PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT DAN DAERAH
Oleh Miftah Thoha,Ph.D Guru Besar UGM
Disampaikan p pada p Pelatihan Ombudsman Daerah,, diselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan Partnership for Government Reform in Indonesia, Yogyakarta, 17--18 September 2005 17
HAKEKAT OTONOMI DAERAH z
SESUAI DENGAN AMANAT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PEMERINTAH DAERAH BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT ASAS OTONOMI DAN PERBANTUAN. PERBANTUAN
lanjutan j z
z
PEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAH DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT. SELAIN ITU DAERAH BISA MENINGKATKAN DAYA SAING DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI, DEMOKRASI KEADILAN, PEMERATAAN, KEISTIMEWAAN, KEKUSUSAN DAN KEANEKA RAGAMAN DAERAH
TIGA ASAS PEMERINTAHAN z z z z
z
(1) Asas Desentralisasi (2) Asas Dekonsentrasi (3) Asas Perbantuan ( medebewind) Ketiga asas ini tergolong sistem desentralisasi, karena semua asas ini pelaksanaannya berada di daerah Asas dalam ketiga asas diatas merupakan prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan bagaimana kewenangan pemerintahan dijalankan antara pemerintah pusat dan daerah
lanjutan j z
z z
1) Asas desentralisasi menjelaskan tentang kewenangan pemerintah daerah untuk melaksanakan kewenangan di daerah yang dijalankan oleh aparatur daerah masing-masing. Kewenangan ini umumnya merupakan kewenangan otonomi yang dipunyai oleh daerah. Kewenangan otonomi ini dijalankan seluas-luasnya oleh pemda (psl.10 ayat 2) Kewenangan otonomi ini wujudnya adalah selain 6 kewenangan pemerintah pusat
lanjutan j z
z
2) Asas dekonsentrasi merupakan kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah oleh aparat pusat. Kewenangan ini merupakan kuajiban yang dijalankan oleh pemerintah pusat untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah-daerah. Pelaksanaan kewenangan dari asas ini dilaksanakan sendiri di i (K (Kanwil, il K Kandep) d ) di lilimpahkan hk kke G Gubernur b
lanjutan j z
z
3) Asas perbantuan merupakan kewenangan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di daerah yang dijalankan oleh aparat pemerintah daerah. Aparat pemerintah daerah melaksanakan asas ini dalam rangka membantu tugas pemerintah pusat. Kewenangan dari asas ini di daerah dan atau di d desa, b berupa penugasan d darii pemerintah i t h
UU no 32/2004 ((Psl. 10)) z
z
DESENTRALISASI ADALAH PENYERAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KEPADA DAERAH OTONOM UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN RI (ayat 1) DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADA INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH TERTENTU.(ayat 3 dan 5)
lanjutan j z
TUGAS PERBANTUAN ADALAH PENUGASAN DARI PEMERINTAH KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARI PEMERINTAH PROVINSI KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN/ ATAU DESA SERTA DARI PEMERINTAH KABUPATEN KOTA KEPADA DESA UNTUK MELAKSANAKAN S TUGAS G S TERTENTU(ayat 5)
SISTEM PEMERINTAHAN KITA z
z
Sebenarnya dalam peraturan perundangan perundangan, Indonesia tidak mengenal sistem sentralisasi melainkan sistem desentralisasi Hanya saja praktika pemerintahan banyak yang masih melaksanakan sentralisasi, terutama dalam waktu yang cukup lama kita menggunakan UU no 5/1974 /
SENTRALISASI z
z
WALAUPUN DESENTRALISASI SELALU DIJADIKAN THEMA SENTRAL DARI UU YANG BARU (22/1999 DAN 32/2004) AKAN TETAPI UPAYA MELAKUKAN SENTRALISASI KELIHATANNYA BELUM BISA BERANJAK DARI WARISAN UU NO 5/1974. OLEH KARENA ITU ADA TARIK-MENARIK DI ANTARA KEDUANYA, DAN DAYA TARIK SENTRALISASI LEBIH KUAT KATIMBANG DESENTRALISASI.
