ANALISIS PEMBERIAN GRASI TERHADAP TERPIDANA NARKOTIKA ( STUDI KASUS SCHAPELLE LEIGH CORBY ) ANDA HANDIKA PUTRA DERMAWAN / D 101 11 212 Pembimbing I : Dr. Benny D. Yusman, S.H., M.H. Pembimbing II : Harun Nyak Itam Abu, S.H., M.H. ABSTRAK Sesuai Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan UU Nomor 05 Tahun 2010 perubahan dari UU No 22 Tahun 2002 tentang Grasi, Presiden dalam memberikan grasi memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung, akan tetapi tidak semua terpidana mempunyai hak untuk mengajukan Permohonan Grasi karena hanya terpidana yang berupa Pidana Mati dan Pidana Penjara Seumur Hidup yang di perbolehkan mengajukan Permohonan Grasi kepada Presiden. Indonesia adalah salah satu Negara yang sangat menentang tindak kejahatan narkotika, hal tersebut bisa di lihat dengan di bentuknya Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maraknya penyalahgunaan narkotika tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah menyebar sampai ke kota-kota kecil dan sampai ke pelosok-pelosok daerah di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi bawah, menengah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Adapun rumusan masalah bagaimana prosedur pemberian grasi terhadap terpidana Narkotika di Indonseia dan alasan-alasan,pertimbangan apa saja yang menjadi dasar di kabulkanya permohonan grasi terhadap terpidana Narkotika (Schapelle Leigh Corby), dari asar dan pertimbangan yang di berikan oleh Presiden terhadap terpidana Narkotika (Schapelle Leigh Corby) itu tidak bisa di salahkan sepenuhnya, di karenakan Presiden melihat dari faktor kemanusiannya karena ia sering sakit-sakitan dan Presiden tidak melanggar dari Undang-Undang 1945, selain itu Presiden memberikan grasi karena mempunyai alasan-alasan tertentu. Kata Kunci : Grasi, Terpidana dan Narkotika. I.
bentuknya Undang-undang Nomor
PENDAHULUAN
35 Tahun 2009 tentang Narkotika..
A. Latar Belakang Indonesia adalah salah satu Negara tindak
yang
sangat
kejahatan
Maraknya
menentang
narkotika.
penyalahgunaan
narkotika tidak hanya di kota-kota
Hal
besar saja, tapi sudah menyebar
tersebut bisa di lihat dengan di
sampai ke kota-kota kecil dan sampai ke 1
pelosok-pelosok
daereah
di
seluruh wilayah Indonesia, mulai
Undang-Undang
dari tingkat sosial ekonomi bawah,
Tahun
menengah
mengatur
sampai
tingkat
sosial
ekonomi atas.
tentang
upaya
35
Narkotika
pemberantasan
terhadap tindak pidana Narkotika
Masalah
melalui
penyalahgunaan
yang
pidana
denda,
dan pidana mati.
memprihatinkan dan telah menjadi nasional
ancaman
pidana penjara, pidana seumur hidup,
narkotika di Indonesia saat ini sangat
ancaman
2009
Nomor
Di
perlu
samping
itu,
Undang-
mendapatkan perhatian yang serius,
Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga
masalah serius oleh segenap elemen
mengatur tentang rehabilitasi medis,
bangsa. Ancaman nasional tersebut
sosial
berpotensi
masyarakat
besar
mengganggu
ketahanan
diri,
keluarga
masyarakat.
Masalah penggunaan
untuk
melindungi
dari
bahaya
penyalahgunaan
dan
mencegah
Narkotika
serta
dan
memberantas
peredaran gelap Narkotika. 2
narkotika di Indonesia merupakan masalah yang harus dicarikan jalan penyelesaiannya dengan segera.
dan
Narkotika,
merupakan
1
kejahatan terbesar di dunia dan menjadi
Di mana pada kenyataanya
musuh
semua
negara.
tidak hanya di lakukan oleh orang
Indonesia yang telah meratifikasi
perorangan
juga
Konvensi United Nations Convention
melibatkan kelompok tertentu dalam
Agants Licit Traffic In Narcotic
masyarakat. Masalah narkotika ini
Drugs And Psychotropic Substances
adalah
dan
melalui UU Nomor 7 Tahun 1997
karena
sebagaimana telah diubah dengan
saja
masalah
internasional
tetapi
nasional
penyalahgunaanya
berdampak
Undang-Undang Nomor
negatif
kehidupan
2009
terhadap
tentang
kovensi
masyarakat, bangsa, dan negara.
