PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA ANGKUTAN KOTA DI PALU ARIF / D 101 10 263 ABSTRAK Angkutan merupakan sarana untuk memindahkan barang atau orang dari suatu tempat ke tempat lain yang dikehendaki, atau mengirim barang dari tempat asal ke tempat tujuan. Angkutan terdiri dari angkutan orang dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil penumpang, maupun tak bermotor dan angkutan barang. Dilihat dari kepemilikannya angkutan dibedakan menjadi angkutan pribadi dan Angkutan kota. Angkutan kota sebagai sarana angkutan untuk masyarakat kecil dan menengah dapat melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam masyarakat. Pengguna Angkutan kota ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan lainlain. Rumusan masalah yang dibahas adalah : Pertama Bagaimana perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan kota di kota palu ? Kedua Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang jika terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengangkut. Tujuan Penulisan ini dilakukan oleh penulis agar dapat menyajikan data yang akurat sehingga dapat memberi manfaat dan mampu menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut : Pertama Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penumpang Angkutan kota. Kedua Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penumpang akibat kesalahan dari pengangkut. Adapun Pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan kajian yuridis normatif dan yuridis empiris. Kesimpulan yang dapat disajikan dalam penelitian ini adalah :Pertama Perlindungan hukum terhadap pengguna Jasa Angkutan Kota (Angkot) di Kota Palu sangat diperlukan dalam menjamin keselamatan penumpang itu sendiri sehingga tercipta perasaan aman dan tentram dalam menggunakan jasa Angkutan kota yang ada di Kota Palu. Kedua Menurut Peraturan Daerah Kota Palu mengenai lalulintas dan angkutan jalan diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 4 kali jumlah retribusi terutang. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur tentang Ketentuan Pidana yang dapat menyebabkan Angkutan Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kenyamanan penumpang dapat dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kata Kunci : Angkutan Kota, Konsumen, Perlindungan Hukum I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Angkutan
kota
keberlanjutan memerlukan memiliki
peranan penting dalam pembangunan perekonomian,
untuk
Angkutan
kota
penanganan
serius.
Angkutan merupakan elemen penting dalam perekonomian karena berkaitan
menuju 1
dengan distribusi barang, jasa, dan
Tujuan yang dicapai dalam
tenaga kerja, serta merupakan inti dari
pengembangan ekonomi ada beberapa,
pergerakan ekonomi di kota, berbagai
seperti halnya untuk meningkatkan
bentuk moda Angkutan kota dengan
pendapatan
nasional,
bidang-bidang
karakteristik dan tingkat pelayanan
usaha
dari
daerah-daerah,
yang
mewarnai
meningkatkan jenis dan jumlah barang
perkembangan sistem Angkutan kota
jadi serta jasa yang dapat dihasilkan
kota
para
diberikan
yang
seharusnya
berorientasi
konsumen,
industri
kepada kenyamanan dan keamanan
pemerintah.
sehingga
mengembangkan diri sehingga dapat
dapat
bersaing
dengan
angkutan pribadi. Angkutan
Industri
dan
nasional
menghasilkan devisa serta men-supply merupakan
sarana
pasaran dalam negeri dan yang terakhir
untuk memindahkan barang atau orang
untuk menciptakan dan meningkatkan
dari suatu tempat ke tempat lain yang
kesempatan kerja bagi masyarakat.
dikehendaki, atau mengirim barang
Masyarakat
yang
melakukan
dari tempat asal ke tempat tujuan.
kegiatan dengan tujuan yang berbeda-
Angkutan terdiri dari angkutan orang
beda membutuhkan sarana penunjang
dengan kendaraan bermotor seperti
pergerakan berupa angkutan pribadi
sepeda
penumpang,
(mobil, motor) maupun Angkutan kota.
maupun tak bermotor dan angkutan
Kebutuhan akan angkutan penumpang
barang. Dilihat dari kepemilikannya
tergantung
fungsi
angkutan dibedakan menjadi angkutan
seseorang
(personal
pribadi dan Angkutan kota. Angkutan
Seseorang
dapat
kota sebagai sarana angkutan untuk
perjalanan untuk kebutuhan pribadi
masyarakat kecil dan menengah dapat
atau untuk keperluan usaha.
