21
h. Eksplorasi data sekunder. i. Kerjasama dengan pihak lain. e. Evaluasi atas Profil Wajib Pajak Setelah account representaive membuat profil wajib pajak, maka akan dilakukan hal-hal sebagi berikut: a. Analisis perpajakan per tahun pajak yang meliputi : analisis keuangan (Return On Asset atau ROA, Earning Before Interest And Tax atau EBIT, dan Gross Profit Margin atau GPM). b. Membuat perbandingan usaha sektoral maupun lokal. c. Menganalisis rasio kapasitas produksi terhadap omset. d. Menganalisis rasio impor terhadap omset atau ekspor. e. Menganalisis rasio karyawan terhadap produksi. f. Menganalisis rasio modal dan pinjaman. g. Menganalisis tren atau perkembangan kegiatan. h. Menganalisis rendemen produksi. f. Tindak Lanjut Atas Profil Wajib Pajak Tindak lanjut yang dilakukan oleh para account representaive dari hasil evaluasi terhadap profil wajib pajak adalah : a. Melakukan pemutakhiran data wajib pajak Pemutakhiran data wajib pajak ini dilakukan untuk mendapatkan kondisi sebenarnya dari wajib pajak agar mendapatkan informasi yang akurat dalam memberikan pelayanan perpajakan. b. Melakukan penggalian potensi perpajakan
22
Para account representative dalam melakukan penggalian potensi umumnya menggunakan cara
pembetulan SPT wajib pajak, kegiatan
penetapan, kegiatan pemeriksaan, penyidikan, pencairan tunggakan, penyesuaian setoran masa,ekualisasi Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pengenaan PPN terhadap kegiatan membangun sendiri (KMS) dan sebagainya. Penggalian potensi wajib pajak meliputi : 1. Penggalian potensi pajak dari wajib pajak itu sendiri. 2. Penggalian potensi pajak dari pengurus, komisaris dan pemilik. 3. Penggalian potensi dari pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan usaha tersebut seperti supplier, rekanan, costumer, kreditur, debitur, transaksi hubungan istimewa. 4. Penggalian potensi pajak dari data silang dan pihak ketiga. 4. Account Representative (AR) a. Pengertian Account Representative Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/KMK.01/2006 tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak Yang Telah Mengimplementasikan Organisasi Modern, yang dimaksud account representative adalah : “Pegawai yang diangkat pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi di Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan Organisasi Modern”.
23
Pengertian account representative yang terbaru berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak, adalah : “Pegawai yang diangkat dan ditetapkan sebagai account representative pada Kantor Pelayanan Pajak”. Dari dua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang account representative atau AR di Direktorat Jenderal Pajak adalah pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diangkat dan ditetapkan sebagai account representative pada setiap seksi pengawasan dan konsultasi yang diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk melayanai, membina, dan mengawasi wajib pajak secara langsung. b. Jenis-jenis Account Representative Jenis-jenis
account
representative
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.01/2015 terdiri dari : a. Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi wajib pajak. b. Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak. c. Tugas Account Representative Account Representative yang menjalankan fungsi pelayanan dan konsultasi Wajib Pajak mempunyai tugas : a. Melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak. b. Melakukan proses penyelesaian usulan pembetulan ketetapan pajak. c. Melakukan bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak;
24
d. Melakukan proses penyelesaian usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan. Account Representative yang menjalankan fungsi pengawasan dan penggalian potensi wajib pajak mempunyai tugas : a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. b. Menyusun profil wajib pajak. c. Analisis kinerja wajib pajak; dan d. Rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka intensifikasi dan himbauan kepada wajib pajak. 5. Approweb a. Pengertian Approweb Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-01/PJ/2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak yang dimaksud aplikasi profil berbasis web (approweb) merupakan aplikasi untuk mempermudah pengawasan dan penggalian potensi
