Data Penyelesaian Laporan Masyarakat Triwulan II Tahun 2017 (Periode 1 April – Juni 2017)
Dinamika Jumlah Laporan Pertahun Laporan Pengaduan
Tembusan Surat Pengaduan
230
366
2762 1565
2017 Triwulan I
2017 Triwulan II NB : 2017 Data teregister sampai dengan Bulan 1 April – Juni 2017
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017 Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
Mekanisme Penyampaian Laporan 0,4% 10,4% Datang Langsung 53,0%
Email Investigasi Inisiatif
23,3%
Media Surat Telepon Website
4,7% 5,8%
2,6%
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017 Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
N : 2762
Klasifikasi Pelapor Perorangan/Korban Langsung
63,3%
Keluarga Korban
9,3%
Inisiatif Investigasi
7,6%
Kuasa Hukum
6,1%
Kelompok Masyarakat
4,5%
Media
3,0%
Lembaga Swadaya Masyarakat
2,6%
Badan Hukum
1,5%
Organisasi Profesi
0,5%
Lembaga Bantuan Hukum
0,5%
Instansi Pemerintah
0,5%
Lain-Lain
0,8%
0%
10%
20%
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017 Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
30%
40%
50%
60%
70%
Dugaan Maladministrasi 28,9%
452 Lap Penundaan berlarut
20,3%
318 Lap. Penyimpangan Prosedur
14,3%
224 Lap. Tidak Memberikan Pelayanan
10,5%
164 Lap. Tidak Kopeten
10,2%
160 Lap. Penyalahgunaan Wewenang
8,2%
129 Lap. Permintaan Imbalan, Uang/Jasa
5,3%
83 Tidak Patut
1.5%
24 Lap. Diskriminasi
0.7%
11 Lap. Berpihak
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017 Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
0%
0 Lap. Konflik Kepentingan
Substansi Laporan Pertanahan Kepolisian Kepegawaian Pendidikan Administrasi… Infrastruktur Kesehatan Listrik Ketenagakerjaan Peradilan Perbankan Perijinan (PTSP) Informasi Publik Asuransi/Jaminan… Pajak Perhubungan/Infra… Pemukiman/Peru… Air Minum Kesejahteraan Sosial Perdagangan dan… Komisi/Lembaga… Kejaksaan 0%
Lingkungan Hidup Telekomunikasi Transportasi Energi (Sumber… Lembaga… Pertanian Kehutanan Imigrasi Agraria Urusan Haji Sumber Daya… Properti Cukai dan Pajak Tentara Nasional… Transmigrasi Tenaga Kerja… Perkebunan Perikanan Penanaman Modal Informatika Agama
14,4% 12,7%
11,4% 11,2% 4,3% 4,2% 4,1% 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 2,7% 1,9%
1,8% 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,2% 1,2% 1,2%
5%
10%
15%
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017
20%
0%
1,0% 0,7%
0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%
0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%
1%
1%
2%
Kelompok Instansi Terlapor Pemerintah Daerah
40,0%
Kepolisian
13,4%
Instansi Pemerintah / Kementerian
9,5%
BUMN/BUMD
7,8%
Badan Pertanahan Nasional
6,5%
Lembaga Pendidikan Negeri
3,8%
Lembaga Peradilan
3,1%
Rumah Sakit Pemerintah
1,9%
Perbankan
1,6%
Kejaksaan
1,5%
Lembaga Pemerintah Non Kementerian
1,0%
Komisi Negara/Lembaga Negara Non Struktural
1,0%
Tentara Nasional Indonesia
0,7%
Perguruan Tinggi Negeri
0,6%
Dewan Perwakilan Rakyat
0,2%
Lain-lain
7,5% 0%
5%
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