35 Tahun
Narkotika.
tersebut,
Dalam
kejahatan
perdagangan obat, narkotika dan 1
Muladi dan Barda Nawawi Arief, TeoriTeori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 36-39.
2
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2
psikotropika di beri label sebagai kejahatan serius.
Adami Chazawi pun memiliki
3
pendapat,
jatuhi pidana (hukuman). Menurut
kepala Negara di beri kewenangan
Bonger, pidana adalah mengenakan
untuk memberikan grasi, amnesti,
narapidana
rehabilitasi yang
memenuhi
di
mendapatkanya.
suatu penderitaan karena orang itu
kepada
telah melakukan suatu perbuatan
anggap
syarat
yang merugikan masyarakat 5.
untuk
Hukum
setiap
kejahatan atau pelanggaran wajib di
Negara Indonesia, Presiden sebagai
dan
menjelaskan
orang yang terbukti melakukan suatu
Di dalam sistem Hukum Tata
abolisi
ia
pidana
Dalam kamus hukum, kata
Indonesia membolehkan terpidana
grasi berasal dari bahasa belanda
untuk
yaitu gratie yang berarti wewenang
meminta
penangguhan
pelaksanaan hukuman selama empat
dari
belas
mana
memberikan pengampunan terhadap
terpidana berniat mengajukan grasi
hukuman yang telah di jatuhkan oleh
kepada
hari,
dalam
tempo
kepala
negara
Presiden,
kalau
benar
hakim
permohonan grasi
masuk
dalam
seluruhnya, sebagian atau merubah
tangguhkan
putusan sampai
hakim
di
menghapuskan
sifat/bentuk hukuman itu6.
tenggang waktu tersebut, maka hal menjalankan
untuk
untuk
B. Rumusan Masalah
mendapatkan
Berdasarkan latar belakang di
keputusan Presiden. Bahkan putusan
atas, maka rumusan masalah pada
hakim yang menjatuhkan hukuman
penelitian ini adalah :
tidak dapat di jalankan sebelum
1. Bagaimana prosedur pemberian
Presiden di beri kesempatan dan
Grasi
akan memutuskan apakah di beri
terhadap
terpidana
Narkotika di Indonesia ?
grasi atau tidak4.
5
3
W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977 , hlm 20 6 J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin , J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm 58
Bagir Manan, Instrumen-Instrumen Pokok Hukum Internasional, Yayasan Obor, Jakarta, 2008, hlm, 120 4 R. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm 153
3
2. Alasan-alasan dan pertimbangan
II.
48/Pid.B/2005/PT.DPS
yang
apa saja yang menjadi dasar di
memutus penjatuhan vonis 15 tahun
kabulkanya
terhadapnya. Tidak hanya sampai
permohonan
Grasi
terhadap terpidana Narkotika (
pada
tingkat
Banding,
kasus
Schapelle Leigh Corby ) ?
kepemilikan ganja oleh Corby ini kembali diajukan ke tingkat Kasasi.
PEMBAHASAN Di indonesia kasus mengenai
Pada tinggkat Kasasi Mahkamah
peredaran tindak pidana narkotika
Agung
sering sekali di temui, salah satunya
tahun penjara terhadap Corby dengan
adalah
kasus
Nomor Putusan Kasasi 12 Januari
Corby.
