Civic

education

kontrol masyarakat. Negara atau

kewarganegaraan)

katakanlah rezim yang sangat

Bagaimana

berkuasa

sangat

diharapkan

mengambil

dominan

serta

demokrasi

Delibertif?Demokrasi

peran

deliberatif

mengutamakan

mencampuri

adil

dan

penggunaan tata cara pengambilan keputusan

pendapatan merata

dengan

tidak

urusan masyarakat. 7. Distribusi

(Pendidikan

yang

menekankan

secara

musyawarah

dalam

masalah melalui dialog dan tukar

masyarakat.

dan

penggalian

pengalaman di antara para pihak

Deskrepansi

sosial

dan

dan warganegara. Tujuannya untuk

kesenjangan

ekonomi

yang

mencapai musyawarah dan mufakat

mencolok

justru

dapat

berdasarkan

hasil-hasil

menghambat pertumbuhan dan

dengan

mempertimbangkan

keberlangsungan demokrasi itu

berbagai

sendiri. Karenanya, keberhasilan

warga

pembangunan ekonomi haruslah

merupakan

dapat dinikmati oleh seluruh

deliberatif. Demokrasi deliberatif

rakyat dan sama sekali bukan

berbeda

untuk memakmurkan segelintir

perwakilan,

orang atau golongan.

keterwakilan

Kriteria Negara Demokrasi

kriteria. (citizen inti

Keterlibatan engagement)

dari

demokrasi

dengan

demokrasi

yang

menekankan

(representation),

prosedur pemilihan perwakilan yang

(International Conference of Jurists,

ketat,

Bangkok,1965):

mayoritas dan minoritas.

a. Supremacy of Law (Hukum di atas segala hal) b. Equality

the

Law

(Persamaan di hadapan hukum)

Human

guaranteeof

Rights

(Jaminan

konstitusional terhadap HAM) d. Impartial

dan

mengenal

istilah

Jurgen Habermas, seorang pemikir yang pada 60-an dekat

before

c. Constitutional

diskusi

Tribune

yang tidak memihak)

(Peradilan

dengan gerakan Marxis Kiri dan banyak mahasiswa

menginspirasi tahun

gerakan 1968.

Pengaruhnya juga cukup besar di Amerika. Gagasan Habermas baru masuk ke Indonesia sekitar tahun 1980-an, dan ini juga mewarnai


ISSN 2302-6219


gerakan-gerakan sosial di tanah air.

menganjurkan diadakannya dialog

Habermas,

publik

dengan

komunisme,

runtuhnya

mengubah

cara

berpikirnya. Dia tidak lagi membuat kritik

terhadap

melainkan yang

buku-buku

menganalisa

demokrasi

dalam

proses

era

selalu

dilakukan di desa melalui rembug desa atau musrembang. Prinsip-Prinsip

Demokrasi

Deli-

beratif

pasca

komunisme.

Dalam kondisi budaya bisu (silence culture), deliberasi tidak

Habermas menambahkannya dengan

yang

kapitalisme,

membuat

isinya

sebagaimana

teori

diskursus

yang

terjadi.

Karena

deliberasi

harus

dalam ada

apa

yang

akhirnya melahirkan konsep filsofis

disebut

hukum

negara

Setiap individu dalam masyarakat

jujur,

dan

yang

lebih

seimbang.

adil,

Kesulitan

kompetensi

porses

mempunyai

komunikatif.

kompetensi

komu-

muncul ketika konsep demokrasi

nikatif. Tetapi setiap kebudayaan

deliberatif ini diterapkan di negara-

tertentu bisa mematahkan proses

negara yang masih kental dengan

komunikasi dengan membuat orang

kehidupannya

dan

tidak berdaya dalam kompetensi

kebudayaan

komunikatif. Orang dibiarkan pasif.

sangat

yang

religius

mendewakan

lokalnya,

karena

mereka

masih

Tugas dari forum deliberasi adalah

nyaman dengan nilai-nilai agama

membangun

dan

katif. Caranya, membiarkan mereka

budayanya,

cenderung konsep pantas negara

dan

akhirnya

etnosentris.

