No. 14/ 27/DASP
Jakarta, 25 September 2012
SURAT EDARAN
Perihal
: Mekanisme
Penyesuaian
Kepemilikan
Kartu
Indonesia
Nomor
Kredit
Sehubungan
dengan
Peraturan
Bank
11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 64,
Tambahan Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5000) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5275) dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
11/10/DASP
perihal
Penyelenggaraan
Kegiatan
Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP, dan dalam rangka penerapan manajemen risiko, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan Pemegang
penyesuaian Kartu
Kredit
kepemilikan yang
Kartu
memiliki
Kredit
pendapatan
atas
setiap
tiap
bulan
Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dan dalam melakukan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut Penerbit Kartu Kredit wajib bekerjasama dengan Penerbit Kartu Kredit lainnya serta dapat berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Sehubungan pelaksanaan
yang
dengan
hal
mengatur
tersebut
mengenai
diperlukan mekanisme
peraturan penyesuaian
kepemilikan Kartu Kredit dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut: 1. PENYESUAIAN ...
2
1. PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT a. Dalam rangka melakukan identifikasi terhadap Pemegang Kartu Kredit yang memenuhi kriteria pembatasan minimum usia, minimum pendapatan tiap bulan, maksimum plafon kredit, dan maksimum
jumlah
Penerbit
Kartu
Kredit
yang
dapat
memberikan fasilitas Kartu Kredit, setiap Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan seluruh data Pemegang Kartu Kredit kepada asosiasi Penerbit Kartu Kredit. b. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melakukan kompilasi seluruh data Pemegang Kartu Kredit yang telah disampaikan oleh Penerbit Kartu Kredit, melakukan identifikasi dan memilah data Pemegang Kartu Kredit berdasarkan kriteria batas minimum usia, batas minimum pendapatan tiap bulan, batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan, dan batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit. c. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit menyampaikan secara tertulis hasil identifikasi dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. d. Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan hal-hal sebagai berikut: 1)
Menutup dan/atau mengakhiri penggunaan Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit dengan kriteria sebagai berikut: a) Pemegang
Kartu
Kredit
tidak
memenuhi
batas
minimum usia yang dipersyaratkan, yaitu: (1)
21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin untuk Pemegang Kartu Kredit utama.
(2)
17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin untuk Pemegang Kartu Kredit tambahan. b) Pemegang ...
3
b) Pemegang Kartu Kredit memiliki pendapatan tiap bulan kurang
dari
Rp3.000.000,00
(tiga
juta
Rupiah);
dan/atau c) Pemegang Kartu Kredit memiliki Kartu Kredit lebih dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit yang diantaranya terdapat Kartu Kredit dengan kualitas macet, diragukan, atau kurang lancar sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva produktif. Penutupan
dan/atau
pengakhiran
penggunaan
Kartu
Kredit berkualitas macet, diragukan, atau kurang lancar tersebut dilakukan sesuai Surat Edaran Bank Indonesia ini, atau sesuai dengan kesepakatan antar Penerbit Kartu Kredit; 2)
Menyesuaikan total plafon Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit apabila total plafon tersebut lebih dari 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan Pemegang Kartu Kredit. Penyesuaian plafon Kartu Kredit dapat dilakukan sesuai
metode
penyesuaian
plafon
Kartu
Kredit
sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini, atau sesuai kesepakatan antar Penerbit Kartu Kredit; 3)
Memberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit untuk memilih Kartu Kredit yang akan tetap digunakan dan yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya
apabila
Pemegang
Kartu
Kredit
memperoleh fasilitas Kartu Kredit lebih dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit. Pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Kartu Kredit tersebut dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit; 4)
Apabila
Pemegang
Kartu
Kredit
tidak
menyampaikan
pilihan Kartu Kredit yang akan tetap digunakan dan yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka Penerbit ...