Seorang
Scehapelle Warga
Leigh Negara
menjatuhkan putusan 20
2006 No.2221k/Pid/2005.
Australia yang tertangkap tangan
Dalam
membawa ganja seberat 4,2 Kg di
menyatakan
Bandara Internasional Ngurah-Rai,
kepemilikan ganja seberat 4,2Kg,
Denpasar,
8
setelah menjalani 7 tahun penjara
kepemilikan
Shapelle Leight Corby mendapatkan
ganja tersebut Corby diputus 20
Grasi melalui Kepres No.22/g Tahun
tahun penjara oleh Pengadilan Negeri
2012 yang diberikan oleh Presiden
Denpasar dengan Nomor Putusan
Susilo Bambang Yudhoyono berupa
29/Pid.B/2005/PT.DPS.
pengurangan masa pidana selama 5
Oktober
Bali pada tanggal 2004,
atas
tahun”.
Diputusnya 20 tahun penjara
prerogatif
dalam kasus kepemilikan ganja oleh
kuasa
Presiden
hak untuk
dikatakan sebagai hak istimewa yang diberikan kepada terpidana, karena
mendapatkan
langsung diberikan oleh Presiden
pengurangan masa pidana karena
sebagai
Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Nomor
merupakan
dan penghapusan pidana. Grasi dapat
Tinggi Denpasar, atas ajuan Banding Corby
Grasi
“kasus
perubahan, peringanan, pengurangan
hukumnya
mengajukan Banding ke Pengadilan
tersebut
bahwa
memberikan pengampunan berupa
Pengadilan Negeri Denpasar, Corby melalui
pemberitaanya
Kepala
Negara
kepada
seseorang pelaku tindak pidana yang
Putusan
4
telah mengakui kesalahannya dan
Leigh
meminta pengampunan.
kecaman dari masyarakat. Salah
Undang-undang
banyak
menuai
5
satunya adalah Aboe Bakar Al
Grasi,
Habsyi, anggota Komisi III DPR RI
permohonan Grasi dapat diajukan
dalam wawancaranya mengatakan
oleh
bahwa
tahun
2010
Nomor
Corby
tentang
Terpidana
atau
Kuasa
pemberian
Pembebasan
Hukumnya kepada Presiden dan
Bersyarat kepada Corby sama seperti
dapat pula diajukan oleh keluarganya
mengorbankan rakyat sendiri, karena
jika telah mendapatkan persetujuan
dia merupakan salah satu terpidana
dari
kasus
terpidana
seteleh
putusan
narkotika
mempunyai kekuatan hukum tetap.
internasional
Putusan
merusak
pidana
yang
dapat
jaringan
yang
masa
depan
Indonesia.
pidana penjara seumur hidup, tidak
bahwa Corby tidak mau bekerjasama
hanya
yang
dengan penegak hukum Indonesia
diberikan oleh Presiden, Schapelle
untuk membongkar kasus peredaran
Leigh
gelap
Corby
juga
Grasi
mendapatkan
juga
rakyat
dimintakan Grasi adalah pidana mati,
mendapatkan
Ia
berpotensi
mengatakan
Narkotika
jaringan
Remisi pengurangan masa pidana
internasional. Tindakan pemerintah
dan Pembebasan Bersyarat. Corby
yang
mendapatkan Remisi pengurangan
kepada
masa pidana selama 25 bulan dan
memberikan efek jera terhadap para
setelah menjalani 9 tahun penjara di
pengedar Narkotika.