24
20 21 18 17
KP. Kalimantan Tengah KP. Kalimantan Timur KP. Kalimantan Utara KP. Kepulauan Bangka…
26
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017
Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Ombudsman Republik…
64
KP. Sumatera Utara
18
KP. Sumatera Selatan
47
KP. Sumatera Barat
KP. Sulawesi Utara
KP. Sulawesi Tenggara
52
KP. Sulawesi Tengah
49
KP. Sulawesi Selatan
59
KP. Sulawesi Barat
48
KP. Riau
31
KP. Papua Barat
22
KP. Papua
39
KP. Nusa Tenggara Timur
49
KP. Nusa Tenggara Barat
KP. Maluku Utara
28
KP. Maluku
KP. Lampung
KP. Kepulauan Riau
35
KP. Kalimantan Selatan
55
KP. Kalimantan Barat
48
KP. Jawa Timur
KP. Jawa Tengah
26
KP. Jawa Barat
41
KP. Jambi
31
KP. Gorontalo
23
KP. DI Yogyakarta
37
KP. Bengkulu
27
KP. Banten
KP. Bali
KP. Aceh
Jumlah Sebaran Laporan di Tiap Kantor Perwakilan 235
118
82 52 63
37 23
Sebaran Dugaan Maladministrasi pada Tiap Kelompok Instansi Terlapor selama periode tahun 2017 Dugaan Maladministrasi Kelompok Instansi Terlaor
Badan Pertanahan Nasional BUMN/BUMD Dewan Perwakilan Rakyat Instansi Pemerintah / Kementerian Kejaksaan Kepolisian Komisi Negara/LNS Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lembaga Pendidikan Negeri Lembaga Peradilan Pemerintah Daerah Perbankan Perguruan Tinggi Negeri Rumah Sakit Pemerintah Tentara Nasional Indonesia Lain-lain TOTAL
Permintaan Tidak Konflik Penyalahgu Penyimpan Imbalan Diskriminas Penundaan Tidak Memberika Berpihak Kepentinga naan gan Uang, Tidak Patut i Berlarut Kompeten n n Wewenang Prosedur Barang dan Pelayanan Jasa 1.0% 0.8%
47.1%
9.8%
20.6%
23.8%
8.2%
24.6%
0.8%
Total
8.8%
10.8%
2.0%
100.0%
19.7%
17.2%
4.9%
100.0% 100.0%
100.0% 0.7%
1.3%
23.5%
12.8%
16.8%
14.8%
10.7%
13.4%
6.0%
100.0%
4.3% 2.4%
4.3% 0.5% 6.7%
26.1% 56.9% 53.3%
17.4% 5.7%
21.7% 12.4% 20.0%
3.8%
17.4% 8.6% 6.7%
4.3% 4.8% 13.3%
4.3% 4.8%
100.0% 100.0% 100.0%
6.7%
53.3%
13.3%
13.3%
1.7%
3.3%
11.7%
15.0%
61.7%
1.7%
1.7%
3.3%
100.0%
1.9% 4.0%
33.3% 24.6% 28.0%
14.6% 8.6% 4.0%
18.8% 21.7% 36.0%
8.9%
27.1% 8.3%
4.2% 20.3% 20.0%
5.3% 8.0%
100.0% 100.0% 100.0%
30.0%
10.0%
10.0%
20.0%
20.0%
100.0%
6.9%
37.9%
20.7%
100.0%
2.1% 0.3%
13.3%
10.0% 3.4%
0.6%
1.7% 1.2%
0.6%
10.3%
10.3%
10.3%
18.2%
72.7%
9.1%
9.3% 26.6%
21.2% 9.2%
30.5% 19.4%
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017 Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
100.0%
100.0% 3.4% 8.8%
17.8% 8.4%
7.6% 20.1%
8.5% 5.0%
100.0% 100.0%
Data Status Tindak Lanjut Laporan Selama Periode Tahun 2017 Status Penyelesaian Laporan
Jml
Total
Prosentase
443 (telah diselesaikan)
28,3%
Tidak Memenuhi Syarat Formil
2
Bukan Wewenang
5
Laporan telah diselesaikan
60
Laporan Ditutup
376
Dalam Proses
1122
1122 (dalam Proses)
71,7%
1565
1565
100%
Total
Berdasarkan Data SIMPeL per tanggal 1 April – 31 Juni 2017 Created By : Tim Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik
TERIMA KASIH
Created By : Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan Publik (PENTAS SI YANLIK). Bidang Pencegahan - Ombudsman RI 2017