4
Penerbit Kartu Kredit wajib melakukan negosiasi dengan Penerbit Kartu Kredit terkait; 5)
Apabila negosiasi sebagaimana dimaksud pada angka 4) tidak menghasilkan kesepakatan, Pemegang Kartu Kredit atau Penerbit Kartu Kredit dapat mengajukan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia. Pengajuan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit.
e. Penyelesaian Tagihan Kartu Kredit 1)
Terhadap Kartu
Kredit yang telah ditutup dan/atau
diakhiri penggunaannya, Pemegang Kartu Kredit tetap berkewajiban berdasarkan
menyelesaikan tata
cara
dan
tagihan
Kartu
mekanisme
Kredit
penyelesaian
tagihan Kartu Kredit yang ditetapkan Penerbit Kartu Kredit. 2)
Penetapan tata cara dan mekanisme penyelesaian tagihan Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus memenuhi cara-cara yang tidak merugikan Pemegang Kartu Kredit, antara lain: a) tidak memperhitungkan tambahan bunga, biaya, dan denda selama dalam masa penyelesaian tagihan Kartu Kredit; b) menetapkan jangka waktu penyelesaian tagihan dan nilai angsuran tiap bulan secara wajar sesuai besarnya tagihan Kartu Kredit yang harus diselesaikan; dan c) menggunakan cara pembayaran penyelesaian tagihan yang disepakati oleh Pemegang Kartu Kredit.
2. KONSULTASI DENGAN BANK INDONESIA a. Persyaratan dan Tata Cara Permohonan Konsultasi 1)
Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu Kredit, Penerbit Kartu ...
5
Kartu Kredit atau melalui koordinasi asosiasi Penerbit Kartu Kredit. 2)
Dalam
hal
Pemegang
permohonan atau
Penerbit
konsultasi Kartu
dilakukan
Kredit,
oleh
permohonan
konsultasi diajukan di bawah koordinasi salah satu Penerbit Kartu Kredit. 3)
Permohonan konsultasi harus disampaikan kepada Bank Indonesia paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak pelaksanaan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit. Apabila negosiasi dilaksanakan lebih dari 1 (satu) kali, maka batas waktu pengajuan permohonan konsultasi dihitung dari tanggal pelaksanaan negosiasi yang terakhir.
4)
Pengajuan permohonan konsultasi kepada Bank Indonesia dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: a)
Pemegang Kartu Kredit telah diberikan kesempatan untuk menentukan Kartu Kredit yang akan ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya;
b)
telah dilakukan negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit terkait namun belum memperoleh kesepakatan;
c)
Kartu Kredit yang akan dikonsultasikan tidak sedang dalam proses mediasi atau proses pengadilan; dan
d)
Pemegang
Kartu
Kredit
tidak
dinyatakan
pailit/bangkrut, atau tidak sedang dalam proses kepailitan. Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf d) dibuktikan dengan surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya. 5)
Permohonan konsultasi harus dilengkapi dengan dokumen paling kurang berupa: a)
surat pernyataan dari Penerbit Kartu Kredit atau dokumen pendukung lainnya yang menyatakan telah terpenuhinya ...
6
terpenuhinya
persyaratan
sebagaimana
dimaksud
dalam butir 4)a), butir 4)b), butir 4)c), dan butir 4)d). b)
rincian data/informasi Pemegang Kartu Kredit, antara lain: (1)
fotokopi identitas Pemegang Kartu Kredit;
(2)
fotokopi
dokumen
yang
membuktikan
pendapatan setiap bulan Pemegang Kartu Kredit; (3)
data Kartu Kredit yang dimiliki Pemegang Kartu Kredit, berupa: (a)
jumlah Kartu Kredit;
(b)
jumlah dan nama Penerbit Kartu Kredit;
(c)
plafon Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit;
(d)
tanggal penerbitan Kartu Kredit dari setiap Kartu Kredit;
(e)
total tagihan Kartu Kredit dari masingmasing Kartu Kredit; dan
(f) c)
kualitas kredit dari setiap Kartu Kredit.
