DATABASE PROFIL DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

DATABASE PROFIL DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

Pemerintah Kabupaten Bantul 2013

Kata Pengantar Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan RahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Buku Profil Kabupaten Bantul 2013 ini dengan baik. Kegiatan Penyusunan Profil Daerah merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undangundang tersebut mensyaratkan bahwa perencanaan pembangunan daerah haruslah berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk keluaran Tahun 2013, produk buku ini telah dilakukan pemutakhiran data-data berupa kondisi terkini dari seluruh potensi yang mencangkup aspek wilayah, demografi, sosial budaya, ekonomi dan infrastruktur dan disertai penyajian gambar/visual yang mengalami pengembangan dari tahuntahun sebelumnya. Diharapkan buku ini dapat dijadikan referensi dan masukan tentang capaian kinerja, serta sumber data bagi kebutuhan perumusan kebijakan, penyusunan evaluasi dan penelitian di Kabupaten Bantul. Tentunya perlu diakui bahwa dalam penyusunan buku ini dijumpai sejumlah keterbatasan, namun sudah menjadi tekad kami untuk semakin meningkatkan kualitas hasil penyusunan di masa mendatang. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaiannya. Akhirnya, kita berharap buku ini dapat mencapai sasaran dan tujuannya, serta bermanfaat bagi kita semua.

Bantul, Agustus 2013 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Bantul Kepala,

Drs. TRISAKTIYANA, M.Si. NIP. 196602191993031005

Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012

i

Daftar Isi Kata Pengantar

i

Daftar Isi

iii

Daftar Tabel

vii

Daftar Peta

xi

BAB I. PENDAHULUAN

1

I.1. I.2. I.3. I.4. I.5. I.6. I.7.

Latar Belakang Dasar Hukum Maksud dan Tujuan Sasaran Manfaat Ruang Lingkup Sistematika

1 1 2 2 2 2 2

BAB II. SEJARAH KABUPATEN BANTUL II.1. II.2. II.3.

4

Letak dan Keadaan Bantul Historis Kabupaten Bantul Nama-nama Bupati Kabupaten Bantul

4 4 8

BAB III. PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL III.1. Bentuk dan Isi Lambang Daerah III.2. Arti dan Makna Lambang Daerah III.3. Warna dan Artinya III.4. Makna Lambang III.5. Visi dan Misi III.6. City Brand Bantul

9 9 9 10 10 11 13

BAB IV. DATA UMUM

16

IV.1. IV.2. IV.3. IV.4. IV.5. IV.6. IV.7. IV.8. IV.9. IV.10. IV.11.

16 17 25 26 27 28 29 29 30 33 33

Letak Geografis Pembagian Administratif Ketinggian Tempat Kemiringan Lahan Jenis Tanah Geologi Pola Curah Hujan Daerah Aliran Sungai Penggunaan Lahan Potensi Wilayah Wilayah Rawan Bencana


iii

BAB V. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT V.1. Kesejahteraan dan Pemerataan a. Pertumbuhan PDRB b. PDRB Per Kapita c. Tingkat Inflasi d. Distribusi Pendapatan V.2. Kesejahteraan Sosial a. Angka Melek Huruf b. Angka Partisipasi Murni (APM) c. Angka Partisipasi Kasar (APK) d. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu e. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) f. Balita Gizi Buruk g. Kemiskinan h. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial i. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja) j. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani) V.3. Seni Budaya dan Olah Raga

35 35 35 36 37 37 38 38 38 39 39 40 41 41 43 44 45 45

BAB VI.PELAYANAN UMUM

49

VI.1.

iv

Fokus Layanan Urusan Wajib a. Pendidikan 1. Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah 2. Jumlah guru/murid b. Kesehatan 1. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita 2. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan c. Lingkungan Hidup 1. Penanganan sampah 2. Pengelolaan air limbah 3. Kualitas Air Sungai 4. IPAL Biogas d. Pekerjaan Umum 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Jaringan Irigasi 3. Penduduk berakses air minum 4. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk 5. Persentase rumah tinggal bersanitasi 6. Tempat pemakaman umum per satuan penduduk 7. Rumah layak huni 8. Drainase dalam kondisi baik e. Penataan Ruang 1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) f. Perumahan 1. Rumah tangga pengguna air bersih 2. Rumah tangga pengguna listrik 3. Permukiman Kumuh 4. Rumah layak huni g. Kepemudaan dan Olahraga


49 49 49 50 51 51 52 53 53 55 55 56 57 57 57 58 58 59 59 60 61 61 61 62 62 62 62 63 63 64 64

VI.2.

h. Penanaman Modal i. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Persentase koperasi aktif 2. Jumlah UKM dan BPR/LKM j. Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Pertumbuhan penduduk 2. Pengelompokan penduduk k. Ketenagakerjaan 1. Angkatan Kerja 2. Kesempatan kerja 3. Pengangguran l. Ketahanan Pangan 1. Ketersediaan pangan dan Cadangan Pangan 2. Distribusi dan Akses Pangan 3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan 4. Lumbung Pangan 5. Desa Mandiri Pangan m. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah 2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Indeks Gender n. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Rasio akseptor KB o. Perhubungan 1. Jumlah Penumpang Angkutan Umum 2. Jumlah Ijin Trayek 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus p. Komunikasi dan Informatika 1. Jumlah surat kabar nasional/lokal 2. Penyiaran radio/TV 3. Hasil Kerjasama Perguruan Tinggi 4. Penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah q. Pertanahan 1. Penggunaan Tanah 2. Penyelesaian Ijin Lokasi r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat 2. Legislatif s. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 2. Jmlah kelompok binaan PKK t. Perpustakaan FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN a. Kelautan dan Perikanan b. Pertanian dan Peternakan c. Kehutanan 1. Lahan Kritis 2. Penghijauan d. Energi dan Sumberdaya Mineral e. Pariwisata f. Industri g. Perdagangan h. Transmigrasi


65 66 66 67 68 68 68 71 71 72 72 76 76 76 77 78 78 78 78 79 79 79 80 80 81 82 82 83 83 84 84 86 86 87 87 87 88 88 88 89 90 91 91 92 95 95 95 95 96 97 97 98

v

Daftar Tabel BAB VII. DAYA SAING DAERAH VII.1.

VII.2.

VII.3.

VII.4.

Kemampuan Ekonomi Daerah a. Produktivitas Total Daerah b. Pendapatan dan Belanja Fasilitas Wilayah/Infrastruktur a. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum b. Ketersediaan restoran dan penginapan c. Aksesibilitas Daerah (panjang jaringan jalan dalam kondisi baik) d. Penataan wilayah e. Fasilitas Ibadah f. Ketersediaan Air Bersih g. Fasilitas Listrik Fokus Iklim Berinvestasi a. Perkembangan investasi b. Keamanan dan ketertiban 1. Angka kriminalitas 2. Jumlah Demonstrasi 3. Kemudahan perijinan 4. Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha Fokus Sumber Daya Manusia

BAB VIII. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA VIII.1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya VIII.2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Bencana a. Pra Bencana, Meliputi Kegiatan Preventif, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan b. Saat Bencana c. Pasca Bencana d. Rehabilitasi

99 99 99 99 101 102 102 103 103 103 103 103 103 103 104 104 104 105 106 106 108 108 109 109 110 110 110

BAB IX. PENUTUP

112

LAMPIRAN

113

vi


Tabel Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7 Tabel 8 Tabel 9 Tabel 10 Tabel 11 Tabel 12 Tabel 13 Tabel 14 Tabel 15 Tabel 16 Tabel 17 Tabel 18 Tabel 19 Tabel 20 Tabel 21 Tabel 22 Tabel 23 Tabel 24 Tabel 25 Tabel 26 Tabel 27 Tabel 28 Tabel 29 Tabel 30 Tabel 31 Tabel 32 Tabel 33 Tabel 34 Tabel 35 Tabel 36 Tabel 37 Tabel 38 Tabel 39 Tabel 40 Tabel 41 Tabel 42 Tabel 43 Tabel 44 Tabel 45 Tabel 46 Tabel 47 Tabel 48 Tabel 49 Tabel 50

Halaman Pembagian Wilayah Distrik Di Masa Lalu Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan Tahun 2013 Desa Tertinggal Tahun 2012 Status Desa (Pedesaan/Perkotaan) dan Nama Dusun Tahun 2012 Tinggi, Suhu dan Jarak Pusat Kota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten/Provinsi Tahun 2012 Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Tahun 2012 Luas Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2012 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah Tahun 2012 Hubungan Formasi Geologi dengan Luas Penyebarannya Data Curah Hujan 2008-2012 di Kabupaten Bantul Daerah Aliran Sungai Tahun 2012 Penggunaan Lahan Tahun 2012 (Ha) Luas Rencana Kawasan Lindung Tahun 2012 Luas Rencana Kawasan Budidaya Tahun 2012 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010-1012 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-1012 Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010-2012 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul Tahun 2007-2012 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2012 Perkembangan Indeks Gini Ratio Tahun 2008-2012 Angka Melek Huruf Tahun 2008-2012 Angka Melek Huruf Tahun 2012 Menurut Kecamatan Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2008-2012 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2008-2012 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009-2012 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2008-2012 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2011 Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional Balita Gizi Buruk Tahun 2009-2012 KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010-2012 Prosentase Jiwa dan Keluarga Miskin Tahun 2012 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011-2012 Jumlah PMKS Tahun 2012 Rasio Penduduk Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja Tahun 2008-2012 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2011-2012 Angka Kriminalitas Tahun 2009-2012 Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2012 Lembaga Budaya Tahun 2012 Prestasi dan Penghargaan Bidang Pemuda dan Olahraga Ketersediaan Sekolah Tahun 2008-2012 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan Banyaknya Sekolah, Murid, Guru tahu 2012 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2012 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008-2012 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2012 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2012 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2012 Menurut Kecamatan Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011-2012


7 17 17 18 25 25 26 26 28 29 30 30 31 31 34 35 35 36 37 37 37 38 38 39 39 40 40 40 41 41 42 43 44 44 44 45 45 46 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52 53 53

vii

Tabel Tabel 51 Tabel 52 Tabel 53 Tabel 54 Tabel 55 Tabel 56 Tabel 57 Tabel 58 Tabel 59 Tabel 60 Tabel 61 Tabel 62 Tabel 63 Tabel 64 Tabel 65 Tabel 66 Tabel 67 Tabel 68 Tabel 69 Tabel 70 Tabel 71 Tabel 72 Tabel 73

Data Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Tahun 2012 Volume Sampah dan Sampah Terangkut per Hari Tahun 2012 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2012 Daftar Lokasi IPAL Biogas Tahun 2012 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 sd 2012 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2008-2012 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2008-2012 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum PDAM Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010-2012 Jumlah Tempat Ibadah Per Kecamatan Tahun 2012 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011-2012 Tempat Pemakaman Umum Menurut Kecamatan Tahun 2012 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011-2012 Rusunawa yang telah dibangun di Kawasan Perkotaan Yogyakarta Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinngi tahun 2008-2012 Produk Perencanaan Tata Ruang Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Jumlah KK yang Belum Berlistrik Tahun 2012 Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2011-2012 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2012 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2012 Nilai Investasi Tahun 2012 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) & Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2005-2012 Tabel 74 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 sd 2012 Tabel 75 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2010-2012 Tabel 76 Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2010-2012 Tabel 77 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Tahun 2010-2012 Tabel 78 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2010-2012 Tabel 79 Estimasi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2012 per Kelompok Umur Tabel 80 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2012 Tabel 81 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan KK Tahun 2012 Tabel 82 Akta Catatan Sipil kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012 Tabel 83 Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2012 Tabel 84 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012 Tabel 85 Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2012 Tabel 86 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2012 Tabel 87 Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2012 Tabel 88 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 per Kecamatan Kabupaten Bantul Tabel 89 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2010-2012 Tabel 90 Jumlah Penganggur Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012 Tabel 91 Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk dikonsumsi Tahun 2011-2012 Tabel 92 Perkembangan Ketersediaan Beras Tahun 2011-2012 Tabel 93 Daftar Gapoktan Pelaksana LDPM Tahun 2012 Tabel 94 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011-2012 Tabel 95 Desa Rawan Pangan Tahun 2011-2012 Tabel 96 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 s/d 2012 Tabel 97 Rasio KDRT Tahun 2010-2012 Tabel 98 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender l Tahun 2010–2011 Tabel 99 Hubungan Pasangan Usia Subur dan Kepesertaan Aktif Dalam Program KB Terhadap Angka Kelahiran Tabel 100 Akseptor KB Tahun 2009 s.d 2012

viii


Halaman 54 55 56 56 57 57 58 58 58 59 59 60 60 61 61 61 63 63 64 64 65 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70 71 72 73 74 74 74 75 75 76 76 77 77 78 78 79 79 80 80

Tabel Tabel 101 Tabel 102 Tabel 103 Tabel 104 Tabel 105 Tabel 106 Tabel 107 Tabel 108 Tabel 109 Tabel 110 Tabel 111 Tabel 112 Tabel 113 Tabel 114 Tabel 115 Tabel 116 Tabel 117 Tabel 118 Tabel 119 Tabel 120 Tabel 121 Tabel 122 Tabel 123 Tabel 124 Tabel 125 Tabel 126 Tabel 127 Tabel 128 Tabel 129 Tabel 130 Tabel 131 Tabel 132 Tabel 133 Tabel 134 Tabel 135 Tabel 136 Tabel 137 Tabel 138 Tabel 139 Tabel 140 Tabel 141 Tabel 142 Tabel 143 Tabel 144 Tabel 145 Tabel 146 Tabel 147 Tabel 148 Tabel 149 Tabel 150 Tabel 151 Tabel 152 Tabel 153

Halaman Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Bantul Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Bantul Jumlah Ijin Trayek Tahun 2008 sd 2012 Kabupaten Bantul Jumlah Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2012 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009-2012 Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2009-2012 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey Tahun 2012 Sistem Informasi Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat Teknologi Tepat Guna dan Penemu Persentase Jumlah Izin lokasi tahun 2010-2012 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009-2012 Jumlah Petugas Linmas Tahun 2009-2012 Kelompok Binaan LPM Tahun 2009-2012 Kelompok Binaan PKK Tahun 2009-2012 Jumlah Perpustakaan Tahun 2010-2012 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009-2012 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2011-2012 Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2010-2012 Perkembangan Sarpras Perikanan pada Tahun 2010-2012 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, Padi, Ladang, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai Tahun 2011-2012 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Kacang Panjang dan Jamur Tahun 2011-2012 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau, Mete, Tebu, dan Kelapa Tahun 2011-2012 Produksi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2011-2012 Luas Lahan Kritis Tahun 2011-2012 Pengadaan Bibit Jati dan Buah Tahun 2012 Target dan Capaian Reklamasi Lahan Bekas Tambang Potensi Energi Baru Terbarukan Potensi Pariwisata Tahun 2010-2012 Prasarana Wisata Tahun 2010-2012 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2011-2012 Perkembangan Ekspor Tahun 2011-2012 Penempatan Transmigran Tahun 2012 Produktivitas Per Sektor Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2010 s.d tahun 2014 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Jenis, Kelas,dan Jumlah Restoran Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel Angka Kriminalitas Tahun 2011–2012 Jumlah Demonstrasi

Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012 Jumlah Perda yang Telah Diterbitkan Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Pegawai Kejadian Bencana Alam Tahun 2012 Jumlah Kejadian Bencana Yang Terjadi Menurut Jenis Bencana Tahun 2012 Potensi Bencana Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2012 Kondisi Data Lembaga PNF Tahun 2012 Data Program Kesetaraan Tahun 2012 Hasil Ujian Kesetaraan 2012 Persentase Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2008-2012 (dalam %)


80 81 81 81 82 83 83 84 84 85 86 87 87 88 89 90 91 91 91 92 92 92 93 94 94 95 95 95 96 96 97 97 97 98 99 100 101 102 102 102 104 105 106 106 107 108 108 109 115 115 115 115 115

ix

Daftar Gambar Tabel Tabel 154 Tabel 155 Tabel 156 Tabel 157 Tabel 158 Tabel 159 Tabel 160 Tabel 161 Tabel 162 Tabel 163 Tabel 164 Tabel 165 Tabel 166 Tabel 167 Tabel 168 Tabel 169 Tabel 170 Tabel 171 Tabel 172 Tabel 173 Tabel 174 Tabel 175 Tabel 176 Tabel 177 Tabel 178 Tabel 179 Tabel 180 Tabel 181 Tabel 182 Tabel 183 Tabel 184 Tabel 185 Tabel 186 Tabel 187 Tabel 188 Tabel 189 Tabel 190

x

Halaman Daftar Perguruan Tinggi Tahun 2012 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kecamatan, dan Puskesmas Tahun 2012 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Layanan Kesehatan Tahun 2012 Data Jaminan Kesehatan Tahun 2012 Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Pembayaran Tahun 2010-2012 Jumlah Pasien Rawat Jalan Menurut Pembayaran Tahun 2010-2012 Indikator Rawat Inap RSUD Panembahan Senopati Data 10 Besar Penyakit Rawat Inap Tahun 2012 Data 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2012 Jumlah Tenaga Keperawatan di Sarana Kesehatan Tahun 2012 Jumlah Tenaga Medis di Sarana Kesehatan Tahun 2012 Kelas Rumah Sakit Tahun 2012 Puskesmas dengan Standarisasi Pengembangan Mutu Pelayanan Tahun 2012 Puskesmas dengan Layanan Unggulan Tahun 2012 Tempat Pembuangan Sampah Menurut Kecamatan Tahun 2012 Klasifikasi Koperasi Tahun 2010-2012 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012 Program PNMD -Mpd Tahun 2012 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB 2008-2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 Desa Pesisir Tahun 2012 Kegiatan Restocking dan Bantuan Benih 2012 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Usaha Tahun 2010-2012 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010-2012 Sekolah Lapangan dan SRI Tahun 2010-2012 Populasi Ternak Tahun 2010-2012 Kejadian Penyakit Avian Influenza Tahun 2010-2012 Data Pengguna Straw dan Kelahiran Inseminasi Buatan Tahun 2010-2012 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi Tahun 2012 Daftar Kelompok Penangkaran Benih Bawang Merah Tahun 2012 Produksi Benih Padi Berlabel Bantul Seed Center Tahun 2010-2012 Stimulasi Pestisida kepada Masyarakat Tahun 2010-2012 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pisang, Rambutan dan Mangga Tahun 20102012 Bantuan Benih ke Masyarakat Tahun 2010-2012 Hasil Produksi Hutan tahun 2010-2012 Target dan Capaian Pencegahan Kerusakan Akibat Penambang Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tahun 2012 Pajak dan Retribusi Daerah


116 117 118 118 119 119 119 120 120 121 123 125 125 126 126 127 128 129

Gambar Gambar 1 Gambar 2 Gambar 3 Gambar 4 Gambar 5 Gambar 6 Gambar 7 Gambar 8 Gambar 9 Gambar 10 Gambar 11 Gambar 12 Gambar 13 Gambar 14 Gambar 15

Halaman Peta Wilayah Administrasi DIY Tangga Menuju Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri Bupati Bantul Sri Suryawidati Lambang Daerah Hubungan Prioritas Pembangunan dengan Misi Kabupaten Bantul Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul Hubungan Jenis Tanah dengan Luas Penyebaran Tahun 2012 Peta Penggunaan Lahan Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2010-2012 Prosentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2012 Jiwa miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2012 Jiwa miskin dan Rumah Tangga Miskin Tahun 2012 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2012 Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 Peta Penganggur Tahun 2012

4 5 6 7 8 16 28 32 36 41 42 43 68 72 73

129 129 130 130 130 131 131 131 131 132 132 133 133 133 133 134 134 135 136


xi

BAB I PENDAHULUAN

I.1.

LATAR BELAKANG Dalam era desentralisasi sekarang, proses perencanaan pembangunan sudah mengalami pergeseran paradigma. Dalam hal ini, sudah mulai dilakukan proses bottom up planning secara lebih intensif dibandingkan masa sebelumnya. Tataran pelaksanaan pembangunan juga sudah lebih melihat kepentingan daerah dan lebih banyak melibatkan masyarakat dan dunia usaha. Orientasi demikian diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat. Selain itu, juga akan menumbuhkan kemandirian dalam pendanaan dan pelaksanaan pembangunan. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan dengan melakukan persiapan yang didasarkan data dan informasi yang tersedia saat ini. Peran pemerintah daerah yang semakin besar dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di daerah harus diikuti dengan ketersediaan data dan informasi yang lengkap sehingga dalam pelaksanaan pembangunan, kebijakan yang diambil pada setiap tahapannya dapat dilandasi data yang lebih aktual. Penyediaan data dan informasi dikemas dalam bentuk database profil daerah Kabupaten Bantul yang disertai juga dengan aplikasi Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) yang berlaku secara nasional yang merupakan data pembangunan daerah yang diperbaharui secara realtime dan yang dapat diakses secara online melalui www.sipd.bangda.kemendagri.go.id. Berkaitan dengan pentingnya upaya menempatkan data pada posisi yang sangat strategis dalam perumusan berbagai kebijakan maka diperlukan pengelolaan data yang harus didukung sistem dan kelembagaan yang kuat serta sumber daya manusia yang profesional.

I.2.

DASAR HUKUM a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN); b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; e. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 yang diperbaharui dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025; f. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2011-2015; h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030.


1

I.3.

MAKSUD DAN TUJUAN Penyusunan Database Profil Daerah Kabupaten Bantul mempunyai maksud untuk menghimpun semua data fisik dan data sosial ekonomi dari kegiatan sektoral di kabupaten Bantul sebagai upaya penyediaan sarana yang dapat dipakai dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi serta pengawasan pembangunan. Adapun tujuan penyusunan database profil daerah tersebut agar tersedia sumber data/bank data yang dapat digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta memudahkan koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan di Kabupaten Bantul secara terpadu. Selain itu dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang baik dan akurat.

I.4.

SASARAN

a. Tersedianya data dan informasi yang akurat secara cepat dan mudah bagi pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan di daerah. b. Tersedianya data dasar yang mudah diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan. I.5.

BAB III : Pemerintahan Kabupaten Bantul, berisi tentang lambang daerah dan visi misi Kabupaten Bantul; BAB IV : Data Umum, berisi data umum Kabupaten Bantul meliputi letak secara geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan serta potensi wilayah; BAB V : Kesejahteraan Masyarakat, yang meliputi penjelasan tentang kesejahteraan penduduk dan pemerataan pendapatan serta kesejahteraan sosial; BAB VI : Pelayanan Umum, berisi penjelasan dan data yang fokus pada layanan urusan wajib dan urusan pilihan; BAB VII : Daya Saing Daerah, meliputi kemampuan ekonomi daerah, fasilitas daerah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia; BAB VIII: Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, meliputi bencana yang terjadi dan penanggulangannya serta antisipasi dalam menghadapi kejadian bencana yang tidak terduga; BAB IX : Penutup; Lampiran Data Pendukung Lainnya.

MANFAAT Buku Database Profil Daerah kabupaten Bantul yang disusun dapat dimanfaatkan sebagai: a. Bank Data dan Informasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan diberbagai sektor di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul; b. Dukungan data dan informasi bagi pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan serta skala prioritas pembangunan; c. Komitmen pemerintah daerah untuk membangun pola kerjasama berbasis data dan informasi; d. Sarana pemantauan, pengendalian, dan pelaporan sehingga data/fakta untuk perencanaan selanjutnya dapat dilakukan sesuai dengan keadaan di lapangan; e. Gambaran kondisi dan potensi serta sumber daya yang dimiliki daerah sehingga perencanaan pembangunan menjadi lebih terpadu; f. Informasi bagi investor agar terdorong untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bantul; dan g. Sumber data untuk pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah.

I.6.

RUANG LINGKUP Database Profil Daerah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul dengan menampilkan data fisik dan data sosial ekonomi. Data dalam buku ini disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan peta yang terangkum dalam sektor-sektor pembangunan.

I.7.

SISTEMATIKA Buku Database Profil Daerah Kabupaten Bantul ini disusun dengan sistematika: : Pendahuluan, berisi latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat, ruang lingkup, dan sistematika; BAB II : Sejarah Kabupaten Bantul, berisi tentang riwayat perkembangan awal berdirinya Kabupaten Bantul sampai sekarang (Tahun 2013); BAB I

2



3

BAB II SEJARAH KABUPATEN BANTUL

II.1. LETAK DAN KEADAAN BANTUL Kabupaten Bantul secara geografis terletak di bagian selatan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan luas wilayah 506,85 km² atau 50.685 ha. Secara administratif di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, di bagian selatan Kabupaten Bantul berakhir dengan garis pantai Samudra Indonesia.

kabupaten serta perubahan-perubahan masyarakatnya merupakan proses kelangsungan dan perubahan sejarah yang tak terpisahkan satu sama lain. Dengan demikian kelahiran daerah Bantul tidak dapat dipisahkan dari proses kesejarahannya. Jejak dan bekas-bekas masa lampau yang diwariskannya baik fisik maupun non-fisik merupakan saksi perjalanan dan buah pengalaman masa lampaunya. Secara fisik masih dapat dikenali bangunan-bangunan monumental, petilasan, tempattempat atau situs bersejarah, kompleks permukiman, nama-nama tempat atau kampung, bangunan rumah, pakaian, dan lainnya, yang berasal dari berbagai perkembangan jaman. Bangunan bekas istana atau bagian dari kompleks istana Mataram dari masa Senopati sampai Sultan Agung dan Amangkurat I di Kota Gede, Kerta, dan Pleret. Bekas istana juga makam-makam raja dan keluarganya yang ada di Kota Gede dan Imogiri yang sampai sekarang masih diabadikan sebagai peninggalan sejarah. Peninggalan kompleks keraton berupa perkampungan dan petilasan dengan nama-namanya yang mencerminkan sebagai bekas lokasi istana dan pusat kerajaan yang ada di Kota Gede atau Pasar Gede, Kerta, dan Pleret. Dari masa kasultanan mungkin masih dapat dijumpai bekas-bekas bangunan tempat kediaman pejabat pemerintah kabupaten dari Bupati sampai bawahannya, atau bekas lokasi kompleks pemerintahan dan tempat-tempat penting lainnya. Peninggalan masa kolonial, bekas-bekas tempat perjuangan Pangeran Diponegoro melawan pemerintahan Belanda yang ada di sekitar Bantul, seperti bekas pertanahannya di Selarong dan markas pasukannya di beberapa pedesaan di daerah Bantul bekas bangunan pabrik gula atau tembakau beserta lokasi perkebunannya, bekas jalan kereta api dan stasiunnya, jaringan jalan darat, pasar dan tempat lainnya. Peninggalan masa romusha itu masih dapat ditemukan di salah satu tempat di dekat pedesaan pantai selatan Bantul. Secara non fisik terdapat rekaman pengalaman masa lampau yang masih lestari hingga masa kini, antara lain ialah bahasa, tradisi, tata-nilai, kepercayaan, pandangan hidup, mitos, legenda, dan cerita-cerita rakyat baik yang tersimpan secara lisan maupun tertulis.

Gambar 1 Peta Wilayah Administrasi DIY

Kabupaten Bantul merupakan daerah yang subur, baik karena jenis lapisan tanahnya, pengairannya, kedataran wilayahnya maupun karena letaknya yang ada di penghujung selatan tempat sungai-sungai bermuara dan menumpuk lumpur vulkanik beserta endapan-endapan humus dari daerah utara. Keadaan alam yang sangat cocok untuk bidang pertanian maka sebagian besar masyarakat Bantul bermata pencaharian sebagai petani. II.2. HISTORIS KABUPATEN BANTUL Proses perubahan dan perkembangan kehidupan masyarakat penghuni lembah Opak-Progo dalam usaha untuk menguasai alam sekitarnya dari masa awal sampai masa berikutnya merupakan proses sejarah masyarakat lembah Opak-Progo. Kondisi alam seperti tersebut di atas itulah telah terjadi silih berganti peristiwa-peristiwa penting yang bermakna bagi sejarah kehidupan masyarakat di lembah Opak-Progo umumnya dan Bantul pada khususnya. Lahirnya pedesaan kuno, kerajaan kuno, kerajaan Islam Mataram, Kasultanan Yogyakarta hingga munculnya pemerintahan

4


Gambar 2 Tangga Menuju Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri

Berakhirnya perang Diponegoro pada sekitar bulan Maret 1830 membawa perubahan penting bagi peta kehidupan kerajaan kejawen (Vorstenlanden). Pihak Belanda mempunyai alasan untuk memperluas jangkauan kekuasaan dan pengawasan pemerintahannya terhadap pemerintahan kedua kerajaan Surakarta dan Yogyakarta beserta kawulanya di daerah pedesaan. Selain itu pemerintah Belanda juga mempunyai alasan untuk mempersempit dan mengecilkan


5

daerah wilayah kedua kerajaan tersebut. Semuanya ini dapat dicapai oleh pemerintah Belanda dengan jalan memaksakan kehendak melalui penandatanganan kontrak-kontrak perjanjian antara kedua penguasa kerajaan Jawa, yaitu Sultan dan Sunan di satu pihak dan pemerintah Belanda yang diwakili oleh residen setempat di lain pihak. Maka dari itu secara berturut-turut kontrak-kontrak yang penting ditandatangani antara lain pada tanggal 22 Juni 1830, tanggal 27 September 1830, tanggal 3 Nopember 1830 dan penetapan-penetapan lainnya pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831. secara singkat dapat disebutkan bahwa akibat dari penandatanganan kontrak-kontrak itu antara lain ialah bahwa kedua kerajaan telah kehilangan wilayahnya di daerah Mancanegara, Pajang, dan Sukawati dimasukkan wilayah Kasunanan, dan Gunung Kidul dimasukkan ke wilayah Kasultanan. Selain itu juga ditetapkan perlunya dilakukan reorganisasi atau pembagian wilayah administratif baru dengan kemauan pemerintah kolonial. Diantaranya ialah tentang pembagian wilayah pemerintahan Kabupaten (Regentschap) dengan pengangkatan Kepala Daerah yang baru (Inlandsche Rechtban). Di wilayah Kasultanan penanganan keamanan dan pemerintahan, serta pembagian wilayah administrasi distrik dan pengangkatan kepala distriknya, semuanya harus sepersetujuan pihak pemerintah Belanda. Rentetan pelaksanaan perubahan penting di Kasultanan Yogyakarta dilakukan pada tahun 1831. Dalam rangka melaksanakan tindak lanjut dari ketentuan-ketentuan tersebut, maka Sultan Hamengkubuwana V melakukan usaha-usaha pembaharuan administrasi pemerintahan dan perangkat-perangkatnya secara bertahap sejak awal tahun 1831, yaitu sesudah diselesaikannya penandatanganan kontrak-kontrak dan pembahasannya dengan pihak penguasa kolonial, dan setelah situasi dan kondisi istana tenang kembali sesudah perang selesai. Pada saat itulah maka mulai dilakukan pembagian wilayah baru daerah Kasultanan Yogyakarta atas tiga wilayah Kabupaten, yaitu: (1) Kabupaten Bantul Karang, dibagian selatan; (2) Kabupaten Denggung di bagian utara; dan (3) Kabupaten Kalasan di bagian timur. Pembagian wilayah ini diikuti dengan pengangkatan atau wisuda Bupati sebagai Kepala Daerah masing-masing. Kemudian juga dilakukan pengangkatan Kepala Distrik di daerah masing-masing dengan gelar Mantri, Tumenggung atau Rangga. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, pada tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 Sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantul Karang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercayai Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul. Tanggal 20 Juli inilah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei Nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Kemudian setelah kemerdekaan, pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No. 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di Seluruh Indonesia. Beberapa waktu setelah Kabupaten Bantul berdiri yaitu setelah 1831, struktur administrasi di bawah Bupati yang masih meneruskan pola kademangan ini diubah kedudukannya sebagai kesatuan wilayah administrasi distrik, sesuai dengan reorganisasi pemerintah baru. Pola kademangan yaitu pola administrasi Bupati yang diurus oleh seorang demang. Kedudukan demang dipilih oleh seorang patuh. Tugasnya ialah mengurus penarikan pajak dan penyediaan tenaga kerja.

