MODUL PELATIHAN DASAR Modul 5
DEMOKRASI DAN POLITIK DESA Edisi Desember 2016
LAKPESDAM P B N U
DAFTAR ISI DAFTAR ISI ...................................................................................................................................... 1 SENI MEMFASILITASI .................................................................................................................. 3 1. Pendekatan Fasilitasi ................................................................................................................. 3 2. Kemampuan daya serap manusia atas informasi .................................................................. 3 3. Proses perubahan sosial dari pelatihan/ kegiatan yang partisipatoris ............................... 4 4. Hal yang penting untuk diperhatikan ..................................................................................... 4 MODUL 5 DEMOKRASI DAN POLITIK DESA ........................................................................ 6 Topik 1 Peta Sosial Politik Desa ................................................................................................... 7 Topik 2 Demokratisasi Desa ....................................................................................................... 11 Topik 3 Rencana aksi : Pelibatan seluruh stakeholder desa dalam advokasi regulasi dan anggaran bagi pengelolaan energi terbarukan di desa ........................................................... 18 BAHAN BACAAN .......................................................................................................................... 22 5.1. Pemetaan stake holder.......................................................................................................... 22 5.2. Demokrasi di Desa ................................................................................................................ 24 5.3. Tema : Rencana Aksi............................................................................................................. 28 REFERENSI...................................................................................................................................... 32
1
KATA PENGANTAR Paragraf 1 Paragraf 2 Paragraf 3
2
SENI MEMFASILITASI Memfasilitasi itu seperti menari, atau menyanyi. Memfasilitasi harus dilakukan dengan penghayatan dan kegembiraan
1. Pendekatan Fasilitasi Ada 2 pendekaan yang biasa dipakai dalam memfasilitasi yaitu pendekatan konvensional dan partisipatoris.
(a)
(b) Gambar 1 (a) Pendekatan Konvensional, (b) Pendekatan Partisipatoris
Pendekatan konvensional adalah suatu proses fasilitasi dimana proses berjalan satu arah. Fasiliator ( atau orang yang memfasilitasi) menjadi narasumber atau pusat segala informasi, sementara peserta/partisipan menjadi pihak yang menerima informasi. Pendekatan konvensional ini dahulu banyak dipakai oleh guru ketika menerangkan pelajaran pada muridnya di kelas. Pendekatan partisipatoris adalah suatu proses fasilitasi dimana semua orang baik fasilitator maupun peserta adalah nara sumber. Pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan dan pengalaman, karenanya Pendekatan partisipatorps ini sesunguhnya sebuah langhah penghargaan kepada setiap peserta. Pendekatan partisipatoris memungkinkan semua orang berkontribusi, berperan dan belajar sesuai dengan kemampuan dan pengalaman masing masing. Fasilitator, selain sebagai nara sumber sebagaimana peserta, Fasilitator membantu mengatur alur informasi sehingga semua informasi dari semua peserta tidak tercerai berai dan melebar kemana mana. Fasilitator membantu peseta untuk fokus pada setiap topik dalam pelaihan.
2. Kemampuan daya serap manusia atas informasi Berdasarkan penelitian, aktivitas selama pelatihan mempengaruhi kemampuan menyerap dan mendistribusikan kembali informasi yang didapat selama pelatihan. Gambar berikut menjelaskan bila seorang hanya mendengarkan selama pelatihan, maka dia hanya mampu menyerap 20% informasi yang disampikan selama pelatihan. Orang hanya mempu menyerap 50% informasi yang didengar dan dilihat. Peserta yang hanya melihat, mendengar atau membaca saja tergolong dalam kategori peserta pasif. Apabila diminta untuk menyampaikan ulang informasi yang didapat, maka dia kan bisa menjelaskan saja tetapi tidak cukup memahami apa yang dijelaskan . Semakin aktif sesorang dalam pelatihan baik itu mendengar, melihat, menulis dan melakukan praktek, makin banyak informasi yang diingat. Beitu juga kemampuan dalam melakukan analisa, mendefinisikan dan melakukan evaluasi.
3
Mampu Mengingat.....
Mampu Melakukan.....
10% dari yang dibaca 20% dari yang didengar 30% dari yang dilihat
Pasif
50% dari yang dilihat dan didengar 70% dari yang dikata kan dan dituliskan 90% dari yang dilakukan
Mendefinisikan Menjelaskan
Mendemonstrasikan Mengaplikasikan
Aktif
Menganalisa Mendefinisikan Mengkreasi Mengevaluasi
3. Proses perubahan sosial dari pelatihan/ kegiatan yang partisipatoris Perubahan yang bisa diharapkan dari pelatihan atau kegiatan yang partisipatoris dimana setiap orang belajar dengan lagsung praktek (learning by doing), melakukan refleksi kritis atau belajar dari pengalaman riil baik yang dialami sendiri atau dari pengalaman pihak lain, untuk menyusun agenda perubahan menuju kondisi yang lebih baik secara bersama sama.
4. Hal yang penting untuk diperhatikan 1. Memahami tujuan dan isi materi yang akan disampaikan 2. Suasana . Seorang fasilitator mengerti bagaimana menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan setiap orang bisa berpartisipasi aktif selama pelatihan. 3. Setting waktu dan tempat . Dengan mempertimbangkan target peserta, Fasilitator
4
a. memastikan waktu kegiatan yang memungkinkan untuk diikui oleh calon peserta . fasilitator memastikan waktu pelatihan yang memadai dan efektif artinya tidak terlalu panjang tetapi hasilnya memadai . b. Tempat pelatihan terjangkau c. Pengaturan tempat duduk/ seting ruangan diatur dalam suasana yang menungkinkan setiap peserta bisa saling berinteraksi/ terhubung/melihat. Misalnya dengan mengatur tempat duduk melingkar atau berbentuk U 4. Memilah informasi yang harus disampaikan dan didiskusikan selama pelatihan . Tidak semua informasi harus disampaikan dalam pelatihan. Pilihlah poin penting yang sesuai dengan tujuan pelatihan. Bahan atau materi yang lain bisa menjadi bahan bacaan yang memperkaya peserta. . metode partisipatoris justru menekankan agar peserta “menemukan sendiri kesimpulan yang benar” slama proses pelatihan 5. Memilih Metode. Pilih metode yang sederhana, yang i. membuat setiap orang terlibat secara aktif serta ii. mampu menggali pendapat dan infomasi yang dimiliki peserta serta mengelaborasi pengalaman peserta 6. Menghindari dominasi salah satu kelompok/pihak , dan mendorong perempuan dan kelompok rentan untuk berpartisipasi aktif dan mengemukakan pendapat. i. Misalnya dalam setiap kelompok , memastikan semua anggota kelompok punya hak yag sama untuk mengemukakan pendapat. ii. Setiap orang menghargai pendapat yang disampaikan oleh peserta lain iii. Setiap kelompok terdiri dari lak laki dan perempuan. iv. Apabila pelatihan hanya ditujukan kelompok gender tertentu, misalnya kelompok perempuan atau kelompok laki laki saja, pastikan bahwa semua orang baik muda atau lansia ( bila ada) bisa berpartisipasi aktif.