LP Kerobokan Bali dan setelah itu ia
Melihat
menerima
Pembebasan
Bersyarat
dilakukan
oleh
Corby
pengampunan
dianggap
tidak
pemberian
pengampunan yang diberikan oleh
pada tanggal 10 Februari 2014. Pemberian
memberikan
Presiden,
putusan masa
Remisi
Grasi
yang
pengurangan
Presiden,
serta
Pembebasan Bersyarat yang diterima oleh
yang diberikan oleh Kementrian
dengan semangat
Hukum dan HAM dalam kasus
Narkotika di Indonesia. Apabila kita
pemilikan
lihat dari semangat Undang-undang
oleh
Schapelle
5
sangat
dan
Remisi dan Pembebasan Bersyarat
ganja
Corby
pidana
bertentangan
Undang-undang
Narkotika,
dimana
untuk
kemanusiannya saja, Oleh sebab itu
mewujudkan masyarakat Indonesia
Presiden
yang sejahtera, adil dan makmur
pemberantasan
berdasarkan Pancasila dan Undang
Narkotika dan melenceng dari dalam
undang Dasar 1945 perlu adanya
aturan hukum, karena di dalam
peningkatan kualitas sumber daya
forum resmi dan di hadapan publik,
manusia, sebagai salah satu modal
Presiden pernah menyatakan bahwa
pembangunan nasional mtermasuk
tidak ada lagi pemberian grasi bagi
derajat kesahatan. Tidak hanya itu
narapidana
saja,
melakukan
maupun Korupsi. Narkotika adalah
pembrantasan
Kejahatan Internasional yang dapat
pentingnya
pencegahan bahaya
dan
penyalahgunaan
peredaran
gelap
narkotika
tidak
konsisten
dalam
penyebaran
Narkotika,
Terorisme
serta
mengancam
keselamatan
bangsa,
atau
dalam
ini
menuai
hal
banyak
precursor narkotika agar tidak lagi
kontroversi dan kritik keras dari
menimbulkan
juga
berbagai pihak, dari BNN, akademisi
merupakan salah satu dari semangat
hukum, politisi, tokoh masyarakat,
Undang-undang Narkotika.
maupun dari kalangan pelajar, karena
korban
Dalam hal ini kasus Schapelle
telah
Leigh Corby, bisa di simpulkan bahwa dasar pertimbangan Presiden Susilo
Bambang
memberikan
Terhadap Terpidana Narkotika Di
terhadap
Indonesia Pada
Corby adalah merupakan tindakan
pemberian
yang salah dan sangat tidak efisien di mata
pertimbangan
hukum, Presiden
keadilan
A. Prosedur Pemberian Grasi
Terpidana Narkotika Schapelle Leigh
dalam
rasa
hukum di Indonesia.
Yudhoyono
Grasi
mencederai
dasarnya, grasi
bagi
prosedur terpidana
narkotika yang berstatus sebagai
sebab
Warga Negara Asing (WNA) sama
memang
dengan prosedur pemberian grasi
tidak berdasarkan Undang-Undang
bagi
tentang Grasi dan Undang-Undang
terpidana
narkotika
yang
berstatus sebagai Warga Negara
tentang Narkotika pada saat itu,
Indonesia (WNI). Selama WNA
Presiden hanya melihat dari faktor
tersebut tunduk pada syarat dan 6
prosedur permohonan grasi yang
memperoleh kekuatan hukum tetap
ditetapkan
(Pasal 1 angka 2 UU Grasi).
undang-undang,
maka
presiden dapat memberikan grasi
Grasi merupakan salah satu
kepada WNA terpidana pengedar dan
hak yang dimiliki oleh Presiden yang
penyelundupan
juga disebutkan dalam Pasal 14 ayat
narkotika
bersangkutan.
UU
yang
Grasi
dan
(1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”):
perubahannya juga tidak mengatur khusus soal permohonan grasi bagi
“Presiden memberi grasi dan
WNA yang menjadi terpidana kasus
rehabilitasi dengan memperhatikan
narkotika.
pertimbangan Mahkamah Agung.”
Hal
ini
grasi
Tapi Perlu kita ketahui bahwa
diperuntukkan bagi terpidana, yang
pada dasarnya terpidana hanya dapat
diberikan oleh presiden sebagaimana
mengajukan
disebut dalam Pasal 1 angka 1
kepada presiden jika putusan atas
Nomor 22 Tahun 2002 tentang grasi
kasusnya yang telah memperoleh
“UU
telah
kekuatan hukum tetap. Ketentuan ini
diubah oleh Undang-Undang Nomor
diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU
5 Tahun 2010 tentang Perubahan
5/2010.