6


Dalam menjalankan tugasnya para demang dibantu oleh beberapa bekel. Bekel ini diangkat oleh demang, yang mungkin mereka itu berasal dari kepala desa setempat. Kewajiban demang ialah menyerahkan hasil produksi pertanian daerah kademangannya kepada pemegang patuh dua kali setiap tahun. Para petani yang ada di tanah lungguh yang menggarap tanah itu mendapat dua perlima bagian dari hasil panennya. Para bekel mendapat seperlima dan yang dua per lima diserahkan ke atas lewat demang dan patuh, sampai ke kantor perbendaharaan kerajaan. Dalam struktur semacam itu wilayah Bantul sebelumnya masuk dalam lingkup wilayah Negara Agung. Dengan demikian selama pemerintahan kabupaten berdiri, daerah Bantul terbagi ke dalam sejumlah daerah kademangan. Tiap-tiap kademangan memiliki sejumlah kabekelan yang terdiri dari beberapa pedesaan. Setelah pola kademangan berubah menjadi wilayah distrik maka pada waktu itu daerah Bantul terbagi menjadi 13 wilayah distrik, yang masing-masing distrik membawahi sejumlah desa. Reorganisasi wilayah distrik terjadi lagi sekitar tahun 1878 dan 1900. Pada tahun 1878 wilayah distrik diperkecil menjadi delapan dan pada tahun 1900 menjadi tujuh wilayah distrik. Wilayah distrik dengan jumlah desanya disajikan pada Tabel 1. Reorganisasi wilayah administrasi tingkat distrik itu terus menerus terjadi dengan pembagian kecamatan pada masa kemudian. Demikian juga halnya dengan reorganisasi wilayah pedesaan terjadi dengan jalan penggabungan-penggabungan wilayah desa-desa. Pada masa kini wilayah kabupaten Bantul memiliki 17 kecamatan yaitu Bambanglipuro, Bantul, Dlingo, Imogiri, Jetis, Kasihan, Kretek, Pajangan, Pandak, Piyungan, Pleret, Pundong, Sanden, Sedayu, Sewon, Srandakan, dan Banguntapan. Dengan demikian di antara 17 kecamatan itu ada beberapa kecamatan yang telah lama ada pada abad ke-19, misalnya Lipuro, Kretek, Sewon, dan Srandakan. Penduduk Kabupaten Bantul pada masa awalnya tentu masih kecil, misalnya pada tahun 1832, jadi setahun sesudah berdiri, memiliki jumlah penghuni sebanyak 47.615 jiwa. Pada tahun 1840 tercatat sebanyak 51.602 jiwa dan pada tahun 1845 tercatat sebanyak 53.279 jiwa. Pada tahun 2008 tercatat sebanyak 909.812 jiwa dan pada tahun 2012 sebanyak 930.276 jiwa. Tabel 1 Pembagian Wilayah Distrik Di Masa Lalu 1868

1878

1900

Distrik: 13

Desa

Distrik: 8

Desa

Distrik: 7

1. Celep 2. Samin 3. Dungkus 4. Pucangan 5. Panggang 6. Lipuro 7. Cepit 8. Soka 9. Pekoja 10. Kretek 11. Kuwarasan 12. Gabusan 13. Pandes

33 37 48 58 56 46 60 39 96

1. Pasar Gede 2. Kretek 3. Srandakan 4. Sewon 5. Cepit 6. Pandak 7. Panggang 8. Canden

60 101 126 118 117 226 137 120

1.Kretek 2.Srandakan 3.Sewon 4.Cepit 5.Pandak 6.Panggang 7.Canden

Desa

48 50 38

Sumber: Regering Almanah 1868-1900.

Dalam perkembangan sosial ekonomi kabupaten Bantul mengalami perubahan-perubahan terutama setelah masuknya perkebunan-perkebunan tebu, indigo, dan tembakau di beberapa tempat. Demikian juga pertambahan dan perkembangan kehidupan ikut berkembang sesuai dengan perkembangan lalu lintas jalan raya maupun jalan kereta api. Perkembangan dalam bidang pertanian dan perindustrian serta kegiatan perdagangan membawa dampak penting bagi kehidupan rakyat Bantul.


7

II.3. NAMA-NAMA BUPATI KABUPATEN BANTUL Berdasarkan sumber-sumber yang dapat dikumpulkan maka nama-nama bupati Bantul semenjak awal sampai masa kini (tahun 2013) antara lain ialah sebagai berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Raden Tumenggung Mangun Negoro Raden Tumenggung Jayadiningrat Raden Tumenggung Tirtonegara Raden Tumenggung Nitinegara Raden Tumenggung Danukusuma Raden Tumenggung Djojowinoto Raden Tumenggung Djojodipuro Raden Tumenggung Surjokusumo Raden Tumenggung Mangunyudo K.R.T. Purbadiningrat K.R.T. Dirdjokusumo K.R.T. Djojodiningrat K.R.T. Tirtadiningrat K.R.T. Purwaningrat K.R.T. Partaningrat K.R.T. Wiraningrat Setyosudono K.R.T. Sosrodingrat K.R.T. Prodjohardjono (pejabat) R. Sutomo Mangkusasmito SH Suheram Partasaputro Moerwanto Soeprapto (KRT. Suryopadmo Hadiningrat) Sri Roso Sudarmo Idham Samawi Sri Suryawidati

20 Juli 1831 - 1845 1845 - 1851 1851 - 1852 1852 - 1855 1855 -1878 1878 1878 ------------1899 - 1913 1913 - 1918 1918 - 1943 1943 - 1947 1947 - 1951 1951 - 1955 1955 - 1958 1958 - meninggal 1958 - 1960 1960 - 1969 1969 - 1970 1970 - 1980 1980 - 1985 1986 - 1990 1991 - 1998 1999 - 2010 2010 - sekarang

BAB III PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

III.1. BENTUK DAN ISI LAMBANG DAERAH

Gambar 4 Lambang Daerah Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah ellipse (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak Lima. Di bawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL”. Di dalam bentuk ellipse berisi lukisan yang menggambarkan: a. Keadaan alam; b. Kekayaan alam; c. Latar belakang sejarah; d. Semangat dan cita-cita; e. Persatuan/kesatuan. Ukuran lambang daerah Kabupaten Bantul adalah garis tengah horisontal sepanjang 30 unit dan garis tengah vertikal sepanjang 40 unit. III.2. ARTI DAN MAKNA LAMBANG DAERAH

Gambar 3 Bupati Bantul Sri Suryawidati

8


a. Landasan idiil Pancasila; b. Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan Ketuhanan Yang Maha Esa; c. Gambar pohon kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab; d. Lukisan dalam warna merah dan putih dari roda bergerigi menggambarkan Persatuan Indonesia; e. Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan; f. Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; g. Landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran persegi empat (linggir Jawa) dan keris berlekuk (luk Jawa) lima; h. Tata kehidupan gotong royong ke arah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tulisan huruf Jawa berbunyi “Hamamayu Hayuning Bawono”;


9

i. Nilai-nilai keagamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima; j. Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar keris dan gunung yang mengingatkan perjuangan Pahlawan Nasional Pangeran Diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu melawan penjajah Belanda; k. Semangat pembangunan dilukiskan dalam gambar roda bergerigi dan untuk mencapai kemakmuran perlu dibangun industri-industri. Sejarah pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar serangkai kapas dengan lima belas buah serta daunnya dan setangkai padi dengan lima puluh butir biji menunjukan bahwa Daerah Otonom Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan UndangUndang Nomor 15 tahun 1950. Keadaan alam dilukiskan dalam warna hijau muda, gambar pegunungan, sungai, dan laut. Persatuan dan kesatuan dilukiskan dalam gambar tepi ellipse yang merupakan Bunga Teratai berkelopak lima dengan tiada terputus. Pemerintahan dalam melaksanakan pengabdiannya kepada masyarakat mempunyai tiga bidang, yaitu: a. Bidang Legislatif; b. Bidang Eksekutif; c. Bidang Yudikatif. Gambar pohon kelapa dengan tiga pelepah dan “empat” butir buah kelapa melambangkan bahwa pemerintah mengikutsertakan rakyat untuk melakukan: a. Social Control; b. Social Support; c. Social Participation; d. Social Responsibility. Hasil produksi daerah Kabupaten Bantul dilukiskan dalam gambar roda bergerigi yang menunjukan adanya pabrik, daun tembakau yang merupakan bahan ekspor, dan pohon kelapa yang berbuah menunjukan bahwa Kabupaten Bantul mempunyai hasil spesifik (yaitu geplak) dari buah kelapa.

b.

Ijo Royo-Royo Dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan maupun di musim kemarau di manapun akan tampak suasana yang rindang, perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimanapun Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

c.

Tertib Dalam arti bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/perundangundangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

d.

Aman Dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

e.

Sehat Dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rohani bagi masyarakat/manusia yang menghuninya.

f.

Asri Dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

III.5. VISI DAN MISI III.3. WARNA DAN ARTINYA a. Warna dasar hijau berarti kesuburan dan kemakmuran; b. Warna lukisan hitam berarti keabadian; c. Warna biru berarti kesetiaan; d. Warna kuning dan kuning emas berarti keluhuran, keagungan, dan kemasyuran; e. Warna merah berarti keberanian; f. Warna putih berarti kesucian; g. Warna hijau muda berarti kesuburan dan harapan. III.4. MAKNA LAMBANG a.

10

Produktif-Profesional Dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli dibidangnya masing-masing. Tolok ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.


a.

Visi Visi pembangunan Kabupaten Bantul adalah Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, dan Agamis. Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan di masa yang akan datang adalah Bantul yang produktifprofesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi.

b.

Misi Empat misi Kabupaten Bantul yang terdapat di dalam RPJMD Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut: 1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintah yang empatik; 2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal, dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender; 4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.


11

c.

III.6.

Prioritas Pembangunan

Prioritas Pembangunan 1. Tata kelola pemerintahan yang empatik dan bertanggung jawab

2. Pendidikan

3. Kesehatan

4. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

5. Pengentasan kemiskinan dan penanganan 6. Pertanian dalam arti luas 7. Industri kecil dan koperasi 8. Perdagangan dan pasar tradisional

9. Pariwisata

10. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 11. Infrastruktur, penataan ruang dan permukiman

CITY BRAND BANTUL

MISI 1 “Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik” MISI 2 “Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” MISI 3 “Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsive gender”

a.

Pendahuluan Dalam memasuki era pasar bebas, Kabupaten Bantul turut mengambil inisiatif dalam mempromosikan potensi daerah dan keunggulan wilayahnya demi memajukan kehidupan masyarakat. Usaha promosi ini merupakan usaha memasarkan Kabupaten Bantul dengan target market yang meliputi (1) penduduk dan masyarakat daerah yang membutuhkan layanan publik yang memadai: (2) TTI (trader, tourist dan investor) baik yang berasal dari dalam maupun dari luar daerah; dan (3) TDO yang terdiri dari talent (SDM berkualitas), developer (pengembang), organizer. Untuk mendukung upaya promosi dan pemasaran ini, Kabupaten Bantul membutuhkan sebuah ikon grafis berupa City Brand yang dapat mencerminkan ciri-ciri, potensi, sejarah dan budaya masyarakat Kabupaten Bantul. Tema dari City Brand ini adalah membangun citra Bantul yang memiliki visi Bantul Projo Tamansari Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Untuk mewakili Kabupaten Bantul dalam makna yang seluas mungkin namun cukup spesifik mengetengahkan ciri yang dominan maka City Brand Kabupaten Bantul ini diabstraksikan melalui penterjemahan kondisi lingkungan Kabupaten Bantul. Konsep lingkungan merupakan konsep yang luas yang terdiri dari gabungan konsep lingkungan abiotik (fisik), lingkungan biotik (makhluk hidup) dan lingkungan budaya (manusia dan aktifitasnya). Abstraksi dari konsep lingkungan di Kabupaten Bantul ini diharapkan mewakili citra Bantul dalam sebuah rancangan identitas visual dalam bentuk City Brand.

b.

Proses Abstraksi Ide City Brand ini dirancang untuk mewakili Kabupaten Bantul melalui visualisasi kondisi geografis dan potensi unggulan wilayah. Dengan penggambaran ini, pembaca atau pengamat logo dapat mengasosiasikannya dengan Kabupaten Bantul dengan atribut-atribut fisik, lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan budayanya.

MISI 4 “Meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan”

Gambar 5 Hubungan Prioritas Pembangunan dengan Misi Kabupaten Bantul

12



13

c.

Aspek Lingkungan Fisik Kabupaten Bantul terletak di bentang alam yang sebagian besar terdiri dari dataran aluvial dan beberapa perbukitan di sebelah Timur wilayah kabupaten. Wilayah Kabupaten Bantul merupakan bagian dari geoekosistem yang lebih besar, di mana termasuk di dalamnya Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Geoekosistem ini terdiri dari ekosistem kerucut gunungapi, lereng dan kaki gunungapi serta dataran aluvial yang berujung di sebelah Selatan yaitu ekosistem pantai dan perairan laut. Kabupaten Bantul menempati wilayah yang dicirikan dengan dataran yang relatif landai dengan beberapa variasi relief bumi yang berbukit. Wilayah ini memiliki kelimpahan sumber daya air yang memadai untuk mendukung keberlangsungan lingkungan hidup di dalamnya. Lingkungan fisik ini merupakan potensi yang sangat kuat sebagai obyek kunjungan wisata. Lingkungan ini menghadirkan berbagai pilihan wisata alam seperti sungai, hutan dan pantai.

f.

Arti Warna dan Bentuk 1. Warna Dominan hijau: mewakili ide ‘ijo royo-royo’ yang melambangkan kehidupan yang Dominan hijau: mewakili ide ‘ijo royo-royo’ yang melambangkan kehidupan yang berkelanjutan di Kabupaten Bantul; warna ini berasosiasi pada konsep pembaharuan, pergantian yang lebih baik dan harmonis. Warna biru: berasosiasi pada air dan bahari yang merupakan pelengkap yang ideal dari kehidupan agraris; biru dapat juga berarti ketenangan. Warna coklat: berasosiasi pada potensi tanah yang baik untuk berbagai kegiatan produksi baik tanaman maupun olahan industri; warna coklat juga berhubungan dengan stabilitas, berkaitan dengan kebumian, keutuhan dan keteraturan. Warna abu-abu: berasosiasi pada dinamika dan harapan. [http://www.sensationalcolor.com/color-meaning-symbolism-and-psychology/]

2. Bentuk Logo branding Kabupaten Bantul dirancang menggunakan bentuk-bentuk plastis, non-formal dan dinamis. Pemilihan ini bertujuan, pertama: menggambarkan dinamika masyarakat Bantul yang senantiasa bergerak menuju perbaikan; kedua: secara visual bentuk plastis yang dibangun dari kurva-kurva yang halus memberikan kualitas estetika dan mempengaruhi persepsi ke arah keindahan, keluhuran dan keagungan. g.

14

d.

Aspek Lingkungan Hidup Lingkungan fisik yang ada menjadi wadah untuk hidup yang ideal dari beberapa jenis produk unggulan di Kabupaten Bantul, termasuk sejumlah besar potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan juga peternakan serta perikanan. Kabupaten Bantul juga memiliki kawasan lindung yang merupakan kawasan yang ditetapkan untuk fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup untuk menjamin berlangsungnya pembangunan yang berkelanjutan.

e.

Aspek Sosial Ekonomi & Budaya Mayoritas masyarakat Kabupaten Bantul bekerja di bidang pertanian, perdagangan, industri (kecil dan menengah) dan jasa. Hal ini menggambarkan pergeseran dari budaya subsistence menuju masyarakat industri. Pergeseran ini ditandai dengan mulai beragamnya kegiatan industri kecil dan menengah di samping kegiatan agraris yang dominan. Kegiatan industri menjadi wahana masyarakat Bantul untuk mengekspresikan kemampuan olah rasa dan olah pikir dalam menghasilkan karya-karya budaya yang berkualitas. Karya-karya ini merupakan hasil budaya yang adi luhung dengan berbagai fungsi dan makna serta didasari cita rasa seni yang tinggi.


Muatan Visi dan Misi Kabupaten Bantul Bentuk gentong gerabah menggambarkan hasil dari sebuah usaha budi daya akal dan pikiran yang ditopang oleh usaha bekerja dalam sebuah proses mencipta (karsa dan karya). Ini merupakan manifestasi dari konsep produktif dan profesional dalam visi dan misi Kabupaten Bantul. Konsep ijo royo-royo dan asri disimbolkan dalam bentuk dan warna pada bagian tengah logo yang berbentuk dan berwarna menyerupai tanaman/pohon. Simbol ini mewakili ide tentang kesinambungan kehidupan atau kehidupan yang berkelanjutan (sustainable). Konsep aman, tertib dan sehat tergambar melalui urutan simbol yang mengikuti pola teratur dari model lingkungan fisik yang ada, yang mengikuti arah pergerakan air mulai dari hulu hingga ke hilir (pantai). Keteraturan yang mendasari kinerja alam tentu akan menghasilkan lingkungan yang lebih sehat, berkualitas dan berkelanjutan. Karakter bentuk yang plastis dan dinamis namun mengikuti kaidah atau order tertentu memberikan kesan luasnya keterlibatan semua lapisan masyarakat Bantul dalam membangun wilayahnya, bukan bentuk Top-Down yang rigid melainkan Bottom-Up yang fleksibel; bukan birokratis yang kaku melainkan partisipatif yang akomodatif. Ini merupakan simbolisasi dari konsep demokratis. Logo ini merupakan abstraksi dari konsep lingkungan alam (fisik, hayati dan budaya) yang semuanya merupakan obyek yang tercipta dari hasil karya Tuhan Yang Maha Esa. Logo ini diharapkan akan menjadi pengingat bagi masyarakat Bantul agar dengan sadar senantiasa mensyukuri nikmat kekayaan sumberdaya alam ini melalui kegiatan berbudaya dan pengelolaan sumberdaya dengan sebaik-baiknya.


15

BAB IV DATA UMUM

IV.1.

LETAK GEOGRAFIS Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak paling selatan di mana secara geografis, Kabupaten Bantul terletak antara 07º44'04"08º00'27" Lintang Selatan dan 110º12'34"-110º31'08" Bujur Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara : Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman; ? Sebelah Selatan : Samudera Indonesia; ? Sebelah Barat : Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sleman; ? Sebelah Timur : Kabupaten Gunungkidul. ?

IV.2.

PEMBAGIAN ADMINISTRATIF Luas wilayah Kabupaten Bantul adalah 506,85 Km2 dan secara administratif terdiri dari 17 kecamatan yang dibagi menjadi 75 desa dan 933 pedukuhan (Tabel 2). Kecamatan Dlingo adalah kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas, yaitu 55,87 km2 sementara Kecamatan Srandakan adalah kecamatan dengan wilayah paling sempit, yaitu 18,32 Km2. Sedangkan jumlah desa dan pedukuhan yang terbanyak terdapat di Kecamatan Imogiri dengan delapan desa dan 72 pedukuhan. Tabel 2 Jumlah Desa, Dusun dan Luas Kecamatan Tahun 2013

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Pajangan Bantul Jetis Imogiri Dlingo Banguntapan Pleret Piyungan Sewon Kasihan Sedayu Jumlah

Jumlah Desa

Jumlah Dusun

Luas (Km2)

%

2 4 5 3 3 4 3 5 4 8 6 8 5 3 4 4 4 75

43 62 52 49 45 49 55 50 64 72 58 57 47 60 63 53 54 933

18,32 23,16 26,77 23,68 22,70 24,30 33,25 21,95 24,47 54,49 55,87 28.48 22,97 32,54 27,16 32,38 34,36 506,85

3,61 4,57 5,28 4,67 4,48 4,79 6,56 4,33 4,83 10,75 11,02 5,62 4,53 6,42 5,36 6,39 6,78 100,00

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan , 2013

Desa-desa di Kabupaten Bantul dibagi lagi berdasarkan statusnya menjadi desa pedesaan (rural area) dan desa perkotaan (urban area). Secara umum jumlah desa yang termasuk dalam wilayah perkotaan sebanyak 41 desa, sedangkan desa yang termasuk dalam wilayah perdesaan sebanyak 34 desa. Kabupaten Bantul masih mempunyai desa tertinggal sebanyak 15 desa dan satu desa sangat tertinggal (Tabel 3 dan 4). Tabel 3 Desa Tertinggal Tahun 2012

Gambar 6 Peta Batas Wilayah Kabupaten Bantul Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah Kabupaten Bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan.

No.

Nama Desa

Status

Skor

Keterangan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Seloharjo Triharjo Argosari Jatimulyo Poncosari Gadingsari Caturharjo Selopamioro Mangunan Muntuk Terong Segoroyoso Bawuran Wonolelo Triwidadi Guwosari

Perkotaan Perkotaan Perkotaan Pedesaan Perkotaan Perkotaan Perkotaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Perkotaan Pedesaan Pedesaan Pedesaan Perkotaan

31 35 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Sangat tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal Tertinggal

Sumber: BPS Bantul, 2013

16



17

Tabel 4 Status Desa (Pedesaan/Perkotaan) dan Nama Dusun Tahun 2012

Status Desa/Kelurahan No. Kecamatan Pedesaan

Nama Dusun

Perkotaan

Nama Dusun

Status Desa/Kelurahan No. Kecamatan Pedesaan 1

2

3

18

Srandakan

Sanden

Kretek

Poncosari

Sri Gading

Nama Dusun Singgelo; Talkondo; Godekan; Wonotinggal; Bayuran; Polosiyo; Gunturgeni; Besole; Sambeng I; Sambeng II; Sambeng III; Jragan I; Jragan II; Bibis; Kokap; Koripan; Jopaten; Bodowaluh; Karang; Babagan; Krajan; Ngentak; Kuwaru; Cangkring . Gedongan; Ceme; Celep; Tinggen; Bonggalan; Kalijurang; Ngunanunan;Wuluhadeg; Wirosutan; Srabahan; Gokerten; Sangkeh; Malangan; Dengokan; Dodogan; Ngemplak; Ngepet; Tegalrejo; Cetan; Sogesanden

Tirtohargo

Baros; Muneng; Gunung Kunci; Gegunung; Kalangan; Karang

Parangtritis

Kretek; Sono; Samiran; Bungkis; Depok; Duwuran; Grogol VII; Grogol VIII; Grogol IX; Grogol X; Mancingan.


Perkotaan

Nama Dusun

Trimurti

Srandakan; Greso; Klurahan; Prokerten; Jetis; Sawahan; Puron; Puluhan Kidul; Puluhan Lor; Pedak; Gunungsaren; Gunung Saren Lor; Nengahan; Lopati; Bendo; Celan; Cangunan; Mangiran; Sapuangin .

Tirtosari

4 Gadingsari

Tirtomulyo

Plesan; Paliyan; Karen; Gondangan; Kergan; Bracan; Tokolan; Tluren; Gaten; Jebugan; Karangwaru; Genting; Soropadan; Jetis; Punduhan.

Seloharjo

Dukuh; Nambangan; Pentung; Dermojurang; Bobok tempel; Geger; Soka; Karangasem; Ngentak; Biro; Kalipakem; Blali; Ngreco; Poyahan; Jelapan; Kalinampu .

Panjangrejo

Grudo; Jamprit; Nglembu; Tarungan; Gedangan; Badan; Panjang; Soronanggan; Gedong; Watu; Jetis; Nglorong; Semampir; Krapyak Kulon; Krapyak Wetan; Gunung Puyuh.

Sumbermulyo

Tangkilan; Kutu; Kedon; Kaligondang; Gedogan; Gunungan; Jogodayoh; Plumbungan; Caben; Samen; Gersik; Bondalem; Kintelan; Cepoko.

Dayu; Kenteng; Ketalo; Klatak; Soka; Sorobayan; Bongos I; Bongos II; Klakaran; Tegesan; Nampan; Nanggulan; Demakan; Wonorejo I; Wonorejo II; Patihan; Wonoroto; Demangan

Gadingharjo

Kalimundu; Daleman; Merten; Ngunjung; Pranti; Karanganyar.

Murtigading

Ngentak; Pucang Anom I; Trisigan I; Trisigan II; Dagan; Sanggrahan; Kurahan I; Kurahan II; Piring I; Piring II; Mayungan I;Mayungan II; Pucung Anom II; Pucung Anom III; Sanden; Bongoskenthi; Peciro; Kranggan

Donotirto

Pundong

5

Bambang lipuro

Mulekan I; Mulekan II; Pangkah; Cimpon; Tegaltapen; Buruhan; Galan.

Kalipakel; Gading daton; Palangjiwan; Gading lumbung; Gadingharjo; Mersan; Colo; Busuran; Sruwuh; Tegalsari; Metuk; Greges; Mriyan. 6

Pandak

Caturharjo

Bayuurip; Gluntung Lor; Gluntung Kidul; Gumulan; Tegalsempu; Tunjungan; Krapakan; Samparan; Tegallayang 9; Tegallayang 10; Kuroboyo; Korowelang; Glagahan; Bogem.

Srihardono

Sawahan; Candi; Monggang; Tangkil; Baran; Piring; Pundong; Jonggrangan; Gulon; Paten; Pranti; Potrobayan; Tulung; Klisat; Nangsri; Seyegan; Ganjuran.

Sidomulyo

Ngajaran; Cangkring; Palihan; Sirat; Ngireng-ireng; Tempel; Prenggan; Selo; Plematung; Plebengan; Pongok; Pinggir; Turi; Glodongan; Kuwon.

Mulyodadi

Mejing; Paker; Wonodoro; Destan; Kraton; Bregan; Plumutan; Cangkring; Tulasan; Jomblang; Ngambah; Kepuh; Warungpring

Wijirejo

Pandak; Bajang; Gesikan III; Gesikan IV; Bergan; Ngeblak; Pedak; Kauman; Gedongsari; Kwalangan.


19

Status Desa/Kelurahan


No. Kecamatan Pedesaan Triharjo

7

8

Bantul

Imogiri

Kadisoro; Jodog; Karangasem; Daleman; Jomboran; Kauman; Bongsren; Kadekrowo; Gunting; Depok; Tegallurung; Banjarwaru; Krekah.

Sabdodadi

Neco; Manding; Kadibeso; Dukuh; Keyongan.

Selopamiro

Perkotaan

Nama Dusun

Siangan; Juwono; Ngabean; Gunturan; Ciren; Jalakan; Jigudan; Tirto; Jaten; Nglarang.

Gilangharjo

Sriharjo

20

Nama Dusun

No. Kecamatan

Palbapang

Ringin harjo

Gemahan; Deresan; Gumuk; Soropaten; Mandingan; Bantul Karang.

Bantul

Kurahan; Bantul Warung; Gandekan; Nyangkringan; Babadan; Badengan; Teruman; Bejen; Geblag; Karanggayam; Grujugan; Serayu.

Trirenggo

Gempolan; Sragan; Klembon; Priyan; Pasutan; Bogoran; Pepe; Nogosari; Gedongan; Gandekan; Manding; Kweden; Sumberbatikan; Bakulan; Cepoko; Karangmojo; Bantul Timur.

Lanteng I; Lanteng II; Lemah Rubuh; Jetis; Kedung Jati; Nogosari; Nawungan I; Nawungan II; Kajor Wetan; Kajor Kulon; Siluk I; Siluk II; Pelemantung; Putat; Kalidadap I; Kalidadap II; Srunggo I; Srunggo II.

Kebonagung

Miri; Jati; Majohuro; Pelemadu; Sungapan; Gondosuli; Trukan; Dogongan; Ketos; Ngrancah; Pengkol; Sompok; Wunut.

Karangtalun


Kadirojo; Karasan; Sumurn; Taskombang; Dagaran; Ngringinan; Bolon; Peni; Karangasem; Serut.

Mandingan; Kanten; Jayan; Kalangan; Tlogo

9

Dlingo

Pedesaan

Nama Dusun

Perkotaan

Karangteng ah

Kemasan; Karang Tengah; Pucung Rowong; Karangrejek; Mojolegi; Numpukan.

Imogiri

Mangunan

Muntuk

Cempluk; Mangunan; Sukorame; Lemahbang; Kediwung; Kanigoro.

Nama Dusun Dukuh; Kertan; Paduresan; Imogiri.

Wukirsari

Singosaren; Bendo; Mangung; Sindet; Taliman; Pundung; Karang Kulon; Giriloyo; Cangkehan; Nogosari I; Nogosari II; Karangasem; Jatirejo; Karangtalun; Dengkeng.

Girirejo

Dronco; Kradenan; Pajimatan; Banyusumurup; Tegalrejo.

Dlingo

Seropan III; Dlingo I; Dlingo II; Karipan I; Karipan II; Pokoh I; Pokoh II; Pakis I; Pakis II; Kebosungu I; Kebosungu II.

Gunung cilik; Muntuk; Sanggrahan I; Sanggrahan II; Banjarharjo I; Banjarharjo II; Tangkil; Karangasem; Seropan I; Seropan II.

Temuwuh

Tekik; Temuwuh; Salam; Klepu; Kapingan; Nglampengan; Jambewangi; Jurug; Tanjung; Lungguh; Ngunu; Tanjan

Jatimulyo

Maladan; Tegallawas; Gayam; Bandean; Semuten; Banyuurip; Loputih; Kedug ayak; Rejosari; Dodongan

Karangtalun; Setran; Bandungan; Sareyan; Salaman .


21



No. Kecamatan

10

Jetis

Pedesaan

Nama Dusun

Terong

Kebo kuning; Saradan; Pancuran; Rejosari; Terong I; Terong II; Pencitrejo; Sendangsari; Ngenep Bakulan Kulon; Bakulan Wetan; Ngaglik; Gelangan; Jetis; Tanjung Lor; Tanjung Karang; Gaduh; Patalan; Panjangjiwo; Karangasem; Daleman; Sulang Lor; Garselo; Sulang Kidul; Dukun Sukun; Butuh; Boto; Kategan; Ketandan; Bobok. Gadungan Kepuh; Gadungan Pasar; Jayan; Wonolopo; Kiringan; Banyudonom; Suren Kulon; Suren Wetan; Gaten; Beran; Kralas; Plembutan; Canden; Pulo Kadang; Ngibikan Tegalrejo; Bawuran I; Bawuran II; Jambon; Kedungpring; Sentulrejo; Sanan

Patalan

Canden

11

Pleret

Bawuran

Wonolelo

Segoroyoso

12

22

Piyungan

Sitimulyo

Kedungrejo; Cegokan; Majasari; Depok; Guyangan; Ploso; Purworejo; Bojong Srumbung; Jembangan; Kloron; Segoroyoso I; Segoroyoso II; Trukan; Karanggayam; Dahromo I; Dahromo II; Babatan; Karanganom; Karangtengah; Mojosari; Karangplosos; Nglengis; Madugondo; Somokaton; Monggang; Karanggayam; Kunden; Cepokojajar; Padangan; Ngampon; Pagergunung I; Pagergunung II; Nganyang; Banyakan I; Banyakan II; Banyakan III; Ngablak


Perkotaan

Trimulyo

Nama Dusun

Blawong I; Blawong II; Bembem; Kemdnag Songo; Sindet; Cembing; Bulu; Karang Semut; Puton; Denokan; Penggok I; Penggok II.

No. Kecamatan

13

Banguntapan

Pedesaan

Tamanan

Jagalan

Sumberagung

Wonokromo

Sawahan; Balakan; Ngentak; Paten; Bungas; Barongan; Kiyaran; Pangkah; Medelan; Cangkring; Beji; Turi; Kertan; Bulus Kulon; Manggung; Titang; Nogosari.

Pandes I; Pandes II; Jejeran I; Jejeran II; Wonokromo I; Wonokromo II; Brajan; Karanganom; Ketonggo; Jati; Demangan; Sareyan

Pleret

Gunungan; Trayeman; Kauman; Gunungkelir; Kedaton; Pungkuran; Karet; Kerto; Kanggotan; Bedukan; Keputren

Srimulyo

Bangkel; Klenggotan; Payak Cilik; Payak Tengah; Payak Wetan; Onggopatran; Kabrengan; Sandeyan; Pledesan; Duwet Gentong; Ngijo; Jombor; Bintaran Kulon; Bintaran Wetan; Cikal; Kradenan; Jolosutro; Prayan; Ngelosari; Jasem; Padeyan; Kaligatuk

14

Sewon

Nama Dusun

Kragilan; Tamanan; Kauman; Krobokan; Nglebeng; Grojogan; Glagah Lor; Glagah Kidul; Sokowaten. Sayangan; Bodon.