ringkasan pelaksanaan proses negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang berupa: (1)
fotokopi berita acara negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit yang bersangkutan;
(2)
permasalahan utama penyebab negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan; dan
(3)
alternatif penyelesaian yang diusulkan oleh para pihak, jika ada.
b. Pelaksanaan Konsultasi 1)
Tahap Konsultasi Awal a)
Bank Indonesia memeriksa pemenuhan tata cara permohonan dan kelengkapan persyaratan konsultasi sebagaimana diatur pada huruf a dengan ketentuan sebagai berikut: (1) dalam ...
7
(1)
dalam
hal
tata
cara
permohonan
dan/atau
kelengkapan dokumen belum terpenuhi atau belum sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia meminta pemohon konsultasi
untuk
melengkapi
kekurangan
dokumen dimaksud; (2)
permintaan
untuk
sebagaimana
melengkapi
dimaksud
pada
dokumen angka
(1)
disampaikan oleh Bank Indonesia secara tertulis melalui surat, faksimili, atau email; (3)
pemohon
konsultasi
wajib
memenuhi
kelengkapan dokumen paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan tertulis Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka (2); (4)
apabila
dalam
jangka
waktu
sebagaimana
dimaksud pada angka (3) pemohon konsultasi tidak melengkapi kekurangan dokumen, maka permohonan konsultasi dianggap batal dan Bank Indonesia
tidak
memproses
lebih
lanjut
permohonan tersebut; (5)
permohonan konsultasi yang telah dianggap batal sebagaimana dimaksud pada angka (4) tidak dapat diajukan kembali ke Bank Indonesia.
b)
apabila
tata
cara
permohonan
dan
kelengkapan
persyaratan konsultasi telah lengkap, Bank Indonesia menetapkan jadwal konsultasi awal. Konsultasi awal tersebut dimaksudkan untuk: (1)
memperoleh penjelasan mengenai dokumen yang disampaikan Penerbit Kartu Kredit, antara lain: (a)
posisi
Kartu
Pemegang
Kredit
Kartu
yang
Kredit,
dimiliki yang
oleh
meliputi jumlah ...
8
jumlah plafon, jumlah Penerbit Kartu Kredit, kualitas kredit, penghasilan Pemegang Kartu Kredit, dan informasi terkait lainnya; dan (b)
permasalahan
dan/atau
menyebabkan
proses
Penerbit
Kartu
Kartu
Kredit
Kredit
kendala
negosiasi dengan
tidak
yang antara
Pemegang
menghasilkan
kesepakatan. (2)
apabila dalam konsultasi awal tersebut terdapat kesepakatan atas penyesuaian Kartu Kredit dan metode penyelesaian tagihan Kartu Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya, maka proses konsultasi dianggap selesai.
c)
forum konsultasi awal harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang tidak hadir dalam konsultasi awal maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi awal. Dalam
hal
menghadiri
seluruh
Penerbit
konsultasi
awal
Kartu maka
Kredit
tidak
permohonan
konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia. d)
hasil konsultasi awal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia.
2)
Tahap Konsultasi Lanjutan a)
apabila dalam konsultasi awal sebagaimana dimaksud dalam angka 1) belum diperoleh kesepakatan, Bank Indonesia menentukan jadwal pelaksanaan konsultasi lanjutan. Tahap konsultasi lanjutan dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi awal. b) forum ...
9
b)
forum konsultasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada huruf a) harus dihadiri oleh pejabat seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait. Dalam hal terdapat pejabat Penerbit Kartu Kredit yang tidak hadir dalam konsultasi lanjutan maka Penerbit Kartu Kredit tetap terikat pada hasil konsultasi lanjutan. Apabila
seluruh
menghadiri
Penerbit
tahap
Kartu
konsultasi
Kredit
lanjutan
tidak maka
permohonan konsultasi dianggap batal dan tidak diproses lebih lanjut oleh Bank Indonesia. c)
Pemegang
Kartu
pelaksanaan
Kredit yang
konsultasi
tetap
tidak hadir dalam terikat
pada
hasil
konsultasi. d)
hasil konsultasi dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan Bank Indonesia.