5
MODUL 5 DEMOKRASI DAN POLITIK DESA Tujuan : Membangun pemahaman peserta tentang demokrasi dan politik desa serta keterlibatan warga didalamnya
6
Topik 1 Peta Sosial Politik Desa Tujuan instruksional umum Peserta mengetahui peta stakeholder di desa dengan relasi sosial politiknya Tujuan instruksional khusus 1. Peserta dapat mengidentifikasi berbagai stakeholder di desa dengan relasi sosial politiknya 2. Peserta dapat mengidentifikasi berbagai kepentingannya di desa Isi/materi 1. pemetaan stake holder 2. pemetaan kepentingan di desa Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 1. Whiteboard 2. Spidol 3. Metaplan 4. Proyektor 5. Laptop Metode 1. Explorasi partisipatif 2. diskusi interaktif Materi Pendukung Time (Waktu yang dibutuhkan) : 100 menit
PROSES Persiapan Fasilitator mempersiapkan perlengkapan pelatihan seperti spidol, meta plan, plano/white board/papan tulis/flip chart, juga materi dan alat bantu yang diperlukan Pengantar 10 menit
1. Fasilitator membuka sesi dengan mengucapkan salam, memperkenalkan diri dan memaparkan tujuan pelatihan secara ringkas 2. Fasilitator mengajak peserta membuat kesepakatan tentang aturan pelatihan seperti waktu, juga apa saja yag boleh dilakukan selama pelatihan. Tuliskan kesepatan dalam plano dan tempelkan di dinding Diskusi interaktif, 90 menit
1. Fasilitator menjelaskan secara singkat tentang siapa stake holder atau para pihak yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan energi terbarukan di desa.
7
Kehadiran UU Desa memperkuat desa setidaknya dilihat dari beberapa hal. Dari sisi politik, desa menjadi arena bagi warga untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa mempunyai kewenangan asal usul, desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berskala lokal yang ditetapkan menurut peraturan perundanga-undangan yang berlaku. Dari sisi pembangunan, desa merupakan subyek pemberi manfaat yang mampu menjalankan emansipasi lokal dalam pelayanan public dan pengembangan aset lokal. Dari sisi keuangan, Negara melakukan redistribusi anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD untuk membiayai kewenangan desa dengan jumlah anggaran yang signifikan. Di desa juga terdapat banyak pihak yang masing masing memiliki kepentingan. Sesi ini akan mencoba melihat siapa saja pihak pihak di desa terkait dengan pembangunan energi terbarukan Stake holder / pemangku kepentingan Stakeholder atau pemangku kepentingan dimaknai sebagai setiap individu atau organisasi yang dapat memberikan dampak positif atau pun negatif atau mereka yang terkena dampak dari apa yang dilakukan oleh organisasi, perusahaan, institusi atau pemerintah dan pihak-pihak yang membutuhkan
3. Fasilitator kemudian mengajak peserta membuat pengelompokkan stakeholders dan mencatat dalam kertas plano atau white board / papan tulis. Pengelompokan ini bisa dibagi dengan kategori sbb: a. Kelompok A yang terkena dampak langsung : kelompok inilah yang terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah Desa b. –Kelompok B yang memiliki kewenangan melakukan atau menciptakan perubahan karena mempunyai otoritas formal : kelompok ini misalnya pemerintah desa c. -Kelompok C yang mempunyai kepedulian kepada permasalahan warga, mempunyai kepedulian sosial atau kepentingan umum. Misalnya organisasi warga, LSM, ormas, kelompok kepentingan lain d. –kelompok D yang berada di luar desa tetapi mempunyai kepentingan /kepedulian /sumberdaya yang bisa dimobilisasi untuk tujuan organisasi warga tersebut. Misalnya swasta, NGO, dll Kelompok A 1........ 2....... .... dst
Kelompok B 1........ 2........
Kelompok C 1....... 2......
Kelompok D 1...... 2.....
dst
dst
dst
4. Identifikasi kepentingan para pihak dalam kelompok tersebut apakah mendukung, netral atau menolak program energi terbarukan. Beri simbol D untuk dukung, N untuk netral dan T untuk tolak pada masing masing pihak yang telah diidentifikasi pada tabel diatas. 8
5. Peserta selanjutnya dibagi menjadi 4 kelompok, masing kelompok terdiri dari laki laki dan perempuan. 6. Setiap kelompok diminta untuk melakukan identifikasi/pemetaan kepentingan masing masing pihak sebagaimana yang telah dituliskan sebelumnya. apakah posisi mereka netral, mendukung atau menolak program ekonomi hijau yang digulirkan berdasarkan lembar kerja .5.1. Gunakan pengelompokan para pihak untuk pemetaan kepentingan. Kelompok 1 akan melakukan pemetaan kepentingan pihak pihak yang termasuk dalam kelompok A, kelompok 2 memetakan kepentingan pihak pihak yang termasuk kelompok B kelompok 3 akan mendiskusikan kepentingan para pihak yang termasuk dalam kelompok C kelomk 4 akan memetakan kepentingan para pihaj yang termasuk dalam kelompok D Lembar Kerja 5.1 Peta kepentingan Kelompok Kepentingan Sumber daya terhadap isu Nama kelompok/ pihak yang berkepentingan
Perkiraan tingkat kepentingan kelompok terhadap isu
Kapasitas untuk memobilisasi sumber daya Perkiraan Perkiraan bgm sumber daya dan seberapa yang dimiliki mudah kel kelompok tersebut memobilissai sumber daya
Posisi terhadap isu Perkiraan posisi kelompok dalam suatu isu
7. Lakukan diskusi selama 20 menit. 8. Setelah 20 menit, minta setiap kelompok untuk mepresentasikan hasil diskusi kelompok secara bergantian. Waktu presentasi kelompok masig masing 5 menit 9. Setelah presentasi kelompok minta tanggapan dari peserta lain. apakah ada penyangkalan atau tambahan informasi yang mendukung hasil diskusi satu kelompok. 10. Lakukan presentasi kelompok secara bergiliran. 11. Setelah semua kelompok melakukan presentasi kunci sesi dengan memaparkan slide urgensi pemetaan peran stake holder untuk merumuskan kebijakan desa Urgensi pemetaan peran stake holder • Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi baik perorangan maupun kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan organisasi warga tersebut serta mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari tindakan yang akan dilakukan.
