Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap

KATA SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal

D

eklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap iii orang berhak memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas tanpa memandang usia, jenis kelamin, ras, golongan ataupun agama tertentu. Pendidikan merupakan salah satu pemenuhan hak asasi manusia untuk mengembangkan kepribadian dan karakter yang menghargai kebebasan berpikir, menumbuhkan dan menggalakkan sikap saling pengertian, toleransi, persahabatan, dan perdamaian.

ii

Untuk memenuhi hak pendidikan bagi orang dewasa, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat-Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, menyediakan layanan pendidikan masyarakat yang diharapkan mampu mendorong tumbuhnya masyarakat belajar sepanjang hayat. Pemenuhan hak warga negara terhadap pendidikan orang dewasa ini diharapkan benar-benar dapat dirasakan dan dilihat hasilnya oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu program pendidikan masyarakat diutamakan untuk meraih segmen tertentu yang karena berbagai hal mempunyai kondisi kemarjinalan tertentu (geografis, sosial ekonomi, gender, kekhasan etnisitas dan budaya, serta permasalahan hukum dan penyakit sosial). Layanan pendidikan masyarakat antara lain pendidikan keaksaraan, keaksaraan usaha mandiri, aksara kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat, pengarusutamaan gender dan pendidikan perempuan, dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi merupakan fasilitasi yang disediakan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan keaksaraan.

Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Bantuan

Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

PKBM dan UPTD-SKB dengan prioritas di daerah yang memberikan kontribusi kepada penurunan angka buta aksara, adalah calon penerima bantuan tersebut di tahun 2013. Fasilitasi bantuan sarana belajar tersebut bertujuan untuk memenuhi sebagian kebutuhan sarana pembelajaran di PKBM dan UPTD-SKB. Dikatakan sebagian karena PKBM dan UPTDSKB harus menyediakan kebutuhan lainnya yang tidak dapat disediakan oleh iv direktorat. Bantuan sarana pembelajaran, juga merupakan fasilitasi stimulan direktorat kepada PKBM dapat memenuhi persyaratan diperolehnya NILEM dan mempersiapkan terpenuhinya ketentuan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN-PNF). Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal, sampai dengan tahun 2012 terdaftar sebanyak 10.0025, keberadaannya tersebar di 463 kabupaten/kota dari 497 jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia. Hal ini berarti sekitar 34 kabupaten/kota yang belum tersedian PKBM. Dari jumlah tersebut lebih dari 65% (6.554) diantaranya sudah memiliki Nomor Induk Lembaga (NILEM), selebihnya sebanyak 35% (4.010) yang belum ber-NILEM. Bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi juga diperuntukkan bagi UPTD-SKB di kabupaten/kota yang menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan. UPTD-SKB dengan dukungan infrastruktur kelembagaan, sumber daya, dan fasilitas yang relatif sudah tertata, diharapkan menjadi rujukan yang baik bagi PKBM di daerahnya tentang penyelenggara layanan pendidikan keaksaraan dan/atau pendidikan masyarakat lainnya. Penyaluran bantuan sarana belajar ke UPTD-SKB direncanakan dengan melibatkan unit pelaksana teknis pusat di delapan regional sebagai pemberi


pertimbangan. Hal ini dengan pertimbangan upt pusat merupakan salah satu pembina teknis dan dinilai memiliki informasi tentang UPTD-SKB yang baik di wilayah kerjanya. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis ini sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan orang dewasa dengan memperluas ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas layanan pendidikan masyarakat v secara terarah dan terpadu. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi menyusun petunjuk teknis ini saya sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal baik bagi kita semua sehingga mendapat ganjaran yang berlipat dari Allah SWT.

Jakarta, Maret 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 195703221982112001


KATA PENGANTAR Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

T

erwujudnya masyarakat yang berdaya, beraksara,cerdas, dan mandiri bagi masyarakat yang kurangterjangkau layanan pendidikan, dapat vi dicapai melalui pendidikan masyarakat. Pembinaan pendidikan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat menuju peningkatan kesejahteraan yang bermartabat melalui pembelajaran sepanjang hayat. Dengan demikian, pembinaan pendidikan masyarakatakan selalu melibatkan proses dimana upaya pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat. Layanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat antara lain: (i) ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan keaksaraan orang dewasa (POD), (ii) ketersediaan sarana keaksaraan orang dewasa, (iii) kesetaraan layanan POD bagi perempuan, pemuda dan anak marjinal, (iv) ketersediaan layanan pendidikan keorangtuaan untuk mendukung paudisasi dan perlindungan anak, (v) kebermutuan lembaga penyelenggara masyarakat dan layanan pendidikan melalui pengarusutamaan gender (PUG). Kegiatankegiatan tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebeutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal yang makin berkembang. Sampai dengan akhir tahun 2012, penyediaan layanan pendidikan masyarakat yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat adalah sebagai berikut: menururnnya jumlah penduduk tuna aksaradewasa (15-59 tahun) menjadi 4,21% atau setara dengan 6.401.522 orang, dimana dari jumlahtersebut angka disparitas gender penduduk tuna aksaraadalah 2,4%. Kemudian, sebanayak 16% dari seluruh lulusan program Keaksaraan Dasar yang berusia 15-59 tahun teah mendapatkan layanan Keaksaraan


Usaha Mandiri dan persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar memperoleh layanan pendidikan kecakapan hidup menjadi14%. Selain itu, sebanyak 32% kabupaten/kota telah menerapkan pengarusutamaan gender (PUG) bidang pendidikan. Untuk jumlah kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan kecakapan keorangtuaan adalah 20%. Terkait peningkatan kualitas kelembagaan, sebanyak 60% kecamatan telah memiliki PKBM, dan 60% PKBM telah bernomor induk lembaga. Sedangkan untuk prosentase kabupaten/kota yang telah memiliki 10 TBM meningkat menjadi 47%. Untuk meningkatkan penjaminan kualitas pelaksanaan kegiatan tersebut vii disusunlah petunjuk teknis pengelolaan belanja bantuan sosial kegiatan pendidikan masyarakat dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai petunjuk bagi pemangku kepentingan dalam melaksanakan seleksi, pengajuan, penyaluran, penyelenggaraan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas layanan peningkatan mutu kelembagaan. Selain itu, petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan kegiatan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi pembina, penyelenggara, dan tutor pendidikan nonformal dan informal dalam keikutsertaannya pada kegiatan peningkatan mutu PKBM dan FK-PKBM. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak atas kontribusi dan perannya dalam penyusunan acuan teknis ini. Semoga acuan teknis ini dapat bermanfaat sesuai dengan maksud penyusunannya dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan harapan semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Maret 2013 ur Pembinaan Pendidikan Ma asy syar Direktur Masyarakat,

Ella l Yulaelawati, Yulae aela ae lawati, M.A., Ph.D. 5804091984022001 58 NIP 1958 195804091984022001


DAFTAR ISI

Hal viii

KATA SAMBUTAN ...............................................................................

iii

KATA PENGANTAR .............................................................................

vi

DAFTAR ISI ........................................................................................... viii BAB I PENDAHULUAN ................................................................... A. Latar Belakang .................................................................... B. Dasar Hukum ..................................................................... C. Tujuan Petunjuk Teknis .......................................................

1 1 2 3

BAB II KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI ... A. Pengertian ........................................................................... B. Sasaran ............................................................................... 1. Penerima Bantuan ........................................................ 2. Penerima Manfaat ......................................................... C. Tujuan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan ................. D. Hasil yang Diharapkan ....................................................... E. Deskripsi Kegiatan ..............................................................

4 4 4 4 5 5 6 6

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA .... A. Lembaga Penerima Bantuan ................................................ B. Persyaratan Kelembagaan .................................................... C. Tatakelola Pencairan Bantuan ............................................. D. Tata Cara Pengajuan Bantuan Bantuan ............................... E. Penyaluran Bantuan ............................................................ F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana ...............................

12 12 12 14 16 25 27


BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN ..................................... A. Pelaporan ............................................................................ B. Pemantauan ........................................................................ C. Catatan Khusus ..................................................................

29 29 30 31

BAB V PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN ................................. A. Pengawasan ......................................................................... B. Pemeriksaan ........................................................................

32 32 32

BAB VI PENUTUP ...............................................................................

33

LAMPIRAN– LAMPIRAN ....................................................................

33

Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama ........................................

35

Lampiran 2. Format Sampul Proposal ............................................

40

Lampiran 3. Format Rekomendasi Dinas Pendidikan ......................

41

Lampiran 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ......

42

Lampiran 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal ...................

44

Lampiran 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana ................

45

Lampiran 7. Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana ...

46

Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Kegiatan .........................

48

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana ..........

50

Lampiran 10 Format Buku Kas Umum .............................................

51

Lampiran 11 Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak .................

52

Lampiran 12 Format Spesifikasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan

53

Lampiran 13 Format Rekap Status Ketersediaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi ............................

55

Lampiran 14 Lampiran 14. Contoh Faktur Pembelian Barang .........