Singosaren

Singosaren I; Singosaren II; Singosaren III

Wirokerten

Grojogan; Botokenceng; Sampangan; Tobratan; Kepuh Wetan; Kepuh Kulon; Kertopaten; Mutihan

Jambidan

Ponegaran; Bintaran; Joho; Dhuku; Kretek; Pamotan; Combongan.

Potorono

Potorono; Salakan; Prangwedanan; Condrowangsan; Nglaren; Mertosanan Wetan; Mertosanan Kulon; Balong lor; Banjardadap .

Pendowoharjo Dagen; Cepit; Sawhan; Krandohan; Ngimbag; Miri; Bandung; Ngaglik; Monggang; Kaliputih; Blunyahan; Pucung; Diro; Rogoitan; Banyon; Pendowo. Timbulharjo

Perkotaan

Nama Dusun

Srimartani

Mandungan; Piyungan; Pos Piyungan; Wanujoyo Lor; Wanujoyo Kidul; Munggur; Mutihan; Daraman; Kwasen; Mojosari; Kmbnagsari; Petir; Sanansari; Bulusari; Rejosari; Kemloko; Umbulsari Pelem; Mantup; Kalangan; Wiyor; Giang; Ngipak; Plakaran; Manggisan .

Baturetno

Banguntapan

Tegal Tandan; Jaranan; Jomblangan; Wonocatur; Karangjambe; karangbendo; Sorowajan; Plumbon; Pelemwulung; Pringgolayan; Modalan.

Bangunharjo

Jotawang; Salakan; Randubelang; Wojo; Tanjung; Saman; Druwo; Tarudan; Ngoto; Pandeyan; Bakung; Semail; Mredo; Gatak; Widoro; Jurug; Demangan .

Dadapan; Tembi; Gatak; Panggungharjo Garon; Cabean; Ngireng-ireng; Balong; Gabusan; Dagan; Geneng; Jaranan; Glondong; Sewon; Mriyan; Kowen I; Pandes; Sawit; Kweni; Kowen II; Dobalan; Pelemsewu; Glugo; Dongkelan; Sudimoro; Bibis; Ngasem; Krapyak Kulon; Krapyak Wetan. Kepek; Ngentak.


23

Jarak kota-kota kecamatan terhadap desa terjauh, ibukota kabupaten, dan ibukota provinsi adalah Kecamatan Dlingo, sedangkan jarak Kecamatan terdekat dengan ibukota kabupaten adalah Kecamatan Bantul dan jarak Kecamatan terdekat dengan ibukota provinsi adalah Kecamatan Sewon dan Kasihan (Tabel 5).

Status Desa/Kelurahan No. Kecamatan 15

Kasihan

Pedesaan

Nama Dusun

Perkotaan

Nama Dusun

Tamantirto

Geblagan; Gatak; Ngebel; Ngrame; Jetis; jadan; Brajan; Gonjen; Kasihan; Kembaran.

Tirtonirmolo

Kalipakis; Kersan : Jeblog; Plurugan; Padokan Lor; Padokan Kidul; Dongkelan; Jogonalan Lor; Jogonalan Kidul; Glondong; Mrisius; Beton.

Ngestiharjo

Bangunjiwo

16

Pajangan

Guwosari

Tambak; Sumberan; Soragan; Cungkuk; Kadipiro; Sonosewu; Jomegaten; Janten; Senopakis Lor; Senopakis Kidul; Onggobayan; Sidorejo. Gendeng; Ngentak; Donotirto; Lemahdadi; Salakan; Sambikerep; Petung; Kenalan; Sribitan; Kalirandu; Bangen; Bibis; Jipangan; Kalangan; Kalipucung; Gedongan; Kasongan; Tirto; Sembungan . Kembang Putihan; Kentholan Lor; Kentholan Kidul; Gandekan; Dukuh; Iroyudan; Kembang gede; Kadisono; Karangber; Santan; Kalakijo; Kedung; Bungsing; Watu Gedog; Pring Gading

Triwidadi

Sendangsari

17

Sedayu

Argodadi

Argomulyo

Dumpuh; Dingkikan; Ngepak; Cawan Bakal; Demangan; Bakal Dukuh; Sukohardjo; Sumbera; Selogedong; Sungapan Dukuh; Sungapan; Kadibeso; Brongkol Puluhan; Kemusuk Lor; Kemususk Kidul; Srontakan; Samben; Sengon karang; Watu; Panggang; Karanglo; Pedes; Plawonan; Surobayan; Kaliurang; Kaliberot.

Argosari

Argorejo

Guwo; Jojoran Wetan; Jojoran Kulon; Nanggul; Kersan; Sabrang Lor; Gampeng; Pajangan; Kadireso; Blabak; Polaman; Butuh Kidul; Butuh Lor; Kalisoko; Ngincep; Jogonandan; Jambean; Kayuhan Wetan; kayuhan Kulon; Plambongan; Trucuk. Benyo; Jetis; Panjangan : Kayen; Beji Wetan; Beji wetan; Gupakwarak; Dadapbong; Krebet; Kabrokan Wetan; Kabrokan Kulon; Kamijoro; Kunden; Manukan; Jaten; Minggir Lor; Mangir tengah; Mangir Kidul . Kalijoho : Klangen; Tapen; Batokan; Gunung Mojo; Jambon; Tonalan; Gayam; Jaten; Jurug; Gubug; Sedayu; Padusan.

Kalakan; Semampir; Kepuhan; Polaman; Senowo; Gunungpolo; Sundikidul; Badut Lor; Badut Kidul; Metes; Pendul; Pereng wetan; Ngentak

Tabel 5 Tinggi, Suhu dan Jarak Pusat Kota Kecamatan dengan Ibukota Kabupaten/Provinsi Tahun 2012 Suhu

No.

Kecamatan

Tinggi Pusat Pemerintahan

maks

min

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bb. Lipuro Pandak Pajangan Bantul Jetis Imogiri Dlingo Banguntapan Pleret Piyungan Sewon Kasihan Sedayu

8 10 15 20 23 27 100 45 45 25 320 100 60 80 59 70 87,5

37 35 32 30 32 20 32 32 30 36 32 37 34 32 30 34 32,5

22 25 28 24 23 32 23 23 25 23 24 24 22 23 25 22 24,5

Jarak Pusat Pem. Wil Kec dengan Desa/Kel Terjauh 4 4 4 12 4 3 6 4 4 6 14 4 3 5.5 3 5 4

Ibu kota Kabupaten 13 15 15 10 10 5 9 0.4 6 8 23 15 7 25 8 9 20

Ibu kota Provinsi 23 24 28 18 19 16,5 22 12 15 17 33 10 13 14 7 7 12

Sumber: Bagian Tapem, 2013

IV.3.

KETINGGIAN TEMPAT Berdasarkan elevasi lahan daratan dari permukaan air laut ketinggian tempat atau elevasi dapat ditentukan di mana permukaan air laut dianggap mempunyai elevasi 0 meter. Ketinggian tempat Kabupaten Bantul dibagi menjadi empat kelas dan hubungan kelas ketinggian dengan luas sebarannya secara spasial ditunjukkan pada Tabel 6. Tabel 6 Kelas Ketinggian dan Luas Wilayah Tahun 2012

No.

Kelas Ketinggian (dpl) m

Luas (ha)

(%)

1

0–7

3.228

6,37

2

7 – 25

8.948

17,65

3

25 – 100

27.709

54,67

4

100 - 500

10.800

21,31

5

> 500

-

-

50.685

100

Jumlah Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul , 2013

Sumber: Bagian Tapem, Rekapitulasi Data Monografi Kota Ibukota Kabupaten dan Ibukota Kecamatan se-Kabupaten Bantul, 2013

24



25

Kelas ketinggian tempat yang dimiliki Kabupaten Bantul penyebaran paling luas adalah elevasi antara 25 -100 meter (27.709 Ha atau 54,67%) yang terletak pada bagian utara, bagian tengah, dan bagian tenggara Kabupaten Bantul. Wilayah yang mempunyai elevasi rendah (elevasi <7 meter) seluas 3.228 Ha (6,37%) terdapat di Kecamatan Kretek, Kecamatan Sanden, dan Kecamatan Srandakan. Wilayah dengan elevasi rendah umumnya berbatasan dengan Samudera Indonesia. Untuk wilayah yang mempunyai elevasi di atas 100 meter terdapat di sebagian Kecamatan Dlingo, Imogiri, Piyungan, dan Pajangan. Ketinggian wilayah per kecamatan di Kabupaten Bantul (Tabel 7), memperlihatkan bahwa kecamatan Srandakan dan Sanden merupakan daerah terendah di antara kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bantul, yaitu berkisar dari 0 sampai 25 meter dari permukaan laut, mencakup areal seluas 4.161 Ha (8,2% dari seluruh luas kabupaten).

Luas kemiringan tanah/lereng (ha)

Tabel 7 Luas Wilayah Menurut Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2012 Luas (Ha) dan Ketenggian tempat (dpl) No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Pajangan Bantul Jetis Dlingo Banguntapan Pleret Piyungan Sewon Kasihan Sedayu Imogiri Total

0-7m

7 - 25m

25 - 100m

100 - 500m

>500m

1.058 1.246 924 3.228

776 1.081 1.335 1.938 1.494 1.312 221 791 8.948

190 239 788 1.117 2.646 2.199 2.549 815 2.154 1.783 1.965 2.676 2.608 3.262 2.718 27.709

101 199 452 11 4.819 475 345 1.347 630 149 2.272 10.800

-

Jumlah 1.834 2.327 2.550 2.376 2.282 2.429 3.319 2.199 2.560 5.634 2.629 2.128 3.312 2.676 3.238 3.411 5.781 50.685

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul , 2013

IV.4.

KEMIRINGAN LAHAN Klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Bantul dibagi menjadi enam kelas dan hubungan kelas kemiringan/lereng dengan luas sebarannya, ditunjukkan pada Tabel 8. Tabel 8 Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Tanah Tahun 2012

No.

Kecamatan

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Pajangan Bantul Jetis Dlingo Banguntapan Pleret Piyungan Sewon Kasihan Sedayu Imogiri Total

0-2%

2-8%

8-15%

15-25%

25-40%

>40%

815 2.184 2.305 1.768 72 2.629 704 2.187 2.668 2.312 2.513 31.421

661 81 585 1.993 431 702 227 5.898

990 279 268 365 598 300 2.800

162 15 144 900 572 55 8 182 138 2.293

394 954 1.433 547 423 161 233 4.264

247 30 1.295 1.296 26 35 4.009

Jumlah 3.269 2.199 2.560 5.781 5.634 2.629 2.128 3.312 2.676 3.288 3.411 50.685

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2013

Wilayah Kabupaten Bantul pada umumnya berupa daerah dataran (kemiringan kurang dari 2%) dengan penyebaran di wilayah selatan, tengah, dan utara dari Kabupaten Bantul dengan luas sebesar 31,421 Ha (61,96%). Untuk wilayah timur dan barat umumnya berupa daerah yang mempunyai kemiringan 2,1 - 40,0% dengan luas sebesar 15.148 Ha (30%). Sebagian kecil wilayah timur dan barat seluas 4.011 Ha (8%) mempunyai kemiringan lereng di atas 40,1%. Apabila dilihat per wilayah kecamatan terlihat bahwa wilayah kecamatan yang paling luas memiliki lahan miring terletak di Kecamatan Dlingo dan Imogiri, sedangkan wilayah kecamatan yang didominasi oleh lahan datar terletak di Kecamatan Sewon dan Banguntapan. IV.5.

JENIS TANAH Kabupaten Bantul mempunyai tujuh jenis tanah yaitu tanah Rendzina, Alluvial, Grumosol, Latosol, Mediteran, Regosol, dan Litosol. Jenis tanah Regosol merupakan jenis tanah yang dominan di wilayah Kabupaten Bantul. Jenis tanah ini tersebar pada Kecamatan Kasihan, Sewon, Banguntapan, Jetis, Bantul, dan Bambanglipuro. Tanah Regosol adalah tanah yang berasal dari material gunung berapi, bertekstur kasar bercampur dengan pasir, dengan solum tebal dan memiliki tingkat kesuburan rendah. Tanah Litosol berasal dari batuan induk batu gamping, batupasir, dan breksi/konglomerat, tersebar di Kecamatan Pajangan, Kasihan, dan Pandak. Tanah Mediteran berasal dari batugamping karang, batugamping berlapis, dan batupasir, tersebar di Kecamatan Dlingo dan sedikit di Sedayu. Tanah Latosol berasal dari batuan induk breksi, tersebar di Kecamatan Dlingo, Imogiri, Pundong, Kretek, Piyungan, dan Pleret. Tanah Grumosol berasal dari batuan induk batu gamping berlapis, napal, dan tuff, terdapat di Kecamatan Sedayu, Pajangan, Kasihan, Pandak, Sanden, Bambanglipuro, dan Srandakan. (Gambar 7)

Luas kemiringan tanah/lereng (ha)

26

No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak

0-2%

2-8%

8-15%

15-25%

25-40%

>40%

1.680 2.100 1.756 1.395 2.210 2.123

154 227 288 171 72 306

-

27 90 -

11 108 -

468 612 -


Jumlah 1.834 2.327 2.550 2.376 2.282 2.429


27

IV.7. Renzina 14%

2% 2% 15%

Aluvial

Grumusol 13%

Tabel 10 Data Curah Hujan 2008-2012 di Kabupaten Bantul

Latosol

Mediteran 3%

Regosol

Lithosol

51%

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, 2013

Gambar 7 Hubungan Jenis Tanah dengan Luas Penyebaran Tahun 2012

IV.6.

GEOLOGI Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau dibawah permukaan. Geologi menunjukkan kelompok-kelompok bantuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bantul secara umum terdiri dari tiga jenis batuan yaitu batuan beku, batuan sedimen, dan endapan. Berdasarkan sifat-sifat batuannya dapat diperinci menjadi tujuh formasi yaitu Formasi Yogyakarta (46%), Formasi Semilir-Nglanggran (24%), Formasi Sentolo (18%), Formasi Wonosari (8%), Formasi Sambipitu (3%) dan gumuk pasir (1%). Formasi adalah suatu susunan batuan yang mempunyai keseragaman ciri-ciri geologis yang nyata, baik terdiri dari satu macam jenis batuan, maupun perulangan dari dua jenis batuan atau lebih yang terletak di permukaan bumi atau di bawah permukaan (Tabel 9). Tabel 9 Hubungan Formasi Geologi dengan Luas Penyebarannya No.

Formasi Geologi

1 2 3 4 5 6

Jenis Batuan

F. Yogyakarta Pasir vulkanik klastik, lanau, gravel F. Semilir-Nglanggran Breksi, batupasir, tuff F. Sentolo Batu gamping berlapis, napal, tuff F. Wonosari Batugamping karang lagoon F. Sambipitu Konglomerat, batupasir F. Gumuk Pasir Pasir tersortasi Jumlah Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2013

Luas (Ha)

%

23.316 12.164 9.123 4.055 1.520 507 50.685

46 24 18 8 3 1 100


No.

Bulan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah Rata-rata

2008 MM 649 365 350 163 20 4 0 0 0 162 372 276 2.361 197

HH 31 29 31 21 7 1 0 0 0 19 27 27 193 16

2009 MM 188 194 109 129 0 45 0 0 0 0 196 225 1.086 91

HH 17 12 10 10 0 16 2 0 0 0 8 10 85 7

2010 MM 181 193 136 143 39 41 1 0 0 0 167 211 1.111 93

HH 17 13 10 12 6 4 3 0 0 0 9 13 87 7

2011 MM 178 317 146 111 135 43 6 0 0 7 527 396 1.865 155

HH 15 8 15 13 4 4 2 0 0 2 16 14 91 8

2012 MM 182 128 153 127 21 31 4 0 0 0 233 211 1.090 91

HH 18 9 12 11 3 3 2 0 0 0 7 14 79 7

Sumber: Dipertahut, 2013 Keterangan: - Bulan basah: curah hujan lebih dari 100 mm - Bulan lembab: curah hujan antara 60-100 mm - Bulan kering: curah hujan kurang dari 60 mm

Untuk mengetahui pola curah hujan pada suatu wilayah tertentu diperlukan parameter data minimal berupa banyaknya hari hujan dan intensitas curah hujan yang secara spasial tertuang dalam Peta Intensitas Curah Hujan Tahunan. V.8.

Geologi menunjukkan kelompok-kelompok batuan yang berguna sebagai indikator terdapatnya suatu bahan tambang. Untuk mengetahui jumlah cadangan bahan galian dan prospek pengembangannya memerlukan penanganan lebih lanjut dari dinas/instansi terkait.

28

POLA CURAH HUJAN Secara umum iklim di wilayah Kabupaten Bantul dapat dikategorikan sebagai daerah beriklim tropis basah (humid tropical climate) karena termasuk tipe Af sampai Am dari klasifikasi iklim Koppen. Pada musim hujan, secara tetap bertiup angin dari Barat Laut yang membawa udara basah dari Laut Cina Selatan dan bagian Barat Laut Jawa. Pada musim kemarau, bertiup angin kering bertemperatur relatif tinggi dari arah Australia yang terletak di Tenggara. Data curah hujan disajikan sebagai perbandingan adalah data pada Tahun 2008-2012 (Tabel 10).

DAERAH ALIRAN SUNGAI Kabupaten Bantul terdapat tiga daerah aliran sungai (DAS) yaitu DAS Progo, DAS Opak, dan DAS Oya. DAS Oya mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Oya. Untuk DAS Opak mempunyai 12 sub-DAS yaitu sub-DAS Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. DAS Progo mempunyai satu sub-DAS yaitu sub-DAS Bedog. Secara keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 4.819,83 Ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit. Salah satu fungsi dari masing-masing DAS adalah untuk mengairi areal pertanian. Untuk DAS Opak menempati areal paling luas adalah 3.380,30 Ha dan untuk DAS Progo menempati luas 1.454,40 Ha. Di samping itu air sungai juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Tabel 11).


29

Tabel 11 Daerah Aliran Sungai Tahun 2012 No. 1 2

3

Nama Sub-DAS

Luas (Ha)

Luas Lahan yang diairi Ha

Oya Kali Gawe Kali Buntung Kali Tepus Kali Kuning Kali Mruwe Kali Kedung Semerengan Kali Code Kali Gajah Wong Kali Winongo Kali Bulus Kali Belik Kali Plilan Kali Bedog 14 Sub Das

57,00 178,00 108,18 68,14 141,11 642,51 278,25 277,96 287,00 910,58 185,30 133,82 97,58 1.454,40 4.819,83

15,00 178,00 119,70 74,10 132,10 653,90 382,60 865,40 246,80 2.110,50 96,30 117,40 97,34 1.528,44 6.617,58

Nama Sub-DAS Oya Opak

Progo JUMLAH

PENGGUNAAN LAHAN Penggunaan lahan adalah informasi yang menggambarkan sebaran pemanfaatan lahan yang ada di Kabupaten Bantul. Berdasarkan kondisi lahan di Kabupaten Bantul terdapat luas lahan 506,85 Km2 yang terbagi dalam beberapa klasifikasi penggunaan lahan yang terdiri dari pekarangan, sawah, tegal, dan kebun campur (Tabel 12).

Permukiman

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bambanglipuro Banguntapan Bantul Dlingo Imogiri Jetis Kasihan Kretek Pajangan Pandak Piyungan Pleret Pundong Sanden Sedayu Sewon Srandakan Jumlah Persentase

175,09 456,35 174,20 121,57 239,06 407,34 565,19 39,23 118,40 90,10 336,57 235,63 82,81 51,64 275,41 483,74 75,32 3.927,61 7,75

Tegalan

Kebun campuran

Hutan

Tanah tandus

Tambak

Lain-lain

Jumlah

1.164,61 0 1.299,83 7,68 1.210,99 2,00 261,00 1.705,39 922,85 2.128,00 1.346,91 105,00 840,97 107,15 953,84 209,45 280,67 424,72 44,00 984,84 551,16 1.324,18 634,91 715,78 456,00 875,41 123,00 836,08 72,20 978,72 2,00 1.398,26 53,00 484,46 15.879,40 6.625,67 13,07 31,33

819,00 655,01 688,92 1.460,00 1.186,00 513,00 1.567,61 470,00 2.295,00 1.063,00 717,00 356,00 733,50 896,00 1.840,49 645,42 693,88 16.599,84 32,75

0 0 0 1.198 187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.385 2,73

0 0 0 0 23 0 0 302 0 0 0 0 0 119 0 0 99 543 1,07

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0,06

123,31 210,13 122,90 888,04 1.095,09 187,76 157,08 575,48 200,21 247,07 383,09 185,68 228,28 301,28 244,18 146,59 398,34 5.694,48 11,24

2.282 2.629 2.199 5.634 5.781 2.560 3.238 2.550 3.319 2.429 3.312 2.128 2.376 2.327 3.411 2.676 1.834 50.685 100,00

Sawah

Luas (Ha) 1.041 1.001 2.805 123 1.578 11

Rencana pengembangan Kawasan Lindung Kabupaten meliputi; a. Kawasan hutan lindung Penyebaran kawasan hutan lindung meliputi Desa Dlingo, Desa Mangunan, Desa Muntuk, Desa Jatimulyo, Desa Temuwuh, Desa Terong Kecamatan Dlingo, Desa Wonolelo Kecamatan Pleret, Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri, dan Desa Srimulyo Kecamatan Piyungan. b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu kawasan resapan air. c. Kawasan perlindungan setempat Kawasan perlindungan setempat adalah kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan pantai, kawasan sekitar mata air, dan ruang terbuka hijau perkotaan kabupaten. d. Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya e. Kawasan rawan bencana Kawasan rawan bencana meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan. 2. Kawasan budidaya Kabupaten (Tabel 14) Tabel 14 Luas Rencana Kawasan Budidaya Tahun 2012

Tabel 12 Penggunaan Lahan Tahun 2012 (Ha) Kecamatan

Kawasan Kawasan Hutan Lindung Kawasan Resapan Air Kawasan Sempadan Sungai Kawasan Sampedan Pantai Kawasan Sekitar Mata Air Kawasan Suaka Alam dan Cagar Alam

Sumber : Bappeda Sarpras, 2013

Keseluruhan DAS di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 4.819,83 ha. DAS yang menempati areal paling luas adalah DAS Opak dengan luas 3.308,43 ha. DAS Progo menempati luas 1454,40 ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit.

No.

Tabel 13 Luas Rencana Kawasan Lindung Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6

Sumber: Dinas SDA, Desember 2013

IV.9.

Berdasarkan Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 rencana pola ruang Kabupaten Bantul terdiri atas: 1. Kawasan Lindung Kabupaten (Tabel 13)

No 1 2 3 4 5

Kawasan Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat Kawasan Pertanian Lahan Basah Kawasan Pertanian Lahan Kering Kawasan Peruntukan Permukiman Perkotaan Kawasan Peruntukan Permukiman Perdesaan

Luas (Ha) 8.545 13.324 5.247 5.434 5.737

Sumber: Bappeda Sarpras, 2013

Rencana pengembangan kawasan budidaya Kabupaten terdiri atas: a. Kawasan peruntukan hutan rakyat Kawasan peruntukan kehutanan (hutan rakyat) direncanakan seluas kurang lebih 8.545 Hektar atau 16,86% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. b. Kawasan peruntukan pertanian Kawasan peruntukan pertanian meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, dan kawasan peternakan. Kawasan pertanian lahan basah di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 13.324 Hektar atau 26,29%. Kawasan pertanian lahan kering di Kabupaten direncanakan seluas kurang lebih 5.247 Hektar atau 10,35% dari luas wilayah Kabupaten Bantul. Kawasan peternakan di Kabupaten direncanakan sebagai berikut:

Sumber: Kantor BPN, 2013

30



31

c. d. e. f. g. h.

1) Peternakan itik di Kecamatan Kretek, Kecamatan Bantul, dan Kecamatan Sanden; 2) Peternakan sapi perah di Kecamatan Srandakan, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Jetis, dan Kecamatan Sedayu; 3) Peternakan sapi potong tersebar di hampir seluruh kecamatan; 4) Peternakan babi di Kecamatan Srandakan dan Kecamatan Kasihan; 5) Peternakan kambing tersebar di hampir seluruh kecamatan; 6) Peternakan kerbau di Kecamatan Sanden dan Kecamatan Banguntapan; 7) Peternakan kelinci di Kecamatan Sanden Kawasan peruntukan perikanan Kawasan peruntukan pertambangan Kawasan peruntukan industri Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan permukiman Kawasan peruntukan lainnya

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2013 (data diolah)

Gambar 8 Peta Penggunaan Lahan

Pada peta penggunaan lahan diatas ditampilkan bahwa penggunaan lahan terbesar adalah untuk kebun campur sebesar 32,75% dan sawah sebesar 31,33%, sedangkan yang terkecil adalah tambak sebesar 0,06%. Terlihat bahwa pemanfaatan kebun campur terbesar ada di Kecamatan Pajangan yaitu seluas 2.295,00 Ha. Adapun persawahan terluas terdapat di Kecamatan Sewon dengan luas 1.398,26 Ha. Sementara itu, pemanfaatan tambak hanya berada di wilayah Kecamatan Srandakan seluas 30 Ha.

32


IV.10. POTENSI WILAYAH Secara geografis dan administratif Kabupaten Bantul memiliki potensi pengembangan, hal ini berdasarkan: 1. Batas wilayah yang tidak berbatas secara fisik, meski terdapat ring road namun perkembangan saat ini telah melewati batas tersebut, 2. Topografi kawasan yang relatif datar, 3. Tidak terdapat kendala terhadap kawasan resapan air, 4. Banyaknya daerah wisata yang belum tergarap secara optimal untuk pengembangan sektor hotel dan restoran. Sesuai Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030, potensi pengembangan kawasan di Kabupaten Bantul dilakukan dengan penetapan kawasan strategis kabupaten yang meliputi kawasan strategis ekonomi, kawasan strategis sosio-kultural, dan pengembangan kawasan strategis lingkungan hidup. 1. Kawasan strategis ekonomi kabupaten meliputi: a. Kawasan Strategis Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY); b. Kawasan Strategis Bantul Kota Mandiri (BKM); c. Kawasan Strategis Pantai Selatan,Pengembangan Pesisir dan Pengelolaan Hasil Laut Pantai Depok, Pantai Samas, Pantai Kuwaru, dan Pantai Pandansimo; d. Kawasan Strategis Industri Sedayu; dan e. Kawasan Strategis Industri Piyungan. 2. Kawasan strategis sosio-kultural kabupaten meliputi Kawasan Strategis Desa Wisata dan Kerajinan Gabusan-Manding-Tembi (GMT) dan Kasongan-Jipangan-Gendeng-Lemahdadi (Kajigelem). 3. Kawasan strategis lingkungan hidup kabupaten meliputi: a. Kawasan Strategis Agrowisata di Kecamatan Dlingo dan Agropolitan di Kecamatan Sanden, Kecamatan Kretek, Kecamatan Pundong, Kecamatan Imogiri, dan Kecamatan Dlingo; dan b. Kawasan Strategis Gumuk Pasir Parangtritis yang berfungsi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian. IV.11. WILAYAH RAWAN BENCANA Wilayah Kabupaten Bantul merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi rawan bencana alam seperti: rawan banjir, bencana tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan kekeringan. Bencana gempa tanggal 27 Mei 2006 terjadi hampir di seluruh Kabupaten Bantul. Bencana air pasang merupakan bencana yang mengikuti bencana gempa bumi tahun 2006 dan terjadi di kawasan pantai selatan Kabupaten Bantul meliputi Kecamatan Kretek, Sanden, dan Srandakan. Kekeringan di Kabupaten Bantul hampir terjadi setiap tahun dan terjadi di Kecamatan Dlingo, Piyungan, Pajangan, Pleret, Imogiri, dan Pundong. Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 meliputi kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan gelombang pasang, dan kawasan rawan kekeringan (Tabel 15).


33

Tabel 15 Kawasan Rawan Bencana Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 No

Lokasi yang berpotensi

Jenis Bencana

1.

Kawasan rawan gempa bumi

Di seluruh kecamatan

2.

Kawasan rawan longsor

Imogiri, Dlingo, Pleret, Piyungan, Pundong.

3.

Kawasan rawan banjir

Kretek, Srandakan, Sanden, Pandak, Jetis, Pundong, Pleret.

4.

Kawasan rawan gelombang pasang

Kretek, Srandakan,Sanden, sebagian Pandak, sebagian Pundong, sebagian Imogiri, sebagian Jetis, sebagian Bambanglipuro.

Kawasan rawan kekeringan

Dlingo, sebagian Piyungan, sebagian Pajangan, sebagian Pleret, sebagian Imogiri, sebagian Pundong, sebagian Sedayu, sebagian Kasihan, dan sebagian Kretek.

5.

BAB V KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

V.1. KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN Kesejahteraan merupakan tujuan pembangunan di mana pembangunan yang dilakukan diharapkan mampu mensejahterakan masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, serta meratakan pembagian pendapatan masyarakat. Salah satu cara untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan penduduk adalah dengan melihat hasil perhitungan Produk Domestik Regional Bruto yang ditetapkan berdasarkan pada Harga Berlaku dan Harga Konstan. Ada dua komponen utama dalam penyusunan PDRB, yaitu pertumbuhan PDRB dan PDRB per kapita yang dijelaskan di bawah ini: a. Pertumbuhan PDRB Tabel 16 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010-1012

Sumber: Bappeda, 2013

Upaya penanggulangan bencana dilakukan dengan penghijauan di kawasan rawan longsor dan sekitar pantai, pembangunan talud, drainase, pembangunan prasarana air bersih, droping air, dan sebagainya. Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana: 1. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan tinggi bencana gempa bumi tidak dibangun untuk permukiman dan fasilitas umum, 2. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan sedang, permukiman haruslah mempunyai struktur bangunan yang kuat, begitu pula sekolah, puskesmas, tempat ibadah dan tokotoko, 3. Pada daerah-daerah sesar/wilayah rawan gempa, disiapkan sekolah siaga bencana, desa siaga bencana, bahkan kantor siaga bencana.

PDRB (Juta Rp)

Th 2010

PDRB (Juta Rp)

Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih

933,259

23.52

920,457

22.03

955,730

21.72

36,525

0.92

38,782

0.92

39,568

0.90

647,939

16.33

690,977

16.54

692,762

15.74

36,289

0.91

37,969

0.91

40,373

0.92

Konstruksi

454,479

11.45

486,930

11.65

511,749

11.63

789,789

19.90

839,997

20.11

901,754

20.49

287,236

7.24

311,285

7.45

333,271

7.58

252,015

6.35

279,556

6.70

305,347

6.94

Lapangan Usaha

No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah

Th 2011*)

PDRB (Juta Rp)

Th 2012**)

530,397

13.37

571,248

13.67

619,758

14.08

3,967,928

100.00

4,177,204

100.00

4,400,313

100.00

Sumber: BPS, 2013 *) : angka sementara **) : angka sangat sementara

Tabel 17 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-1012 Lapangan Usaha

No.

PDRB (Juta Rp)

Th 2010

PDRB (Juta Rp)

Th 2011*)

PDRB (Juta Rp)

Th 2012**)

1.834.746

20.22

2.006.932

19.88

2.239.466

19.92

85.445

0.94

94.174

0.93

98.745

0.88

1.750.151

19.28

1.991.819

19.73

2.142.812

19.06

1

Pertanian

2

Pertambangan & Penggalian

3

Industri Pengolahan

4

Listrik, Gas, dan Air Bersih

108.148

1.19

114.736

1.14

124.112

1,10

5

Konstruksi

1.104.073

12.16

1.206.859

11.95

1.333.501

11.86

6

Perdagangan, Hotel & Restoran

1.602.662

17.66

1.799.008

17.82

2.055.059

18.28

7

Pengangkutan & Komunikasi

623.940

6.87

691.451

6.85

770.174

6.85

8

Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan

615.172

6.78

698.763

6.92

787.194

7.01

9

Jasa-jasa

1.352.064

14.90

1.493.604

14.79

1.691.088

15.04

Jumlah

9.076.401

100.00

10.097.345

100.00

11.242.151

100.00

Sumber: BPS, 2013 *) : angka sementara **) : angka sangat sementara

34



35

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa empat sektor yang memiliki kontribusi terbesar adalah pertanian; perdagangan, hotel dan restoran; industri pengolahan; dan jasa-jasa. Berdasarkan data perkembangan PDRB tahun 2010, 2011, dan 2012 dapat dilihat bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Bantul relatif stabil. Di sisi lain, laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bantul pada tahun 2012 berdasarkan harga konstan adalah sebesar 5,34% sedangkan tahun 2011 sebesar 5,27% dan tahun 2010 sebesar 4,97% (Tabel 18). Tabel 18 Pertumbuhan PDRB Menurut Harga Berlaku dan Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2010-2012 No.