9
•
Pemetaan ini perlu dilakukan untuk mendapatkan infomasi yang akan digunakan untuk mengadakan perencanaan sebelum tindakan dilakukan agar dapat dilakukan usaha-usaha preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat
10
Topik 2 Demokratisasi Desa Tujuan instruksional umum Peserta mampu memahami arti penting usaha bersama sebagai dasar pengembangan ekonomi kerakyatan Tujuan instruksional khusus 1. Peserta mengetahui peran strategis warga dalam proses pengambilan keputusan di desa 2. Peserta mengetahui berbagai peluang sebagai wadah partisipasi warga dalam pengambilan keputusan di desa. 3. Peserta mengetahui teknik dan metode pelibatan warga secara partisipatif dalam proses pengambilan keputusan di desa Isi/materi 1. Ruang publik dalam UU Desa 2. Peran strategis masyarakat 3. Hak dan Kewajiban desa/ masyarakat 4. Langkah strategis untuk transformasi desa Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 1. Whiteboard/ plano 2. Spidol 3. Metaplan 4. Proyektor 5. Laptop Metode 1. Diskusi interaktif 2. Bermain peran Materi Pendukung
Time (Waktu yang dibutuhkan) : 90 menit PROSES Persiapan Fasilitator menyiapkan perlengkapan permainan, plano, metaplan, spidol, Pengantar , 10 menit
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini dengan singkat 2. Fasilitator memberi paparan singkat tentang demokrasi dan pentingnya keterlibatan masyarakat Demokrasi di Desa bertumpu pada tiga unsur utama yaitu partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) . Partisipasi masyarakat sudah terlihat dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) sampai pada tahap keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Perwakilan BPD diwujudkan melalui peran BPD untuk mendorong agar Kepala
11
Desa dan jajarannya selalu membuka ruang bagi rakyat di desa untuk mendialogkan berbagai kebijakan desa yang memiliki dampak terhadap masyarakat Desa. Sejak berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat penegasan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil , makmur dan sejahtera. UU Desa memberikan kesempatan keleluasaan kepada Desa untuk bisa mengatur sendiri desanya sesuai dengan cita-cita warga Desa. Dengan dukungan kewenangan dan salah satu pendistribusian keuangan dari Dana Desa (DD) yang cukup besar, Desa bisa mewujudkan kesejahteraan warganya secara bertahap. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah desa semata tetapi juga dibutuhkan partisipasi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelenggaran pemerintah desa. 3. Fasilitator bertanya pada peserta siapa saja yang pernah mengikuti Musrenbang /Musyawarah Desa? Berapa banyak peserta yang pernah menjadi peserta Musrenbang / musyawarah desa? 4. Tanyakan pengalaman 1 peserta laki laki dan 1 orang perempuan yang pernah mengikuti Musyawarah desa/ musdes. 5. Berdasarkan pengalaman mereka, tanyakan siapa saja pihak yang terlibat dalam musdes. Catat dalam plano/ white board Bermain Peran “Musrenbang” 80 menit
1. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk bermain peran. 2. Diskusikan dengan peserta siapa yang akan menjadi kepala desa,sekretaris desa, dan ketua BPD, 3. Setelah ditentukan 3 orang tersebut, peserta yang lain akan memainkan peran sesuai dengan kertas peran yang dibagikan oleh fasilitator. 4. Selanjutnya fasilitator menjelaskan cara bermain musdes kepada masing masing orang/pihak yang terlibat dalam permainan. Gunakan alat bantu B.5.4 Panduan bermain peran 5. Peserta yang tidak mendapatkan peran, akan menjadi warga yang tidak bisa ikut dalam musrenbang. 6. Bermain peran dilakukan dalam waktu 30 menit Refleksi permainan
7. Diskusikan apa pembelajaran dari bermain peran tadi. Catat dalam kertas plano atau white board/ papan tulis. a. Apakah semua usulan bisa di terima dan diprogramkan b. Usulan siapa yang menjadi prioritas ?
12
c. Petakan siapa pihak pihak yang tidak bisa terlibat dalam musrenbang. ( pihak yang terekslusi). Apakah kepentingan mereka terwakili ? Diskusi interaktif
8. Fasilitator mengajak peserta melihat kembali kelembagaan desa atau organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di desa. Siapa saja yang menjadi anggota /menduduki jabatan dalam kelembagaan desa atau organisasi sosial kemasyarakatan yang ada. Apakah laki laki dan perempuan ? kelembagaan Desa
yang bisa terlibat
9. Selanjutnya fasilitator mengajak peserta untuk memetakan apa saja ruang publik atau pertemuan pertemuan yang ada desa/ dusun/jorong/kampung, baik yang bersifat umum maupun yang berbasis keangotaan. Tulis dalam plano ( misalnya Musdus, musdes, rapat RT/RW, PKK, arisan, pengajian dll) Ruang Publik/ Ruang sosial yang ada di desa
10. Tanyakan juga siapa saja warga masyarakat yang bisa terlibat dalam rapat rapat/ pertemuan petemuan tersebut dan siapa yang tidak bisa terlibat 11. Tanyakan juga kepada peserta, apa dampak dari tidak bisa terlibat dalam musdes/ musdus. ( misalnya: apakah kepentingannya bisa diakomodir dalam musdes dan masuk dalam perencanaan desa?) . tanyakan kepada peserta yang menjadi difabel yang tidak bisa terlibat dalam musdes. 12. Selanjutnya paparkan slide tentang peran strategis masyarakat dalam pengambilan keptusan desa
13
Paparan
Mandat Pasal 79 UU No 6/2014 Tentang Desa : O Desa berdaulat dengan memiliki perencanaan desa yang komprehensif, integratif dan terukur O Perencanaan desa diwujudkan dalam bentuk RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) O Perencanaan desa dimulai dengan Musdes dan dokumennya ditetapkan dengan Perdes O Desa hanya memiliki satu perencanaan pembangunan, yaitu RPJMDesa (6 tahunan) dan RKPDesa (1 tahunan) Peran Strategis Masyarakat dalam pengambilan Keputusan Desa • Pengertian musyawarah Desa/ Musdes Salah satu ajang untuk berdemokrasi bagi masyarakat desa adalah musyawarah. Kebiasaan musyawarah sudah terjadi di semua tingkatan yaitu baik dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya, kampung, dusun, jorong, nagari atau desa. Musyawarah pada tingkatan desa biasa di sebut Musyawarah Desa(MD) atau sebutan lainnya. • Musdes dalam amanat UU Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal yang bersifat strategis (pasal 54 UU No 6/2014 Tentang Desa) : • Penataan desa; • Perencanaan desa; • Kejasama Desa; • Rencana investasi yang masuk ke Desa; • Pembentukan BUM Desa; • Penambahan dan pelepasan Aset Desa; • Kejadian luar biasa. Hak dan kewajiban Desa Hak Desa: 1. Mengatur dana mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 2. Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 3. Mendapatkan sumber pendapatan. Kewajiban Desa : 1. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat deas dalam rangka kerukunan nasional dan kualitas kehidupan masyarakat Desa; 2. Meningkatkan kualitas kehiduopan masayarakat Desa; 3. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; 5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa.
