PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEREDARAN SOFTWARE BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA
ISRAL / D 101 08 341
ABSTRAK Indonesia telah memiliki undang-undang dibidang HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah UU No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Undang-undang tersebut yang memungkinkan diterapkan pada pelanggaran pembajakan perangkat lunak komputer. berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan maka dapat di rumuskan permasalahannya yaitu bagaimana penegakan hukum yang di lakukan oleh polda sulawesi tengah terhadap peredaran software bajakan dan hambatan yang di hadapi kepolisian dalam menanggulangi peredaran software bajakan di kota palu. Tujuan karya ilmia ini adalah untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah terhadap peredaraan software bajakan yang melanggar UU No. 19 Tahun 2002 dan hambatan-hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam menanggulangi peredaraan software bajakan di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan pada karya ilmia ini adalah melakukan penelitian di wilayah hukum Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dengan cara melakukan penggumpulan data melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Software Bajakan dan Penangulanggan.
ratifikasi. Salah satunya adalah UU No.
I. PENDAHULUAN
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
A. Latar Belakang Masalah Sudah
tahun
Tidak terhitung pula upaya untuk
perubahan Undang-undang di bidang
mensosialisasikan undang-undang Haki
Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki)
yang baru. Secara subtantif pengertian
telah kita lalui. Saat ini Indonesia telah
Haki dapat
memiliki
“Hak atas Kekayaan yang timbul atau
dibidang
dua
semua Haki
diamanatkan
belas
undang-undang
sebagaimana oleh
dideskripsikan sebagai
yang
perjanjian
Internasional yang telah Indonesia
1
lahir karena kemampuan intelektual 1
manusia” .
menyimpang
peraturan
perundang-
undangan di bidang Haki sehingga
Masalah
penegakan
hukum
kejahatan
ekonomi
adalah
setiap
dibidang Haki adalah suatu hal yang
perbuatan yang melanggar peraturan
selalu dipertanyakan banyak pihak
perundang-undangan
terutama para investor asing. Berbagai
perekonomian dan bidang keuangan
pelatihan baik dalam maupun di luar
serta
negeri diselenggarakan, seminar dan
Perundang-undangan di bidang Haki
pelatihan untuk semakin mendidik
tersebut
setiap komponen penegakan hukum di
Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002
Indonesia untuk dapat lebih memahami
(UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak
persoalan Haki yang tidak mudah ini,
Cipta). Undang-undang tersebut, yang
namun
memungkinkan untuk diterapkan pada
tetap
saja
semua
masih
mempunyai
dalam
sanksi
meliputi
bidang
pidana.
Undang-undang
dirasakan tidak cukup dan kembali
pelanggaran
aparat penegak hukum dipertanyakan
perangkat lunak komputer, selain tentu
profesionalitasnya untuk menegakkan
ketentuan KUHP sebagai induk hukum
hukum di bidang Haki ini. Terutama
pidana. Undang-undang Haki tidak
penegakan
terhadap
selalu sesuai dengan ketentuan hukum
penggunaan program komputer bajakan
Haki. Dalam hal ini, terdapat perilaku
yang semakin marak di indonesia.
menyimpang sebagai pelanggaran di
hukum
Tindak ekonomi berbagai Penentuan
dapat
pidana
di
ditemukan
peraturan tindak
pembajakan
bidang
bidang Haki2 karena KUHP tidak tepat
dalam
mengantisipasi
perundangan. pidana
sebagai
yakni
dengan
kejahatan
teknologi,
hubungannya
terkait khususnya
dengan
komputer.
perbuatan yang dilarang dan ditentukan
Setelah berlakunya UU No. 19 Tahun
pula sanksi pidananya sehubungan
2002 tentang
dengan Haki adalah melanggar atau
demikian para pengedar dan pengguna
Hak
Cipta,
dengan
program komputer bajakan sudah resmi 1
Suyud Margono. Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang. Desain Industrti, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 9
menjadi penjahat. Ini berarti sewaktu2
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986, hlm. 3
2
waktu polisi bisa memeriksa dan
lisensi.
menahan para pengedar dan pengguna
pemegang lisensi berdasarkan jumlah
barang-barang hasil bajakan seperti
berskala besar, tidak memiliki lisensi
halnya kejahatan yang lainnya, sesuai
terhadap sejumlah perngkat lunak yang
dengan ketentuan UU No. 19 Tahun
di instalkan.
