DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PENAHANAN PRA-PERSIDANGAN

DAMPAK SOSIAL EKONOMI DARI PENAHANAN PRA-PERSIDANGAN

Hak Cipta © 2010 Open Society Foundations. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Diterbitkan oleh: Open Society Foundations 400 West 49th Street New York, New York 10019 USA www.soros.org

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: Martin Schonteich Senior Legal Officer National Criminal Justice Reform Open Society Justice Initiative [email protected]

Tentang Kampanye Global Untuk Keadilan Pra-Persidangan Penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan sewenang-wenang1 merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terabaikan yang berdampak pada jutaan orang setiap tahun, menyebabkan dan memperparah kemiskinan, menghambat pembangunan ekonomi, menyebarluaskan penyakit, dan melemahkan aturan hukum. Para tahanan pra-persidangan dapat kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal mereka; terkena penyakit dan menyebarkan penyakit; diminta membayar suap untuk memperoleh kebebasan atau kondisi penahanan yang lebih baik; serta menderita gangguan fisik dan mental yang berlangsung lama setelah masa penahanan mereka berakhir. Mengingat skala dari masalah yang mendunia ini, Open Society Justice bersama dengan mitra kerja lainnya kini dalam proses peluncuran Kampanye Global untuk Keadilan Pra-Persidangan. Tujuan utama dari kampanye ini adalah untuk mengurangi penahanan pra-persidangan yang tidak semestinya dan menunjukkan bagaimana hal ini dapat dicapai secara efektif dengan resiko kecil atau tanpa resiko terhadap masyarakat. Dampak paling nyata dari pelaksanaan penahanan pra-persidangan yang semena-mena dan berlebihan dirasakan di negara-negara yang menjadi fokus dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDG). Berbagai sasaran utama yang terkait dengan kesehatan anak-anak, kesetaraan jender, dan pendidikan universal secara langsung terhambat oleh biaya yang signifikan dan hilangnya kesempatan ketika seseorang ditahan dan mengalami kerugian melalui penahanan pra-persidangan.2 Kegiatan Kampanye Global baru-baru ini mencakup pengumpulan bukti empiris untuk mendokumentasikan skala dan seberapa parah penahanan pra-persidangan yang semenamena dan tidak semestinya; membangun komunitas pembelajaran bersama (community of 1

“Penahanan pra-persidangan” didefinisikan sebagai jangka waktu dimana seorang individu terampas dari kebebasannya (termasuk penahanan di tempat tahanan polisi) sampai pembacaan keputusan dari persidangan pidana terakhir (termasuk naik banding). Istilah-istilan lain yang umumnya digunakan untuk tahanan prapersidangan (pretrial detainees) mencakup tahanan pra-persidangan (“remand prisoners”), orang yang berada dalam tahanan pra-persidangan (“remandees”), tahanan yang sedang menunggu persidangan (“awaiting trial detainees”), tahanan yang belum disidangkan (“untried prisoners”), dan tahanan yang belum memperoleh vonis (“unsentenced prisoners”). 2 Situs web Tujuan Pembangunan Milennium, http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml, diakses pada tanggal 5 Februari 2010

practice) dan keahlian di kalangan LSM, praktisi, peneliti dan pembuat kebijakan; serta mengawali praktek dan metodologi inovatif yang bertujuan untuk mencari solusi yang efektif dan berbiaya rendah. Selain itu, kampanye ini berupaya untuk menjalin hubungan dengan bidang-bidang yang berkaitan seperti aturan hukum yang lebih luas serta akses terhadap inisiatif dan program peradilan. Tujuan dari makalah ini adalah untuk menitikberatkan pada suatu masalah penting namun kurang mendapatkan perhatian serta membantu negara dan pemerintah untuk lebih memahami permasalahannya dan lebih efektif dalam merancang kebijakan yang ditujukan untuk menanggapi masalah ini. Meskipun masalah ini mengacu pada situasi dan negara tertentu, penting untuk dicatat bahwa penahanan pra-persidangan yang berlebihan merupakan permasalahan global yang berdampak terhadap negara berkembang maupun negara maju. Makalah ini adalah bagian dari 4 seri makalah yang mengkaji dampak dari penahanan prapersidangan yang berlebihan. Selain dampak sosial ekonomi dari penahanan prapersidangan, makalah dalam seri ini juga mengkaji keterkaitan antara penahanan prapersidangan dengan kesehatan masyarakat, penyiksaan dan korupsi. Informasi lebih lanjut mengenai Kampanye Global untuk Keadilan Pra-Persidangan tersedia di http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/criminal_justice/articles_publications/ publications/pretrialjustice_20090903. Ringkasan dari tiga makalah lainnya dalam seri ini adalah sebagai berikut: •

Penahanan pra-persidangan dan penyiksaan:

•

http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/criminal_justice/articles_publicatio ns/publications/pretrial-detention-torture-20100409; Penahanan pra-persidangan dan kesehatan masyarakat:

•

http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/criminal_justice/articles_publicatio ns/publications/pretrial-detention-health; Penahanan pra-persidangan dan korupsi: http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/criminal_justice/articles_publicatio ns/publications/pretrial-detention-corruption_20100409.

Ucapan Terima Kasih

Makalah ini tidak mungkin dapat diterbitkan tanpa banyak bimbingan dari tenaga ahli, penelitian dan berbagi informasi dari banyak pihak. Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Madaripur Legal Aid Association (Bangladesh), Advocacy Forum (Nepal), Civil Society Prison Reform Initiative (Afrika Selatan), Community Law Centre (Afrika Selatan), Intensive Support and Monitoring Services (Glasgow City Council), Centre for Studies on Public Security and Citizenship (Brazil), Governance and Justice Group (Portugal), International Centre for Prison Studies (Inggris), Penal Reform International (Inggris), Prison Fellowship International (SA), Danish Institute for Human Rights, Conor Foley, dan Oliver Robertson. Makalah ini ditulis oleh David Berry, berdasarkan draf awal oleh Paul English, mantan direktur eksekutif Penal Reform International. Makalah disunting oleh Martin Schonteich, Madeleine Crohn, Kersty McCourt, dan Robert O. Varenik. Open Society Justice Initiative bertanggungjawab penuh jika terdapat kesalahan atau penyajian yang keliru.

Daftar Isi Tentang Kampanye Global Untuk Keadilan Pra-Persidangan Ucapan Terima Kasih Pendahuluan Gambaran Umum dari Penahanan Pra-Persidangan Ruang Lingkup Global dari Permasalahan Dampak Negatif dari Penahanan Pra-Persidangan yang Berlebihan Dampak terhadap Kalangan Miskin dan Terpinggirkan Keadaan di Lapangan Dampak terhadap Individu dan Keluarga Pendapatan dan Pekerjaan Pendidikan Biaya Yang Terkait dengan Penjara Dampak Jangka Panjang dan Antar-Generasi Dampak Terhadap Masyarakat dan Negara Dampak Terhadap Masyarakat Dampak Terhadap Negara Kesimpulan dan Rekomendasi Lampiran 1. Ringkasan dari Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Pemenjaraan Berbiaya Tinggi: Biaya Langsung dan Tidak Langsung dari Penahanan Pra-Persidangan di Meksiko) 2. Instrumen Internasional yang Mengatur Tentang Penahanan Pra-Persidangan 3. Bibliografi

I. PENDAHULUAN Keputusan untuk menahan seseorang sebelum ia dinyatakan bersalah atas suatu tindak kejahatan adalah salah satu keputusan paling keras yang dapat diambil oleh suatu Negara atau individu. Keputusan yang dibuat seketika oleh petugas yang melakukan penangkapan akan mempunyai dampak negatif yang hebat dan kekal. Apakah hal ini dapat dibenarkan atau tidak, dan tanpa menghiraukan apakah proses hukum yang wajar telah dijalani, penangkapan tersebut kemungkinan akan membawa dampak yang traumatis bagi tahanan serta mereka yang menyayanginya dan bergantung padanya. Penahanan pra-persidangan adalah salah satu hal yang paling buruk yang dapat terjadi pada seseorang: tahanan langsung kehilangan kebebasannya dan juga dapat kehilangan keluarga, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan serta ikatan dengan komunitasnya. Selain itu, penahanan prapersidangan tidak menurunkan angka kejahatan atau meningkatkan keamanan publik. Kenyataannya, sebagaimana dibahas pada Bagian II, penahanan pra-persidangan yang berlebihan lebih cenderung meningkatkan tindak kejahatan daripada mencegahnya. Tindakan untuk menahan jutaan orang meskipun ada asas praduga tidak bersalah bukan hanya melanggar norma-norma internasional tapi juga tidak semestinya.3 Sebagian besar tahanan pra-persidangan bukan merupakan ancaman bagi masyarakat dan seharusnya tidak berada dalam tahanan. Banyak diantara mereka yang berada dalam penahanan prapersidangan, pada akhirnya ditarik tuntutannya karena kurangnya bukti, sementara yang lainnya akan dibebaskan dari tuntutan pada saat persidangan. Namun, sebagian lainnya diputuskan bersalah atas pelanggaran ringan tanpa melibatkan kekerasan dengan waktu

3

Perlu digarisbawahi bahwa makalah ini menitikberatkan pada penahanan pra-persidangan yang berlebihan. Para penulis tidak bermaksud untuk melakukan advokasi penghapusan penahanan pra-persidangan, namun lebih pada penerapan penahanan pra-persidangan yang adil dan tepat. Penahanan pra-persidangan, jika digunakan dengan tepat, akan memberikan peran yang penting. Untuk kepentingan dari penulisan makalah ini, istilah “penahanan pra-persidangan” akan mengacu secara khusus pada penahanan pra-persidangan yang berlebihan, kecuali disebutkan lain.

pemenjaraan yang tidak tepat atau dimana hukuman maksimumnya adalah kurang dari waktu yang dihabiskan untuk menunggu persidangan. Dampak sosial ekonomi dari penahanan pra-persidangan yang berlebihan sangat mendalam dan tidak hanya berdampak pada individu yang ditahan saja tetapi juga pada keluarga mereka, masyarakat dan bahkan Negara. Sebagaimana yang akan ditunjukkan oleh laporan ini bahwa dampak paling berat akan dirasakan oleh kaum miskin. Kaum miskin lebih cenderung untuk berbenturan dengan hukum, lebih cenderung ditahan untuk menunggu persidangan, dan memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk membayar “3B” agar terbebas dari penahanan pra-persidangan: bribe (suap), bail (penjaminan) atau barrister (pengacara). Pada hari apapun, diperkirakan tiga juta jiwa berada di belakang jeruji menunggu persidangan. Dalam jangka waktu setahun, sekitar 10 juta orang akan melalui penahanan pra-persidangan. Banyak dari mereka akan menghabiskan waktu berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun dalam penahanan – tanpa disidangkan atau dinyatakan bersalah – mengalami penderitaan dalam kondisi yang lebih buruk dibandingkan dengan orang yang terbukti bersalah melakukan kejahatan dan dihukum penjara. Penting untuk dicatat bahwa bagi para tahanan pra-persidangan sesungguhnya berlaku asas praduga tidak bersalah sesuai dengan gagasan proses hukum yang wajar yang paling mendasar dan diterima secara universal. Sejumlah besar tahanan pra-persidangan rentan terhadap penyiksaan, pemerasan dan serangan penyakit. Mereka menjadi korban dari tindakan semena-mena dari aparat polisi, pejabat korup, dan bahkan dari tahanan lainnya. Sepanjang penderitaan tersebut, mereka hampir tidak pernah bertemu dengan seorang pengacara atau penasehat hukum dan seringkali hanya memiliki informasi yang terbatas tentang hak-hak asasi mereka. Ketika mereka akhirnya masuk ke ruang persidangan – tanpa pendampingan dan kemungkinan menjadi tidak berdaya akibat berada dalam tahanan selama berbulan-bulan – kemungkinan terburuk akan semakin menimpa diri mereka: mereka yang berada dalam tahanan prapersidangan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk dinyatakan bersalah dibandingkan

terdakwa dari latarbelakang yang sama, menghadapi tuntutan hukum yang sama, yang dibebaskan ketika menunggu persidangan.4 Kelompok Kerja PBB untuk Penahanan Sewenang-wenang telah mencatat, penelitian empiris menunjukkan bahwa mereka yang berada dalam penahanan pra-persidangan mempunyai kemungkinan yang lebih kecil untuk dibebaskan dari tuntutan hukum dibanding mereka yang tetap bebas sebelum menjalani persidangan; hal ini “semakin memperparah keadaan yang merugikan bagi kaum miskin dan terpinggirkan dalam kemampuan mereka untuk menikmati hak atas persidangan yang adil pada posisi yang setara.”5 Di Afrika Selatan contohnya, orang yang berada tahanan sebelum persidangan mereka, memiliki kemungkinan enam kali lebih besar untuk dijatuhi hukuman pemenjaraan dibanding mereka yang dibebaskan dengan jaminan.6 Para

tahanan

pra-persidangan

dapat

kehilangan

pekerjaan

mereka,

terpaksa

menelantarkan pendidikan mereka, dan tergusur dari tempat tinggal mereka. Mereka terpapar penyakit serta menderita gangguan fisik dan mental yang berlangsung lama setelah masa penahanan mereka berakhir. Keluarga mereka juga menderita akibat kehilangan pendapatan dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan, termasuk dampak multi-generasi dimana anak-anak dari para tahanan mengalami penurunan pencapaian jenjang pendidikan serta pendapatan yang berkurang seumur hidupnya. Efek yang bergelombang ini tidak berhenti begitu saja: masyarakat dan Negara dimana berlangsung penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan juga harus menyerap dampak sosial ekonomi ini. Di seluruh dunia, penahanan pra-persidangan yang berlebihan telah mendorong rakyat menuju kemiskinan. Hal ini mendorong kaum pekerja menjadi pengangguran, berada dalam ketidakpastian dan di ujung kemiskinan. Keadaan ini juga menjadikan mereka yang 4

Clive Davies, “Pre-Trial Imprisonment: A Liverpool Study,” The British Journal of Criminology (Jan. 1971), 32-48; Marian R. Williams, “The Effect of Pretrial Detention on Imprisonment Decisions,” Criminal Justice Review 28, No. 2 Autumn 2003), 299-316. 5 Working Group on Arbitrary Detention, Report of the Working Group on Arbitrary Detention (Geneva: UN Commission on Human Rights, E/CN.4/2006/7, 2006), para. 66. 6 Vanja Karth, “Between a Rock and a Hard Place”: Bail Decisions in Three South African Courts (Johannesburg: Open Society Foundation for South Africa, 2008), 24, tersedia di: http://www.osf.org.za/File_Uploads/docs/OSF_Bali_text_web.pdf, diakses pada tanggal 5 Februari 2010.

berada di ujung kemiskinan menjadi miskin dan menjerumuskan mereka yang sudah hidup miskin terpuruk dalam ke kemiskinan yang lebih parah. Hal ini turut menghambat pembangunan masyarakat secara keseluruhan,

menyia-nyiakan potensi manusia, dan

membuat sumberdaya Negara menyimpang dari arah yang semestinya. Dampak sosial ekonomi yang negatif ini tidak seharusnya terjadi. Penahanan prapersidangan yang berlebihan dan semena-mena secara universal dilarang oleh normanorma hukum internasional. Padahal, meskipun penahanan pra-persidangan yang wajar memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana, menurut norma-norma internasional hal ini biasanya menjadi pilihan terakhir dan digunakan hanya dalam kondisi tertentu yang khusus. Standar HAM yang mengatur mengenai penahanan pra-persidangan sudah jelas (seperti yang terdokumentasi dalam Lampiran 2); laporan ini akan mengkaji dampak praktis dari pelanggaran terhadap standar tersebut. Dalam meneliti dampak sosial ekonomi dari penanahan pra-persidangan, laporan ini pertama-tama akan memberi gambaran umum tentang penahanan pra-persidangan, termasuk ruang lingkup globalnya, berbagai masalah yang terkait dengan hal ini, terutama dampak kritis terhadap kalangan miskin dan terpinggirkan, serta kondisi aktual penelitian tentang topik ini. Laporan ini kemudian dilanjutkan dengan mengkaji berbagai perwujudan dampak sosial ekonomi dari penahanan pra-persidangan, termasuk dampak terhadap individu, keluarga, masyarakat dan Negara. Laporan ini diakhiri dengan rekomendasi, lampiran yang menunjukkan upaya untuk menghitung biaya yang diperlukan bagi penahanan pra-persidangan di Meksiko, lampiran yang menyusun berbagai instrumen international terkait yang mengatur tentang penggunaan penahanan pra-persidangan, serta bibliografi. Laporan ini disajikan sebagai suatu upaya awal untuk menyusun daftar dampak sosial ekonomi dari penahanan pra-persidangan di seluruh dunia. Seperti yang dibahas pada Bagian II di bawah, data yang tepat mengenai penahanan pra-persidangan masih jarang tersedia. Lebih jarang lagi adalah analisa biaya (atau analisa biaya-manfaat) yang teliti tentang penahanan pra-persidangan. Meskipun terdapat sejumlah studi yang dilakukan di Meksiko (diringkas pada Lampiran 1), Chile, Argentina dan Ukraina, literaturnya masih

dianggap sedikit. Dengan demikian, laporan ini dapat dianggap sebagai upaya awal sekaligus seruan bagi perlunya penelitian lanjutan.