57


ix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penduduk tuna aksara usia 15–59 tahun tahun 2011 berjumlah 6.730.682 orang. Sebagian besar tinggal dari penduduk tersebut di daerah perdesaan. 1 Mereka adalah buruh tani dan petani kecil dengan lahan yang sempit, buruh, nelayan. Di kawasan perkotaan belum sepenuhnya terbebas dari penduduk penyandang tuna aksara. Mereka antara lain kelompok masyarakat miskin perkotaan yaitu, buruh berpenghasilan rendah atau penganggur. Penduduk tuna aksara di perkotaan tertinggal dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental pembaharuan dan pembangunan. Dampak ketunaksaraan tersebut adalah mereka memiliki kemampuan akses yang rendah terhadap informasi dan wawasan yang terbatas karena kemampuan keaksaraan yang kurang memadai.

x

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dan Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan (LIFE) UNESCO-UNLD, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal menyediakan layanan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar yang merupakan program pemberantasan buta aksara maupun keaksaraan usaha mandiri atau menu ragam keaksaraan lainnya yang merupakan program pemeliharan dan peningkatan kemampuan keaksaraan. Hal ini dilakukan karena terdapat kecenderungan para aksarawan baru atau



penduduk dewasa bekeaksaraan rendah lainnya kembali buta aksara apabila kemampuan keaksaraannya tidak dipergunakan secara fungsional dan berkelanjutan. Atas dasar itu, pada tahun 2013 Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyediakan berbagai layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, peningkatan budaya baca masyarakat, Pengarusutamaan Gender dan pendidikan perempuan, pendidikan keorangtuaan dan penataan kelembagaan pendidikan nonformal. 2

Kegiatan penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan dan hasil pendidikan keaksaraan. Kegiatan ini dapat diakses oleh para penyelenggara layanan pendidikan masyarakat yang memenuhi persyaratan. Agar para penyelenggara dapat memperoleh fasilitasi penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, disusunlah ”Petunjuk Teknis Pengajuan, Penyaluran, dan Pengelolaan Sarana Belajar Berbasis Teknologi Tahun 2013”.

B. Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Presiden No 47 tahun 2009, tentang Pembentukan dan Organisasi Kementrian Negara; 4. Peraturan Presiden Nomor: 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014, 5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,


7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga, 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 48 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Nasional 20102014,

C. Tujuan Petunjuk Teknis

3

Petujuk Teknis disusun untuk memberikan pemahaman dan pengaturan pada pihak yang terkait antara lain: 1. Lembaga dan mitra terkait, sebagai acuan dalam menyusun dan mengajukan proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi; 2. Panitia seleksi proposal, menjadi salah satu acuan dalam melaksanakan penilaian proposal;. 3. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai upaya meningkatkan tata kelola, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam mengelola bantuan;. 4. Dinas pendidikan, sebagai salah satu bahan sosialisasi, pedoman mendampingi, membina, serta melakukan pemantauan penyelenggaran pendidikan masyarakat.


BAB II KEGIATAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI

4

A. Pengertian 1. Sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi merupakan fasilitasi peningkatan mutu layanan pembelajaran keaksaraan, meliputi antara lain: (i) keaksaraan fungsional, (ii) keaksaraan kritis, (iii) keaksaraan media dan teknologi, (iv) keaksaraan perdamaian dan multikultural, (v) keaksaraan bencana, dan (vi) keaksaraan kewirausahaan. 2. Bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi informasi merupakan upaya memfasilitasi peningkatan penyelenggaraan berbagai ragam pembelajaran keaksaraan dengan memanfaatkan dan memperluas akses penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan keaksaraan.

B. Sasaran 1. Penerima Bantuan Lembaga yang dapat menngajukan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang sudah memiliki NILEM atau terakreditasi dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTDSKB) yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. PKBM dan UPTDSKB tersebut adalah penyelenggara pendidikan keaksaraan ditetapkan berdasarkan hasil kompetisi nasional. Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi diprioritaskan yang berada di provinsi dan/atau kabupaten/


kota memiliki tingkat tuna aksara lebih tinggi, dengan pertimbangan akan memberikan kontribusi berarti pada penurunan angka tuna aksara di Indonesia, namun tetap memperhatikan pemerataan sebaran secara nasional di seluruh wilayah koridor ekonomi. Perlu ditegaskan bahwa sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi yang diterima melalui lembaga yang ditetapkan adalah milik masyarakat, bukan milik atau untuk dimiliki lembaga penerima. Lembaga penerima sebatas mengelola dan memanfaatkan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, khususnya peserta didik keaksaraan. 5 2. Penerima Manfaat. Pada hakekatnya, penerima manfaat bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi adalah peserta didik pendidikan keaksaraan. Terutama mereka yang tinggal di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang memiliki jumlah penduduk tuna aksara lebih besar. Warga masyarakat diluar sasaran utama tetap dapat memperoleh manfaat tersedianya sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Mereka antara lain pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal, tutor pendidikan keaksaraan, dan/atau dan masyarakat umum, pengelola dan penyelenggara PKBM dan pamong SKB, tutor serta masyarakat luas lainnya. Secara umum, setiap warga masyarakat terutama yang tinggal di sekitar lokasi keberadaan lembaga penerima bantuan, dapat memperoleh manfaat tersedianya bantuan sarana belajar multikeaskaraan berbasis teknologi.

C. Tujuan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan 1. Memfasilitasi penyediaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi pada 30 lembaga; 2. Memfasilitasi tersedianya layanan pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi pada peserta didik pendidikan keaksaraan di 30 lembaga; 3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan hasil layanan pembelajaran multikeaksaraan pada 30 lembaga penyelenggara;


4. Membangun kesadaran masyarakat terhadap penting dan manfaat (1) berkeaksaraan media dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3) berkeaksaraan kritis, (4) berkeaksaraan perdamaian dan multicultural, (5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan. 5. Meningkatkan prosentase PKBM yang memiliki NILEM yang menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan;

D. Hasil yang Diharapkan 6

1. Tersedianya sarana belajar sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi pada 30 lembaga; 2. Peserta didik pendidikan keaksaraan memperoleh layanan pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi; 3. Meningkatnya kualitas layanan penyelenggaraan dan hasil pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi pada 30 lembaga; 4. Warga belajar memiliki kesadaran akan penting dan manfaat (1) berkeaksaraan media dan teknologi, (2) berkeaksaraan fungsional, (3) berkeaksaraan kritis, (4) berkeaksaraan perdamaian dan multicultural, (5) berkeaksaraan bencana, (6) berkeaksaraan kewirausahaan. 5. Prosentase PKBM bernilem penyelenggara layanan pendidikan keaksaraan mengalami peningkatan.

E. Deskripsi Kegiatan Ruang lingkup kegiatan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sekurang-kurangnya tiga hal yaitu (i) melaksanakan penyediaan/ mengadakan perangkat keras sarana belajar yang disulkan, (ii) pemanfaatan sarana belajar untuk layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan dengan pendekatan multikeaksaraan, (iii) penyediaan (membuat, mengembangkan, memproduksi, membeli) bahan belajar pendidikan keaksaraan berbasis elektronik. 1. Pengadaan Perangkat Sarana Belajar Lembaga, setelah menerima dana bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, segera melaksakan pengadaan sarana belajar dengan tahapan berikut.


a. Menyusun Rencana Rinci Pelaksanaan Pengadaan Pada tahap ini lembaga menyusun rencana pelaksanaan seluruh kegiatan yang diusulkan di dalam proposal yang sudah disetujui direktorat. Rencana kegiatan dilengkapi jadwal pelaksanaan dan struktur tahapan pelaksanaan. Diseyogyakan lembaga melengkapi rencana pelaksanaan kegiatan dengan menyusun pedoman atau disain pelaksanaan kegiatan secara keseluruh. Untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan, lembaga perlu mendidentifikasi jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan secara bersamaan, yaitu kegiatan yang tidak memiliki hubungan 7 ketergantungan (bersyarat). Lembaga dalam mnyusun jadwal pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan rentang waktu yang tersedia hingga berakhirnya kegiatan. Lembaga dilarang menundanunda pelaksanaan kegiatan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jawal pelaksanaan kegiatan yang sudah disusun, dikirimkan ke direktorat bersamaan dengan pengiriman bukti penerimaan dana yang sudah disahkan pimpinan lembaga. b. Melaksanakan Pengadaan Perangkat Sarana Belajar Pelaksanaan pengadakan perangkat sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknolog, mengikuti tahapan berikut: • mempelajari jenis dan sepesifikasi teknis barang yang akan dibeli (lihat proposal lembaga yang disetujui); • survei harga sekurang-kurangnya di tiga toko untuk memperoleh informasi tentang ketersediaan dan harga barang yang akan dibeli. Hasil survei dicatat sebagai bahan perbandingan harga pada jenis barang dan kualitasnya; • membandingkan harga barang sekurang-kurangnya di tiga toko penjual untuk memastikan harga terbaik (kualitas dan harga) barang yang akan dibeli; • melaksanakan pembelian sarana belajar sesuai jenis dan spefesifikasi teknis yang direncanakan; • melaksanakan tertib administrasi, waktu pelaksanaan, dan menyimpan dengan baik bukti-bukti pembelian (kuitansi, faktur pembelian, kelengkapan);


•

8

memastikan seluruh sarana belajar yang sudah dibeli dapat berfungsi sesuai dengan seharusnya (dilakukan sebelum menerima barang dari penjual ).

Khusus untuk UPTD-SKB, pelaksanaan pengadaan perangkat sarana belajar multikeaksaraan, mengikuti prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden (Pepres) nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya. Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pengadaan sarana belajar multikeaksaraan tidak boleh dibebankan kepada dana bantuan sarana belajar multikeaksaraan yang diterima UPTD-SKB. c. Spesifikasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan Spesifikasi teknis perangkat sarana belajar multikeaksaraan (komponen A) yang ditetapkan bersifat minimal. Lembaga diberikan kelonggaran untuk mengusulkan untuk mengadakan jenis barang dengan spesifikasi teknis yang lebih tinggi dari yang ditetapkan di dalam petunjuk teknis. Sebaliknya, lembaga tidak diizinkan mengadakan sarana belajar dengan jenis dan spesifikasi teknis yang lebih rendah dari yang ditetapkan dalam petunjuk teknis. Rincian lengkap sepesifikasi teknis minimal sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, terdapat dalam lampiran 12. d. Mengadministrasikan Hasil Pengadaan Perangkat Sarana Belajar • Melakukan pengujian (test) untuk memastikan setiap jenis perangkat sarana belajar yang dibeli dapat berfungsi dengan baik; • Melaksanakan pencatatan status keberadaan sekuruh sarana belajar dalam buku inventaris ketersediaan (mengacu format lampiran 13); • Membubuhi label (labelling) pada setiap perangkat sarana belajar yang sudah diadakan (dibeli). Label pada setiap sarana belajar dilakukan mencantumkan informasi tentang


•

(i) asal usul sarana belajar (barang); (ii) nama lembaga yang bertanggungjawab mengelola; (3) Lokasi kedudukan lembaga pengelola (kabupaten/kota); (iv) tahun anggaran diperolehnya sarana belajar. Label harus memiliki karaketeristik berikut, (i) tulisan pada label tertempel pada sisi luar fisik sarana belajar, (ii) terbaca jelas, (iii) memiliki kemampuan daya rekat tahan cukup lama, (iv) ukuran huruf proporsional, (vi) khusus untuk barang yang memiliki permukaan luar cukup lebar, label tulisan diharapkan dibuat dengan bahan dengan bahan cat 9 minyak yang baik. Berikut contoh tampilan label pada sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Tulisan dalam label sarana belajar sekurang-kurangnya seperti contoh berikut. “Bantuan Direktorat BINDIKMAS Tahun 2013” PKBM/UPTD-SKB ....., ß--( nama lembaga penerima) Kab/Kota.................. (nama kab/kota lokasi lembaga).

