DASAR HUKUM PENGENDALIAN FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA DALAM RANGKA REALIGNMENT FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA OLEH INDONESIA
Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Oleh: Novika Maharani E0011230
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2015
ii
iii
iv
ABSTRAK Novika Maharani, E0011230. Dasar Hukum Pengendalian Flight
Information Region Singapura dalam Rangka Realignment Flight Information Region Singapura oleh Indonesia.Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2015. Seiring perkembangan teknologi, kini Indonesia memiliki dua (2) navigasi penerbangan atau flight information region (FIR), yakni di Jakarta dan Ujung Pandang yang mengendalikan hampir seluruh wilayah kedaulatan udara Indonesia. Namun pada sektor A, B dan C masih dibawah kendali FIR Singapura sejak Regional Aviation Navigation (RAN) Meeting I oleh International Civil Aviation Organization (ICAO) pada tahun 1946 dengan alasan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Kini Indonesia memiliki sarana prasana yang memadai dan menjelang pemberlakuan Open Sky dalam rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Indonesia hendak melakukan upaya realignment. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif, yakni data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara narasumber. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan berdaulat mempunyai hak untuk mengelola ruang udaranya sesuai dengan Pasal 28 dan Annex 11 dan Singapura hanya memiliki dasar hukum mengendalikan FIR yakni pendelegasian saat RAN MeetingI tahun 1946. Langkah selanjutnya dalam upaya realignment antara lain membentuk Kelompok Kerja Antar Departemen (POKJA-Interdep) dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Mabes TNI – AU, Kementerian Pertahanan, BNPP, dan instansi lainnya dalam upaya mempersiapkan realignment FIR terutama pembentukan road map dan working paper. Road Map ini adalah perencanaan dalam rangka mempersiapkan langkah menuju realignment. Sedangkan working paper adalah proposal pengajuan realignment kepada ICAO dalam sidang Asia Pasific Air Navigation Plannings and Implementations Regional Group (APANPIRG).
Kata kunci: Flight Information Region, Kedaulatan Udara, Hukum Angkasa dan Ruang Udara
v
ABSTRACT
Novika Maharani, E0011230. Basoc Legals Controlling Singapore Flight Inforation Region in order to Realignment Singapore Flight Information Region by Indonesia .Legal Writing (Thesis).Faculty of Law Sebelas Maret University. 2015. Along with the development of technology, now Indonesia has two (2) flight navigation or flight information region (FIR), which is in Jakarta and Ujung Pandang which control almost all parts of the air sovereignty of Indonesia. However, in sectors A, B and C are still under control of the Singapore FIR since the Regional Aviation Navigation (RAN) Meetings I by the International Civil Aviation Organization (ICAO) in 1946 on the grounds of human resources and infrastructure capabilities. Indonesia now has the infrastructure sufficient and towards the implementation of the Open Sky in the framework of the ASEAN Economic Community (AEC), Indonesia wants to perform realignment efforts. Type of research which is used in its law writing is normative law, that is secondary data. Technic of its data collecting is literature research which supported with resources interview. This research shows that Indonesia as a sovereign islands has rights to control its own air space according to Articel 28 and Annex 11 and Singapore only has one legal fundament to control FIR which is the delegation by RAN Meeting I in 1946. Next step for the efforts of realignment include form Work Group of inter Departement (POKJA-Interdep) from Ministry of Transportation, Ministry of Foreign Affairs, Headquaters of Air Force, Ministry of Defense,BNPP, and any other in the efforts of preparation of FIR realignment foremost the forming of road map and working paper. Road map is planning in order to prepare steps to do realignment. While working paper is filling proposal for realignment to ICAO in Asia Pasific Air Navigation Plannings and Implementations Regional Group (APANPIRG) meeting.
Keywords: Flight Information Region, Air Soverignty, Air Space Law
vi
MOTTO
Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13)
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. (Amsal 17:22)
Semua yang terjadi adalah melalui persetujuan Tuhan yang Maha Kuasa. Maka apapun yang terjadi pasti ada hikmahnya dengan rencana terbaik-Nya dibaliknya. Ikhlas dan Bersyukur.