Tahun

Pertumbuhan ADHB (%)

Pertumbuhan ADHK (%)

1 2 3

2010 2011 2012

11,40 11,25 11,54

4,97 5,27 5,34

Sumber : BPS, 2013

Dinamika perkembangan perekonomian Kabupaten Bantul tersebut di atas mengakibatkan terjadinya transformasi struktural ekonomi Kabupaten Bantul yaitu dari sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari lapangan usaha pertanian, pertambangan, dan penggalian. Sektor sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; dan bangunan. Sektor tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa perusahaan; dan jasa-jasa. Sektor primer mempunyai peranan sebesar 21,02%, lebih kecil dari share sektor sekunder yang memberikan kontribusi sebesar 31,97% dan sektor tersier sebesar 47,00%. Kontribusi sektor primer yang mengalami penurunan dari tahun ke tahun adalah dari sektor pertanian. Hal ini diakibatkan karena tingginya alih fungsi lahan pertanian.

50 40 20 10 0 Th 2010

Th 2011

Th 2012

Struktur primer

21.15

20.81

21.02

Struktur sekunder

32.63

32.82

31.97

Struktur tersier

31.31

46.38

47

Tahun

1 2 3 4 5 6

2007 2008 2009 2010 2011* 2012**

Penduduk pertengahan tahun 872.866 886.061 899.312 911.503 921.263 930.276

Harga Berlaku

Harga Konstan Tahun 2000

Nilai (Rp)

Pertumbuhan

Nilai (Rp)

Pertumbuhan

7.343.221 8.371.861 9.060.104 9.957.620 10.982.908 12.114.961

10,32 14,00 8,22 9,96 10,07 10,30

3.951.293 4.083.309 4.203.156 4.353.170 4.543.555 4.741.942

2,95 3,34 2,93 3,56 4,16 4,36

Sumber: BPS, 2013 *angka sementara

c. Tingkat Inflasi Laju inflasi tahun 2012 di Kabupaten Bantul berada pada angka 4,13 persen meningkat 0,40 poin dari tahun 2011, namun lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mencapai 4,31 persen dan laju inflasi nasional sebesar 4,30 persen. Kondisi inflasi tersebut berada di level rendah dikarenakan kestabilan harga bahan pangan yang didukung oleh kebijakan pemerintah dalam menjaga kecukupan pasokan dan kelancaran distribusi. (Tabel 20) Tabel 20 Perkembangan Laju Inflasi Kabupaten Bantul, DIY, dan Nasional Tahun 2008-2012 No.

Tahun

Laju Inflasi Kab. Bantul

Laju Inflasi Prov Yogyakarta

Inflasi Nasional

1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

10,26 2,99 6,56 3,73 4,13

10,80 2,93 7,38 3,88 4,31

11,06 2,78 6,96 3,79 4,30

d. Distribusi Pendapatan Koefisien Gini Ratio merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten Bantul. Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2011 sebesar 0,2488 dan pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 0,239. Koefisien Gini tahun 2012 merupakan prediksi yang didasarkan pada penurunan persentase angka kemiskinan pada tahun 2012, peningkatan laju pertumbuhan PDRB tahun 2012, dan kondisi perekonomian Kabupaten Bantul yang relatif stabil (Tabel 21). Tabel 21 Perkembangan Indeks Gini Ratio Tahun 2008-2012

Gambar 9 Pergeseran Struktur Ekonomi Tahun 2010-2012

b. PDRB Per Kapita Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan salah satu indikator produktivitas penduduk dihitung dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Produk Domestik Regional Bruto perkapita dapat dihitung atas dasar berlaku maupun atas dasar konstan. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Bantul, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan selama lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan (Tabel 19).

36

No.

Sumber :BPS, 2013

30

Sumber : BPS,2013

Tabel 19 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Bantul Tahun 2007-2012


No. 1 2 3 4 5

Tahun 2008 2009 2010 2011 2012)*

Gini Ratio 0,2536 0,2473 0,2469 0,2488 0,2390

Sumber : Bappeda, 2013 *) : angka sementara


37

Tabel 24 Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2008-2012

V.2. KESEJAHTERAAN SOSIAL a. Angka Melek Huruf Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka melek huruf didapat dengan membagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dengan jumlah pendu-duk usia 15 tahun ke atas kemudian hasilnya dikalikan dengan seratus. Angka melek huruf di Kabupaten Bantul tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 22. Tabel 22 Angka Melek Huruf Tahun 2008-2012 Uraian Jumlah Melek Huruf (orang) Persentase Melek Huruf (%)

2008 690.526 84,09

2009 720.624 87,44

2010 750.540 89,82

2011 760.000 90,91

2012 908.268 97,5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Non Formal, 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa presentase melek huruf di Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 97,5%. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar masyarakat Kabupaten Bantul cukup tinggi. Tabel 23 Angka Melek Huruf Tahun 2012 Menurut Kecamatan

No. Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bantul Sewon Kasihan Sedayu Pajangan Pandak Srandakan Sanden Kretek Bambanglipuro Pundong Imogiri Jetis Pleret Piyungan Banguntapan Dlingo Jumlah

Jumlah Penduduk di atas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis

Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas

Angka Melek Huruf

Buta Huruf

41,406 71,373 75,433 30,078 21,789 32,860 19,840 20,785 20,610 26,030 22,286 38,220 35,629 27,628 31,029 80,812 23,532 619,340

41,751 72,851 76,956 30,624 22,578 33,822 20,422 21,309 21,172 26,556 22,692 39,803 36,393 28,815 32,293 82,398 24,785 635,220

99,17 97,97 98,02 98,22 96,51 97,16 97,15 97,54 97,35 98,02 98,21 96,02 97,90 95,88 96,09 98,08 94,94 97,50

345 1.478 1.523 546 789 962 582 524 562 526 406 1.583 764 1.187 1.264 1.586 1.253 15.880

Sumber: Dinas Pendidikan Menengah dan NF, 2013

b. Angka Partisipasi Murni (APM) APM merupakan indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat partisipasi murni penduduk usia sekolah. Keberhasilan program wajib belajar sembilan tahun dapat dilihat dari indikator angka partisipasi kasar dan angka partisipasi murni. APM menunjukkan perbandingan antara jumlah siswa yang berasal dari Kabupaten Bantul dengan jumlah penduduk Kabupaten Bantul pada usia sekolah. (Tabel 24)

38


No

Jenjang Pendidikan

2008

2009

2010

2011

2012

1.

APM SD/MI

91,27

92,12

89,03

81,76

80,24

2.

APM SMP/MTs

74,55

73,94

74,63

62,09

63,45

3.

APM SMA/MA/SMK

58,30

59,98

43,80

50,27

51,57

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Menengah dan NF, 2013

Realisasi APM SD/MI pada tahun 2012 adalah 80,24%, adapun APM SMP/MTs tahun 2012 adalah 63,45%. Capaian APM seperti di atas bukan berarti bahwa anak usia 7-12 tahun dan anak usia 13-15 tahun tidak bersekolah, akan tetapi dimungkinkan dari kelompok umur tersebut ada yang bersekolah di luar Kabupaten Bantul atau sudah masuk di jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan untuk SMA/MA/SMK mencapai 51,57%. Angka ini lebih tinggi daripada tahun 2011 yang mencapai 50,27%. c. Angka Partisipasi Kasar (APK) APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK pada setiap jenjang pendidikan di Kabupaten Bantul pada tahun 2008-2012 disajikan pada Tabel 25. Tabel 25 Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) tahun 2008-2012 No

Jenjang Pendidikan

1.

APK SD/MI

2. 3.

2008

2009

2010

2011

2012

104,64

104,99

91,48

92,39

93,15

APK SMP/MTs

96,22

96,41

91,66

87,97

90,58

APK SMA/MA/SMK

78,13

80,53

65

69,88

71,04

Sumber: Dikdas dan Dikmenof, 2013

Dari tabel di atas terlihat bahwa nilai APK SD/MI dan SMA/MA/SMK tahun 2012 mengalami kenaikan. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan tersebut pada tahun 2012 semakin banyak yang sesuai dengan usia sekolah (banyak sekolah yang memberlakukan minimal usia sekolah), sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyaknya siswa yang bersekolah tidak pada usia sekolah. Hal ini juga dikarenakan adanya perbedaan jumlah penduduk antara proyeksi dan hasil sensus. d. Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Angka Kematian Ibu Upaya mempercepat penurunan kematian bayi memerlukan keterpaduan lintas program antara lain program pencegahan penyakit melalui imunisasi pada bayi dan program perbaikan gizi masyarakat. Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2012 sebesar 8,6 per 1000 kelahiran hidup lebih tinggi daripada tahun 2011 yaitu sebesar 8,5 per 1000 kelahiran hidup.


39

Tabel 26 Perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) Tahun 2009-2012 No

Uraian

1.

Jumlah kematian bayi usia dibawah 1 th

2.

Jumlah kelahiran hidup

3

AKB

4.

AKHB

2009

2010

2011

2012

142

120

114

116

11.984

12.185

13.446

13.464

11,8

9,8

8,5

8,64

988,2

990,2

991,5

991,36

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (AKHB = 1000 – AKB)

f. Balita Gizi Buruk Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita. Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Pada tahun 2012, terjadi penurunan status gizi buruk pada balita, yaitu angka balita gizi buruk sebesar 0,32% dari seluruh balita (target DIY <1) lebih baik dari capaian tahun 2011 yaitu sebesar 0,42% . Tabel 29 Balita Gizi Buruk Tahun 2009-2012

Program peningkatan dan keselamatan ibu bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI). Capaian angka kematian ibu pada tahun 2012 sebesar 52,2 per 100.000 kelahiran hidup, berarti terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun 2011 yaitu sebesar 111,2 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ibu sudah cukup baik.

Uraian Jumlah balita gizi buruk (jiwa) Jumlah balita (jiwa)

Tabel 27 Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2008-2012

Persentase balita gizi buruk

2010

2011

2012

203

286

261

215

57.785

63.321

60.968

66.369

0,35

0,45

0,42

0,32

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2013

2008

2008

2009

2010

2011

2012

Bantul

140,13

158,29

82,07

111,2

52,2

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul,2013

e. Angka Usia Harapan Hidup dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Angka harapan hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Pada tahun 2011 usia harapan hidup (UHH) Kabupaten Bantul mencapai 71,33 tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari 2010 yaitu sebesar 71,31 tahun dan melebihi target RKPD tahun 2012 sebesar 71,30 tahun. Angka UHH tahun 2012 dihitung akhir tahun 2013. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas kesehatan penduduk Kabupaten Bantul sudah meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI), yaitu suatu ukuran untuk menilai keberhasilan pembangunan dari segi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, kondisi di Kabupaten Bantul dari tahun 2010-2011 cenderung mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2010 sebesar 74,53 menjadi 75,05 pada tahun 2011. Tabel 28 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2011 Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Nasional

g.

Kemiskinan Persentase penduduk di atas garis kemiskinan dihitung dengan menggunakan formula 100 – angka kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk yang masuk kategori miskin terhadap jumlah penduduk. Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Dari Tabel 28 dapat dilihat bahwa angka kemiskinan Kabupaten Bantul pada tahun 2012 adalah 14,27% sehingga persentase penduduk diatas garis kemiskinan sebesar 85,73%. Angka ini lebih baik daripada tahun 2011 dimana persentase jiwa miskin terhadap jumlah jiwa total sebesar 15,02%. Tabel 30 KK Miskin dan Jiwa Miskin Tahun 2010-2012 Tahun

Jumlah KK Total

Jumlah KK Miskin

%

Jumlah Jiwa Total

Jumlah Jiwa Miskin

%

2010

256.463

41.480

16,17

842.928

129.614

15,37

2011

258.294

40.321

15,61

848.608

127.479

15,02

2012

273.563

40.551

14,82

889.647

126.980

14,27

Sumber : BKK PP dan KB Kabupaten Bantul, 2013 120

Uraian

2008

2009

2010

2011

100

1

Kabupaten Bantul

73,38

73,75

74,53

75,05

60

2

Provinsi DIY

74,88

75,23

75,77

76,32

3

Nasional

71,17

71,76

72,27

72,77

No.

2009

84.63

84.98

85.73

80 40 20

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan

15.37

15.02

14.27

Persentase kemiskinan

0

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2012

2010

2011

2012

Sumber :BKK PP KB, 2013

Gambar 10 Prosentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan Tahun 2010-2012

40



41

RT Miskin

31951

KK Gakin

%

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Kretek Sanden Srandakan Pandak Bambanglipuro Pundong Imogiri Dlingo Jetis Bantul Pajangan Sedayu Kasihan Sewon Piyungan Pleret Banguntapan Jumlah

9.659 10.054 9.150 15.621 12.381 10.367 20.571 12.062 17.552 17.958 9.741 16.152 30.403 26.375 14.521 12.993 28.003 273.563

1.542 1.322 1.267 2.641 1.604 1.968 3.278 2.405 3.100 2.010 1.528 2.497 3.777 3.744 2.248 1.837 3.783 40.551

15,96 13,15 3,85 16,91 12,96 18,98 15,94 19,94 17,66 11,19 15,69 15,46 12,42 14,20 15,48 14,14 13,51 14,82

Jiwa Miskin 4.267 4.262 4.109 8.302 4.967 5.880 9.815 7.260 8.735 5.604 4.526 9.583 12.454 11.937 6.455 6.658 12.166 126.980

% Jiwa Miskin 14,61 13,76 13,69 16,48 12,55 17,25 14,51 19,47 15,59 9,85 14,00 18,82 12,66 13,41 13,75 15,86 12,41 14,27

Gambar 11 Jiwa miskin di Kabupaten Bantul Tahun 2012

Berdasarkan data dari TNP2K kecamatan yang mempunyai angka kemiskinan tertinggi yaitu kecamatan Kasihan, Sewon, Pandak dan Imogiri. Adanya perbedaan ini dikarenakan perbedaan indikator yang berbeda dalam penentuan kriteria miskin.

20893

23251

20481

20757

da

ng

Se

ja

yu

5566

an

n ha si

w

6155

Pa

un

Se

an ta p

ng yu

7999

Ba

ng

Pi

8640

on

7416

an

6085

er et

6109

Pl

lin

go

6374

D

iri

tis

7849

Im og

7307

Je

nt ul

ak Pa

nd

pu Li

on

ng

6469

Ba

8836

ro

6803

Gambar 12 Jiwa miskin dan Rumah Tangga Miskin Tahun 2012

h. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Sampai dengan tahun 2012 tingkat perkembangan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang fluktuatif. Hal tersebut disebabkan adanya krisis faktor ekonomi yang cukup berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dampak sosial akibat tidak terpenuhinya kesejahteraan keluarga dapat dilihat pada Tabel 32. Tabel 32 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2011-2012 Jenis PMKS

No. 1 2 3

Jumlah 2011 2012

Anak Balita Terlantar Anak Terlantar Anak Nakal

311 4,668 149

297 4,658 120

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Anak Jalanan Wanita Rawan Sosial Ekonomi Korban Tindak Kekerasan Lanjut Usia Terlantar Penderita Cacat Tuna Susila Pengemis Gelandangan Korban Penyalahgunaan Napza Rumah Tidak Layak Huni

78 2,752 650 6,083 7,836 41 76 33 449 2,924

107 2,893 527 8,025 5,981 46 68 29 376

14

671

677

15 16 17

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis Pekerja Migran Bermasalah Keluarga Fakir Miskin Keluarga Miskin

359 6,474 20,646

202 112,300

18

Keluarga Rentan

19,438

19 20 21 22

Korban Bencana Alam Korban Bencana Sosial ODHA (Penyandang HIV/AIDS) Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan Jumlah

n pa

Ba

ng

un

ta

er et Pl

n

w on Pi yu ng an

Se

Ka

da

si ha

yu

n Se

ga

ul

ja n

nt

Pa

Ba

Je t

is

o

iri

lin g

D

og Im

nd

on

g

ro ng

ba m

Pu

lip u

ak nd Pa Ba

Sr

an

da

ka

n

en nd

Sa

Kr

et

ek

13000 12000 11000 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0

31074

27461 22649

Ba

Jiwa Total 29.212 30.972 30.009 50.386 39.573 34.079 67.624 37.296 56.042 56.912 32.322 50.917 98.365 88.983 46.948 41.986 98.021 889.647

Sumber: BKK PP dan KB Bantul 2013

Sumber : BKK PP KB, 2013

6155

g

4441

nd

Sa

nd

n ka da

KK Total

27674

m ba

5180

en

4916

31875 25829

22502

14410

Pu

17232

Kr et ek

17117

Sr an

Kecamatan

23146

21263

Tabel 31 Prosentase Jiwa dan Keluarga Miskin Tahun 2012 No.

Individu Miskin

Ka

Upaya pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah melalui pembentukan lembaga TKPKD (Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah) sampai ditingkat kecamatan, program pemberdayaan masyarakat, pengurangan beban KK Miskin, penguatan kelembagaan, serta validasi data keluarga miskin. Program kegiatan penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun telah menunjukan hasil yang cukup baik, hal ini tercermin dari semakin berkurangnya jumlah Kepala Keluarga (KK) miskin. Dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul, angka kemiskinan tertinggi ada pada kecamatan Banguntapan, Kasihan, Sewon dan Imogiri.

Keterangan

Tahun 2012 AN menjadi ABH (anak berhadapan dg hukum)

Tahun 2012 RTLH tidak termasuk PMKS

Tahun 2012 KM tidak termasuk PMKS Tahun 2012 KM tidak termasuk PMKS

272 196 865

412 0 312 945

74,971

137,975

Sumber : Dinas Sosial, 2013

42



43

Untuk tahun 2012, jumlah PMKS menjadi 25 jenis, dengan penambahan sebagaimana disajikan pada Tabel 33. Tabel 33 Jumlah PMKS Tahun 2012 No.

Jenis PMKS

Jumlah 940

Angkatan Kerja No.

Tahun 2011

Kecamatan

Tahun 2012

Bekerja

Penganggur

Bekerja

Penganggur

11

Pleret

25.410

2.886

29.540

2.072

12

Piyungan

20.514

588

27.371

3.051

13

Banguntapan

51.992

1.432

55.192

958

14

Sewon

43.828

2.645

43.456

1.309

15

Kasihan

47.709

2.801

46.237

2.463

20.809

701

21.091

309

1

Anak Dengan Kedisabilitasan

2

Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan

63

3

Anak Yang memerlukan Perlindungan Khusus

63

4

Kelompok Minoritas

0

5

Korban Trafficking

0

16

Pajangan

6

Pemulung

19

17

Sedayu

27.257

1.121

27.505

1.098

Jumlah

476.567

29.219

501.993

28.075

1,085

Jumlah Sumber : Dinas Sosial, 2013

5,8%

Persentase

i. Kesempatan Kerja (Rasio Penduduk Yang Bekerja) Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Rasio penduduk yang bekerja Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mencapai 0,947. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 94,7% dari angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bantul memperoleh kesempatan kerja sedangkan 5,3%-nya masih mencari kerja atau pengangguran.

Sumber: Disnakertrans, 2013

j. Kriminalitas (Angka Kriminalitas Yang Tertangani) Pemerintah daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Angka kriminalitas Kabupaten Bantul tahun 2012 mencapai 7,07. Tabel 36 Angka Kriminalitas Tahun 2009-2012

Tabel 34 Rasio Penduduk Yang Bekerja Dengan Angkatan Kerja Tahun 2008-2012 2008

2009

2010

2011

2012

1

Uraian Jumlah Penduduk Yang Bekerja

430.771

440.259

451.281

476.467

501.993

2

Jumlah Angkatan Kerja

466.136

471.112

481.420

505.786

530.068

3

Rasio Penduduk Yang Bekerja

0,92

0,93

0,94

0,94

0,947

No.

5,3%

Uraian Jumlah tindak kriminal tertangani

2010

2012

1.560

2011 434

899.312

911.503

921.263

930.276

11,24

17,11

4,72

7,07

658

dalam 1 th (kasus) Jumlah penduduk Angka kriminalitas

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul,2013

2009 1.011

Sumber: Polres Bantul ,2013

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Bantul pada Tabel 35 menunjukkan bahwa secara proporsional, jumlah penganggur menurun dari 5,8% menjadi 5,3%. Tabel 35 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2011-2012

V.3. Seni Budaya dan Olah Raga Seni budaya dan olahraga mencakup jumlah kelompok seni budaya dan jumlah gedung olah raga. Seni, budaya, dan olahraga di Kabupaten Bantul tahun 2012 disajikan pada Tabel 37. Tabel 37 Seni, Budaya, dan Olahraga Tahun 2012

Angkatan Kerja No.

Tahun 2011

Kecamatan Bekerja

44

Tahun 2012

Penganggur

Bekerja

Penganggur

No.

Seni, Budaya, dan Olahraga

2010

2011

2012

695

805

708

3

3

3

372

372

372

1

Srandakan

17.666

267

19.931

1.853

1

Jumlah grup kesenian

2

Sanden

16.192

2.497

18.805

2.415

2

Jumlah gedung kesenian

3

Kretek

18.680

615

17.210

1.844

3

Jumlah klub olahraga

4

Pundong

15.748

386

15.772

362

4

Jumlah gedung olahraga

52

52

52

5

Bambanglipuro

24.685

2.361

22.249

1.674

6

Pandak

29.471

1.984

32.500

870

5

Jumlah cabang olahraga

39

39

39

7

Bantul

32.396

4.286

36.841

3.804

6

Organisasi kepemudaan

274

274

274

8

Jetis

25.064

2.007

25.090

1.793

9

Imogiri

36.198

1.466

34.444

1.335

10

Dlingo

22.948

1.176

28.759

865


Sumber: Kantor Pora dan Disbudpar, 2013


45

Kebudayaan merupakan penunjang sektor pariwisata di Kabupaten Bantul. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata di Kabupaten Bantul bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Bantul ditunjukkan dengan adanya sejumlah lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian Lembaga budaya yang ada di Kabupaten Bantul. Tabel 38 Lembaga Budaya Tahun 2012 No.

1

Nama

Bentuk Organisasi

Bidang

Nama

Alamat

Bentuk Organisasi

Bidang

14

Lembaga Rumah Dongeng Indonesia

Saman RT 4 RW 15, Bangunharjo Telp 387292

Yayasan

Musik kontemporer, teater kontemporer, teater boneka kontemporer, teater anak (wayang kardus kontemporer), seni lukis kontemporer, fotografi, sastra, tradisi lisan, permainan dan maianan anak

15

Lembaga Studi Kajian Desain

Jl Sonopakis Lor No 15 Telp 378276

Lembaga

Desain

16

Lembaga Studi Pengembangan Musik

Perumahan Sewon Indah A-15 Kode Pos 55188 Telp 389522

Yayasan

musik klasik barat, musikologi

17

Ngudya Wirama Paguyuban

Gedongkuning RT 04 / 03 Kode Pos 55198

Organisasi informal

musik tradisional

18

Orkes Mahasiswa ISI Yogyakarta

ISI Yogayakrta Telp 3791333 fax 371233 JL Parangtritis km 6 PO BOX 1210

Organisasi informal

musik kontemporer dan klasik

19

Paguyuban Seni Kasanggit

Perum Perndowo Harjo Indah Jl Nakula 14 Sewon

Organisasi informal

musik tradisional, teater boneka tradisional, teater kontemporer, tari tradisionasal

Jl Ringin putih 500 B Perum Depag Kotagede telp 378620

Organisasi informal

Teater kontemporer

Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI)

Purek III ISI Yogayakrta Telp 3791333 fax 371233 JL Parangtritis km 6 PO BOX 1210

Organisasi informal

Musik tradisional, musik kontemporer, teater, tari, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra

Dagelan Mataram Baru (DMB)

Desa Kerajinan Keramik Kasongan

Organisasi informal

Teater tradisional

4

Forum Kesenian Indonesia

Jotawang, Bangunharjo Telp 385137

Yayasan

Teater kontemporer, pendamping dan pelatihan sastra

20

Tirto Bangunjiwo Telp 370542

Organisasi informal

seni kriya

5

Institut Seni Indonesia

ISI Yogayakrta Telp 3791333 fax 371233 JL Parangtritis km 6 PO BOx 1210

Organisasi informal

Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, fotografi, animasi desain, sastra, tradisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, antrpologi

PAKRIYO (Paguyuban Kriyawan Indonesia)

21

Pardiman Acapella

Organisasi informal

musik tradisional dan kontemporer

Kelompok Jendela

Kersan No 211 RT 08 / 05 Tirtonirmolo Telp08122965526

Organisasi informal

Seni lukis kontemporer, seni patung kontemporer, instalasi, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antrpologi, lingkungan, hukum, politik dan social

Desa Kersa, Tirtonirmolo surat da Yayasan Galang Jl Bakung Baru 13 Yogyakarta 55225 Telp 376554, 375039 Fax 520105

22

Petak Umpet Rancang Grafis

Sorowajan 316 RT 12 / 29 Panggungharjo

Organisasi informal

Desain, ilustrasi, animasi

7

Keroncong Sinten Remen


Organisasi informal

musik tradisional dan kontemporer

23

Pracabaan Ki Pudjo

Gendeng RT 04 / 02 Bangunjiwo Kode Pos 55181

Organisasi informal

musik tradisional, teater boneka tardisional, wayang kulit purwa

24

Sanggar Kereta

Komunitas Angkringan

Jl Nitiprayan 50 Ngestiharjo RT 01/RW 01 Kode pos 55182

Organisasi informal

Musik kontemporer, teater kontemporer, tari kontemporer, sastra, tradisi lisan, entomusikologi, etnologi tari,sejarah seni, antropologi

Jeblog Rt o1 / 06 Ds III Tirtonirmolo Kode Pos 55181

Lembaga

8

Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisional dan kontemporer, sastra, tradisi lisan

9

Gentong Potters

Soboiman Gg Kemuning no 232 RT 06 / 29 Ngestiharjo 55182 Telp 418261 Fax 381217

Organisasi informal

Keramik

25

Sanggar/Balai Tari Wasana Nugraha

Dagaran, Jurug Bangunharjo RT 06 / 45 Sewon

Organisasi informal

musik tardisional, tari tradisional dan kontemporer, tradisi lisan etnomusikologi, etno tari

26

Komunitas Kethoprak Lesung Yogyakarta

Perum Sewon Indah C-17 Kode Pos 55188

Organisasi informal

Teater tradisional

Sekolah Mengengah Musik Negeri 2 (SMKN 2 Kasihan)

Jl PG Madukismo Bugisan Telp 374627, 380720

Instansi Pemerintah

musik universal

11

12

KUA Etnika Komunitas Seni


Organisasi informal

Muasik tradisional dan kontemporer

27

SENI : Jurnal Pengetahuan dan Pencipataan Seni

Jl Parangtritis km 6 PO BOX 1210

Instansi Pemerintah

sastra, tardisi lisan, etnomusikologi, etnologi tari, sejarah seni, estetika kritik seni

28

Jl PG Madukismo Bugisan Telp 374947

Lembaga

Jl Parangtritis km 65 Telp 379935 Fax 371233

Lembaga

SMK Negeri 3 Kasihan (SMSR Yogakarta

Seni lukis tradisional dan kontemporer, seni patung tradisonal dan kontemporer, fotografi kriya kayu dan keramik

29

SMKN I Kasihan (SMKIN YK)

Jl PG Madukismo Bugisan Telp 374467

Instasi Pemerintah

Musik tradisional, teater tradisional, teater kontemporer, teaater boneka tradisional, sastra, etnologi tari dan sejarah seni

2

3

6

13

46

Bintang Mataram

Alamat

No.

Lembaga Penelitian Institut Seni Indonesia Yogyakarta


musik tradisional dan kontemporer, teater tardisional dan kontemporer, pedalangan, seni grafis dan seni kriya


47

No.

Nama

Alamat

Bentuk Organisasi

Bidang

30

Studio ISI

Jurusan Teater FSP ISI Yogyakarta Jl Parangtritis km 65 Perum Puspa Indah Sito 18 - 20 Kasongan Kode Pos 375380

Yayasan

teater tradisional dan kontemporer

31

Study Sastar dan Teater Sila

Jotawang, Bangunharjo Sewon Kode Pos 55187 Telp 387534

Lembaga

teater tradisional, kontemporer dan sastra

32

Teater Alam

Jl Sawo No 6 Perum Wirokerten Indah Telp 377861

Organisasi informal

teater kontemporer

33

Teater Gandrik


Organisasi informal

teater kointemporer

34

Teater Garasi Yogayakarta

Jl Bugisan Selatan Tegal Kenongo RT 01/08 No 36A Telp 415844

Lembaga

teater kontemporer, fotografi, film, video, sastra, tradisi lisan, sejarah seni, antropogi, gagasan teater

35

Teater Gema

STIE Kerjasama Jl Parangtritis km 35

Lemabaga

musik kontemporer, teater kontemporer, musik klasik, puisi, seni lukis kontemporer

36

Teater Pelopor

Panggung, Argomulyo Kode Pos 55752

Organisasi informal

Teter kontemporer, sastra, sejarah seni, teater dan biografi

38

Yayasan Padepokan Seni Bagong Kusudiharjo

Kemabaran RT 04/21 No 146 Tamantirto 55183 Telp 376394

Yayasan

Musik tradisional, musik kontemporer, teater tradisional, tari tradisional, tari kontemporer, seni lukis tradisional dan kontemporer, sejarah seni

Yayasan Peduli Tekstil Tradisional Indonesia (PETTRII)

Karangnongko RT 10/42 Panggungharjo Telp/fax 415177

Yayasan

39

seni kerajinan tekstil, seni kriya tekstil, sastra, tradisi lisan, etnologi tari, sejarah seni, antropologi, sejarah tekstil tradisional

BAB VI PELAYANAN UMUM

VI.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB Aspek pelayanan umum menjelaskan tentang kondisi pelayanan umum di Kabupaten Bantul sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan, salah satunya ditinjau dari fokus layanan urusan wajib. a. Pendidikan 1. Ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah Peningkatan jumlah sarana sekolah dari tahun 2008-2012 menunjukkan bahwa sarana pendidikan dasar dan menengah secara kuantitas cukup memadai. Tabel 40 Ketersediaan Sekolah Tahun 2008-2012 No. Jenjang Pendidikan 1 2 3

Jumlah gedung sekolah SD/MI Jumlah gedung sekolah SMP/MTs Jumlah gedung sekolah SMA/MA/SMK

Tabel 39 Prestasi dan Penghargaan Bidang Pemuda dan Olahraga No.