2. Pemanfaatan Sarana Belajar Multikeaksaraan Lembaga penerima wajib memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi untuk mendukung penyelenggaraan: a. Layanan Pendidikan Keaksaraan Penerima manfaat langsung sarana belajar mutlikeaksaraan salah satunya adalah peserta didik pendidikan keaksaraan. Oleh karena itu, pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi harus berkaitan langsung dengan layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan. Peserta didik pendidikan keaksaraan tersebut tidak harus kelompok pembelajaran baru, tetapi dapat berasal peserta didik pendidikan keaksaraan yang sedang dibelajarkan oleh lembaga, misalnya peserta didik: • • •

keaksaraan dasar, keaksaraan usaha mandiri, pendidikan keaksaraan berbasis cerita rakyat.


• keaksaraan berbasis seni budaya lokal, • aksara kewirausahaan Disamping peserta didik keaksaraan, pendidik dan tenaga kependidikan, tutor, pengelola dan penyelenggara layanan pendidikan nonformal, serta masyarakat umum di sekitar lembaga, merupakan sasaran penerima manfaat sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. 10

b. Layanan Pembelajaran Keaksaraan Media, Teknologi, dan Informasi Internet merupakan salah satu sumber belajar yang termanfaatkan (undesign). Di internet juga tersedia informasi melimpah, baik dalam jenis maupun jumlah. Fasilitasi sambungan dan langganan internet yang tersedia dalam bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi, bermanfaat untuk mendukung layanan pembelajaran keaksaraan, khususnya keaksaraan media, teknologi, dan informasi. Peserta didik keaksaraan dapat belajar untuk kerkeaksaraan media, teknologi, dan informasi melalukan internet. Bukan banya internet, media masa baik cetak maupun elektronik, menyediakan informasi berbagai hal yang bermanfaat bagi semua orang, termasuk peserat didik keaksaraan. Media masa tidak dirancang secara khsus untuk bahan belajar, tetapi dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu pemanfaatan media masa sebagai bahan belajar, memerlukan prasarat dari penggunanya. Kemampuan keaksaraan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi pengguna untuk dapat memanmfaatkan media masa sebagai sumber belajar. Lembaga penyelenggara layanan pendidikan keaksaraan berbasis teknologi, memili peran penting untuk membantu peserta didik keaksaraan dalam memanfaatkan media mas sebagai salah satu sumber belajar. Pemanfaatan internet dan media masa tidak terlepas dari teknologi, khususnya teknologi informasi. Bertolak dari hal


tersebut, dalam layanan pendidikan keaksaraan sangat penting pula peserat didik memiliki kemampuan keaksaraan media, teknologi, dan informasi. c. Sarana Kreatifitas Pengembangan Bahan Belajar Salah satu kegiatan yang dilaksanakan melalui fasilitasi bantuan sarana belajar yaitu penyediaan bahan belajar keaksaraan berbasis elektronik. Penyediaan bahan belajar tersebut salah satunya dilakukan dengan membuat sendiri dan//atau bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kemampuan teknis terkait. 11 Ketika lembaga membuat sendiri bahan belajar berbasis elektronik, lembaga sebaiknya memanfaatkan atau menggunakan sarana belajar yang sudah diterima. Kegiatan membuat sendiri bahan belajar tersebut berarti: 1) mengundang kreatifitas lembaga untuk mengembangkan/ membuat sarana belajar sendiri; 2) lembaga dapat merancang untuk membuat bahan belajar yang sesuai dengan kebutuhan lokal peserta didik; Bahan belajar pendidikan keaksaraan berbasis elektronik dapat dalam bentuk: 1) 2) 3) 4) 5)

berupa audio visual (video film), animasi grafis, film animasi, atau audio (rekaman suara), buku elektronik (e-book), dan sejenisnya.

Lembaga mungkin memerlukan tenaga tertentu yang sesuai untuk membuat bahan belajar berbasis elektronik. Tenaga perancang materi belajar, pemeran jika bentuknya video film, ahli animasi grafis, penulis naskah, storyline, skenario dan sebagainya. Lembaga perlu mempersiapkan dengan menyewa atau kerja sama rumah produksi yang tersedia.


BAB III PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYALURAN DANA

A. Lembaga Penerima Bantuan 12

Lembaga yang dapat mengajukan proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi adalah (i) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan (ii) Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD-SKB) Kabupaten/Kota.

B. Persyaratan Kelembagaan 1. Syarat Administrasi (Umum) a. Lembaga memiliki legalitas kelembagaan, dibuktikan dengan surat keputusan/akte pendirian lembaga yang dikeluarkan oleh pihak berwenang; b. Khusus untuk PKBM memiliki domisili yang pasti, dibuktikan dengan surat keterangan domisili yang masih berlaku yang diterbitkan kepala desa/kepala kelurahan; c. Lembaga harus memiliki kantor/sekretariat yang tetap dan alamat yang jelas dan dapat dijangkau oleh Pos; dibuktikan dengan bukti sah kepemilikan bangunan (sertifikat tanah dan/atau bangunan dan/atau, rekening listrik, dan/atau rekening PAM/ PDAM, bukti pemenuhan kewajiban pajak bumi dan bangunan (PBB), atau bukti sah lainnya), yang memiliki hubungan dengan penanggung jawab lembaga; d. Lembaga memiliki rekening bank atas nama lembaga dengan status aktif, dibuktikan dengan hasil cetak halaman transaksi pada seminggu terakhir;


e. Pimpinan/Ketua/penanggung jawab lembaga memiliki status kependudukan di kecamatan yang sama dengan alamat sekretariat lembaga, dibuktikan kartu tanda penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku; f. Lembaga memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. Nama lembaga yang tercantum di dalam NPWP haru senada/sama dengan nama lembaga yang tercantum di dalam buku rekening; g. Khusus untuk PKBM sudah memiliki (i) Nomor Induk Lembaga (NILEM) atau sudah terkareditasi (ii) surat/keterangan izin 13 operasional PKBM dan/atau izin penyelenggaraan program PAUDNI dengan status masih berlaku (aktif); h. Lembaga menyelenggarakan layanan pendidikan keaksaraan, sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, dibuktikan dengan photo copy STSB/SUKMA peserta didik keaksaraan yang pernah dibina atau perjanjian kerjasama penyelenggaraan pendidikan keaksaraan; i. Di lembaga sudah tersedia sumber daya listrik yang cukup untuk mendukung pengoeperasian sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi; j. Di area lembaga sudah tersedia jaringan telephone fixline atau mobile; k. Lembaga memperoleh/memiliki surat dukungan/rekomendasi yang diterbitkan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; l. Sudah memenuhi kewajiban pelaporan penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun sebelumnya (khusus lembaga yang pernah memperoleh bantuan dari Direktorrat Pembinaan Pendidikan Masyarakat tahun yang lalu); 2. Persyaratan Teknis Lembaga yang dapat mengajukan permohonan bantuan wajib memenuhi persyaratan teknis, yaitu: a. Bersedia menyelenggarakan layanan oembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi kepada peserta didik pendidikan keaksaraan (surat pernyataan kesanggupan);


14

b. Memiliki tutor pendidikan keaksaraan yang memadai untuk pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi, (dibuktikan dengan curriculum vitae masing-masing calon tutor); c. Sanggup menyediakan sendiri kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pembelajaran pendidikan keaksaraan (ruang/ tempat belajar, peralatan belajar, meja, kursi, bahan belajar, dan sejenisnya; (dibuktikan dengan daftar sarana dan prasarana yang sudah tersedia atau dimiliki), d. Sanggup menyediakan ruang khusus yang layak dan aman untuk penyimpanan dan pengoperasian sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi; e. Sanggup menyediakan tenaga teknis/operator yang memadai untuk mengoperasikan dan perawatan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi (dibuktikan dengan curriculum vitae); f. Sanggup memberikan jaminan untuk pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sarana belajar multikeaksaraan sebaik-baiknya sampai batas waktu yang tidak ditentukan.