Atas Undang-Undang Nomor 5 22
Pemberian grasi oleh Presiden itu
Tahun 2002 tentang Grasi yang
dapat berupa (Pasal 4 ayat (2)
berbunyi :
UU Grasi):
Grasi”
karena
sebagaimana
“Grasi adalah pengampunan berupa
perubahan,
pengurangan,
atau
pelaksanaan terpidana
peringanan,
peringanan atau perubahan
b.
kepada
diberikan
grasi
jenis pidana
penghapusan
pidana yang
a.
permohonan
pengurangan jumlah pidana
c.
oleh
penghapusan
pelaksanaan
pidana
Presiden”
Tata
Sedangkan arti terpidana itu
cara
penyelesaian
pengajuan
permohonan
dan grasi
sendiri menurut UU grasi adalah
sendiri diatur dalam Bab III UU
seseorang yang dipidana berdasarkan
Grasi dan perubahannya. Berikut
putusan pengadilan yang telah
kami rangkum:
7
a. Hak Mengajukan Grasi 1.
Hak
mengajukan
grasi
diberitahukan
kepada
hakim ketua sidang yang
keluarga
terpidana
memutus
mengajukan
perkara
pada
di
meminta untuk
permohonan
grasi.
Jika pada waktu putusan
5.
dijatuhkan
Menteri yang membidangi urusan
pemerintahan
di
terpidana tidak hadir, hak
bidang hukum dan hak asasi
terpidana mengajukan grasi
manusia berwenang meneliti
diberitahukan secara tertulis
dan
oleh panitera dari pengadilan
pengajuan
yang memutus perkara pada
menyampaikan permohonan
tingkat pertama.
dimaksud kepada Presiden.
Permohonan
melaksanakan
proses grasi
c. Waktu Permohonan Grasi grasi
atau
oleh
1.
kuasa
Permohonan diajukan
grasi sejak
dapat putusan
hukumnya diajukan kepada
pengadilan
Presiden.
kekuatan hukum tetap.
Permohonan diajukan
grasi oleh
dapat
2.
memperoleh
Permohonan grasi diajukan
keluarga
paling lama dalam jangka
terpidana, dengan persetujuan
waktu 1 (satu) tahun sejak
terpidana.
putusan
Dalam hal terpidana dijatuhi
kekuatan hukum tetap
pidana
mati,
permohonan
keluarga
terpidana
memperoleh
d. Tata Cara Permohonan Grasi
grasi dapat diajukan oleh
4.
pemerintahan
dapat
terpidana
3.
urusan
manusia
b. Permohonan Grasi
2.
membidangi
terpidana oleh hakim atau
pengadilan
1.
yang
bidang hukum dan hak asasi
tingkat pertama. 2.
menteri
1.
tanpa
Permohonan grasi diajukan secara tertulis oleh terpidana,
persetujuan terpidana.
kuasa
Demi
keluarganya,
kepentingan
kemanusiaan dan keadilan,
Presiden.
8
hukumnya,
atau kepada
2.
Salinan
permohonan
disampaikan pengadilan
grasi
permohonan
kepada yang
pengadilan tingkat pertama
memutus
mengirimkan
perkara pada tingkat pertama
permohonan
untuk
perkara
diteruskan
kepada
Mahkamah Agung. 3.
Permohonan
dan
berkas
terpidana
kepada
grasi
dan
e. Berkas Perkara Permohonan
salinannya dapat disampaikan
Grasi
oleh terpidana melalui Kepala
1.
Surat Pengantar
Lembaga
Pemasyarakatan
2.
Daftar isi berkas perkara
tempat terpidana menjalani
3.
Akta
salinannya
melalui
Berkekuatan
hukum
tetap
Dalam hal permohonan grasi dan
Kepala
Lembaga
4.
Permohonan Grasi dan Akta
diajukan
Penerimaan
Lembaga
Grasi
Pemasyarakatan,
Kepala
5.