TARIK-MENARIK ANTARA SENTRALISI dan DESENTRALISASI
z
z
Selama ini pelaksanaan sistem sentralisasi dan desentralisasi sepertinya ada tarik tarik-menarik. menarik. Dalam waktu tertentu desentralisasi memihak ke pemda, di lain waktu yang cukup lama beralih ke sentralisasi UU NO 5/74 kuat sekali SENTRALISASInya, UU no 22/99 ada d k kelonggaran l d desentralisasi, t li i akan k tetapi UU no 32/2004 berbau resentralisasinya
LANJUTAN Memang tidak mungkin mutlak desentralisasi, akan tetapi mutlak sentralisasi banyak kemungkinan bisa terjadi z Dengan kata lain pelaksanaan otonomi itu belum banyak perubahan kalau dilihat dari perspektif p p peranan p daerah. z
Contoh Tarik menarik z
Ketika melaksanqkan kewenangan wajib di daerah menurut UU 22/1999, belum dilaksanakan tiba-tiba kewenangan pertanahan ditarik lagi ke pemerintah pusat tidak melalui UU melainkan cukup dengan Sk Menteri (dalihnya karena UU agraria menetapkan pertanahan merupakan kewenangan pemerintah pusat pusat, padahal ada pasal dalam UU no 22/1999 yang menyatakan UU dari bidang lain disesuaikan dengan UU no 22/1999 ini)
lanjutan j z
z
Masih banyak dijumpai departemen sektor yang belum sefaham dengan pelaksanaan otonomi daerah, daerah sehingga peranan sentralisasinya masih menonjol. Walaupun Kanwil/Kandep banyak yang sudah tidak ada, akan tetapi perpanjangan tangannya dibentuk UPT-UPT di daerah.
lanjutan j Kewenangan (dana) dekonsentrasi yang menurut UU nya dilimpahkan ke Gubernur maka seringkali dijumpai Gubernur, departemen sektor jumping ke UPTUPT. UPT z Barangkali karena masih merasa menerima warisan UU no 5/74 yang sentralistis. z
GAMBARAN KEWENANGAN SENTRALISASI-DESENTRALISASI UU N05/74. z
Sentralisasi, Pemerintah Pusat
DT I Propinsi
DT II Kab/KM
SENTRALISASI dan DESENTRALISASI MENURUT UU 22/1999 Desentralisasi
pusat
Provinsi
Kabupaten/Kota p
RESENTRALISASI UU NO 32/2004 z
Resentralissi Pem Pusat
Pem Prop
Pem K b/K Kab/Ko
SUSUNAN PEMERINTAHAN z
z
Susunan pemerintahan (tiers) dan hirarki seringkali disamakan. Susunan pemerintahan merupakan wujud pembagian lingkup kewenangan pemerintahan yang disusun bertingkat g ((hirarkis)) Teori Hirarki (birokrasi Weberian) lebih mencerminkan dominasi kekuasaan antara hirarki yang di atas terhadap hirarki yang dibawah
lanjutan j z
z
Semua UU tentang pemerintahan daerah mengenal tiers dan hirarchy disamakan, kecuali UU no 22/1999 yang istilah hirarki tidak dipakai lagi antara susunan Pemeritah Provinsi dan Kabupaten/Kota p Susunan (tiers) dalam pemerintahan kita ada yyang g disusun 4 susunan ((Pemerintah Pusat,, Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)- UU no32/2004
TIERS dan HIRARCHY z
z
Susunan (tiers) lebih condong sebagai Division of Labor, pembagian domain, tugas , kewenangan dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh masing-masing susunan pemerintahan Sedangkan hirarchy lebih condong pada pendekatan pelaksanaan kekuasaan (power) ( ) yang melekat pada masing-masing tingkatan
lanjutan j z
Oleh karena itu dalam pembagian kewenangan antara susunan pemerintahan sebaiknya tidak digunakan pendekatan kekuasaan (hi ki ) melainkan (hirarkis) l i k pendekatan d k t kesetaraan, keharmonisan, dan k keserasian i tterhadap h d pelaksaan l k domain, tugas, wewenang dan tg jawab
lanjutan j z
z z
Sehingga warna dan suasana governance nya lebih kuat katimbang warna dan suasana government nya Dalam governance pendekatan partisipasi dan kesetaraan sangat menonjol Sedangkan Government kekuasaan (power)nya lebih kelihatan.