C. Tatakelola Pencairan Bantuan Dalam kerangka proses penyaluran bantuan kepada lembaga penerima yang ditetapkan, melibatkan beberapa pihak dengan tugas, fungsi, serat peran masing-masing. 1. Tugas dan Fungsi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) a. Menetapkan petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, dan pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013; b. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi kepada sasaran yang ditetapkan mengenai ketersediaan bantuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013; c. Mengesahkan Surat Keputusan (SK) lembaga penerima bantuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013; d. Membuat laporan penyaluran bantuan tingkat satuan kerja;


2. Tugas dan Fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) a. Membantu KPA menyosialisasikan ketersediaan bantuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 sasaran yang ditetapkan; b. Melaksanakan penilaian dalam rangka seleksi lembaga calon penerima bantuan; c. Menetapan Surat Keputusan (SK) lembaga penerima bantuan; d. Melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga penerima 15 bantuan tahun 2013; e. Melakukan verifikasi terhadap lembaga calon penerima bantuan; f. Menyiapkan kelengkapan dokumen permintaan pencairan bantuan; g. Mengajukan SPP kepada Pejabat Pembuat SPM (PP-SPM) h. Melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan oleh lembaga; i. Membuat laporan penyaluran bantuan kepada KPA; 3. Peran dan kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi a. Menyosialisasikan tersedianya fasilitasi bantuan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota, calon lembaga penerima, pemangku kepentingan. b. Menerbitkan rekomendasi untuk lembaga yang mengajukan proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis elektronik 2013; 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. melakukan sosialisasi ketersediann bantuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 kepada lembaga dan/atau pihak yang berkepentingan b. menerbitkan rekomendasi untuk lembaga yang mengajukan proposal bantuan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013;


16

5. Tugas Lembaga Penerima Bantuan a. Mempelajari dengan cermat dan memahami petunjuk teknis dan perjanjian kerjasama tentang peneyelnggaraan kegiatan yang terkait; b. Melaksanakan, mengelola, menfaatkan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. c. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013, sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku; d. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013 sesuai ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis dan/atau di sepakati di dalam perjanjian kerjasama; 6. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM) a. Melakukan pengujian terhadap SPP dana bantuan sosial b. Menerbitkan SPM-LS c. Mengajukan SPM-LS ke KPPN Jakarta III 7. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III (KPPN Jakarta III) a. Menerima SPM-LS yang diajukan oleh PP-SPM dan mengujinya b. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) c. Menyalurkan dana bantuan ke rekening lembaga

KPPN III

Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab./Kota

TBM

Penyusunan Juknis Sosialisasi

Sosialisasi

Sosialisasi

Penyusunan Proposal

Pengajuan rekomendasi Pengajuan Proposal

17

Seleksi Adm. & Teknis

Verifikasi Lembaga

Penetapan Lembaga

Akad Kerjasama

Pengajuan Dana ke KPPN Tidak Dokumen lengkap?

D. Tata Cara Pengajuan Bantuan Bantuan

Menerbitkan SP2D

Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sudah menetapkan petunjuk teknis pengajuan, penyaluran, pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun anggaran 2013. Lembaga diminta mempelajari sebaik-baiknya petunjuk teknis tersebut, agar mereduksi peluang terjadinya kesalahan dalam penyusunan dan pengajuan proposal, pengelolaan dan pertanggungjawaban bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013. Berikut skema diagram pengajuan dan penyaluran bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013.

Penyaluran Dana


Dit. Bindikmas

Ya

Menerima Dana Pelaksanaan kegiatan Penyampaian laporan

Tembusan laporan

Tembusan laporan

Pelaporan kegiatan


Keterangan Diagram Alur Pengajuan dan Pengelolaan Bantuan. 1.

18

Lembaga menyusun proposal menggunakan format terlampir (lampiran-1) dan mengirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Proposal dilampiri: a. Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga dan cetak halaman transaksi buku, c. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama lembaga, d. Fotokopi; 1) Bukti legalitas kelembagaan dari pejabat yang berwenang, 2) Surat izin opersional penyelenggaraan (khusus PKBM) atau Penerimaan Proposal TBM Rintisan dilaksanakan mulai bulan Januari 2013 sampai dengan 31 Juli 2013. Proposal yang diterima setelah tanggal tersebut akan kami proses selama dana bantuan TBM pada anggaran tahun 2013 masih tersedia.

Proposal bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun 2013 dikirim secara langsung ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan surat rekomendasi (lampiran 2) 3. PPK Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat melaksanakan seleksi administrasi dan teknis terhadap proposal lembaga yang masuk 4. Terhadap proposal yang lolos dari penilaian administrasi maupun penilaian subtansi/ teknis dilakukan dapat dilakukan verifikasi lapangan oleh petugas yang ditunjuk dengan surat tugas Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Verifikasi dilakukan dengan maksud mengetahui eksistensi dan kelayakan lembaga. Dalam verifikasi lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah cheking dokumen asli, klarifikasi data, akurasi informasi, dan melihat fisik lembaga serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 5. PPK menetapkan lembaca penerima bantuan dengan surat keputusan yang disahkan oleh KPA Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, atau pejabat yang ditunjuk. 6. PPK melakukan perjanjian kerjasama dengan lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan sarana belajar multikaeaksaraan berbasis teknologi (lampiran 6) dengan lembaga penerima bantuan. 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat mengajukan permintaan pencairan dana ke KPPN sesuai mekanisme yang berlaku. 8. KPPN menerbitkan SP2D untuk melakukan pencairan dana, dan menyalurkannya kepada lembaga melalui rekening atas nama lembaga yang bersangkutan. 9. Setelah bantuan dana diterima, maka lembaga melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam proposal yang diajukan. Selama pelaksanaan kegiatan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dapat dan berwenang melakukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan oleh lembaga. 10. Lembaga wajib memenuhi kewajiban pelaporan sesuai ketentuan yang ditetapkan (lihat lampiran 5).


1. Sosialisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyrakat menyosialisasikan tersedianya bantuan melalui berbagai cara, antara lain: a. Pemberitahuan secara tertulis kepada dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota. Pelaksanaan strategi ini dapat berupa pengiriman surat dinas dan/atau juknis; b. melalui pertemuan-pertemuan dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota atau lembaga mitra; c. memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi, yaitu mengunggah petunjuk teknis melalui laman Direktorat 19 Pembinaan Pendidikan Masyarakat dengan alamat http://www. paudni.kemdikbud.go.id/dikmas 2. Pengajuan Proposal a. Lembaga yang memenuhi syarat dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, untuk memperoleh bantuan dengan mengirimkan proposal. b. Lembaga menyusun proposal dengan mengikuti ketentuan yang diatur dalam petunjuk teknis pengajuan, panyaluran, dan pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis elektronik tahun 2013; c. Pengiriman proposal oleh lembaga mengikuti ketentuan berikut 1) Satu eksemplar proposal asli dikirim ke direkturat dengan alamat Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat u.p Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud Gedung E Lantai 6 Komplek Kemendikbud Jl. Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270

Lembaga dapat mengirimkan terlebih dahulu salinan proposal dikirim, dalam bentuk file (soft copy) melalui surat elektronik (e-mail) ke alamat:


• [email protected] • [email protected] • [email protected] Pengiriman proposal melalui email tidak mengilangkan kewajiban mengirimkan proposal proposal asli (hard copy.)

20

2) alamat sebanyak yang sama masing-masing satu copy (eksemplar) kepada Dinas Pendidikan Provinsi, 3) Selanjutnya, masing-maisng satu (copy) eksemplar salinan dari proposal yang sama dikirimkan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, c.q. Kepala Bidang yang menangani Pendidikan Masyarakat; 4) Tanda terima penyerahan/pengiriman proposal tembusan/ copy kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/ Kota dilampirkan di dalam Proposal yang dikirimkan ke Direktorat). d. Direktorat menerima proposal Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi, selambat-lambatnya sebelum 31 Juli 2013; e. Batas waktu penerimaan proposal tersebut dalam butir 2.d. dapat diperpanjang apabila masih tersedia alokasi anggaran dan masih dalam masa anggaran tahun 2013, dan/atau sesuai ketentuan perubahan yang disetujui/ditetapkan Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 3. Seleksi/Penilaian Proposal a. Seleksi/Penilaian Administrasi 1) Proposal yang memenuhi ketentuan waktu pemasukan proposal diikutkan dalam seleksi administrasi; 2) Seleksi administrasi untuk memastikan terpenuhinya syarat administrasi yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; 3) Hasil seleksi administrasi ada dua kemungkinan, (i) lembaga dinyatakan lulus administrasi; (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus administrasi;


4) Proposal yang dinyatakan lulus seleksi administrasi diikutkan dalam tahap seleksi/penilaian substansi/teknis. 5) Objek dan instrumen seleksi administrasi mengacu ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis; 6) Pelaksana seleksi administrasi adalah Subdit Sarana dan Prasarana dan/atau tim yang diberi tugas khusus oleh pejabat yang berwenang; 7) Objek dan kriteria seleksi/penilaian administrasi No

Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai

(1)

(2)

Sesuai/ Tdk Sesuai/ Ada Tdk Ada (3)

(4)

1 2 3

Lembaga pengusul memenuhi ketentuan Photo copy surat keputusan/bukti pendirian lembaga Foto kopi Izin operasional PKBM//penyelenggaraan program PNFI/PAUDNI (khusus PKBM) 4 Asli surat keterangan domisili lembaga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan 5 Bukti kepemilikan/hak menggunakan bangunan sebagai sekretariat lembaga (sertifikat/ rekening listrik/PDAM/ PBB/dan lainnya yang relevan. 6 Fotokopi kartu tanda penduduk ketua/pimpinan/ penanggungjawab lembaga yang masih berlaku 7 Bukti berpengalaman 2 (dua) tahun atau lebih sudah menyelenggarakan pendidikan keaksaraan 8 Asli rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. 9 Daftar calon peserta didik pendidikan keaksaraan 10 Surat pernyataan yang mencakup kesanggupan: a. menyediakan prasarana pembelajaran multikeaksaraan (ruang belajar, ruang pengoperasian/penyimpanan sarana belajar multikeaksaraan) yang dibutuhkan; b. menyelenggarakan pembelajaran multikeaksaraan pada kelompok belajar pendidikan keaksaraan; c. memenuhi kelengkapan kebutuhan pengoperasian sarana belajar multikeaksaraan yang belum disediakan direktorat; d. bertanggungjawab penuh terhadap keutuhan, keamanan, dan perawatan, sarana belajar multikeaksaraan;


21

22

No

Objek Administrasi yang diseleksi/dinilai

(1)

(2)