II. GAMBARAN UMUM DARI PENAHANAN PRA-PERSIDANGAN Ruang Lingkup Global dari Permasalahan Salah satu cara untuk mengukur ruang lingkup dari penahanan pra-persidangan adalah jangka waktunya – jumlah hari yang dihabiskan orang dalam tahanan. Menurut penyelidikan Komisi Eropa pada tahun 2003, jangka waktu rata-rata dari penahanan prapersidangan di 19 dari 25 negara anggota Uni Eropa pada saat itu adalah 167 hari, atau 5,5 bulan.7 Data untuk negara atau wilayah lain sulit untuk diperoleh, namun rata-rata global hampir pasti lebih tinggi dari angka Eropa – contohnya, rata-rata durasi penahanan prapersidangan di Nigeria adalah 3,7 tahun.8 Ukuran kedua dari skala penahanan pra-persidangan di seluruh dunia adalah jumlah total individu dalam tahanan. Meskipun data akurat dan terkini tidak tersedia di semua negara, dapat diperkirakan secara terpercaya bahwa sekitar tiga juta orang di seluruh dunia berada dalam penahanan pra-persidangan pada satu waktu tertentu.9 Jumlah kelompok ini lebih besar dari populasi 60 negara, termasuk Armenia, Congo-Brazzaville dan Jamaika. Namun, gambaran tiga juta orang populasi penahanan pra-persidangan untuk satu hari tertentu tidak dapat menunjukkan secara memadai tingkat sesungguhnya dari penahanan pra-persidangan di seluruh dunia. Ukuran yang lebih dinamis adalah arus orang yang masuk tahanan selama jangka waktu tertentu. Dalam kurun waktu satu tahun, diperkirakan 10 juta orang akan masuk tahanan pra-persidangan – jumlah yang lebih besar dari penduduk dua pertiga negara-negara di dunia.10 Ukuran ketiga yang penting dari penahanan pra-persidangan adalah persentase dari semua tahanan yang berada dalam tahap pra-persidangan: secara global, satu dari setiap tiga

7

Accompanying document to the Proposal for a Council Framework Decision on the European supervision order in pre-trial procedures between Member States of the European Union, SEC(2006)1079 (Brussels: European Commission, Agustus 29, 2006), 10-11. 8 Anthony Nwapa, “Building and Sustaining Change: Pretrial Detention Reform in Nigeria,” in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), 86. 9 World Prison Brief Online (ICPS), www.kcl.ac.uk/depsta/rel/icps/worldbrief/world_brief.html, diakses pada tanggal 5 Februari 2007. 10 Martin Schonteich, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention Around the World,” in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), 11.

tahanan sedang menunggu persidangan dan tidak dinyatakan bersalah atas tindak kejahatan.11 Cara keempat untuk mengukur penahanan pra-persidangan adalah tingkat penahanan, yang dihitung sebagai jumlah tahanan pra-persidangan per 100.000 penduduk. Secara global, diperkirakan 44 orang per 100.000 berada dalam penahanan pra-persidangan, namun angka ini mengaburkan perbedaan yang tinggi antar wilayah. Negara-negara Skandinavia di Eropa misalnya, mempunyai angka penahanan pra-persidangan sebesar 14 per 100.000, sedangkan tingkat penahanan di Amerika Utara adalah sebesar 137 per 100.000.12 Penggunaan penahanan pra-persidangan secara berlebihan dan sewenang-sewenang merupakan permasalahan global yang berdampak pada negara maju maupun berkembang. Seperti yang ditunjukkan oleh data tentang jangka waktu rata-rata penahanan prapersidangan, terdapat perbedaan antar Negara yang sangat menyolok dalam penggunaan penahanan pra-persidangan. Namun meskipun masalahnya hampir bersifat universal, perwujudannya bisa dalam bentuk yang sangat beragam. Sejumlah pola umum cenderung tetap bertahan dan dapat digunakan untuk memahami keberagaman dan kerumitan dari permasalahan ini. Negara-negara maju cenderung mempunyai jumlah total tahanan pra-persidangan yang lebih besar serta tingkat penahanan pra-persidangan yang lebih tinggi. Amerika Serikat misalnya, memiliki jumlah total tahanan pra-persidangan yang paling tinggi di dunia (sekitar 476.000) dan angka penahanan pra-persidangan keempat tertinggi (158 per 100.000). Namun rata-rata jangka waktu penahanan pra-persidangan dan persentase dari seluruh tahanan yang berada pada tahap pra-persidangan di Amerika Serikat dan di kalangan negara maju relatif rendah. Sebaliknya, di negara-negara berkembang angka penahanan pra-persidangan relatif rendah, namun rata-rata jangka waktu penahanan dan persentase dari semua tahanan pra11

Roy Walmsley, World Prison Population List, Sixth Edition, (London: International Centre for Prison Studies, 2007). 12 Martin Schonteich, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention Around the World,” in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), 13.

persidangan relatif tinggi. Di sejumlah negara, lebih dari tiga perempat dari seluruh tahanan merupakan mereka yang sedang dalam tahap pra-persidangan. Angka ini mencakup Liberia (di mana 97 persen dari semua tahanan sedang menunggu persidangan), Mali (89 persen), Benin (80 persen), Haiti (78 persen), Nigeria (76 persen), Bolivia (74 persen), dan Republik Kongo (70 persen). Penahanan pra-persidangan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas dan efisiensi sistem peradilan pidana dari suatu Negara tertentu serta komitmennya terhadap aturan hukum. Di negara maju, persentase yang lebih rendah dari seluruh tahanan prapersidangan yang sedang menunggu persidangan dan rata-rata jangka waktu penahanan pra-persidangan yang lebih pendek menunjukkan adanya sistem peradilan pidana yang relatif efisien: orang bergerak melewati sistem secara cepat dan pada umumnya dibebaskan ketika menunggu persidangan. Di negara berkembang, sebagian besar dari seluruh tahanan berada dalam tahap pra-persidangan dan mereka akan terlantar dalam situasi tersebut hingga bertahun-tahun lamanya. Hal ini paling tidak mengindikasikan suatu sistem peradilan pidana yang tidak efisien dan kewalahan beban, paling parahnya adalah tidak adanya komitmen terhadap aturan hukum. Dampak Negatif dari Penahanan Pra-Persidangan yang Berlebihan Banyak akibat buruk yang diakibatkan oleh penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan

secara

global.

Penahanan

pra-persidangan

yang

berlebihan

akan

menghancurkan kehidupan individu, merusak keluarga dan menurunkan martabat masyarakat. Hal ini juga melemahkan aturan hukum – dengan memupuk tumbuh suburnya korupsi dan mendorong tindak kejahatan – dan membuat orang yang belum tentu bersalah menjadi rentan terhadap penyiksaan, penyakit dan kepadatan penghuni dalam kondisi yang lebih mengenaskan dari apa yang dialami kebanyakan tahanan yang telah diputuskan bersalah. Tindak Sewenang-wenang dan Pemborosan Sesuai standar internasional, pada umumnya orang yang menunggu persidangan harus diperbolehkan untuk kembali ke lingkungan masyarakat mereka dengan syarat mereka

menghormati hukum dan menghadiri persidangan pada tanggal yang telah ditetapkan. Hanya dalam keadaan tertentu saja seorang individu dapat ditahan selama menungggu persidangan. Harus ada alasan yang kuat untuk meyakini bahwa orang tersebut telah melakukan tindak kejahatan yang dituduhkan dan benar-benar ada resiko bahwa orang tersebut akan melarikan diri, merupakan ancaman bagi masyarakat atau akan mengganggu jalannya proses keadilan. Selain merupakan persyaratan internasional yang diakui, memperbolehkan tersangka untuk kembali ke masyarakat akan mengurangi kemungkinan terjadinya perlakuan buruk dan memungkinkan mereka untuk melakukan pembelaan yang lebih efektif. Penting juga untuk dicatat bahwa membebaskan orang yang sedang menunggu persidangan biasanya tidak merupakan ancaman bagi keamanan publik: seperti yang dibahas pada bagian V, ada banyak cara untuk memastikan kepatuhan mereka pada hukum di saat mereka bebas, semua cara tersebut berbiaya lebih rendah dari penahanan pra-persidangan. Namun, terlalu banyak negara yang tidak dapat atau tidak mau mentaati standar internasional tersebut. Penggunaan penahanan pra-persidangan secara berlebihan dan/atau sewenang-wenang berkontribusi terhadap sesaknya tempat penahanan yang kronis, berbiaya tinggi dan tidak produktif. Penggunaan penahanan pra-persidangan yang lebih wajar memungkinkan pemerintah untuk mengurangi kepadatan penghuni dan menyalurkan biaya-biaya terkait bagi pencegahan tindak kejahatan, bantuan hukum dan pendidikan. Melemahkan Aturan Hukum Aturan hukum adalah sesuatu yang fundamental bagi seluruh kalangan masyarakat terbuka. Hal ini juga merupakan aspek penting dari pembangunan sosial ekonomi. 13 Penahanan pra-persidangan secara berlebihan dapat melemahkan aturan hukum dengan merendahkan asas praduga tidak bersalah, memperparah tindak korupsi, dan bahkan mendorong tindak kejahatan.

13

United Nations Development Programme, Making the Law Work for Everyone: Report of the Commission on Legal Empowerment of the Poor, Vol. 1, (New York: Commission on Legal Empowerment of the Poor and the United Nations Development Programme, 2008), 43.

Jika seorang terdakwa dikenakan penahanan, atau terdakwa tidak mampu memenuhi uang jaminan yang telah ditetapkan, maka terdakwa akan menghadapi sejumlah konsekuensi yang signifikan. Terdakwa yang ditahan sebelum persidangan lebih cenderung memperoleh

hukuman

penjara

dibanding

terdakwa

yang

dibebaskan

sebelum

persidangan.14 Sebagaimana yang diketahui, penahanan pra-persidangan akan melemahkan – akibat kehilangan pekerjaan, tempat tinggal, keluarga dan ikatan sosial lainnya – kemampuan terdakwa untuk meyakinkan pihak berwenang bahwa mereka layak untuk dijatuhi putusan pidana di luar lembaga (non-custodial).15 Penampilan dan sikap seorang terdakwa di pengadilan mungkin tidak akan menimbulkan kesan percaya diri jika telah berminggu-minggu atau berbulan-bulan mendekam di sel tahanan; terdakwa yang ditahan lebih kecil kemungkinan untuk menghadirkan saksi yang mengenal korban, pelaku, atau orang lain yang terlibat dalam kasus tersebut (character witness) untuk memperoleh keringanan

hukuman

dibanding

terdakwa

yang

dibebaskan

ketika

menungggu

persidangan; dan terdakwa yang ditahan kemungkinan telah kehilangan pekerjaan atau tempat tinggalnya sehingga dianggap tidak layak untuk diberikan pidana bersyarat (suspended sentence), masa percobaan (probation) atau denda.16 Sebaliknya, tersangka yang dibebaskan dapat lebih mudah bertemu dengan pengacara dan dapat ikut membantu dalam mengembangkan pembelaan terhadap tuntutan tertentu. Mereka tidak perlu meninggalkan pekerjaannya, membayar pajak dan membiayai keluarga mereka. Mereka juga dapat mengambil berbagai langkah untuk mengurangi tingkat hukuman jika mereka dinyatakan bersalah, misalnya dengan mendapatkan pekerjaan atau mempertahankan pekerjaannya, menjaga atau menjalin kembali ikatan kekeluargaan, dan menyiapkan rekam jejak yang sesuai dengan persyaratan pembebasan.17 14

Lihat, contohnya, Anne Rankin, “The Effect of Pretrial Detention,” New York University Law Review 39 (1964), 641-655; Michael R. Gottfredson and Don M. Gottfredson, Decision Making in Criminal Justice: Toward a Rational Exercise of Discretion (New York: Plenum Press, 1988); Williams, “The Effect of Pretrial Detention on Imprisonment Decisions,” 299-316. 15 Rod Morgan, “England/Wales,” in Dunkel and Vagg (eds.) Waiting for Trial: International Prespectives on the Use of Pretrial Detention and the Rights and Living Conditions of Prisoners Waiting for Trial, (Freiburg: Max Planck Institute, 1994), 198. 16 Michael King, Bail or Custody (London: Cobden Trust, 1973), 75. 17 Untuk bahasan tentang biaya finansial, sosial, legal dan psikologis yang berkaitan dengan penahanan prapersidangan, lihat Robert E. Fitzgerald dan Peter Marshall, Towards a more objective basis for bail decision making, (Canberra: 3rd National Outlook Symposium on Crime in Australia, “Mapping the Boundaries of Australia’s Criminal Justice System,” makalah, Maret 22-23, 1999), 5-7.

Di seluruh dunia, jutaan orang mendekam di rumah tahanan pra-persidangan karena korupsi.18 Meskipun ada larangan korupsi di bawah hukum internasional – sebagaimana terkandung dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC, UN Convention against Corruption) serta perjanjian dan perundang-undangan lainnya – sistem peradilan pidana seringkali ternodai oleh praktek suap dan bentuk lain dari korupsi. Tahap pra-persidangan (mulai penangkapan hingga persidangan) dari proses peradilan pidana biasanya lebih rentan terhadap praktek korupsi, dan korupsi ini berdampak paling parah pada kalangan miskin dan kalangan yang tercabut haknya. Korupsi tumbuh subur pada tahap pra-persidangan karena pengawasan yang ada lebih minim dan lebih longgar dibandingkan tahap-tahap selanjutnya dari proses peradilan, dan tindak korupsi tersebut seringkali melibatkan aktor yang bergaji rendah dan paling yunior dalam sistem tersebut. Pihak polisi, kejaksaan maupun hakim - tidak terkekang oleh pertanggungjawaban - dapat menangkap, menahan, dan melepaskan individu berdasarkan kemampuannya untuk membayar uang suap. Mereka yang terperangkap dalam keterkaitan antara penahanan pra-persidangan dan korupsi akan lebih rentan dan menderita akibat dari situasi ini. Masyarakat secara keseluruhan juga akan membayar biaya yang sangat mahal. Korupsi itu sendiri tentunya adalah hasil yang buruk. Namun ketika digabungkan dengan kewenangan untuk menahan seseorang akan mengakibatkan pada hasil buruk lainnya: penangkapan semena-mena dan penahanan yang tidak semestinya, meningkatnya biaya kesehatan masyarakat, sumberdaya yang tersia-siakan, terhambatnya pembangunan, dan meningkatkan kemiskinan. Kredibilitas sistem peradilan akan memburuk apabila mereka yang tidak bersalah ditangkap dan bahkan dihukum karena mereka tidak mampu membayar, sementara yang bersalah dibebaskan karena mereka mampu membayar. “Kaum miskin memerlukan bantuan hukum, bukan tekanan untuk membayar suap. Mereka perlu bukti bahwa setiap orang setara di depan hukum.” - Dewan Komisioner Eropa untuk Hak Asasi Manusia, Thomas Hammarberg

18

Johann Graf Lambsdorff, “Consequences of Corruption – What Do We Know from a Cross-Section of Countries?” (Passau: Passau University, 2005), 20.

Di seluruh dunia, orang miskin ditangkap karena tidak mampu membayar uang suap kepada polisi yang korup, kemudian mereka tidak diberi akses terhadap pendampingam hukum atau anggota keluarga karena tidak dapat menyuap penjaga atau jaksa yang korup, yang selanjutnya ditahan untuk jangka waktu yang tidak pasti – atau dinyatakan bersalah – karena mereka tidak mampu menyuap hakim yang korup. Kemampuan untuk menyelipkan uang ke tangan yang tepat seringkali merupakan penentu antara kebebasan dan penahanan. Pusat penahanan pra-persidangan hampir seluruhnya dihuni oleh orang miskin. Begitu ditahan, nasib para tahanan pra-persidangan seringkali berada di tangan pihak berwenang yang menahan, terutama di negara dimana bantuan hukum atau bentuk lain dari pendampingan hukum tidak tersedia atau terbatas. Mereka atau anggota keluarga mereka seringkali dipaksa untuk membayar agar diberi akses terhadap layanan dan perlakuan yang mereka berhak untuk mendapatkannya sesuai dengan hukum nasional dan internasional, termasuk makanan, air minum, obat-obatan atau kontak dengan anggota keluarga. Selain itu, mereka dipaksa untuk membayar agar terhindar dari penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya, dan permintaan untuk uang suap seringkali ditambah dengan ancaman penyiksaan atau tindak penyiksaan yang nyata.

