(Daulat Pandapotan Silitonga, SH., M.Hum)* Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
* Disampaikan pada Acara Diseminasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan / atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Auditorium Yunus Husein, PPATK, 15 Maret, 2016, dengan topik: “ Mekanisme Hak Akses atas Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) ke PPATK
Typologi Akses (AHU Online)
(1). Akses untuk Proses Pendaftaran, Perubahan, Penambahan Data Badan Hukum (Maintain Acces)
(2). Akses untuk Mendapatkan Data Perseroan (Data Information Acces)
http://www.ahu.go.id (AHU ONLINE) Ada 2 (dua) Direktorat yang berperan terhadap
pengelolaan AHU Online di Ditjen AHU: 1. Direktorat Teknologi Informasi terkait dengan pengelolaan teknis pemrograman, jaringan, dan fasilitas akses (login/password/open-close acces); 2. Direktorat Perdata terkait dengan pelaksanaan kebijakan, analisa dan pertimbangan, dan penyusunan struktur akses
3
Tugas dan fungsi Direkorat Perdata Ditjen AHU berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM RI Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang : 1. Hukum Perdata Umum; 2. Badan Hukum (online); 3. Jaminan Fidusia (online); 4. Harta Peninggalan (online); 5. Kurator Negara dan Notariat (online).
Direktorat Perdata terdiri dari : Subdirektorat Hukum Perdata Umum; 2. Subdirektorat Badan Hukum; 3. Subdirektorat Jaminan Fidusia; 4. Subdirektorat Harta Peninggalan dan Kurator Negara; 5. Subdirektorat Notariat.
1.
Layanan Badan Hukum Layanan Badan Hukum adalah layanan pada Ditjen AHU yang berkaitan dengan proses pengesahan pendirian, persetujuan, pemberitahuan anggaran dasar dan Data hingga berakhirnya status suatu Badan Hukum yang meliputi: • Badan Hukum Perseroan Terbatas • Badan Hukum Yayasan • Badan Hukum Perkumpulan
6
Layanan Badan Hukum di Ditjen Administrasi Hukum Umum (dalam perjalanan waktu)
1. Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum)
2. Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
• • • • •
• • • • •
• •
3. Layanan AHU Online
• •
•
Tahun 2000 s.d Tahun 2009; Teknologi masih sepenuhnya bekerjasama dengan Swasta; Khusus Layanan Badan Hukum Hanya untuk maintain acces; Masih ada keterlibatan Korektor Badan Hukum (Manusia) Tahun 2009 s.d Tahun 2013; Teknologi sepenuhnya oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan bantuan pemrograman dari pihak ke-3; Hanya untuk maintain acces, data perseroan masih manual (surat); Khusus Layanan Badan Hukum (terpisah dengan Fidusia Online) Keterlibatan Korektor Badan Hukum (Manusia) makin berkurang Tahun 2014 s.d sekarang Teknologi sepenuhnya oleh Kementerian Hukum dan HAM (ada Direktorat TI); Untuk Seluruh Layanan; Hanya untuk maintain acces dan data information acces (berbayar/tidak berbayar) –NEW “SEARCHING DATA” Input data murni dari akses notaris dengan sistem 7 disclaimer
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi oleh Instansi Pemerintah dan/atau Lembaga Swasta dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
Data Administrasi Badan Hukum Pasal 3 huruf g; Permintaan Tertulis Pasal 4 Wajib dan Dikecualikan dari Kerahasiaan Pasal 5 dan 6; Elektronik dan Non Elektronik Pasal 7; Ada penunjukan (designated) kepada personal tertentu Pasal 8.
8
SABH Sistem Administrasi Badan Hukum yang selanjutnya disingkat SABH adalah pelayanan jasa hukum pengesahan badan Perseroan, Yayasan dan Perkumpulan dengan menggunakan sistem teknologi informasi secara elektronik dan dapat diakses secara online yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
Dipadukan dengan layanan lain dan disempurnakan = AHU Online
• Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUMDAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHANANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA PERSEROAN TERBATAS
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SERTA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN DATA YAYASAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN BADAN HUKUM DAN PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERKUMPULAN
Pelayanan Melalui AHU Online
Menteri Hukum dan HAM RI Bapak Amir Syamsuddin meresmikan sekaligus menyampaikan sambutan pada acara Peluncuran Pelayanan Ditjen AHU online guna memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi maupun lembaga tersebut untuk mewujudkan pelayanan prima dengan mengutamakan pelayanan yang profesional, cepat, tepat, efisien, murah dan bebas pungli, di Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2014.
1. Ease of doing bussiness 2. Sistem Integritas (anti KKN)
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
45 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan HAM; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 Jenis dan Tarif Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Ham.