Komponen/aspek teknis yang dinilai:

Sesuai/ Tdk Sesuai/ Ada Tdk Ada (3)

(4)

e. memanfaatkan sarana belajar semata-mata untuk pembelajaran pendidikan keaksaraan; f. Pernyataan sudah memenuhi kewajiban pelaporan atas kegiatan tahun sebelumnya (khusus lembaga yang tahun sebelumnya menerima bantuan dari Direktorat Bindikmas). 11 Memiliki rencana pembelajaran keaksaraan dengan pendekatan multikeaksaraan berbasis teknologi; 12 Bagan/daftar struktur kepengurusan lembaga 13 Mencantumkan NILEM (khusus Kelembagaan PKBM)

b. Seleksi/Penilaian Substansi/Teknis 1) Hanya proposal yang lulus seleksi administrasi yang diikutkan dalam seleksi/penilaian substansi/teknis; 2) Pelaksana seleksi/penilaian substansi/teknis, adalah panitia/ tim penilai yang diangkat/ditugaskan oleh pejabat yang berwenang; 3) Hasil seleksi/penilaian substansi/teknis ada tiga kemungkinan yaitu, proposal dinyatakan: a) lulus teknis, b) lulus teknis dengan perbaikan; c) tidak lulus seleksi/penilaian teknis; 4) Lembaga yang dinyatakan lulus seleksi teknis/substansi selanjutnya disusun dalam daftar rangking berdasarkan perolehan akhir skor nilai teknis/substansi. 5) Lembaga yang dinyatakan lulus dengan perbaikan, untuk dinyatakan lulus, wajib memperbaiki proposal sesuai saran/ rekomendasi revisi yang disampaikan tim penilai; 6) Tahapan selanjutnya proses seleksi proposal adalah verifikasi; 7) Hanya lembaga dengan proposal dinyatakan lulus teknis, yang diikutkan dalam tahapan verifikasi; 8) Pelaksanaan dan ketentuan verifikasi lembaga mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis.


No

Komponen/Aspek/Indikator Penilaian Proposal

A 1.

Kualifikasi lembaga Pengalaman lembaga menyelenggarakan program: g. pendidikan keaksaraan. h. pendidikan masyarakat lainnya Pengalaman pengurus/pengelola lembaga dalam menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan a. Ketua/penanggungjawab lembaga b. Sekretaris lembaga c. Pengurus lainnya (wakil ketua, bendahara, dsb) Kualifikasi tutor pendidikan keaksaraan (curriculum vitae): a. Tutor ke-1 b. Tutor ke-2 c. Tutor ke-3, dst. Pengalaman Ketua/penanggungjawab lembaga dalam pelatihan/ penataran teknis*) yang berkaitan dengan program: a. pendidikan keaksaraan

2.

3.

4.

5.

6.

B 1. 2.

b. pendidikan masyarakat lainnya Penghargaan yang pernah diterima lembaga: a. di bidang yang terkait langsung atau tidak langsung dengan pendidikan keaksaraan b. di bidang yang tidak secara langsung dengan program pendidikan masyarakat Kesiapan sarana & prasarana pembelajaran keaksaraan yang dimiliki lembaga a. ruang pembelajaran b. bahan pembelajaran c. perlengkapan pembelajaran keaksaraan yang sudah tersedia Kualifikasi Usulan (Proposal) Kegiatan Urgensi/alasan pentingnya lembaga mengajukan sarana belajar multikeaksaraan Rencana kerja pemanfaatan sarana pembelajaran multikeaksaraan a. tujuan pengajuan bantuan pembelajaran multikeaksaraan b. kesiapan lembaga untuk memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan c. dukungan (kontribusi) prasarana yang dapat disediakan lembaga untuk memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan d. rencana pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan


23

No

3

24

Komponen/Aspek/Indikator Penilaian Proposal e. keberadaan calon penerima manfaat sarana belajar multikeaksaraan f. ketersediaan dan kualifikasi calon tutor, tenaga pengelola sarana belajar, dan/atau nara sumber teknis lainnya g. kesiapan insfrastruktur pendukung yang disediakan lembaga untuk memanfaatkan/ operasionalisasi sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Bukti kelayakan tenaga teknis untuk menangani sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi

4. Verifikasi Lembaga Proposal yang dinyatakan lolos penilaian subtansi/teknis, selanjutnya dapat dilakukan verifikasi. Verifikasi dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian data, informasi, dokumen yang sudah disampaikan dalam proposal sesuai dengan fakta senyatanya di lembaga. Petugas melakukan verifikasi dengan salah satu atau beberapa cara sekaligus, yaitu visitasi/kunjungan langsung ke lokasi dan alamat lembaga, koresponden/surat menyurat, berkerjasama dengan dinas pendidikan dan/atau pihak terkait lainnya, serta cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Objek verifikasi lembaga meliputi namun tidak terbatas pada data/ informasi/bukti berkas tertulis yang sudah diserahkan bersama proposal. Hasil akhir verifikasi adalah (i) lembaga dinyatakan lulus verifikasi, (ii) lembaga dinyatakan tidak lulus verifikasi. Hanya lembaga yang dinyatakan lulus verifikasi yang dapat diusulkan untuk ditetapkan menjadi calon penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 5. Penetapan Penerima Bantuan Lembaga calon penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang. Lembaga calon penerima ditetapkan menjadi penerima setelah diusulkan oleh tim berdasarkan hasil rapat pleno tim penilai dan/atau rapat pimpinan direktorat serta mempertimbangkan hasil penilaian proposal dan verifikasi lapangan.


E. Penyaluran Bantuan 1. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat atau pejabat yang ditunjuk, menandatangani perjanjian kerjasama dengan lembaga yang ditetapkan sebagai penerima bantuan. 2. Penyerahan dan Penerimaan Sarana Belajar a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat menyerahkan kepada lembaga yang sudah ditetapkan dalam bentuk sejumlah 25 dana; b. Penyerahan dan penerimaan bantuan dilakukan setelah Pejabat Pembuat Komitmen terkait dan penanggung jawab lembaga penerima menandatangani perjanjian kerjasama. c. Mekanisme dan tata cara penyerahan dan/atau penerimaan bantuan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama. d. Lembaga penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan tidak dikenai biaya apapun untuk penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 3. Pengadaan Sarana Belajar Multikeaksaraan a. Lembaga yang ditetapkan, setelah menerima bantuan dana segera merencanakan dan melaksanakan pengadaan sarana belajar multikeaksaraan yang sudah disetujui oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat; b. Lembaga bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana belajar dalam hal ruang lingkup, jenis, kuantitas, kualitas, spesifikasi teknis, dan waktu yang ditetapkan; c. Pelaksanaan pengadaan sarana belajar tersebut dalam butir 3.b oleh lembaga nonpemerintah, perlu mengikuti ketentuan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor


26

54 Tahun 2010 berserta perubahannya; d. Lembaga, apabila diperlukan dapat meminta bantuan teknis dari dinas pendidikan kabupaten/kota setempat, atau instansi pemerintah lain yang kompeten dalam melaksanakan pengadaan sarana belajar; e. Lembaga tidak diperkenankan menggunakan sebagaian atau seluruh dana bantuan yang diterima untuk mengupah kepada pihak lain atas bantuan teknis pelaksanaan pengadaan sarana belajar; f. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berwenang memverifikasi proses pelaksanaan dan hasil pengadaan sarana belajar berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam butir 3.b dia atas. g. Lembaga wajib melakukan pencatatan dan pengadministrasian sarana belajar hasil pengadaan dengan tertib, rapi, dan akuntabel sesuai keadaan yang sebenarnya. 4. Pemanfaatan Bantuan Lembaga wajib memanfaatkan sarana belajar multikeaksaraan yang sudah diterima sesuai dengan peruntukan meliputi antara lain: a. pertama, mendukung penyediaan media dan bahan pembelajaran untuk penyelenggaraan pembelajaran pendidikan keaksaraan, khususnya keaksaraan fungsional, keaksaraan kritis, keaksaraan media dan teknologi, keaksaraan perdamaian dan multikultural, keaksaraan bencana dan keaksaraan yang relevan, dan sebagainya; b. kedua, mendukung penyelenggaraan pembelajaran pendidikan masyarakat lainnya, seperti penyelenggaraan taman bacaan masyarakat, dan/atau pendidikan pemberdayaan perempuan. c. apabila dikemudian hari diketahui bahwa lembaga terbukti melakukan penyimpangan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan tidak sesuai peruntukan semestinya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak meminta


pertanggungjawaban dan/atau mengusulkan/menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku/ditetapkan. 5. Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Lembaga wajib menyampaikan pertanggungjawaban tentang pengadaan dan atas pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan antara lain meliputi: d. pemanfaatan sarana belajar untuk pembelajaran keaksaraan; a. kemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan bagi penyelenggaraan 27 pembelajaran keaksaraan; b. kondisi fisik, yaitu kuantitas dan kualitas sarana belajar yang diperoleh, c. upaya-upaya inovatif yang sudah dan/atau direncanakan/ dilaksanakan untuk pemanfaatan lebih baik (maksimal) sarana belajar. d. melaporkan secara rutin pencatatan (inventarisasi) sarana belajar kepada direktorat dengan tembusan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat. Laporan pencatatan status inventaris tersebut dilaksanakan pada setiap akhir tahun anggaran berjalan setelah sarana belajar diterima.

F. Alokasi dan Rincian Penggunaan Dana Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat pada tahun anggaran 2013 memfasilitasi penyediaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan untuk 30 lembaga dengan jumlah keseluruhan sebanyak Rp 2.700.000.000,. Setiap lembaga yang ditetapkan akan menerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan senilai Rp 90.000.000,-. Dana tersebut diperuntukkan semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana belajar multikeaksaraan tersebut dalam huruf E angka 5 huruf a, meliputi (i) penyediaan perangkat keras (hardware); (ii) biaya operasional penyelenggaraan; (iii) penyediaan bahan belajar multikeaksaraan berbasis elektronik. Proporsi alokasi peruntukan bantuan sarana belajar multikeaksaraan sebagai berikut.