14
Hak dan kewajiban masyarakat Desa Hak masyarakat: 1. Meminta dan mendapatkan informasi dariPemerintah Desa serta mengawasikegiatanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 3. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 4. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: i. Kepala Desa; ii. perangkat Desa; iii. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau iv. anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 5. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa. Kewajiban Masyarakat Desa : 1. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; 2. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan 3. Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; 4. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; 5. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; 6. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Langkah Strategis untuk Transformasi Desa: 1. Penataan Kepemimpinan Desa 2. Penataan Kelembagaan & Peraturan Desa 3. Perbaikan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan: 4. Pembaruan Penganggaran: 5. Pengembangan Usaha dan Investasi 6. Penata-usahaan (tertib administrasi keuangan) 7. Pengawasan jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan Tahapan Kerja: 1. Pembentukan kader dan kelompok peduli 2. Pengembangan kapasitas 3. Pembentukan kader dan kelompok peduli 4. Melakukan Langkah Strategis untuk Transformasi Desa Srategi pelibatan masyaraat dalam Pengambilan Keputusan Desa 1. Keterwakilan dalam BPD
15
2. 3. 4. 5.
Peningkatan kapasitas Pengorganisasian Keterlibatan dalam musyawarah desa (Penjelasan untuk Pasal 54: 1); Memastikan kegiatan-kegiatan yang berkepentingan dengan kelompok marginal (perempuan, miskin, petani, dll) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa 6. Memastikan keikutsertaan kelompok-kelompok seperti Kader Hijau ini dalam berbagai Musyawarah Desa
Penyelenggaraan Musdes Perencanaan
13. Fasilitator mengunci topik ini dengan menyampaikan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses mengupayakan kebijakan desa yang berpihak pada kebutuhan masyarakat Musyawarah desa menjadi ajang yang strategis dalam pelaksanaan pemerintahan Desa. Melalui Musyawarah Desa inilah berbagai keputusan penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa di tetapkan. Untuk itu keterlibatan warga desa menjadi hal yang mutlak harus dilakukan. Partisipasi masyarakat tidak hanya demi kepentingan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan desa karena bisa ikut merencanakan kebutuhan masyarakat sendiri, mendorong pelaksanaan pemerintah yang demokratis, transparan, berkeadilan juga meminimalkan penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Di satu sisi tetapi pemerintah desa sendiri juga diuntungkan dari keterlibatan masyarakat karena pemerintah desa bisa lebih demokratis, akuntabel, transparan dalam melaksanakan pelayananan masyarakat, menghindari peluang penyimpangan anggaran dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ruang pulik yang ada merupakan potensi untuk meningatkan kapasitas masyarakat, juga menggalang dukungan bagi isu / masalah yang belum masuk
16
dalam perencanaa pembangunan desa. Ruang ruang publik yang ada juga bisa menjadi ruang diskusi dalam menjalankan peran pengawasan pembangunan di desa.
ALAT BANTU Alat Bantu B.5.4. Panduan bermain Peran Musrenbang Drama Musrenbangdes “Desa Tenggiri” Peran yang dimainkan : 1. Kepala Desa 2. Sekretaris Desa 3. Ketua BPD 4. Anggota BPD 5. Ketua PKK 6. Ketua Pokja 4 PKK/ Ketua Posyandu 7. Guru PAUD 8. Ketua Gapoktan/ Kelompok Tani Nelayan 9. Juragan Kapal 10. Kepala Dusun 1 11. Kepala Dusun 2 12. Kepala Dusun 3 13. Kader Hijau 14. Tokoh agama 15. Karang taruna Gambaran Kondisi Desa : Desa Tenggiri adalah desa nelayan yang berada di Pesisir Utara Pulau terpencil. Mayoritas penduduknya adalah Nelayan tangkap dan buruh nelayan 85% (5% Nelayan besar, 80% Nelayan kecil dan buruh nelayan), Petani Tambak skala Kecil 10%, Pegawai Negeri/ Swasta 5%. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, Lebih dari 60% penduduknya masuk dalam kategori Prasejahtera. Tidak ada listik PLN di desa, pasar dan pom bensin/ solar terdekat harus ditempuh dengan perahu selama 60 menit Prioritas Program : 1. Perbaikan infrastruktur jembatan dan jalan desa 2. Pembentukan Koperasi Nelayan di desa 3. Pendirian Kelompok Usaha Bersama Perempuan Nelayan 4. Pembangunan gedung PAUD Catatan : Minta setiap peserta untuk mengusulkan kepentingan kelompok masing masing. Peserta pelatihan yang tidak mendapat peran terlibat dalam musdes menjadi Topik 3 masyarakat miskin, difabel, lansia, mereka menjadi pengamat dalam warga permain musdes.