motor,
melaksanakan
mobil
kegiatannya
sesuai
bagi
kegunaan
place
utility).
mengadakan
Angkutan kota harus memiliki
dengan tugas dan fungsinya dalam
alat
masyarakat. Pengguna Angkutan kota
mencakup berbagai unsur (subsistem)
ini bervariasi, mulai dari buruh, ibu
sebagai berikut :
rumah tangga, mahasiswa, pelajar, dan
pendukung
yang
didalamnya
1. Ruang untuk gerak (jalan).
lain-lain.
2
2. Tempat
awal
atau
akhir
pergerakan (terminal). 3. Yang
yang
masih
tergantung dengan Angkutan kota ini
bergerak
(alat
tidak di imbangi dengan penyediaan
angkut/kendaraan dalam bentuk
Angkutan
apapun)
terutama ditinjau dari kapasitas angkut
4. Pengelolaan
yang
sehingga
kota
yang
akibatnya
memadai,
hampir
semua
mengorganisasikan ketiga unsur
Angkutan kota yang tersedia terisi
tersebut
penuh dan sesak oleh penumpang. Hal
Unsur tidak
Masyarakat
masing-masing
dapat
hadir
sendiri-sendiri,
dan
yang
ini menyebabkan para penumpang
beroperasi
dalam memakai jasa Angkutan kota
semuanya
terintegrasi
secara
seandainya
ada
harus
serempak salah
satu
terkadang
kurang
nyaman
karena
dan
kondisi Angkutan kota yang penuh dan
saja
sesak oleh penumpang.
komponen yang tidak hadir, maka alat
Dari permasalahan diatas dapat
pendukung proses perpindahan (sistem
dikatakan bahwa transportasi saat ini
transportasi) tidak dapat bekerja dan
sangat dibutuhkan oleh masyarakat
berfungsi. 1
sehingga
Era modern seperti sekarang ini
peningkatan
perlu
mendapatkan
kualitas
pelayanan
masyarakat sangat tergantung dengan
transportasi. Peningkatan kualitas disini
Angkutan
dari sisi sarana Angkutan kota sendiri
kota
kebutuhan sebagian
bagi
pemenuhan
mobilitasnya, besar
menganggap
masyarakat penting
karena
seperti halnya penambahan jumlah
masih
armada Angkutan kota sehingga para
keberadaan
penumpang
dalam
memakai
jasa
Angkutan kota karena sebagai alternatif
Angkutan kota bisa merasa nyaman
masyarakat
dan
yang
tidak
memiliki
kendaraan pribadi atau juga para pedagang dalam membawa barang dagangannya.
aman
dalam
menggunakan
Angkutan kota tersebut. Peningkatan
kualitas
sarana
Angkutan kota penting dilakukan selain untuk membuat penumpang nyaman dan aman juga demi meningkatkan
1
Fidel Miro. Perencanaan Transportasi . Erlangga. Jakarta. 2005. hlm : 30.
minat masyarakat untuk memakai jasa
3
Angkutan kota. Selain itu perlindungan
Pembahasan
pembangunan
hukum bagi semua pihak yang terkait
aspek hukum transportasi tidak terlepas
dengan sistem transportasi terutama
dari efektivitas hukum pengangkutan
penumpang transportasi sangat penting
itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia
mengingat pentingnya peran lalu-lintas
diatur dalam Kitab Undang Undang
dan angkutan jalan bagi kehidupan
Hukum Perdata pada Buku Ketiga
orang banyak serta sangat penting bagi
tentang perikatan, dan Kitab Undang
seluruh masyarakat.