CURRENT ISSUES Dalam pengelolan PEMERINTAHAN z
PBB b bersama d dengen E Eastern t Regional Organization for Public Administraion (EROPA) tahun 2000 di y bahwa perubahan p Manila menyatakan paradigma dalam pemerintahan ini beralih dari Government to Governance
lanjutan j Sebelumnya tahun 1994 PBB melakukan penelitian bahwa dari 100 negara yang melaksanakan demokrasi 95 % di antaranya telah melaksanakan d desentralisasi. t li i Dengan demikian pemerintahan yang demokratis salah satu wujudnya adalah melakukan desentralisasi
GLOBAL FORUM KE 6 TAHUN 2005 z
AKHIR MEI 2005 DI SEOUL KOREA SELATAN BERKUMPUL PEMIMPIN PEMERINTAHAN DAN AKADEMISI SELURUH DUNIA YANG DIPELOPORI PBB MENDEKLARASIKAN PERLUNYA IKLIM DESENTRALISASI dan PEMBERDAYAAN LOCAL GOVERNMENT
KUTIPAN DEKLARASI SEOUL z
“Good Good Governance requires an appropriate level of decentralization, innovation and development of local government. Local administration can be made more effective and autonomous through the promotion of administrative and financial decentralization, digitalization off government, and resultbase performance management……..”
PEMBAGIAN KEWENANGAN z
z z
Sekarang telah dirancang RPP pembagian kewenangan untuk mengganti PP no 25/2000 sesuai dengan UU no32/2004 Penggantian PP 25/2000 perlu dilakukan karena UUnya telah berganti Hanya yang perlu dicermati karena UU no 32/2004 berbau resentralisasi resentralisasi, maka RPP nanti hendaknya tidak banyak berwarna sentralisasi
lanjutan j z
z
Iklim desentralisasi yang telah melanda belahan dunia pemerintahan demokrasi hendaknya memperoleh perhatian dalam menyusun RPP kewenangan tersebut Kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi perlu dikembangkan dengan tafsir yang lebih bersifat demokratis, desentralistis, partisipatif, bukan semata-mata berprinsip “law and order” yang mencerminkan pendekatan kekuasaan (power) yang sentralistis.
lanjutan j z
z
Untuk menghindari pelaksanaan pembagian kewenangan yang tidak seimbang, perlu kriteria eksternalitas eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi diberdayakan dengan asas kesamaan,, kesetaraan,, keseimbangan g yang y g horisontal. Dengan g demikian ada descresi daerah untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan ke anekaragaman daerah
SOLUSI DAN SARAN z
z
(1) Kebijakan desentralisasi yang direncanakan direncanakan, dirumuskan, dan ditetapkan oleh pemerintah pusat (dept sektor) sejak awal melibatkan pemerintah daerah (provinsi dan Kab/kota) (2) Keselarasan, keharmonisan, dan kongruensi kepentingan pem pem.pusat pusat dan daerah perlu dilakukan dengan memberikan kepada daerah diskresi dan kebebasan untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan kemauan rakyat daerah masing-masing
lanjutan j z
(3) Pelaksanaa kewenangan dekonsentrasi harus dijadikan suatu keharusan pemerintah pusat (dept sektor) untuk membantu daerah dengan tidak strickly defined sesuai dengan kemauan pusat. pusat Melainkan memberikan diskresi dan kebebasan daerah untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan dan aspirasi daerah masing-masing.