28

No A

Komponen Sarana Belajar Multikeaksaraan Pengadaan Perangkat Keras (Hardaware) meliputi:

Volume 1 set

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B 1. 2. 3. 4.

Komputer Personal (PC) Mesin pencetak (printer) kualitas setara Inkjet Penyediaan sambungan internet Perangkat alat pemindai (scanner) Televisi LCD (LCD TV) 32 inchi Projektor LCD (LCD Pojector) Layar Projektor LCD Kamera Digital Kamera Video Perangkat pemutar Video Digital Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) Almari penyimpan/pengaman sarana belajar Biaya Operasional Penyelenggaraan/Pengoperasian Jasa langganan daya listrik Jasa langganan sambungan internet Bahan pakai habis (tinta printer, kertas, dan sejenisnya). Honorarium operator sarana belajar (maksimum 2 orang). Penyediaan Bahan Belajar Multikeaksaraan Berbasis Elektronik (bukan buku) tentang subjek/tema: Keaksaraan media dan teknologi Keaksaraan kritis Keaksaraan fungsional Keaksaraan perdamaian dan multikultural Keaksaraan bencana Keaksaraan kewirausahaan

2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan

C. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1 paket

Alokasi (%) 65% (maksimal)

BAB IV

PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

15% (maksimal)

20% (minimal)


29

1. Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Lembaga wajib memberitahukan kepada Direktur Pendidikan Masyarakat bahwa dana sudah diterima di rekening lembaga yang ditetapkan. Surat pemberitahuan dilengkapi dengan bukti pendukung berupa photo copy hasil cetak buku rekening yang mencantumkan nominal bantuan yang diterima. Surat pemberitahuan dibuat mengikuti format yang ditetapkan pada lampiran 7, dan dikirim langsung kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Salinan surat pemberitahuan dapat dikirim melalui surat elektronik. 2. Laporan Hasil Penyelenggaraan Lembaga wajib menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, laporan tertulis tentang hasil penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengelolaan, dan pemanfaatan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi. Untuk mempercepat penerimaan, lembaga dapat mengirim laporan dalam bentuk soft copy melalui surat elektronik (email). Laporan lengkap tercetak (hard copy) tetap wajib dikirimkan menyusul laporan melalui email. Laporan hasil penyelenggaraan kegiatan diterima oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013. Sistematika penulisan laporan mengikuti ketentuan format pada lampiran 8.


B. Pemantauan

30

C. Catatan Khusus

1. Tujuan, Subjek, Objek, dan Strategi Pemantauan a. Pemantauan dilakukan dalam kerangka pembinaan, optimalisasi hasil, serta sebagai bagian dari perwujudan akuntabilitas kinerja lembaga dan publik. b. Subjek pemantauan adalah lembaga setelah menerima dan/atau memanfaatkan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. c. Objek pemantauan dapat meliputi, keadaan (kondisi) dan kelengkapan sarana belajar, kesesuaian kuantitas dan kualitas, pemanfaatan dan kemanfaatan sarana belajar, keberfungsian, dukungan insfrastruktur yang difasilitasi oleh lembaga penerima, dan lain-lainnya; d. Strategi pemantauan antara lain: (i) kunjungan lapangan; (ii) korespondensi atau laporan tertulis langsung kepada lembaga; (iii) permintaan informasi dan/atau laporan melalui dinas pendidikan setempat, media massa, pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan. 2. Pelaksana Pemantauan a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; b. Dinas pendidikan provinsi setelah berkoordinasi dan/atau bekerjasama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota; c. Dinas pendidikan kabupaten/kota setempat setelah berkoordinasi/ bekerjasama dengan Penilik Pendidikan Masyarakat setempat; d. Penilik terkait baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan pembinaan kepada lembaga dalam hal pemanfaatan, pengamanan, perawatan, pelaporan, serta optimalisasi kemanfaatan penerima bantuan sarana belajar multikeaksaraan.


1. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak memungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada lembaga yang mengajukan usulan bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 2. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat beserta seluruh pegawai/staf baik secara bersama (organisasi) maupun secara perorangan dilarang meminta dan/atau menerima pengembalian 31 dana dalam bentuk apapun dari lembaga atau pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga berkaitan dengan penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan; 3. Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung patut diduga terkait dengan proses dan/atau pengajuan/ seleksi/penyaluran/ penyerahan/ penerimaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan, tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan/menawarkan suap/imbalan/komisi/ hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan. 4. Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat berhak mendiskualifikasi usulan/proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan dari lembaga yang tidak memenuhi kewajiban menyerahkan laporan akhir pertanggungjawaban penyelenggaraan program pendidikan masyarakat tahun 2012 dan/atau tahun-tahun sebelumnya. 5. Lembaga pengusul bertanggungjawab atas biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengajuan proposal, seperti biaya administrasi/materai, pembuatan, penggandaan, dan/atau pengiriman proposal bantuan sarana belajar multikeaksaraan. 6. Seluruh proposal yang sudah diterima dan terinventarisasi dalam sistem seleksi calon lembaga penerima bantuan, menjadi milik Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan tidak dapat diminta kembali oleh lembaga dengan alasan apapun.


32

BAB V

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PENUTUP

A. Pengawasan Untuk menghindari adanya/terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga penerima batuan sosial, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan dan hasil-hasilnya yang sesuai dengan kebutuhan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Maka dari itu perlu adanya pengawasan yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan bantuan sosial sejak dari perencanaan/persiapan, saat pelaksanaan kegiatan, sampai dengan tindaklanjut pasca kegiatan.

B. Pemeriksaan Sebagaimana diketahui bahwa dana bantuan sosial bersumber dari APBN, yang sudah semestinya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Penggunaan dana bantuan perlu dilakukan pemeriksaan dengan maksud agar pemanfaatan dana bantuan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Pemeriksaan pengelolaan dana bantuan sosial dilakukan oleh instansi terkait, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.


L

ayanan pendidikan keaksaraan dengan memanfaatkan ketersediaan teknologi komunikasi dan informasi sudah menjadi kebutuhan. 33 Keuntungan yang diperoleh melalui pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi yaitu, pertama dapat mengoptimalkan proses dan hasil pembelajaran. Keuntungan kedua adalah memberikan nilai tambah kepada manajemen layanan kepada masyarakat, ketiga menjadi instrument perekat nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa, terlebih dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia yang sedemikian luas dan menyebar. Keunggulan teknologi komunikasi dan informasi mampu mengatasi ruang dan waktu yang ditimbulkan kondisi geografis Indonesia. Kemajuan teknologi dan informasi saat ini, sangat bermanfaat untuk mengubah peserta didik pendidikan keaksaraan menjadi melek aksara (literate), yang meliputi melek informasi, melek teknologi, serta melek teknologi komputer. Muara dari semua “kemelekan” tersebut adalah lahirnya warga masyarakat yang melek informasi. Dampak lanjutan dari masyarakat yang melek informasi, memudahkan mereka menerima pencerahan dalam hidup dan perubahan perilaku sebagai hasil belajar. Atas dasar hal tersebut, pembelajaran ragam keaksaraan sudah selayaknya didukung dengan memanfaatkan, menerapkan ketersediaan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Petunjuk teknis ini disusun untuk memberikan panduan kepada lembaga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan bantuan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun anggaran 2013. Selanjutnya, pembina kegiatan pendidikan masyarakat di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota serta penilik pendidikan masyarakat, diharapkan


terbantu oleh petunjuk ini dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaannya. Demikian halnya, penyusun berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan sarana belajar multikeaksaraan ini. Akhirnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sangat senang apabila para pengguna berkenan memberikan masukan membangun guna menyempurnakan petunjuk teknis yang jauh dari sempurna ini. Kami juga sangat senang melayani apabila para penguna memerlukan penjelasan dan/atau keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis yang saat 34 ini berada ditangan bapak/ibu. Koresponden tertulis kami layani melalui alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan Nasional, Kompleks Kantor Kemdiknas, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725501. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui website kami di alamat: • http://www.paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas

Lampiran–Lampiran Lampiran 1. Format Perjanjian Kerjasama PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : /B4/AKS/2012 ANTARA DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN ............... (diisi nama lembaga) ....................... TENTANG KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN BANTUAN SARANA BELAJAR MULTIKEAKSARAAN BERBASIS TEKNOLOGI TAHUN 2013 Pada hari ini .............., tanggal ......................, bulan ................ tahun dua ribu tigabelas, kami yang bertandatangan di bawah ini: 1. Nama : Ir. Triana Januari, DTS, M. Pd. NIP : 196201251993012001 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal PAUDNI. Alamat : Kompleks Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,



35

Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. 2. Nama : …………………………................................................. Jabatan : ...........……………..... .................................................... Alamat : …………………………................................................. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (......... tulis nama lembaga ……), selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. 36

Secara bersama-sama, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARAPIHAK, berdasarkan pertimbangan: 1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melakukan pembinaan pendidikan masyarakat. 2. bahwa PIHAK KEDUA sebagai lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat.. PARAPIHAK bersepakat bekerjasama untuk melaksanakan program pengembangan budaya baca melalui penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi dengan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal-pasal berikut: Pasal 1 Tujuan Kerjasama Perjanjian kerjasama ini bertujuan: 1. Memfasilitasi penyediaan sebagian dari kebutuhan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi pada 30 lembaga yang ditetapkan; 2. Memfasilitasi penyelengaraan layanan pembelajaran multikeaksaraan berbasis teknologi; 3. Meningkatkan kualitas proses dan hasil layanan pembelajaran pendidikan keaksaraan; 4. Meningkatkan daya jangkau (perluasan akses) layanan pendidikan keaksaraan; 5. Memfasilitasi lembaga untuk membuat sendiri atau mengembangkan bahan belajar keaksaraan berbasis elektronik yang memiliki konten lokal yang baik;