Undang Hukum Dagang pada Buku II
Pembangunan
dan
titel
ke
V
tentang
pengangkutan
pengembangan prasarana dan sarana
barang. Dalam hal ini pemerintah telah
pengangkutan
perlu
mengeluarkan peraturan di bidang
dikembangkan
bagi
ditata
dan
kepentingan
transportasi
darat
yaitu
dengan
masyarakat umum sebagai penumpang
dikeluarkannya Undang Undang No.
transportasi
mendapatkan
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
prioritas dan pelayanan yang baik dari
Angkutan Jalan sebagai Pengganti
pemerintah
Undang Undang No. 14 Tahun 1992.
perlu
maupun
penyedia
jasa
transportasi dan juga perlindungan hukum
atas
hak-hak
Banyaknya
pengemudi
masyarakat
angkutan melakukan tindakan yang
sebagai konsumen transportasi juga
dinilai dapat menimbulkan kerugian
harus mendapatkan kepastian hukum.
bagi penumpang, baik itu kerugian
Penyelenggaraan lalu lintas dan
yang
secara
nyata
dialami
angkutan jalan juga perlu dilakukan
penumpang
secara berkesinambungan dan terus
Kerugian yang secara inmateriil seperti
ditingkatkan agar lebih luas jangkauan
kekecewaan
dan pelayanannya kepada masyarakat
yang dirasakan oleh penumpang akibat
dan
memperhatikan
tindakan pengemudi yang mengemudi
dan
secara tidak wajar dalam arti saat
harus
tetap
kepentingan
umum
ketertiban
(kerugian
oleh
dan
materiil).
ketidaknyamanan
masyarakat untuk mewujudkan sistem
menjalani
transportasi
dipengaruhi oleh keadaan sakit, lelah,
masyarakat kebutuhannya.
yang guna
di
inginkan memenuhi
meminum
tugasnya
sesuatu
mempengaruhi
pengemudi
yang
dapat
kemampuannya
4
mengemudikan kendaraan secara ugal-
pengangkutan atas perintah pengusaha
ugalan
angkutan atau pengangkut.
sehingga
menyebabkan
terjadinya kecelakaan dan penumpang yang menjadi korban. Tindakan
Pengemudi dalam menjalankan tugasnya mempunyai tanggung jawab
lainnya
adalah
untuk
dapat
melaksanakan
pengemudi melakukan penarikan tarif
kewajibannya
yang tidak sesuai dengan tarif resmi,
penumpang sampai pada tempat tujuan
atau tindakan lain seperti menurunkan
yang telah disepakati dengan selamat,
penumpang di sembarang tempat yang
artinya
dikehendaki tanpa suatu alasan yang
tersebut dari satu tempat ke tempat
jelas, sehingga tujuan pengangkutan
tujuan
yang
hambatan
dan
penumpang menjadi tidak terlaksana
keadaan
sehat,
dan juga adanya perilaku pengangkut
bahaya, luka, sakit maupun meninggal
yang mengangkut penumpang melebihi
dunia sehingga tujuan pengangkutan
kapasitas maksimum kendaraan.
dapat terlaksana dengan lancar dan
sebenarnya
diinginkan
oleh
Undang Undang No. 22 Tahun 2009
tentang
Lalu
dalam
dapat
mengangkut
proses
pemindahan
berlangsung
tanpa
penumpang
dalam
tidak
mengalami
sesuai dengan nilai guna masyarakat.
Dan
Dari
Angkutan Jalan di berlakukan agar
disimpulkan
dapat
Angkutan kota terhadap penumpang
membantu
Lintas
yaitu
mewujudkan
uraian
sangat
diatas,
bahwa
minim
dapat
pelayanan
kepastian hukum bagi pihak-pihak
masih
sehingga
yang terkait dengan penyelenggaraan
penumpang merasa dirugikan oleh ulah
jasa angkutan, baik itu pengusaha
Angkutan kota yang tidak bertanggung
angkutan, pekerja (sopir/pengemudi)
jawab.