politik

Habermas

diterapkan yang

pada

maju

Maka,

menghargai

lebih

memberikan

negara-

dan

telah

kompetensi

pendapat ruang

pendapat

sehingga

menyadari

bahwa

sendiri, perbedaan mereka perbedaan

memiliki wawasan tentang otonomi

pendapat

subjek serta solidaritas sosial yang

Karena, dari perbedaan pendapat

universal. Namun di lain pihak,

itu ada cukup banyak perspektif

demokrasi deliberatif juga dapat

yang dibuka. Dan yang lebih penting

diterapkan di kota-kota bahkan di

untuk

desa-desa

pendapat itu tidak menakutkan,

kecil

karena

bila

dicermati, konsep deliberatif ini

itu

komuni-

silence

menguntungkan.

culture,

berbeda

tetapi memperkaya.


ISSN 2302-6219


Sekarang kita menghadapi proses yang menakutkan, dalam arti

diskurus etis-politis, dan diskursus moral.

bahwa berbeda pendapat sering kali Diskursus

menakutkan karena disertai dengan

pragmatis

ancaman. Itu bukan komunikasi.

diilustrasikan

Untuk meredam kekerasan dalam

kalau

komunikasi,

mengenai kenaikan harga tarif dasar

maka

kematangan

dengan,

dapat

misalnya,

pemerintah

sangat penting perannya. Fasilitator

listrik

harus terdiri dari orang yang sangat

diproblematisir adalah kelangkaan

matang,

sumber-sumber

yang mampu membuka

/TDL

berbicara

dan

energi

yang

kelistrikan

wawasan dan cukup partisipatif,

yang itu terkait dengan sumber

stimulatif, dan tidak memaksakan

ekonomi,

kehendak. Sehingga subyek yang

semacam ini mempersoalkan teknis,

paling

lemah

deliberatif

itu

APBN,

dll.

Diskursus

dalam

forum

untuk itu diperlukan pengetahuan

mampu

menge-

expert. Dalam konteks ini, seorang

mukakan suaranya, karena suara

pastur

atau

ulamawalaupun

yang paling bodoh sekalipun adalah

memiliki

suara yang memiliki hak dalam

berwenang masuk dalam diskusi itu.

deliberasi.

Karena dia bukan akuntan, bukan

jamaah

olehtidak

ahli manajemen, dan bukan ahli Tipologi Diskursus Politik

perminyakan atau kelistrikan. Alihalih menyelesaikan persoalan, yang

Diskursus derivasi Dalam

dari konteks

menspesifikasi praktis.

politik

adalah

diskursus

praktis.

ini, kembali

Menurut

Habermas diskursus Habermas,

terjadi

malah

merunyamkan

persoalan. Diskursus pragmatis ini diskursus

para

ahli

untuk

menyelesaikan kasus itu (katakanlah kenaikan

harga

TDL)

dari

segi

setidaknya ada tiga diskursus dalam

pengetahuan ekonomis, teknologis,

politik, dalam arti bahwa diskursus

dan semacamnya.

itu terjadi dalam forum warga, media massa, parlemen, eksekutif,

Dalam diskursus ini sudah

dan dalam komunikasi politik pada

ada

umumnya. Ketiga diskursus praktis

diproblematisir.

itu

bahwa”katakanlah”value-nya

adalah

diskursus

pragmatis,

suatu

value

yang

tidak Yaitu


ISSN 2302-6219


adalah kepentingan publik. Publik

atau

yang

Misalnya,

diskursus

tentang

aliran listrik rumah tangga, industri

pelarangan

Ahmadiyah

melalui

rumah tangga, perusahaa. Ketika

fatwa MUI. Pelarangan ini bagi

mulai

kalangan

dimaksud

adalah

pemakai

mempersoalkan

masalah

kelompok

sosial

muslim

tertentu.

merupakan

value, maka diskursus pragmatis

persoalan internal. Tetapi kalau

sampai pada kesimpulan bahwa dari

kita lihat klaim-klaim yang ada di

segi teknis mustahil untuk mem-

sana, itu menyangkut etis-politis.