Bangladesh: Satu Penangkapan, 34 Penyuapan Setelah salah satu anggota keluarga Rezzak ditangkap, kerabatnya mencatat beberapa kesempatan dimana mereka dipaksa untuk membayar uang suap dan jumlah uang suap yang harus mereka berikan. Uang suap dibayarkan untuk memperoleh keperluan mendasar dan diberi perlindungan selama dalam penahanan polisi dan dengan harapan akan memperoleh pembebasan dengan jaminan. Selama jangka waktu empat bulan (2008-2009), keluarga Rezzak telah membayar total 159.660 Taka (US $2.262) melalui 34 kali transaksi korupsi. Porsi yang paling besar dari jumlah ini (total 75.000 Taka) dibayar kepada petugas penahanan untuk mencegah dari tindak penyiksaan dan lebih

banyak tuduhan lain yang dibuat-buat terhadap kerabat mereka. Sejumlah uang suap lainnya yang signifikan diberikan kepada pengacara dan panitera. Sejumlah lainnya adalah untuk hal-hal yang seharusnya disediakan oleh negara, termasuk akses terhadap dokumen hukum dan makanan untuk anggota keluarga mereka yang ditahan.19 Karena seringnya para tahanan terpapar terhadap faktor-faktor yang mendorong tindak kejahatan (crimogenic), penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan sewenang-wenang justru dapat meningkatkan jumlah orang yang berpotensi menjadi pelaku tindak pidana dalam masyarakat. Terdapat bukti yang signifikan bahwa penjara dapat memupuk perilaku kriminal dengan berfungsi sebagai sekolah atau lahan yang subur bagi tindak kejahatan.20 Di Brazil misalnya, banyaknya orang yang masuk tahanan prapersidangan, yang seringkali disebabkan oleh tuntutan ringan, merupakan faktor yang menguntungkan bagi geng kriminal yang merekrut kebanyakan anggotanya di dalam penjara.21 Tekanan untuk bergabung dengan geng sangat kuat, dan memasuki penjara – meskipun tidak bersalah – semakin meningkatkan kemungkinan terjadinya benturan lebih lanjut dengan hukum. Resiko ini lebih tinggi di tempat dimana tahanan yang telah divonis dan yang belum divonis tidak dipisahkan, atau di tempat dimana tahanan pra-persidangan yang menjadi tersangka pelaku tindak pidana ringan ditahan bersama dengan tahanan yang diduga telah melakukan tindak pidana berat – kondisi yang sering terjadi di kebanyakan sistem penjara yang padat penghuni di seluruh dunia. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan bahwa begitu anak dibawah umur ditahan sambil menunggu persidangan, mereka lebih cenderung untuk melakukan pengulangan tindak kejahatan di kemudian hari dibanding terdakwa dibawah umur yang tidak ditahan – begitu juga perbedaan antara kedua kelompok ini pada pengamatan data 19

“Disconnected Policing and the Justice Trade in Bangladesh,” Article 2: Special Edition: Use of Police Powers for Profit, Vol. 8 (1), Maret 2009. 20 Untuk tinjauan dari literaturnya, lihat Paul Gendreau, Claire Goggin, dan Francis T. Cullen, The Effects of Prison Sentences on Recidivism (Ottawa: Solicitor General Canada, 1999), www.prisonpolicy.org/scana/e199912.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2007. Lihat juga Dorothy R. Jaman, Robert M. Dickover, dan Lawrence A. Bennett, “Parole outcome as a function of time served,” British Journal of Criminology 12, No. 1 (January 1972), 7. 21 International Bar Association, Human Rights Institute, One in five: The crisis in Brazil’s prisons and criminal justice system, (London: IBA Human Rights Institute, 2010), 33.

sebelumnya - “pengalaman di tempat penahanan akan meningkatkan kemungkinan anak tersebut untuk menjadi residivis”22 Lebih Buruk dari Penjara Tidak sebagaimana yang diharapkan, meskipun pusat penahanan pra-persidangan hanya menahan orang atas asas praduga tidak bersalah di mata hukum, kondisi tempat penahanan ini seringkali lebih buruk dari penjara. Dibanding naripadana yang menjalani hukuman, tahanan pra-persidangan beresiko lebih tinggi untuk mengalami penyiksaan dan terserang penyakit. Mereka juga mempunyai kesempatan yang lebih kecil untuk memperoleh

pendidikan

dan

pelatihan

dibanding

narapidana

yang

menjalani

hukumannya.23 Karena tahanan pra-persidangan adalah populasi yang bersifat peralihan, kebanyakan pihak berwenang penjara menganggap fasilitas tahanan mereka sebagai sesuatu yang sementara sehingga tidak memerlukan layanan kesehatan, pendidikan atau pelatihan. Banyak penjara yang menyediakan pendidikan ketrampilan, terapi pengobatan atau kegiatan lainnya bagi narapidana yang menjalani hukuman, tidak memberikan layanan yang sama kepada tahanan pra-persidangan.24 Di Nigeria, menurut Pelapor Khusus PBB untuk penyiksaan dan perlakuan serta penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, tahanan pra-persidangan “ditahan dalam sel yang sesak, tanpa fasilitas kebersihan yang layak dengan tempat tidur yang tidak memadai, serta makanan, air dan layanan medis yang tidak layak dan/atau tidak mencukupi, apalagi untuk memperoleh peluang pendidikan, kegiatan untuk mengisi waktu luang atau pelatihan ketrampilan.”25 Situasi ini sedikit lebih baik di negara yang lebih makmur: suatu laporan tentang tahanan pra-persidangan di Skotlandia menemukan bahwa “kondisi mereka dalam tahanan paling tidak sama dengan yang dialami oleh narapidana yang telah dijatuhi 22

Barry Holman dan Jason Ziedenberg, The Dangers of Detention: The Impact of Incarcerating Youth in Detention and Other Secure Facilities (Washington, D.C.: Justice Policy Institute, 2006), 3. 23 Martin Schonteich, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention Around the World,” in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), 18. 24 Prison Fellowship International website, remand prisoners page: http://www.pfi.org/cjr/humanrights/vulnerable-populations/remand-prisoners/remand-prisoners/, diakses pada tanggal 5 Februari 2010. 25 Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: Mission to Nigeria, (Geneva: UN Human Rights Council, 2007), 16.

hukuman, namun paling sering terjadi mengalami kondisi yang lebih buruk dari kondisi narapidana yang menjalani hukuman.”26 Diantara lebih dari sepuluh juta orang yang berada dalam tahanan (termasuk tahanan prapersidangan dan pasca-putusan sidang) di seluruh dunia, mereka yang berada dalam tahanan pra-persidangan paling beresiko terhadap penyiksaan.27 Tahanan pra-persidangan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan pihak berwenang yang menahan, banyak diantara mereka yang menganggap penyiksaan sebagai cara yang paling cepat untuk mendapatkan informasi atau pengakuan serta cara yang paling mudah untuk mempraktekkan pengendalian fisik dan mental atas para tahanan. Sayangnya, pada kebanyakan sistem, saat adanya insentif polisi yang maksimum untuk melakukan penyiksaan ini bertepatan dengan waktunya dengan kondisi dimana terjadi pengawasan yang paling sedikit atas kegiatan polisi. Mereka yang berasal dari sektor masyarakat yang paling miskin dan paling tidak beruntung berada pada posisi yang sangat beresiko.28 Selain itu, kondisi dari banyak pusat penahanan pra-persidangan – yang ditandai oleh kepadatan penghuni yang tinggi, kondisi yang tidak sehat dan kurangnya persediaan makanan – merupakan bentuk penyiksaan. Penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan mengakibatkan lingkungan yang penuh sesak, tidak sehat, hura-hura dan penuh kekerasan dimana tahanan pra-persidangan – yang belum divonis – beresiko tertular penyakit. Namun bukan hanya mereka yang tidak bersalah saja yang kesehatannya terancam oleh ketergantungan yang berlebihan terhadap penahanan pra-persidangan: dari tuberkulosis di Rusia hingga hepatitis C di California dan HIV/AIDS di Afrika Selatan, wabah penyakit yang berasal dari pusat tahanan prapersidangan dengan cepat merebak ke masyarakat umum. Pada sejumlah kasus, pusat penahanan pra-persidangan sedemikian buruknya sehingga orang yang tidak bersalah

26

Scottish Prison Service, Punishment First Verdict Later: A Review of Conditions for Remand Prisoners in Scotland at the End of the 20th Century, (Edinburgh: HM Prisons Inspectorate, 2000), Lampiran 5. 27 Roy Walmsley, World Prison Population List, eighth edition, ICPS, http://www.kcl.ac.uk/depsta/law/research/icps/downloads/wppl-8th_41.pdf; daftar ini menyebutkan bahwa “lebih dari 9,8 juta orang ditahan dalam lembaga pemasyarakatan di seluruh dunia.” 28 Manfred Nowak, Interim Report of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment A/64/215, 3 Agustus 2009, tersedia di: http://www2.ohchr.org/english/issues/torture/rapporteur/docs/A-64-215.pdf.

akhirnya mengaku bersalah hanya agar dipindahkan ke penjara yang kemungkinan mempunyai kondisi yang lebih baik. “Diperkirakan bahwa pada suatu tahun tertentu, sekitar 25% dari semua orang yang mengidap penyakit HIV, sekitar 33% dari mereka yang terinfeksi HCV, dan lebih dari 40% yang mengidap penyakit tuberkulosis akan menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan.” - Theodore Hammet, American Journal of Public Health, Juni 200629 Di penjara dan pusat penahanan pasca-putusan sidang lainnya, tahanan yang masuk mungkin memperoleh skrining pemeriksaan penyakit, mendapatkan layanan kesehatan dan bahkan mempunyai akses terhadap terapi metadon dan distribusi kondom. Namun, untuk pengecualian yang sangat jarang terjadi, semua fasilitas ini tidak tersedia di tempat penahanan pra-persidangan. Sebaliknya, tahanan dimasukkan ke dalam tempat penahanan pra-persidangan dimana mereka terpapar penyakit, dan kemudian dibebaskan ke masyarakat untuk menyebarkan penyakit yang mereka derita. Hal ini juga berbahaya bagi sipir dan karyawan penjara lainnya. Pada tahun 2001 di Tomsk, Rusia, pusat penahanan setempat mempunyai tingkat infeksi TBC sebanyak 7.000 kasus per 100.000 tahanan. Di wilayah sekitarnya dimana sebagian besar penjaga dan pegawai penjara tinggal, angkanya lebih baik namun secara mengejutkan masih tinggi: 4.000 kasus per 100.000 warga.30 (Sebagai perbandingan, tingkat infeksi nasional Rusia adalah 93 kasus per 100.000).31 Dampak negatif dari penahanan pra-persidangan secara berlebihan yang disebut satu per satu di atas – penyiksaan, korupsi, penyebaran penyakit, pelecehan aturan hukum – dengan sendirinya merupakan akibat yang buruk. Hal-hal di atas juga ikut berkontribusi terhadap dampak sosial ekonomi dari penahanan pra-persidangan, meskipun dengan cara yang sulit diukur. Apa saja biaya yang dibebankan pada masyarakat ketika mereka yang tidak bersalah menderita di belakang terali besi karena adanya praktek korupsi? Bagaimanakah seseorang mengukur potensi yang hilang ketika penyiksaan merusakkan badan dan mental 29

Theodore M. Hammer, “HIV/AIDS and Other Infectious Diseases among Correctional Inmates: Transmission, Burden and an Appropriate Response,” in American Journal of Public Health 96, No. 6 (Juni, 2006). 30 M. Goozner, “Prisons in Post-Soviet Russia Incubate a Plague,” Scientific American, 25 Agustus 2008, tersedia di http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=prison-plague-post-soviet-russia. 31 World Health Organization, “Tuberculosis Country Data by WHO Region,” tersedia di: http://www.who.int/tb/publications/global_report/2005/annex2/en/index4.html, diakses pada tanggal 27 Mei 2010.

seorang korban sehingga ia tidak mampu lagi bekerja setelah dibebaskan? Seberapa mahal harga yang harus dibayar masyarakat ketika salah satu anggotanya kembali dari tahanan pra-persidangan dengan membawa penyakit tuberkulosis? Meskipun sulit untuk mengukur seberapa mahal harga yang harus dibayarkan dari berbagai akibat negatif ini, bagian berikutnya dengan jelas menunjukkan siapa yang sesungguhnya akan membayar: kaum miskin dan kaum yang terpinggirkan. Selanjutnya, Bagian III dan IV dari laporan ini akan meninjau biaya sosial ekonomi secara lebih rinci terkait dengan penahanan prapersidangan yang berlebihan. Dampak terhadap kalangan Miskin dan Terpinggirkan “Pemenjaraan bukanlah kesempatan yang setara.” - Todd Clear32 Hilangnya potensi manusia merupakan salah satu hasil utama dari penahanan prapersidangan yang berlebihan. Jika kita beranggapan bahwa rata-rata jangka waktu penahanan pra-persidangan secara global adalah 167 hari (angka ini merupakan angka rata-rata di Eropa sehingga angka ini adalah perkiraan konservatif untuk suatu angka global), maka tiga juta orang yang berada dalam penahanan pra-persidangan akan menghabiskan total waktu gabungan selama 501 juta hari dalam penahanan – lebih dari setengah milyar hari produktif yang hilang. Sebagai perbandingan, diperlukan waktu selama 21,1 juta orang-hari untuk bekerja membangun Terowongan Channel, salah satu proyek konstruksi terbesar di dunia.33 Sehingga, dalam teori, total waktu yang akan dihabiskan tahanan pra-persidangan saat ini sama dengan hari bekerja yang diperlukan untuk membangun 23 Terowongan Channel. Potensi manusia yang tersia-siakan jelas merupakan hasil dari penahanan pra-persidangan yang berlebihan, baik itu di negara maju maupun negara berkembang. Namun yang lebih memiliki kemungkinan untuk merasakan dampaknya adalah orang miskin, masyarakat miskin dan Negara miskin – serta mereka yang paling tidak bisa kehilangan potensi yang tersia-siakan tersebut. 32

Todd R. Clear, “The Effects of High Imprisonment Rates on Communities,” in Michael Tonry (ed.), Crime & Justice: A Review of Research 37 (Chicago: 2008, University of Chicago Press), 100. 33 “Channel Tunnel: The Facts,” The Independent, 11 September 2008, tersedia di: http://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/channel-tunnel-the-facts-926599.html.

Dampak terhadap kalangan Miskin Sistem lembaga pemasyarakatan yang tidak efektif dan korup berdampak paling buruk pada kaum yang paling miskin dan mereka yang senantiasa berada dalam ketidaksetaraan di masyarakat; sebaliknya, ketidaksetaraan dalam masyarakat menghidupkan sistem lembaga pemasyarakatan yang tidak adil dan tidak setara. Laporan dari seluruh dunia menunjukkan bahwa mereka yang masuk ke dalam penahanan pra-persidangan berasal dari strata masyarakat yang paling miskin dan paling terpinggirkan, mereka yang paling tidak berdaya dalam berhadapan dengan proses peradilan pidana dan situasi selama berada dalam penahanan.34 Penelitian independen dan data pemerintah secara konsisten menunjukkan bahwa baik di negara berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah, mereka yang mendekam dalam tahanan pra-persidangan mempunyai status kesehatan yang relatif buruk dan status pendidikan yang rendah, cenderung mempunyai pekerjaan informal dan berasal dari latar belakang keluarga yang rapuh. Pemenuhan hak atas pembebasan sebelum persidangan tidak hanya bergantung pada sifat dari tuntutannya, namun juga pada kemampuan untuk memperjuangkan hak tersebut. Mereka yang berpendidikan rendah memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk dapat memahami dan melakukan advokasi bagi hak-hak mereka. Mereka yang mempunyai dukungan keluarga atau dukungan sosial yang lemah lebih cenderung tidak mempunyai kemampuan untuk memperjuangkan pilihan menjalani hukuman di luar lembaga (non-custodial), termasuk membayar jaminan. Mereka yang tidak mempunyai pekerjaaan atau harta kepemilikan lebih kecil kemungkinannya untuk mememenuhi persyaratan bagi pembayaran jaminan.

“Banyak orang yang beranggapan bahwa penyiksaan adalah nasib yang hanya menimpa tahanan politik dan tahanan “tingkat tinggi” lainnya. Kenyataannya, sebagian besar korban dari penahanan semena-mena, penyiksaan dan perlakuan

34

Fernando Salla dan Paula Rodriguez Ballesteros, Democracy, Human Rights dan Prison Conditions in South America (Sao Paulo: 2008, Center for the Study of Violence, University of Sao Paulo).

yang tidak manusiawi pada umumnya adalah rakyat biasa yang berasal dari sektor masyarakat yang paling miskin dan paling tidak beruntung, termasuk mereka yang datang dari kelas paling rendah, anak-anak, para penyandang cacat dan penyakit, homoseks, lesbian, biseksual, waria, pecandu narkoba, orang asing, serta anggota kelompok minoritas etnis dan agama atau masyarakat adat.” - Manfred Nowak, Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan Penelitian tentang kondisi penjara di Afrika (Prison Conditions in Africa),35 yang melaporkan kondisi di Afrika Selatan, Mesir, Pantai Gading, Tanjung Verde, Senegal dan Gambia menemukan bahwa: “Pada semua negara yang menjadi obyek penelitian, kebanyakan dari mereka yang berada dalam penjara berasal dari keluarga miskin, seringkali berpendidikan rendah. Hanya sebagian kecil saja dari para tahanan yang mempunyai pekerjaan formal pada saat mereka melakukan tindak pidana, sebagian besar tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana ringan yang terkait dengan harta kepemilikan.”36 Meskipun laporan yang disusun menitikberatkan pada tahanan yang telah dijatuhi hukuman, sepertinya latar belakang populasi tahanan pra-persidangan sebagian besar hampir sama.

Di Nepal, dari 3.874 tahanan yang berada di pusat penahanan polisi yang diwawancarai LSM Advocacy Forum pada tahun 2009, lebih dari 65 persen berasal dari kelompok minoritas etnis atau Dalit – paling miskin diantara yang miskin.37 Di India, sebuah studi memperkirakan bahwa 80 pesen dari populasi penjara hanya mengenyam pendidikan SD atau buta huruf, sementara 50 persen merupakan pengangguran atau bekerja di bidang pertanian dengan upah yang rendah.38

35

Penal Reform International, Prison Conditions in Africa (London: PRI and African Centre for Democracy and Human Rights, 1993). 36 Penal Reform International, Prison Conditions in Africa (London: PRI and African Centre for Democracy and Human Rights, 1993). 37 Advocacy Forum, Nepal, komunikasi pribadi dengan Paul English, Januari 2010. 38 Rani Dhavan Shankardass, Exploration towards accessible and equitable justice in the South Asian region: problems and paradoxes of reform (London: Penal Reform and Justice Association and Penal Reform International, 2001).