3)
Tahap Pelaksanaan Hasil Konsultasi a)
Pemegang Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit terikat pada hasil kesepakatan, baik pada tahap konsultasi awal maupun konsultasi lanjutan.
b)
kesepakatan hasil konsultasi wajib dilaksanakan oleh Penerbit Kartu Kredit paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal berita acara konsultasi atau sesuai waktu yang telah disepakati dalam konsultasi.
c)
Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Bank Indonesia mengenai pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: (1)
pelaksanaan penyesuaian Kartu Kredit;
(2)
perkembangan
penyelesaian
kewajiban
oleh
Pemegang Kartu Kredit; dan (3)
kendala/permasalahan apabila ada, dan upaya yang telah dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit. d)
penyampaian ...
10
d)
penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf c) wajib dilakukan Penerbit Kartu Kredit tiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya pelaksanaan hasil konsultasi tersebut.
3. METODE PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT Dalam melakukan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, baik di tahap negosiasi antar Penerbit Kartu Kredit maupun konsultasi, asosiasi Penerbit Kartu Kredit dan Penerbit Kartu Kredit dapat mengacu pada metode penyesuaian sebagai berikut: a. Penyesuaian Kartu Kredit Berdasarkan Kualitas Kredit dan Masa Perolehan Kartu Kredit 1)
Apabila dari seluruh Kartu Kredit memiliki kualitas kredit tidak
sama
maka
penutupan
dan/atau
pengakhiran
penggunaan Kartu Kredit diprioritaskan terhadap Kartu Kredit
yang
memiliki
kualitas
terendah/terburuk.
Penyesuaian Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit sebagaimana contoh 1 dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak
terpisahkan
dari
Surat
Edaran
Bank
Indonesia ini. 2)
Apabila dari seluruh Kartu Kredit memiliki kualitas kredit yang
sama,
maka
penutupan
dan/atau
pengakhiran
penggunaan Kartu Kredit diprioritaskan terhadap Kartu Kredit yang terakhir diperoleh Pemegang Kartu Kredit. Penyesuaian Kartu Kredit berdasarkan masa perolehan Kartu Kredit sebagaimana contoh 2 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. b. Penyesuaian Plafon Kartu Kredit Dalam hal Pemegang Kartu Kredit memiliki total plafon kredit melebihi 3 (tiga) kali pendapatan tiap bulan (take home pay), maka penyesuaian atas jumlah plafon kredit dilakukan secara proporsional ...
11
proporsional.
Penyesuaian
total
plafon
kredit
secara
proporsional sebagaimana contoh 3 dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini. 4. PENGAWASAN DAN LAPORAN PERKEMBANGAN PENYESUAIAN KARTU KREDIT a. Dalam
rangka
monitoring
pelaksanaan
penyesuaian
kepemilikan Kartu Kredit: 1) Asosiasi Penerbit Kartu Kredit melaporkan kepada Bank Indonesia: a)
hasil
identifikasi
data
Pemegang
Kartu
Kredit
sebagaimana disampaikan kepada seluruh Penerbit Kartu Kredit terkait; dan b)
perkembangan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit oleh
Penerbit Kartu Kredit yang pelaksanaannya
dikoordinasikan oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit. 2)
Penerbit Kartu Kredit wajib menyampaikan laporan tertulis kepada
Bank
Indonesia
mengenai
pelaksanaan
kesepakatan hasil konsultasi yang paling kurang memuat: a)
pelaksanaan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit;
b)
perkembangan
penyelesaian
kewajiban
Pemegang
Kartu Kredit yang ditutup dan/atau diakhiri Kartu Kreditnya; dan c)
kendala atau permasalahan apabila ada dan upaya yang telah dilakukan oleh Penerbit Kartu Kredit.