Pemasyarakatan
Permohonan
Salinan Permohonan Grasi dari dari terpidana dan Akta
menyampaikan permohonan
Penerimaan
grasi
permohonan Grasi
tersebut
Presiden
dan
kepada salinannya
dikirimkan pengadilan
yang
6.
memutus
persetujuan untuk keluarga dari terpidana (jika ada) 7.
terhitung sejak diterimanya grasi
dan
8.
copy
Berita
acara
Foto
copy
Putusan
Pengadilan tingkat pertama
Dalam jangka waktu paling
9.
lambat 20 (dua puluh) hari
penerimaan
Foto Sidang
salinannya.
terhitung
Surat Kuasa dari terpidana untuk kuasanya atau surat
paling lambat 7 (tujuh) hari
permohonan
salinan
kepada
perkara pada tingkat pertama
5.
salinan
Mahkamah Agung.
pidana. 4.
grasi,
sejak
Foto
copy
Putusan
Pengadilan tingkat Banding
tanggal
10. Foto
salinan
copy
Putusan
Pengadilan tingkat Kasasi
9
11. Foto copy Surat Dakwaan
“Presiden memberikan grasi
12. Eksepsi dan Putusan sela
dan
(jika ada)
rehabilitasi
dengan
memperhatikan pertimbangan Mahkamah
13. Foto copy Surat Tuntutan,
Agung”.Dan
Pembelaan, Replik, Duplik
Pasal 14 ayat (2) Amandemen
(jika ada)
Undang-Undang
14. Foto
copy
Penetapan
Republik
Indonesia
yang
Penujukan MH 15. Foto copy Penetapan hari
1945
berbunyi:“Presiden
memberikan
sidang
Dasar
amnesti
abolisi
dan
dengan
16. BAP dari Penyidik
memperhatikan pertimbangan
17. Dan surat-surat lain. 7
Dewan
B. Dasar
Dan
Kabulkanya
Pertimbangan Pemberian
Rakyat”.Serta
Di
tentang
hukum
2.
dalam
sulit
konstitusional
cukup
prerogatif
pertimbangan
berdasarkan Pasal 14 ayat (1)
Republik
Indonesia
lama,
setelah
Presiden
Undang-Undang
dan diambil
setelah
melalui pertimbangan yang
Pemberian grasi tersebut hak
Pertimbangan grasi tersebut merupakan keputusan yang
Leigh corby adalah sebagai berikut :
merupakan
Atas
Tahun 2002 tentang Grasi.
memberikan
pemberian grasi terhadap Schapelle
1.
Perubahan
Undang-Undang Nomor 22
Schapelle Leigh Corby )
pertimbangan
Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2010
Grasi
Terhadap Terpidana Narkotika (
Presiden
Perwakilan
khususnya
memperhatikan Mahkamah
Agung.
Dasar
3. Melalui asas reprositas dan niat
1945
baik
yang menyebutkan bahwa:
yang
Internasional,
diakui
hukum
grasi tersebut
diberikan untuk melindungi
7
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt 50a7b6821516e/prosedur-grasi-bagi-wnaterpidana-narkotika Di akses pada tanggal 16 September 2015
kepentingan khususnya
10
nasional perlindungan
warga Negara Indonesia yang ditahan
atau
Mahkamah
menjadi
memberikan pertimbangan hukum
terpidana di Australia. Dan
dan pertimbangan lainnya dalam
karena menginginkan para
pemberian grasi terhadap Schapelle
warga Negara Indonesia yang
Leigh Corby adalah sebagai berikut :
ditahan oleh otoritas dari Australia
1. Grasi
dibebaskan.
merupakan
hak
konstitusional Presiden sesuai
Kesepakatan barter Schapelle
dengan Undang-
Leigh Corby dengan WNI itu
Pasal 14 ayat (1) Undang-
dicapai saat pihak Kejaksaan
Undang Dasar 1945 yang
Agung Australia melawati ke
menyebutkan
Kejaksaan Agung Indonesia
bahwa:“Presiden memberikan
pada 11 Januari 2011. Saat
grasi dan rehabilitasi dengan
itu, Australia meminta Corby
memperhatikan pertimbangan
untuk ditukar dengan 12.000
Mahkamah Agung”.
narapidana asal Indonesia.
2.
4. Grasi (Pardon) juga diberikan Malaysia, dikenal
Negara
Mahkamah
Agung hanya pendapat yang
yang
keras
Pertimbangan
Undang
sifatnya
dalam
tidak
Selanjutnya
mengikat.
keputusan
ada
menghukum pelaku kejahatan
ditangan Presiden, menerima
narkoba, diantaranya kepada
atau menolak grasi tersebut.
banyak
5.