Pasal 2 Tugas dan Tanggung Jawab 1. Tugas dan tanggung jawab PIHAK PERTAMA: a. Memproses pencairan dana melalui KPPN Jakarta III sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama oleh PARA PIHAK; b. Memberikan bimbingan teknis terhadap penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan berbasis teknologi.; c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan 37 penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Menghentikan proses pencairan dana kepada PIHAK KEDUA, jika ditemukan hal-hal yang diduga berpotensi merugikan keuangan negara. 2. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA: a. Menyelenggarakan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi sesuai dengan proposal yang sudah disetujui; b. Meengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; c. Mengadministrasikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan secara transfaran akuntabel sesuai peraturan yang berlaku; d. Menjamin terselenggarakannya kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi dengan tepat waktu, sasaran, dan kualitas hasil yang sudah direncanakan; e. Menyamapaikan kepada PIHAK PERTAMA, laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan PIHAK PERTAMA;


Pasal 3 Jumlah, Sumber Anggaran, dan Penggunaan Dana 1. PIHAK PERTAMA memberikan kepada PIHAK KEDUA bantuan berupa dana sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluha juta rupiah) setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh PARA PIHAK; 2. Bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, semata-mata dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi yang sudah disepakati dalam pasal 4 ayat 2 perjanjian kerjasama ini. 38 3. Dana sejumlah tersebut dalam ayat 1 pasal ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Tahun 2013, Nomor: 023-05.1.666866/2013 tanggal 5 Desember 2013, dengan kode ……………....... 4. PIHAK PERTAMA menyalurkan dana melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III dengan cara transfer ke rekening PIHAK KEDUA berikut: Nomor Rekening : Nama Bank : Atas Nama : NPWP Lembaga : 5. PIHAK KEDUA bertanggujawab atas beban beaya materai dan pajak yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini. Pasal 4 Sanksi 1. PIHAK KEDUA menyatakan setuju bahwa apabila dikemudian hari diketahui ternyata menggunakan dana tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis, proposal, dan/atau perjanjian kerjasama ini, sanggup menyetorkan kembali dana yang sudah diterima ke Kas Negara.


2. Apabila PIHAK KEDUA terbukti tidak memenuhi kesanggupan mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, PIHAK PERTAMA berhak menempuh penyesaian melalui jalur hukum. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak PIHAK KEDUA bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA. 39 Pasal 7 Ketentuan Penutup 1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama. 2. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARAPIHAK, sampai dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan yang diperjanjikan.

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani oleh PARAPIHAK dalam rangkap lima, tiga diantaranya di atas materai enam ribu rupiah dan masing-masing rangkap memiliki kekuatan hukum yang sama. PARA PIHAK PIHAK PERTAMA

.................................. NIP .................................

PIHAK KEDUA

...............................


Lampiran 2: Format Sampul Proposal

Lampiran 3: Format Rekomendasi Dinas Pendidikan KOP DINAS DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ATAU KABUPATEN/KOTA ______________________________________________________

Proposal Kegiatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi 40

Diajukan Oleh Nama Lembaga : …………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

: : : : : : : : :

SURAT REKOMENDASI Nomor: ........................................... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................................................ Jabatan : ............................................................................ Alamat : ............................................................................ dengan ini menyatakan bahwa: Nama lembaga : ......................................................... Ketua Lembaga : ......................................................... Alamat lembaga : ......................................................... No. Telepon/Hp/Fax : ......................................................... Alamat email : ......................................................... adalah benar sebagai lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat dan dinilai layak mengajukan dana bantuan penyelenggaraan kegiatan tahun 2013 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan bagi yang berkepentingan. ..............,........................2013 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota*) ............. cap/tanda tangan

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013


..................................... NIP.................


41

Lampiran: 4. Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak KOP LEMBAGA SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Nomor: …………………….

42

Kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan dalam lembaga Alamat Lembaga Telepon/HP/Fax.

: …………..…………………………… : …………………….………………… : …………..…………………………… : …………..……………………………

Betindak untuk dan atas nama ………. (isi nama lembaga ybs) ……… menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami sanggup: 1. Menyelenggarakan kegiatan pengadaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sesuai proposal yang sudah disetujui, ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis, perjanjian kerjasama; 2. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku, dan tidak menyalahgunakan diluar peruntukan yang ditetapkan; 3. Membuat dan menyampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat: a. Surat pemberitahuan tentang penerimaan bantuan, selambatlamabatnya dua minggu setelah dana diterima di rekening kami (menggunakan format pada lampiran 6). b. Laporan pelaksanaan kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi tahun 2013, selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013. 4. Mengelola dan memanfaatkan sarana belajar multiekaksaraan berbasis teknologi sesuai peruntukan yang seharusnya;


5. Bertanggungjawab penuh atas keamanan, kelengkapan, perawatan, operasionalisasi seluruh sarana belajar multiekaksaraan berbasis teknologi yang kami terima; 6. Berkoordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan/atau kabupaten/ kota setempat, serta lembaga/instansi terkait dalam penyelenggaraan kegiatan secara berkesinambungan. 7. Menerima sanksi yang administrasi/hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku apabila dikemudian hari terbukti tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam petunjuk teknis terkait dan/atau perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Pernyataan ini kami buat dengan sebenanrnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. …………………………2013 Yang menyatakan, (nama lembaga) Materiai Rp 6000; Tanada tangan + stempel ....................................... ( nama terang + jabatan.)


43

Lampiran: 5. Format Sistematika Penyusunan Proposal PENGANTAR DAFTAR ISI

44

A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat 3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. PROFIL LEMBAGA 1. Identitas Lembaga (nama dan alamat lengkap, jelas, legalitas lembaga ) 2. Susunan Kepengurusan 3. Sarana dan Prasarana 4. Sumber Daya Manusia 5. Kegiatan yang telah dilakukan 6. Kemitraan 7. Prestasi yang dimiliki C. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

d) e) f) g) h)

Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

2. Pelaksanaan

• Rencana Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi 3. Pasca Pelaksanaan

• Pengelolaan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi • Pemanfaatan Bantuan Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran: 6. Format Rincian Rencana Penggunaan Dana Rencana Kegiatan dan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun 2013 No

Kegiatan

(1)

Volume

(2)

(3)

A

Perangkat Keras

1 set

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. B 1. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Komputer Personal (PC) Mesin pencetak (printer) Penyediaan sambungan internet Perangkat alat pemindai (scanner) Televisi LCD (LCD TV) 32 inchi Projektor LCD (LCD Pojector) Layar Projektor LCD (LCD Projector Screen) Kamera Digital (Digital Cammera) Kamera Video (Video Cammera) Perangkat pemutar Video Digital (DVD Player) Perangkat pencadang sumber daya listrik (UPS) Almari penyimpan/pengaman sarana belajar Operasional Penyelenggaraan Jasa langganan daya listrik Jasa langganan sambungan internet Bahan pakai habis Honorarium (maksimum 2 orang). Bahan belajar Multikeaksaraan Berbasis Elektronik Keaksaraan media dan teknologi Keaksaraan kritis Keaksaraan fungsional Keaksaraan perdamaian dan multikultural Keaksaraan bencana Keaksaraan kewirausahaan Jumlah keseluruhan (A+B+C)

2 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 2 unit 1 unit 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket ... tema ... tema ... tema ... tema ... tema ... tema

HarJumlah sat Harga (Rp) (Rp) (3x4) (4)

(5)

...... 45

.........

.........

.........

Terbilang: ( .........................................................................................................................)



Lampiran 7: Format Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana

KOP SURAT LEMBAGA ....................................................................................... LAPORAN PEMBERITAHUAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENYELENGGARAAN .................(TULIS NAMA KEGIATAN YBS)

........ TAHUN ANGGARAN 2013

46

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Telp/HP, ……… ./Hp.

………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ..................... Fax .......... .... e-mail, ………....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………(diisi nama lembaga saudara) …………. menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. kami sudah menerima dana bantuan Penyelenggaraan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi tahun anggaran 2013 sejumlah Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Dana tersebut kami terima melalui rekening lembaga: a. Nomor : .......................................................... b. Bank : .......................................................... c. Atas nama : .......................................................... d. Tanggal terima : .......................................................... 2. akan melaksanaan kegiatan pengadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi sesuai proposal yang sudah disetujui dan ketentuan perjanjian kerjasama yang sudah disepakati;

3. bersedia menyerahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat, laporan hasil kegiatan dan penggunaan dana secara tertulis setelah kegiatan selesai dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2013; 4. bersedia menerima sanksi dan/atau mengembalikan sebagian atau seluruh bantuan yang sudah diterima, apabila dikemudian hari ternyata terbukti menggunakkan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan; Pernyataan ini kami buat sesuai dengan keadaan sebenarnya. …………………, 2013 Yang Menyatakan ………………………*) Materai Rp 6000

(…………………........….)** (nama terang dan tanda tangan) *) nama lembaga **) Jabatan dalam lembaga •

Lampiran yang perlu disertakan, rencana pelaksanaan kegiatan setelah dana diterima (time table/schedule)

•

Asli bukti pencairan dikirim ke alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, c.q. Subdit Sarana dan Prasarana, dalam tiga hari setelah dana diterima.

•

Salinan laporan penerimaan dana dikirim dahulu melalui email (1) sarana.paudni@ kemdikbud.go.id atau (2) [email protected], atau (3) subdit. [email protected],



47

Lampiran 8. Format Sistematika Laporan Kegiatan a. Sampul Laporan Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi Tahun Anggaran 2013

3. Tujuan Kegiatan 4. Hasil yang akan dicapai/Indikator Keberhasilan B. RENCANA, KEGIATAN 1. Persiapan

a. b. c. d. e.