serta penumpang. Kegiatan operasional
Berdasarkan hal yang telah
untuk penyelenggaraan pengangkutan
diuraikan di atas, maka penulis tertarik
dilakukan oleh pengemudi atau sopir
untuk mempelajari, memahami, dan
angkutan
meneliti
dimana
pengemudi
secara
lebih
mendalam
merupakan pihak yang mengikatkan
mengenai bentuk perlindungan hukum
diri
bagi penumpang Angkutan kota, dan
untuk
menjalankan
kegiatan
juga kerugian yang dialami oleh ulah
5
Angkutan kota yang tidak bertanggung
pembinaan tersebut Pemerintah pusat
jawab sehingga menimbulkan kerugian
dapat menyerahkan sebagian urusannya
bagi penumpang. Selanjutnya penulis
kepada Pemerintah Provinsi dan atau
menyusunnya dalam suatu penulisan
Pemerintah Kabupaten/Kota. UU ini
hukum yang berjudul : “Perlindungan
juga mengatur bahwa penyelenggaraan
Hukum
Lalu Lintas dan Angkutan kota dalam
Terhadap
Penumpang
Angkutan Kota di Palu”.
kegiatan pelayanan
B. Rumusan Masalah
masyarakat dilakukan oleh Pemerintah
Permasalahan yang diteliti agar
langsung
pada
dan pemerintah daerah yang meliputi
menjadi lebih jelas dan penulisan
penyusunan
penelitian hukum mencapai tujuan
pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas
yang diinginkan maka perlu disusun
dan Angkutan kota serta penetapan
rumusan
tingkat
masalah
yang
telah
di
rencana
pelayanan
program
jalan
identifikasi, maka dapat dirumuskan
diinginkan
permasalahan
pengelolaan kebutuhan lalu lintas.
penelitian
sebagai
berikut :
dengan
yang
Pengaturan
1. Bagaimana
lintas
dan
Angkutan kota ini, selain memiliki
penumpang
tujuan untuk menciptakan Lalu Lintas
Angkutan kota di Kota Palu ? 2. Bagaimana upaya hukum yang dilakukan
penumpang
lalu
perlindungan
hukum terhadap
dapat
melakukan
oleh
jika
terjadi
dan Angkutan kota yang
aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain,
juga
mempunyai tujuan untuk mendorong
kerugian yang diakibatkan oleh
perekonomian
kesalahan pengangkut ?
kesejahteraan rakyat, persatuan dan kesatuan
daerah,
bangsa,
mewujudkan
serta
mampu
II. PEMBAHASAN
menjunjung tinggi martabat bangsa.
A. Perlindungan Hukum Terhadap
Aspek keamanan juga
Penumpang Jasa Angkutan kota Dengan
yang
ditekankan
dalam
otonomi
pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan
daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun
kota. Selain itu, di dalam aturan lalu
2004
lintas dan Angkutan kota ini perlu juga
maka
semangat
perhatian
mendapatkan
dalam
pelaksanaan
6
ditekankan terwujudnya etika berlalu
kota, yaitu adanya terminal liar seperti
lintas dan budaya bangsa (just culture)
yang ada beberapa pinggiran jalan Kota
melalui upaya pembinaan, pemberian
Palu dan masih banyak lagi tempat
bimbingan, dan pendidikan berlalu
yang dijadikan terminal bayangan. Dan
lintas sejak usia dini serta dilaksanakan
masih adanya angkutan kota yang tidak
melalui
mentaati aturan yang ada, serta para
program
yang
berkesinambungan. Dalam usaha
di
pengguna jalan yang tidak mentaati
rangka
bidang
memajukan
Angkutan
kota,
aturan, dan adanya pasar di pinggir jalan
yang
dapat
mengganggu
pengaturan lalu lintas dan angkutan
berlangsungnya berlalu lintas (seperti
jalan
di
ini,
perlu
didukung
oleh
Jl.