2002
tentang
Hak
Cipta
yang
Di
sini
termasuk
bagi
Salah satu contoh kasus yang
menegaskan bahwa pelanggaran hak
pernah
cipta adalah tindak pidana biasa yang
tengah adalah penggunaan software
tidak perlu ada pengaduan, polisi dapat
bajakan adalah tindakan end user
secara langsung mengadakan proses
piracy adalah sebagai berikut: “seorang
hukum kepada pengedar dan pengguna
membeli 5 software berlisensi yang
bajakan. Akan tetapi laporan dari
kemudian
dipergunakan
korban akan sangat membantu aparat
komputer,
tindakan
dalam melakukan tindakan hukum.
software pada komputer ke-6 hingga
Pembajakan perangkat
atau
komputer
Polda
Sulawesi
pada
10
menggandakan
ke-10 adalah tindakan pidana” sesuai
dapat
dengan Pasal 72 ayat 3 UU No. 19
jenis-jenisnya,
Tahun 2002 memberi ancaman pidana
seperti: hard-disk loading, end-user
penjara maksimal 5 tahun. Jadi siapa
copying, mischanelling, counterfeiting,
saja yang mempergunakan program
dan internet piracy Ketika komputer
komputer tanpa hak dapat dipidana,
dijual
diinstalkan
dan makna kata itu meliputi produsen,
perangkat lunak secara tidak sah (tanpa
distributor, pengecer dan pemakai.
lisensi),
Sebagian besar software yang beredar
dilakukan
lunak
peredaran
ditangani
dengan
terlebih
dulu
dengan
melakukan
penggandaan satu perangkat lunak asli
di
di instalkan pada banyak komputer
tersebut sudah menjadi hal yang biasa
secara tidak sah, yang sering kali media
untuk
kita
membeli
ataupun
disk dan dokumentasi tidak disertakan
mendownload
software
bajakan.
atau tidak lengkap. End-user copying
Software bajakan yang beredar di
merupakan
dengan
pasaran tentu saja harganya jauh lebih
menggandakan perangkat lunak secara
murah. Tapi hal tersebut melanggar
individual atau pelaku bisnis tanpa
Hak Cipta. Pada tahun 2007, nilai
pembajakan
Indonesia
adalah
bajakan,
hal
3
komersial software tanpa lisensi yang
pembajakan
diinstalasi pada komputer pribadi di
industri
Indonesia mencapai 7 kali lebih besar
industri lokal dapat bersaing di dunia
dari nilai kerugian pada 2003 yaitu $
internasional,
157 juta Data dari tahun ke tahun
justru terancam ditutup oleh negara-
semakin meningkat untuk pembajakan
negara lain. Hal ini diperparah dengan
software
di
beredar luasnya produk dengan merek-
Software
Alliance
Indonesia,
Business
(BSA)
merilis
mengancam
dalam
negeri.
ketika
eksistensi Bagaimana
akses
ekspor
merek asing bajakan di pasar lokal.
kembali data statistik terbaru Pada
Di
Sulawesi-Tengah
tahun 2012 tentang negara negara
penggunaan software bajakan dapat
pembajak software terbanyak di dunia,
ditemukan dibeberapa lembaga instansi
dan Indonesia masuk dalam urutan ke 7
pemerintah, swasta, warnet, toko-toko
negara pembajak terbesar.
yang
Dari data pembajakan software di
atas,
diketahui
bahwa
tingkat
menjual
masyarakat komputer
komputer, sebagai
yang
paling
dan
di
pengguna dominan.
pembajakan software di Indonesia dari
Kepolisian Sulawesi-Tengah sebagai
tahun
salah satu aparat penegak hukum yang
ke
tahun
peningkatan.
Disadari
pembajakan
software
mengalami atau
tidak,
di Indonesia
mempunyai kewenangan dalam hal penegakan
hukum
terhadap
memang marak terjadi, begitu mudah
penggunaan software bajakan, tidak
kita mendapatkan software-software
dapat
bajakan dengan harga terjangkau di
Kenyataan-kenyataan di lapangan akan
toko-toko penjual software, bahkan di
dijumpai berbagai problem, apakah itu
pedagang-pedagang
lima.
menyangkut kendala dalam fasilitas,
teknologi
kondisi sosial, disiplin kerja dan tingkat
mempermudah
pemikiran majemuk dan penyitaan
Kemajuan dirasakan
di
kaki
bidang
turut
terjadinya pembajakan software dampak mengerikan. 3
pembajakan Citra
buruk
3
,
menjalankan
software bajakan. Berkaitan dengan
sangat
apa
karena
keberhasilan
www.detikInet.com, Indonesia Go Open Source! » Tingkat Pembajakan.htm, 5 januari 2013
fungsinya.
yang
dikemukakan suatu
di
atas,
peraturan
perundang-undangan dalam mencapai apa yang menjadi tujuannya banyak
4
tergantung kepada aparat pelaksananya.
program itu sendiri. Sangat sulit untuk
Bagaimanapun baiknya suatu undang-
mencegah
undang kalau aparat pelaksanaannya
software yang dapat dilakukan dengan
tidak
dengan
sangat
tersebut
komputer.
menegakkannya
konsekuen,
undang-undang
tidak berguna.