Jadi yang terbaik, karena yang terbaik hanya untuk yang terbaik. Karena Tuhan Maha Adil. Nothing’s perfect, but still blessed beyond deserves
Blessed then be blessings
vii
PERSEMBAHAN
Penulis menyadari keberhasilan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan tulus hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 1. Allah, Yesus Kristus, Bunda Maria, dan para kudus di Surga 2. Bapak Drs. Vincentius Agus Sriyanto M.Si dan Ibu Rr. Lucia Nuraeni Cahyawati S.E., bapak dan ibu tersayang 3. Adik saya Chatarina Nimas Dwi Cahyanti dan Yohannes de Brito Namas Tri Novanto
viii
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan
hukum
PENGENDALIAN
ini
penulis
FLIGHT
mengangkat
judul
INFORMATION
“DASAR
REGION
HUKUM
SINGAPURA
DALAM RANGKA REALIGNMENT FLIGHT INFORMATION REGION SINGAPURA OLEH INDONESIA” Penulis menyadari keberhasilan penulisan hukum (skripsi) ini tidak lepas dari bantuan, saran, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis dengan tulus hati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada: 1. Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 2. Ibu Diah Apriani Atikasari S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan motivasi agar penulis dapat meningkatkan prestasi akademik. 3. Ibu Sri Lestari Rahayu, S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing I Penulisan Hukum (skripsi) yang telah membantu dalam penunjukkan dosen pembimbing dan memberikan arahan, bantuan, motivasi dalam penulisan skripsi ini. 4. Bapak Ayub Torry Satriyo Kusumo, S.H.,M.H. selaku Co Pembimbing yang telah membimbing, memberikan arahan, bantuan dan memberikan motivasi kepada penulis. 5. Bu Dr. Emmy Latifah S.H, M.H. selaku Kepala bagian Hukum Internasional yang telah memberikan arahan dalam skripsi ini. 6. NARASUMBER
ix
-
Bapak Kol. Dr. Bambang Widarto S.H, M.H, bagian Biro Hukum Kementerian Pertahanan
-
Ibu Herdy, S.H, M.H, Pengadilan Militer TNI-AU
-
Bapak
Andrea
Stefanus,
S.H,
bagian
Direktorat
Keamanan
Internasional dan Perlucutan Senjata -
Bapak Hasan Basori, bagian Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
-
Bapak Noviansyah, Kabag Tata Usaha Air Navigation Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
-
Bapak M. Edison, Kasub Alat Bantu Navigasi dan Pengamatan Air Nav Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan
-
Bapak Okta Dira, Staff Subdirektorat Standarisasi dan Sertifikasi Navigasi Penerbangan
-
Bapak Teguh P S.H, M.H, divisi Dirgantara Mabes TNI-AU
-
Bapak Andrey, divisi Dirgantara Mabes TNI-AU
7. Ibu Siti Muslimah, S.H., M.H, Bapak Harjono, S.H., M.H, Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum, Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si dan Handojo Leksono, S.H 8. Julia Rani, Pande Ketut Gita Asritya, Dania Syafa’at, Jully Christina, Fitri Nuraini, Thalitha Jacinda, Rishma Yuristia, Rahmaning Putri Utama, Mela Nugrahayuningtyas, Nur Arifani Septi Dewi. Widia Fransisca dan Sonia Yanarika. 9. Komite Olahraga Fakultas Hukum (KORFaH) dan Keluarga Mahasiswa Katolik (KMK) 10. Rachel Gheorgia Sentani, Rizky Irfano, Rama Pramu Wicaksono, Rizqa Zuhra. Buana Indrapura dan Rivay Friendanu yang telah membantu saya dalam revisi format penulisan hukum skripsi ini 11. RENNSis, Paskibra 27 SMAN 42 Jakarta, Ananda Dwi Rahayu, Dina Rasela 12. Rown Division Store
x
13. Dan semua yang telah menyemangati saya yang tidak bisa saya ucapkan satu per satu, saya ucapkan terimakasih. Tuhan memberkati. dalam kesediaannya membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari sempurna baik dari segi subtansi ataupan teknis penulisan.Untuk itu saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun, sangat penulis harapkan demi perbaikan atau penyempurnaan penulisan hukum selanjutnya.Demikian semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik untuk penulisan, akademisi, praktisi maupun masyarakat umum.