Dewi
Sartika
Kelurahan
pengaturan secara terperinci ketentuan
Birobuli), pasar Masomba yang selalu
teknis
macet akan berlalu lintas. 2
operasional
persyaratan
mengenai
badan usaha
angkutan
Jalan agar mampu tumbuh berkembang, Kemudian,
sehat,
Untuk penyelenggaraan
mewujudkan lalu
lintas
dan
dan
kompetitif.
angkutan jalan yang memadai perlu
untuk
menjamin
didukung oleh sumber pembiayaan
terwujudnya
penyelenggaraan
Lalu
yang
Lintas
Angkutan
yang
terhadap orang pribadi atau badan yang
memenuhi standar keselamatan dan
menggunakan dan / atau menikmati
keamanan, perlu pula didukung oleh
pelayanan di bidang lalu lintas dan
pengaturan persyaratan teknis dan uji
angkutan
berkala kendaraan
bermotor. Setiap
Undang-undang No. 28 Tahun 2009
jenis
bermotor
yang
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
berpotensi menyebabkan Kecelakaan
Daerah ditentukan bahwa penempatan
Lalu
beban kepada rakyat, seperti pajak dan
dan
kendaraan
Lintas
pencemaran
dan
kota
menimbulkan
lingkungan
pembebanannya
jalan.
Sesuai
dikenakan
penjelasan
wajib
pungutan lain yang bersifat memaksa
dilakukan uji berkala. Serta adanya
diatur dengan Undang-undang. Dengan
beberapa masalah yang ada di Kota
demikian, pemungutan Pajak Daerah
Palu salah satunya masih kurang efektif
2
di bidang lalu lintas dan Angkutan
Pemerintah Kota Palu, 2012.Tata Tertib Berlalulintas dalam Kota.Seminar sehari di Hotel Parama Su di Jl. Hangtua Kota Palu.
7
dan Retribusi Daerah harus didasarkan
Penyusunan Peraturan DPRD tentang
pada peraturan daerah, yaitu peraturan
Tata Tertib DPRD. Penting pula untuk
perundang-undangan
diperhatikan Undang-undang
yang
dibentuk
oleh DPRD provinsi dan/atau daerah
Tahun
kabupaten/kota
Retribusi sebagai pengganti Undang-
dengan
persetujuan
bersama Kepala Daerah.
2009
undang
Perda sebagai jenis Peraturan
tentang
No.28
No.18
sebagaimana
Pajak
Tahun
dan
1997
telah diubah terakhir
perundang-undangan nasional memiliki
dengan Undang-undang No.34 Tahun
landasan konstitusional dan landasan
2004,
yuridis dengan diaturnya kedudukan
Perda tentang Pajak dan Retribusi.
dalam
rangka
pengendalian
Perda dalam UUD 1945 Pasal 18 ayat
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945
(6), Undang-undang No.10 Tahun 2004
menyatakan bahwa pemerintah daerah
tentang
Peraturan
berhak menetapkan peraturan daerah
Perundang-undangan, Undang-undang
dan peraturan-peraturan lain untuk
No.32
tentang
melaksanakan otonomi daerah dan
termasuk
tugas pembantuan. Dalam kaitan ini
Pembentukan
Tahun
Pemerintahan
2004 Daerah
perundang-undangan tentang daerah
maka
sistem
hukum
otonomi khusus dan daerah istimewa
memberikan
sebagai lex specialis dari Undang-
kepada daerah untuk menetapkan Perda
undang No.32 Tahun 2004. 3 Selain itu
dan peraturan daerah lainnya, dan
terkait dengan pelaksanaan wewenang
Perda diharapkan dapat mendukung
dan tugas DPRD dalam membentuk
secara
Perda adalah Undang-undang No. 27
Pemerintah di daerah.
kewenangan
sinergis
nasional atributif
program-program
Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD,
Perda sebagaimana Peraturan
dan DPRD dan Peraturan Pemerintah
perundang-undangan lainnya memiliki
No.16 Tahun 2010 tentang Pedoman
fungsi untuk mewujudkan kepastian
3
Muhammad Sapta Murti. Harmonisasi peraturan perundang-undangan Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundangundangan, Makalah, disampaikan dalam Roundtable Discussion yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundangundangan Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta.
hukum certainty).