Uraian

Program

Kegiatan

Prestasi/Penghargaan

1

Atlet berprestasi TK Internasional dan Nasional

Pembinaan dan pemasyarakatan OR

Penyelenggaraan kompetisi OR

Atlet tenis lapangan, catur, panahan, atletik dan sepakbola

2

Dalam rangka untuk menyiapak pasukan pengibar bendera dalam rangka HUT kemerdekaan RI. Baik pelaksanaan di kabupatgen, DIY, maupun nasional

Peningkatan peran serta kepemudaan

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan

3

Pelaksanaan atau rekruitmen, seleksi pemilihan pemuda pelopor tk. kab., DIY,

Peningkatan peran pemuda

Pembinaan pemuda pelopor keamanan

Kegiatan ini dalam bentuk pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan. Dalam pembentukan Paskibraka, Bantul mengirimkan delapan orang wakil, yaitu: 1. Axel Rizky Herdana 2. Fajar Rahmanto 3. Fitraramadhanu 4. Fanji Acfa Amara 5. Anindya Mareta 6. Anisa Asri Aprilia 7. Gracia Oktavia 8. Wahyu Reni Perwitasari Kegiatan Pemuda pelopor dan wirausaha diselenggarakan oleh Kemenegpora dan BPO DIY, Kab. Bantul

dan nasional

4

Pelaksanaan seleksi Musabaqoh Tilawatil Qur'an yang diikuti oleh pelajar umum se Kabupaten Bantul dan pemenangnya mewakili Kabupaten untuk maju ke tk. DIY.

mengririmkan Dedy Prasetiawan Bid. Wirausaha dan Umi Kasanah Bid. Pendidikan, dan mendapat juara nasional II yaitu Dedy Setiawan Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda

Peningkatan keimanan dan ketaqwaan pemuda

Kegiatan ini dalam bentuk kompetisi MTQ pelajar umum se Kab. Bantul, akan diperoleh Kafilah Pelajar untuk kompetisi di tk. DIY dan Kabupaten Bantul keluar sebagai Juara Umum II

2009

2010

2011

2012

372 106 79

372 107 79

376 107 79

380 107 86

382 110 90

Sumber: Dikdas & Dikmenof Kabupaten Bantul,2013

Sarana pendidikan yang memadai akan memacu peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama bagi generasi muda dalam menghadapi era globalisasi. Tabel di bawah ini menunjukkan tabel ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah menurut Kecamatan pada tahun 2012. Tabel 41 Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2012 Menurut Kecamatan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantul, 2013

Keberhasilan pembangunan di bidang pemuda dan olahraga di Kabupaten Bantul dapat dilihat dari banyaknya prestasi olahraga yang dicapai oleh Kabupaten Bantul baik tingkat DIY maupun nasional. Hal ini didukung dengan adanya klub olahraga dan pembangunan gedung olah raga di Kabupaten Bantul (Tabel 39).

2008

SD/MI No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sewon Pandak Pundong Bantul Sanden Kretek Sedayu Dlingo Jetis Pajangan Bambanglipuro Piyungan Srandakan Banguntapan Imogiri Kasihan Pleret Jumlah

jumlah gedung sekolah 28 24 20 25 16 16 23 27 22 16 17 20 16 31 25 36 20 382

SMP/MTs

SMA/MA/SMK

jumlah jumlah jumlah jumlah jumlah penduduk gedung penduduk gedung penduduk usia 7-12 th sekolah usia 13-15 th sekolah usia 16-19 th 8.429 4.595 2.883 4.998 2.773 2.585 3.815 3.716 4.943 3.289 3.380 4.769 2.608 9.795 5.293 9.472 4.365 81.708

10 6 4 13 6 3 4 9 5 3 7 7 3 9 6 9 6 110

4.317 2.353 1.476 2.560 1.420 1.324 1.954 1.903 2.532 1.684 1.731 2.442 1.336 5.017 2.711 4.851 2.235 41.849

10 3 2 16 3 3 7 3 2 2 5 8 3 7 5 7 4 90

5.456 2.229 1.438 2.763 1.309 1.295 2.077 1.579 2.390 1.502 1.631 2.462 1.348 6.227 2.514 5.869 2.188 44.277

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar & Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal, 2013

Sumber: Kantor Pora, 2013

48



49

b. Kesehatan 1. Rasio pos pelayanan terpadu (posyandu) per satuan balita Posyandu merupakan wadah peran serta masyarakat untuk menyampaikan dan memperoleh pelayanan kesehatan dasarnya, maka diharapkan pemeliharaan dan perawatan kesejahteraan ibu dan anak secara dini dapat dilakukan di setiap posyandu. Pembentukan Posyandu sebaiknya tidak terlalu dekat dengan Puskesmas agar pendekatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat lebih tercapai dan idealnya satu Posyandu melayani 100 balita (Permendagri 54 Tahun 2010).

2. Jumlah guru/murid Jumlah ketersediaan tenaga pengajar seharusnya sesuai dengan jumlah murid. Tabel dibawah ini menyajikan jumlah sekolah, murid dan guru (Tabel 42 dan 43). Tabel 42 Banyaknya Sekolah, Murid, Guru tahu 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jenis Sekolah

Sekolah

TK Negeri TK Swasta SD Negeri MI Negeri SD Swasta MI Swasta SLTP Negeri MTs Negeri SMPT SLTP Swasta MTs Swasta SMA Negeri MA Negeri SMU Swasta MA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Jumlah Total

1 523 279 3 76 24 47 9 2 41 13 19 4 16 7 13 31 1.106

Tabel 45 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2008-2012 No. 1 2 3

Uraian

2008

2009

2010

2011

2012

Jumlah posyandu Jumlah balita Rasio (per 1000 balita)

1.113 59.097 18,83

1.123 57.785 19,43

1.123 63.321 17,73

1.123 74.275 15,12

1.127 64.853 17,38

Sumber : Dinkes 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2012 rasio Posyandu per 1000 balita sebesar 17,38. Hal ini dapat diartikan bahwa 1 posyandu melayani 57 balita. Rasio tersebut menunjukan bahwa dari segi kuantitas jumlah Posyandu di Kabupaten Bantul sudah mencukupi. Sesuai dengan tingkat penyebarannya jumlah Posyandu hampir merata di 17 kecamatan (Tabel 46). Tabel 46 Jumlah Posyandu dan Balita Tahun 2012

Sumber: Dinas Dikdas & Dikmenof, 2013

Tahun 2011

Tabel 43 Jumlah Guru dan Murid di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2012 No.

Jenjang Pndidikan

1 1.1. 1.2. 2 2.1. 2.2 3 3.1 3.2.

SD/MI Jumlah Guru Jumlah Murid SMP/MTs Jumlah Guru Jumlah Murid SMA/SMK Jumlah Guru Jumlah Murid

2008

2009

2010

2011

2012

5.439 70.264

5.549 73.382

5.219 74.057

5.500 74.324

5.450 74.656

3.224 29.155

3.359 35.020

3.198 32.678

3.187 34.206

3.196 35.119

3.062 24.081

3.215 24.769

3.189 27.778

3.334 29.478

3.358 30.437

Selain jumlah guru, kualitas guru juga harus ditingkatkan. Pada tabel berikut disajkan jumlah guru menurut jenjang pendidikan dan yang telah bersertifikasi. Tabel 44 Jumlah Guru Berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2012 No.

Jenjang

<S1

S1

S2

S3

Jumlah

Sertifikasi

1 2 3

SD/MI SMP/Mts SMA/SMK

1.325 376 216

4.068 2.668 2.895

57 152 246

0 0 1

5.450 3.196 3.358

2.472 1.992 1.753

No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


Tahun 2012

Posyandu

Balita

Rasio

117 52 55 89 63 53 67 74 72 36 45 38 44 120 69 95 34 1123

8482 3569 2386 4692 2236 3013 3573 2726 4238 2727 2904 4159 2137 10629 4593 9173 4059 74275

13.79 14.57 23.05 18.97 28.17 17.59 18.75 27.15 16.99 13.20 15.49 9.14 20.59 11.29 15.02 10.36 8.38 15.12

Balita dilayani/ Posyandu Posyandu 72.49 68.63 43.38 52.72 35.49 56.85 53.33 36.84 58.86 75.75 64.53 109.45 48.57 88.57 66.56 96.56 119.38 66.14

95 51 55 62 63 53 67 62 75 60 45 74 44 105 78 86 52 1127

Balita

Rasio

Balita dilayani/ Posyandu

6138 3459 2350 4485 2242 2231 3484 2587 4250 2488 2609 3650 2120 7781 4204 7832 2943 64853

15,48 14,74 23,40 13,82 28,10 23,76 19,23 23,97 17,65 24,12 17,25 20,27 20,75 13,49 18,55 10,98 17,67 17,38

64,61 67,82 42,73 72,34 35,59 42,09 52,00 41,73 56,67 41,47 57,98 49,32 48,18 74,10 53,90 91,07 56,60 57,54

Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

Sumber: Dinas Pendidikan Dasar dan Dinas Pendidikan Menengah dan NF, 2013

50



51

2. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Hasil Program Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat diketahui dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah seperti Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus (KIA, Bedah), Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Sarana Puskesmas Keliling, Balai Pengobatan dan Balai Pengobatan-Rumah Bersalin Selain fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pada tahun 2012. Tabel 47 Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2012 Fasilitas Pelayanan Kesehatan Umum

2009 (unit)

2010 (unit)

2011 (unit)

2012 (unit)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Rumah Sakit Umum Rumah Sakit Bersalin Rumah Sakit Khusus (Bedah) KIA) Balai Pengobatan Rumah Bersalin Apotek Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar Toko Obat Industri Peracik Batra Laboratorium Optik Posyandu Puskesmas Rawat Inap Puskesmas Non Rawat Inap Puskesmas Pembantu Puskesmas Keliling

5 3 2 66 27 72 9 1.123 16 11 67 27

9 0 3 78 32 100 4 13 4 8 1.123 16 11 67 27

9 0 23 70 33 108 3 13 4 11 1.123 16 11 67 27

10 0 3 55 22 100 3 2 13 3 12 1.127 16 11 67 27

Sumber:Dinas Kesehatan, 2013

Fasilitas pelayanan kesehatan yang semakin meningkat juga diikuti dengan bertambahnya jumlah tenaga kesehatan. Jumlah tenaga kesehatan pada fasilitas kesehatan pemerintah disajikan pada Tabel 48. Tabel 48 Jumlah Tenaga Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Pemerintah Tahun 2011-2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Jenis Dokter Spesialis Dokter Umum Dokter Gigi Spesialis Dokter Gigi Perawat Perawat Gigi Bidan Kefarmasian Kesehatan Masyarakat Sanitarian Gizi Keterapian Fisik Teknis Medis Tenaga Non Medis

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, 2013

52


Tabel 49 Jumlah Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Tahun 2012 Menurut Kecamatan No. Kecamatan

No.

No.

Sarana kesehatan milik Pemerintah di Kabupaten Bantul Tahun 2012 meliputi Puskesmas sebanyak 27 unit, Puskesmas Pembantu sebanyak 67 unit, 70 unit poliklinik dan 1 Rumah Sakit Umum Daerah, yaitu Rumah Sakit Umum Panembahan Senopati Bantul. Adapun persebaran Puskesmas, poliklinik dan Pustu di masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 49.

2011

2012

40 101 3 55 467 87 251 60 51 57 64 31 106 511

45 114 5 56 579 82 312 83 71 58 66 30 141 498

Tahun 2011

Puskesmas 1 Sewon 2 2 Pandak 2 3 Pundong 1 4 Bantul 2 5 Sanden 1 6 Kretek 1 7 Sedayu 2 8 Dlingo 2 9 Jetis 2 1 10 Pajangan 1 11 Bambanglipuro 1 12 Piyungan 1 13 Srandakan 3 14 Banguntapan 2 15 Imogiri 2 16 Kasihan 1 17 Pleret 27 Jumlah Sumber: Dinas Kesehatan, 2013

Poliklinik 6 2 1 8 4 4 3 3 6 5 4 4 4 3 4 7 2 70

Tahun 2012 Pustu 4 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 2 7 7 2 4 67

Puskesmas 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 3 2 2 1 27

Poliklinik 6 2 1 8 4 4 3 3 6 5 4 4 4 3 4 7 2 70

Pustu 4 3 3 5 3 4 5 5 3 4 3 3 2 7 7 2 4 67

c. Lingkungan Hidup 1. Penanganan sampah Pengelolaan sampah di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan prinsip mengurangi, memanfaatkan, dan mendaur ulang sampah. dengan cara setempat, cara komunal dan pengolahan sampah mandiri. Pengelolaan sampah pada tempat penampungan sampah sementara ditetapkan tersebar di seluruh kecamatan sesuai dengan tingkat pelayanannya. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah yaitu di desa Sitimulyo kecamatan Piyungan seluas kurang lebih 12 hektar, yang dikelola dengan sanitary landfill untuk sampah residu akhir. Jumlah volume produksi sampah di Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 sebesar 2.190,43 m3/hari dengan jumlah sampah yang ditangani sebesar 131,37 m3/hari (UPTD KP3 DPU, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah di Kabupaten Bantul masih harus ditangani dengan lebih baik agar tidak menyebabkan penumpukan volume sampah dan pencemaran lingkungan. Sebagian sampah yang tidak terlayani dilakukan pengelolaan oleh masyarakat, antara lain dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Tabel 50 Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah Tahun 2011-2012 Uraian No. 1 Jumlah sampah yang ditangani (m3/hari) 2 Jumlah volume produksi sampah (m3/hari) Sumber: DPU, 2013

2011

2012

113,33 2.142,04

131,37 2.190,43


53

Layanan sampah terpusat yang cukup besar berdasarkan data pada tabel di bawah ini adalah kecamatan-kecamatan yang termasuk kawasan perkotaan yaitu Kecamatan Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Kasihan. Sedangkan Kecamatan Dlingo sepenuhnya belum terlayani oleh layanan sampah terpusat. Berdasarkan jumlah volume terangkut, volume terkecil yaitu sampah dari TPS di pasar.

Dengan semakin meningkatnya jumlah jejaring sampah dan bank sampah menjadi icon nasional dan program-program penanganan persampahan diharapkan pada tahun mendatang volume persampahan akan semakin tertangani dengan baik. Tabel 51 Data Bank Sampah dan Kelompok Pengelola Sampah Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Tabel 52 Volume Sampah dan Sampah Terangkut per Hari Tahun 2012

Kelompok KPS "Mekar Abadi" Metes, Argorejo, Sedayu KPS & Bank Sampah "Gemah Ripah" Badegan, Bantul KPS "Uwuh Muter" Sedayu Bank Sampah "sri Asih" Sribitan, Bangunjiwo, Kasihan KPS "Sampah Berkah" Argosari, Sedayu KPS " Sumber Rejeki", Bulus Wetan, Jetis. Bantul KPS "Bersih Membuat Indah" Salakan, Potorono, Banguntapan KPS "Soragan bersih" Soragan, Ngestiharjo, Kasihan KPS "Sehat Ceria" Dusun Gatak II, Tamantirto, Kasihan, Bantul Bank Sampah "Sehat Ceria" Dusun Gatak, Tamantirto, Kasihan, Bantul Bank Sampah "Standart" Pleret KPS "Azola" Serut, Palbapang, Bantul KPS "Ngundi Mandiri" Serut, Palbapang, Bantul KPS & Bank Sampah "Milah Rejeki" Sabrang, Sumbermulyo, Bambanglipuro Bank Sampah "Kembang Kenanga" Gunungan. Bambanglipuro Bank Sampah "Puspa" Cempoko, Bambanglipuro Bank Sampah "Gresik" Gresik, Bambanglipuro Bank Sampah "mandiri" Terong, Dlingo Bank Sampah "Dadi Arto" Semoyan, Singsaren, Banguntapan Bank Sampah "Resik" Saman, Sewon KPS "Insan Madani: Pleret KPS "Janten" Kasihan Bank Sampah "Kenalan" Tamantirto, Kasihan KPS "Radite" Metes, Argorejo, Sedayu Bank Kredit Sampah "Mekar Abadi" Metes, Argorejo, Sedayu KPS "Semoyan" Singosaren, Banguntapan KPS & Bank Sampah "Sri Mulyo" Piyungan KPS & bank Sampah "Onggopatran" Srimulyo, Piyungan KPS DusunNgijo, Srimulyo, Piyungan KPS " Timbul Berseri" Dobalan, Timbulharjo, Sewon Bank Sampah "Kauman Berseri" Kauman, Pleret KPS BMT "Saka Mandiri" Kweni, Panggungharjo, Sewon KPS "Asri Setiti" Pokoh I, Dlingo KPS "Ngudi Asri" Pedukuhan, Ngestiharjo, Sewon Bank Sampah "Salim Sari" Ngijo, Srimulyo, Piyungan Bank Sampah "Giat Barokah" Wonolelo, Pleret Bank Sampah "Kuncup Mekar" Dusun Dayu, Gading Sari, Sanden Bank Sampah "Kukun Agawe Santoso" Dusun Dayu, Gading Sari, Sanden

No.

Kecamatan

Jml TPS dan Kontainer

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah

1 2 3 2 5 3 27 4 2 3 4 8 26 14 5 6 111

Jumlah Ritasi Truk Sampah

Volume Sampah perhari (m3)

Volume Sampah Terangkut perhari (m3)

Volume Sampah Tidak Terangkut perhari (m3)

1 1 1 1 1 1 1 1 1

78,59 91,14 80,69 82,36 111,97 128,66 155,51 130,09 154,17 105,67 105,2 103,46 227,33 203,92 230,58 83,10 117,43 2.190,43

1,00 2,05 5,35 1,35 3,71 1,60 33,09 1,48 6,25 1,20 4,50 30,06 17,70 14,88 3,34 3,79 131,37

77,59 89,08 75,34 81,01 108,26 127,06 122,42 129,08 147,92 105,67 104,12 98,96 197,26 186,22 215,69 79,76 113,64 2.059,06

1 1 1 1 1 1 1 16

Sumber: DPU 2013

2. Pengelolaan air limbah Penanganan pengelolaan air limbah diupayakan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat dan terpusat. Sistem pengolahan air limbah domestik setempat meliputi pembuangan air limbah domestik ke dalam tangki septik individual, tangki septik komunal atau Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) Komunal. Sistem pengolahan air limbah domestik terpusat adalah pembuangan air limbah domestik ke dalam jaringan air limbah terpusat yang disediakan oleh Pemerintah di IPAL Sewon. 3. Kualitas Air Sungai Koordinasi pengelolaan program Kali Bersih/Surat Pernyataan Program Kali Bersih (Prokasih/Superkasih) meliputi pemantauan sebanyak 15 titik di lima sungai dengan frekuensi dua kali dalam satu tahun. Hasil pemantauan kualitas air sungai tahun 2012 disajikan pada Tabel 53.

Sumber : BLH, 2013

54



55

Tabel 53 Hasil Pemantauan Kualitas Air Sungai Tahun 2012

d. Pekerjaan Umum Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan untuk menyediakan dan memenuhi pelayanan yang mendasar dan mutlak yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan seperti sumberdaya air, jalan, air minum, dan sanitasi lingkungan (air limbah, drainase, dan persampahan) yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Fecal Coli

Total Coli

BOD

COD

DO

Phospat

Sulfida

Minyak lemak

Fenol

Parameter yang melebihi baku mutu air kelas II* (%)

1.Gumuk-Kasihan

100

100

100

-

76

-

100

-

-

2.Kweni-Panggungharjo

100

100

100

-

82

-

100

100

-

3.Manding-Sabdodadi

100

100

-

-

86

-

100

100

100

4.Gadingdaton-Donotirto

100

100

100

-

98

-

100

100

-

5.Nyemengan-Tirtonirmolo

100

100

100

100

66

-

100

-

-

6.Bodon-Jagalan

100

100

100

-

50

-

100

-

-

7.Wonokromo-Pleret

100

100

100

-

8

-

100

-

-

8.Ngoto-Bangunharjo

100

100

100

-

38

-

100

100

-

9.Kembangsongo-Trimulyo

100

100

100

-

-

-

100

100

-

10.Klenggotan-Sitimulyo

100

100

100

-

42

100

100

100

-

11.Kloron-Segoroyoso

100

100

100

-

-

-

100

100

-

12.Putat-Selopamioro

100

100

-

-

-

-

100

-

-

13.Menayu-Kasihan

100

100

-

84

-

100

-

100

14.Iroyudan-Guwosari

100

100

-

86

100

100

100

-

15.Siyangan-Triharjo

100

100

-

82

-

100

100

-

Lokasi titik pemantauan

1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik Panjang jaringan jalan tahun 2012 beraspal dengan kondisi baik sepanjang 417.405 km. Namun demikian masih terdapat ruas-ruas jalan kabupaten dengan kondisi sedang, rusak, ataupun rusak berat di mana proporsinya menurun dari tahun ke tahun. Panjang jaringan jalan berdasarkan kondisi di Kabupaten Bantul ditunjukkan pada Tabel 53. Tabel 55 Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2008 sd 2012

Sungai Winongo

Sungai Gajah Wong

Sungai Code

Sungai Opak

No. Kondisi Jalan 1 2 3 4 5

Kondisi Baik Kondisi Sedang Kondisi Rusak Kondisi Rusak Berat Jalan Kabupaten Jalan Propinsi Jalan Nasional Jumlah Jalan secara keseluruhan

Panjang jalan (km) 2008 328,610 316,870 209,650 44,700 899,830 146,000 42,240 1.088,070

2009 365,560 295,070 195,200 44,000 899,830 146,000 42,240 1.088,070

2010 386,250 285,580 180,900 43,000 895,730 136,050 30,580 1.062,36

2011 407,250 285,580 159,900 43,000 895,7250 136,050 30,580 1.062,360

2012 417,405 244,020 171,900 40,000 873,325 122,975 74,465 1.070,770

Sumber: DPU, 2013

Sungai Bedog

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan, maka jalan dikelompokkan menurut fungsi, status, dan kelas. Berdasarkan statusnya, jalan yang ada di Kabupaten Bantul terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Total panjang jalan di Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 lebih kurang 1.070,77 km. Di Kabupaten Bantul terdapat 11 ruas jalan yang berstatus sebagai jalan provinsi. Kondisi jalan provinsi di Kabupaten Bantul hampir seluruhnya dalam kondisi mantap. Adapun jalan provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Bantul antara lain Jalan Palbapang-Samas, Jalan Sedayu-Pandak, dan lainnya.

Sumber: BLH Kab. Bantul, 2013.

4. IPAL Biogas Pengembangan produksi ramah lingkungan (pembuatan teknologi IPAL Biogas) untuk sepulih unit/sepuluh kelompok ternak sapi. Daftar lokasi IPAL Biogas TA 2012 disajikan pada Tabel 54. Tabel 54 Daftar Lokasi IPAL Biogas Tahun 2012

No.

Kelompok Ternak

Alamat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ngudi Lestari Andini Lestari Andini Mekar Andini Rejo Lembu Suro Danu Mulyo Sido Maju Ngudi Mulyo Guyup Rukun Pandan Mulyo

Jerukan, Sidomulyo, Bambanglipuro Paker, Mulyodadi, Bambanglipuro Paker, Mulyodadi, Bambanglipuro Bibis, Bangunjiwo, Kasihan Celep, Srigading, Sanden Celep, Srigading, Sanden Prancak Dukuh, Glondong, Sewon Ganjuran, Srihardono, Pundong Plembutan, Canden, Jetis Ngentak, Poncosari, Srandakan

2. Jaringan Irigasi Pemenuhan air irigasi pada lahan daerah irigasi meningkat pada tahun 2012 dengan target 82% (13.229,10 ha) dapat tercapai 84% (13.551,76 ha), melebihi 2% dari target. Data series pemenuhan air irigasi meningkat selama lima tahun terakhir. Tabel 56 Target dan Capaian DI yang Terlayani Air Irigasi Tahun 2008-2012 Tahun 2008 2009 2010 2011 2012

Saluran irigasi (Primer dan Sekunder) dalam kondisi baik Rencana (Ha) 12.074,81 12.237,98 12.645,92 12.890,67 13.229,10

% 74 75 77,5 79 82

Realisasi (Ha) 12.074,81 12.401,16 12.727,50 13.380,19 13.551,76

% 74 76 78 82 84

Sumber: Dinas SDA, 2013.

Sumber: BLH Kab. Bantul, 2013

56



57

Mayoritas penduduk Bantul beragama Islam, karena itu persebaran tempat ibadah masjid di masing-masing kecamatan hampir merata. Tempat ibadah gereja juga tersebar di masingmasing kecamatan. Di samping itu sudah terdapat pura 33 unit dan vihara 2 unit, namun untuk fasilitas klenteng masih belum ada.

Pada tahun 2012, kondisi jaringan irigasi primer dan sekunder yang berfungsi baik tercapai 85,5% (353.550,97 m) dari target 82,5% (341.145,68 m) atau melebihi dari target sebesar 3%. Pelaksanaan pola dan tata tanam berjalan dengan baik, dan tidak ada kekurangan air yang tidak terselesaikan. Secara series data kondisi saluran selalu meningkat. Tabel 57 Target dan Capaian Saluran Irigasi dalam Kondisi Baik Tahun 2008-2012

Tabel 60 Jumlah Tempat Ibadah Per Kecamatan Tahun 2012

Target dan Capaian

Tahun

Target*) (m) 304.382,65 308.495,93 329.062,33 335.232,25 341.145,68

2008 2009 2010 2011 2012

% 74 75 80 81,5 82,5

No.

Capaian (m) 304.382,65 312.609,21 339.345,53 341.402,17 353.550,97

% 74 76 82,5 83 85,5

Sumber: Dinas SDA, 2013 Catatan: Panjang total saluran primer-sekunder kewenangan pemerintah adalah 413.509,91m.

3. Penduduk berakses air minum Sumber air minum sebagian besar berasal dari air tanah, baik air tanah dangkal yang berupa sumur gali maupun sumur dalam. Sebagian besar penduduk menggunakan sumur gali, mencapai lebih dari 80% dan hanya sebagian kecil menggunakan air dari PDAM yang bersumber dari sumur dalam (lebih kurang 19,92%). Tabel 58 Proporsi Jumlah Penduduk yang Mendapat Air Minum PDAM No. 1 2 3

Uraian

2009

2010

2011

2012

Jumlah penduduk yg mendapatkan akses air minum (jiwa) Jumlah penduduk (jiwa) Persentase penduduk berakses air bersih (%)

143.678

181.754

184,568

185,270

899.312 15,97

911.503 19,94

921.263 20,03

930.276 19,92

Sumber: PDAM Bantul, 2012.

4. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk Sarana tempat ibadah di Kabupaten Bantul meliputi: Masjid, Gereja, dan Pura. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2010, 2011 dan 2012 disajikan dalam Tabel 59. Tabel 59 Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010-2012 No.

Bangunan Tempat Ibadah

1 2 3 4 5 6

Masjid Gereja Pura Vihara Kelenteng Lain-Lain

2010 Jumlah Jumlah (unit) pemeluk

1.715 44 2 -

2011 Rasio

846.850 1 :493 37.462 1 : 851 667 1 : 333 -

Jumlah Jumlah (unit) pemeluk

1.719 46 2 -

846.850 37.999 677 370 -

2012 Rasio

1:493 1:826 1:339 -

Jumlah Jumlah (unit) pemeluk

1.853 13 33 2

Kecamatan Masjid Pemeluk Katolik Pemeluk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

111 36.289 Sanden 1 57 34.275 Srandakan 70 49.927 Pandak 67 32.755 Pajangan 2 90 43.654 Sedayu 206 79.765 Kasihan 1 112 59.296 Bantul 1 74 30.777 Kretek 3 84 42.107 Bb.lipuro 75 32.380 Pundong 166 51.118 Jetis 1 105 80.698 Sewon 2 112 61.590 Imogiri 2 219 86.477 Bg.tapan 97 42.533 Dlingo 64 42.591 Pleret 144 41.363 Piyungan 13 1.853 847.595 JUMLAH Sumber : Kementerian Agama Bantul, 2013

255 216 1.101 457 3.227 4.751 2.587 1.060 1.091 502 470 1.495 697 2.804 31 62 847 21.653

Kristen 1 3 2 2 7 2 1 1 2 3 1 7 1

33

Pemeluk 138 105 431 475 1.547 4.642 859 769 1.622 364 1.324 1.120 230 2.095 22 10 771 16.524

Pura

Pemeluk

Vihara

Pemeluk Lainnya Pemeluk

15

10

22

9

277

255

2

43

1

75

39

1

243

88

30

20 2

695

401

5. Persentase rumah tinggal bersanitasi Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Untuk mengatasi permasalahan di sektor sanitasi, pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2010 ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melakukan penilaian risiko kesehatan lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA), menyusun Buku Putih Sanitasi, menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2011, dan menyusun Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) tahun 2012-2016. Pada tahun 2012 persentase rumah tinggal bersanitasi meningkat 14.98 persen dibanding tahun sebelumnya (Tabel 61). Tabel 61 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2011-2012 No. 1 2 3

Uraian

2011

2012

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal Persentase

109.224 213.532 51,15

143.687 217.296 66,13

Sumber: Dinkes,2013

Rasio

847.595 1 : 457 21.653 1 : 1.666 16.524 1 : 501 695 1 : 348 401 32

6. Tempat pemakaman umum per satuan penduduk Pemerintah Kabupaten Bantul menyediakan fasilitas pemakaman yaitu tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri yang dikelola oleh pemerintah daerah diperuntukkan bagi masyarakat umum di antaranya warga perumahan yang ada di Kabupaten Bantul. Tabel berikut menyajikan temat pemakaman umum menurut kecamatan.

Sumber: Kementerian Agama Kab Bantul, 2013

58



59

Tabel 62 Tempat Pemakaman Umum Menurut Kecamatan Tahun 2012

No.

Kecamatan

Tempat Pemakaman Umum (TPU) Jmh

Luas (m2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) Jmh

Sewon 189 255.270 Pandak 144 170.815 Pundong 112 64.665 7 Bantul 180 184.180 14 Sanden 81 28.931 Kretek 120 288.000 Sedayu 119 340.650 7 Dlingo 27 143.530 Jetis 169 129.812 1 Pajangan 83 899.460 Bbnglipuro 140 178.500 Piyungan 60 980.550 2 Srandakan 81 75.200 Banguntapan 163 148.037 6 Imogiri 121 179.450 6 Kasihan 115 362.460 13 Pleret 53 141.371 9 Jumlah 1.957 4.570.881 65 Sumber: Kecamatan, 2013

Tempat Pemakaman Khusus (TP)

Tabel 64 Rusunawa yang telah dibangun di Kawasan Perkotaan Yogyakarta Jumlah Total

Lain-lain

Luas (m2)

Jmh

Luas (m2)

Jmh

Luas (m2)

Tempat Pemakaman

Luas (m2)

700 7.325 4.500 1.000 15.000 1.620 54.800 17.135 1.917 103.997

1 1 6 2 1 1 1 3 3 3 22

210 100 1.500 450 1.500 950 2.500 4.700 1.200 835 13.945

2 1 5 8

250 40 7.650 7.940

190 144 120 196 81 126 126 27 173 88 141 62 82 170 130 131 65 2.052

255.480 170.815 65.465 191.755 28.931 289.500 345.150 143.530 131.302 907.110 180.000 995.550 76.150 152.157 238.950 380.795 144.123 4.696.763

7. Rumah layak huni Pada tahun 2012, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul sebanyak 40.551 KK. Tingginya tingkat kemiskinan berkaitan erat dengan ketidakmampuan masyarakat untuk memiliki rumah layak huni. Di samping itu, banyak satu rumah ditempati oleh lebih dari satu kepala keluarga. Rasio rumah layak huni terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 61. Tabel 63 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2011-2012 No.

Jenis Rumah

Tahun 2011

Tahun 2012

1 2 3

Jumlah rumah layak huni (rumah) Jumlah penduduk (jiwa) Rasio

192.300 921.263 0,2087

199.335 930.276 0,2143

No. 1 2 3

60


Jumlah

Panggungharjo (2009) Dusun Tambak Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan (2011) Dusun Pringgolayan Desa Banguntapan Kecamatan Banguntapan (2012)

2 Twin Blok / 198 unit 1 Twin Blok / 98 unit 2 Twin Blok / 198 unt

Sumber: DPU, 2013

8. Drainase dalam kondisi baik Drainase merupakan pembuangan air permukaan baik secara gravitasi maupun dengan pompa dengan tujuan untuk mencegah terjadinya genangan, menjaga dan menurunkan permukaan air sehingga genangan air dapat dihindarkan. Kondisi sistem drainase di Kabupaten Bantul masih merupakan drainase gabungan di mana pembuangan air limbah dan air hujan serta air kotor disalurkan dalam satu saluran. Sebagian besar sistem drainase yang ada merupakan sistem drainase terbuka. Tabel 65 Data Banjir Genangan Akibat Curah Hujan Tinngi tahun 2008-2012 No.