wajib
pajak
yang
harus
digunakan
di
lingkungan
Direktorat
Jenderal Pajak. Approweb atau aplikasi profil berbasis web dulunya merupakan aplikasi SIPPWP (Sistem Informasi Penerimaan dan Profil Wajib Pajak). Approweb dibuat karena adanya kewajiban pembuatan profil wajib pajak oleh para account representative. Tidak adanya bentuk baku profil wajib pajak menyebabkan para account representative berinisiatif untuk menggunakan microsoft office (word, excel, publisher, power point). Hal tersebut menyebabkan tidak adanya keseragaman dan bentuk baku profil wajib pajak, sehingga sangat
25
menyulitkan ketika akan digunakan untuk penggalian potensi, apalagi jika harus saling tukar menukar informasi antar Kantor Pelayanan Pajak. Terbitnya S-142/PJ/2008 tentang Panduan Pembuatan Profil Wajib Pajak, diharapkan mampu menstandarkan profil wajib pajak minimal yang harus dibuat oleh account representative. Surat tersebut digunakan sebagai pedoman pembuatan profil wajib pajak badan karena mampu memberikan detil hal-hal apa saja yang harus ada dalam sebuah profil. Didalam surat tersebut dilampirkan file ms excel sebagai format standar pembuatan profil wajib pajak badan. Para account representative diwajibkan mengisi data wajib pajak secara manual dengan sumber data yang diperoleh dari Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) maupun Sistem Informasi Perpajakan (SIP). Kendala pengisian profil yang sering dihadapi para account representative adalah permasalahan data wajib pajak yang meliputi data master file wajib pajak, data penerimaan, data pelaporan, data pemeriksaan, data tunggakan pajak. Data perpajakan di SIDJP tidak lengkap, proses pemindahan data harus dilakukan satu persatu, dan proses akses yang lambat menyebabkan tersitanya waktu dan tenaga para account representaive selain mengerjakan tugas rutin yang lain (www. pajak.go.id). Approweb pertama kali dikenalkan pada bulan Maret 2009 saat sedang dilangsungkan rapat pimpinan Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-71/PJ/2009 tentang Pembentukan Tim Pembakuan Design dan Sistem Aplikasi Mapping, Profiling, Benchmarking dan Pertukaran Data maka dibentuk tim pengembangan approweb agar menjadi
26
standar baku secara nasional. Pengembangan aplikasi yang menjadi perhatian utama saat itu adalah penambahan tampilan, modul, dan perbaikan beberapa bugs. Setelah terbitnya Surat Edaran nomor SE- 41/PJ/2010 pada tanggal 24 Maret 2010 maka secara resmi approweb wajib digunakan secara nasional. b. Perkembangan Approweb Penggunaan approweb secara nasional selalu dimonitoring oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. Berdasarkan hasil evaluasi permasalahan yang timbul didalam penggunaan approweb, maka pada tahun 2011 dibentuk tim penyempurnaan approweb. Tugas utama tim ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan
yang
terjadi
ketika
menggunakan
approweb,
menjamin
kesinambungan informasi atas profil wajib pajak bagi account representative, menyediakan sarana bagi account representative untuk menggali potensi pajak dan membuat fungsi pengawasan atas pemanfaatan data, penggalian potensi pajak dan pemutakhiran profil wajib pajak. Pada tahun 2012 terbit Surat Edaran nomor SE - 01/PJ/2012 tanggal 9 Januari 2012 tentang Penyempurnaan Aplikasi Approweb Sebagai Sarana Pembuatan dan Pemutakhiran Profil Wajib Pajak. Di dalam Surat Edaran tersebut penyempurnaan profil dalam approweb meliputi hal-hal sebagai berikut : a. Sentralisasi server untuk mempercepat koneksi dan mempermudah pemeliharaan. b. Penyempurnaan konten profil agar data yang disajikan lebih lengkap. c. Menyajikan data yang tersedia di dalam sistem secara otomatis sehingga mengurangi input manual.