tindakan
mudah
Software
perbanyakan
oleh
pengguna
bajakan
sendiri
merupakan wujud kejahatan terhadap hak cipta, dimana kejahatan tersebut
B. Rumusan Masalah Berdasarkan
Latar
belakang
melibatkan
serangkaian
tindakan
yang telah diuraikan di atas, maka
melawan hukum melalui perbuatan
dapat
menjual, memperbanyak, menyiarkan,
dirumuskan
permasalahan
sebagai berikut:
ataupun mengedarkan. Pada UU No. 19
a. Bagaimanakah
penegakan
Tahun
2002
tentang
Hak
cipta.
hukum yang dilakukan oleh
Kejahatan software bajakan ini bukan
Polda
Tengah
lagi merupakan kejahatan delik aduan,
terhadap peredaraan software
melainkan dikategorikan sebagai delik
bajakan yang melanggar UU
biasa atau delik formil. Selanjutnya
No. 19 Tahun 2002?
juga perlu dipahami bahwa tipologi
Sulawesi
b. Hambatan-hambatan apakah yang
dihadapi
dalam
Kepolisian
menanggulangi
dari kejahatan Hak Cipta tersebut terdiri dari unsur pelaku,motif, alat yang
digunakan,
waktu,
tempat,
peredaraan software bajakan
korban/sasaran,
di Kota Palu?
pemasaran/pelimpahan, sifat, dan ciricirnya, seperti: menyerupai sebagian
II. HASIL PENELITIAN A. Penegakan
Hukum
Terhadap
atau seluruhnya sebagaimana yang
Peredaran Software di Kota
telah
Palu
kualitasnya lebih rendah, dan harganya
Pelanggaran
software
bukan
terdaftar
lebih murah
4
di
Ditjen
HKI),
. Dengan demikian,
saja berasal dari diri pribadi pengguna saja, karena terjadinya pelanggaran sering juga dipicu oleh keadaan dari
4
Supanto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000
5
penyidikan tindak pidana pada kasus
Dalam Sistem Peradilan Pidana
software bajakan ini tidak memerlukan
ini Polri dalam hal ini fungsi reserse
adanya laporan pengaduan terlebih
diberi wewenang untuk melakukan
dahulu, artinya penyidik Polri dapat
penyidikan
melakukan
landasan hukum yang tercantum pada:
proses
penyidikan
berdasarkan temuan yang dilakukan.
yang
dengan
berdasar
pada
1. Undang-undang Nomor 2Tahun
Penyidikan software bajakan
2002 tentang Kepolisian Negara
dilakukan
dapat
Republik Indonesia (Pasal 14
harus
ayat (1) huruf g dan Pasal 16);
langsung
oleh
Polri
dilakukan
tanpa
menunggu adanya laporan pengaduan dari
masyarakat.
Kondisi
ini
memungkinkan aparat penegak hukum untuk
langsung
melakukan
proses
2. Undang-undang
Nomor
8
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana/KUHAP (Pasal7) 3. Undang-undang
Nomor
19
penyidikan ketika menemukan atau
Tahun 2002 tentang Hak Cipta
mengetahui software bajakan yang
(Pasal 71)
beredar
di
Dasar hukum tersebut di atas,
masyarakat. Tetapi pada kenyataanya,
memberikan wewenang kepada Polri
seringkali proses penegakan hukum
untuk melakukan penyidikan yang
tersebut hanya menyentuh kalangan
pelaksanaannya didelegasikan kepada
penjual.
penyidik
dan
diperjual
Belum
belikan
maksimalnya
penegakan hukum oleh Polri tersebut menunjukan bahwa kejahatan software bajakan
ini
dimasyarakat.
semakin Polri
meluas
Polri
(Satuan
Reserse
Kriminal). Berkenaan dengan penggunaan software
bajakan
yang
terjadi
di
seakan-akan
wilayah hukum Polda Sulteng, Polisi
kesulitan untuk mengungkap peranan
sebagai penegak hukum melaksanakan
distributor dari para penjual komputer.
peran dan fungsinya dalam rangka
Pada titik inilah peranan Penyidik
penegakan hukum UU No. 19 Tahun
PPNS diperlukan untuk ikut serta
2002 tentang Hak Cipta, khususnya
membantu
dalam
penggunaan
memerangi kejahatan software bajakan
Memberikan
tersebut.
pemegang hak cipta yang menjadi
tugas
Polri
software perlindungan
bajakan. kepada
6
korban yang dirugikan atas penjualan
tindakan dalam rangka melindungi
software bajakan melakukan razia di
pemegang hak cipta dan masyarakat
warnet, show room komputer, toko-
dengan adanya penggunaan software
toko/supermaket
bajakan, akan berpegang pada:
dan
rental
dan
pengetikan komputer terbatas pada
1. Kebenaran sesuai hukum;
Kota Palu dan Kabupaten Donggala
2. Kebenaran sesuai aturan yang
saja.
ada (protap/prosedur) Penegakan
hukum
yang
3. Ketetapan dalam penggunaan
dilakukan oleh Polda Sulteng melalui
pasal dalam UU No. 19 Tahun
Unit III Indag adalah unit opsnal pada
2002 tentang Hak Cipta.