17
Topik 3 Rencana aksi : Pelibatan seluruh stakeholder desa dalam advokasi regulasi dan anggaran bagi pengelolaan energi terbarukan di desa Tujuan instruksional umum Peserta mengetahui upaya apa saja yang diperlukan bagi pelibatan warga dalam advokasi regulasi dan anggaran di desa Tujuan instruksional khusus 1. Peserta mengetahui arti pentingnya regulasi dan anggaran desa bagi keberlanjutan pengelolaan energi terbarukan di desa 2. Peserta dapat merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk advokasi regulasi dan anggaran di desa untuk pengelolaan energi terbarukan di desa Isi/materi 1 penyusunan rencana aksi Sarana dan prasarana yang dibutuhkan 1. Whiteboard 2. Spidol 3. Metaplan 4. Proyektor 5. Laptop Metode diskusi Materi Pendukung Time (Waktu yang dibutuhkan) : 2 Jam
PROSES Persiapan
Fasilitator mempersiapkan perlengkapan pelatihan seperti plano, spidol, metaplan, dll Pengantar
Fasilitator menjelaskan secara singat tujuan dari topik ini Paparan
Regulasi Regulasi atau di sebut juga pengaturan dibutuhkan oleh masyarakat agar tata kehidupan, hubungan di dalam masyarakat menjadi lebih tertib, aman dan harmonis. Regulasi juga memastikan bahwa hak seseorang tidak dilanggar oleh orang lain.
18
Regulasi atau pengaturan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Pengaturan yang tertulis contohnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, Peraturan Desa. Sementera yang tidak tertulis misalnya tata karma, tata susila, hukum adat dll.
Peraturan Desa/ Perdes Peraturan Desa (Perdes) menurut pasal 1 angka 7 UU No 6/2014 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepekati bersama Badan Permusyawaratn desa (BPD) Perdes di susun secara demokratis dan partisipatif melaui proses penyusunan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Disini masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun kepala desa dalam proses penyusunan Perdes Eksistensi Peraturan Desa (perdes) dijamin pasal 69 Uu No 6/2014 tentang Desa,oleh karenanya Perdes diakui keberadannya dan memounyai kekuatan hukum mengikat karena di jamin eksistensinya oleh pasal 69 tersebut. Kewenangan Desa Desa mempunyai kewenangan untuk menyusun regulasi desa sebagai konsekwensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada desa. Sebagaimana di atur dalam pasal 19 UU No 6/2014, kewenangan Desa o meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul; o kewenangan lokal berskala Desa; o kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan o kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manfaat perdes Perdes sebagai pedoman kerja atau bahan acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, bermanfaat untuk : 1. Terciptanya tatanana kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa 2. Mmeudahkan desa untuk mencapai tujuannya , sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan atau program-pprgramnya 3. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian danpengawasan 4. Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman 5. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan Fungsi Perdes 1. Pengaturan mengenai kewenangan desa 2. Sebagai pembvatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat 3. Menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa 4. Mengatur pengelolaan barang-barang public di desa 5. Mengatur aturan main kompetisi politik
19
6. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan 7. Menegaskan sumber-sumber penerimaan desa 8. Memastikan penyelsaian masalah dan penanganan konflik Prinsip dalam penyusunan perdes 1. Perdes harus bersifat kosntitusional, artinya membatasi yang berkuasa dan melindungi yang lemah 2. Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya 3. Menciptakan ketertiban 4. Memudahkan, artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangakn kreasi, potensi, inovasi dan mendapatkan akses serta memberi insentif 5. Membatasi artinya mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat 6. Membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah dominasi 7. Mendorong pemberdayaan masyarakat artinya memberi ruang partisipasi masyarakat dan melindungi minoritas Anggaran Desa Anggaran hakikatnya adalah uang rakyat yang harus dipergunakan sebesarbesarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Anggaran juga merupakan instrument fiscal untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga dibutuhkan tata kelola yang baik untuk menentukan arah kebijakannya. Anggaran juga berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat serta untuk membiayai pelayanan publik. Anggaran bisa dipastikan untuk membiayai kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan perempuan, masyarakat marginal juga untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan salah satunya alokasi anggaran bagi keberlanjutan pengelolaan energi terbarukan di desa Ssumber pendapatan desa yaitu (pasal 72 UU No 6 /2014 tentang Desa) 1. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10% dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa) 3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah 4. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; 10% dari DAU + DBH 5. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 7. Lain-lain pendapatan desa yang sah
Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat dan perempuan
20
•
•
Memastikan kegiatan-kegiatan yang berkepentingan dengan kelompok perempuan menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana yang diatur pada Pasal 94; Memastikan keikutsertaannya dalam berbagai Musyawarah Desa, sebagaimana diatur pada: – Pasal 54: 2 (penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa. – Perencanaan APBDesa (Pasal 73 dan 74: 1); dan – Penyelenggaraan musrenbang (Pasal 80: 2)
Pengawasan dan partisipasi masyarakat (dalam UU No 6/2014 tentang Desa) Pasal 26: 4, huruf p. “Kepala Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat desa”. Pasal 68, ayat 1, huruf a. “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dst… Pasal 82, o Ayat 1, “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. o Ayat 2, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Pasal 86, ayat 1, “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Diskusi
Fasiliator selanjutnya mengajak peserta untuk merancang rencana kerja masyarakat untuk kesuksesan program energi hijau dalam hal ini advokasi regulasi dan anggaran di desa untuk pengelolaan energi terbarukan. Langkah advokasi yang bisa dilakukan misalnya Langkah Advokasi Strategi advokasi terdiri dari tahapan penting dalam mengembangkan kerja advokasi. Tahapannya bisa dilakukan sebagai berikut: 1. -Identifikasi dan analisis isu 2. -Merumuskan goal dan tujuan advokasi 3. -Identifikasi dan analisis target audiens dan stakeholders 4. -Memilih pesan dan taktik advokasi 5. -Mengembangkan rencana kerja advokasi 6. -Monitoring dan evaluasi Diskusikan Langkah apa yang harus dlakukan oleh masyarakat / kader hijau untuk melakukan advokasi regulasi anggaran
21
Rencana Kerja .........