(rechtszekerheid, Untuk
legal
berfungsinya
kepastian hukum Peraturan perundangundangan harus
memenuhi syarat-
syarat tertentu antara lain konsisten
8
dalam
perumusan
dalam
karena kesalahan Penumpang (Pasal
Peraturan perundang-undangan yang
191 dan Pasal 192 ayat (1) Undang
sama
Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
harus
sistematik
dimana
terpelihara
antara
hubungan
kaidah-kaidahnya,
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan).
kebakuan susunan dan bahasa, dan
Penumpang Angkutan kota agar
adanya hubungan harmonisasi antara
lebih selektif dalam menggunakan jasa
berbagai
Angkutan kota karena penumpang
peraturan
perundang-
undangan.
harus memilih Angkutan kota yang
Pengharmonisasian
Peraturan
benar-benar memikirkan hak-hak dari
perundang-undangan memiliki urgensi
pada para penumpang Angkutan kota
dalam kaitan dengan asas peraturan
itu sendiri agar mengurangi resiko
perundang-undangan yang lebih rendah
kerugian yang di dapat dari penumpang
tidak
Angkutan kota dalam menggunakan
boleh
bertentangan
dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi,
sehingga
hal
jasa Angkutan kota.
yang
Perlindungan
hukum
bagi
mendasar dalam penyusunan rancangan
penumpang adalah suatu masalah yang
peraturan daerah adalah kesesuaian dan
besar dengan persaingan global yang
kesinkronannya
terus
dengan
Peraturan
perundang-undangan lainnya. Perusahaan
berkembang
sehingga
perlindungan hukum sangat dibutuhkan
Angkutan
kota
dalam persaingan global.
4
Undang
bertanggung jawab atas kerugian yang
Undang No. 22 Tahun 2009 tentang
diakibatkan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada
orang
oleh
yang
segala
perbuatan dalam
Pasal 192 ayat (1) menjelaskan bahwa
kegiatan penyelenggaraan angkutan.
perusahaan Angkutan kota bertanggung
Selain itu Perusahaan Angkutan kota
jawab atas kerugian yang diderita oleh
bertanggung jawab atas kerugian yang
penumpang yang meninggal dunia atau
diderita
yang
luka akibat penyelenggaraan angkutan,
meninggal dunia atau luka akibat
kecuali disebabkan oleh suatu kejadian
oleh
penyelenggaraan
dipekerjakan
Penumpang
angkutan,
kecuali
disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau
4
Barkatullah, Perlindungan Hukum di mata penumpang. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2010, hlm :23.
9
yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau karena kesalahan penumpang.
Pada prinsip-prinsip tanggung jawab ada salah satu disebutkan bahwa
Dilihat dari aspek perlindungan
adanya
prinsip
“tanggung
jawab
hukum bagi konsumen jasa angkutan,
mutlak” dimana prinsip tersebut di
keadaan demikian sangat tidak ideal
jelaskan pada Pasal 24 Undang-Undang
dan dalam praktek merugikan bagi
Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan bahwa
konsumen, karena pada tiap kecelakaan
pengangkut dapat membebaskan diri
alat
penah
dari tanggung jawab apabila ia dapat
dipermasalahkannya
membuktikan bahwa kerugian bukan
angkutan
darat
terdengar
tidak
tanggung jawab pengusaha kendaraan
timbul karena kesalahannya.
Angkutan kota.5
Dalam Undang-undang Nomor
Perlindungan
hukum
bagi
8
Tahun
1999
dikatakan
bahwa
penumpang Angkutan kota di darat
:Perlindungan konsumenadalah segala
telah di atur dalam Undang-Undang
upaya yang menjamin adanya kepastian
No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
hukum untuk memberi perlindungan
dan Angkutan Jalan. Peraturan tersebut
kepada konsumen. Konsumen adalah
yang
untuk
setiap orang pemakai barang dan/atau
melindungi kepentingan penumpang
jasa yang tersedia dalam masyarakat,
jika hak nya ada yang dilanggar oleh
baik bagi kepentingan diri sendiri,
penyedia jasa Angkutan kota. Seperti
keluarga, orang lain maupun makhluk
pada pasal 234 ayat (1) Undang-
hidup
Undang Lalu Lintas dan Angkutan
diperdagangkan. Pelaku usahaadalah
Jalan
besar
setiap orang perseorangan atau badan
menjelaskan bahwa pihak penyedia
usaha, baik yang berbentuk badan
jasa Angkutan kota wajib bertanggung
hukum maupun bukan badan hukum
jawab atas kerugian yang dialami oleh
yang didirikan dan berkedudukan atau
penumpang
melakukan kegiatan dalam wilayah
menjadi
yang
pedoman
secara
garis
yang diakibatkan oleh
kelalaian pengemudi.