Terdapat sejumlah alasan mengapa kaum miskin lebih cenderung berbenturan dengan hukum, dan lebih kecil kemungkinan untuk dapat menghindari penahanan prapersidangan. Hal ini juga berlaku untuk anggota dari kelompok minoritas dan populasi terpinggirkan lainnya. Penahanan pra-persidangan seringkali diterapkan dengan cara yang diskriminatif, dan kelompok-kelompok ini seringkali menjadi korban diskriminasi. Penahanan pra-persidangan yang berlebihan terhadap populasi terpinggirkan, termasuk perempuan, membawa dampak yang sangat berat dan tidak proporsional. Dampak terhadap Perempuan, Minoritas Etnis, Warga Negara Asing, dan Kelompok Rentan Lainnya Tahanan perempuan merupakan minoritas kecil dari populasi tahanan pra-persidangan, oleh karena itu kebutuhan khusus mereka seringkali terabaikan. Namun konsekuensi fisik, emosional dan sosial dari pemenjaraan terhadap perempuan bersifat akut dan kronis. Berbagai permasalahan seperti pemisahan dari keluarga, kesehatan mental dan emosional, masalah yang terkait dengan kehamilan dan perawatan anak, pelanggaran HAM, serta akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan dan layanan lainnya dihadapi oleh tahanan perempuan.39 Sebagian besar tahanan pra-persidangan perempuan dituduh melakukan tindak pidana ringan tanpa adanya unsur kekerasan yang seharusnya membuat mereka layak untuk memperoleh pembebasan pra-persidangan. Banyak di antara mereka juga menderita kekerasan fisik dan emosional, atau mempunyai masalah kesehatan mental, atau ketergantungan minuman keras maupun narkoba – berbagai faktor yang seharusnya meringankan mereka sehingga tidak perlu ditahan sebelum persidangan. Juga terdapat sejumlah faktor yang menjadikan perempuan rentan terhadap penahanan pra-persidangan yang berlebihan, namun faktor ini tidak berlaku untuk laki-laki: di masyarakat tertentu yang memiliki budaya konservatif, perempuan dapat ditahan karena berpakaian tidak sepantasnya atau terlibat perselingkuhan – “tindak kejahatan” dimana pihak laki-laki tidak akan dihukum karenanya.40 Di banyak Negara yang konservatif secara sosial, narapidana 39

UN Office on Drugs and Crime, situs web tahanan perempuan: www.unodc.org/india/woman_prisoners.html, diakses pada tanggal 6 Februari 2010. 40 Women in prison: incarcerated in a man’s world (London: Penal Reform International, 2008).

perempuan yang telah dibebaskan menjalani kehidupan yang sangat bermasalah, terutama jika tindak kejahatan yang telah dituduhkan terhadap mereka adalah kejahatan “moral”,41 dimana hubungan keluarga biasanya telah menjadi rusak tanpa dapat diperbaiki lagi. Profil dari tahanan pra-persidangan merupakan salah satu masalah yang telah diangkat oleh Komite PBB tentang Penghapusan Dikriminasi Ras. Komite ini memperingatkan bahwa “orang yang ditahan sambil menunggu persidangan mencakup WNA dalam jumlah yang sangat tinggi” dan “orang yang berasal dari kelompok ras atau etnis, terutama WNA – termasuk imigran, pengungsi, pencari suaka, dan orang yang tidak memiliki kewargenegaraan – orang Rom, masyarakat adat, populasi yang terlantar, orang yang mengalami diskriminasi karena keturunannya, serta kelompok rentan lainnya yang terpapar terhadap pengasingan, peminggiran dan non-integrasi di masyarakat.”42 Di banyak negara, WNA memiliki porsi yang terlalu besar pada populasi pra-persidangan. Karena mereka tidak mempunyai alamat tetap atau izin tinggal, mereka dianggap memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidananya dan biasanya terabaikan dari langkah alternatif atas penahanan.43 Mereka yang berasal dari kelompok paling terpinggirkan di masyarakat, yang mencakup “orang yang mempunyai kesehatan yang buruk dan kronis, kondisi yang tidak terobati, pengguna narkoba, kelompok rentan dan mereka yang melakukan kegiatan beresiko seperti menyuntik narkoba dan kerja seks komersial,” semuanya mempunyai porsi yang terlalu banyak di penjara (dan, jika dilakukan ekstrapolasi, berada di penahanan pra-persidangan).44 Keadaan di Lapangan 41

Di Afghanistan, contohnya, kejahatan “moral” mencakup kawin lari, perzinaan, dan memfasilitasi dan/atau mendukung perzinaan. Lihat Tomris Atabay, Afghanistan: Female Prisoners and their Social Reintegration (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2007), 15-27. 42 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Comment 31 on the Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System pendahuluan dan alinea I.III.2, dikutip di Laurel Townhead, Pre-Trial Detention of Women and Its Impact on Their Children (Geneva: Quaker United Nations Office, 2007), 11. 43 A.M. van Kalmthout, M.M. Knapen, dan C. Morgenstern (eds.) Pre-trial Detention in the European Union: An Analysis of Minimum Standards in Pre-Trial Detention and the Grounds for Regular Review in the Member States of the EU (Tilberg University: Wolf Legal Publishers, 2009). 44 Health in prisons: Realising the right to health (London: Penal Reform International, 2007), 6.

Penahanan pra-persidangan sulit untuk diukur: pemerintah seringkali enggan untuk mengungkapkan informasi mengenai penjara mereka; banyak sistem penjara yang tertutup dari pantauan luar; para tahanan pra-persidangan dapat ditahan dalam beragam jenis lingkungan; dari sel tahanan di kantor polisi hingga penjara dimana mereka digabungkan dengan tahanan yang sedang menjalani hukuman; dan angka perputaran tinggi dari tahanan pra-persidangan berarti populasinya berubah setiap hari. Karena alasan-alasan ini, perkiraan populasi tahanan pra-persidangan secara global – termasuk yang digunakan dalam laporan ini – cenderung cukup konservatif. Jumlah riil dari tahanan pra-persidangan hampir pasti lebih tinggi dari angka yang umumnya disebutkan oleh para pakar dalam bidang ini. Kalaupun datanya tersedia, data yang ada seringkali terbatas. Yurisdiksi yang berbeda akan menjabarkan istilah ini secara berbeda pula (contohnya, dengan menghitung atau tidak menghitung tahanan yang telah dinyatakan bersalah tetapi belum dijatuhi pidana), atau menugaskan kepada pihak berwenang yang berbeda tanggungjawab untuk melakukan penghitungan. Di sejumlah negara, data ditelusuri oleh pemerintah, namun di negara lain tugas ini berada dipundak LSM yang mungkin terpaksa mengambil gambaran populasi ini di lokasi tertentu dan kemudian melakukan ekstrapolasi. Kesemuanya ini membuat upaya perbandingan data antar yurisdiksi berbeda atau memperoleh total data dari suatu wilayah merupakan hal yang penuh dengan tantangan. Hal lain yang menambah beban masalah adalah bahwa kebanyakan data yang baik berasal dari belahan dunia yang maju, dan data terbaik diperoleh dari negara dengan angka penahanan pra-persidangan rendah seperti negara-negara di Eropa Utara. Dilain pihak, banyak negara dengan sistem peradilan pidana yang keras tidak mengungkapkan informasi tentang populasi penjara mereka atau secara sengaja tidak memberi laporan yang sesungguhnya. Begitu juga dengan data dari negara berkembang – seperti yang telah disebutkan sebelumnya, yang mempunyai persentase tertinggi dari seluruh tahahan yang berada pada tahap pra-persidangan – yang seringkali tidak lengkap atau tidak akurat. Harus dicatat bahwa akibat dari kurangnya data yang terpercaya, laporan ini kadangkali

terpaksa menggunakan data tentang tahanan yang telah dijatuhi hukuman untuk mewakili tahanan pra-persidangan. Perlu dicatat juga bahwa laporan ini tidak menyatakan adanya keterkaitan sebab-akibat antara penahanan pra-persidangan dengan kemiskinan. Namun jelas terdapat hubungan yang saling menguatkan antar keduanya. Terdapat hubungan antara penahanan prapersidangan yang berlebihan dengan beragam indikator pembangunan sosial ekonomi – termasuk pendapatan, pekerjaan dan pencapaian pendidikan – yang akan dibahas lebih lanjut pada Bagian III dan IV dari laporan ini. Keterbatasan data yang baik tentang penahanan pra-persidangan dan hubungan yang masih kabur antara penahanan pra-persidangan yang berlebihan dengan pembangunan sosial ekonomi menunjukkan

adanya kebutuhan yang mendesak untuk melakukan

penelitian lebih lanjut. Diluar sekelompok kecil pembaharu sistem pemasyarakatan dan pejuang HAM, masalah penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan dampak sosial ekonominya lebih banyak diabaikan. Namun ruang lingkup global dari masalah ini, tingkat keparahannya, dan efek gelombangnya di berbagai masyarakat dan generasi memerlukan perhatian penuh dan kajian yang mendesak. Terutama dampak penahanan prapersidangan terhadap pembangunan, yang menunjukkan perlunya penelitian oleh para ekonom dan pakar pembangunannya lainnya. Siapa saja yang bekerja di bidang pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi seharusnya tertarik dengan pembaharuan dan pengurangan penahanan pra-persidangan. Namun hal ini bukanlah sekedar suatu latihan akademis. Tanpa mengetahui keseluruhan biaya dari penahanan pra-persidangan yang berlebihan, Negara tidak akan mungkin dapat menentukan pilihan kebijakan yang rasional yang terkait dengan hal ini. Pilihan kebijakan dengan mudahnya dapat menyimpang akibat informasi yang tidak lengkap: ketika masalah tidak terdokumentasi dengan baik sehingga kurang difahami dengan baik, maka “solusinya” seringkali cacat.

III. DAMPAK TERHADAP INDIVIDU DAN KELUARGA Penggunaan penahanan pra-persidangan secara berlebihan dan sewenang-wenang sangat melemahkan pembangunan sosial ekonomi – dan terutama sangat merugikan bagi kalangan miskin. Penahanan pra-persidangan mempunyai dampak yang tidak proporsional

terhadap individu dan keluarga yang hidup dalam kemiskinan: mereka lebih cenderung untuk berbenturan dengan sistem peradilan pidana, lebih cenderung untuk ditahan selama menunggu persidangan, dan lebih kecil kemungkinan untuk dapat membayar uang jaminan atau suap bagi pembebasan mereka. Mereka yang hidup dalam kemiskinan atau yang berada di ambang kemiskinan, memiliki sumberdaya yang paling sedikit untuk mengatasi dampak sosial ekonomi yang negatif terkait penahanan pra-persidangan dan mereka lebih mudah untuk terpuruk (atau lebih terpuruk) dalam kemiskinan, termasuk mengalami kelaparan dan kehilangan tempat tinggal. Dampak sosial ekonomi dari penahanan pra-persidangan tidak hanya dialami oleh para tahanan. Hilangnya pekerjaan dan pendapatan sebagai akibat dari penahanan prapersidangan yang berlebihan juga berdampak pada keluarga tahanan. Dampak ini terutama sangat berat untuk dihadapi di negara-negara miskin dan negara berkembang dimana negara tidak menyediakan bantuan keuangan yang dapat diandalkan kepada kalangan miskin dan bukan sesuatu yang aneh bagi salah seorang anggota keluarga untuk menjadi sandaran dalam membiayai seluruh anggota keluarga besar. Negara yang lebih makmur mempunyai sumberdaya untuk menyerap persentase yang lebih besar dari berbagai biaya yang terkait dengan penahanan pra-persidangan; negara yang lebih miskin cenderung memiliki pengeluaran anggaran yang lebih sedikit untuk peradilan pidana yang berarti bahwa lebih banyak biaya penahanan pra-persidangan yang dibebankan pada individu, keluarga mereka dan masyarakat. Bagian ini mengkaji berbagai biaya terhadap para tahanan pra-persidangan dan keluarga mereka sebagaimana diukur oleh pendapatan dan pekerjaan, pendidikan, biaya yang berhubungan dengan penahanan, serta dampak jangka panjangnya, sementara bagian berikutnya meninjau berbagai dampak terhadap masyarakat dan Negara. Analisa biaya yang terpercaya sulit untuk dilakukan. Maka meskipun bagian ini mengkaji berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam menilai dampak sosial ekonomi dari penahanan prapersidangan yang berlebihan, namun analisa ini pada umumnya tidak bermaksud untuk menentukan nilai keuangan terhadap berbagai dampak tersebut. Untungnya, dampak moneter dari penahanan pra-persidangan ini telah dihitung untuk sejumlah kecil negara

termasuk Argentina, Chile, Meksiko, dan Ukraina. Penelitian di Meksiko menunjukkan halhal apa saja yang memungkinkan di lapangan. Berbagai penelitian ini disebutkan di bawah dan studi di Meksiko ini diringkas secara lebih rinci pada Lampiran 1. Pendapatan dan pekerjaan Mereka yang ditahan sebelum masa persidangan tidak dapat bekerja atau menghasilkan pendapatan selama masa penahan tersebut dan bahkan kehilangan pekerjaan mereka – yang seringkali terjadi hanya setelah meninggalkan pekerjaan dalam jangka waktu yang singkat. Jika periode penahanannya lama, potensi tahanan untuk memperoleh pendapatan di masa depan juga semakin berkurang. Mereka yang bekerja mandiri – keadaan yang umum terjadi bagi mereka yang bekerja di sebagian besar negara berkembang – beresiko mengalami kebangkrutan, kehilangan barang-barang dagangan mereka akibat pencurian, kehilangan masa tanam atau masa panen, atau kehilangan tempat berdagang di pasar setempat. Di Meksiko, sebuah penelitian memperkirakan besaran dari pendapatan yang hilang sebagai akibat dari penahanan mereka, oleh para tahanan pra-persidangan negara tersebut yang mempunyai pekerjaan pada saat penangkapan, sebesar 1,3 milyar pesos (atau sekitar US $ 100 juta) pada tahun 2006. 45 Di Inggris dan Wales, separoh dari laki-laki dan dua pertiga dari perempuan yang mempunyai pekerjaan pada saat penangkapan telah kehilangan pekerjaan mereka sebagai akibat dari penahanan pra-persidangan mereka.46 Di Argentina, suatu kajian yang diterbitkan pada tahun 2009 memperkirakan jumlah kehilangan pendapatan tahanan pra-persidangan hampir mencapai 40 juta pesos (atau lebih dari US$10 juta) per tahun.47 Para tahanan pra-persidangan tidak hanya beresiko akan kehilangan pekerjaan mereka pada saat penahanan, tapi juga beresiko menjadi penggangguran yang berkepanjangan atau menghadapi kurangnya lapangan pekerjaan setelah dibebaskan. Stigma penahanan,

45

Guillermo Zepeda, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Englishlanguage summary), (New York: Open Society Institute), 2009. 46 Unjust Deserts: A Thematic Review by HM Chief Inspector of Prisons of the Treatment and Conditions for Unsentenced Prisoners in England and Wales, (London: HM Inspectorate of Prisons for England and Wales, 2000). 47 Malena Derdoy et.al., The Economic and Social Costs of Preventive Detention in Argentina (Buenos Aires: Centre for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), 22.

ditambah dengan kehilangan kesempatan pendidikan atau pelatihan, sangat membatasi pendapatan seumur hidup para tahanan. Hal ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar tahanan pra-persidangan berusia antara 20 hingga 40 tahun – titik puncak pencarian pendapatan mereka. Pendapatan yang hilang pada tahap ini dalam kehidupan mereka hampir pasti tidak akan bisa diraih kembali. Di negara yang mempunyai Jaminan Sosial atau bentuk program pensium lainnya, pendapatan yang hilang hari ini oleh tahanan pra-persidangan juga akan merugikannya di kemudian hari akibat dari berkurangnya kontribusi terhadap rencana pensiun. Di Meksiko, kontribusi pada Jaminan Sosial yang hilang akibat dari penahanan pra-persidangan diperkirakan sebesar 17,6 juta pesos (US$1,4 juta) setiap tahun.48 Bagi tiap tahanan pra-persidangan yang kehilangan pekerjaannya sebagai akibat dari penahanan, akan ada satu keluarga yang harus menanggung akibatnya. Pada sejumlah kasus, istri – dan bahkan anak-anaknya – harus mencari pekerjaaan untuk menutupi hilangnya pendapatan. Namun pada berbagai kasus lainnya, sang istri terpaksa berhenti kerja karena sejumlah tuntutan yang muncul akibat pemenjaraan, termasuk kehadiran di pengadilan, kunjungan ke penjara, serta membawa makanan dan keperluan lainnya untuk pasangan yang ditahan. Benin: Pendapatan yang Hilang, Cita-cita yang Kandas Seorang tahanan di Benin yang telah mendekam di tahanan pra-persidangan selama 30 bulan melaporkan bahwa keluarganya sedang berupaya untuk mengumpulkan uang agar dapat mencari seorang pengacara. Sebagai akibat dari penahanannya, rencana istrinya untuk memulai usaha sendiri – salon rambut – terpaksa dibatalkan dan dia harus bekerja sebagai pemangkas rambut di tepi jalan yang tidak banyak memberikan keuntungan. Tidak hanya impian usaha kecilnya yang kandas, tapi jam kerjanya juga berkurang karena kunjungannya ke jaksa yang tidak membuahkan hasil dan kunjungan hariannya untuk membawa makanan ke penjara. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan kian membengkak karena harus melakukan perjalanan tersebut. Penangkapan suaminya telah 48