Sat II / Krimsus Dit Reskrim Polda
Untuk memperjelas hal tersebut
Sulteng yang mempunyai tugas dan
di atas dapat dilihat tabel di bawah ini
wewenang
Penyelidikan,
yaitu jumlah kasus software bajakan
Penyidikan maupun Pengawasan dalam
yang ditangani Polda Sulawesi Tengah
bidang
Krimsus Dit Reskrim Polda Sulawesi
dalam
Industri
dan
Perdagangan
(INDAG), Unit Indag dipimpin seorang Kepala Unit yang disingkat Kanit
tengah : Tahun
Penyelidikan
Penyi
Keterangan
dikan
Indag dan dibantu oleh Bintara Unit
Jan 2013 -
(Banit
Juni 2014
Indag).Unit
III
Indag
Dit
Reskrim Polda Sulteng dibentuk pada
1 2 Kasus
Kas
-
us Jumlah
2 Kasus
1
awal Tahun 2007 yang diawaki oleh 4
Kas
(empat) Personil yaitu Kanit bersama 3
us
-
(tiga) angggota unit, pencetusan Unit
Sumber : Ditreskrim Polda
III
Sulawesi tengah. 2014
Indag
atas
prakarsa
dan
kepemimpinan Kasat II Opsna5. Polda
Dari data tersebut di atas, dapat
Sulteng melalui Krimsus Dit Reskrim
diketahui bahwa peranan Kepolisian
Polda melaksanakan tindakan represif
Sulawesi-Tengah terhadap penggunaan
sebagai pengemban fungsi dan peran
software bajakan berdasarkan UU No.
penegak hukum karena melakukan
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
tindakan memaksa yang merupakan
masih kurang khususnya dalam hal penyidikan
5
dibandingkan
dengan
Krimsus Dit Reskrim Polda Sulteng
7
kenyataan
yang
ada
penggunaan
software
dimana
bajakan
di
1. Pelakunya
tidak
terbukti
menggunakan
software
bajakan;
Sulawesi Tengah yang begitu banyak
dan
85%
2. Berita
pengguna
komputer
Acara
Pemeriksaan
.
belum lengkap, tidak ada saksi ahli9
Apabila dalam tahap penyidikan bukan
Berkenaan dengan pelakunya
menggunakan
tidak
software
mungkin
bajakan
penyidik
6
menyidik
tidak terbukti menggunakan software
pelaku penggunaan software bajakan
bajakan
karena
dengan
membeli
komputer
mempergunakan
software
bajakan juga7. Dari
pengguna yang
hanya memang
program komputernya sudah di instal 3
(tiga)
kasus
yang
ke
dalam
komputer
membeli
(dua)
tahap
pengguna tidak mengetahui apakah
penyelidikan dan 1 (satu) kasus hanya
software yang ada asli atau bajakan
sampai
karena
hanya
pada
sampai
tahap
penyidikan.
untuk
paket),
waktu
ditangani Polda Sulawesi Tengah, 2 kasus
(satu
pada
sehingga
mengetahui
keaslian
Berdasarkan hasil penyelidikan dan
memerlukan pengetahuan khusus dari
penyidikan Polda Sulawesi Tengah
orang-orang tertentu karena tidak ada
tidak ada satupun kasus yang sampai
perbedaan dalam penggunaan software
pada tahap Penyelesaian8. Berdasarkan
bajakan dengan asli. Disamping
penelitian penulis, bahwa yang menjadi alasan sehingga kasus yang ditangani
software
Polda
mempergunakan
Sulawesi
Tengah
tidak
itu,
pengguna
bajakan
tidak
untuk
kepentingan
dilanjutkan ke tahap penyidikan, dan
komersial vide Pasal 72 ayat (3) UU
tidak dilimpahkan ke Kejaksaan adalah
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,
sebagai berikut :
dan yang paling menentukan proses memenuhinya
6
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Cabang Palu, Salman Hadiyanto, Tanggal 3 Juli 2014 7 Alimuddin, Pengelola Warnet di Jalasan Suharso, wawancara Tanggal 25 Juli 2014 8 Ahmad (penyidik), wawancara Tanggal 28 Juli 2014
unsur
penggunaan
software bajakan adalah adanya saksi ahli
yang
membedakan 9
mengetahui atau yang
mana
Lukman (penyidik), Tanggal 28 Juli 2014
dapat
software wawancara
8
bajakan dan yang mana asli. Hal
lain yang sering terlontar. Tetapi
tersebut
kendala
sayangnya jarang diantara masyarakat
yang
yang berpikir kenapa sampai terjadi
ditangani Polda Sulawesi Tengah tidak
demikian? Dan apa jadinya kalau tidak
sampai kepada Kejaksaan karena yang
ada Polisi yang bertugas dalam satu
mengetahui asli atau tidak adalah
hari, dapat dibayangkan akan terjadi
produsen itu sendiri yang berada di luar
pelanggaran dan kejahatan yang begitu
negeri.