lain
dan
tidak
untuk
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama
5
E. Suherman. Aneka Masalah Hukum kedirgantaraan. Mandar Maju. Bandung. 2000. hlm : 21.
melalui perjanjian menyelenggarakan
10
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
yang
Dalam Pasal 62 UU Nomor 8 tahun
1999
tentang
perlindungan
Beberapa
ketentuan
hukum
memiliki
keterkaitan
dengan
pembentukan Peraturan Daerah Kota Palu di bidang Lalu Lintas dan
konsumen, pihak pemilik angkutan
Angkutan Jalan, yaitu sebagai berikut :
kota berkewajiban : Pelaku usaha yang
a. Asas dan Tujuan
melanggar
sebagaimana
Retribusi di bidang lalu lintas
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal
dan angkutan jalan dipungut retribusi
10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17
atas pelayanan di bidang lalu lintas dan
ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf
angkutan
e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
dengan pidana penjara paling lama 5
Lintas dan Angkutan Jalan mengatur
(lima) tahun atau pidana denda paling
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
banyak
Jalan
Rp
ketentuan
2.000.000.000,00
(dua
milyar rupiah). (2) Pelaku usaha yang melanggar
ketentuan
jalan.
Undang-undang
diselenggarakan
dengan
memperhatikan :
sebagaimana
i. Asas transparan ;
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12,
ii. Asas akuntabel ;
Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16,
iii. Asas berkelanjutan ;
dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf
iv. Asas partisipatif ;
f dipidana penjara paling lama 2 (dua)
v. Asas bermanfaat;
tahun atau pidana denda paling banyak
vi. Asas efisien dan efektif ;
Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
vii. Asas seimbang ;
rupiah). (3) Terhadap pelanggaran yang
viii. Asas terpadu ; dan
mengakibatkan luka berat, sakit berat,
ix. Asas mandiri.
cacat tetap atau kematian diberlakukan
UU Undang-undang Nomor 38
ketentuan pidana yang berlaku. 6
tahun 2004 tentang jalan mengatakan
B. Upaya
Penyelenggaraan
Hukum
terhadap
berdasarkan
Kerugian yang disebabkan oleh
pada asas kemanfaatan, keamanan dan
Angkutan kota
keselamatan, keserasian, keselarasan dan
6
jalan
Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen., 1999. Jakarta.
keseimbangan,
transparansi
dan
keadilan, akuntabilitas,
11
keberdayagunaan
dan
dipidana dengan pidana penjara
keberhasilgunaan, serta kebersamaan
paling lama 1 (satu) tahun atau
dan kemitraan.
denda
b. Ketentuan Pidana
24.000.000,00 (dua puluh empat
Menurut Peraturan Daerah Kota Palu mengenai lalulintas dan angkutan
paling
banyak
Rp.
juta rupiah). (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana
jalan diancam pidana kurungan paling
dimaksud
pada
lama 6 bulan atau denda paling banyak
mengakibatkan
ayat
(1)
orang
lain
7
meninggal dunia, pelaku dipidana
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009
dengan pidana penjara paling lama
tentang Lalu Lintas dan Angkutan
5 (lima) tahun atau denda paling
Jalan mengatur tentang :
banyak
4 kali jumlah retribusi terutang.
Rp.
120.000.000,00
Ketentuan Pidana Pasal 273 :
(seratus dua puluh juta rupiah).