Guillermo Zepeda, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Englishlanguage summary), (New York: Open Society Institute), 2009.

mendorongnya dari ambang stabilitas kelas menengah ke tepi jurang kemiskinan.49

Bagi mereka yang sudah miskin, kehilangan pendapatan dapat menjadi sesuatu yang melumpuhkan. Contohnya, jika seorang tahanan dan pasangannya bekerja sebagai petani kecil tradisional, tidak memungkinkan bagi istrinya untuk melakukan pekerjaan tambahan. Dalam situasi demikian, sang istri mungkin terpaksa harus menjual barang-barang yang dimilikinya sehingga mempercepat jatuhnya keluarga tersebut ke dalam kemiskinan. Khususnya pada masyarakat yang konservatif secara sosial, akan menyulitkan bagi keluarga untuk membiayai kehidupan mereka sendiri tanpa kehadiran seorang laki-laki sebagai sumber pendapatan keluarga karena perempuan mempunyai peluang pekerjaan yang terbatas. Untuk kasus seperti ini, penahanan pra-persidangan dari laki-laki yang mencari pendapatan untuk keluarganya merupakan jaminan akan terjadinya kemiskinan. Di Afghanistan misalnya, keluarga dari laki-laki yang ditahan biasanya terpaksa harus meminta-minta karena tidak tersedia pilihan lain untuk memperoleh penghasilan.50

Pendidikan Banyak diantara tahanan pra-persidangan yang masih berusia muda, beberapa diantara mereka akan terganggu pendidikannya akibat dari penahanan mereka. Tahanan lainnya mungkin harus menghentikan pelatihan kerja mereka sehingga semakin menyulitkan untuk mencari kerja begitu dibebaskan nanti dan membatasi potensi mereka untuk memperoleh pendapatan seumur hidupnya. Seperti yang telah dibahas pada Bagian II, peluang pendidikan dan pelatihan hampir tidak tersedia di tempat penahanan prapersidangan, meskipun hal ini tersedia bagi tahanan yang telah dijatuhi hukuman. Selain itu, pendidikan anak-anak seringkali terganggu ketika orangtua mereka ditahan. Anak-anak ini terpaksa memainkan peran baru, termasuk dalam menyediakan dukungan rumahtangga, emosional dan keuangan untuk anggota keluarga lainnya. Menurut suatu laporan LSM, anak-anak seperti ini mungkin harus pindah ke daerah yang baru, rumah 49

Freedom Inside the Walls (documentary film) (2005, Prison Reform International). Tomris Atabay dan Paul English, Afghanistan: Implementing Alternatives to Imprisonment, in line with International Standards and National Legislation (Vienna: UNODC, 2008), xiii. 50

yang baru atau sekolah yang baru karena pemenjaraan.”51 Suatu kajian dari literatur tentang anak-anak yang ibunya ditahan menemukan bahwa “kehidupan anak-anak tersebut menjadi sangat terganggu… yang berakibat pada meningkatnya angka kegagalan sekolah dan pada akhirnya peningkatan tindak kejahatan.”52 Penelitian tentang anak-anak yang mempunyai ibu yang dipenjara menemukan adanya “peningkatan dalam kemungkinan anak-anak tersebut menjadi ‘NEET’ (Not in Education, Employment or Training atau Tidak memperoleh Pendidikan, Pekerjaan atau Pelatihan).”53 Terutama di negara berkembang, anak-anak umumnya terpaksa harus keluar dari sekolah dan masuk ke dunia pekerjaan untuk menggantikan kehilangan pendapatan dari orang dewasa yang ditahan.

Biaya Yang Terkait dengan Penjara Memasuki tahanan pra-persidangan tidak hanya membatasi potensi pendapatan dan potensi dalam mencari nafkah seseorang – tetapi sebenarnya keluarnya uang. Tahanan yang lebih kaya mungkin harus mengeluarkan biaya untuk pengacara swasta (meskipun sebagaimana disebutkan sebelumnya, orang yang lebih kaya memiliki kemungkinan yang lebih kecil untuk mengalami penahanan pra-persidangan). Di negara berkembang, pihak berwenang seringkali gagal untuk menyediakan keperluan mendasar sehingga tahanan harus membayar untuk makanan, air, pakaian dan keperluan tidur. Pada umumnya, mereka juga harus membayar suap untuk berbagai “keistimewaan” seperti untuk melakukan panggilan telepon, mendapatkan tempat untuk tidur, dan untuk menghindar atau mengurangi pemukulan. Di Meksiko, biaya tahunan bagi tahanan untuk pengeluaran ekstra yang terkait dengan hukum ini diperkirakan sebesar 539 juta pesos (US$42,3 juta),54 sementara di Argentina perkiraannya adalah 9 juta pesos (US$ 2,3 juta).55 Penting untuk diingat bahwa Argentina dan Meksiko tidak dianggap sebagai negara berkembang dan bahwa dampak dari uang suap yang dibayar oleh tahanan pra-persidangan di negara yang lebih miskin mungkin lebih parah ketika dianggap sebagai persentase dari pendapatan bersih tahanan.

51

Oliver Robertson, The impact of parental imprisonment on children, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2007), 7. 52 Barbara J. Myers, Tina M. Smarsh, Kristine Amlund-Hagen dan Suzanne Kennon, “Children of Incarcerated Mothers,” Journal of Child and Family Studies, Vol. 8(1), 1999, 11. 53 New Economics Foundation, Unlocking value: How we all benefit from investing in alternatives to prison for women offenders, (London: New Economics Foundation, 2008). 54 Guillermo Zepeda, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Englishlanguage summary), (New York: Open Society Institute), 2009. 55 Malena Derdoy et.al., The Economic and Social Costs of Preventive Detention in Argentina (Buenos Aires: Centre for the Implementatin of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), 22.

Guinea Khatulistiwa: Air harus Bayar, tetapi Malaria Gratis Seorang tahanan laki-laki yang berada dalam penahanan polisi untuk beberapa bulan telah dipaksa untuk membayar agar diberi makanan dan air minum. Ditahan dalam sel yang separuhnya tidak beratap, tahanan tersebut tidak mempunyai perlindungan terhadap nyamuk pembawa penyakit malaria. Ia berulang kali ditolak agar dapat didengar oleh hakim serta tidak diberi akses terhadap pengacara atau kesempatan untuk menghubungi keluarganya.56 Untuk menghitung biaya yang harus ditanggung laki-laki tersebut dan keluarganya, perlu untuk menjumlahkan – minimal – pendapatannya yang hilang (baik saat itu maupun untuk seumur hidup), beban pada istrinya, peluang pendidikan yang hilang bagi anak-anaknya, biaya langsung dari makanan dan air bagi tahanan tersebut, serta biaya akibat penyakit malaria yang dideritanya.

Selain mengalami hilangnya pendapatan, keluarga dari tahanan pra-persidangan harus bergelut dengan biaya hukum, biaya uang suap untuk pejabat peradilan pidana yang korup dan berbagai macam pengeluaran lainnya. Ketika seseorang yang bertindak sebagai pencari nafkah ditahan, anggota keluarga harus menyesuaikan diri tidak hanya terhadap kehilangan pendapatan tapi juga berbagai biaya untuk mendukung anggota keluarga yang berada dalam penahanan tersebut, termasuk biaya transportasi untuk mengunjungi tahanan, makanan dan barang keperluan pribadi untuk tahanan, serta seringkali uang suap untuk penjaga tahanan. Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan mengamati bahwa di Nigeria, “Tahanan prapersidangan melaporkan bahwa mereka terpaksa harus membayar untuk makanan, mandi, menghubungi anggota keluarga, menerima kunjungan tamu, atau obat-obatan.”57 Di Argentina, total biaya langsung pada keluarga dari tahanan pra-persidangan – termasuk bantuan untuk tahanan (makanan, pakaian, dll.), waktu serta biaya untuk melakukan kunjungan, penasehat hukum swasta, dan suap – diperkirakan sebesar 88,7 juta pesos 56

“True Hell on Earth,” Daily Mail, 18 Mei 2007. Manfred Nowak, Report of the Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, Mission to Nigeria, (4 hingga 10 Maret 2007) (Geneva: UN Human Rights Council, A/HRC/7/3/Add.4, 2007), para. 51. 57

(US$22,5 juta) per tahun.58 Di Meksiko, total biaya bagi keluarga diperkirakan senilai 1,9 milyar pesos (US$150 juta) per tahun.59

Dampak Jangka Panjang dan Antar-Generasi Meskipun penahanan pra-persidangan dari seseorang mungkin hanya memakan waktu selama beberapa minggu, namun dampaknya dapat dirasakan selama sisa kehidupannya – dan tentunya pada generasi berikutnya. Terdapat serangkaian penelitian – khususnya yang menekankan pada tahanan yang telah dijatuhi hukuman – yang mengaitkan pemenjaraan orangtua dengan akibat negatifnya terhadap anak-anak mereka, termasuk meningkatnya kecenderungan terjadinya kekerasan dan perilaku anti-sosial lainnya, meningkatnya kemungkinan untuk menderita akibat kecemasan dan depresi, serta menurunnya tingkat kehadiran di sekolah.60 Meskipun belum jelas

apakah

pemenjaraan

orangtua

dengan

sendirinya

bertanggungjawab

atas

meningkatnya kecenderungan tindak kriminalitas pada seorang anak, namun jelas sekali bahwa anak-anak dari orangtua yang dipenjara memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dipenjara suatu hari nanti.61 Inggris: Dampak Penahanan terhadap Keluarga Seorang pengemudi truk berumur 29 tahun hidup bersama istrinya, bapak mertua yang sudah pensium serta anak laki-lakinya yang berusia delapan tahun di sebuah rumah milik pemerintah di Inggris. Ia ditangkap terkait dengan tindak perampokan dan dimasukkan

ke

dalam

tahanan

pra-persidangan

setelah

polisi

menentang

pembebasannya dengan jaminan. Ketika kasus tersebut akan disidangkan, polisi menarik keberatannya dan pembayaran jaminan disetujui. Setelah hampir empat minggu dalam 58

Malena Derdoy et.al., The Economic and Social Costs of Preventive Detention in Argentina (Buenos Aires: Centre for the Implementatin of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), 22. 59 Guillermo Zepeda, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Englishlanguage summary), (New York: Open Society Institute), 2009. 60 Jennifer Rosenberg, Children Need Dads Too: Children with Fathers in Prison, (Geneva: Quaker United Nations Office, 2009), 14. 61 Herman-Stahl, Kan & McKay, Incarceration and the Family: A Review of Research and Promising Approaches for Serving Fathers and Families (Washington, DC: RTI International for the US Department of Health and Human Services, 2008), 1-3.

penahanan pra-persidangan, terdakwa kehilangan pekerjaannya dan menghadapi tunggakan sewa rumah dimana ia telah tinggal selama tujuh tahun. Ia dan keluarganya diusir. Beban mental dari situasi tersebut menyebabkan istri terdakwa mengalami stres berat dan anak laki-lakinya begitu terganggu jiwanya sehingga harus menerima pengobatan psikiatris. Terdakwa menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak dapat memperoleh tunjangan pengangguran karena ia sedang menunggu persidangan dan sebagaiman terdaftar pada biro tenaga kerja setempat yang menempatkannya pada status tidak tersedia untuk bekerja. Empat bulan setelah penangkapannya, terdakwa disidangkan dan dibebaskan dari tuntutan hukum.

Pada sejumlah kasus, remaja dan anak-anak ditahan ketika orang dewasa mendekam dalam tahanan pra-persidangan. Hal ini terutama berlaku apabila perempuan dimasukkan ke dalam tahanan pra-persidangan. Dengan penekanan pada penahanan pra-persidangan, Kantor Quaker PBB melaporkan bahwa secara global “sebagian besar pelaku perempuan adalah satu-satunya orang atau yang paling bertanggungjawab untuk mengurus anak-anak dibawah umur dan hal ini harus dipertimbangkan dalam keputusan yang terkait dengan penahanan pra-persidangan. Tanggungjawab mengurus ini dengan sendirinya merupakan bukti bahwa kecil kemungkinan bagi orang tersebut untuk melarikan diri. Pada saat yang bersamaan, dampak negatif pada anak-anak dari ibu yang ditahan seharusnya ikut menjadi pertimbangan dan merupakan insentif tambahan untuk menggunakan alternatif hukuman di luar lembaga (non-custodial) daripada penahanan pra-persidangan.”62 Bagi pelaku dibawah umur, penahanan pra-persidangan akan mengganggu pendidikan mereka sehingga semakin sulit bagi sebagian dari mereka untuk kembali sekolah dan mencari pekerjaan. “Para ekonom telah menunjukkan bahwa proses pemenjaraan kaum muda akan menurunkan pendapatan mereka di masa depan dan kemampuan mereka untuk tetap menjadi bagian dari angkatan kerja, serta dapat merubah anak muda yang pernah ditahan menjadi karyawan yang kurang stabil.”63 Kegagalan pelaku di bawah umur yang ditahan untuk kembali ke sekolah berdampak terhadap keamanan publik karena 62

Laurel Townhead, Pre-Trial Detention of Women and its Impact on their Children (Geneva: Quaker United Nations Office, 2007), 5. 63 Ibid., 2.

menurut Departemen Pendidikan A.S., mereka yang berhenti sekolah memiliki kemungkinan tiga setengah kali lebih tinggi untuk ditangkap dibanding mereka yang menyelesaikan sekolah menengahnya.64 Bagi tahanan pra-persidangan yang tertular penyakit atau yang mengalami gangguan fisik maupun psikologis akibat penyiksaan selama penahanan mereka, dampak jangka panjangnya begitu hebat sehingga hampir tidak dapat dihitung. Seorang laki-laki yang tertular HIV akibat penahanan pra-persidangan beresiko untuk menularkannya kepada istrinya. Ia akan mempunyai rentang umur yang lebih pendek dan potensi mencari nafkah yang menurun sehingga dapat mempengaruhi tingkat pencapaian pendidikan dan kemudian potensi pendapatan dari anak-anaknya. Penyakit tersebut juga akan membebani keluarga dalam bentuk biaya media dan upah yang hilang selama mengurus tahanan tersebut. Bahkan bagi keluarga kaya, skenario ini bagaikan bencana. Bagi keluarga yang sudah miskin, situasi yang demikian seperti mimpi buruk saja layaknya.

IV. DAMPAK TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA “Bukti dari adanya dampak langsung yang timbul dari tidak adanya rasa keamanan dan keadilan bagi kalangan miskin di banyak negara berkembang sangat kuat. Ketidakamanan dan ketidakadilan dapat menjadi sumber kerentanan yang akut, mendorong rumahtangga ke dalam jurang kemiskinan.”65

Dampak terhadap Masyarakat Selain konsekuensinya terhadap individu dan keluarga mereka, penahanan prapersidangan juga dapat berdampak terhadap masyarakat lebih luas, ikut berkontribusi 64

Ibid., 9. Marcus Cox, Security and Justice: Measuring the development returns (London: Agulhas Development Consultants, 2008), 48. Makalah Cox ini disusun oleh Departemen Pembangunan Internasional Inggris Raya untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai imbalan yang tersedia dari investasi pada bidang ini dalam hal pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium. 65

dalam semakin tertanamnya berbagai karakteristik yang tidak menguntungkan dari masyarakat tersebut. Hal ini sangat jelas khususnya bagi masyarakat terpinggirkan (seperti yang dijelaskan pada Bagian II) dimana penahanan pra-persidangan diterapkan dengan cara yang diskriminatif. Penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan pada masyarakat ini tidak hanya membahayakan mereka yang ditahan tapi juga masyarakat secara keseluruhan, terampasnya masyarakat dari kehadiran orangtua, pencari nafkah, guru, figur panutan dan pemimpin politik. Dampak penahanan pra-persidangan yang berlebihan terhadap masyarakat semakin memperparah pengasingan sosial dari kelompok terpinggirkan, meningkatkan kondisi kemiskinan mereka, dan mengurangi kekuasaan politik mereka. Di Chile contohnya, anggota dari masyarakat adat Mapuche menyatakan bahwa penahanan pra-persidangan yang tidak imbang dan berbasis ras digunakan terhadap mereka untuk melemahkan komunitas mereka secara politik dan merebut tanah mereka.66 Dampak tambahan terhadap masyarakat terwujud dalam bentuk penyakit menular yang terkena

pada

saat

tersangka

berada

dalam

penahanan

pra-persidangan

dan

menyebarkannya ke masyarakat ketika tahanan dibebaskan. Penyakit seperti HIV/AIDS, hepatitis C dan tuberkulosis lazim terjadi di banyak pusat penahanan pra-persidangan, menyebar cepat di dalam dan di luar penjara dan membebankan biaya yang sangat besar pada

masyarakat

yang

terkena

dampak.