pertahankan

karena

Yaitu menyangkut apakah klaim-

akibatnya negara bisa bangkrut.

klaim itu bisa disepakati secara

Tetapi

yang

universal, tetapi hasilnya adalah

dipersoalkan menyangkut persepsi

suatu konsensus partikular karena

masyarakat dalam arti bahwa kalau

ada kelompok yang tidak setuju

harga TDL dinaikkan, apakah itu

dengan fatwa itu. Jika demikian,

bisa

kualitas diskursif yang ada dalam

harga

berbeda

diterima

apakah

TDL,

kalau

oleh

tidak

masyarakat, menyu-sahkan

masyarakat,

konteks

pelarangan

Ahmadiyah

bagaimana

adalah etis politik. Apa yang bisa

implikasinya pada industri kecil,

disepakati oleh kelompok yang pro

dan

pelarangan tidak bisa disepakati

Jadi,

menengah kalau

pada

pada

oleh orang yang anti pelarangan

value, rel diskursus beralih menjadi

misalnya. Ia menjadi kesepakatan

diskursus

partikular

diskursus

sudah

umumnya.

masuk

etis-politis. etis-politis,

Dalam aktornya

yang

terbatas

pada

horison kelompok tertentu. Nah,

sudah meluas tidak saja expert,

tujuan

dalam deliberasi adalah,

tetapi juga warga negara secara

diskursus

keseluruhan.

ditingkatkan tarafnya ke diskursus

etis-politik

itu

moral. Diskursus etis politis bisa terjadi dalam perspektif sektarian

Diskursus moral itu mem-

tertentu dalam arti bisa terjadi dari

problematisasi

nilai kebudayaan dan etnis tertentu,

misalnya, bila fatwa MUI tadi lalu

maka diskursus etis politis paling

dipertanyakan validitasnya dalam

banter menghasilkan diskursus yang

konteks masyarakat majemuk, atau

disepakati oleh kelompok kultural

diskursus

dalam

konsensus

media

etis.

massa


ISSN 2302-6219

tentang


mengapa

keputusan

itu

merupakan forum warga. Secara

bertentangan dengan norma-norma

normatif, seharusnya mereka (DPR)

masyarakat

memihak

majemuk,

problem-problem

maka

itu

memuat

kita.

Sebelum

masuk

dalam proses deliberasi, mereka

kualitas diskursus moral. Karena,

(DPR)

para

suatu

untuk melakukan diskursus moral.

horison

Kalau intensinya hanya sampai pada

horison

diskursus etis-politis, lagi-lagi yang

partisipan

konsensus

mencapai

di

dalam

kemanusiaan,

bukan

harus

mempunyai

kelompok. Yang dibela bukanlah

dicapai

nilai-nilai

parsial, yaitu hanya kepentingan

sektarian,

melainkan

nilai-nilai universal.

adalah

Konsep

atas adalah teori. Tetapi apa yang

politik

terjadi

Habermas

itu

konsensus

kelompok atau partainya saja.

Apa yang digambarkan di

jika

suatu

intensi

muncul

dalam

praktik politik? Dalam konteks ini, teori Harbermas. Dalam praktik, apa yang disebut diskursus moral adalah sangat normatif. Diskursus moral hanyalah suatu idealisasi yang harus didekati. Sebenarnya yang

dalam

ruang

publik

filsafat

politik

banyak

mendapat

inspirasi dari konsep tindakan politiknya Hannah Arendt dalam bukunya The Human Condition. Tetapi

Habermas

mengkritik

Arendt bahwa konsep politiknya

selalu terjadi adalah diskursus etis

terlalu

politis.

seperti kata Arendt “terjadi di antara Lalu

diskursus

apa moral?

artinya

ada

Habermas

memberikan jawaban bahwa para anggota deliberasi, forum warga, harus mempunyai intensi (tujuan) untuk melakukan diskursus moral. Forum

warga

mempunyai

yang

kuat

kekuasaan.

harus Dan

sempit.