Agung
warga
Negara
3.
Schapelle
Indonesia yang terlibat dalam
mengalami
kejahatan Narkoba.
sehingga
Mempertimbangkan
rasa
psikiater,
Leigh
Corby
depresi
berat
perlu
didampingi
Corby
hingga
kemanusiaan dan keadilan,
sekarang masih merasa tidak
karena
bersalah
Corby
sering
mengalami sakit-sakitan. 8
yang
karena ditemukan
narkotika adalah
disisipkan orang yang tidak 8
http://www.setkab.go.id/berita-4488sesuai-pertimbangan-ma-presiden-beri-grasiuntuk schapelle-corby.html, Di akses pada tanggal 16 September 2015
dikenal dan polisi Australia tidak memiliki catatan bahwa
11
Corby
terkait
dengan
mencederai rasa keadilan hukum di
narkotika. 4.
Indonesia.
Polisi Australia memberikan jaminan
bahwa
B. Saran
Schapelle
Indonesia adalah salah satu
Leigh Corby bukan pengguna
negara yang sangat menentang tindak
maupun pengedar narkotika
kejahatan Narkotika, hal tersebut
sebab
dapat di lihat dengan dibentuknya
dia
merupakan
mahasiswi kecantikan.
9
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan di
III. PENUTUP
bentuknya
A. Kesimpulan
(BNN),
akan
tetapi
Dasar dan pertimbangan yang
masyarakat juga harus ikut turut
di berikan oleh Presiden terhadap
membantu dalam menangani tindak
terpidana Narkotika (Schapelle Leigh
kejahatan Narkotika di Indonesia,
Corby) itu tidak bisa di salahkan
karena Pemerintah dan Penegak
sepenuhnya, di karenakan Presiden
Hukum jumlahnya hanya terbatas,
melihat dari faktor kemanusiannya
selain itu Presiden di harapkan dapat
karena ia sering sakit-sakitan dan
memberikan
Presiden
dengan
tidak
melanggar
dari
pengabulan
dasar
dan
grasi alasan
Undang-Undang 1945, selain itu
pertimbangan yuridis secara jelas,
Presiden memberikan grasi karena
tegas, dan dapat di pertanggung
mempunyai alasan-alasan tertentu,
jawabkan.
dan adanya hak perogratif Presiden hubungan antara negara WNI dan WNA saling berhubungan baik satu sama lain,akan tetapi jika di nilai dari aspek masyarakat akan di anggap
9
http://m.rebublika co.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn 5 inilah-tiga pendapat-ma-yang-dijadikandasar-grasi-corby, Di akses pada tanggal 16 September 2015
12
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku-Buku Bagir Manan, Instrumen-Instrumen Pokok Hukum Internasional, Yayasan Obor, Jakarta,2008, hlm, 120 J.C.T. Simorangkir, Rudy T, Erwin , J.T Prasetyo, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2000, hlm 58 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumi, Bandung, 1984, hlm. 36-39. R. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur Bandung, Bandung, 1983, hlm 153 W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm 20 B. Undang-Undang Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika C. Internet http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50a7b6821516e/prosedur-grasi-bagiwna-terpidana-narkotika Di akses pada tanggal 16 September 2015 http://www.setkab.go.id/berita-4488-sesuai-pertimbangan-ma-presiden-beri-grasiuntuk schapelle-corby.html, Di akses pada tanggal 16 September 2015 http://m.rebublikaco.id/berita/nasional/politik/12/05/25/m4ktn5inilahtigapendapat-ma-yang-dijadikan-dasar-grasi-corby, Di akses pada tanggal 16 September 2015
13
BIODATA PENULIS
Nama
: Anda Handika Putra Dermawan
Tempat Tanggal Lahir : Cianjur, 02 - 02 - 1994 Alamat Rumah
: Jl. Sungai Gumbasa
Alamat E-mail
:
[email protected]
No. Telpon
: 082218555948 - 085242792569
14