Tahun

Potensi Banjir Genangan akibat curah hujan tinggi (Ha)

1 2 3 4 5

2008 2009 2010 2011 2012

3.093,33 2.685,42 1.071,66 1.025,99 907,40

Sumber: Dinas SDA 2013

e. Penataan Ruang Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bantul saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan bagian pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang mendorong masuknya kegiatan investasi di berbagai sektor. 1. Perencanaan Tata Ruang Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 66. Tabel 66 Produk Perencanaan Tata Ruang

Sumber: Bappeda 2013

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kawasan perumahan dan permukiman sederhana sehat, Pemerintah Kabupaten Bantul telah membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dan bantuan stimulan pembangunan sarana prasarana lingkungan seperti jalan lingkungan, drainase dan jembatan.

Lokasi

No.

Produk Perencanaan Tata Ruang

1

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 Kabupaten Bantul tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Peraturan Daerah No. 33 Tahun 2008 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sewon Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2011 tentang Izin Mendirikan Bangunan Peraturan Bupati Bantul Nomor 35 Tahun 2011 tentang Garis Sempadan

2 3 4 5


61

No.

Produk Perencanaan Tata Ruang

6

Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembangunan Perumahan di Kabupaten Bantul Peraturan Bupati Bantul Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pengaturan Bangunan Bukan Gedung Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), 17 Kecamatan Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Paseban Bantul Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Strategis Gabusan-Manding-Tembi (GMT) Dokumen Rencana Tindak Kawasan GMT Studi Rencana Pengembangan dan Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) DED Kawasan Paseban Bantul DED Kawasan Pantai Kuwaru DED Kawasan Kotagede

7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sumber: Bappeda Bantul, 2013

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah serta menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah, maka Bupati Bantul melalui Surat Keputusan Bupati Bantul No. 106 A Tahun 2012 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Bupati Bantul No. 101 E Tahun 2011 telah membentuk Badan Koordinasi (BKPRD), Sekretariat, dan Kelompok Kerja Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bantul. BKPRD Kabupaten Bantul rutin melakukan koordinasi dalam rangka penanganan dan penyelesaian permasalahan pemanfaatan ruang. 3. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. RTH terdiri dari RTH publik (taman kota, hutan kota, jalur hijau jalan, sempadan rel kereta api, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi, sempadan sungai, sempadan pantai, pengamanan sumber air baku/mata air, dan pemakaman) dan RTH privat (pekarangan rumah tinggal; halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha; taman atap bangunan). Rasio RTH per satuan luas wilayah di wilayah Perkotaan (Kecamatan Kasihan, Banguntapan, Sewon, Bantul, Pajangan, Piyungan, dan Pleret) di Kabupaten Bantul tahun 2012 adalah 26,98%. f. Perumahan 1. Rumah tangga pengguna air bersih Penyediaan Pengelolaan Air Bersih dilaksanakan Dinas PU bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Bantul. Dalam rangka penanganan di lokasi rawan kekeringan dan belum terjangkau jaringan PDAM, selama lima tahun terakhir telah dibangun Hidran Umum (HU), pembangunan Sistem Instalasi Perpipaan Air Sederhana (SIPAS). Selain itu, untuk mendukung kawasan siap bangun/lingkungan siap bangun (Kasiba/Lisiba) Bantul Kota Mandiri dibangun sistem pengolahan air minum (SPAM) di IKK Pajangan. Proporsi jumlah penduduk yang mendapat air bersih disajikan pada Tabel 67.

62


Tabel 67 Persentase Penduduk Berakses Air Bersih Uraian No. 1 Jumlah penduduk yang mendapatkan akses air bersih 2 Jumlah penduduk 3 Persentase penduduk berakses air bersih (%)

2009

2010

2011

2012

667.209 899.312 74,19

686.449 911.503 75,31

690.947 921.263 75

725.615 930.276 78

Sumber : DPU,2013

2. Rumah tangga pengguna listrik Berdasarkan data berbasis dusun, semua dusun (933 dusun) telah terlayani listrik. Namun, belum seluruh rumah dalam satu dusun terjangkau oleh pelayanan listrik, hal ini disebabkan oleh letak geografis rumah tersebut jauh dari jaringan listrik. Di samping itu, perhitungan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) belum mencerminkan jangkauan pelayanan listrik, hal ini dikarenakan dalam satu rumah/pelanggan bisa dihuni oleh lebih dari satu KK. Tabel 68 Jumlah KK yang Belum Berlistrik Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Total

Jumlah KK yang Belum Berlistrik 86 837 1.240 2.957 130 624 5.856 5.180 449 35 423 273 2.957 116 14 21.177

Sumber : Dinas SDA 2013

3. Permukiman Kumuh Kebutuhan rumah yang terus meningkat tiap tahun khususnya di wilayah perkotaan yang jumlah penduduknya relatif banyak dan padat, sempitnya lahan dan mahalnya harga tanah di wilayah perkotaan mendorong munculnya permukiman kumuh. Permukiman kumuh di Kabupaten Bantul teridentifikasi berada di Kawasan kumuh tepi sungai yaitu di Desa Jagalan dan Desa Potorono (Kecamatan Banguntapan) dan Desa Pendowoharjo (Kecamatan Sewon); kawasan kumuh sekitar pusat kegiatan yaitu di Desa Bantul (Kecamatan Bantul), Desa Tirtonirmolo (Kecamatan Kasihan), dan Desa Singosaren (Kecamatan Banguntapan); serta Kawasan kumuh pinggiran kota yaitu di Desa Ringinharjo dan Desa Trirenggo (Kecamatan Bantul).


63

4. Rumah layak huni Jumlah rumah tidak layak huni dengan kriteria rumah berlantai tanah, berdinding bambu atau beratap rumbia, pada tahun 2012 berjumlah 17.961 rumah turun dibanding pada tahun 2011 sebanyak 21.234 rumah. Penurunan ini di antaranya dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) sejak tahun 2008 dari Kementerian Perumahan Rakyat, stimulan bantuan material dan dana tukang dari APBD DIY, serta stimulan partisipasi masyarakat dari APBD Kabupaten. Tabel 69 Jumlah Rumah Layak Huni Tahun 2011-2012 Jenis Rumah

Tahun 2011

Tahun 2012

192.300 213.532 90,06

199.335 217.296 91,73

Jumlah rumah layak huni (unit) Jumlah rumah (unit) Persentase Sumber: Bappeda, 2013

g. Kepemudaan dan Olahraga Kegiatan kepemudaan adalah kegiatan atau “event” kepemudaan yang diselenggarakan dalam bentuk pertandingan, perlombaan dan upacara serta kejadian atau peristiwa sejenis Kepemudaan sendiri bermakna segala hal tentang kepemudaan. Pada tahun 2012 mentargetkan sebanyak 20 cabang olah raga terealisir 27 cabang olah raga, cabang olah raga yang menjalankan kompetisi secara teratur meliputi Atletik, PSSI, PBVSI, Percasi, IPSI, dansa, tenis lapangan, angkat besi/berat, PERBASI, bulutangkis, tenis meja, yudo, karate, hoki, gulat, PORDASI, taekwondo, sepak takraw, tarung drajad, dan senam. Tabel 70 Jumlah Kegiatan Kepemudaan Tahun 2011-2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Sewon Pandak Pundong Bantul Sanden Kretek Sedayu Dlingo Jetis Pajangan Bambanglipuro Piyungan Srandakan Banguntapan Imogiri Kasihan Pleret Jumlah

2011*)

2012*)

16 15 16 20 15 15 14 14 17 16 15 16 16 15 17 17 16 270

14 13 14 20 13 13 13 11 15 15 13 12 13 13 14 15 15 221

Tabel 71 Jumlah Kegiatan Olahraga Tahun 2010 s.d 2012 No.

Kecamatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah

2010*)

2011*)

2012*)

8 7 5 10 8 11 7 7 8 6 8 8 6 10 9 8 8 134

11 8 8 12 10 12 8 9 10 8 11 12 8 13 11 12 12 175

15 13 12 16 13 14 11 10 12 9 12 14 10 16 14 15 15 221

*)Diisi sesuai dengan ketersediaan data sumber: Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul

h. Penanaman Modal Penanaman modal di Kabupaten Bantul difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Pada tahun 2012 investasi di Kabupaten Bantul lebih didominasi oleh investor asing sejumlah 28 unit usaha, dibandingkan dengan investor dalam negeri yang sejumlah lima unit usaha. Nilai investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2012 sebesar Rp22.564.051.772,- dan $17,106,488.- dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 8.013 orang yang terdiri dari 58 warga negara asing dan 7.955 warga negara Indonesia. Sementara nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp246.782.863.739,23 dengan jumlah unit usaha sebanyak lima unit usaha, dan penyerapan tenaga kerja sejumlah 3.418 orang Warga Negara Indonesia (WNI) (Tabel 72-73). Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2011, maka terjadi penurunan jumlah unit usaha baik untuk PMA maupun PMDN. Namun demikian dari sisi nilai investasi dan jumlah penyerapan tenaga kerja mengalami peningkatan. Tabel 72 Nilai Investasi Tahun 2012 Investasi Pemerintah Masyarakat PMDN PMA Total Investasi

Tahun2012 153.262.752.810,00 49.000.000.000,00 246.782.863.739,23,00 188.496.985.372,00 637.542.601.921,00

Sumber: Dinas Perindakop, AP, DPPKAD Tahun 2013

*)Diisi sesuai dengan ketersediaan data sumber: Kantor Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bantul

64



65

Tabel 73 Perkembangan Penanaman Modal Asing (PMA) & Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2005-2012 JENIS NO TAHUN INVESTASI 1

2

3

4

5

6

7

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

41

PMDN

13

PMA

43

PMDN

13

PMA

48

PMDN

14

PMA

53

PMDN

14

PMA

54

PMDN

14

PMA

51

PMDN

13

PMA

2012

PMA PMDN

TENAGA KERJA

AKTIF PASIF TOTAL WNI WNA

PMA

PMDN 8

JUMLAH INVESTOR

30

23

53

6

9

15

27/28

26

54

5

10

15

NILAI INVESTASI AKTIF KETERANGAN US$

80 4.763 23.165.328 4 3.714 85 4.903 24.045.328 5 3.851 112 8.333 27.525.328 5 3.890 121 9.451 29.575.328 5 4.190 123 9.615 30.625.328 5 4.390 117 9.513 29.730.328 5 3.510 56 6.913 17.719.988 3.260

Rp 266.278.885.773,00

Rencana &

102.909.476.000,00

Realisasi

266.278.885.773,00

Rencana &

103.130.101.000,00

Realisasi

266.278.885.773,00

Rencana &

117.130.101.000,00

Realisasi

266.278.885.773,00

Rencana &

121.130.101.000,00

Realisasi

266.278.885.773,00

Rencana &

181.630.101.000,00

Realisasi

266.278.885.773,00

Rencana &

173.438.101.000,00

Realisasi

10.863.379.840,00 200.172.644.150,71

58 7.955 17.106.488 3.418

22.564.051.772,00 246.782.863.739,23

Uraian Jumlah seluruh UKM Jumlah BPR/LKM Jumlah UKM non BPR/LKM

2009

2010

2011

2012

278 100 378 73%

322 85 407 79%

358 85 443 81%

380 78 458 83%

393 70 463 85%

2012

44.778 15 44.763

44.778 15 44.763

44.778 15 44.763

Tabel 76 Koperasi Berbadan Hukum Tahun 2010-2012

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

2008

2011

Upaya yang telah dilakukan antara lain fasilitasi UMKM; pelatihan manajemen ekspor, impor, pelatihan TI; kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, serta mengadakan pendataan secara langsung ke eksportir maupun importir.

Rencana & Realisasi

2010

Sumber: Dinas Perindustrian,perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul Ket.: LKM yang menjadi binaan

No.

Tabel 74 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2008 sd 2012 Koperasi aktif Koperasi kurang aktif Jumlah koperasi Persentase koperasi aktif

No. 1 2 3

Realisasi

i. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 1. Persentase koperasi aktif Sampai dengan tahun 2012, koperasi yang ada di Kabupaten Bantul berjumlah 463 unit, semuanya telah berbadan hukum. Jenis usaha yang dikelola oleh koperasi-koperasi tersebut meliputi perdagangan umum, simpan pinjam, pertokoan, dan sebagainya.

Uraian

2. Jumlah UKM dan BPR/LKM Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan mengembangkan koperasi dan UKM menjadi unit usaha yang kuat, maju, dan mandiri serta memiliki daya saing, sehingga secara makro mampu mendukung pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul. Perkembangan jumlah UKM dan BPR di Kabupaten Bantul dapat dilihat pada Tabel 75. Tabel 75 Jumlah UKM non BPR/LKM Tahun 2010-2012

Rencana &

Sumber: Dinas Perindagkop, 2013

No. 1 2 3 4

Tabel di atas menunjukkan persentase koperasi aktif semakin meningkat, upaya yang telah dilakukan antara lain melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi pengelola koperasi dengan lebih intensif, penguatan permodalan koperasi baik melalui perbankan maupun non perbankan serta keterpaduan program melalui bantuan permodalan baik dari APBD kabupaten, provinsi maupun dari pemerintah pusat serta memfasilitasi pertemuan antara pengusaha besar dan koperasi.

Kecamatan Kasihan Sewon Banguntapan Pundong Dlingo Piyungan Pajangan Bantul Srandakan Pandak Imogiri Sanden Kretek Sedayu Jetis Pleret Bambanglipuro Jumlah

2010

2011

2012

36 57 40 11 16 20 8 85 16 13 30 21 9 13 29 21 18 443

36 60 41 11 16 20 9 87 17 13 31 24 9 14 29 22 19 458

37 60 41 11 16 20 9 87 18 14 31 25 9 14 29 22 20 463


Sumber: Dinas Perindakop, 2013

66



67

Tabel 77 Jumlah Koperasi Menurut Jenis Tahun 2010-2012 No. 1 2 3

Tabel 79 Estimasi Penduduk Kabupaten Bantul Tahun 2012 per Kelompok Umur

Tahun

Uraian

2010 3 423 17 443

Koperasi Sekunder Koperasi Primer KUD Jumlah

2011 3 438 17 458

No.

2012 3 443 17 463


Tabel 78 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2010-2012 Tahun

Uraian

2010 18.119 81.705 799.540.000 509.261.000 488.675.000

Unit Usaha Tenaga Kerja Nilai Produksi (Rp ribuan) Nilai Tambah (Rp ribuan) Nilai Investasi (Rp ribuan)

2011 18.158 81.805 800.105.000 509.266.780 488.715.800

2012 18.235 81.938 800.295.400 509.495.600 488.862.200


Jumlah Penduduk

j. Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Pertumbuhan penduduk Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bantul pada tahun 2012 ini mengalami penurunan, yaitu sebesar 0,98% ( 921.263 jiwa menjadi 930.276 jiwa) sedangkan pada tahun 2011 pertumbuhan penduduk sebesar 1,07% (911.503 jiwa menjadi 921.263 jiwa). Angka laju pertumbuhan penduduk menurun dari tahun ke tahun sehingga kondisi ini menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. 940.000 930.000 920.000 910.000 900.000 890.000 880.000 870.000 860.000 Jumlah Penduduk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Estimasi 2012 (jiwa)*)

KELOMPOK UMUR

Laki-laki

Perempuan

0-4 5-9 10 - 14 15 - 19 20 - 24 25 - 29 30 - 34 35 - 39 40 - 44 45 - 49 50 - 54 55 - 59 60 - 64 65 - 69 70 - 74 75 + Jumlah

38.089 35.685 34.550 37.221 37.024 39.463 37.918 35.323 36.928 33.338 29.062 20.368 12.649 12.370 10.139 13.922 464.049

35.835 33.477 33.258 35.942 35.346 38.182 36.997 35.381 38.193 34.790 28.446 18.560 15.086 14.333 13.050 19.351 466.227

Laki + Perem 73.924 69.162 67.808 73.163 72.370 77.645 74.915 70.704 75.121 68.128 57.508 38.928 27.735 26.703 23.189 33.273 930.276

% 7,946 7,435 7,289 7,865 7,779 8,346 8,053 7,600 8,075 7,323 6,182 4,185 2,981 2,870 2,493 3,577 100

Sumber: BPS, 2013 *) : Estimasi penduduk dengan laju pertumbuhan SP2000-SP2010, angka sementara

Kepadatan penduduk kelompok umur adalah jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur pada suatu daerah setiap kilometer persegi. Kepadatan penduduk kelompok umur menunjukkan proporsi umur. Berdasarkan kelompok umur terbesar yaitu pada umur 25-29 tahun (8,346%), 40-44 tahun (8,075%) dan 30-34 tahun (8,053%). Pengelompokan penduduk berdasarkan persebaran penduduk/geografis menunjukkan penyebaran penduduk dan tingkat kepadatan penduduk di suatu daerah setiap kilometer persegi. Penyebaran penduduk di Kabupaten Bantul tidak merata, daerah yang mempunyai kepadatan penduduk geografis tinggi terletak di wilayah Kabupaten Bantul yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yang meliputi kecamatan Banguntapan (4.383 jiwa/km2), Sewon (3.937 jiwa/km2), dan Kasihan (3.533 jiwa/km2), sedangkan kepadatan penduduk geografis terendah terletak di Kecamatan Dlingo (641 jiwa/km2).. Kepadatan penduduk geografis Kabupaten Bantul Tahun 2012 mencapai 1,835 jiwa per km2. Tabel 80 Kepadatan Penduduk Geografis per Kecamatan Tahun 2012 No.

2008 2009 2010 2011 2012 886.061 899.312 911.503 921.263 930.276

Sumber : BPS 2013 (Estimasi Jumlah Penduduk Berdasarkan Hasil SP 2010)

Gambar 13 Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Bantul Tahun 2008-2012

2. Pengelompokan penduduk Pengelompokan penduduk dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain berdasarkan persebaran penduduk/geografis, berdasarkan kelompok umur dan berdasarkan jenis kelamin. kepadatan penduduk agraris, kepadatan penduduk daerah terbangun, kepadatan penduduk kelompok umur, dan sebagainya.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan

Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak Bantul Jetis Imogiri Dlingo Pleret Piyungan Banguntapan Sewon Kasihan Pajangan Sedayu Jumlah

Kepadatan Penduduk Luas (Km2) 18,32 23,16 26,77 23,68 22,70 24,30 21,95 24,47 54,49 55,87 22,97 32,54 28,48 27,16 32,38 33,25 34,36 506,85

Jlm Penduduk 28.755 29.814 29.470 31.881 37.617 48.104 60.192 52.667 56.823 35.817 44.155 50.137 124.838 106.929 114.412 33.549 45.116 930.276

Kepadatan/Km2 1.570 1.287 1.101 1.346 1.657 1.980 2.742 2.152 1.043 641 1.922 1.541 4.383 3.937 3.533 1.009 1.313 1.835

Sumber : BPS, 2013

68



69

Tabel 81 Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan KK Tahun 2012 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kabupaten/Kota Kec. Sewon Kec. Pandak Kec. Pundong Kec. Bantul Kec. Sanden Kec. Kretek Kec. Sedayu Kec. Dlingo Kec. Jetis Kec. Pajangan Kec. Bambanglipuro Kec. Piyungan Kec. Srandakan Kec. Banguntapan Kec. Imogiri Kec. Kasihan Kec. Pleret Jumlah

Tabel 83 Perkembangan Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2010-2012

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP KK 64.183 25.847 34.993 14.232 23.633 9.440 41.626 17.804 22.341 9.126 21.091 8.814 30.162 12.271 25.459 10.320 38.892 15.461 22.262 8.316 27.837 11.794 32.380 13.471 21.598 8.626 66.883 28.591 41.369 17.158 65.007 27.000 29.383 12.535 609.099 250.806

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bantul, 2013 Tabel 82 Akta Catatan Sipil kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012 No. 1

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11

12 13

Jenis Pelayanan Akta Kelahiran -Umum -Terlambat Akta Perkawinan -Umum -Terlambat Akta Perceraian -Umum -Terlambat Akta Kematian -Umum -Terlambat Pengakuan Anak Pengesahan Anak Pengangkatan Anak Perubahan Nama Salinan Akta (Kelahiran,Perkawinan, Perceraian,Kematian) Surat Keterangan -Srt ket perset Pcttn terlambat Surat tanda bukti pelaporan -Belum Nikah -Pencatatan Kelahiran di LN -Pencatatan kematian di LN -Pencatatan Perkawinan di LN Pembatalan akta lahir Pembatalan akta kematian - Kutipan II - Legalisasi

Jumlah 2010

2011

2012

10.036 11.232

10.018 5.999

7.993 3.629

250 6

229 2

181 2

19 6

22 4

30 5

650 3.301 4 14 69 6

488 3.386 1 1 15 42 4

647 3.595 1 10 28

Sumber: Disdukcapil, 2013 2.739 417 3

546 32.132

3.342 3 77 2

2.670

5 1

2

332 25.555

453 22.326

123

k. Ketenagakerjaan 1. Angkatan Kerja Secara struktural, angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, sehingga jumlah angkatan kerja sangat tergantung pada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke dalam angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja setiap tahunnya mengalami peningkatan sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk usia kerja. Pada tahun 2011 angkatan kerja di Bantul sebanyak 505.786 orang menjadi 530.068 orang pada tahun 2012 atau naik sekitar 4,8%. Jumlah penduduk angkatan kerja Kabupaten Bantul tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 14.

Sumber: Disdukcapil, 2013

70



71

JUMLAH PENDUDUK 947,878 L: 465,739 P: 482,139

BUKAN PENDUDUK USIA KERJA 63,556 L: 29,117 P: 34,439

PENDUDUK USIA KERJA 734,630 L: 362,577 P: 372,053

ANGKATAN KERJA 530,068 L: 276,307 P: 253,761

PENGANGGUR 28,075 L: 13,572 P: 14,503

STGH PENGANGGUR 70,034 L: 32,781 P: 37,253

sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Jumlah pengangguran di Kabupaten Bantul pada Tahun 2012 sebesar 28.075 orang atau sebesar 5,3% dari jumlah penduduk angkatan kerja (501.993 orang). Prosentase pengangguran tahun 2012 ini mengalami penurunan dari tahun 2011 yang mencapai 5,8%. Upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran ini di antaranya melalui program kerja sama penempatan tenaga kerja di Malaysia, inkubasi bisnis, uji coba wirausaha, subsidi program, padat karya produktif dan infrastruktur serta perluasan lapangan kerja.

ANAK < 15 TAHUN 149,692 L: 74,045 P: 75,647

BUKAN ANGKATAN KERJA 204,562 L: 86,270 P: 118,292

BEKERJA 431,959 L: 229,954 P: 202,005

SEKOLAH 115,003 L: 57,421 P: 57,582

MENGURUS RT 52,010 L: 9,542 P: 42,468

PENERIMA PDPT LAIN 37,549 L: 19,307 P: 18,242

Sumber : Disnakertrans,2013

Gambar 14 Angkatan Kerja Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012

2. Kesempatan kerja Kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan. Jumlah penduduk yang ada dalam suatu wilayah kemudian dikelompokkan berdasarkan lapangan usaha yang ada. Komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor lainnya. Meskipun komposisi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha menunjukkan jumlah penduduk yang bekerja di sektor angkutan, perdagangan, jasa mengalami peningkatan, namun karakter Negara Indonesia masih tergolong agraris. Keadaan tersebut dapat terlihat bahwa komposisi penduduk yang bekerja di sektor pertanian masih cukup mendominasi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sektor yang lain, meskipun jumlahnya cenderung menurun sekitar 6,5%. Menurunnya proporsi jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian diduga karena para pencari kerja lebih memilih untuk bekerja di sektor non pertanian. Tabel 84 Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2010-2012

Sumber : Disnakertrans,2013

Lapangan Usaha

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bangunan Perdagangan,Hotel dan Restoran Angkutan dan Komunikasi Keuangan Persewaan dan jasa Perusahaan Jasa Lainnya Jumlah

179.040 7.419 35.979 5.526 50.446 52.398 11.504 16.761 41.215 400.289

167.192 5.213 38.232 5.771 55.021 58.600 15.540 16.986 45.135 407.691

156.932 9.109 35.590 5.762 55.247 61.739 19.975 23.961 63.644 431.959

Sumber : Disnakertrans 2013

3. Pengangguran Penganggur di Kabupaten Bantul dari tahun ke tahun bersifat fluktuatif. Penganggur terbuka terdiri atas mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak bekerja karena tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan mereka yang

72


Gambar 15 Peta Penganggur Tahun 2012

Aspek ketenagakerjaan merupakan salah satu potensi pembangunan yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan itu sendiri. Permasalahan yang ditimbulkan dalam aspek ketenagakerjaan adalah apabila ternyata SDM di usia produktif menjadi pengangguran. Hal ini tentunya dapat menimbulkan terbentuknya permasalahan sosial yang memerlukan perhatian tersediri. Sementara itu, untuk menangani masalah pengangguran yang muncul akibat krisis yang mengenai semua lini kehidupan, dibutuhkan suatu pendekatan multidimensional pada semua sektor. Data mengenai aspek ketenagakerjaan di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 85. Tabel 85 Rasio Penduduk yang Bekerja dengan Angkatan Kerja Tahun 2012 Uraian

Tahun 2012

Jumlah Penduduk yang Bekerja Jumlah Angkatan Kerja

431.959 530.068



73

Tabel 86 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja serta Jenis Kelamin Tahun 2012 No. I

II

III IV

Uraian Angkatan Kerja Bekerja Penganggur Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (I) Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (II) Jumlah Penduduk Usia Kerja (I) + (II) TPAK Tingkat Pengangguran Terbuka

Tabel 89 Jumlah Angkatan Kerja Tahun 2010-2012

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

262.735 13.572 276.307

239.258 14.503 253.761

501.993 28.075 530.068

57.421 9.542 19.307 86.270 362.577

57.582 42.468 18.242 118.292 372.053

115.003 52.010 37.549 204.562 734.630

76 % 13.572

68 % 14.503

72 % 28.075


Golongan Umur 15 - 19 20 - 24 25 - 34 35 + Total

Tabel 87 Penduduk Angkatan Kerja Tahun 2012 Angkatan Kerja Setengah Bekerja Penganggur Penganggur 14.081 45.936 5.674 14.271 70.464 5.766 15.948 122.011 6.429 25.734 193.548 10.206 70.034 431.959 28.075

Jumlah


Tabel 90 Jumlah Penganggur Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Bantul Tahun 2010-2012

530.068


Tabel 88 Penduduk Bekerja menurut Lapangan Usaha Tahun 2012 per Kecamatan Kabupaten Bantul LAPANGAN USAHA NO

KECAMATAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

KASIHAN SEWON BANGUNTAPAN BANTUL PAJANGAN SEDAYU PANDAK SRANDAKAN SANDEN BAMBANGLIPURO PUNDONG KRETEK JETIS IMOGIRI DLINGO PLERET PIYUNGAN JUMLAH

SEKTOR SEKTOR SEKTOR SEKTOR PERDAGANGAN SEKTOR SEKTOR PERTAMBANGAN INDUSTRI LISTRIK, GAS HOTEL DAN BANGUNAN PERTANIAN & PENGGALIAN PENGOLAHAN DAN AIR RESTORAN 6.896 9.914 12.605 8.131 6.261 11.710 12.489 3.747 7.105 9.858 8.039 5.308 5.047 16.561 13.063 7.675 12.523 156.932

528 61 4.273 111 1.295 52 813 284 111 32 501 8 105 209 18 410 298 9.109

4.290 1.895 8.321 2.534 1.513 1.087 2.008 1.149 256 289 1.674 1.069 676 2.085 2.896 3.256 592 35.590

1.249 283 1.572 330 336 434 376 152 140 32 205 27 51 233 81 171 90 5.762

6.258 9.484 5.786 5.494 2.271 2.723 2.434 1.433 1.048 1.458 1.172 869 5.633 2.585 1.171 2.799 2.629 55.247

5.436 6.292 7.825 3.074 1.592 4.890 3.372 4.441 1.812 2.176 1.123 1.114 2.892 4.641 3.181 5.594 2.284 61.739

SEKTOR PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI 3.901 1.506 1.807 2.165 860 1.441 1.747 1.409 399 131 342 842 904 794 684 534 509 19.975

SEKTOR KEUANGAN JASA PERSEWAAN DAN LAINNYA JASA PERUSAHAAN 1.709 9.640 3.883 6.777 1.768 8.771 2.550 2.672 1.800 4.373 1.714 626 4.343 2.678 1.525 1.028 1.290 422 2.517 1.451 1.322 460 2.367 875 4.012 1.172 2.435 1.474 4.389 1,084 3.130 647 2.367 334 63.644 23.961

JUMLAH

39.907 40.095 52.728 27.061 20.301 24.677 30.260 15.168 12.583 17.944 14.838 12.479 20.492 31.017 26.567 24.216 21.626 431.959


Sumber : Disnakertrans, 2013

74



75

Tabel 93 Daftar Gapoktan Pelaksana LDPM Tahun 2012

l. Ketahanan Pangan Peran pemerintah kabupaten dalam mewujudkan ketahanan pangan diamanatkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dan mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. 1. Ketersediaan pangan dan Cadangan Pangan Ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan energi protein per kapita dan dari cadangan pangan masyarakat dan pemerintah. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat, Bupati Bantul telah mengeluarkan Instruksi Bupati Nomor 03 Tahun 2012 tentang Optimasi Pemanfaatan Pekarangan. Ketersediaan energi protein pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2011 masing-masing sebesar 34,99% dan 20,15%. Ketersediaan pangan dalam bentuk energi dan protein pada tahun 2011-2012 seperti terlihat pada Tabel 91. Tabel 91 Ketersediaan Energi dan Protein (KEP) untuk dikonsumsi Tahun 2011-2012

Sumber: BKPPP, 2013

Ketersediaan pangan juga dapat dilihat dari cadangan pangan masyarakat dan pemerintah. Cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan, karena cadangan pangan merupakan sumber pasokan untuk mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan pangan dari waktu ke waktu. Cadangan pangan masyarakat pada rahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 2% dibandingkan tahun 2011. Data perkembangan ketersediaan beras disajikan pada Tabel 92. Tabel 92 Perkembangan Ketersediaan Beras Tahun 2011-2012

Sumber: BKPPP, 2013

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan Pola konsumsi pangan adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu. Pola konsumsi pangan menunjukkan tingkat keberagaman pangan masyarakat yang ditunjukkan dengan indikator Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2012 terjadi kenaikan jumlah skor PPH dibandingkan tahun 2011. Kenaikan terjadi pada konsumsi padi padian, pangan hewani, minyak dan lemak, dan gula, sedangan penurunan konsumsi terjadi pada umbi-umbian dan biji berlemak. Tabel 94 Perkembangan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2011-2012

Sumber: BKPPP, 2013

Cadangan pangan pemerintah merupakan cadangan pangan yang diusahakan oleh pemerintah. Cadangan pangan pemerintah baru terwujud pada tahun 2012 sebanyak lima ton. 2. Distribusi dan Akses Pangan Distribusi pangan yang lancar dan merata akan mempermudah masyarakat untuk mengakses pangan. Adapun daftar Gapoktan pelaksana lembaga distribusi pangan masyarakat dapat dilihat pada Tabel 93.

Sumber: BKPPP, 2013

76



77

2. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Indeks Gender Kasus KDRT di Kabupaten Bantul belum dapat dipantau secara keseluruhan dikarenakan belum semua korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mau melaporkan kasusnya ke pihak yang berwenang. Diharapkan dengan adanya pemberian pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang bersedia melaporkan kasus dan mengalami tindak kekerasan/KDRT akan menjadi solusi yang tepat.

4. Lumbung Pangan Lumbung pangan berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan pangan. Tahun 2012 terjadi peningkatan jumlah lumbung pangan sebanyak 14% dibandingkan tahun 2011. Bertambahnya jumlah lumbung pangan merupakan implementasi dari program peningkatan Ketahanan Pangan salah satunya adalah digalakkannya lumbung-lumbung pangan masyarakat dan pemerintah terutama di daerah rawan bencana. 5. Desa Mandiri Pangan Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan di daerah rawan pangan, dilakukan intervensi dengan kegiatan desa mandiri pangan untuk meningkatkan usaha produktif yang dikelola kelompok afinitas dan masyarakat. Lokasi desa rawan pada tahun 2012 mengalami perubahan, sedangkan jumlahnya tetap. Adapun desa yang berkategori desa rawan pangan dapat dilihat pada Tabel 95. Tabel 95 Desa Rawan Pangan Tahun 2011-2012

Tabel 97 Rasio KDRT Tahun 2010-2012

No.