Kekuasaan

manusia-manusia,

–

jika

mereka bertindak bersama, dan lenyap

jika

Kekuasaan terbentuk

mereka

bubar”.

komunikatif dalam

itu

forum-forum

diskusi publik, dalam gerakangerakan sosial, dan juga di dalam DPR/MPR saat legislasi hukum.

kekuasaan dimiliki legislatif. Jadi, DPR harus menjadi teman, karena ia


ISSN 2302-6219


Di samping itu, menurut

bersifat sementara dan mudah

Habermas, Arendt tidak sensitif

dicurigai

terhadap kemungkinan adanya

kehendak kelompok elit untuk

manipulasi komunikasi di antara

berkuasa.

mereka yang mengaku berjuang

dimaksud Habermas sama sekali

demi

kedaulatan

bukan

HAM.

Menurut

rakyat

dan

Habermas,

kekuasaan komunikatif itu baru terbentuk

lewat

faktual

sebagai

bungkus

Generalisasi

dalam

melainkan

arti

yang

statistik,

filosofis

karena

bersandar pada etika diskursus.

pengakuan

atas

klaim-klaim

Partisipasi Publik

kesahihan yang terbuka terhadap kritik

dan

diskursif.

dicapai

Dengan

legitimitas

kata

suatu

lain,

keputusan

publik diperoleh lewat pengujian publik dalam proses deliberasi yang

menyambungkan

Partisipasi Masyarakat atau

secara

pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan Peraturan

dan

pembentukan

Perundang-undangan,

mendapat tempat dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun

aspirasi

2004, Peraturan Presiden Nomor 61

rakyat dalam ruang publik dan

Tahun 2005, dan Peraturan Presiden

proses

Nomor 68 Tahun 2005. Secara garis

legislasi

hukum

oleh

lembaga legislatif dalam sistem

besar

politik.

Masyarakat

pengaturan dalam

Partisipasi Peraturan

Perundang-undangan tersebut Dari

Ruang

publik

dalam

ketentuan

pemikiran Habermas bertujuan

tersebut

untuk

membentuk

kehendak

(opinion

formation)

yang

Dalam

kepentingan

memberikan

dan

gambaran

bentuk

and

will

partisipasi

masyarakat

mengandung

kepentingan tradisi

diatas,

pasal-pasal

opini

kemungkinan generalisasi, yaitu mewakili

dalam

umum.

teori

politik,

umum

selalu

kegiatan atau

pelibatan peran masyarakat luas dan/atau pemangku kepentingan di dalam

proses

penyusunan

dan

pembentukan Peraturan Perundangundangan. Dan apabila kita dalami, kegiatan

partisipasi

masyarakat


ISSN 2302-6219


sebagaimana

tersebut

diatas,

Perundang-undangan,

dilakukan

sesuai

dengan

masyarakat

kebutuhannya, proses

yaitu

pada

penyusunan,

dan

dianggap

tahu

dan

saat

mengerti bagaimana menggunakan

proses

haknya untuk memberikan masukan.

pembahasan di lembaga pembentuk

Yang

menjadi

masalah,

Peraturan Perundang-undangan, dan

adalah

setelah

masyarakat sebagaimana Peraturan

Peraturan

undangan

Perundang-

diundangkan

untuk

diberlakukan dan dilaksanakan. Pengaturan Masyarakat

dalam

Perundang-undangan merupakan sangat

langkah

baik

pemberdayaan

partisipasi

Perundang-undangan

tersebut,

realitasnya dirancang untuk: proses

Partisipasi

mendapatkan legitimasi; memenuhi

Peraturan

persyaratan

tersebut,

penyusunan Peraturan Perundang-

positif

dalam

apabila

dan

kerangka

masyarakat

untuk

undangan

dan

memenuhi prinsip

kaidah

proses

formalitas

persyaratan demokrasi

untuk prinsip-

dan

good

berperan aktif di dalam proses

governance atau untuk meredam

legislasi. Namun demikian, apabila

gejolak

kita

sebagian masyarakat.