BAHAN BACAAN 5.1. Pemetaan stake holder Organisasi warga atau civil institution sebagai sebuah institusi lokal yang dibentuk secara mandiri oleh warga untuk memperhatikan isu-isu publik serta sebagai wadah representasi dan partisipasi warga untuk memperjuangkan hak dan kepentingan mereka(warga). Organisasi warga tersebut sebagai arena representasi dan partisipasi warga baik perempuan, warga miskin untuk memperjuangkan kepentingan dan hak dasar. Tentunya partisipasi yang dilakukan adalah partisipasi aktif. Melalui organisasi warga, warga sendiri bisa melakukan pembelajaran, membangun kesadaran kolektif, mendorong kepedulian dan kepemilikan atas desa . Sementara juga bisa memainkan politik representasi dalam ajang musyawarah desa, mendorong pemerintah desa memberikan pelayanan publik yang memadai. Juga bisa mendorong pengunaan anggaran desa demi kepentingan layanan dasar dan mendorong perubahan penyelenggaraan pemerintah desa yang lebih transparan, maju, berkeadilan dan mewujudkan kesejahteraan warganya. Meskipun tidak mudah untuk berperan dan terlibat aktif dalam mendorong penyelenggaraan pemerintah Desa yang menjadi keinginan warga, tetapi bukan suatu hal yang mustahil dilaksanakan. Apalagi UU Desa juga menjamin hak warga untuk menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal mendasar yang biasanya dilakukan sebelum organisasi warga mengambil peran untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah melakukan pemetaan stakeholders. Proses ini dilakukan sebagai upaya untuk mengidentifikasi baik perorangan maupun kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan organisasi warga tersebut serta mengelompokkannya sesuai dengan dampak dari tindakan yang akan dilakukan. Pemetaan ini perlu dilakukan untuk medapatkan infomasi yang akan digunakan untuk mengadakan perencanaan sebelum tindakan dilakukan agar dapat dilakukan usaha-usaha preventif dengan mempertimbangkan semua pihak yang terlibat. Stakeholder atau pemangku kepentingan dimaknai sebagai setiap individu atau organisasi yang dapat memberikan dampak positif atau pun negatif atau mereka yang terkena dampak
22
dari apa yang dilakukan oleh organisasi, perusahaan, institusi atau pemerintah dan pihakpihak yang membutuhkan. Pentingnya Pemetaan Stakeholders Dalam konteks di Desa, terdapat berbagai stakeholders Desa dengan berbagai kepentingan yang perlu dikenali dan pahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan (misalnya organisasi warga Kader Hijau). Identifikasi dan kajian dengan siapa kita berbicara, bekerjasama penting untuk dilakukan sebelum menentukan langkah kebijakan organisasi. Pemetaan ini bisa juga membantu menentukan siapa yang menjadi sasaran dari setiap kegiatan (misalnya advokasi), juga untuk menentukan cara komunikasi , mengemas pesan yang tepat untuk setiap stakeholders. Beberapa hal yang bisa dilakukan dalam pemetaan stakeholders 1. Membuat pengelompokkan stakeholders Pengelompokan ini bisa dibagi dengan kategori sbb: -Kelompok yang terkena dampak langsung : kelompok inilah yang terkena dampak langsung dari kebijakan pemerintah Desa -Kelompok yang memiliki kewenangan melakukan atau menciptakan perubahan karena mempunyai otoritas formal : kelompok ini misalnya pemerintah desa -Kelompok yang mempunyai kepedulian kepada permasalahan warga, mempunyai kepedulian sosial atau kepentingan umum. Misalnya organisasi warga, LSM, ormas, kelompok kepentingan lain -kelompok yang berada di luar desa tetapi mempunyai kepentingan /kepedulian /sumberdaya yang bisa dimobilisasi untuk tujuan organisasi warga tersebut. Misalnya swasta, NGO, dll 2. Identifikasi kepentingan Stakeholders Petakan keberadaan kelompok tersebut kemudian mereka, apakah mendukung, netral, atau menentang.
identifikasikan kepentingan
3. Pendalaman Mendalami kepentingan masing-masing stakeholders Perlu dicari tahu persepsi setiap kelompok stakeholders tentang tingkat dukungan atau perlawananya terhadap tujuan kita (organisasi warga/kader hijau)
23
5.2. Demokrasi di Desa Demokrasi di Desa bertumpu pada tiga unsur utama yaitu partisipasi masyarakat, keterbukaan, dan perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) . Ketiga hal tersebut idealnya sudah dilaksanakan di desa. Partisipasi masyarakat sudah terlihat dalam proses pemilihan kepala desa (Pilkades) sampai pada tahap keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterbukaan bertumpu pada relasi kultural antara Kepala Desa dengan rakyatnya yang (seharusnya) selalu membuka diri terhadap masyarakat desa atas seluruh kebijakan yang dikeluarkan desa. Memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat Desa untuk terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Perwakilan BPD diwujudkan melalui peran BPD untuk mendorong agar Kepala Desa dan jajarannya selalu membuka ruang bagi rakyat di desa untuk mendialogkan berbagai kebijakan desa yang memiliki dampak terhadap masyarakat Desa. Sejak berlakunya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, terdapat penegasan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yanga dil , makmur dan sejahtera. Kehadiran UU Desa ini memperkuat desa setidaknya dilihat dari beberapa hal. Dari sisi politik, desa menjadi arena bagi warga untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan. Dari sisi kewenangan, desa mempunyai kewenangan asal usul, desa berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berskala lokal yang ditetapkan menurut peraturan perundangaundangan yang berlaku. Dari sisi pembangunan, desa merupakan subyek pemberi manfaat yang mampu menjalankan emansipasi lokal dalam pelayanan public dan pengembangan aset lokal. Dari sisi keuangan, Negara melakukan redistribusi anggaran desa yang bersumber dari APBN dan APBD untuk membiayai kewenangan desa dengan jumlah anggaran yang signifikan. UU Desa memberikan kesempatan keleluasaan kepada Desa untuk bisa mengatur sendiri desanya sesuai dengan cita-cita warga Desa. Dengan dukungan kewenangan dan salah satu pendistribusian keuangan dari Dana Desa (DD) yang cukup besar, Desa bisa mewujudkan kesejahteraan warganya secara bertahap. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah desa semata tetapi juga dibutuhkan partisipasi warga masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses penyelenggaran pemerintah desa. Partisipasi kerap dimaknai sebagai bentuk keterlibatan seseorang secara sukarela tanpa tekanan dan jauh dari perintah atau kepentingan eskternal atau pengaruh yang datang dari luar. Keterlibatan sukarela ini tentunya ada pamrihnya yaitu demi maksud dan tujuan tertentu yaitu demi terciptanya cita-cita bersama dalam rangka pemenuhan hak dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi selain kehadiran fisik juga menekankan pada partisipasi untuk bersuara, mengontrol pembuatan akebijakan public di desa dan menghormati hak dasar masyarakat teruatma warga miskin, perempuan, minoritas.