Kumpulan

penelitian

yang

ekstensif

mendokumentasikan dampak sosial ekonomi dari penyakit menular terhadap masyarakat miskin dan masyarakat yang tidak beruntung.67

Malawi: Dampak Penahanan terhadap Masyarakat, Bagian I Seorang laki-laki yang ditahan sebelum persidangan di penjara Maula berarti bahwa istrinya terpaksa harus memperbaiki sendiri atap jerami mereka, membelah kayu, 66

“Mapuche Public Statement on Provocation, Harassment, and Punishment of Mapuche Political Prisoners,” siaran pers, 28 April 2010, tersedia di: http://indigenouspeoplesissues.com/index.php? option=com_content&view=article&id=4978:mapuche-public-statement-on-provocation-harassment-andpunishment-of-mapuche-political-prisoners&catid=53:south-america-indigenous-peoples&Itemid=75. 67 D.R. Rose dan T.R. Clear, “Incarceration, Re-entry, and Social Capital: Social Networks in the Balance,” dalam J. Travis dan M. Waul (eds.) Prisoners Once Removed: The Impact of Incarceration and Re-entry on Children, Families and Communities (Washington, DC: The Urban Institute, 2004).

menanami ladang, dan mengurus empat anak laki-laki mereka. Untuk membayar berbagai biaya yang terkait dengan pemenjaraan, keluarga tersebut terpaksa harus menjual barang milik mereka yang paling berharga yaitu sebuah radio – satu-satunya radio di desa tersebut. Pembelinya datang dari desa lain dan apabila ia membawa pergi radio tersebut seluruh masyarakat kehilangan hubungan dengan dunia luar. Warga masyarakat tersebut kini harus berjalan kaki menuju desa berikutnya hanya untuk mendengarkan berita atau mengetahui apakah ramalan cuaca mendukung untuk kegiatan menanam.68 Malawi: Dampak Penahanan terhadap Masyarakat, Bagian II Ketika seorang kepala keluarga laki-laki dari suatu rumahtangga di pedesaan Malawi ditangkap dan ditahan, keluarganya terpaksa menjual mesin penggiling jagungnya untuk mendapatkan uang tunai agar dapat membayar biaya hukum, jaminan dan uang untuk memberi suap agar dia dikeluarkan dari tahanan. Mesin penggiling tersebut selama ini telah menghasilkan pendapatan rutin bagi rumah tangga, sehingga menjualnya berarti keluarga tidak lagi mempunyai uang untuk mempekerjakan buruh atau membeli benih untuk ladang gula bit mereka. Produksi gula bit terhenti dan pendapatan dari hasil perkebunan hilang. Pemilik baru dari mesin penggiling tersebut pindah ke lokasi yang berjarak jauh. Masyarakat kini tidak lagi mempunyai mesin penggiling dan perempuan di daerah tersebut terpaksa kembali menumbuk jagung mereka sehingga menambah beban kerja dan mengurangi produktifitas mereka.69

Di sejumlah tempat seperti yang ditunjukkan oleh contoh dari Malawi, hubungan keluarga dan masyarakat berarti bahwa hilangnya salah satu anggota yang aktif secara ekonomi akan membawa dampak yang jauh melebihi tanggungan langsung mereka. Pada perekonomian berpendapatan rendah, rasio ketergantungan ini adalah sekitar 6 tanggungan untuk setiap pencari nafkah. Di sejumlah wilayah pedesaan Afrika yang miskin,

68

Freedom Inside the Walls (Penal Reform International, 2005) (documentary film). Martin, Schonteich, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World,” in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), 23. 69

rasio ketergantungan yang melampaui 1:200 telah dilaporkan.70 Pada kondisi yang seperti ini, dampak dari penahanan pra-persidangan menyebar jauh melampaui keluarga terdekat dan memberikan goncangan pada seluruh elemen masyarakat.

Dampak Terhadap Negara Bagi Negara, setiap penahanan pra-persidangan berarti meningkatnya pengeluaran (biaya langsung), berkurangnya pendapatan (biaya tidak langsung) dan sumberdaya yang semakin menipis untuk program lain (biaya peluang). Biaya Langsung Biaya langsung dari penahanan pra-persidangan bagi Negara mencakup operasional fasilitas tahanan (termasuk sipir dan pengurus penjara), menahan para tersangka (termasuk untuk makanan, pakaian, tempat tidur dan layanan kesehatan – dengan asumsi semua fasilitas ini disediakan), serta menyelesaikan proses menyidangkan kasus terhadap tahanan (termasuk proses penyidikan dan peradilan). Pada umumnya, biaya pembangunan penjara yang sangat besar seringkali tidak direncanakan untuk penahanan pra-persidangan karena tahanan yang telah divonis – bukan tahanan pra-persidangan – yang dianggap sebagai calon penghuni utamanya. Tentu saja, Negara dapat berupaya untuk mengurangi biaya penahanan pra-persidangan dengan memasukkan sepuluh tahanan ke dalam satu sel yang dirancang untuk empat orang, hanya menyediakan sedikit makanan atau yang berkualitas rendah, serta mengurangi layanan keamanan dan medis. Berbagai langkah seperti ini memang akan mengurangi biaya marjinal penahanan pra-persidangan secara signifikan. Padahal dengan menghemat pengeluaran yang semestinya digunakan untuk pemeliharaan fasilitas tahanan pra-persidangan dan pengurusan tahanan, pemerintah tidak menurunkan biaya keseluruhan dari penahanan pra-persidangan. Sebaliknya, biaya-biaya tersebut dibebankan ke pihak lain, biasanya kepada para tahanan, keluarga mereka dan masyarakat yang lebih luas. 70

Martin, Schonteich, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World,” in Justice Initiatives: Pretrial Detention (New York: Open Society Institute, 2008), 23.

Di Meksiko, biaya untuk menyidangkan suatu kasus pidana bagi Negara umumnya lebih tinggi untuk tahanan pra-persidangan dibanding terdakwa yang bebas bersyarat. Tahanan pra-persidangan harus melalui jumlah persidangan yang lebih banyak daripada terdakwa yang tidak ditahan, dan Negara harus menanggung semua biaya yang terkait dengan persidangan tersebut, termasuk biaya transportasi untuk tahanan dan penjaga yang mendampinginya. Terdakwa yang dibebaskan sementara menunggu persidangan harus membayar sendiri biaya transportasi mereka dan tidak melakukan perjalanan dengan pengawalan penjaga. Penelitian pada tahun 2006 yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Terapan Kemanusiaan (Institute of Applied Humanitarian Research) di Ukraina mengungkapkan bahwa total biaya tahunan untuk penahanan pra-persidangan adalah sebesar US$51 juta, dimana Negara menanggung 59 persen atau US$30 juta.71 Di Meksiko, Negara menanggung 58 persen dari biaya langsung; biaya langsung tahunan untuk penahanan pra-persidangan bagi Negara diperkirakan sebesar 5,8 milyar pesos (US$454 juta).72 Di Argentina, dimana Negara menanggung 68 persen dari biaya langsung, biaya langsung Negara tersebut diperkirakan sebesar 294 juta pesos (US$75 juta).73 Pada ketiga negara tersebut, tahanan dan keluarga mereka dipaksa untuk menanggung sisa persentase dari biaya langsung tersebut.

Biaya Tidak Langsung Tentu saja sulit untuk mengambil keputusan kebijakan yang rasional tanpa adanya pemahaman yang akurat tentang biaya ekonomi dari kebijakan tersebut dibanding alternatif yang ada.74 Namun biasanya biaya penahanan pra-persidangan (sebagaimana

71

M.V. Buromensky, O.V. Serduk dan V.I Tocheny, Assessment of social and economic costs of pretrial detention application: Analytical Report (Kyiy: American Bar Association Rule of Law Initiative, 2008). 72 Guillermo Zepeda, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Englishlanguage summary), (New York: Open Society Institute), 2009. 73 Malena Derdoy et.al., The Economic and Social Costs of Preventive Detention in Argentina (Buenos Aires: Centre for the Implementatin of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), 22. 74 Tentunya, kebijakan pemerintah seharusnya tidak dinilai hanya berdasarkan biaya saja. Sejumlah kebijakan atau layanan pemerintah dianggap begitu pentingnya sehingga biaya berapapun harus ditanggung.

dipublikasikan oleh pemerintah) dihitung hanya dengan menjumlahkan pengeluaran langsung Negara yang diakui terkait dengan menampung, memberi makanan dan merawat tahanan pra-persidangan. Tidak ada upaya sama sekali untuk menghitung biaya tidak langsung yang lebih besar terhadap masyarakat dan Negara terkait produktivitas yang hilang, pembayaran pajak yang berkurang, atau penyakit yang ditularkan dari penjara ke masyarakat ketika pada akhirnya tahanan dibebaskan, ini hanya beberapa contoh saja. Olehkarena itu, pendekatan tradisional untuk menghitung biaya penahanan prapersidangan ini masih terlalu sempit dan menyesatkan. Biaya sesungguhnya dari penahanan pra-persidangan seringkali tersembunyi. Untuk menghitung biaya yang sesungguhnya dari penahanan pra-persidangan, maka perlu mempertimbangkan

dampak

sepenuhnya

dari

penahanan

pra-persidangan

yang

berlebihan tidak hanya terhadap para tahanan saja tetapi juga terhadap keluarga dan masyarakat mereka – suatu kalkulasi yang sulit untuk dilakukan dan secara politis tidak menyenangkan bagi kebanyakan pemerintah. Kajian tentang biaya di Meksiko dan Argentina melakukan upaya yang terbatas untuk menghitung biaya tidak langsung, dan hanya menekankan pada pembayaran Jaminan Sosial yang hilang akibat penahanan pra-persidangan, serta sejumlah biaya layanan kesehatan (di Meksiko, ini merupakan biaya dari keluarga yang kehilangan asuransi kesehatan swasta akibat dari penahanan pra-persidangan dan bergabung di bawah sistem layanan kesehatan pemerintah; di Argentina adalah biaya dari perawatan HIV pasca-pembebasan untuk mereka yang tertular penyakit tersebut pada saat berada dalam penahanan prapersidangan). Meskipun upaya penghitungan biaya dikategorikan sedang saja, namun sudah dapat memperlihatkan pemborosan yang tidak terelakkan untuk memenjarakan orang dalam jumlah besar yang seharusnya menurut hukum dianggap tidak bersalah: Argentina menghabiskan sekitar 1,4 juta pesos (US $356.000) per tahun untuk biaya tidak langsung,75 sementara Meksiko diperkirakan mengeluarkan 6,2 juta pesos (US $486.000).76 75

Malena Derdoy et.al., The Economic and Social Costs of Preventive Detention in Argentina (Buenos Aires: Centre for the Implementatin of Public Policies Promoting Equity and Growth, 2009), 22. 76 Guillermo Zepeda, Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Englishlanguage summary), (New York: Open Society Institute), 2009.

Biaya Peluang Setiap pemerintah memiliki sumberdaya yang terbatas, dan setiap keputusan kebijakan akan memerlukan biaya. Setiap dolar atau peso yang dibelanjakan pemerintah untuk pemenjaraan adalah satu dolar atau peso yang tidak dapat dibelanjakan untuk layanan kesehatan atau pengaturan kebijakan atau pendidikan. Begitu juga uang yang dikeluarkan oleh tahanan, keluarganya, dan masyarakat untuk penahanan pra-persidangan juga dapat dimanfaatkan dengan cara lain. Penahanan pra-persidangan yang berlebihan – terutama bagi mereka yang dituntut atas tindak pidana ringan tanpa kekerasan – berbiaya tinggi dan menghambat kemampuan Negara untuk melakukan investasi dalam pembangunan sosial ekonomi. Bagi negara miskin, dimana anggaran Negara seringkali tidak seimbang dan pendanaan Negara untuk memenuhi kebutuhan mendasar dari semua warga tidak memadai, pengeluaran atas pemenjaraan tahanan pra-persidangan merupakan biaya peluang yang signifikan. Setiap pendapatan Negara seberapa kecilpun yang dikeluarkan untuk penahanan berarti adanya kemungkinan lebih sedikit dana yang disalurkan untuk kesehatan, perumahan dan pendidikan. Berbagai faktor dimana penahanan pra-persidangan dapat melemahkan pembangunan sosial ekonomi tidak saling terpisah, namun saling tumpang tindih dan memperkuat satu sama lainnya. Sehingga, menahan orang dalam jumlah yang besar tidak hanya berbiaya tinggi bagi Negara (dan karena itu bagi pembayar pajak), tetapi juga mempunyai dampak keuangan dan sosial yang negatif bagi para tahanan, keluarga mereka dan masyarakat luas. Mengurangi

penggunaan

penahanan

pra-persidangan

secara

berlebihan

dapat

mendongkrak pembangunan sosial ekonomi pada tingkat keluarga dan masyarakat, terutama di negara berkembang dimana perbedaan antara kehidupan yang stabil dan kemampuan untuk bertahan hidup seringkali sangat tipis. Dengan situasi dimana Negara tengah berjuang dengan strategi pengentasan kemiskinan dan mengambil keputusan sulit tentang dimana sebaiknya akan menginvestasikan

sumberdaya yang terbatas, pengeluaran langsung untuk pemenjaraan yang tidak semestinya seharusnya tidak boleh diabaikan begitu saja. Tinjauan mengenai biaya penahanan pra-persidangan di Meksiko membandingkan total biaya penahanan pra-persidangan dengan pengeluaran pemerintah lainnya (program sosial dan keamanan) untuk menunjukkan ketidakterkaitan yang nyata antara satu kebijakan pemerintah dengan yang lainnya. Total pengeluaran untuk penahanan pra-persidangan mencapai setengah milyar peso lebih besar dari anggaran pemerintah pusat untuk keamanan publik pada tahun 2006, dan sedikit di atas seperempat anggaran untuk program bantuan sosial Oportunidades Meksiko yang menjangkau 27 juta orang. Mengurangi pengeluaran untuk penahanan pra-persidangan akan memungkinkan investasi yang lebih tinggi bagi populasi rentan yang mengambil manfaat dari program Oportunidades sehingga dapat berakibat pada lebih banyaknya kesempatan kerja dan pembangunan ekonomi yang selanjutnya dapat mencegah rekrutmen baru dari tindak kriminal.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI Penahanan pra-persidangan secara berlebihan mempunyai dampak yang negatif – dan sepenuhnya dapat dihindari – terhadap individu, keluarga, masyarakat dan Negara. Dampak ini paling dirasakan dan paling merugikan bagi mereka yang paling tidak mampu. Hal ini menyia-nyiakan potensi manusia, mengacaukan kehidupan dan menyebabkan penyimpangan pada kebijakan pemerintah. Sebagaimana yang ingin ditunjukkan oleh laporan ini, penahanan pra-persidangan secara berlebihan: • Menjerat jutaan orang setiap tahun dan berdampak pada ratusan juta lainnya.

• Menyebarkan penyakit, memperparah korupsi dan melemahkan aturan hukum. • Mempunyai dampak yang tidak seimbang bagi kaum miskin dan terpinggirkan.

• Mengurangi penghasilan para tahanan, mendorong keluarga mereka ke jurang

kemiskinan, serta merusak pendidikan dan potensi pendapatan anak-anak mereka. • Memiskinkan masyarakat, mengalihkan pembelanjaan Negara, dan membatasi pilihan

kebijakannya.