cermati

dari

bentuk

kegiatannya, yaitu penyebarluasan Rancangan

Undang-Undang

Undang-Undang, dan

atau

kesempatan

dan/atau

penolakan

Dilihat dari cakupan obyek yang

dituju

dan

wilayahnya,

jangkauan pendekatan

masyarakat memberikan masukan

penyebarluasan Rancangan Undang-

tertulis atau lisan melalui dialog

Undang

dan/atau

sarana dan prasarana teknologi,

makna

hearing,

bahwa

memberikan

Pemerintah

atau

Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan partisipasi

bentuk masyarakat

kegiatan tersebut,

lebih didasarkan pada pendekatan stelsel pasif. Artinya masyarakat luas dianggap tahu dan mengerti dengan sendirinya tentang masalah, isi dan maksud suatu Peraturan

dengan

menggunakan

komunikasi dan informasi dianggap efisien dan efektif. Pendekatan dianggap masyarakat

mampu luas,

tersebut menjangkau dan

dapat

mencerminkan pelaksanaan prinsip demokrasi

dalam

proses

legal

drafting. Dilihat dari media antara yang digunakan, sasarannya adalah


ISSN 2302-6219

kelompok


masyarakat

dan/atau

memberikan

masukan

pemangku kepentingan yang relatif

beserta

memliki

Pemerintah/Pemerintah

kemampuan

dan

tertulis

argumentasinya

kepada Daerah,

kemudahan memperoleh informasi

maupun Dewan Perwakilan Rakyat

melalui media elektronik dan cetak.

atau

Pendekatan ini lebih tepat dlakukan

Daerah.

Dewan

untuk pembahasan dan penyusunan Peraturan.

Disisi langsung

Perundang-undangan

Perwakilan

lain,

melalui

Rakyat

pendekatan dialog

atau

ter-

hearing hakekatnya bersifat elitis,

tentu,yang cakupan pengaturan dan

karena sasaran sebenarnya adalah

jangkauan

relatif

kelompok

masyarakat

atau

langsung

pemangku

kepentingan

yang

tidak

pengaturannya

mempengaruhi

masyarakat luas. Artinya sasaran

mengatasnamakan

utama penjaringan aspiraasi adalah

rakyat banyak, seperti NGO, pakar,

stakeholder

akademisi,

tertentu,

baik

yang

kepentingan

tokoh

masyarakat,

terorganisir atau tidak terorganisir

asosiasi, organisasi profesional dan

yang dianggap langsung memiliki

fungsional

kepentingan atas materi muatan

kemasyarakatan

dan arah pengaturan Rancangan

dengan mempertimbangkan tingkat

Undang-Undang.

Misalnya:

kesulitan yang dihadapi, apabila

Penyebarluasan Rancangan Undang-

harus dialog dan konsultasi publik

Undang Pertam-bangan Mineral dan

dengan

Batubara melalui media elektronik,

meskipun elitis, pendekatan dialog

komunikasi

atau

akan

dan informasi,

efektif

masyarakat

menyerap di

daerah

tidak

aspirasi selaku

dengar

langkah

masyarakat,

pendapat

kegiatan

pertambangan

melakukan

batubara yang akan terkena dampak

Namun

dengan

pemangku kepentingan merupakan

paling

dan

organisasi

lainnya.

seluruh

pemangku kepentingan riil disektor mineral

serta

yang

dianggap

memungkinkan

untuk

penjaringan

aspirasi

masyarakat.

langsungsuatu Undang Undang. Hal ini

harus

dipahami

karena

KESIMPULAN

masyarakat di daerah belum tentu tahu,

mengerti

dan

mampu

Secara sederhana dapat di ambil

kesimpulan

bahwa


ISSN 2302-6219


penyampaian

aspirasi

dilakukan

dapat

status

dengan

cara

masyarakat

sesuai

dengan

aspirasinya.

berdemokrasi

kaedah-kaedah yang berlaku, dan demokrasi

dan

sendiri

berarti

perannya untuk

Memang semua

itu

dalam

menyampaiakn

pada

akhirnya

membutuhkan

tawar

pemerintahan dari rakyat dan untuk

menawar antara rakyat dan negara.

rakyat. Dalam pengertian yang lebih

Ruang publik tidak terwujud jika

komplek, demokrasi berarti suatu

tidak ada political will dari negara

sistem

yakni dengan bersikap akomodatif

pemerintahan

mengabdi

kepada

yang

kepentingan

dan

responsif

terhadap

gejala

rakyat dengan tanpa memandang

demokratisasi di kalangan rakyat.