Uraian

2010 47

2011

2012

59

120

1

Jumlah KDRT

2

Jumlah Rumah Tangga

256.463

258.294

273.563

3

Rasio KDRT

0,0183

0,0228

0,0439

Sumber: BKKPP & KB Kabupaten Bantul, 2013

Pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesetaraan gender masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Kesetaraan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang masih relatif cukup rendah. Solusi yang dilakukan di antaranya yaitu dengan memfasilitasi terbentuknya Pokja PUG di Kabupaten Bantul serta melaksanakan sosialisasi dan diklat tentang PUG bagi stakeholder. Tabel 98 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender l Tahun 2010 – 2011

Sumber: BKPPP, 2013

m. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1. Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Tabel 96 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2009 s/d 2012 No.

Uraian

2009

2010

2011

2012*)

1 2 3 4 5 6 7

Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon II Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon III Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon IV Jumlah perempuan yang menempati jabatan eselon V Pekerja perempuan di pemerintah Jumlah pekerja perempuan Persentase pekerja perempuan di lembaga pemerintah

2 36 161 0 6.161 6.360 50

2 43 189 0 6.330 6.564 52

2 43 217 0 6.224 6.486 53

3 40 221 5 6.004 6.273 53

Sumber: BKKPP & KB kabupaten Bantul, 2012

Indeks pemberdayaan gender dan indeks pembangunan gender setiap tahun semakin meningkat, hal ini disebabkan berkurangnya kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. n. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1. Rasio akseptor KB Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. KB bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan NKKBS (Normal Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat sejahtera dengan mengendalikan kelahiran sekaligus menjamin terkendalinya pertambahan penduduk. Pada tabel di bawah ini menyajikan data mengenai Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten Bantul

*) Data per 01 Desember 2012 Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul

78



79

Tabel 102 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Menurut Kecamatan Tahun 2012 Kabupaten Bantul

Tabel 99 Hubungan Pasangan Usia Subur dan Kepesertaan Aktif Dalam Program KB Terhadap Angka Kelahiran

Jumlah Penumpang No.

Bis

Sumber: BKK PP dan KB, 2013

Tabel 100 Akseptor KB Tahun 2009 s.d 2012 No.

Uraian

2010

2011

2012*)

1 2 3

Jumlah akseptor KB Baru (PB) Jumlah akseptor KB Aktif (PA) Jumlah pasangan usia subur

16.192 120.583 151.654

15.493 120.697 151.998

17.016 122.697 152.277

*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data Sumber: BKK,PP, dan KB, 2013

o. Perhubungan 1. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Angkutan umum yang ada di Kabupaten Bantul berupa armada bis. Angkutan umum yang lain seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara tidak terdapat di Kabupaten Bantul. Adapun jumlah penumpang angkutan umum bis di Kabupaten Bantul dari tahun 2008-2012 cenderung mengalami penurunan. Tabel 101 Jumlah Penumpang Angkutan Umum di Bantul No. Uraian 1 Jumlah penumpang Bus 2 Jumlah penumpang Kereta api 3 Jumlah penumpang Kapal laut 4 Jumlah penumpang Pesawat udara 5 Total Jumlah Penumpang

2008 3.150.908

2009 3.054.892

2010 2.963.296

2011 1.531.094

2012 1.068.480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.150.908

3.054.892

2.963.296

1.531.094

1.068.480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Bantul Sewon Kasihan Sedayu Pajangan Srandakan Pandak Sanden Bambanglipuro Pundong Kretek Imogiri Jetis Dlingo Pleret Banguntapan Piyungan Jumlah

80


Kapal Laut

Pesawat Udara

-

-

-

9.000 146.520 3.600 340.920 68.400 321.840 43.920 89.280 45.000 1.068.480

9.000 146.520 3.600 340.920 68.400 321.840 43.920 89.280 45.000 1.068.480

Sumber : Dinas Perhubungan, 2013

2. Jumlah Ijin Trayek Ijin Trayek adalah ijin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang Jumlah ijin trayek di Kabupaten Bantul disajikan pada Tabel 101. Tabel 103 Jumlah Ijin Trayek Tahun 2008 sd 2012 Kabupaten Bantul

Sumber: Dinas Perhubungan, 2013

Penurunan penggunaan angkutan umum di masyarakat terjadi karena beberapa faktor, antara lain karena pesatnya tingkat pertumbuhan kendaraan pribadi, pelayanan angkutan umum yang belum memenuhi standar pelayanan, berkurangnya jumlah angkutan karena keterbatasan biaya operasional dan rute/trayek yang belum menjangkau wilayah sesuai kebutuhan masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah manajemen penataan dan pemerataan trayek angkutan umum pada pusat-pusat kegiatan yang belum tersentuh oleh angkutan umum, sosialisasi penggunaan angkutan umum pada masyarakat dan sosialisasi peningkatan pelayanan angkutan umum pada penyelenggara angkutan umum.

Kereta Api

Jumlah Total

Kecamatan

-

-

-

-

-

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6


Tabel 104 Jumlah Ijin Trayek Menurut Kecamatan Tahun 2012 Jumlah Ijin Trayek No. 1 2 3 4 5 6

Jumlah

Kecamatan Bantul Sewon Kasihan Sedayu Pajangan Srandakan

Perkotaan

Perdesaan

-

1 1 1 -

1 1 1 -


81

Jumlah Ijin Trayek No. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Jumlah

Kecamatan Pandak Sanden Bambanglipuro Pundong Kretek Imogiri Jetis Dlingo Pleret Banguntapan Piyungan Jumlah

Perkotaan

Perdesaan

-

2 1 6

2 1 6

1. Jumlah surat kabar nasional/lokal Surat kabar merupakan penerbitan yang berupa lembaran yang berisi berita-berita karangan, iklan yang dicetak dan diterbitkan secara tetap atau periodik dan untuk dijual kepada umum. Lingkup berita dapat menyangkut berita internasional, nasional, maupun berita daerah (lokal). Fungsi dari surat kabar itu sendiri adalah untuk memberikan informasi yang beragam bagi masyarakat luas. Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan nasional atau terbitan lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak surat kabar di daerah menunjukkan bahwa semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media cetak sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tabel 106 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2009-2012

Sumber : Dinas Perhubungan, 2013

3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus Pelabuhan laut diartikan sebagai sebuah fasilitas di ujung samudera, sungai, danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Di Kabupaten Bantul pelabuhan laut dikembangkan dengan mengoptimalkan Kawasan Pandansimo di Desa Poncosari Kecamatan Srandakan sebagai pelabuhan perikanan dan pendukung wisata pantai. Pelabuhan udara/bandara bisa diartikan sebagai sebuah fasilitas untuk menerima pesawat dan memindahkan barang kargo maupun penumpang ke dalamnya. Terminal bus dapat diartikan sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum. Adapun jumlah terminal bus sampai tahun 2012 sebanyak lima terminal (Tabel 105). Tabel 105 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bus

Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2013

2. Penyiaran radio/TV Penyiaran adalah pancaran melalui ruang angkasa oleh sumber frekuensi dengan sinyal yang mampu diterima di telinga atau didengar dan dilihat oleh publik. Media penyiaran sebagai salah satu bentuk media massa yaitu radio dan televisi. Jumlah penyiaran radio/TV lokal adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional maupun radio/TV lokal yang masuk ke daerah. Semakin banyak jumlah penyiaran radio/TV baik di daerah maupun nasional di daerah maka menggambarkan semakin besar ketersediaan fasilitas jaringan komunikasi massa berupa media elektronik sebagai pelayanan penunjang dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Tabel 107 Jumlah Penyiaran Radio/TV Tahun 2009-2012


Sistem transportasi darat (sebagaimana dimaksud dalam Perda Kabupaten Bantul Nomor 4 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bantul Tahun 2010-2030 Pasal 13 ayat 2) untuk pergerakan lokal maupun regional didukung oleh pengembangan fasilitas angkutan darat di Kabupaten yang meliputi: a. terminal penumpang tipe B di Desa Imogiri (Kecamatan Imogiri) dan di Desa Palbapang (Kecamatan Bantul); b. terminal angkutan barang di Desa Argosari (Kecamatan Sedayu); c. stasiun penumpang dan stasiun barang serta pergudangan di Stasiun Sedayu; dan d. terminal angkutan barang di Desa Srimulyo (Kecamatan Piyungan). p. Komunikasi dan Informatika Penyebarluasan informasi kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak maupun elektronik, selain itu dapat memanfaatkan media informasi internet.

82


Sumber: Bagian Humas Kabupaten Bantul, 2013

Berdasar tabel di atas sampai dengan tahun 2011 penyiaran radio dan televisi nasional belum terdata dan pada tahun 2012 mulai tercatat masuk ke kabupaten Bantul. Hal ini diharapkan dengan adanya penyiaran radio dan televisi nasional jangkauan informasi bagi masyarakat akan lebih luas. Di samping itu penyiaran radio dan televisi lokal harus ditingkatkan kualitasnya agar tidak kalah bersaing dengan penyiaran radio dan televisi nasional.


83

3. Hasil Kerjasama Perguruan Tinggi Mengingat perubahan paradigma pembangunan tidak lagi menempatkan pemerintah sebagai satu-satunya aktor pembangunan, kerjasama dengan berbagai kalangan mutlak diperlukan. Pemerintah daerah dituntut untuk jeli dan proaktif dalam membangun kerjasama dalam berbagai aspek pembangunan diantaranya dengan Perguruan Tinggi terkait penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut hasil kerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta (Tabel 108). Tabel 108 Jumlah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Hasil Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Survey Tahun 2012

Sumber: KPDT Kab. Bantul, 2013 Sumber: Bappeda, 2013

4. Penggunaan Teknologi Informasi oleh Pemerintah E-government (e-gov) dan online government telah berjalan di Kabupaten Bantul. Egovernment telah diaplikasikan didukung dengan sarana dan prasarana pengembangan jaringan internet yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi internal pemerintahan, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Selain penyajian informasi dan aplikasi e-gov melalui website, Pemerintah Kabupaten Bantul juga sudah menerapkan 35 sistem informasi, baik yang bersifat intranet, desktop, maupun online (Tabel 109). Tabel 109 Sistem Informasi

Perbaikan sistem manajemen pemerintahan berkaitan manajemen kinerja antara lain diterapkan pada pengadaan barang dan jasa menggunakan Layanan Pengadaan Secara Elektonik (LPSE). Pengumuman pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2012 bisa diakses melalui http://eproc.jogjakarta.go.id. Pemanfaatan IT oleh Pemerintah Kabupaten Bantul juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, di antaranya melalui: a. Pemanfaatan media telematika (Tabel 103), seperti: SMS Center, Website daerah (www.bantulkab.go.id), Website tiap SKPD, Warintek (Warung Informasi dan Teknologi), dan Telekompres (rapat komprehensif dan rapat muspida); b. Pemanfaaatan media elektronika, seperti siaran informasi dan komunikasi melalui televisi (Taman Gabusan dan Gardu Projotamansari) serta dialog interaktif di Radio RRI dan Radio Bantul FM; c. Pemanfaatan media cetak, seperti Jurnal Riset Daerah, buletin serta beberapa leaflet program-program kegiatan dari setiap SKPD. Tabel 110 Media Komunikasi Pemerintah dan Masyarakat

Sumber: Bappeda, 2013 (data diolah)

Peran masyarakat dalam pengembangan inovasi dan penerapan IPTEK cukup besar. Banyak ide kreatif muncul dari masyarakat hingga menjadi sebuah industri kreatif dengan sentuhan inovasi dan IPTEK. Industri kreatif yang berkembang di masyarakat berupa wisata kuliner, produk kerajinan, seni pertunjukan, desain produk, pasar barang dan seni (Pasar Seni Gabusan), hingga berkembang sampai pengembangan bersama kawasan GMT

84



85

(Gabusan, Manding Tembi) dan Kawasan Kajigelem (Kasongan, Jipangan, Gendeng, Lemahdadi). Peran teknologi tepat guna sangat besar dalam mendukung berkembangnya industri kerajinan. Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang untuk masyarakat yang disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan dan ekonomi, dengan menerapkan metode yang hemat sumber daya, mudah dirawat, dan berdampak polutif minimal. Beberapa TTG telah ditemukan oleh warga Bantul dan SMK/SMA di Kabupaten Bantul (Tabel 111).

2. Penyelesaian Ijin Lokasi Perijinan terkait pemanfaatan ruang berdasarkan Perda No. 4 tahun 2011 tentang RTRW kabupaten Bantul yaitu persetujuan prinsip, kesesuaian aspek tata ruang, ijin perubahan penggunaan tanah (IPPT), perijinan klarifikasi/perijinan lokasi, perijinan mendirikan bangunan, perijinan gangguan, dan perijinan teknis operasional. Perijinan lokasi di peruntukan untuk ijin pemanfaatan ruang dengan luasan lahan di atas satu hektar.

Tabel 111 Teknologi Tepat Guna dan Penemu

Tabel 112 Persentase Jumlah Izin lokasi tahun 2010-2012

Sumber: Dinas Perijinan 2013 *)persentase kecil dikarenakan sebagian masih dalam proses

r. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 1. Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rasio jumlah polisi pamong praja menggambarkan kapasitas pemda dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Ketersediaan polisi pamong praja yang dimiliki pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat pada Tabel 113. Tabel 113 Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2009-2012 No.

Sumber: Bappeda, 2013

q. Pertanahan 1. Penggunaan Tanah Urusan wajib pertanahan masih menjadi kewenangan pemerintah pusat dan sampai tahun 2012 belum diserahkan untuk menjadi kewenangan daerah, sehingga program dan kegiatan anggaran masih bersumber dari APBN dan dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul. Sedangkan fungsi kabupaten dalam urusan pertanahan bersifat koordinasi. Terkait penerbitan ijin penggunaan tanah, pada tahun 2012 telah diterbitkan ijin pertimbangan teknis pertanahan sebanyak 477 buah dengan total luasan tanah 656.836 m2 berupa: a) Ijin klarifikasi tanah sebanyak 275 ijin dengan total luas tanah 355.167 m2; b) Ijin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT) sebanyak 180 ijin dengan total luas tanah 57.213 m2; c) Ijin lokasi sebanyak 11 ijin dengan total luas tanah 165.279 m2; dan d) Ijin penetapan lokasi sebanyak 11 ijin dengan total luas tanah 79.177 m2. Penerbitan ijin penggunaan tanah di Kabupaten Bantul setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi ini dipengaruhi antara lain dengan adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah sehingga masyarakat membutuhkan suatu area untuk bermukim atau melaksanakan kegiatan usahanya

86


1 2 3

Uraian Jumlah polisi pamong praja Jumlah penduduk Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk

2009

2010

2011

2012

75 899.312 0,834

81 911.503 0,889

79 921.263 0,858

74 930.276 0,795

Sumber: Satuan Pol PP, 2013

Berdasarkan tabel rasio di atas menunjukkan bahwa jumlah ketersediaan polisi pamong praja di kabupaten Bantul masih kurang memadai. Selain polisi pamong praja dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ada petugas Linmas. Petugas perlindungan masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas umum pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam upaya mengkondisikan lingkungan yang kondusif dan demokratif sehingga tercipta kehidupan strata sosial yang interaktif. Ketersediaan kapasitas pemda dalam memberdayakan masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta keamanan lingkungan dapat dilihat pada Tabel 114.


87

Tabel 114 Jumlah Petugas Linmas Tahun 2009-2012

Tabel 115 Kelompok Binaan LPM Tahun 2009-2012

Sumber: Kantor Kesbangpolinmas, 2013

2. Legislatif DPRD merupakan lembaga yang memegang kekuasaan legislatif pada tingkat daerah dan juga merupakan mitra kerja pemerintah yang bertuas mengawasi jalannya pemerintahan. Anggota DPRD merupakan perwakilan dari partai politik yang dipiih melalui pemilihan umum. Berikut adalah Struktur dan karakteristik DPRD Kabupaten Bantul : a. Supra Struktur dan Infrastruktur Politik 1. Supra Struktur Politik a). Jumlah Anggota DPRD 45 orang b). Jumlah Fraksi DPRD 7 fraksi c). Jumlah anggota per fraksi 1. PDIP 14 orang 2. Golkar 5 orang 3. PPP 4 orang 4. PAN 7 orang 5. PKS 5 orang 6. Karya Bangsa 5 orang 7. Partai Demokrat 5 orang d). Jumlah anggota berdasarkan partai politik 1. PDIP 11 orang 2. Golkar 5 orang 3. PPP 4 orang 4. PAN 7 orang 5. PKS 5 orang 6. Partai Demokrat 5 orang 7. PKB 3 orang 8. PKPB 2 orang 9. Gerindra 3 orang

Sumber: Kantor PMD Kabupaten Bantul, 2013

2. Jmlah kelompok binaan PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan seperti kelompok dasawisma dan kelompok sejenis. Jumlah kelompok binaan PKK dari tahun 2009 meningkat, hal ini membuktikan bahwa keaktifan masyarakat Bantul dalam pembangunan daerah semakin besar melalui PKK.

b. Karakteristik Politik Masyarakat 1. Komposisi Anggota DPRD Berdasarkan Jenis Kelamin a). Pria 38 orang b). Perempuan 7 orang s. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Lembaga Pemberdayan Masyarakat (LPM) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan desa atau kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

88



89

Tabel 116 Kelompok Binaan PKK Tahun 2009-2012

2009 No

Kecamatan

Jmlh PKK

Jmlh Kelom pok Binaan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

83 54 50 48 60 86 66 121 77 98 98 131 67 70 159 87 47 1.402

2010 Jmlh PKK


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

103 142 86 88 101 78 102 99 127 112 116 166 124 133 160 94 95 1.926

2011 Jmlh Kelom Jmlh pok PKK Binaa n 1 103 1 142 1 86 1 88 1 101 1 78 1 102 1 99 1 127 1 112 1 116 1 166 1 124 1 133 1 160 1 94 1 95 17 1.926

Tabel 117 Jumlah Perpustakaan Tahun 2010-2012

2012 Jmlh PKK


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17

103 142 86 88 101 78 102 99 127 112 116 166 124 133 160 94 95 1.926

Sumber: Kantor PMD,2013

t. Perpustakaan Peningkatan pelayanan perpustakaan dilakukan dengan pelayanan perpustakaan di Kantor Perpustakaan dan layanan perpustakaan keliling. Layanan perpustakaan keliling mencakup 17 kecamatan dan 75 desa yang ada di Kabupaten Bantul. Ada 102 titik lokasi layanan keliling yang terdiri dari 18 titik lokasi layanan peminjaman di tempat dan ada 84 titik lokasi layanan peminjaman paket buku. Pelayanan perpustakaan keliling didukung oleh 12 unit armada, terdiri dari tujuh unit mobil roda empat dan lima unit sepeda motor roda tiga. Pelaksanaan perpustakaan keliling setiap hari Senin sampai dengan Kamis, dengan sasaran keliling meliputi perpustakaan masjid, perpustakaan pondok pesantren, perpustakaan komunitas masayarakat, perpustakaan desa dan perpustakaan khusus (dinas/instansi). Dari semua unit armada yang ada, tiga unit armada di antaranya sudah menerapkan IT dengan sistem automasi perpustakaan. Koleksi bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Umum Kabupaten Bantul yang ada saat ini sebanyak 47.707 buku dengan jumlah judul bahan koleksi yang tersedia sebanyak 22.781 judul. Pada tahun 2012 jumlah pengunjung perpustakaan daerah berjumlah 108.432 orang. Adapun pengunjung tersebut terdiri dari pelajar/mahasiswa, pegawai negeri sipil/karyawan, maupun masyarakat umum. Dengan adanya peningkatan pelayanan perpustakaan diharapkan dapat meningkatkan pula minat baca masyarakat. Pada tabel berikut disajikan data mengenai jumlah perpustakaan dan jumlah pengunjung di perpustakaan Tahun 2012 (Tabel 117-118).

90


*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, 2013

Tabel 118 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2009-2012

*) Diisi sesuai dengan ketersediaan data Sumber: Kantor Perpustakaan Daerah Kabupaten Bantul, 2013

VI.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN Aspek pelayanan umum ditinjau dari fokus layanan urusan pilihan adalah sebagai berikut: a. Kelautan dan Perikanan Upaya pengembangan sumberdaya kelautan dan perikanan diantaranya Perikanan budidaya yang telah dikembangkan berbagai macam jenis ikan, sebagaimana disajikan pada Tabel 119. Tabel 119 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Ikan Tahun 2011-2012

Sumber: DKP, 2013

Jenis ikan yang dominan dibudidayakan adalah lele, nila dan gurami. Lele paling banyak dibudidayakan karena memiliki umur panen relatif lebih cepat, padat tebarnya lebih banyak, dan lebih tahan terhadap penyakit. Pengembangan budidaya perikanan juga didukung dengan pengembangan benih ikan melalui empat Balai Benih Ikan (BBI) yakni BBI Barongan, Sanden, Gesikan, dan Krapyak, dan


91

melalui Unit Pembenihan Rakyat (UPR). Produksi benih yang dihasilkan pada tahun 2011 dan 2012 disajikan pada Tabel 120. Tabel 120 Produksi Benih Ikan dari UPR dan BBI Tahun 2010-2012

No.

Komoditas

Tahun 2011

2012

Ket.

Sumber: DKP, 2013

Produksi perikanan tangkap juga dikembangkan di Kabupaten Bantul, pada tahun 2012 meningkat sebesar 15,92% dibanding tahun 2011. Peningkatan juga terjadi pada jumlah nelayan sebesar 17,66%, jumlah KUB sebesar 45%, jumlah perahu motor tempel sebesar 2,25% dan jumlah kapal motor 28,57%. (Tabel 118). Peningkatan produksi tersebut didukung dengan adanya fasilitasi berupa bantuan kapal 30 GT kepada nelayan, pelatihan operasional kapal, termasuk pemetaan fishing ground berupa informasi titik-titik lokasi yang berpotensi untuk penangkapan ikan sebanyak 70 titik untuk memudahkan nelayan dalam mencari ikan. Tabel 121 Perkembangan Sarpras Perikanan pada Tahun 2010-2012

Sumber: Dipertahut, 2013

Tabel 123 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Kacang Panjang dan Jamur Tahun 2011-2012

Sumber: DKP, 2013

b. Pertanian dan Peternakan Urusan pertanian yang dilaksanakan meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Tabel 122 Perkembangan Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah, Padi, Ladang, Jagung, Kacang Tanah, Kedelai Tahun 2011-2012

No.

1 2 3 4

92

Komoditas

Luas Panen Produktivitas (GKG) Produksi (GKG ) Produksi beras

Tahun 2011 Padi Sawah 31.047 63,53 197.241,59 124.656,68


2012 30.064 68,17 204.959 128.591,28

Ket.

ha ku/ha ton ton



93

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah, Cabai Merah, Cabai Rawit, Kacang Panjang dan Jamur Tahun 2011-2012 .Beberapa komoditas perkebunan juga menjadi andalan di Kabupaten Bantul. Data statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2012 terjadi kenaikan produksi komoditas tembakau rakyat (15,45%), kelapa (18,55%), mete (17,72%), dan tebu (20,42%) dibandingkan tahun 2011. Peningkatan produksi komoditas perkebunan, sangat didukung kondisi cuaca. Curah hujan yang tidak terlalu tinggi akan meningkatkan produksi hasil perkebunan. Penurunan produksi terjadi pada komoditas tembakau virgina sebesar 314,58% yang disebabkan bergesernya minat masyarakat dalam budidaya tembakau. Tabel 124 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tembakau, Mete, Tebu, dan Kelapa Tahun 2011-2012

Pada tahun 2012 terjadi kenaikan produksi daging, telur, dan susu dibanding tahun 2011, masing-masing sebesar 8,90% untuk daging, 7,78% untuk telur, dan 16,06% untuk produksi susu. Peningkatan produksi hasil peternakan dilakukan antara lain melalui: pembibitan dan perawatan ternak, pengawasan mutu pakan ternak, bimbingan dan pemberdayaan kelompok, dan peningkatan mutu genetic sapi. c. Kehutanan 1. Lahan Kritis Pada tahun 2012 lahan sangat kritis telah meningkat menjadi lahan potensial kritis sebesar 100%. Untuk lahan kritis turun sebesar 3,48%, sedangkan lahan potensial kritis mengalami kenaikan sebesar 158,52% dibanding tahun 2011. Tabel 126 Luas Lahan Kritis Tahun 2011-2012


2. Penghijauan Pengadaan bibit untuk penghijauan lingkungan tahun 2012 sebanyak 6.678 batang yang terdiri dari beberapa jenis tanaman, antara lain bibit glodogan tiang, mangga, rambutan, klengkeng, jati, karet, sengon, durian, kepel, nyamplung, trembesi, ketapang, keben, tanjung, jati APB, kenari, cemara, kaliandra, sawo, dan mahoni. Bibit-bibit tersebut diberikan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat yang memerlukan untuk ditanam. Tabel 127 Pengadaan Bibit Jati dan Buah Tahun 2012

2.085

2.610

2.340

2.865

2.150

2.675

4.175

4.700 1.050

2.625 Sumber: Dipertahut, 2013

Produksi komoditas peternakan daging terdiri dari daging sapi, kuda, kambing/domba, ayam, dan itik. Produksi telur terdiri dari telur ayam buras, ayam ras petelur, dan itik, sedangkan produksi susu berasal dari sapi perah seperti terlihat pada Tabel 125. Tabel 125 Produksi Daging, Telur, dan Susu Tahun 2011-2012


94


3.150


d. Energi dan Sumberdaya Mineral Pembangunan bidang energi dan sumberdaya mineral di Kabupaten Bantul salah satunya dengan meningkatkan kualitas lingkungan sebagai hasil dari berkurangnya penambangan di dekat bangunan vital dan reklamasi lahan bekas tambang. Tabel 128 Target dan Capaian Reklamasi Lahan Bekas Tambang

Sumber: Dinas SDA, 2013


95

Tabel 131 Prasarana Wisata Tahun 2010-2012

Berkaitan dengan energi baru terbarukan (EBT), peranan sumber energi ini makin tinggi seiring disahkannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menempatkan sumber EBT sebagai energi prioritas. Menurut pengelompokannya, EBT terdiri dari panas bumi, bioenergi, hidro, sinar matahari, angin, dan samudra. Pemerintah Kabupaten Bantul dalam RPJMD Tahun 2011-2015 telah menetapkan salah satu strategi pengembangan Iptek adalah pengembangan teknologi EBT. Adapun jenis potensi EBT dan lokasinya bisa dilihat pada Tabel 129. Tabel 129 Potensi Energi Baru Terbarukan

Sumber: Disbudpar, 2013

f. Industri Secara umum industri yang terdapat di Kabupaten Bantul merupakan industri kecil, sedangkan untuk industri besar jumlahnya tidak banyak. Perkembangan Industri Kecil Menengah di Kabupaten Bantul tahun 2011-2012 dapat dilihat pada Tabel 132. Tabel 132 Perkembangan Industri Kecil Menengah Tahun 2011-2012 Sumber: Bappeda dan BLH, 2013

e. Pariwisata Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Bantul. Selain sebagai lokomotif penggerak peningkatan perekonomian masyarakat, sektor ini juga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bantul pada tahun 2012 mencapai 2.356.578 orang, meningkat 35,40% dari tahun 2011 sebanyak 1.740.417 orang. Sedangkan dari sisi kontribusi PAD mencapai Rp8.306.795.116,00, meningkat 57,05% dari perolehan tahun 2011 sebesar Rp5.289.407.718,00. Peningkatan tersebut di atas selain didukung oleh keanekaragaman obyek wisata yang meliputi obyek wisata alam, budaya/religius, dan minat khusus/buatan, juga didukung oleh pengembangan desa-desa wisata sebagai alternative tourism di Kabupaten Bantul, sehingga dapat memberikan pilihanpilihan destinasi wisata bagi wisatawan. Tabel 130 Potensi Pariwisata Tahun 2010-2012

Tahun

No.

Uraian

1 2 3 4 5

Unit Usaha Tenaga Kerja Nilai Produksi (Rp 000000ribuan) Nilai Tambah (Rp ribuan) Nilai Investasi (Rp ribuan)

2011 18.158 81.805 800.105.100 509.266.780 488.715.800

2012 18.235 81.938 800.295.400 509.495.600 488.862.200


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa unit usaha, tenaga kerja nilai produksi dan nilai investasi pada tahun 2012 mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2011. g. Perdagangan Potensi perdagangan di Kabupaten Bantul diprioritaskan pada pengembangan pasar tradisional. Pada tahun 2012 terdapat 29 pasar desa, 27 pasar kabupaten, dan satu pasar seni. Potensi pasar kabupaten yang cukup memadai untuk menuju pasar tradisional yang modern ada empat yaitu pasar Bantul, pasar Imogiri, pasar Niten, dan pasar Piyungan. Perdagangan diarahkan untuk mengembangkan negara tujuan ekspor, meningkatkan keuntungan, dan agar dapat langsung berhubungan dengan buyer. Pada tahun 2012, nilai ekspor mencapai US$44.582.627,05 dibanding tahun 2011 yang mencapai US$41.570.984,00 sebagaimana terlihat dalam Tabel 133. Tabel 133 Perkembangan Ekspor Tahun 2011-2012


Sumber: Dinas Perindagkop, 2013 (data diolah)

96



97

h. Transmigrasi Penyelenggaraan urusan Transmigrasi sebagai suatu pendekatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan, pemerataan pembangunan daerah, serta perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Pelaksanaan transmigrasi di Kabupaten Bantul sampai saat ini masih tergantung pada kuota dari Pusat. Untuk penempatan transmigran tahun 2012 ditargetkan sebanyak 100 KK. Dalam realisasinya menempatkan sebanyak 80 KK, lebih banyak lima KK dibandingkan tahun 2011 sebanyak 75 KK. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Pusat hanya memberikan quota sebanyak 90 KK. Selanjutnya karena lokasi tujuan/lahan sampai dengan akhir Desember belum siap untuk ditempati maka penempatan di Sumatera Barat yang direncanakan untuk 10 KK batal dilaksanakan. Tabel 134 Penempatan Transmigran Tahun 2012

BAB VII DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. VII.1. Kemampuan Ekonomi Daerah a. Produktivitas Total Daerah Produktifitas daerah dihitung untuk mengetahui tingkat produktivitas tiap sektor per angkatan kerja yang menunjukkan seberapa produktif tiap angkatan kerja dalam mendorong ekonomi daerah per sektor. Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (attractiveness) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah. Tabel 135 Produktivitas Per Sektor 2010 No.

Sektor

PDRB Jumlah Angkatan Kerja Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas, dan Air Bersih Konstruksi Perdagangan, Hotel & Restoran 9 Pengangkutan & Komunikasi 10 Keuangan, Sewa, & Jasa Perusahaan 11 Jasa-jasa 1 2 3 4 5 6 7 8


(Rp)

2011 %

3.967.928 481.420 93.3260 36.525 647.939 36.289 454.480 789.789

100

(Rp)

23,52 0,92 16,33 0,91 11,45 19,90

4.177.204 505.786 920.457 38.782 690.977 37.969 486.930 839.997

287.236 252.015

7,24 6,35

530.397

13,37

2012 % 100

(Rp)

%

22,04 0,93 16,54 0,91 11,66 20,11

4.400.313 581.785 957.730 39.568 701.762 40.373 511.749 893.854

100 21,77 0,90 15,95 0,92 11,63 20,32

311.285 279.556

7,45 6,69

333.688 305.347

7,59 6,94

571.248

13,68

614.888

13,98

Sumber: Bappeda , 2013

Produktifitas total daerah dapat diketahui dengan menghitung produktifitas daerah per sektor (9 sektor) yang merupakan jumlah PDRB dari setiap sektor dibagi dengan jumlah angkatan kerja dalam sektor yang bersangkutan. b.