besar, disinilah kita baru menyadari
yang
sehingga
menjadi
beberapa
kasus
Dari 3 (tiga) kasus penggunaan
bahwa
keberadaan
Polisi
sangat
software bajakan yang ditangani Polda
dibutuhkan untuk menimbulkan rasa
Sulawesi Tengah tidak adanya yang
aman. Hal yang sangat kecil saja
sampai pada tahap penuntutan. Hal
apabila
tersebut sejalan dengan pendapat Eva
berfungsi/mati,
Joly
kemacetan
bahwa
penyelidikan
dan
lampu
jalan
maka dan
tidak
akan
terjadi
kesembrawutan
penyidikan cyber crime adalah hal
lalulintas, apalagi dalam hal kejahatan
yang baru bagi Polisi. Selama ini Polisi
terhadap nyawa, tubuh dan harta benda.
direkrut dan di didik untuk menghadapi perdagangan
obat
terlarang,
Di
sisi
lain,
studi
ilmiah
membuktikan bahwa kelemahan polisi
pembunuhan, perampokan, tapi bukan
didalam
kejahatan cyber crimes dan mereka
terbaiknya kepada masyarakat justru
tahu bagaimana mengamankan bukti
disebabkan karena keterbatasan sarana
untuk pembunuhan, perampokan tapi
dan prasarana yang mendukung tugas-
mereka
tugas kepolisian. Keterbatasan polisi di
tidak
tahu
bagaimana
memberikan
mengamankan dan menemukan bukti
dalam
cyber crime.
juga disebabkan dilema struktur yang
B.
Hambatan Menanggulangi
orang
keprofesional
Dalam
berada di luar jangkauan polisi untuk
Peredaran
mengatasinya. Untuk menghindari hal
Software Bajakan di Kota Palu Banyak
meningkatkan
pelayanan
mengatakan
tersebut
di
melakukan
atas,
Polri
berupaya
perubahan
untuk
bahwa polisi kita tidak profesional,
meningkatkan
kemampuan
dan
tidak mumpuni dan banyak caci maki
pelayanan Dalam keadaan demikian,
9
ketidakmampuan
dalam
berkembangnya kejahatan Hak Cipta
menangani suatu kejahatan dan kehati-
khususnya dalam hal penjualan dan
hatian
pemakaian software bajakan ini. Alat
Polri
Polri
menindak
pelanggar
hukum, seringkali dilakukan sehingga
pengganda
semakin
oleh
misalnya ”Apparatus for high speed
masyarakat, baik kepada individual
recording (alat perekam berkecepatan
maupun
tinggi)”
tidak
dipercayai
kelompok,
mengambil
di
dapat
bidang
hak
digunakan
cipta
untuk
tindakan main hakim sendiri yang
memperbanyak suatu karya atau karya
acapkali tidak manusiawi.
perangkat lunak komputer dalam tempo
Dalam
praktik
penegakan
satu
menit.
Hambatan
dalam
hukum, pihak kepolisian menghadapi
melakukan penegakan hukum tindak
berbagai kendala, baik yang bersifat
pidana hak cipta dan instansi yang
operasional maupun prosedural legal
pertama
dan
tidak
terhadap terlaksananya penerapan UU
memberikan hasil yang optimal dalam
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
upaya
adalah Ditjend Haki melalui PPNS
kemudian
kendala
menekan
ini
kenaikan
angka
kali
Ditjend
Semua hambatan-hambatan tersebut di
tugasnya, PPNS pada Ditjend Haki
atas
model-model
bekerjasama
dan
senantiasa
dipergunakan.
berkoordinasi
dengan
Kepolisian
pendekatan
pada yang
Dalam
jawab
kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya.
bermuara
Haki.
bertanggung
pelaksanaan
Berkenaan dengan hal tersebut, untuk
Negara Republik Indonesia (Polri).
mengetahui
Secara umum, terdapat beberapa faktor
hambatan-hambatan
terhadap peran yang dilakukan oleh
yang
kepolisian
dan
penyidikan khususnya yang dilakukan
kepolisian daerah Sulawesi Tengah
oleh PPNS Ditjen HKI. Faktor-faktor
khususnya penegakan terhadap UU No.
yang
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang
penyidikan tindak pidana hak cipta
berkaitan dengan software bajakan.
yang dilakukan oleh PPNS Hak Cipta
Antara lain:
yaitu faktor internal dan eksternal
pada
Kemajuan
umumnya
teknologi
secara
nyata telah memberikan dampak pada
berpengaruh
mempengaruhi
pada
proses
mempengaruhi
sebagai berikut: 1. Faktor Undang-undang
10
UU No. 19 Tahun 2002 tentang
undang/peraturan perundang-undangan.
