Keynote Address
Disampaikan pada: Forest Tenure, Governance & Enterprise Experiences and Opportunities for Asia in a Changing Context Lombok, 11-15 July 2011
Definisi menurut FAO: Forest tenure detemines who can use what resources, for how long and under what conditions. Forest tenure is abroad concept that includes owneship, tenancy and other arrangements for the use of forest. Forest tenure is the combination of legally or cusomarily defined forest ownership rights and arrangements for the management and use of the forest resources.
Fakta masyarakat yg tinggal di dalam kawasan hutan tesebar di 2.805 desa, di sekitar kawasan hutan tersebar di 16.605 desa. Umumnya tergolong miskin.
Issue 1) konflik land tenure yg disebabkan oleh batas kawasan yg belum disepakati bersama baik oleh pemerintah maupun masyarakat; 2) perencanaan pembangunan kehutanan belum mengakomodir keberadaan masyarakat yg telah ada di dalam kawasan hutan.
Data FAO (Global Assessment 2010): 80 % hutan dunia masih merupakan hutan publik meskipun ada kecenderungan peningkatan dalam kepemilikan dan pengelolaan hutan oleh masyarakat.
JUMLAH DESA DI DALAM DAN SEKITAR KAWASAN HUTAN NASIONAL (BPS, 2009)
No
Lokasi
1.
Di dalam kawasan hutan
2.
Di sekitar/tepi kawasan hutan
Jumlah (desa) 2.805 16.605
10 PROVINSI DENGAN JUMLAH DESA DALAM KAWASAN HUTAN TERBANYAK
Provinsi Papua Papua Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Jawa Tengah Sumatera Utara Aceh Jawa Timur Kalimantan Barat Sumatera Selatan Jumlah
Desa Dalam Desa Di Tepi Kawasan Kawasan Hutan Hutan 721 1.253 226 492 208 677 194 567 188 1.581 165 1.073 146 1.245 132 1.508 119 524 102 461 2.201 9.381
Forest Function
Area (Ha)
Hutan Konservasi
23.523.472
Hutan Lindung
31.595.082
Hutan Produksi
36.736.370
Hutan Produksi Terbatas
22.343.819
Hutan Produki Yang Dapat Dikonversi
22.744.932
Pengelolaan hutan lestari di Indonesia mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu: UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi SDAH&E. UU dijabarkan lebih lanjut dlm Peraturan Pemerintah: PP No 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan PP No 6 tahun 2007 jo PP. No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.
PP No 6 tahun 2007 jo PP. No 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan, Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan ...... mengatur adanya pemberdayaan masyarakat melalui skema: Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan kemitraan, juga Hutan Tanaman Rakyat (HTR). HD, HKm, HTR merupakan peluang bagi masyarakat untuk memperoleh hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan.
.
Pelaksanaannya diatur dalam Permenhut: P.37/Menhut-II/2007 tentang HKm P.5/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara permohonan izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa
Fokus kebijakan prioritas lainnya adalah pemantapan kawasan hutan melalui pembentukan KPH dan organisasi pengelolaan di tingkat tapak ditujukan agar pengelolaan hutan dapat lebih efisien dan lestari, optimalisasi akses masyarakat terhadap sumber daya hutan dan sebagai resolusi konflik land tenure
ARAHAN/RENCANA Kawasan Konservasi Kawasan Hutan Alam dan Lahan Gambut (Karbon Stock) Kawasan untuk Rehabilitasi Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Besar *) Kawasan Pengusahaan Hutan Skala Kecil **) Kawasan untuk Non Kehutanan (Pelepasan) Jumlah
FUNGSI KAWASAN (HEKTAR) HP HL
HK
TETAP
TERBATAS
KONVERSI
20.292.635
-
-
-
-
-
23.077.611
2.267.439
634.732
2.678.180
3.230.837
6.395.679
3.577.280
2.610.847
1.167.084
-
-
28.308.254
17.755.104
9.634.340
-
2.121.792
2.583.396
1.343.136
1.604.473
-
-
-
-
7.660.854
23.523.472
31.595.082
36.736.370
*) IUPHHK-HA/HT/RE **) HTR, HKm dan Hutan Desa
22.343.819 22.744.932
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Pembaharuan sistem. Pemantapan dan Optimalisasi Kawasan Hutan. Peningkatan produk hasil hutan. Penguatan Pemanfaatan SDA untuk tujuan Perlindungan dan Pelestarian Alam. Percepatan rehabilitasi kawasan hutan. Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif. Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. Penguatan desentralisasi dalam pengelolaan hutan. Peningkatan Koordinasi lintas sektor/kementerian. Pengembangan SDM Kehutanan. Peningkatan Peran Sektor Kehutanan Indonesia di tingkat regional dan global.
Kebijakan Umum Kehutanan Indonesia Kebijakan
Percepatan rehabilitasi kawasan hutan
Strategi
Milestone 2011-2015
2016-2020
2021-2025 2026-2030
Diversifikasi pola rehabilitasi kawasan hutan
√
√
√
√
Pemberian insentif kepada para pihak yang mmpunyai inisiatif melakukan rehabilitasi/menarik investasi di bidang rehabilitasi
√
√
√
√
Mempermudah dan mempercepat proses perizinan para pihak yang mengajukan pola peningkatan stock karbon (Carbon enhancement) dalam skema REDD+
√
√
√
√
Mempermudah masyarakat untuk mengakses pusat bibit yang berkualitas (bersertifikat) dan dalam jumlah yang memadai
√
√
√
√
Kebijakan Umum Kehutanan Indonesia Kebijakan
Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan
Strategi
Milestone 2011-2015
2016-2020
2021-2025 2026-2030
Pengembangan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat (HTR, HKm, Hutan Desa)
√
√
√
√
Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berskala besar (cth: 10% dari areal harus dikelola bersama masyarakat)
√
√
√
√
Perbaikan mekanisme pengakuan hutan adat
√
√
Pembinaan dan pengembangan hutan rakyat
√
√
√
√
Kolaborasi pengadaan bahan baku dan peningkatan kemitraan dengan masyarakat
√
√
√
√
Pembinaan/pendampingan pengusaha besar terhadap masyarakat petani hutan
√
√
√
√