24
Demokrasi melalui partisipasi masyarakat merupakan keharusan dalam UU Desa , sekaligus keharusan dalam penyelenggaran desa. Dengan kata lain, demokrasi atau kuasa rakyat atau rakyat berdaulat secara politik merupakan jantung UU Desa Demokrasi Deliberatif & Ruang Publik dalam UU Desa -Azas rekognisi dan subsidiaritas (Pasal 3, butir a. dan b.) -Keterwakilan cq. BPD (Pasal 55 – 65) -Musyawarah Desa, sebagaimana diatur pada: Pasal 54: 2 (penataan Desa; perencanaan Desa; kerja sama Desa; rencana investasi yang masuk ke Desa; pembentukan BUM Desa; penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan kejadian luar biasa. Perencanaan APBDesa (Pasal 73 dan 74: 1); dan Penyelenggaraan musrenbang (Pasal 80: 2) -Pengawasan Pasal 26: 4, huruf p. “Kepala Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat desa”. Pasal 68, ayat 1, huruf a. “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dst… Pasal 82, Ayat 1, “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Ayat 2, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Pasal 86, ayat 1, “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peran Strategis masyarakat dalam pengambilan keputusan desa Pengertian musdes Salah satu ajang untuk berdemokrasi bagi masyarakat desa adalah musyawarah. Kebiasaan musyawarah sudah terjadi di semua tingkatan yaitu baik dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya, kampung, dusun, jorong, nagari atau desa. Musyawarah pada tingkatan desa biasa di sebut Musyawarah Desa(MD) atau sebutan lainnya. MD merupakan institusi dan proses demokrasi deliberative yang berbasis desa. Musyawarah sendiri sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia sejak turun temurun, tradisi lokal yang sudah mendarah daging. Dalam proses musyawarah yang di kenal dengan nama rebug desa di Jawa, Saniri di Maluku, Paruman di Bali, Kerapatan Adat Nagari di Sumbar, sudah seringkali dilakukan untuk membahas sebuah permasalahan dan menyelesaiakan permasalahan yang muncul di desa. Masyarakat sudah terbiasa bertemu, berkumpul , bermusyawarah untuk merencanakan banyak hal. Artinya kebiasaan musyawarah sudah menjadi hal yang biasa, sudah dilakukan dan terus dilakukan. Terbukti musyawarah telah mampu menyelesaikan berbagai persoalan, menyelesaikan konflik dan menghasilkan keputusan yang penting untuk kepentingan masyarakat. Meskipun belum semua musyarawah tersebut melibatkan stakeholder di desa tetapi utamanya tradisi bermusyawarah sudah ada dan menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari. Musdes dalam amanat UU Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa. Hal yang bersifat strategis (pasal 54 UU No 6/2014) meliputi :
25
-Penataan desa; -Perencanaan desa; -Kejasama Desa; -Rencana investasi yang masuk ke Desa; -Pembentukan BUM Desa; -Penambahan dan pelepasan Aset Desa; -Kejadian luar biasa. MD menjadi ajang yang strategis dalam pelaksanaan pemerintah Desa. Melalui MD inilah berbagai keputusan penting dalam pelaksanaan pemerintahan desa di tetapkan. Untuk itu keterlibatan warga desa menjadi hal yang mutlak dan tidak bisa tidak harus dilakukan. Partisipasi masyarakat tidak hanya demi kepentingan masyarakat untuk terlibat dalam proses pemerintahan desa karena bisa ikut merencanakan kebutuhan masyarakat sendiri, mendorong pelaksanaan pemerintah yang demokratis, transparan, berkeadilan juga meminimalkan penyimpangan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Di satu sisi tetapi pemerintah desa sendiri juga diuntungkan dari keterlibatan masyarakat karena pemerintah desa bisa lebih demokratis, akuntabel, transparan dalam melaksanakan pelayananan masyarakat, menghindari peluang penyimpangan anggaran dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hak dan kewajiban Desa Hak Desa: 1)Mengatur dana mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa; 2).Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; 3). Mendapatkan sumber pendapatan. Kewajiban Desa : 1).melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat deas dalam rangka kerukunan nasional dan kualitas kehidupan masyarakat Desa; 2). Meningkatkan kualitas kehiduopan masayarakat Desa; 3). Mengembangkan kehidupan demokrasi; 4). Mnegembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; 5).Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa. Hak dan kewajiban masyarakat Desa Hak masyarakat: 1).Meminta dan mendapatkan informasi dariPemerintah Desa serta mengawasikegiatanpenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 2). Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; 3).Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaankemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; 4). Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: a. Kepala Desa;
26
b. perangkat Desa; c. anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau d. anggota lembaga kemasyarakatan Desa. 5). Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Desa. Kewajiban Masyarakat Desa : 1). Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; 2). Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; 3). Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Desa; 4). Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; 5). Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa. Langkah Strategis untuk Transformasi Desa: 1).Penataan Kepemimpinan Desa 2).Penataan Kelembagaan & Peraturan Desa 3).Perbaikan Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan: 4).Pembaruan Penganggaran: 5).Pengembangan Usaha dan Investasi 6).Penata-usahaan (tertib administrasi keuangan) 7).Pengawasan jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan Tahapan Kerja: Pembentukan kader dan kelompok peduli Pengembangan kapasitas Pembentukan kader dan kelompok peduli Melakukan Langkah Strategis untuk Transformasi Desa Strategi Pelibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan : 1).Keterwakilan dalam BPD 2).Peningkatan kapasitas 3).Pengorganisasian 4).Keterlibatan dalam musyawarah desa (Penjelasan untuk Pasal 54: 1); 5)Memastikan kegiatan-kegiatan yang berkepentingan dengan kelompok marginal (perempuan, miskin, petani, dll) menjadi bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa 6).Memastikan keikutsertaan kelompok-kelompok seperti Kader Hijau ini dalam berbagai Musyawarah Desa
27