Hak Cipta belum mengatur kewajiban
Jika tidak didasarkan kepada undang-
pemegang
untuk
undang peraturan perundang-undangan
mendaftarkan hasil ciptaannya kepada
maka dikatakan bahwa tindakan polisi
Ditjen Hak Cipta, hal tersebut yang
itu melawan hukum (onrechmatig).
hak
cipta
menjadi hambatan bagi PPNS dalam
Berdasarkan kenyataan
melakukan proses penyidikan tindak
ada bahwa faktor hukum atau undang-
pidana
undang itu sendiri merupakan faktor
hak
cipta,
karena
proses
penyidikan pidana atas perkara hak
yang
cipta yang dilaporkan harus menunggu
pelaksanaan tugas. Meskipun ketentuan
putusan
dalam KUHAP dan UU No. 19 Tahun
pengadilan
niaga
tentang
kepemilikan hak atas ciptaan tersebut. Kemudian
dalam
menjadi
hambatan
yang
dalam
2002 tentang Hak Cipta telah mengatur
undang-
mengenai
Penyidikan.
Tetapi
undang tersebut juga belum mengatur
berdasarkan studi ilmiah ditemukan
sanksi
konsumen
bahwa tidak ada peraturan perundang-
(pengguna) produk hak cipta bajakan,
undangan yang sedemikian lengkap,
maka
dan
pidana
hal
hambatan
bagi
tersebut bagi
menjadikan
PPNS,
Undang-undang
sehingga
tersebut
belum
adanya
untuk
kelambatan-kelambatan
menyesuaikan
undangan
dengan
memberikan general detterent (efek
masyarakat
sehingga
jera) terhadap pelaku maupun calon
ketidak pastian.
pelaku baik pelaku usaha maupun konsumen. Menurut
perundangperkembangan menimbulkan
Berkenaan dengan hal tersebut di atas, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta masih dirasakan kurang oleh
dan
Polri yaitu terutama tidak diaturnya
wewenang aparat Polri salah satunya
kesatuan langkah atau koordinasi yang
berpedoman pada Asas Legalitas, ialah
jelas antara penegak hukum terkait,
asas dimana setiap tindakan polisi
tidak adanya aturan yang jelas kapan
harus
perkara tindak pidana hak cipta disidik
peran,
didasarkan
Kelana
10
,
pelaksanaan
Momo
tugas
kepada
undang-
oleh Kepolisian dan kapan oleh PPNS 10
Momo Kelana, Hukum Kepolisian. PTIK. Jakarta. 1994, hlm. 98
sehingga akan terjadi perebutan tugas
11
penyidikan,
karena
perebutan
sehingga proses penyidikan tindak
penyidikan tindak pidana hak cipta
pidana hak cipta yang dilakukan oleh
dapat
keuntungan
PPNS Hak Cipta atas perkara hak cipta
oknum-oknum tertentu kedua lembaga
yang dilaporkan diselesaikan melalui
tersebut. Petugas lapangan diharapkan
pengadilan niaga dan akhirnya kasus di
mampu
SP3.
bermuara
tepat
pada
mengantifikasikan dalam
dengan
pelaksanaan
Padahal,
ketentuan
dan
tugas
kedudukan Polri sebagai korwas PPNS
pokoknya khususnya dalam penegakan
sangat jelas, dan keberadaan tersebut
hukum hak cipta sesuai dengan UU No.
sesungguhnya
19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
proses
Dalam yang
menghadapi,
mengharuskan
mengambil
situasi
aparat
sikap
dapat
penegakan
memudahkan hukum
dalam
menangani kejahatan software bajakan.
Polri
Hubungan
moral
dengan
dengan
penegakan hukum adalah menentukan
mengantisipasi yang tepat ini, kepada
suatu keberhasilan dalam penegakan
Polri diberikan kewenangan diskresi.
hukum, sebagaimana diharapkan oleh
Dengan
Polri
tujuan hukum. Moral penegak hukum
bertindak
adalah salah satu aspek yang sangat
sendiri,
menentukan dalam penyidikan tindak
namun tidak berarti bahwa dia dapat
pidana hak cipta, ini dapat dilihat
berbuat
dengan
demikian
berwenang berdasarkan
aparat
untuk penilaiannya
sewenang-wenang.