b. Laporan
hasil
identifikasi
data
Pemegang
Kartu
Kredit
sebagaimana dimaksud pada butir a.1).a) disampaikan kepada Bank Indonesia segera setelah asosiasi Penerbit Kartu Kredit menyelesaikan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit. c. Laporan perkembangan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit oleh asosiasi Penerbit Kartu Kredit sebagaimana dimaksud pada butir ...
12
butir
a.1).b) dan laporan
konsultasi
sebagaimana
pelaksanaan
dimaksud
pada
kesepakatan hasil butir
a.2)
wajib
disampaikan kepada Bank Indonesia setiap 3 (tiga) bulan sekali sampai dengan diselesaikannya penyesuaian atau pelaksanaan kesepakatan hasil konsultasi. 5. KETENTUAN LAIN-LAIN a. Asosiasi Penerbit Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit dan Pemegang Kartu Kredit dapat menyepakati metode lain selain yang ditetapkan pada angka 3. b. Dalam melakukan identifikasi data Pemegang Kartu Kredit, terhadap Kartu Kredit yang sedang dalam pemblokiran karena: 1)
alasan fraud;
2)
adanya permintaan pemblokiran oleh Pemegang Kartu Kredit; dan/atau
3)
pemblokiran oleh Penerbit karena Kartu Kredit dalam kualitas macet;
tetap diperhitungkan sebagai jumlah Kartu Kredit yang dimiliki oleh Pemegang Kartu Kredit yang bersangkutan. c. Terhadap Kartu Kredit yang sudah ditetapkan untuk ditutup dan/atau
diakhiri penggunaannya, tidak dapat
diaktifkan
kembali meskipun Pemegang Kartu Kredit telah menyelesaikan kewajiban pembayarannya. d. Permohonan konsultasi, laporan, surat menyurat dan/atau informasi lainnya disampaikan kepada: Bank
Indonesia
cq.
Departemen
Akunting
dan
Sistem
Pembayaran, Gedung D Lantai 2, Kompleks Perkantoran Bank Indonesia, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2 Jakarta - 10350
6. KETENTUAN ...
13
6. KETENTUAN PERALIHAN Dalam rangka penyelesaian pelaksanaan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit diberikan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013. Berdasarkan hal tersebut, untuk Kartu Kredit yang telah diberikan oleh Penerbit Kartu Kredit sebelum tanggal 1 Januari 2013, maka per 1 Januari 2015
seluruh
Penerbit
Kartu
Kredit
wajib
telah
memenuhi
ketentuan pemberian Kartu Kredit kepada Pemegang Kartu Kredit sesuai ketentuan mengenai batas minimum usia, batas minimum pendapatan tiap bulan, batas maksimum plafon kredit yang dapat diberikan, dan batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit. 7. KETENTUAN PENUTUP Untuk mendukung dan mempercepat penyelesaian pelaksanaan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit, Penerbit Kartu Kredit harus segera menyampaikan data seluruh Pemegang Kartu Kredit kepada asosiasi Penerbit Kartu Kredit terhitung sejak berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini. Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Demikian agar Saudara maklum. BANK INDONESIA,
BOEDI ARMANTO KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN
LAMPIRAN SURAT EDARAN BANK INDONESIA NOMOR 14/ 27 /DASP TANGGAL 25 SEPTEMBER 2012 PERIHAL MEKANISME PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT
Contoh 1
:
Contoh 2
:
Contoh 3
:
Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit Berdasarkan Kualitas Kredit Penyesuaian Kepemilikan Kartu Kredit Berdasarkan Masa Perolehan Kartu Kredit Penyesuaian Jumlah Plafon Secara Proporsional
CONTOH 1 ...