Oleh

48

2. Pelaksanaan

Nama Lembaga : ……………………………………………………… Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email*) • Telp/HP

: : : : : : : : :

.........(tulis nama kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2013

b. Sistematika Laporan PENGANTAR DAFTAR ISI A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang/Rasional 2. Sasaran Penerima Manfaat


Sasaran Lokus Rincian Anggaran Biaya Sarana dan Prasarana Jadwal

• Kegiatan Bantuan Sarana Belajar Multikeaksaraan Bebrasis Teknologi 3. Pengelolaan dan Pemanfaatan

• Kegiatan Pengelolaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Bebrasis Teknologi • Kegiatan Pemanfaatan Sarana Belajar Multikeaksaraan Bebrasis Teknologi C. D. E. F.

HASIL YANG DICAPAI MASALAH DAN TANTANGAN KESIMPULAN DAN SARAN PENUTUP

LAMPIRAN • Disain/rencana kerja pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan beerbasis teknologi. • Hasil-hasil kegiatan pemanfaatan sarana belajar multikeaksaraan • Dokumentasi visual kegiatan dan sarana belajar yang sudah dibeli. • Satu copy bahan belajar multikeaksaraan berbasis elektronik yang sudah dihasilkan/dikembangkan/dibuat oleh lembaga;


49

Lampiran 9. Format Rekapitulasi Rincian Penggunaan Dana

Lampiran 10. Format Buku Kas Umum

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA No

Dana Diterima

1

Rp ………… Tanggal ……

50

Pengeluaran

Jumlah (unit)

Jumlah Harga (Rp)

BUKU KAS UMUM Nomor Bukti/ Faktur*)

1. Pembelian Personal Computer ……..

……… ………

2.Penyediaan sambungan Internet

……..

……… ………

3.Pembelian …………………. …….

……… ………

Kegiatan Nama Lembaga Alamat Lengkap Tanggal Penerimaan Tahun Anggaran

: : : : : 51

4…..

NOMOR NOMOR TANGGAL URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO KODE BUKTI 1

2

3

4

5

6

7

5….. . . . dst. Jmlh Rp ………..

Jumlah

Rp ……………….

Catatan: *) Nomor bukti/faktur: • Yaitu nomor urut (dibuat sendiri oleh lembaga di sudut kanan atas faktur/ bukti pengeluaran) bukti pengeluaran yang disusun menurut urutan tanggal terjadinya pembelian (transaksi), dengan urutan tanggal yang lebih awal memperoleh nomor bukti pengeluaran/faktur yang lebih kecil (dulu). Bukti pengeluaran dapat berupa faktur pembelian atau kuitansi yang otentik dan dikeluarkan oleh took/perusahaan tempat membeli barang. (contoh lampiran 7) • Seluruh bukti pembelajaan/pembelian dilampirkan di akhir laporan akhir lembaga.


Mengetahui Ketua Lembaga

…………………………,2013 Dibuat Oleh: Bendahara Stempel Lembaga

..................... Nama Terang

.................... Nama Terang


Lampiran 11. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak

Lampiran 12. Format Spesifikasi Teknis Sarana Belajar Multikeaksaraan Spesifikasi Teknis Minimal Ssarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi tahun 2013.

BUKU PENERIMAAN/PENYETORAN PAJAK No

Tanggal

1

2

Nomor Bukti 3

Uraian 4

No

Jenis Pajak PPn

PPh 21

PPh 22

PPh 23

5

6

7

8

Jumlah

Ket

9

10

1

Komponen Sarana Belajar Komputer (PC)

......................... ,2013

Nama Terang

STEMPEL LEMBAGA

Dibuat Oleh: Bendahara Nama Terang

Catatan: • Belanja/pembelian barang  Rp 1.000.000, dikenakan pajak PPn 10%, dan PPh22 1,5%. • Belanja Honorarium (berpapaun nilainya) dikenakan pajak PPh21 sebesar ..........% sesuai status kepegawaian yang bersangkutan. • Belanja sewa barang/jasa dikenakan pajak PPn sebesar 10% dan PPh23 sebesar 2%. • Nilai pajak yang harus dibayarkan, sebaiknya dikonsultasikan kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.


• Prosesor : speed clock, minimal 3,3 Ghz • Memory : 4 Gb (minimal) • Hardisk : 500 Gb (minimal) • Video Card : setara 512 Mb (minimal) • Optical Disk : DVD-RW • Diveice : Srandar Qwerty Keybord • Divice : Optical Mouse • Monitor : Flat LCD 19 inchi • Onbord Network LAN Card • Wireless Adapter Card (no onboard) • Standar onbord Audio Divice • Internal Modem on Board • Sistem operasi (OS) : original/OPEN SOURCE semua dalam keadaan baru, bergaransi resmi minimal 1 tahun. 1 paket Optional: fixline/mobil

2

Sambungan internet

3

Alat pencetak berwarna ut (Colour Printer) Alat pemindai 1 unit (scanner) Kamera Digital 1 unit (Digicam)

4 5

Spesifikasi Teknis

personal 2 unit

52

Mengetahui Ketua Lembaga

Volume

Tipe Inkjet Tipe flatbad • • • • • •

Type: Compact digital camera, 12 Mfix (minimal) LCD: Minimal 3 inchi Digital Zoom min, 4x Record media card min. SD SDHC, MMC Poratble Batray adapter charger Baru dan berranasi resmi minimal 1 tahun


53

6

7

Televisi LCD (LCD- 1 unit TV)

DVD Player:

1 unit

54

8

Projektor LCD (LCD 1 unit Projector)

9

Layar Projektor LCD 1 unit (LCD Projector Screen)

10 Kamera Video (Video 1 unit Camera)

11 Uninterupted Power 2 unit Suply (UPS) 12 Almari penyimpanan 1 unit perangkat elektronik (lecuali LCD screen dan PC)

• Screen type & size: LCD/LED 32 inchi, • Resolusi: 1366x 768; • Terminal input/output: USB, 3 HDMI, component audio in; composite/video in VGA/ PC in, audio out. • Contras rasio: setara 1: 20.000 sec (minimal) • Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun. • Playback: DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG, • Disk Support: CD-R/-RW/DVD-R/R DL/RW/DVD+R/+R DL/+RW. • Terminal in/out: 1 HDMI, 1 Video out, 1 DVD component, 1 coaxial, 1 optical, USB port. • Baru dan bergaramsi resmi minimal 1 tahun • ANSI LUMMEN: minimal: 3.200. • Terminal port: standar VGA input + ouput • Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun • Ukuran : 180 x 200 cm; • warna dasar putih; • bertiang penyangga mandiri; • baru dan bergaransi minimal 1 tahun • Type: Compact digital camera (comcoder/ handycam) • LCD screen size and type: : Minimal 3 inchi, touch schreen, • Digital Zoom min, 60x • Type Media simpan: Memory stick pro duo/Pro Duo (High speed) SD/SDHC/SDXC memory card • Image sensor: 1/8 CCD (minimal) • Baru dan bergaransi resmi minimal 1 tahun • kapasitas kurang minimal 700 KV; • daya simpan batray skitar 20 menit; • output voltase 220 volt • Kedap debu (silica) • bahan : kayu keras, tebal 2,5 cm, (bukan berbahan pastisi), atau berbahan besi/plat • Rancangan: Kuat/kokoh, berpengaman kuat • baru, bergaransi.


Lampiran 13.Format Rekap Status Ketersediaan Sarana Belajar Multikeaksaraan Berbasis Teknologi

No

Jenis/ Nama, Merk, spesifikasi teknis,

(1)

(2)

1

Volume Tahun (unit/ buah) Perolehan (3)

(4)

Nilai/ harga Perolehan

Keadaan (baru/ baik)

(5)

(6)

Komputer personal (PC): ………….. Spesifikasi teknis: (jelaskan secara rinci/detail spesifikasi teknis masing-masing barang di kolom ini -………. - ……… - ……….. dst. ……

2

Set sambungan internet -…….; -............

3

Alat pencetak berwarna (Colour Printer); -…….; - …….

4

Alat pemindai (scanner); -…….; - ……. -............

5

Dan seterusnya hingga semua sarana belajar/barang yang diperoleh tahun yang berangkutan (2012) dicantumkan/dilaporkan


55

Petunjuk pengisian rekap pelaporan status sarana belajar multikeaksaraan berbasis teknologi (format 5).

56

1. Nomor urut, cukup jelas 2. Volume, diisi jumlah untuk jenis/nama sarana belajar yang berangkutan yang diadakan/terima lembaga 3. Tahun perolehan, diisi tahun pembelian (diperoleh) berdasarkan tahun dierimanya dana/bantuan dari Direktorat; 4. Nilai/harga peroleh: diisi dengan harga pembelian yang sudah dilakukan lembaga sesuai dengan bukti riil/faktur pembelian yang otentik. 5. Keadaan: diisi keadaan barang saat dibeli dan dilaporkan (baru/ baik).

Lampiran 14. Contoh Faktur Pembelian Barang No.Bukt…............... FAKTUR PENJUALAN Toko Nomor Alamat Tanggal Telp/Fak Nama Pembeli No

Kode Item/ Barang

: ……………………………………… : ………………………………........... :…………………………………..…. : ……………………………........….. :…………………………......………. :………............................................... Nama Barang

Jumlah & Satuan (unit/ buah)

Harga Satuan (Rp)

Jumlah Harga (Rp)

Sub Jumlah harga (Rp)

…………….

Diskon/potongan(%)

…………….

Jumlah harga setelah diskon (Rp) PPn (10%) dari harga setelah diskon Jumlah harga dibayarkan (Rp)

…………… …………… …..……….

Keterangan: Kasir

Penjual

Penerima/Pembeli

……………. ____________ Keterangan:

………………

…………………..

Nomor Bukti Pengeluaran biasanya tercantum di sudut kanan atar faktur/ bukti pembelian.



57

CATATAN:

58


Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap

Recommend Documents