27
d. Kegiatan penggalian potensi dibuat lebih sistematis dan terstruktur sehingga mempermudah pengawasan. e. Mengakomodir pertukaran data pihak ketiga melalui menu feeding. Penyempurnaan approweb dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama (Januari 2012) adalah pembuatan sentralisasi server approweb, login tunggal sesuai login SIKKA, dan perbaikan proses bisnis pada modul profil. Pemusatan (sentralisasi) approweb ini dilakukan karena sebelumnya server approweb berada di masing-masing kantor wilayah sehingga menyebabkan masalah dalam pemutakhiran data, jaringan, dan perawatannya. Dengan adanya pemusatan server, maka pemutakhiran data dan aplikasi, penanganan masalah yang timbul dapat cepat dilakukan. Tahap kedua (Juni 2012) adalah perbaikan proses bisnis modul profil, perbaikan proses bisnis modul data dan analisis dan perbaikan proses bisnis modul pengawasan. Tahap ketiga (Desember 2012) adalah perbaikan proses bisnis modul penerimaan, lanjutan perbaikan proses bisnis modul data dan analisis dan perbaikan proses bisnis alat identifikasi wajib pajak beresiko serta evaluasi hasil perbaikan tahap-tahap sebelumnya. Perubahan utama approweb meliputi perubahan modul, menu, dan sub menu, peniadaan kegiatan mengisi ulang data surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan penambahan jenis berkas data yang dapat diunggah. Perubahan modul, menu dan
sub
menu
berupa
penambahan
maupun
penghapusannya.
Tujuan
dilakukannya perubahan ini adalah untuk menghindari munculnya informasi yang berulang, meringankan beban kerja pengguna khususnya account representative,
28
dan memudahkan pengawasan baik terhadap wajib pajak maupun terhadap account representative. Peniadaan kegiatan mengisi ulang data wajib pajak terutama data surat pemberitahuan tahunan (SPT) dikarenakan data tersebut sebenarnya tersedia di basis data dan dapat ditampilkan secara sistem. Penambahan jenis berkas data yang dapat diunggah bertujuan agar informasi yang dikumpulkan maupun kertas kerja yang dibuat account representative tidak terbatas pada berkas berjenis gambar saja namun juga berkas berjenis microsoft excell, microsoft word, dan microsoft power point yang biasa digunakan account representative. Proses penyempurnaan approweb saat ini masih terus dilakukan karena terkadang server dan jaringan mengalami overload atau error sehingga pekerjaan account representative masih terganggu. Disamping itu, kemampuan pengguna juga ditingkatkan dengan diperbanyaknya bimbingan teknis maupun diklat penggunaan approweb yang diselenggarakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak. c. Proses Bisnis Approweb 1) Modul Approweb Berdasarkan SE-01/PJ/2012 modul yang tersedia pada approweb terdiri atas 4 (empat) modul, yaitu sebagai berikut : a. Modul Penerimaan Modul ini mampu memberikan informasi yang berkaitan dengan informasi penerimaan MPN, SPM, valuta asing, DTP, SPMKP secara terstruktur dan dapat ditelusuri hingga SSP. Modul ini berisi informasi tentang
29
perkembangan penerimaan pajak baik per jenis pajak, per wajib pajak, per KPP, per bulan atau per account representative dari data penerimaan. b. Modul Profil Modul ini memberikan informasi lengkap tentang data wajib pajak tersebut. Profil yang dikembangkan, meliputi Wajib Pajak Badan, Orang Pribadi, Bendahara dan Cabang yang mengacu pada S-142/PJ/2008 tentang Panduan Profil Wajib Pajak Badan Domisili dan buku panduan pembuatan mapping, profil wajib pajak dan feeding tahun 2011. c. Modul Analisis Modul ini memberikan informasi yang tersaji secara otomatis, sebagai sistem peringatan dini kondisi wajib pajak secara umum atau khusus, sebagai langkah awal dalam pengambilan keputusan (Decision Support System). d. Modul Pengawasan Modul ini memberikan informasi tentang kegiatan penggalian potensi yang dilakukan oleh account reperesentative dan pengawasan lainnya. 2) Tahapan Penggunaan Approweb Approweb memiliki lima tahapan yang harus dilakukan para account representative didalam penggalian potensi wajib pajak. Kelima tahapan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Tahap Rekapitulasi Pada tahap pertama ini dilakukan proses perekaman data eksternal maupun internal wajib pajak. Para account representative mengumpulkan
30
data dari SIDJP, berkas wajib pajak, hasil kunjungan, dan koordinasi dengan kantor pajak lain. Data tersebut akan terekam oleh server yang berada dikantor pusat yang akan terintegrasi kedalam modul-modul di approweb. 2. Tahap Validasi Didalam tahap ini dilakukan kegiatan untuk membuktikan keseuaian data dengan kenyataan sebenarnya. Data-data yang sudah valid akan menjadi informasi yang dikelompokkan kedalam modul-modul approweb, yang dapat digunakan account representative untuk melakukan penggalian potesi wajib pajak. 3. Tahap Hitung Potensi Tahapan ini merupakan kegiatan yang dilakukan account representaive untuk mengawasi kewajiban perpajakan dan menggali potensi wajib pajak. 4. Tahap Klarifikasi Pada tahap klarifikasi ini para account representaive menghimbau wajib pajak yang bermasalah untuk melakukan klarifikasi data-data yang terekam sebelumnya dengan menerbitkan surat himbauan pembetulan atau pelaporan SPT. 5. Tahap Realisasi Tahap terakhir ini berisi keputusan yang dibuat account representaive baik berupa surat himbauan maupun produk hukum berdasarkan analisa dan pemeriksaan yang telah dilakukan.
