Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
13 Januari 2016
Dasar Hukum Pengurusan Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia
I.
Latar Belakang
Surat Keterangan Domisili Perusahaan atau biasa disingkat SKDP, merupakan dokumen atau surat yang menerangkan domisili atau tempat tinggal tetap suatu perusahaan. Ibarat orang perorangan yang memiliki tempat tinggal dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka perusahaan juga memiliki tempat tinggal tetap dalam menjalankan usahanya, dan dapat dibuktikan dengan SKDP. Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 (UU 23/2006) tentang Administrasi Kependudukan (UU 24/2013) dan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres 26/2009), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait perolehan KTP, maka sudah ada dasar pengaturan secara nasional terkait perolehan dan pengurusan KTP. Lalu bagaimana dengan SKDP? Dapat diambil contoh dari dua daerah di Indonesia, yaitu di Propinsi DKI Jakartra dan di Kabupaten Nunukan Propinsi Kalimantan Timur. Di Propinsi DKI Jakarta, perolehan dan pengurusan SKDP ini didapatkan melalui kelurahan. Sedangkan di Kabupaten Nunukan, perolehan dan pengurusan SKDP ini didapatkan melalui Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu (KPPT). Hal tersebut lah yang menarik saya untuk mengkaji secara singkat perihal SKDP berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
II. Tinjauan Pustaka dan Analisa Hukum A. Subjek Hukum 1
Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
Sebagaimana disampaikan pada bagian latar belakang perihal berlakunya KTP bagi orang perorangan/individu, dan SKDP bagi perusahaan, maka harus dipahami terlebih dahulu tentang perbedaan mendasar kedua jenis subjek hukum ini. C.S.T. Kansil dalam bukunya berjudul Pengantar Ilmu Hukum, menjelaskan dua pengertian subjek hukum, yaitu: a. Natuurlijk Person, yang disebut manusia Pribadi atau individu; dan b. Rechtperson, yaitu subjek hukum yang berbentuk badan hukum. Rechtperson dibagi lagi ke dalam dua jenis, yaitu Publiek Rechtperson atau Badan Hukum Publik (sifatnya memiliki unsur kepentingan umum, seperti Negara, daerah tingkat I dan II, desa, dan sebagainya), dan Privaat Rechtperson atau Badan Hukum Privat (sifatnya memiliki unsur kepentingan individual, misalnya perusahaan). Dan materi kali ini berkaitan dengan perusahaan sebagai Rechtperson dalam memiliki SKDP.
B. Wajib Daftar Perusahaan Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UU 3/1982), dinyatakan bahwa setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan (Pasal 5 Ayat 1), di mana Daftar Perusahaan bertujuan untuk mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepntingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha (Pasal 2). Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan (Pasal 7). Perusahaannya berbentuk Badan Hukum (termasuk koperasi), Persekutuan, Perorangan, dan jenis perusahaan lainnya. (Pasal 8). Dalam Pasal 11, 12, 13, dan 16, pendaftaran yang dilakukan, semuanya mewajibkan adanya alamat perusahaan. Dalam pembuktian alamat perusahaan ini, menurut pendapat saya, diperlukan SKDP sebagai keterangan domisili atau tempat tinggal suatu perusahaan. Sehingga secara tidak langsung dalam UU 3/1982, SKDP dibutuhkan sebagai salah satu persyaratan saat pendaftaran suatu perusahaan. 2
Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
C. Pemanfaatan dan Penataan Ruang Diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (UU 26/2007). Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Angka 32). Kemudian berdasarkan Pasal 36, izin ini diberikan harus sesuai dengan pedoman pemanfaatan ruang. Dan mengenai pengaturan zonasinya, kewenangan tersebut dibagikan kepada peraturan pemerintah untuk sistem nasional, peraturan daerah provinsi untuk sistem provinsi, dan peraturan daerah kabupaten/kota untuk sistem kabupaten/kota. Alamat yang menunjukkan tempat tinggal atau domisili berkaitan erat dengan pemanfaatan ruang dalam tata ruang suatu wilayah. Sehingga UU 26/2007 tentang Penataan Ruang, menurut saya memiliki keterkaitan dengan dasar hukum SKDP.
D. Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), maka pembagian kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah semakin diperjelas. Pada Pasal 9, diklasifikasikan urusan pemerintahan absolut (sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat), urusan pemerintahan konkuren (kewenangan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dan urusan pemerintahan umum (kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan). Terkait penataan ruang, perizinan bagi perusahaan, perdagangan, industri, dan hal-hal yang berkaitan termasuk ke dalam urusan pemerintahan konkuren, sehingga dalam hal ini, saya menarik kesimpulan bahwa kewenangannya dapat berada di pemerintah pusat, dan dapat juga berada di pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga memiliki kewenangan dalam membentuk suatu peraturan perundangundangan, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU 12/2011), yaitu produknya dapat berupa Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kekuatan hukum 3
Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
sesuai hierarki yang ada (Pasal 7). Peraturan daerah yang dibuat sah selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Pasal 14). Dalam hal ini, pengurusan SKDP yang berbeda-beda di masing-masing daerah, tidak menjadi masalah selama sudah diatur dan memiliki dasar dalam suatu peraturan di daerah.