Mengurangi dan Memperbaharui Penahanan Pra-Persidangan Sebagian besar tahanan pra-persidangan seharusnya tidak berada dalam penahanan. Mereka bukan merupakan ancaman bagi masyarakat dan tidak beresiko untuk melarikan diri. Di Afrika Selatan, pemerintah menghabiskan R 2,2 juta (US $300.000) sehari memenjarakan orang yang telah diberi kesempatan untuk membayar jaminan namun tidak mampu membayarnya.77 Di Inggris dan Wales, 19 persen dari mereka yang berada dalam penahanan pra-persidangan telah dibebaskan dari tuntutan, dan 30 persen yang lain mendapat hukuman di luar lembaga (non-custodial).78 Delapan puluh persen dari 100.000 orang yang melewati penjara Cook County (tempat penahanan pra-persidangan) di Chicago setiap tahun tidak dijatuhi pidana penjara.79 Keputusan yang pada akhirnya membebaskan seseorang dari tuntutan atau diperolehnya pidana di luar lembaga (non-custodial) tidak berarti bahwa penahanan pra-persidangan tidak diperlukan. Namun dalam banyak kasus yang demikian, tinjauan yang lebih cermat atas keadaan terdakwa dan kemungkinan adanya resiko terdakwa tersebut untuk melarikan diri dapat dijadikan dasar untuk mengijinkan pembebasannya sambil menunggu persidangan sesuai ruang lingkup hukum dan standar internasional. Pemborosan ini dapat dihindari: alternatif yang lebih baik dan lebih murah terhadap penahanan pra-persidangan sesungguhnya tersedia. Kemampuan untuk melaksanakannya bukanlah masalah sumberdaya semata tetapi lebih menyangkut pada tekad politik. Di Skotlandia, Pemda Glasgow pada bulan Agustus 2009 memperkenalkan alternatif terhadap

77

Judicial Inspectorate of Prisons, Annual Report for the period 1 April 2007 to 31 March 2008 (Cape Town): Judicial Inspectorate of Prisons, 2008), 22. 78 Bromley Briefings June 2009 (London: Prison Reform Trust, 2009). 79 Angka yang diberikan oleh Governance and Justice Group http://governancejustice.org/ melalui surat-menyurat secara langsung dengan Paul English, Januari 2010.

penahanan pra-persidangan bagi kaum muda.80 Program ini tidak menahan mereka dalam penahanan pra-persidangan, melainkan membebaskan mereka dan menitikberatkan pada kegiatan pemantauan serta menyediakan serangkaian layanan sosial. Program ini memakan biaya hanya seperlima dari penahanan pra-persidangan dan berhasil menurunkan angka tindak kriminal sebesar 50 persen.81 Pada banyak kasus, mereka yang berada dalam penahanan pra-persidangan seharusnya secara aktif ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan masyarakat dengan menggunakan potensi mereka agar membawa manfaat bagi diri mereka sendiri dan yang lainnya. Namun kebijakan pemerintah yang melibatkan penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan atau semena-mena membuat kelompok ini menjadi sulit berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas. Pada intinya, pemerintah membelanjakan uang pada sistem yang melemahkan kebijakan pembangunannya sendiri. Pemerintah mencegah masyarakat dan individu yang terpinggirkan dari memanfaatkan sebaik-baiknya kesempatan yang mereka miliki yang tidak seberapa. Penahanan pra-persidangan yang semena-mena dan berlebihan semakin memperparah pengasingan sosial. Meskipun sepuluh juta orang setiap tahun yang melewati penahanan pra-persidangan seperti tampak sedikit dibanding milyaran orang yang menjadi perhatian berbagai kerangka kerja pembangunan seperti Tujuan Pembangunan Milenium, namun satu hal yang harus diingat adalah bahwa mereka yang memasuki tahanan pra-persidangan adalah dari kalangan anggota masyarakat yang paling terpinggirkan, paling miskin dan paling sulit dijangkau, dan oleh karena itu seharusnya menjadi pihak yang memperoleh perhatian utama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Perlu juga diingat bahwa 80

Siaran pers tentang peluncuran alternatif dari penahanan pra-persidangan, tersedia di: http://www.glasgow.gov.uk/en/News/Archives/2009/August/ISMS.htm, diakses pada tanggal 5 Februari 2010. 81 ISMS diperkenalkan oleh UU Perilaku Anti-Sosial, dll. (Skotlandia) 2004 dan Peraturan tentang Dukungan dan Pemantauan Intensif (Skotlandia) 2005, dan diberlakukan pada bulan April 2005. ISMS merupakan suatu bentuk pengaturan baru dalam Sistem Sidang Pemeriksaan Anak-Anak yang menetapkan seorang anak muda dengan status Persyaratan Pembatasan Pergerakan (MRC, Movement Restriction Condition) di mana menurut hukum, orang tersebut harus dipantau lewat suatu alat pengenal eletronik untuk jangka waktu tertentu. Hal ini harus disertai dengan Dukungan Intensif selama masa penilaian mereka untuk ISMS saat berada dalam status MRC dan pada tahap pasca MRC untuk jangka waktu yang sama seperti pada saat anak muda tersebut berada dalam status MRC. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat: http://antisocialbehaviourscotland.org/asb/controller? p_service=Content.show&p_applic=CCC&pContentID=2249&pMenuID=9&pElementID=348.

10 juta orang yang melalui penahanan pra-persidangan setiap tahun hanya merupakan ujung dari bongkahan es: masih terdapat ratusan juta anggota keluarga dan masyarakat yang terkena dampak dari 10 juta penahanan pra-persidangan. Penahanan pra-persidangan berada pada persinggungan dari serangkaian akibat buruk. Jika kita ingin mengurangi kemiskinan, penyiksaan, korupsi atau penyakit, kita dapat menanggulangi berbagai masalah tersebut satu per satu secara terpisah. Atau kita dapat mengurangi penggunaan penahanan pra-persidangan yang berlebihan. Rekomendasi •

Penahanan pra-persidangan seharusnya digunakan hanya apabila tidak terdapat

alternatif yang wajar untuk mengatasi resiko untuk melarikan diri yang benar-benar ada atau membahayakan masyarakat. Negara akan dapat melayani warganya dengan lebih baik jika mengurangi pengeluaran untuk memenjarakan orang atas asas praduga tidak bersalah dan mengalokasikan lebih banyak sumberdaya untuk layanan sosial. •

Khususnya pada masyarakat dimana kemiskinan ekonomi meluas, penggunaan uang

jaminan seharusnya dihindari. Rakyat miskin tidak mempunyai uang yang begitu gampang disediakan untuk membayar jaminan kepada pengadilan. Sebagai ganti jaminan, pengadilan seharusnya menggunakan jaminan pribadi (dimana terdakwa berjanji untuk menghadiri sidang pengadilan dan siap untuk diadili) atau persyaratan pelaporan dimana terdakwa melapor secara rutin ke kantor polisi setempat sebagai persyaratan agar tetap bebas sambil menunggu persidangan. •

Jika uang jaminan diterapkan, jumlahnya ini harus seimbang dengan penghasilan

tersangka dan sesuai dengan kemampuannya. •

Para tahanan harus mendapatkan keperluan mendasar – makanan bergizi, pakaian,

keperluan mandi dan obat-obatan – secara cuma-cuma dari pihak berwenang penjara. •

Badan pengawas independen harus didukung dalam melakukan monitoring pusat

tahanan secara rutin, termasuk tempat penahanan polisi dan tempat lain yang digunakan sebagai tahanan pra-persidangan.

•

Pemerintah harus secara rutin menerbitkan angka statistik resmi tentang kebijakan,

praktek dan populasi yang terkait dengan penahanan pra-persidangan. •

Sejauh yang dapat diterapkan, para tahanan pra-persidangan seharusnya dapat

secara sukarela (seharusnya tidak ada paksaan) untuk melakukan pekerjaan berbasis penjara dengan upah tertentu, dan layak untuk mengikuti program pelatihan dan pendidikan. •

Penelitian lebih lanjut harus dilakukan berkenaan dengan ruang lingkup penahanan

pra-persidangan serta dampaknya terhadap pembangunan. Laporan ini mengacu pada berbagai sumber informasi yang terpisah. Kecuali sejumlah kecil studi kasus negara tertentu, tidak banyak penelitian terbaru yang tersedia. Upaya lebih lanjut sangat diperlukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang implikasi sosial ekonomi dari penahanan pra-persidangan yang berlebihan dan merancang respon kebijakan yang tepat. Bidang khusus yang hendaknya diteliti lebih lanjut mencakup: •

Survei berdasarkan negara yang mengkaji terlalu tingginya persentase kaum miskin dan terpinggirkan yang berada dalam tahanan.

•

Studi kasus berdasarkan negara yang mendokumentasikan dampak penahanan prapersidangan terhadap keluarga dan masyarakat.

•

Studi ekonomi berdasarkan negara dengan menggunakan metodologi yang cermat untuk menhitung biaya dari penahanan pra-persidangan.

•

Studi tematik yang mengaitkan penahanan pra-persidangan yang berlebihan dengan bidang kebijakan lainnya, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium.

Lampiran 1: Ringkasan dari Costly Confinement: The Direct and Indirect Costs of Pretrial Detention in Mexico (Pemenjaraan Berbiaya Tinggi: Biaya Langsung dan Tidak Langsung dari Penahanan Pra-Persidangan di Meksiko) Sejak tahun 2008, Open Society Justice Initiative telah bekerjasama dengan pakar penelitian setempat untuk menganalisa dampak ekonomi dari hukum dan praktek penahanan pra-

persidangan

di

Meksiko.

Laporan

yang

dihasilkan,

Costly

Confinement,82

mendokumentasikan biaya langsung maupun tidak langsung (atau “tersembunyi”) dari penahanan pra-persidangan di Meksiko yang ditanggung Negara, tahanan dan keluarga mereka serta masyarakat umum. Ringkasan ini menyajikan temuan utama dan rekomendasi dari laporan tersebut. Pendekatan yang lebih akurat untuk menghitung konsekuensi ekonomi dari penahanan pra-persidangan meliputi berbagai biaya yang tidak selalu tampak. Pendekatan yang inklusif memberikan gambaran yang lebih luas bagi penentu kebijakan agar dapat mengambil keputusan yang lebih mengacu pada informasi yang tepat tentang pengeluaran dana yang terpaksan dikorbankan untuk mempertahankan suatu sistem yang bergantung pada penahanan pra-persidangan. Atas dasar alasan ini, Justice Initiative mengawali pembuatan laporan untuk menghitung biaya langsung dan tidak langsung dari penahanan pra-persidangan di Meksiko. Biaya Sesungguhnya dari Penahanan Pra-Persidangan di Meksiko Berbagai temuan dari laporan Justive Initiative yang berkenaan dengan biaya penahanan pra-persidangan di Meksiko diringkas dalam Tabel 1. Data yang terkandung dalam tabel tersebut menggunakan mata uang Meksiko yaitu peso pada nilai tahun 2006 (tahun terakhir dimana data tersedia pada saat laporan disusun).83 Tabel 1: Biaya tahunan penahanan pra-persidangan di Meksiko (dalam ribuan peso) Median

1. Beban biaya yang ditanggung tahanan

a. Biaya tenaga kerja (tidak adanya kegiatan ekonomi) b. Resiko kematian dan jatuh sakit i. Resiko terjadinya pembunuhan ii. Tidak adanya perhatian medis c. Pembayaran majikan kepada Jaminan Sosial d. Pembayaran di luar hukum (biaya korupsi)

82

Minimum

Maksimum

1.331.377

273.095

2.683.186

80.293 36.727 17.649 538.828

46.582 35.468 3.620 520.367

113.213 37.008 35.569 542.962

Guillermo Zepeda (dengan kontribusi dari Miguel La Rota), La prision preventiva en Mexico: Dimensiones, carateristicas, costos, alternativas, (New York: Open Society Institute, 2009) tersedia di http://www.soros.org/initiatives/justice/focus/criminal_justice/articles_publications/publications/costlyconfinement-20100201. 83 Pada tahun 2006, 100 peso senilai sekitar US $9,30 atau €7,30.

Total

2. Beban biaya yang ditanggung Negara

a. Dukungan tahanan b. Proses peradilan pidana i. Penyidikan ii. Proses peradilan iii. Pembelaan publik dan bantuan sosial c. Layanan kesehatan untuk kerabat tahanan d. Kontribusi majikan kepada Jaminan Sosial Total

3. Beban biaya yang ditanggung keluarga tahanan a. Bantuan/dukungan kepada tahanan b. Waktu yang dihabiskan untuk melakukan kunjungan ke tahanan c. Pendampingan oleh pengacara swasta d. Pembayaran di luar hukum (biaya korupsi) Total

2.004.873

879.133

3.411.938

4.007.530

3.187.250

4.750.920

583.839 1.108.967 88.233 814 5.455 5.794.839

557.284 1.058.527 85.210 0 1.119 4.889.390

597.088 1.134.134 88.910 4.704 10.994 6.586.751

480.709

321.968

732.771

86.926 1.324.237 15.180

12.366 361.145 10.167

228.874 3.869.398 19.985

1.907.053

705.646

4.851.028

4. Beban biaya yang ditanggung masyarakat

72.169 69.697 72.723 1.331.377 1.285.764 2.458.933 Total 1.403.546 1.355.460 2.458.933 Total biaya sosial* 9.755.829 6.558.084 14.895.658 * Total biaya sosial tidak termasuk pos 1(c), 2(d), dan 4(b) untuk menghindari terjadinya penghitungan ganda dari biaya-biaya tertentu. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada catatan kaki di bawah ini. a. Layanan oleh organisasi sosial b. Produktivitas yang hilang

Tabel 1 mengklasifikasikan beban ekonomi dari penahanan pra-persidangan ke dalam empat kelompok: tahanan, negara, keluarga tahanan dan masyarakat yang lebih luas. Setiap kategori ini kemudian dibagi ke dalam berbagai biaya yang lebih spesifik. Karena data yang tersedia tidak memungkinkan untuk memperoleh suatu gambaran yang tepat, sejumlah asumsi dengan tiga tingkatan (minimum, maksimum dan median) tentang masing-masing faktor biaya dipadukan ke dalam perhitungan dan ditunjukkan pada tiga kolom.

Beban biaya yang ditanggung tahanan Berdasarkan jumlah orang yang berada dalam penahanan pra-persidangan di Meksiko pada pertengahan tahun 2006, beban biaya tahunan penahanan bagi semua tahanan prapersidangan berada antara 0,8 hingga 3,4 milyar peso, dengan biaya median sebesar 2 milyar pesos (kecuali disebutkan lain, untuk selanjutnya akan digunakan biaya median). Hal ini dihitung dengan menjumlahkan sejumlah variabel berikut ini: jumlah pendapatan

tahanan pra-persidangan yang mempunyai pekerjaan pada saat mereka ditangkap yang seharusnya mereka peroleh sekiranya mereka tidak ditahan (1,3 milyar peso);84 nilai uang dari kehidupan yang hilang atau diperpendek akibat meningkatnya resiko terbunuh (80,3 juta peso) dan terserang penyakit (17,7 juta peso) yang dihadapi tahanan pra-persidangan; nilai per tahun dari kontribusi yang seharusnya diberikan Negara dan majikan untuk dana jaminan sosial tahanan pra-persidangan yang mempunyai pekerjaan pada saat mereka ditangkap (17,7 juta peso); dan jumlah uang yang dibayar tahanan pra-persidangan kepada penjaga korup dan tahanan lainnya, masing-masing untuk membeli perlakuan yang menguntungkan dan perlindungan dari geng penjara (538,8 juta peso), suatu fenomena yang merebak dalam budaya kelembagaan yang sudah mengakar praktek korupsi pada tempat penahanan di Meksiko. Beban biaya yang ditanggung negara Beban biaya keseluruhan per tahun dari penahanan bagi negara mencapai 5,8 milyar peso. (Hal ini tidak mencakup biaya yang sangat besar yang terkait dengan perencanaan dan pembangunan fasilitas tahanan karena data yang terpercaya mengenai biaya ini tidak tersedia).

Bagian

terbesar

dari

biaya

ini

digunakan

untuk

pengelolaan

dan

penyelenggaraan fasilitas tahanan negara tersebut, termasuk biaya makanan, obat-obatan, dan pakaian untuk para tahanan, serta pemeliharaan penjara dan biaya-biaya terkait lainnya (4 milyar peso). Biaya-biaya lain merupakan pengeluaran tambahan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang penyidikan dan peradilan, serta sistem pembelaan publik dalam menangani kasus terdakwa yang ditahan sebelum persidangan (1,8 milyar). Secara rata-rata, biaya bagi kantor kejaksaan untuk menyelidiki suatu kasus yang melibatkan tahanan prapersidangan jauh lebih tinggi dibanding kasus dari terdakwa yang tidak ditahan. Hal ini dapat terjadi karena kasus yang melibatkan tahanan secara hukum harus dipercepat prosesnya (contohnya terdakwa dimana negara memerintahkan untuk menjalani tahanan harus menghadiri sidang pengadilan dalam jangka waktu 48 jam setelah penangkapan). Begitu ditahan, para tahanan pra-persidangan secara rata-rata menghadapi jumlah sidang 84

Bagi banyak kasus sebagian dari biaya ini dibebankan pada tanggungan tahanan yang kehilangan dukungan finansial yang diberikan oleh pasangan, orangtua atau saudara kandung yang ditahan.

pengadilan yang lebih banyak dibanding terdakwa yang tidak ditahan, dan negara menanggung biaya transportasi bagi tahanan dari tempat penahanan mereka sampai ke ruang sidang pengadilan. (Meskipun demikian, kejaksaan Meksiko menunjukkan kecenderungan yang kuat untuk melanjutkan kasus dengan menahan tersangka, dan hakim jarang membatasi kecenderungan ini dalam peninjauan kasus-kasusnya). Negara juga menanggung biaya layanan kesehatan publik bagi tanggungan tahanan yang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan swasta karena penahanan pra-persidangan dari kerabat mereka (814.000 peso). Pada akhirnya negara menanggung biaya dari kontribusi yang hilang untuk Lembaga Jaminan Sosial Meksiko (suatu badan resmi yang bertugas untuk mengelola sistem kesehatan masyarakat, pensiun dan jaminan sosial negara tersebut) yang seharusnya dapat diberikan oleh majikan tahanan seandainya pekerja tersebut tidak kehilangan kebebasannya (5,5 juta peso). Beban biaya yang ditanggung keluarga tahanan Keluarga tahanan kehilangan nilai ekonomi sebesar 1,9 milyar peso setiap tahun sebagai akibat dari penahanan pra-persidangan terhadap anggota keluarga mereka. Hal ini meliputi pengeluaran untuk membiayai kerabat yang ditahan dalam bentuk uang, makanan, keperluan mandi, obat-obatan, pakaian dan keperluan lainnya yang tidak disedikan – atau tidak disediakan secara memadai – oleh pihak berwenang penjara (481 juta peso), serta nilai ekonomi dari waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi anggota keluarga mereka yang ditahan (87 juta peso). Biaya pengacara lebih tinggi apabila membela tahanan pra-persidangan karena pengacara mengenakan beban biaya tambahan yang dikeluarkan untuk mengatur dan melakukan kunjungan ke tempat dimana klien mereka ditahan serta menghadiri sejumlah pemeriksaan pra-persidangan yang rata-rata jauh lebih banyak. Sehingga, keluarga tahanan pra-persidangan mengeluarkan total biaya tambahan sebesar 1,3 milyar peso setiap tahun. Meskipun pada kenyataannya para terdakwa berasal dari golongan yang sangat miskin dan biaya untuk pengacara swasta sangat membebani mereka, 40 persen dari para tahanan menggunakan jasa pengacara swasta. Sementara tahanan yang lain sama sekali tidak

mendapat pendampingan hukum atau jika beruntung akan disediakan penasehat hukum oleh negara (apabila disediakan oleh negara, maka biaya akan ditanggung oleh negara – dan pada akhirnya juga oleh pembayar pajak). Pada akhirnya, keluarga para tahanan pra-persidangan mengeluarkan sekitar 15,2 juta peso setiap tahun untuk menyuap pejabat penjara yang korup. Pembayaran seperti ini dilakukan untuk memudahkan tahanan dalam menerima hadiah dan berita atau pesan. Beban biaya yang ditanggung masyarakat Universitas dan organisasi sosial menghabiskan sekitar 72,2 juta peso setiap tahun masingmasing untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma, serta makanan, pakaian, obat-obatan, pelatihan kerja dan layanan lainnya kepada para tahanan dan keluarga mereka. Selain itu, penggunaan penahanan pra-persidangan di Meksiko menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang diperkirakan sebesar 1,3 milyar peso yang muncul akibat kehilangan produktivitas. Angka ini merupakan nilai pengeluaran ekonomi individu yang bekerja pada saat penangkapan mereka yang seharusnya mereka peroleh seandainya tidak ditahan. Total biaya Agar memperoleh total biaya tahunan dari praktek penahanan pra-persidangan di Meksiko, perlu dijumlahkan berbagai biaya yang terkait dengan penahanan yang terdaftar pada Tabel 1 di atas, kecuali tiga pos biaya yang menurut sudut pandang akuntansi, jika disertakan berarti akan terjadi penghitungan ganda.85 Kalkulasi ini menghasilkan angka 85