Data Perseroan Data Perseroan Yang Terdapat Dalam Database AHU
Online adalah data Perseroan yang terdaftar sejak tahun 2000 sampai saat ini. Terhadap Data Perseroan tersebut dapat langsung dilakukan Searching Data oleh pemohon Terhadap Data Perseroan sebelum tahun 2000, saat ini sedang dilakukan Migrasi Data Perseroan ke dalam Data Base
13
SEARCHING DATA ONLINE 1.Pemohon masuk ke website ahu online melalui http://ahu.go.id 2. Pemohon klik logo “perseroan” 3. Mengisi nama perseroan pada pencarian data perseroan. 4. Pemohon akan mendapatkan jawaban bahwa suatu perseroan tidak ditemukan? Terdaftar. 5. Apabila Pemohon menginginkan informasi dan data yang lebih detail terkait perseroan tersebut maka Pemohon harus membeli voucher di bank. 14
6. Sesuai Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2015, untuk “searching data” dikenakan biaya sebesar Rp. 50.000,7. Setelah melakukan pembayaran di bank maka pemohon akan memperoleh nomor voucher dan diisi termasuk alamat email pemohon. 8. Data perseroan akan dikirim melalui email ke pemohon. 9. Untuk searching data perseroan sebesar Rp. 50.000,pemohon akan mendapatkan data perseroan terakhir.
15
10. Apabila Pemohon akan mendapatkan data company
profil secara lengkap dari pendirian perseroan, sesuai Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 2015, maka pemohon harus membayar sebesar Rp. 500.000,11. Tata caranya sesuai dengan searcing data biasa, akan tetapi voucher yang dibeli sebesar Rp. 500.000,12. Data yang didapat oleh Pemohon adalah company profile perseroan secara lengkap dari awal pendirian sampai data terakhir.
16
Perlunya Data Perseroan Data perseroan merupakan profil dari suatu perseroan
yang ada di Indonesia. Dari data perseroan tersebut akan terlihat status perseroan tersebut, kondisi permodalan sampai pengurus dan pemegang saham terakhir yang sangat berguna bagi pihak pihak yang berkepentingan, salah satunya untuk sistem pengadaan barang /jasa, Untuk kepentingan hukum dalam rangka penyelidikan, penyidikan dan persidangan/ pengadilan, Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Kementerian Keuangan juga perusahaan atau pihak pihak terkait yang akan melakukan perjanjian dengan perseroan tersebut. 17
Pengguna Data Perseroan Masyarakat; 2. Pemerintah; 3. Penegak Hukum; Untuk kepentingan penegakan hukum, Instansi Penegak Hukum telah mengadakan Nota Kesepahaman (MOU) dengan Ditjen Administrasi Hukum Umum, seperti dengan Kepolisian, KPK, Kementerian Keuangan,KPPU dan PPATK. 1.
PPATK telah mengadakan Nota Kesepahaman dengan Kementerian Hukum dan HAM Tentang Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum
Nomor : M.HH-07.HM.05.02 Tahun 2013 Nomor : NK.63/1.02/PPATK/02/13 PPATK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka akses data Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH)
Petunjuk Teknis Akses Data Sistem Administrasi Badan Hukum Antara PPATK dan Kementerian Hukum Dan HAM I. Definisi SABH
II. Pejabat Penghubung
Sistem Komputerisasi pendirian badan Hukum yang diterapkan di Kemenkumham, dengan alamat database http://beno.sisminbakum.go.id; PPATK dan Kemenkumham masing-masing menunjuk 1 (satu) orang pejabat penghubung untuk pelaksanaan akses database SABH;
Lanjutan.... III. Pengguna
PPATK menunjuk 2 (dua) orang pengguna yang mendapatkan user ID dan password sebagai petugas yang dapat melakukan akses database SABH;
IV. Mekanisme akses Database SABH
Pengguna berwenang membuka database SABH untuk melakukan : 1. Pencarian data perusahaan, nama pendiri, pemegang saham dan direksi perusahaan 2. Pencarian data pendukung, yaitu identitas pendiri/pemegang saham perusahaan atau direksi/ pengurus perusahaan, diantaranya berupa KTP, NPWP, dan TTL
Informasi Data Perseroan Untuk PPATK Informasi data perseroan yang diajukan oleh PPATK, di dasarkan pada MOU antara Ditjen AHU dan PPATK, sehingga mereka langsung dapat menarik data yang ada pada database Sistem Administrasi Badan Hukum dengan tanpa membayar biaya PNBP
Sistem AHU Online Sejak tahun 2014 Ditjen AHU mengembangkan
layanan AHU Online. Beberapa layanan Ditjen AHU mengalami perubahan, termasuk SABH. Seluruh layanan AHU kini dapat diakses melalui http://ahu.go.id, termasuk akses data SABH. User ID dan password yang sebelumnya telah diberikan perlu diupdate sehingga dapat digunakan pada sistem AHU Online. Dengan Sistem AHU Online, pencarian data terkait Badan Hukum lebih cepat, lengkap dan komprehensif.
Analisa Resiko (Risk Assesment)? Dapat dikembangkan dalam sistem; Tidak mengurangi tujuan utama pembentukan sistem AHU Online; Menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Notaris sebagai Pelapor Dapat dikembangkan dalam sistem, untuk mendukung kewajiban notaris menerapkan prinsip KYC/CDD; Berbentuk format isian dan disclaimer;
Tantangan: - Pemahaman terhadap AML/CFT oleh Notaris dan Verifikator Data Kemenkumham; - Mekanisme KYC/CDD oleh Notaris dan Verifikator Data Kemenkumham;
“Belum ada mekanisme Pelatihan”
Sekian Terima kasih 25