E. Pengurusan SKDP di Daerah Ada dua contoh pengurusan SKDP dengan instansi berbeda yang menerbitkannya, yaitu di Provinsi DKI Jakarta dan Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Timur. 1. Provinsi DKI Jakarta Dalam Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah (Perda DKI 1/2006), memang tidak secara tegas mengatur SKDP, namun SKDP dapat digolongkan sebagai perizinan yang berhubungan dengan retribusi daerah, artinya dalam proses pengurusannya dikenakan retribusi. Secara tegas, pengurusan SKDP diatur dalam Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kantor Lurah DKI Jakarta (KepGub 506/1989) bahwa SKDP diurus melalui kelurahankelurahan yang ada di DKI Jakarta. Dokumen yang diperlukan dalam pengurusan SKDP sebagaimana KepGub 506/1989, yaitu: 1) Surat Pengantar RT dan RW 2) KTP Pemilik 3) Akta Notaris Pendirian Perusahaan 2. Kabupaten Nunukan Berdasarkan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Yang Dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Nunukan (Perbup 21/2009), pengurusan SKDP dilakukan di KPPT Seksi Pelayanan Perijinan Perekonomian (Pasal 2). Sebagaimana Lampiran Perbup 21/2009 tentang persayaratan ijin, maka tahapan prosesnya adalah: 4
Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
a. Mengisi Formulir Bermaterai secukupnya; b. Foto Copy KTP yang masih berlaku (dengan menunjukan aslinya) rangkap 2 (dua); c. Foto Copy kepemilikan/sertifikat tanah yang telah diligalisir oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional, Notaris, Camat) rangkap 2 (dua), yaitu: 1) Sertifikat Tanah / Akte Jual Beli dan atau SPPT; 2) Apabila bukan milik sendiri harus dilengkapi dengan asli surat kuasa tidak keberatan dari pemilik tanah/ bangunan bermaterei cukup, yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan foto copy rangkap 1 (satu); 3) Apabila pemilik tanah meninggal dunia agar dilengkapi dengan surat keterangan kematian dan surat pernyataan ahli waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat rangkap 2 (dua) atau keterangan dari Notaris bagi WNI Keturunan dengan melampirkan surat kuasa dari ahli waris kepada Pemohon yang mengajukan IMB (asli dan foto copy rangkap 1 (satu); d. Foto copy IMB beserta gambar bangunan (lampiran IMB) dengan menunjukan aslinya. Untuk bangunan yang didirikan dibawah tahun 2000 apabila tidak memiliki IMB dapat berupa surat pernyataan bermaterai cukup dari pemilik bangunan dan diketahui oleh RT, RW dan Lurah Setempat); e. Asli dan foto copy rangkap 1 (satu) Surat Pernyataan tidak keberatan dari Pemilik Tanah dan atau Bangunan yang berhimpitan dengan lokasi tempat usaha yang diketahui oleh RT, RW dan Lurah setempat). Untuk perpanjangan/daftar ulang permohonan Izin Tempat Usaha Kecil-Menengah-Besar hanya diketahui RT dan RW setempat, sedangkan perpanjangan/daftar ulang permohonan Izin Tempat Usaha tidak dikenakan persyaratan ini apabila nama pemohon, jenis usaha, lokasi, luas tempat usaha tetap/tidak berubah dari keputusan ijin yang lama; f. Foto Copy akte pendirian CV/PT/Yayasan/Koperasi (apabila atas nama Badan Hukum ); g. Foto Copy Lunas PBB; h. Foto Copy Setoran Retribusi Izin Gangguan (HO) dan Pajak Reklame; i. Surat Keterangan Pajak Retribusi Daerah; 5
Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
j. Foto Copy Izin Tempat Usaha (ITU); k. Pas Photo 2x3 7 lembar (warna); l. Untuk Perpanjangan, menyerahkan SKDP yang asli
III. Kesimpulan Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan tinjauan pustaka dan analisa mengenai SKDP adalah sebagai berikut. 1) SKDP merupakan surat yang menerangkan domisili atau tempat tinggal suatu perusahaan dalam menjalankan usahanya, sebagai bentuk identitas singkat suatu perusahaan sebagai rechtperson atau badan hukum. 2) SKDP diperlukan bagi perusahaan yang mendaftarkan perusahaannya sesuai dengan UU 3/1982 dan juga berkaitan dengan penataan ruang oleh pemerintah berdasarkan UU 27/2007. 3) Sampai saat ini belum ada aturan nasional terkait teknis pengurusan SKDP, sehingga prosesnya berbeda-beda di masing-masing daerah di Indonesia, dan berdasarkan UU 23/2014 dan UU 12/2011, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam melakukan proses pelayanan SKDP dan dasar peraturan untuk pengurusan SKDP di daerah. 4) Di DKI Jakarta SKDP diurus dan diperoleh dari kelurahan berdasarkan KepGub DKI 506/1989, SKDP diurus dan diperoleh dari kelurahan di DKI Jakarta, sedangkan di Kabupaten Nunukan dirus dan diperoleh dari KPPT berdasarkan Perbup 21/2009.
Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan 2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 (UU 23/2006) tentang Administrasi Kependudukan 6
Private Sharing Document Author : Riko Apriadi Email:
[email protected] Phone: +6287893447983 / +6285393430908 ΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩΔΔΔΩΩΩ
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 (Perpres 26/2009) tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional 7. Peraturan Daerah DKI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Retribusi Daerah 8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 506 Tahun 1989 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat di Kantor Lurah DKI Jakarta 9. Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Sistem Dan Prosedur Tetap Pelayanan Perizinan Yang Dilaksanakan Pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kabupaten Nunukan Referensi: C.S.T. Kansil, 1993. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional
7