Pendapatan dan Belanja Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelengaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber daya Alam), Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Penyesuaian. Lain-lain Pendapatan yang sah meliputi dana hibah, dana darurat, serta bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya.a.

98



99

1.395.722.560.577,00 1.337.731.870.963,00 1.337.566.093.259,00


Tabel 137 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2010 s.d Tahun 2014 JUMLAH No

1.180.547.112.432,41

8.840.427.930,00 27.889.027.930,00 15.437.520.000,00

2.1. 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7

2.1.8

986.866.902.363,07

2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4

Sumber Data: DPPKAD Tahun 2011-2013 Keterangan: *Angka setelahdiaudit BPK-RI **APBD Tahun Anggaran 2013 ***Angka Proyeksi

18.395.631.000,00

15.437.520.000,00

205.719.691.000,00 141.403.889.400,00 205.719.691.000,00 138.429.422.694,00

243.734.530.400,00

64.463.325.000,00 12.144.280.000,00 62.705.636.000,00 64.463.325.000,00 17.169.480.000,00 42.558.702.674,00

53.144.140.000,00

854.810.634,00 53.306.341.974,00 279.023.443.930,00 854.810.634.000,00 47.196.880.000,00 244.142.833.330,00 768.034.584.000,00 63.281.450.000,00 285.620.536.000,00 573.512.337.000,00 60.565.500.000,00 216.553.236.368,00

625.060.827.000,00 45.919.200.000,00 334.527.406.400,00

929.692.329.208,00 21.575.353.234,00 923.582.867.234,00 21.575.353.234,00 885.352.411.354,00 54.036.377.354,00

1.2 Dana Perimbangan 1.2.1 Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak 1.2.2 Dana Alokasi Umum 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 1.3.1 Pendapatan Hibah 1.3.2 Bagi Hasil Pajak dr Propinsi atau Pemda Lainnya 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1.3.4 Bantuan Keuangan dr Propinsi atau Pemda Lainnya PENDAPATAN DAERAH (1.1 +1.2+1.3)

688.676.566.702,00 54.598.729.702,00

717.123.249.859,00 46.143.222.859,00

85.098.271.500,00 77.362.065.000,00 86.045.431.820,99 41.692.495.183,49

68.738.330.385,16

187.006.787.438,90 64.946.200.000,00 27.044.860.392,00 9.917.455.546,90 170.006.170.399,00 59.042.000.000,00 24.586.236.720,00 9.015.868.679,00 166.593.145.905,00 51.768.352.231,00 20.595.098.751,00 8.184.263.102,01

Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengel. Kekayaan Daerah 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

81.637.099.293,07 16.541.249.955,00 15.978.422.097,00 7.424.932.057,58

128.896.456.173,41 35.068.591.776,50 17.798.603.458,00 7.290.930.553,75

Proyeksi Tahun 2014*** Target Tahun 2013** Realisasi Tahun 2012*

1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3

No

Uraian

Realisasi Tahun 2010


JUMLAH

Tabel 136 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Tahun 2010 s.d tahun 2014

100

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, bahwa belanja daerah dibagi menurut kelompok belanja yang terdiri dari : 1. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. 2. Belanja langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan arah peningkatan proporsi belanja publik yang didukung oleh efektivitas dan efisiensi belanja aparatur, yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal. Selama kurun waktu tahun 2010-2014 porsi terbesar dari alokasi belanja daerah masih didominasi belanja gaji pegawai, yaitu 60%-70% dari total belanja daerah. Hal ini tidak terlepas dari adanya kenaikan gaji pegawai di mana kebutuhan gaji pegawai selalu mengalami kenaikan akibat adanya kebijakan kenaikan gaji PNS, sementara kenaikan kebutuhan tersebut tidak seimbang atau tidak signifikan dengan penambahan jumlah DAU yang diterima oleh daerah.

Uraian



Realisasi Tahun 2012*

Anggaran Tahun 2013**

Proyeksi Tahun 2014***

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kpd Pem. Prop/Kab/Kota dan Desa Belanja Bantuan Keu kpd Pem. Prop, Pemda dan Pem. Bawahan Belanja Tidak Terduga

725.484.515.717,49 640.523.590.297,00 65.234.566,49 17.408.153.945,00 32.612.761.782,00 1.776.309.327,00

817.126.901.965,97 723.599.430.041,00 51.506.911,97 23.888.751.500,00 36.168.122.552,00 1.906.274.600,00

885.971.127.287,48 818.671.801.730,00 37.873.282,48 14.952.495.000,00 6.895.326.112,00 1.949.182.600,00

920.524.996.390,00 816.967.660.335,00 51.506.900,00 28.468.250.000,00 24.651.500.000,00 1.949.182.600,00

944.225.953.445,00 869.224.729.935,00 10.500.000,00

29.751.529.000,00

30.446.501.000,00

43.254.230.563,00

39.335.571.500,00

43.269.128.650,00

3.346.936.800,00

1.066.315.361,00

210.218.000,00

9.101.325.055,00

3.000.000.000,00

BELANJA LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal Belanja RSUD TOTAL BELANJA SURPLUS/DEFISIT

286.872.331.518,00 49.299.564.106,00 114.323.486.938,00 123.249.280.474,00

334.759.050.362,00 63.518.010.058,00 151.824.010.095,00 119.417.030.209,00

396.907.256.009,00 75.488.327.565,00 181.312.175.634,00 140.106.752.810,00

434.649.643.573,00 84.866.328.670,00 202.986.345.551,00 146.796.969.352,00

533.469.069.132,00

1.012.356.847.235,49

1.151.885.952.327,97

18.720.194.000,00 7.857.300.000,00 2.144.100.860,00

503.469.069.132,00

30.000.000.000,00 1.282.878.383.296,48 1.355.174.639.963,00 1.477.695.022.577,00 ( 81.972.462.000,00)

Sumber Data: DPPKAD Tahun 2011-2013 Keterangan: *Angka per 21 Februari sebelum diaudit BPK-RI **APBD Tahun Anggaran 2013 ***Angka Proyeksi

VII.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (availability) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.


101

a.

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

c.

Aksesibilitas Daerah (panjang jaringan jalan dalam kondisi baik) Panjang jaringan jalan tahun 2012 beraspal dengan kondisi baik di Kabupaten Bantul sepanjang 417.405 km (telah dijelaskan pada Bab VI). Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara.

d.

Penataan wilayah Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatanruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Permasalahan penataan ruang di Kabupaten Bantul saat ini adalah meningkatnya alih fungsi lahan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bantul merupakan bagian pengembangan Kawasan Perkotaan Yogyakarta (KPY) yang mendorong masuknya kegiatan investasi di berbagai sektor.

e.

Fasilitas Ibadah Sarana tempat ibadah di Kabupaten Bantul meliputi: masjid, gereja, danpura. Mayoritas penduduk Bantul beragama Islam, karena itu persebaran tempat ibadah masjid di masingmasing kecamatan hampir merata. Tempat ibadah gereja juga tersebar di masing-masing kecamatan. Di samping itu sudah terdapat pura 33 unit dan vihara 2 unit, namun untuk fasilitas klenteng masih belum ada.

f.

Ketersediaan Air Bersih Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi yaitu fasilitas air bersih, air limbah domestik, drainase, dan persampahan. Untuk mengatasi permasalahan di sektor sanitasi, pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2010 ikut serta dalam Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), melakukan penilaian risiko kesehatan lingkungan (Environmental Health Risk Assessment/EHRA), menyusun Buku Putih Sanitasi, menyusun dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) pada tahun 2011, dan menyusun Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) tahun 2012-2016.

g.

Fasilitas Listrik Berdasarkan data berbasis dusun, semua dusun (933 dusun) telah terlayani listrik. Namun, belum seluruh rumah dalam satu dusun terjangkau oleh pelayanan listrik, hal ini disebabkan oleh letak geografis rumah tersebut jauh dari jaringan listrik. Di samping itu, perhitungan berdasarkan jumlah kepala keluarga (KK) belum mencerminkan jangkauan pelayanan listrik, hal ini dikarenakan dalam satu rumah/pelanggan bisa dihuni oleh lebih dari satu KK.

Tabel 138 Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul,2013

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum semakin berkurang karena sebagian besar telah memiliki kendaraan pribadi sebagai akibat adanya kemudahan fasilitas kredit kepemilikan kendaraan. b.

Ketersediaan restoran dan penginapan Kunjungan wisatawan ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Bantul menunjukkan trend peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2012 jumlah kunjungan mencapai 2.356.578 wisatawan dan merupakan jumlah kunjungan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut harus didukung dengan peningkatan jumlah prasarana wisata di Kabupaten Bantul. Perkembangan prasarana wisata di Kabupaten Bantul signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif dan optimal untuk bisa mendorong peningkatan sarana prasarana wisata di Kabupaten Bantul di masa-masa mendatang. Tabel 139 Jenis, Kelas,dan Jumlah Restoran 2010 No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Uraian Usaha restoran golongan tertinggi Usaha restoran golongan menengah Usaha restoran golongan terendah Usaha rumah makan kelas A Usaha rumah makan kelas B Usaha rumah makan kelas C Usaha rumah makan kelas D Usaha rumah makan kelas Jenis Usaha Restoran Jenis Usaha Rumah Makan JUMLAH

2011 Jmlh kursi 820 312 181 12 -

Jmlh usaha 5 1 2 -

Jmlh kursi 108 16 23 -

Jmlh usaha 4 10 8 4 -

Jmlh kursi 445 418 210 -

21

1.325

8

147

26

1.073


Tabel 140 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Sumber: Disbudpar,2013

102


2012

Jmlh usaha 5 8 7 1 -

VII.3. Fokus Iklim Berinvestasi a. Perkembangan investasi Perkembangan investasi di Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Hal ini merupakan hasil dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif, misalnya penyederhanaan prosedur birokrasi, perbaikan /pengembangan infrastruktur pasca gempa, sistem informasi serta promosi investasi daerah yang lebih intensif serta membuat pelayanan perijinan satu pintu. Investasi memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika dan akselerasi pembangunan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penanaman modal di Kabupaten Bantul


103

difokuskan pada peningkatan iklim investasi dan promosi investasi. Jika proses investasi berlangsung baik maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Selain investasi dari pihak ketiga, peningkatan investasi masyarakat dalam bentuk swadaya ikut berperan dalam membangun daerahnya masing-masing yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan perekonomian daerah. Dengan melihat kecenderungan perkembangan ekonomi masyarakat yang terkait dengan kemampuan masyarakat dalam berinvestasi, maka diperkirakan laju pertumbuhan investasi masyarakat akan setara dengan laju pertumbuhan PDRB. b.

Keamanan dan ketertiban 1. Angka kriminalitas Dalam mendukung terciptanya iklim berinvestasi di Kabupaten Bantul maka pemerintah daerah bersama dengan instansi vertikal (kepolisian dan kejaksaan) harus berupaya meningkatkan keamanan yang kondusif di masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Angka kriminalitas yang tertangani adalah penanganan kriminal oleh aparat penegak hukum (polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas yang tertangani merupakan jumlah tindak kriminal yang ditangani selama 1 tahun terhadap 10.000 penduduk. Indikator ini berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat, semakin rendah tingkat kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan masyarakat. Tabel 141 Angka Kriminalitas Tahun 2011–2012

x 10.000

4,71

Sumber: Polres Bantul, 2013

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa angka kriminalitas di Kabupaten Bantul tahun 2012 cenderung mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2011. Peningkatan angka kriminalitas ini disebabkan meningkatnya jenis kriminal Narkoba, kejahatan seksual, pencurian dan penipuan. Oleh sebab itu perlu dilakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir tindak kriminal. 2. Jumlah Demonstrasi Salah satu yang harus dikendalikan dalam mendukung iklim investasi yang kondusif adalah demonstrasi/unjuk rasa. Demonstrasi atau unjuk rasa adalah sebuah gerakan protes yang dilakukan sekumpulan orang di hadapan umum. Unjuk rasa biasanya dilakukan untuk menyatakan pendapat kelompok tersebut.

104


Tabel 142 Jumlah Demonstrasi

Sumber: Polres Bantul, 2013

Berdasar tabel di atas jumlah demonstrasi/unjuk rasa tahun 2012 dibandingkan dengan tahun 2011 meningkat tajam. Hal ini harus diwaspadai apabila demonstrasi/ unjuk rasa mulai menyimpang dan anarkis, perlu dilakukan langkah-langkah antisipasi dan kesiapan SDM agar keamanan tetap terjaga. 3. Kemudahan perijinan Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan. Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Pada tahun 2012, Dinas Perijinan telah melayani 113 jenis ijin dan non ijin yang terdiri dari: a) Perijinan dasar : 4 ijin b) Perijinan perdagangan dan industri : 12 ijin c) Perijinan usaha dan jasa konstruksi : 2 ijin d) Perijinan bidang pariwisata : 41 ijin e) Persetujuan prinsip bidang pariwisata : 4 ijin f) Perijinan angkutan : 3 ijin g) Perijinan bidang kesehatan : 33 ijin h) Perijinan bursa kerja luar negeri : 1 ijin i) Perijinan air tanah : 13 ijin Dengan adanya penyederhanaan pelayanan dan efisiensi waktu, proses penyelesaian ijin dapat diselesaikan paling lama 12 hari jika syarat administrasi dan teknisnya lengkap, jelas, dan benar. Di samping itu, di Kabupaten Bantul pengurusan ijin dapat dilaksanakan secara paralel (sekali mengajukan untuk beberapa jenis ijin dalam obyek ijin yang sama). Selama tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bantul melalui Dinas Perijinan menerima permohonan ijin sebanyak 6.128 dan dapat diselesaikan/ditetapkan sebanyak 5.089 atau 83,05%. Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul mampu menyelesaikan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan perijinan dengan baik dan memuaskan. Untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menyebarkan kuesioner kepada pemohon dan pemilik ijin. Selanjutnya data kuesioner diolah menjadi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan rumus Kepmen PAN. Implementasi kemudahan perijinan dapat ditunjukkan dengan peningkatan PAD yang diterima, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 143.


105

Tabel 143 Perkembangan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2008-2012

Sumber: DPKAD Kabupaten Bantul, 2013

4. Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Usaha Peraturan Daerah merupakan sebuah instrumen kebijakan daerah yang sifatnya formal, melalui perda inilah dapat diindikasikan adanya insentif maupun disinsentif sebuah kebijakan di daerah terhadap aktivitas perekonomian Perda yang mendukung iklim usaha dibatasi yaitu perda terkait dengan perijizinan, perda terkait dengan lalu lintas barang dan jasa, serta perda terkait dengan ketenagakerjaan Tabel 144 Jumlah Perda yang Telah Diterbitkan

Tabel 145 Jumlah Lulusan S1/S2/S3 Pegawai

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, 2013

Tabel di atas menunjukkan jumlah tingkat pendidikan pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Bantul, di mana sejak tahun 2009 jumlahnya selalu meningkat. Hal ini merupakan investasi SDM sekaligus bukti bahwa pemerintah daerah kabupaten Bantul sangat mendukung bidang pendidikan dengan terlaksananya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur yang bertujuan agar pegawai pemda mempunyai kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDMnya sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang handal, berdaya saing dan dapat menjadi pemimpin yang cerdas dan bijak dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Sumber: Bagian Hukum Kabupaten Bantul, 2013

VII.4. Fokus Sumber Daya Manusia Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk. Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

106



107

BAB VIII PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Fenomena alam yang terjadi akhir-akhir ini semakin memperburuk kondisi kehidupan masyarakat, keadaan ini menjadi perhatian serius pemerintah. Berdasarkan pengalaman dan data yang ada serta hasil monitoring oleh instansi terkait, potensi bencana yang diperkirakan terjadi di wilayah Kabupaten Bantul seperti pada Tabel berikut

VIII.1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya Bencana yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Bantul adalah banjir, tanah longsor, angin ribut, dan kekeringan. Sepanjang tahun 2012 wilayah yang dilanda banjir meliputi sebagian Tirtonirmolo (Kasihan), Bangunharjo (Sewon), Trimulyo (Jetis), Wukirsari dan Girirejo (Imogiri), Sumbermulyo (Bambanglipuro), dan Sitimulyo (Piyungan). Hampir seluruh wilayah di Kabupaten Bantul dilanda angin ribut (badai Narelle). Untuk bencana tanah longsor sepanjang tahun 2012 melanda sebagian wilayah Pundong, Piyungan, Dlingo, dan Imogiri (di dominasi wilayah perbukitan), sedangkan untuk bencana kebakaran, 90% merata di seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

Tabel 148 Potensi Bencana

Tabel 146 Kejadian Bencana Alam Tahun 2012

Sumber: BPBD 2013

VIII.2. Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Bencana Untuk mengatasi berbagai hal tersebut perlu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko bencana, yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan serta keterlibatan (peran aktif) masyarakat dalam penanggulangan bencana. Kegiatan pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2012 sebagai berikut:

Sumber: BPBD, 2013

Tabel 147 Jumlah Kejadian Bencana Yang Terjadi Menurut Jenis Bencana Tahun 2012

108


a. Pra Bencana, Meliputi Kegiatan Preventif, Mitigasi, dan Kesiapsiagaan Kegiatan preventif (pencegahan) merupakan kegiatan yang dititikberatkan pada upaya penyebarluasan informasi tentang peraturan perundangan dan kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan. Langkah mitigasi merupakan kegiatan yang lebih dititikberatkan pada upaya secara fisik untuk mengurangi dampak yang timbul akibat bencana alam. Tindakan kesiapsiagaan merupakan kegiatan untuk menyiapkan kualitas dan kuantitas bantuan fisik dan non fisik termasuk jaringan infokom serta personil penanggulangan bencana alam baik aparat pemerintah maupun unsur masyarakat. Dalam rangka untuk pengurangan risiko bencana, pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan beberapa kegiatan sebagai berikut: 1) Penyusunan dokumen Rencana Penataan Permukiman (RPP) di 75 desa bekerjasama dengan Java Reconstruction Fund (JRF). Dokumen RPP disusun secara partisipatif di tingkat desa, yang dipersiapkan dan disusun oleh Tim Inti Perencana (TIP) desa dengan didampingi oleh kelompok kerja (Pokja) kabupaten dan fasilitator yang direkrut oleh pemerintah kabupaten. Dokumen RPP merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (PJM) desa yang memuat unsur penataan permukiman, berbasis mitigasi bencana dan tata ruang desa. Dokumen RPP merupakan pelengkap terhadap dokemen perencanaan yang telah ada dan dapat dimanfaatkan sebagai bahan Musrenbangdes. 2) Upaya lain untuk mitigasi bencana adalah menyusun Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) yang melibatkan para pemangku kepentingan baik dari SKPD, masyarakat, dan LSM. Pada tahun 2011 telah disusun pula Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW Kabupaten) berbasis mitigasi bencana mengacu UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


109

3)

4)

5)

6) 7)

8) 9)

Pada tahun 2010 telah dilakukan kajian resiko tanah longsor di tiga desa rintisan yakni Desa Wukirsari (Kecamatan Imogiri), Desa Srimartani (Kecamatan Piyungan), dan Desa Wonolelo (Kecamatan Pleret), dilanjutkan dengan kegiatan relokasi dengan sumber dana dari Java Reconstruction Fund (JRF). Sedangkan pada tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Bantul bekerjasama dengan Global Facility Disaster Reduction Recovery (GFDRR) dari Bank Dunia melakukan kajian risiko tanah longsor di delapan lokasi di wilayah Kabupaten Bantul, yaitu di Desa Seloharjo (Kecamatan Pundong), Desa Selopamioro (Kecamatan Imogiri), Desa Karangtengah (Kecamatan Imogiri), Desa Girirejo (Kecamatan Imogiri), Desa Sriharjo (Kecamatan Imogiri), Desa Mangunan (Kecamatan Dlingo), Desa Muntuk (Kecamatan Dlingo), dan Desa Srimulyo (Kecamatan Piyungan) untuk rencana tindak lanjut mitigasi tanah longsor. Di tahun 2012 mengadakan pelatihan bagi anggota Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) se Kabupaten Bantul yang diikuti oleh perwakilan masing masing desa/ kelurahan. Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk menjadi desa tangguh dan desa siaga bencana (desa Wonolelo di Kecamatan Pleret, desa Mulyodadi di Kecamatan Bambanglipuro, desa Gadingsari di Kecamatan Sanden, dan Desa Poncosari di Kecamatan Srandakan). Sosialisasi tentang peraturan perundangan kebencanaan dan daerah rawan bencana di 17 kecamatan. Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana yang dibiayai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berisikan tentang kajian potensi bencana di wilayah Kabupaten Bantul beserta potensi-potensi yang dimiliki, dan rencanarencana strategis yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Penambahan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penanggulangan bencana. Di tahun 2012 juga telah diselenggarakan gladi Posko penanggulangan bencana banjir dan angin ribut yang diikuti oleh SKPD terkait, rumah sakit, TNI/POLRI, LSM/NGO, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Banguntapan, Kecamatan Sewon, dan Kecamatan Kasihan.

menggunakan dana DIPA BNPB tahun 2011 No. 0091/99908.1.04/00/2011 dengan perencanaan dan hasil pembangunan sebagai berikut: 1) Bidang infrastruktur jalan a) Rehab jalan Mojohuro-Kedungmiri, Wunut Sriharjo (Imogiri); b) Rehab jalan Mojohuro-Kedungmiri, Sompok Sriharjo (Imogiri); dan c) Rehab jalan Siluk-Kretek, Seloharjo (Pundong). 2) Bidang infrastruktur sumber daya air a) Rehab Bendung Kklegen, Panjangrejo (Pundong); b) Rehab tebing sungai Winongo, Pendowoharjo (Sewon); c) Rehab tebing sungai Winongo, Timbulharjo (Sewon); d) Rehab tebing sungai Winongo, Trirenggo (Bantul); e) Rehab tebing sungai Winongo, Donotirto (Kretek); f) Rehab tebing sungai Opak, Seloharjo (Pundong); g) Rehab tebing sungai Celeng, Wukirsari (Imogiri) h) Rehab tebing sungai Celeng, Girirejo (Imogiri); i) Rehab tebing sungai Celeng, Karangtalun (Imogiri); j) Rehab tebing sungai Winongo Kecil, Sumbermulyo Tirtomulyo (Kretek); k) Rehab tebing sungai Gajah Wong, Wonokromo (Pleret); l) Rehab tebing sungai Bedog Pandak, Wijirejo (Pandak); m)Rehab afvour Colo, Panjangrejo (Pundong); dan n) Rehab afvour Sono, Parangtritis (Kretek).

b. Saat Bencana Saat bencana kegiatan yang dilaksanakan yaitu tanggap darurat yang menitikberatkan pada upaya pengerahan seluruh potensi penanggulangan bencana alam guna mencari, menolong, dan menyelamatkan korban bencana serta melakukan assessment atau kaji cepat sebagai acuan dalam memberikan pelayanan bantuan darurat secara cepat, tepat, dan terkoordinir. c. Pasca Bencana Pasca bencana kegiatan yang dilaksanakan mencakup rehabilitasi fisik, sosial, dan pemberdayaan. Rehabilitasi fisik dititikberatkan pada upaya pemenuhan kebutuhan fisik (seperti tempat tinggal). Rehabilitasi sosial dititikberatkan pada upaya pemulihan kembali kondisi korban seperti semula atau lebih baik lagi dibanding sebelum bencana. Langkah pemberdayaan dititikberatkan pada upaya peningkatan kemampuan atau keterampilan dalam bidang usaha ekonomi produktif agar fungsi ekonomi keluarga korban dapat dipulihkan kembali. d. Rehabilitasi Dalam fase pasca bencana di tahun 2012 Pemerintah Kabupaten Bantul telah melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam bentuk pembangunan fisik

110



111

BAB IX PENUTUP

Penyusunan Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 merupakan sumber data/bank data yang dapat digunakan untuk kebutuhan perencanaan dan penyusunan kebijakan serta memudahkan koordinasi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan di Kabupaten Bantul secara terpadu. Dalam proses pembuatan buku ini tim penyusun telah berusaha dengan sebaik-baiknya namun disadari masih banyak kekurangan, oleh karena itu sangat diharapkan masukan saran dan kritikan dalam upaya penyempurnaan penyusunan Database Profil Daerah Kabupaten Bantul untuk tahun-tahun berikutnya dan dapat mengembangkan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang lebih baik dan akurat. Dokumen ini diharapkan menjadi media komunikasi secara berkelanjutan antar semua pelaku pembangunan dan sebagai media informasi mengenai Database Profil Daerah mencakup seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN

112


1. PENDIDIKAN Tabel 149 Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2012

Tabel 153 Persentase Kelulusan Ujian Nasional Tahun 2008 - 2012 (dalam %)

SD SMP SMA

2008 99,57 91,21 95,88

2009 99,98 93,14 97,18

2010 99,98 93,62 98,70

2011 99,99 99,16 99,70

2012 99,99 99,66 99,75


115

116 Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Database Profil Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013

117

KASIHAN PAJANGAN SEDAYU

15 16 17

3,90

SEWON 14

44

PLERET PIYUNGAN BANGUNTAPAN 11 12 13

Sumber: Dinkes,2013

JUMLAH (KAB/KOTA) RASIO POSYANDU PER 100 BALITA

DLINGO 10

13,88

IMOGIRI

JETIS 8 9

BANTUL 7

32,00

2,43

14,70

13,88 12,12

j 3,44

13,20

0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 5 4 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 16 0 0 0 5

5

4

3 Srandakan Sanden Kretek Pundong Bambanglipuro Pandak I Pandak II Bantul I Bantul II Jetis I Jetis II Imogiri I Imogiri II Dlingo I Dlingo II Pleret Piyungan Banguntapan I Banguntapan II Banguntapan III Sewon I Sewon II Kasihan I Kasihan II Pajangan Sedayu I Sedayu II

2

% SRANDAKAN SANDEN KRETEK PUNDONG BAMBANGLIPURO PANDAK

JUMLAH

PRATAMA

1 2 3 4 5 6

PUSKESMAS 1

KECAMATAN

NO

0 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 356

6

JUMLAH

7

%

14 44 63 53 55 45 26 25 29 33 39 36 33 45 28 34 52 74 41 40 24 43 52 50 36 60 31 31,59

MADYA

27 15 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

8

JUMLAH

61,36 13 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 36

9

%

PURNAMA

POSYANDU

38,63 33,33 20,75 34,00 6,66 15,30 60,00 13,79 15,15 25,64 19,44 72,72 6,66 10,71 0,00 25,00 39,18 9,75 15,00 37,50 0,00 11,53 8,00 36,11 31,66 12,90 0,00 100,00

100

11

% 17 21 11 17 3 4 15 4 5 10 7 24 3 3 0 14 29 4 6 9 0 6 4 13 19 4 0

10

JUMLAH

MANDIRI

1.127

44 63 53 55 45 26 25 29 33 39 36 33 45 28 34 52 74 41 40 24 43 52 50 36 60 31 36

12

JUMLAH

1.127

100,00

14

JUMLAH 44 63 53 55 45 26 25 29 33 39 36 33 45 28 34 52 74 41 40 24 43 52 50 36 60 31 36

13

%

100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

15

%

POSYANDU AKTIF

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

JUMLAH

Tabel 155 Jumlah Posyandu Menurut Strata, Kecamatan, dan Puskesmas Tahun 2012

118



119

Tabel 162 Data 10 Besar Penyakit Rawat Jalan Tahun 2012 19.643 12.063 7.845 6.018 4.773 4.096 3.885 3.873 3.482 2.835

120



121

122



123

124



125

126



127

6. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

12.907 17.515

15.869 15.743

9.334

7. STATISTIK 12.292

12.180

12.036

13.935 15.689 14.164

12.403

17.944 17.835 15.644

15.373

13.561 13.322 10.664

9.828

9.806 9.248 6.424

6.055

8.591 7.543 6.943

7.895

11.340 12.583 9.878

8.066

10.107 11.113 6.958

5.625

11.224 10.560 7.898

7.270

16.059 17.311

14.270 14.333

14.394 15.866

12.397

12.280

10.284 11.116 10.639

9.662

19.141 21.504 15.381

11.680

27.874 28.276 26.661

26.067

18.085 26.680 15.766 24.329

25.936 18.271 21.636

Tabel 170 Jumlah Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin Tahun 2012

22.764

Tabel 171 Program PNMD-MPd Tahun 2012

Tabel 172 Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2008 - 2012 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2000 2008

No

Sektor

1

Pertanian

2

Pertambangan &

2009

2010

2011

2012*

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

Hb

Hk

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

21,40

24,33

20,94

24,32

20,21

23,52

19,88

22,04

20,15

21,77

0,97

0,99

0,93

0,95

0,94

0,92

0,93

0,93

0,87

0,90

Penggalian 3

Industri Pengolahan

18,75

16,48

18,75

16,16

19,28

16,33

19,73

16,54

19,61

15,95

4

Listrik, Gas, dan Air

1,13

0,88

1,21

0,91

1,19

0,91

1,14

0,91

1,10

0,92

Bersih 5

Konstruksi

12,83

12,08

12,13

11,49

12,16

11,45

11,95

11,66

11,26

11,63

6

Perdagangan, Hotel & 17,38

19,41

17,85

19,76

17,66

19,90

17,82

20,11

18,25

20,32

7

Pengangkutan &

6,87

6,88

6,88

7,09

6,87

7,24

6,85

7,45

6,85

7,59

8

Keuangan, Sewa, &

6,19

5,88

6,47

6,11

6,78

6,35

6,92

6,69

6,99

6,94

14,48

13,07

14,86

13,21

14,90

13,37

14,79

13,68

14,91

13,98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Restoran Komunikasi Jasa Perusahaan 9

Jasa-jasa PDRB

Sumber: BPS, 2013 *Angka sementara

8. KELAUTAN DAN PERIKANAN

5.

Tabel 173 Desa Pesisir Tahun 2012

Sumber: DKP, 2013

128



129

Tabel 174 Kegiatan Restocking dan Bantuan Benih 2012

9. PERTANIAN

Tabel 177 Sekolah Lapangan dan SRI Tahun 2010-2012

Tabel 178 Populasi Ternak Tahun 2010-2012

Tabel 175 Produksi Perikanan Budidaya menurut Jenis Usaha Tahun 2010-2012

Tabel 179 Kejadian Penyakit Avian Influenza Tahun 2010-2012

Tabel 176 Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2010-2012

Tabel 180 Data Pengguna Straw dan Kelahiran Inseminasi Buatan Tahun 2010-2012

130



131

Tabel 181 Daftar Kelompok Penangkar Benih Padi Tahun 2012

Tabel 183 Produksi Benih Padi Berlabel Bantul Seed Center Tahun 2010-2012

Tabel 184 Stimulasi Pestisida kepada Masyarakat Tahun 2010-2012

Tabel 185 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Pisang, Rambutan dan Mangga Tahun 2010-2012

Tabel 182 Daftar Kelompok Penangkaran Benih Bawang Merah Tahun 2012

Tabel 186 Bantuan Benih ke Masyarakat Tahun 2010-2012

132



133

10. KEHUTANAN

12. PARIWISATA Tabel 189 Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Tahun 2012

Tabel 187 Hasil Produksi Hutan tahun 2010-2012

m3 428,000 24,200

550,000 60,000

340,800 80,400

11. ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Tabel 188 Target dan Capaian Pencegahan Kerusakan Akibat Penambang

134



135

13. PAJAK DAN RETRIBUSI Tabel 190 Pajak dan Retribusi Daerah

51.768.352.231,50 823.428.554,00 2.855.070.517,40 440.593.360,00 2.718.571.111,00 16.460.816.329,00 70.833.088,40 446.594.700,00 2.100.000,00 27.746.383.080,70 203.961.491,00 20.595.098.751,00 8.294.966.776,00 4.391.334.450,00 461.312.970,00 8.270.000,00 17.970.000,00 1.898.948.930,00 563.184.280,00 14.785.000,00 939.161.146,00 10.118.380.850,00 1.815.668.300,00 35.171.450,00 69.840.000,00 117.023.100,00 8.080.678.000,00 2.181.751.125,00 1.233.771.839,00 893.385.536,00 1.700.000,00 52.893.750,00 -

136


DATABASE PROFIL DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2013

Recommend Documents