Dengan
adanya
kasus
penggunaan
kata lain bahwa tindakan aparat Polri
software bajakan di Sulawesi Tengah
dalam melaksanakan perannya tidak
yang
boleh bertentangan dengan undang-
pelimpahan perkara ke Kejaksaan.
undang
Disamping itu kecenderungan Polri
atau
peraturan perundang-
tidak
sampai
masih
2. Faktor aparat penegak hukum
bukan alat negara yang memihak pada kepentingan
alat
tahap
undangan yang berlaku.
Penegak hukum disini tentu saja
sebagai
pada
pemerintahan,
masyarakat
dan
sifat
mengarah kepada penyidik Polri dan
agresif militeristik masih terlihat pada
penyidik PPNS Ditjen Hak Cipta.
individu Polri khususnya dalam rangka
Dimana
menjalankan tugas sebagai penegak
belum
tercipta
koordinasi
secara intensif dengan Korwas PPNS,
hukum.
12
Masalah moral harus mendapat tempat
yang
di
dalam
tindak pidana hak cipta memerlukan
Polri.
Dalam
pengalaman dan pengetahuan untuk
personel,
menganalisa kasus, dan alat-alat bukti
masalahnya harus dijadikan sebagai
karena merupakan kejahatan white
bahan
utama.
collar crime dan merupakan tugas yang
pembinaan
paling berat sementara sebagai seorang
pembinaan
penting
penyidikan yang berkenaan dengan
porsonel
proses
penerimaan
pertimbangan
Selanjutnya, personel,
upaya baik
dalam
penyidik mempunyai beban tugas yang
pendidikan maupun dalam praktek,
banyak karena porsonil kepolisian yang
hanya selalu diarahkan pada upaya
mempunyai tugas dalam hal penyidikan
pembinaan
sangat terbatas, sehingga menimbulkan
moral.
selama
Dalam
hal
ini
keterlibatan pakar sosiologi sangat
kelebihan beban tugas.
diperlukan
3. Faktor sarana dan prasarana
Disisi
untuk
lain
implementasinya
keterampilam
penegak
Sarana
dan prasarana
yang
hukum tidak dapat mengikuti kemajuan
masih minim sehingga menghambat
teknologi yang begitu cepat dan rumit,
kelancaran proses penyidikan tindak
seperti
pidana hak cipta yang dilakukan oleh
pengetahuan
tentang
pemahaman hak cipta kepolisian sangat
PPNS,
terbatas
adanya anggaran untuk mengadakan
jika
dibandingkan dengan
hal
pengetahuan tersangkanya. Sehingga
sarana
Polri sebagai penyidik tidak dapat
Sedangkan anggaran yang diterima
melakukan
oleh para PPNS didasarkan pengajuan
penyidikan
secara
maksimal.
dan
ini disebabkan belum
prasarana
penyidikan.
kasus tindak pidana hak cipta yang
Disamping
itu,
terhadap tindak pidana
penyidikan
ditangani oleh PPNS. Kondisi ini tentu
hak cipta
saja
sangat
berpengaruh
pada
merupakan hal baru bagi Polri dalam
penyidikan yang dilakukan oleh PPNS
hal
crimes
Ditjen HKI, tanpa dukungan tersebut
investigation) selama ini Polri didik
tentu saja proses penyidikan yang
dan terbiasa terhadap kejahatan yang
dilakukan dan akan dilakukan dapat
bersifat
terhambat.
sebagai
penyidikan
cyber
konvensional. seorang
Sementara
penyidik
apalagi
13
Berdasarkan kenyataan
yang
telah menjadikan semakin maraknya
untuk
pelanggaran hak cipta. Disadari atau
melaksanakan tugas penyelidikan dan
tidak, keberadaan masyarakat yang
penyidikan, pemanggilan saksi apalagi
justru lebih memilih membeli barang
saksi ahli dana yang disediakan sangat
bajakan daripada barang yang asli
terbatas terkadang biaya ditanggung
(original) memberikan pengaruh besar
oleh
Kondisi
dalam penyidikan, karena semakin
demikian sebagaimana terungkap di
banyak permintaan konsumen maka
atas masih dibarengi dengan minimnya
alur perdagangan software bajakan
sarana dan prasarana operasionalisasi
akan semakin meningkat.
polisi. Sebagai bahan ilustrasi dapat
5. Faktor budaya Masyarakat
ada
menunjukkan
penyidik
bahwa
sendiri.
dikemukakan bahwa dana alat tulis
Budaya organisasi seringkali
menulis, seperti kertas, tinta, dan
juga
kerusakan komputer sangat terbatas
penghambat penegakan hukum tindak
terkadang penyidik mengeluarkan uang
pidana hak cipta sehingga masih masih
pribadi untuk memenuhi keperluan
terdapat arogansi dari masing-masing
penyidikan. Demikian juga dana yang
institusi
disediakan untuk menangani kasus
koordinasi dalam upaya penegakan
berat yang hanya sebesar Rp.50.000.-
hukum tindak pidana hak cipta menjadi
(lima puluh ribu rupiah) untuk setiap
tidak terwujud dengan baik.