CONTOH 1 PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN KUALITAS KREDIT A
memiliki
pendapatan
tiap
bulan
(take
home
pay)
sebesar
Rp6.000.000,00 (enam juta Rupiah). A merupakan Pemegang 7 (tujuh) Kartu Kredit yang masing-masing diperoleh dari 7 (tujuh) Penerbit Kartu Kredit, dengan komposisi sebagai berikut: a. Kartu
Kredit
ke-1
dari
Penerbit
S
dengan
plafon
kredit
plafon
kredit
Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kualitas lancar; b. Kartu
Kredit
ke-2
dari
Penerbit
T
dengan
Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kualitas kurang lancar; c. Kartu
Kredit
ke-3
dari
Penerbit
U
dengan
plafon
kredit
Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kualitas dalam perhatian khusus; d. Kartu
Kredit
ke-4
dari
Penerbit
V
dengan
plafon
kredit
Rp 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan kualitas macet; e. Kartu
Kredit
ke-5
dari
Penerbit
W
dengan
plafon
kredit
Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas diragukan; f. Kartu
Kredit
ke-6
dari
Penerbit
X
dengan
plafon
kredit
Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas dalam perhatian khusus; dan g. Kartu
Kredit
ke-7
dari
Penerbit
Y
dengan
plafon
kredit
Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar. Kepemilikan Kartu Kredit oleh A tersebut wajib disesuaikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Adapun metode yang dapat digunakan dalam rangka penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit A adalah berdasarkan kualitas Kartu Kredit. Berdasarkan metode ini maka Kartu Kredit yang yang diprioritaskan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya oleh Penerbit Kartu Kredit adalah Kartu Kredit yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet, yaitu: • Kartu ...
•
Kartu Kredit ke-2 dari Penerbit T dengan kualitas kurang lancar;
•
Kartu Kredit ke-4 dari Penerbit V dengan kualitas macet; dan
•
Kartu Kredit ke-5 dari Penerbit W dengan kualitas diragukan.
Berdasarkan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut masih terdapat 4 (empat) Kartu Kredit yang dimiliki oleh A, yaitu: •
Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan kualitas lancar;
•
Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dengan kualitas dalam perhatian khusus;
•
Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X dengan kualitas dalam perhatian khusus; dan
•
Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan kualitas lancar.
Atas Kartu Kredit yang masih dimiliki oleh A tersebut masih perlu dilakukan penyesuaian karena selain melampaui batas maksimum jumlah Penerbit Kartu Kredit yang dapat memberikan fasilitas Kartu Kredit
juga
melampaui
batas
maksimum
plafon
kredit
yang
diperkenankan. Dengan menggunakan metode penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit berdasarkan kualitas kredit, maka Kartu Kredit yang diprioritaskan untuk diakhiri dan/atau ditutup adalah Kartu Kredit ke-3 dari Penerbit U dan Kartu Kredit ke-6 dari Penerbit X. Berdasarkan hasil dari penyesuaian kepemilikan tersebut, maka Kartu Kredit yang masih dimiliki A adalah: •
Kartu Kredit ke-1 dari Penerbit S dengan plafon Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah); dan
•
Kartu Kredit ke-7 dari Penerbit Y dengan plafon Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu Rupiah).
Dengan demikian kepemilikan Kartu Kredit A telah memenuhi ketentuan, yaitu diperoleh dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit dengan total plafon yang tidak melebihi 3 (tiga) kali pendapatan A tiap bulan. --CONTOH 2 ...