31
Setelah kelima tahap di atas dilakukan oleh para account representative, maka hasil analisis akan dimutakhirkan dan diupdate kembali untuk menyempurnakan data profil wajib pajak. Kegiatan pemutakhiran data wajib pajak tersebut dilakukan dengan cara menambahkan, menghapus, dan memutakhirkan data wajib pajak yang akan segera ditindak lanjuti oleh server kantor pusat. Berikut merupakan prosedur standar pembuatan profil wajib pajak oleh account representative.
32
Gambar 1. Flowchart Pembuatan Profil Wajib Pajak
33
6. Theory of Reasoned Action (TRA) Teori tindakan beralasan (TRA) adalah teori yang menjelaskan bahwa minat seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku adalah penentu langsung dari sebuah tindakan atau perilaku tersebut. Model teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1975). Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu (behaviors) bergantung dari beberapa variabel yang saling berhubungan, yaitu keyakinan berperilaku (behavioral beliefs), sikap (attitudes), norma subyektif (subjective norms), dan niat berperilaku (behavioral intentions). Norma subyektif merupakan persepsi seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan sesuatu yang sedang dipertimbangkan. Hal di atas membuktikan bahwa niat seseorang untuk berperilaku (behavioral intention) dipengaruhi oleh sikapnya terhadap perilakunya (attitude toward behavior) dan bagaimana orang lain akan berpikir terhadap perilakunya yang biasa disebut sebagai norma subyektif (subjective norms). Sikap terhadap perilaku (attitude toward behavior) adalah perasaan positif atau negatif seseorang yang ditentukan oleh kepercayaan-kepercayaan yang kuat tentang pencapaian suatu perilaku (behavioral belief) berdasarkan suatu evaluasi sehingga apabila seseorang mengarahkan perilakunya ke hasil-hasil yang positif maka orang tersebut akan tetap mempertahankan perilakunya tersebut dan sebaliknya apabila melakukan perilaku yang mengarah kepada hasil negatif maka akan mempertahankan sikap yang kurang baik. Fishbein dan Ajzen (1975) menjelaskan bahwa suatu sikap terhadap perilaku dapat menentukan apakah perilaku tertentu akan dilakukan atau tidak.
34
Norma-norma subyektif secara langsung ditentukan oleh keyakinan normatif (normative beliefs) yaitu kepercayaan bahwa seseorang maupun sekelompok orang akan menyetujui atau tidak menyetujui untuk melakukan sesuatu. Fishbein dan Ajzen (1975) juga menyatakan bahwa terdapat variabel eksternal yang berpengaruh tidak langsung terhadap perilaku misalnya pendidikan.
Gambar 2. Theory of Reasoned Action (TRA) 7. Technology Acceptance Model (TAM) Teori
Technology
Acceptance
Model
(TAM)
merupakan
hasil
pengembangan dari Theory of Reasoned Action (TRA) yang dikenalkan oleh Davis (1989). Teori ini digunakan untuk menganalisis dan memahami penerimaan penggunaaan sistem informasi dengan memberikan penjelasan terhadap berbagai faktor-faktor penentu penerimaan terhadap suatu teknologi dalam suatu organisasi, sehingga dapat menjelaskan perilaku pengguna dari berbagai ragam teknologi komputasi dan pengguna. TAM menjelaskan hubungan sebab akibat antara keyakinan (akan manfaat suatu sistem informasi dan kemudahan penggunaannya) dan perilaku, tujuan/keperluan, dan penggunaan aktual dari pengguna/user suatu sistem