kasus. Kondisi demikian diperparah
menjadi
salah
sehingga
satu
fak5tor
penggalangan
Masyarakat Penegakan hukum
dengan kenyataan police ratio yang
terhadap
para
pelaku
pembajakan
sangat tinggi.
sebenarnya telah menjadi prioritas penegakan hukum di antaranya dengan
4. Faktor masyarakat Masyarakat sebagai konsumen
dikeluarkannya UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun, hingga
dari produk hak cipta bajakan yang
tahunun
masih menggunakan produk-produk
software di Indonesia belum juga
bajakan disebabkan harga yang murah
mereda.
jika dibandingkan dengan membeli produk yang berlisensi, maka hal ini
ini
praktik
Bentuk diberikan
kepada
pembajakan
hukuman para
yang pembajak
14
software
saat
ini
belum
mampu
disebabkan beberapa hal diantaranya:
menimbulkan efek jera. Selain itu,
Pelakunya tidak terbukti menggunakan
penegakan hukum belum dilakukan
software
merata sehingga belum tercipta iklim
Pemeriksaan belum lengkap, tidak ada
persaingan yang setara dalam industri
saksi
software. Kesadaran para pengguna
mengetahui software bajakan karena
software untuk menghargai kekayaan
pembelian komputer sudah di install
intelektual juga bias dikatakan masih
programnya dan tidak digunakan untuk
kurang.
komersial vide Pasal 72 ayat (3) UU
bajakan;
ahli
dan
Berita
pengguna
Acara
tidak
No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hambatan yang utama Polda
III. KESIMPULAN DAN SARAN
Sulawesi tengah dalam melakukan
A. Kesimpulan Penegakan
hukum
peredaran
software
dilakukan
oleh
terhadap
bajakan
penegakan hukum adalah berkaitan
yang
dengan penyelidikan dan penyidikan
Sul-Teng
cyber crime adalah hal yang baru bagi
berpedoman pada UU No. 19 Tahun
Polisi. Selama ini Polisi direkrut dan
2002 tentang Hak Cipta dengan jalan
didik untuk menghadapi perdagangan
melakukan tindakan represif sebagai
obat
pengemban peran dan fungsi penegak
perampokan,
hukum
melakukan
cyber crimes. Faktor utama yang
penyidikan.
menjadi hambatan penegakan hukum
Polda
dengan
penyelidikan
dan
terlarang,
pembunuhan,
tapi bukan kejahatan
Penegakan hukum yang dilakukan oleh
peredaran
Kepolisian khususnya Polda Sul-Teng
dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah
masih dirasakan belum efektif, karena
adalah Faktor aparat/petugas (moral
belum adanya berkas perkara yang
penegak hukum, keterampilan penegak
dilimpahkan kepada Kejaksaan. Hal
hukum,
tersebut dapat diketahui dari kasus
pendukung,
yang ditangani Polda Sulteng sejak
Peraturan
Januari 2013 sampai dengan Juni 2014,
masyarakat.
penyelidikan
2
(dua)
kasus
software
Faktor
bajakan
fasilitas/peralatan
Kaidah itu
yang
sendiri
hukum dan
atau faktor
dan
penyidikan 1 (satu) kasus. Kondisi ini
15
sudah
B. Saran Sebaiknya upaya pencegahan
termasuk
kejahatan
internasional.
secara hukum dalam penanggulangan
Perlunya
penegak
pemerintah
memberi
penggunaan software bajakan secara
hukum
umum haruslah dilaksanakan secara
contoh dengan menggunakan software
menyeluruh dan konsekuen, karena
yang asli, sebagai salah satu cara paling
pada tatanan realitas software bajakan
efektif untuk memberi pendidikan pada
bukan
masyarakat
saja
merupakan
nasional
akan
software
bajakan
tetapi yang
kejahatan penggunaan merupakan
dan
instansi
adalah
dengan
menunjukkan contoh nyata penggunaan software
legal.
bagian dari tindak pidana hak cipta
16
DAFTAR PUSTAKA Buku: Kunarto, Merenungi Kritik Terhadap Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 1995 Momo Kelana, Hukum Kepolisian. PTIK. Jakarta. 1994 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana, Alumni, Bandung,1986 Suyud Margono. Hak Kekayaan Intelektual Komentar atas Undang-undang Rahasia Dagang. Desain Industrti, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001 Supanto, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000. Undang-Undang Undang-undang Tentang Hak Cipta. UU No. 19 Tahun 2002, LN No. 85 Tahun 2002, tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Peraturan Pemerintah Tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc), PP No. 29 Tahun 2004, LN No. 108 Tahun 2004, TLN No. 4425. Internet: www.detikInet.com, Indonesia Go Open Source! » Tingkat pembajakan.htm 5 januari 2013
17
18