CONTOH 2 PENYESUAIAN KEPEMILIKAN KARTU KREDIT BERDASARKAN MASA PEROLEHAN KARTU KREDIT
B
memiliki
pendapatan
tiap
bulan
(take
home
pay)
sebesar
Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah). B merupakan Pemegang 5 (lima) Kartu Kredit yang masing-masing diperoleh dari 5 (lima) Penerbit Kartu Kredit, dengan komposisi sebagai berikut: •
Kartu Kredit ke-1 diperoleh dari Penerbit U pada bulan Juni 2010 dengan plafon kredit Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan kualitas lancar;
•
Kartu Kredit ke-2 diperoleh dari Penerbit V pada bulan Desember 2010 dengan plafon kredit Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan kualitas lancar;
•
Kartu Kredit ke-3 diperoleh dari Penerbit W pada bulan Februari 2011 dengan plafon kredit Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar;
•
Kartu Kredit ke-4 diperoleh dari Penerbit X pada bulan Mei 2011 dengan plafon kredit Rp 5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dan kualitas lancar; dan
•
Kartu Kredit ke-5 diperoleh dari Penerbit Y pada bulan Agustus 2011 dengan plafon kredit Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) dan kualitas lancar.
Kepemilikan Kartu Kredit oleh B tersebut wajib disesuaikan oleh seluruh Penerbit Kartu Kredit. Adapun metode yang dapat digunakan dalam rangka penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit B adalah berdasarkan masa perolehan Kartu Kredit. Berdasarkan metode ini maka Kartu Kredit yang diprioritaskan untuk ditutup dan/atau diakhiri penggunaannya oleh Penerbit Kartu Kredit adalah: •
Kartu Kredit ke-5 diperoleh dari Penerbit Y pada bulan Agustus 2011;
•
Kartu Kredit ke-4 diperoleh dari Penerbit X pada bulan Mei 2011; dan • Kartu ...
•
Kartu Kredit ke-3 diperoleh dari Penerbit W pada bulan Februari 2011.
Berdasarkan penyesuaian kepemilikan Kartu Kredit tersebut, maka Kartu Kredit yang masih dimiliki B adalah: •
Kartu Kredit ke-1 diperoleh dari Penerbit U pada bulan Juni 2010; dan
•
Kartu Kredit ke-2 diperoleh dari Penerbit V pada bulan Desember 2010.
Dengan demikian kepemilikan Kartu Kredit B telah memenuhi ketentuan, yaitu diperoleh dari 2 (dua) Penerbit Kartu Kredit dengan total plafon yang tidak melebihi 3 (tiga) kali pendapatan B tiap bulan.
---
CONTOH 3 ...
CONTOH 3 PENYESUAIAN JUMLAH PLAFON SECARA PROPORSIONAL A
memiliki
pendapatan
tiap
bulan
(take
home
pay)
sebesar
Rp 6.000.000,00 (enam juta Rupiah). A pemegang 2 (dua) Kartu Kredit, masing-masing
dari
Penerbit
Kartu
Kredit
X
dengan
plafon
Rp12.000.000,00 (dua belas juta Rupiah) dan dari Penerbit Kartu Kredit Y dengan plafon Rp15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah), dengan kualitas kredit yang sama. Oleh karena plafon Kartu Kredit A melampaui batas maksimum plafon kredit yang ditentukan, yaitu 3 kali pendapatan tiap bulan atau Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah), maka Penerbit Kartu Kredit X dan Penerbit Kartu Kredit Y wajib melakukan penyesuaian atas plafon Kartu Kredit A secara proporsional sebagai berikut: •
Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit X Rp12.000.000,00 Rp27.000.000,00
•
x
Rp18.000.000,00
=
Rp8.000.000,00
=
Rp10.000.000,00
Kartu Kredit dari Penerbit Kartu Kredit Y Rp15.000.000,00 Rp27.000.000,00
x
Rp18.000.000,00
Rp18.000.000,00
Berdasarkan hasil penyesuaian maka total plafon Kartu Kredit yang diperoleh A tercatat sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta Rupiah) sehingga memenuhi ketentuan maksimum plafon Kartu Kredit yang ditentukan.
KEPALA DEPARTEMEN AKUNTING DAN SISTEM PEMBAYARAN,
BOEDI ARMANTO