5.3. Tema : Rencana Aksi Regulasi Regulasi atau di sebut juga pengaturan dibutuhkan oleh masyarakat agar tata kehidupan, hubungan di dalam masyarakat menjadi lebih tertib, aman dan harmonis. Regulasi juga memastikan bahwa hak seseorang tidak dilanggar oleh orang lain. Regulasi atau pengaturan ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Pengaturan yang tertulis contohnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan daerah, Peraturan Desa. Sementera yang tidak tertulis misalnya tata karma, tata susila, hukum adat dll. Kewenangan Desa dan Kedudukan Peraturan Desa Peraturan Desa (Perdes) menurut pasal 1 angka 7 UU No 6/2014 tentang Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepekati bersama Badan Permusyawaratn desa (BPD) Eksistensi Peraturan Desa (perdes) dijamin pasal 69 Uu No 6/2014 tentang Desa,oleh karenanya Perdes diakui keberadannya dan memounyai kekuatan hukum mengikat karena di jamin eksistensinya oleh pasal 69 tersebut. Desa mempunyai kewenangan untuk menyusun regulasi desa sebagai konsekwensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada desa. Sebagaimana di atur dalam pasal 19 UU No 6/2014, kewenangan Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Perdes di susun secara demokratis dan partisipatif melaui proses penyusnan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Disini masyarakat mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun kepala desa dalam proses penyusunan Perdes Manfaat perdes Perdes sebagai pedoman kerja atau bahan acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di desa, bermanfaat untuk : 6. Terciptanya tatanana kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa 7. Mmeudahkan desa untuk mencapai tujuannya , sebagai payung hukum dalam pelaksanaan kegiatan atau program-pprgramnya 8. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian danpengawasan 9. Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman 10. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan Fungsi Perdes 9. Pengaturan mengenai kewenangan desa 10. Sebagai pembvatas apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakat 11. Menegaskan pola-pola hubungan antar lembaga di desa
28
12. Mengatur pengelolaan barang-barang public di desa 13. Mengatur aturan main kompetisi politik 14. Memberikan perlindungan terhadap lingkungan 15. Menegaskan sumber-sumber penerimaan desa 16. Memastikan penyelsaian masalah dan penanganan konflik Prinsip dalam penyusunan perdes 8. Perdes harus bersifat kosntitusional, artinya membatasi yang berkuasa dan melindungi yang lemah 9. Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya 10. Menciptakan ketertiban 11. Memudahkan, artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangakn kreasi, potensi, inovasi dan mendapatkan akses serta memberi insentif 12. Membatasi artinya mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat 13. Membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah dominasi 14. Mendorong pemberdayaan masyarakat artinya memberi ruang partisipasi masyarakat dan melindungi minoritas Anggaran Desa Anggaran hakikatnya adalah uang rakyat yang harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat. Anggaran juga merupakan instrument fiscal untuk mensejahterakan rakyatnya sehingga dibutuhkan tata kelola yang baik untuk menentukan arah kebijakannya. Anggaran juga berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak rakyat serta untuk membiayai pelayanan publik. Pada hakikatnya seluruh penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dibiayai oleh anggaran dari beberapa sumber yaitu (pasal 72 UU No 6 /2014 tentang Desa) 8. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 9. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. 10% dari dana transfer ke daerah (ini berarti dana transfer ke daerah adalah 110% yang terbagi 100% untuk daerah dan 10% untuk desa) 11. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; 12. 10% dari Pajak dan Retribusi Daerah 13. Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; 10% dari DAU + DBH 14. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; 15. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 16. Lain-lain pendapatan desa yang sah Kehadiran UU Desa yang telah hadir memberikan kesempatan dan kewenangan besar kepada desa untuk membangun desanya . Salah satunya tentang konsolidasi keuangan dan aset desa. Sebagaimana yang ditegaskan dalam UU Desa yang memberikan pengakuan negara atas Desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas yaitu adanya pengakuan atas kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Otomatis dengan
29
adanya kewenangan juga di barengi dengan pendistribusian sumber pendapatan desa langsung ke desa yang dikelola secara mandiri oleh desa. UU Desa melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi dana dari APBN maupun APBD. Maka terjadilah konsolidasi keuangan dan aset desa. Sehingga dengan konsolidasi keuangan dan aset desa diharapkan kekayaan desa dapat digunakan dan dikembangkan secara optimal. Sebagaimana diamanatkan dalam UU 6 tahun 2016 tentang Desa, berdasarkan pasal 72 , pendapatan desa, salah satunya bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; “Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara” adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.. JIka merujuk hal tersebut, setiap desa akan mempunyai pendapatan desa yang bersumber dari APBN atau kucuran Dana Desa (DD) berkisar antara Rp 1,4 M/ tahun. Tetapi untuk tahun pertama, masih berkisar 3,235% dari total transfer ke daerah atau baru sekitar Rp 20,7 T. Sementara tahun 2016, sekitar 6% yaitu Rp 46, 9 T. Uang Rp 1,4 M/tahun, disatu sisi cukup besar manakala hampir semua desa di Indonesia selama ini hanya menerima ADD berkisar ratusan juta saja, tetapi DD tersebut kalau sudah implementasi penyelenggaraan desa tentu saja tentu tidaklah terlalu besar. Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Partisipasi atau keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa salah satunya dalam proses penganggaran adalah sebuah keniscayaan. Masyarakat bisa terlibat sejak proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang merupakan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(gambar : Siklus Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Desa)
30
Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Jika masyarakat ikut terlibat dalam proses perencanaan dan penganggaran, akan lebih mudah memastikan adanya alokasi anggaran untuk pelayanan masyarakat dan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya. Anggaran bisa dipastikan untuk membiayai kebutuhan masyarakat tanpa mengesampingkan kebutuhan perempuan, masyarakat marginal juga untuk memastikan perlindungan terhadap lingkungan salah satunya alokasi anggaran bagi keberlanjutan pengelolaan energi terbarukan di desa. Pengawasan dan partisipasi masyarakat (dalam UU No 6/2014 tentang Desa) Pasal 26: 4, huruf p. “Kepala Desa wajib memberikan informasi kepada masyarakat desa”. Pasal 68, ayat 1, huruf a. “Masyarakat Desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dst… Pasal 82, Ayat 1, “Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Ayat 2, Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Pasal 86, ayat 1, “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Langkah Advokasi Strategi advokasi terdiri dari tahapan penting dalam mengembangkan kerja advokasi. Tahapannya bisa dilakukan sebagai berikut: -Identifikasi dan analisis isu -Merumuskan goal dan tujuan advokasi -Identifikasi dan analisis target audiens dan stakeholders -Memilih pesan dan taktik advokasi -Mengembangkan rencana kerja advokasi -Monitoring dan evaluasi
31
REFERENSI Sutoro Eko, Suci Handayani, dkk, Desa Membangun Indonesia, FPPD, 2014 Andi Sandi Ant, T.T dan Widyo Hari Mudianto, Pengembangan Regulasi Desa , FPPD, 2014 Suci Handayani, Pelibatan Masyarakat Marginal dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif , KOMPIP,2006 Suherman, Nandang, dkk, Manual Advokasi Masyarakat Sipil dalam Siklus Anggaran Daerah, NDI, PBET, FPPM, 2008
32