lanjutan j z
z
(4). Sesuai dengan bunyi UU no 32 dan 33 /2004 (4) bahwa dana dekonsentrasi dilimpahkan kepada Gubernur, maka Departemen Sektor tidak memanfaatkan UPT-UPT yang dibentuk sebagai realisasi kebijakannya di daerah. (5) Agar tidak ada ego lokalisme, maka dana dekonsentrasi dan kebijakan pemerintah pusat di k b kabupaten/kota t /k t dikoordinasi dik di i oleh l h pem. P Provinsi i i
SOLUSI PEMBAGIAN KEWENANGAN z z
Kewenangan Pemerintah Pusat al: (1) Dilihat dari substansi pokok departemen sektor hanya berwenang menetapkan standard, kriteria, dan kebijakan strategis. Pelaksanaan dan realisasi kewenangan tsb berada di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah
Lanjutan j Pemerintah Pusat z
z
(2). Dilihat dari jangkauan (ekternalitas) (2) keluasan wilayah, pemerintah pusat dalam hal ini Departemen sektor hanya melaksanakan kebijakan strategis tsb yang meliputi p jjangkauan g keluasan untuk wilayah y nasional yang lintas provinsial ((3). ) Dilihat dari asas kemanfaatan (efektivitas) bukan hanya efisiensi saja, maka pelaksanaan kewenangan strategis…..
Lanjutan j ..pem p pusat p z
strategis t t i tersebut. t b t Jika Jik kemanfaatan k f t pelaksanaannya dilihat dari penggunaan sumberdaya, gg p y y , dan fasilitas anggaran/pembiayaannya, lainnya dilakukan oleh pemerintah pusat
Kewenangan g Pemerintah Provinsi z
z
(1) Melaksanakan standard standard, kreteria kreteria, dan kebijakan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat (Dept. (Dept sektor) untuk wilayah provinsi masing-masing. (2) Menetapkan kebijakan sesuai dengan kondisi lingkungan strategis daerahnya dalam melaksanakan kebijakan pemeintah pusat tersebut
Lanjutan j Provinsi z
z
(3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang jangkauan keluasannya meliputi lintas kabupaten/kota di wilayah provinsinya masingmasing masing ((4)) Menetapkan p dan melaksanakan kebijakan j pemerintah pusat jika dilihat dari asas kemanfaatan yang meliputi penggunaan sdm, biaya, teknologi dan f ilit llainnya fasilitas i llebih bih b bermanfaat f t dil dilaksanakan k k di wilayah provinsi masing-masing.
Kewenangan Pemerintah p Kabupaten/Kota z
z
(1) Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat di daerahnya sesuai dengan kondisi daerahnya dan koordinasi serta kebijakan strategis Provinsi masing-masing (2).Menetapkan kebijakan strategis sesuai dengan kondisi daerahnya masing –masing dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan kebijakan provinsi
Lanjutan j Kabupaten/Kota p z
(3). Menetapkan dan melaksanakan (3) kebijakan pemerintah pusat/provinsi jika dilihat dari asas kemanfaatan penggunaan sdm, biaya, teknologi dan fasilitas lainnya yang tersedia di daerahnya masing masing-masing masing lebih bermanfaat kalau dilakukan di kabupaten/kota. kabupaten/kota
PENUTUP z
z z
DEMIKIAN POKOK POKOK-POKOK POKOK PEMIKIRAN SAYA DALAM RANGKA SUMBANGSIH SARAN UNTUK PEMBAGIAN KEWENANGAN YANG DIRANCANG DALAM RPP KEWENANGAN MOHON MAAF KEKURANGAN TERIMA KASIH