Surakarta, Oktober 2015 Penulis
Novika Maharani
xi
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL ................................................................................... i HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................... ii HALAMAN PENGESAHAN ................................................................... iii PERNYATAAN ........................................................................................ iv ABSTRAK ................................................................................................. v ABSTRACT .............................................................................................. vi MOTTO ................................................................................................... vii PERSEMBAHAN ................................................................................... viii KATA PENGANTAR .............................................................................. ix DAFTAR ISI .............................................................................................. x DAFTAR GAMBAR ................................................................................ xi DAFTAR TABEL .................................................................................... xii DAFTAR SINGKATAN ........................................................................ xiii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 B. Rumusan Masalah .......................................................................... 7 C. Tujuan Penulisan ............................................................................ 7 D. Manfaat Penulisan ......................................................................... 8 E. Metode Penelitian ........................................................................... 9 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kerangka Teori 1. Tinjauan Hukum Udara Internasional a. Pengertian Hukum Udara .................................................. 14 b. Prinsip-prinsip Hukum Udara ........................................... 14 c. Kedaulatan Udara ............................................................. 15 d. Wilayah Udara .................................................................. 18 e. Flight Information Region 1) Pengertian Flight Information Region ....................... 20 2) Pendelegasian Flight Information Region .................. 27 3) Flight Information Region di Ruang Udara Indonesia 28 xii
4)
International Civil Aviation Organization (ICAO .... 29
2. Tinjauan mengenai Perjanjian Internasional a. Pengertian Perjanjian Internasional .................................. 32 b. Prinsip-prinsip Perjanjian Internasional .......................... 33 c. Tahapan Pembentukan Perjanjian Internasional .............. 34 d. Entry Into Force ............................................................... 35 e. Berakhirnya Perjanjian ..................................................... 38 f. Invaliditas Perjanjian Internasional ................................. . 41 3. Tinjauan mengenai Hukum Laut Internasional a. Pengertian Hukum Laut ................................................... 42 b. United Nation Convention of The Law of Sea ................. 42 c. Alur Laut Kepulauan Indonesia ......................................... 43 B. Kerangka Pemikiran ..................................................................... 50 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Dasar Hukum Pengendalian Flight Information Region 1. Status Hukum Ruang Udara Indonesia .................................... 54 2. Historis Pendelegasian Flight Information Region di sekitar Kep. Natuna dan sekitar kepada Singapura .................................. 62 3. Dasar Hukum Pendelegasian Flight Information Region oleh Singapura di atas Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia ............... 70 B. Upaya Realignment Flight Information Region di atas Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia 1. Road Map Flight Information Region oleh Pemerintah Indonesia............................................................................ 78 2. Upaya
Yuridis
Penyelesaian
realignment
Flight
Information Region Singapura di atas Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia ................................................................82 BAB IV PENUTUP A. Simpulan............................................................................................... 95 B. Saran .................................................................................................... 96 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................... 97 xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.
Jalur Penerbangan Internasional yang Melintasi Kawasan Udara Indonesia ..................................................................... 1
Gambar 2.
Ilustrasi Wilayah Udara menurut teritori Darat dan Laut........... 18
Gambar 3.
Wilayah Kelola Flight Information Region Indonesia ................. 30
Gambar 4.
Ilustrasi Wilayah ALKI ................................................................ 45
Gambar 5.
Kerangka Pemikiran ..................................................................... 50
Gambar 6.
Batas Negara Kesatuan Republik Indonesia .......................... 56
Gambar 7.
Sektor A, B dan C dalam Perjanjian FIR Indonesia dengan Singapura .................................................................... 63
Gambar 8.
Peta sektor-sektor Flight Information Region Indonesia yang dilimpahi ke Singapura dan Malaysia ............................... 66
Gambar 9.
Stasiun ADS-B dibawah Konsiderasi Data Sharing di daerah ASEAN ....................................................................... 73
xiv
DAFTAR TABEL
Tabel 1.
Road Map Pengambilalihan FIR Sektor A, B, C .......................... 78
xv
DAFTAR SINGKATAN
ALKI
: Alur Laut Kepulauan Indonesia
APANPIRG
: Asia Pasific Air Navigation Plannings and Implementation Regional Group
FIR
: Flight Information Region
IATA
: International Air transport Association
ICAO
: International Civil Aviation Organization
IOSA
: IATA-Operational Safety Audit
IMO
: International Maritime Organization
MTA
: Military Training Area
RAN Meeting : Regional Air Navigation Meeting RANS Charges : Route Air Navigation Service Charges TOPN
: Tim Optimalisasi Penerimaan Negara
UNCLOS
: United Nation Convention Law of the Sea
UFR
: Upper Information Region
xvi