partisipasi mereka dalam kehidupan

Sebaliknya rakyat pun harus terus

politik rakyat, demokrasi yang kuat

memperjuangkan terjadinya ruang

bersumber

publik

dari

kehendak

itu,

kalau

perlu

dengan

rakyat.Sementarapengisian jabatan-

merebutnya

jabatan publik dilakukan dengan

deliberatif adalah partisipasi warga

dukungan suara rakyat dan mereka

negara.

memiliki hak untuk memilih dan

mobilisasi.

dipilih dan kelestarian demokrasi

demokrasi

memerlukan partisipasi rakyat yang

adanya raison d'etre argumen yang

bersepakat mengenai makna dan

jelas, debat yang reflektif, dan

paham

hasil atau keputusan ditentukan

bekarja

dan

kegunaan

demokrasi bagi kehidupan.

oleh

Oleh karena itu pemerintah juga

harus

dituntun

Jantung

Partisipasi

demokrasi

yang

Partisipasi

dalam

deliberatif

argumen

(Habermas,

bukan

ditandai

bukan

status

1989).

Proses

untuk

deliberatif dapat terwujud jika–

memberikan pendididkan demokrasi

meminjam bahasanya Aristoteles--

agar

yang

partisipan yang terlibat melakukan

dilakukan negara dan masyarakat

konsultasi dan saling mendengarkan

untuk

yang lain (Mintrom, 2003).

upaya

sistematis

memfasilitasi

warganegara menghayati,

agar

individu memahami,

mengamalkan

mengembangkan

konsep,

dan

prinsip,

dan nilai demokrasi sesuai dengan

Partisipasi

Publik

telah

diatur dalam Undang-undang Nomor 10

ahun

2004

dan

Peraturan

Presiden Nomor 68 tahun 2005


ISSN 2302-6219


memberikan

peluang

Masyarakat

untuk

kepada dapat

memberikan masukan secara lisan atau

tertulis

penyiapan Rancangan

dalam

atau

rangka

pembahasan

Undang-Undang,

dan

Rancangan Peraturan Daerah (diatur dalam Tata Tertib DPRD). Dalam praktek pelaksanaannya, kegiatan partisipasi

masyarakat

tidak

membumi, dan dilakukan formalitas

Jimly Asshiddiqie, Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP, Jakarta, 2007; Srijanti dkk, Etika Berwarga Negara, Selemba Empat,Jakarat, 2006; Sorjono Soekanto, Sosiologi suatu Pengantar,Rajawali, Jakarat 1982; Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Edisi 2006, AusAid,YLBHI, PSHK dan IALDF, 2006;

dan elitis, sehingga sering terjadi resistensi dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA Affan Ghaffar, “Pembangunan Hukum dan Demokrasi”, dalam Moh. Busyro Muqoddas dkk. (ed.), Politik Pembangunan Hukum Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 1992; Ahmad Suhelmi, Pemikiran Politik Barat: Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan., Jakarta: Gramedia, 2001;

Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Huma, Jakarta, 2003; Kaelan, Kewarganegaraan, Yogyakarta, 2007;

Pendidikan Paradikma,

---------, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2002; ---------, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2004. Peraturan Perundang-undangan UUD 1945 Pasca Amandemen UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan

Budi Hardiman, Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Suharto? dalam Basis, No. 11-12, tahun ke-53, November-Desember 2004; Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta,2008;

Organisasi, 2009.

Tanggal

11

Agustus

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang


ISSN 2302-6219

Sertifikasi Dosen.


Pendidik

Untuk

Permendikbud No. 01 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi., Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan Pengelolaan Data. Buku III, Jakarta, 2009. Muchlas Samani., dkk, Buku III., Manajemen Pelaksanaan Sertifikasi Dosen dan pengelolaan Data. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jakarta. http://wakhinuddin.wordpress. com/2009/07/23/pengertianportofolio/


Demokrasi Deliberatif dan Ruang Publik Politis

Recommend Documents