(1) Setiap penyelenggara Jalan yang
(4) Penyelenggara Jalan yang tidak
tidak dengan segera dan patut
memberi tanda atau rambu pada
memperbaiki Jalan yang rusak
Jalan
yang mengakibatkan Kecelakaan
diperbaiki sebagaimana dimaksud
Lalu Lintas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana
dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga
dengan pidana penjara paling lama
menimbulkan korban luka ringan
6 (enam) bulan atau denda paling
dan/atau
banyak Rp.
kerusakan
Kendaraan
dan/atau barang dipidana dengan
yang
rusak
dan
belum
1.500.000,00 (satu
juta lima ratus ribu rupiah).
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak
III. PENUTUP
Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta
A. Kesimpulan
rupiah).
1. Perlindungan
(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1)
mengakibatkan luka berat, pelaku
hukum
pengguna
Jasa
(Angkot)
di Kota
diperlukan
terhadap
Angkutan
dalam
Palu
Kota sangat
menjamin
keselamatan penumpang itu sendiri 7
Pemerintah Kota Palu. Peraturan Daerah Kota Mengenai Lalulintas dalam Kota, 2012 Palu.
sehingga tercipta perasaan aman dan
12
tentram dalam menggunakan jasa
denda paling banyak 4 kali jumlah
Angkutan kota yang ada di Kota
retribusi terutang. Undang-undang
Palu.
yang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
dibuatnya
Lintas dan Angkutan Jalan mengatur
di bidang
tentang
Faktor-faktor
menyebabkan
perlu
peraturan daerah Kota
Ketentuan Pidana
yang
lalu lintas dan angkutan jalan dilihat
dapat menyebabkan Angkutan Kota
dari faktor internal dikarenakan
yang
adanya
terhadap kenyamanan penumpang
kekurangan
terhadap
melakukan
pendapatan daerah dalam bidang
dapat
lalu lintas dan angkutan jalan.
peraturan yang berlaku.
Sedangkan
faktor
ekternal
dihukum
pelanggaran
sesuai
dengan
B. Saran
kekurangan sarana dan prasarana
Diharapkan Pemerintah Kota Palu lebih
dalam berlalu lintas seperti rambu
memperhatikan Kenyamanan Pengguna
lalu lintas, zebra cross, dan kurang
Jasa Angkutan kota (Angkot) di bidang
adanya kesadaran masyarakat dalam
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
pembayaran
kendaraan
sarat dengan persoalan teknis, maka
bermotor dan kedisiplinan yang
langkah selanjutnya setelah penerbitan
kurang dalam berlalu lintas.
Perda ini adalah segera menerbitkan
pajak
2. Menurut Peraturan Daerah Kota Palu
mengenai
angkutan
jalan
lalulintas diancam
dan pidana
Pedoman Pelaksanaan Jasa Angkutan kota di bidang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan.
kurungan paling lama 6 bulan atau
13
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Abbas Salim. Manajemen Transportasi. PT Raja Grafindo. Jakarta. 1993. Achmad Ichsan. Hukum Dagang. Pradnya Paramita. Jakarta. 1981. Abdul Halim Barkatullah. Hak-hak Konsumen. Nusa Media. Bandung. 2010. Burhan Ashofa. Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. 2010. Suherman. Aneka masalah Hukum Kedirgantaraan. Mandar maju. Bandung. Fidel Miro. Perencanaan Transportasi. Erlangga. Jakarta. 2005. Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdayakarya. Bandung. 2002. -------------------------------.Metodologi
Penelitian
Kulitatif.
Remaja
Rossdayakarya. Bandung. 2007. Ofyar Z. Tamin. Perencanaan dan Pemodelan Transportasi. Bandung.ITB. 2000. Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia. Jakarta. 1982. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. 2002 -------------------------------.Penelitian Hukum Normatif. Universitas Indonesia. Jakarta. 2011. B. Peraturan Perundang-Undangan 1. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 470 ayat 1. 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan. 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Konsumen. 4. Perlindungan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.
14
BIODATA Nama
: ARIF
TTL
: Palu 11 januari 1992
Alamat
: Jln.Suprapto :Lr.Nangka No.2 Palu
No. HP
: 082346976517
Email
:
[email protected]
Nama Orang Tua a. Ayah
: Drs.Dantje Talago
b. Ibu
: Fieke Rawung
15