Tiga pos biaya tersebut adalah: • Kontribusi tahunan yang seharusnya diberikan negara dan majikan kepada dana jaminan sosial dari individu yang mempunyai pekerjaan pada saat ditangkap dan berada dalam penahanan pra-persidangan (17,7 juta peso). Pada kenyataannya, kontribusi yang tidak terbayarkan akibat penahanan seorang pekerja dinetralkan dalam besaran yang sama oleh jumlah kontribusi dana jaminan sosial yang tidak lagi perlu diberikan oleh negara atau majikan. Ini berarti, sementara tahanan yang sebelumnya bekerja mengalami kerugian atau menghadapi biaya, negara dan majikan pada saat yang bersamaan mengakumulasi “keuntungan.” • Kontribusi tahunan yang seharusnya diberikan majikan untuk dana jaminan sosial publik atas nama individu yang mempunyai pekerjaan formal pada saat mereka berada dalam penahanan pra-persidangan (5,5 juta peso). Namun, kerugian negara adalah “keuntungan” majikan karena mereka tidak perlu memberi kontribusi untuk karyawan yang ditahan. • Biaya tahunan bagi masyarakat karena hilangnya produktivitas tahanan (1,3 milyar peso). Biaya ini sudah dihitung dalam jumlah penghasilan tahanan yang mempunyai pekerjaan pada saat mereka ditangkap yang seharusnya mereka peroleh seandainya tidak ditahan (lihat pos 1(a), “biaya tenaga kerja” pada Tabel 1). Suatu

biaya tahunan sebesar 9,8 milyar peso (dengan kemungkinan adanya rentang antara angka rendah 6,6 milyar peso hingga angka tinggi 14,9 milyar peso). Nilai ini merupakan jumlah yang sangat besar dimana pada tahun 2006 angkanya sama dengan rata-rata pendapatan tahunan dari 91.000 keluarga Meksiko, atau sekitar setengah milyar peso lebih banyak dari pengeluaran negara tahunan untuk keamanan publik.86 Selain itu, biaya tahunan median dari penahanan pra-persidangan setara dengan sedikit lebih dari seperempat (28 persen) dana yang dibelanjakan negara setiap tahunnya untuk Oportunidades, program bantuan sosial pemerintah Meksiko yang sudah dikenal di seluruh dunia, yang telah direplikasi paling tidak di 30 negara lainnya. Oportunidades memungkinkan anak-anak untuk mengenyam pendidikan dengan cara menyalurkan uang tunai langsung kepada keluarga yang mempunyai anak-anak yang menghadiri sekolah secara rutin. Jika tidak ada program tersebut, anak-anak terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja. Pembayaran tunai tersebut juga digunakan untuk mendorong perilaku sehat lainnya seperti melakukan kunjungan ke klinik kesehatan. Sejak tahun 2006, sekitar seperempat penduduk Meksiko – sekitar 27 juta jiwa – telah ikutserta dalam Oportunidades. Jika pemerintah Meksiko dapat menurunkan separuh dari biaya yang dikeluarkan untuk penahanan pra-persidangan, negara dapat menghemat dana yang cukup untuk menjangkau hampir dua juta orang lagi melalui program ini. Seperti terlihat pada Tabel 2, keseluruhan biaya tahunan per rata-rata tahanan mencapai 107.200 peso atau sekitar US $11.000. Angka ini dapat diartikan sebagai biaya yang ditanggung negara sebesar 63.600 peso, biaya yang ditanggung tahanan sebesar 21.800 peso, yang ditanggung keluarga tahanan sebesar 21.000 dan yang ditanggung masyarakat sebesar 800 peso. Tabel 2: Biaya median tahunan penahanan per tahanan yang ditanggung oleh negara, tahanan, keluarga tahanan dan masyarakat.

hal yang menyesatkan apabila menghitung biaya ini dua kali ketika menghitung keseluruhan biaya sosial dari praktek penahanan pra-persidangan di Meksilo. 86 Selama tahun fiskal 2006, pembelanjaan untuk keamanan publik pada anggaran negara mencapai 9,3 milyar peso.

Costly Confinement tidak mengikutsertakan sejumlah variabel biaya karena tidak adanya data yang terpercaya, sehingga berakibat pada perkiraan yang secara inheren adalah estimasi biaya yang konservatif. Variable biaya yang datanya tidak tersedia mencakup biaya di bawah ini: •

Biaya psikologis yang timbul dari tahanan (dan keluarga mereka) karena ditahan

dalam kondisi yang penuh sesak, penuh kekerasan dan tindak pelecehan, terutama bagi tahanan yang akhirnya dibebaskan dari tuntutan yang dihadapinya. •

Kehilangan peluang pekerjaan bagi tahanan karena kemungkinan terputus pada saat

menjalani pelatihan dan pembelajaran di tempat kerja (sekitar 60 persen dari seluruh tahanan di Meksiko berusia antara 16 hingga 30 tahun) atau karena stigma sosial sebagai akibat dari penahanan. •

Biaya bagi keluarga tahanan dan masyarakat atas penyakit menular yang ditularkan

oleh tahanan yang terinfeksi selama berada dalam penahanan. •

Biaya terkait perencanaa, rancangan dan pembangunan fasilitas tahanan.

Lampiran 2: Instrumen Internasional Penahanan Pra-Persidangan

yang

Mengatur

Tentang

Bagi pihak-pihak yang bermaksud untuk mengurangi penggunaan penahanan prapersidangan yang berlebihan dan memastikan penggunaannya yang wajar dan sah sebagaimana perlunya, beragam konvensi, keputusan serta pedoman internasional dan regional lainnya menyediakan standar dan pedoman. Sejumlah instrumen ini menetapkan hak-hak individu yang berada dalam penahanan pra-persidangan – mulai dari hak atas kebebasan dan hak untuk mempertanyakan keabsahan dari penahanan, hingga hak tahanan atas akses terhadap pendampingan hukum dan anggota keluarganya. Instrumen

yang lain menjabarkan tanggungjawab Negara sehubungan dengan penahanan prapersidangan dan menyebutkan prinsip-prinsip bagi penyelenggaraan penahanan prapersidangan. Perjanjian HAM internasional menekankan perbedaan penting antara orang yang dinyatakan bersalah, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan, dan dihukum penjara, serta mereka yang tidak. Orang yang menunggu persidangan atau hasil dari persidangan mereka dipertimbangkan secara berbeda karena hukum menganggap mereka tidak bersalah hingga mereka terbukti bersalah. Yang mendasari pertimbangan hukum dari kesesuaian penahanan pra-persidangan adalah hak atas kebebasan dan asas praduga tidak bersalah. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa: Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas tuduhan pidana harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi wewenang oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilannya, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum bahwa mereka yang menunggu persidangan harus ditahan, namun pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu persidangan.87 Standar internasional memperbolehkan penahanan sebelum persidangan hanya pada kondisi tertentu yang terbatas. Pada tahun 1990, Kongres PBB ke-8 tentang Pencegahan Tindak Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku menetapkan prinsip dibawah ini: Penahanan pra-persidangan dapat diperintahkan hanya jika terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa orang yang bersangkutan telah terlibat dalam melakukan tindak pidana yang dituduhkan dan adanya ancaman bahwa orang tersebut akan melarikan diri atau melakukan tindak pidana berat lanjutan,

87

Pasal 9(3), International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), tersedia di http://www.ohchr.org/english/law/ccpr.htm.

atau resiko bahwa jalannya proses keadilan akan sangat terhambat jika orang tersebut dibebaskan.88 Salah satu pencapaian utama dari Kongres PBB ke-8 ini adalah penetapan lewat konsensus dari Peraturan Standar Minimum PBB untuk Langkah-Langkah Non-Custodial (“Peraturan Tokyo”). Peraturan-peraturan ini secara khusus menyatakan bahwa:89 •

Penahanan pra-persidangan harus digunakan sebagai pilihan terakhir dalam

persidangan tindak pidana, dengan mempertimbangkan proses penyidikan dari tuduhan pidana tersebut serta perlindungan bagi masyarakat dan korban; •

Alternatif terhadap penahanan pra-persidangan harus diusahakan pada tahap sedini

mungkin; •

Penahanan pra-persidangan seharusnya tidak berlangsung lebih lama dari yang

diperlukan serta harus dilakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat manusia; dan •

Pelaku berhak untuk naik banding terhadap pihak berwenang peradilan atau pihak

berwenang independen lainnya yang kompeten bagi kasus dimana penahanan prapersidangan dilakukan. Menurut Komite HAM PBB, penahanan sebelum persidangan seharusnya digunakan hanya apabila tindakan tersebut sah, wajar dan diperlukan. Penahanan mungkin perlu dilakukan “untuk mencegah tersangka melarikan diri, menghambat pembuktian atau pengulangan tindak kriminal,” atau “apabila orang yang bersangkutan membawa ancaman serius yang nyata pada masyarakat yang tidak dapat dicegah dengan cara yang lain.”90 Komite HAM PBB juga telah menetapkan bahwa penahanan tidak boleh bersifat sewenangwenang: “Maksud dari ‘sewenang-wenang’ tidak boleh disamakan dengan ‘melanggar 88

Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 Agustus – 7 September 1990, Bab 1, Bagian C, alinea 2(b). 89 Peraturan 6, United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules), diadopsi oleh Sidang Umum pada 14 Desember 1990. 90 Human Rights and Pre-Trial Detention. A Handbook of International Standards relating to Pre-Trial Detention, Professional Training Series No. 3 (New York: United Nations, 1994), 14-15.

hukum’, tapi harus ditafsirkan lebih luas untuk mencakup elemen dari ketidaktepatan, ketidakadilan, tidak dapat diprediksi dan tidak adanya proses hukum yang adil.”91 Sebagai akibatnya, penahanan pra-persidangan “tidak hanya harus sah secara hukum tetapi juga wajar dan diperlukan untuk setiap keadaan.”92 Tidak semua standar mempunyai bobot hukum yang setara. Beberapa instrumen hukum (seperti konvensi) menciptakan kewajiban yang mengikat pada negara penandatangan, sementara instrumen lain (seperti deklarasi dan resolusi) mencerminkan persetujuan umum terkait norma tata laku yang dapat diterapkan atau aspirasi untuk langkah-langkah ke depan. Instrumen lainnya (seperti aturan tatalaku atau prinsip-prinsip pokok) menyediakan pedoman yang tidak mengikat namun persuasif dan seringkali sangat spesifik berkenaan dengan bagaimana negara dapat memastikan penyelenggaraan peradilan yang adil dan penegakan hak-hak individu. Berapapun bobotnya sebagai hukum nasional atau internasional, berbagai instrumen ini beserta standar yang dikandungnya menunjukkan adanya konsensus internasional yang kuat untuk melindungi martabat dan hak-hak individu dalam penahanan pra-persidangan. Berbagai sumber berikut ini mengumpulkan dan membahas sejumlah standar internasional dan regional yang berlaku untuk penahanan pra-persidangan serta ilmu hukum dan penjelasan yang berkaitan: • Centre for Human Rights, Crime Prevention and Criminal Justice Branch, Human Rights

and Pre-Trial Detention: A Handbook of International Standards Relating to Pre-Trial Detention (1994). • Amnesty International, Fair Trials Manual (1998). • Organization for Security & Co-operation in Europe, Pre-trial Detention in the OSCE Area

(1999).

91

Morais v. Angola, Communication No. 1128/2002, U.N. Doc. CCPR/C/83/D/1128/2002 (2005) (para.6.1), tersedia di http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/1128-2002.html. 92 Ibid.

• Lawyers Committee for Human Rights, What Is a Fair Trial? A Basic Guide to Legal

Standards and Practice (2000). • Office of the High Commissioner for Human Rights, Training Manual on Human Rights

Monitoring (2001). • Office of the High Commissioner for Human Rights bekerjasama dengan International

Bar Association, Human Rights in the Administration of Justice: A Manual on Human Rights for for Judges, Prosecutors and Lawyers (2003). • UN High Commissioner for Refugees, Selected Documents Relating to Detention (2009). • Irish Penal Reform Trust, Detention of Children in Ireland: International Standards and

Best Practice (2009). • International Network to Promote the Rule of Law, International Standards that Relate to

Detentions, Corrections and Prisons (2010).

Lampiran 3: Bibliografi Adeyemi, Adedokun A., “A demand-side perspective on legal aid: What services do people need? The Nigerian Situation” dalam Access to Justice in Africa and Beyond: Making the Rule

of Law a Reality (2007, Penal Reform International/Bluhm Legal Clinic of the Northwestern University School of Law). Aebi, Marcelo F. dan Delgrande, Natalia, Council of Europe Annual Penal Statistics – SPACE 1 – Survey 2007 (2009, University of Lausanne). Allen, Rob, “Excessive Use of Imprisonment Does Nothing to Improve Public Safety: Lecture to King’s Alumni, Royal Courts of Justice, Juni 9 2007”. Alston, Philips, Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Summary or Arbitrary Executions, Mr. Philip Alston: Addendum: Mission to Brazil (Geneva: 2008, UN Human Rights Council. A/HRC/11/2/Add.2). Armstrong, Kat, Chartrand, Vicki dan Baldry, Eileen, Submission to the Anti Discrimination Commissioner for an Inquiry into the Discrimination Experienced by Women within the Criminal Justice System in New South Wales (2005, Beyond Bars Alliance). Atabay, Tomris, Afghanistan: Female Prisoners and their Social Reintegration (Vienna: 2007, UNODC). Atabay, Tomris and English, Paul, Afghanistan: Implementing Alternatives to Imprisonment, in line with International Standards and National Legislation (Vienna: 2008, UNODC). Ayres, Robert, Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean (1998, World Bank). Blunkett, David, “Radical reform so prison can rehabilitate” dalam The Observer, 3 Februari 2002. Boyle, John, Evaluation of Intensive Support and Monitoring Services (ISMS) within the Children’s Hearings System (2008, Scottish Government Social Research). Buromensky, M.V., Serduk, O.V. dan Tocheny, V.I., Assessment of social and economic costs of pretrial detention application: Analytical Report (Kyiv: 2008, American Bar Association Rule of Law Initiative). Clear, Todd R., Communities with High Incarceration Rates (2007 – diserahkan kepada Michael Tonry (ed.), Crime & Justice: A Review of Research 37 (Chicago: 2008, University of Chicago Press). Commission on Legal Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme, Making the Law Work for Everyone: Volume I: Report of the Commission on

Legal Empowerment of the Poor (New York: 2008, Commission on Legal Empowerment of the Poor and United Nations Development Programme). Committee on the Elimination of Racial Discrimination, General Comment 31 on the Prevention of Racial Discrimination in the Administration and Functioning of the Criminal Justice System. Cox, Marcus, Security and Justice: Measuring the Development Returns (London, 2008, Agulhas Development Consultants). CRADLE/The Undugu Society of Kenya bekerjasama dengan The Consortium for Street Children, Street Children and Juvenile Justice in Kenya (2004, CRADLE/The Undugu Society of Kenya bekerjasama dengan The Consortium for Street Children). Department for International Development, Justice and Poverty Reduction: Safety, Security and Justice for All (London: 2008, DfID). Derdoy, Malena, et. Al., The Economic and Social Costs of Preventive Detention in Argentina (Buenos Aires, t.t, Centre for the Implementation of Public Policies Promoting Equity and Growth). Government of India, National Police Commission, Third Report (Government of India, National Police Commission [NPC], Januari 1980). Hammett, Theodore M. “HIV/AIDS and Other Infectious Diseases Among Correctional Inmates: Transmission, Burden and an Appropriate Response,” dalam American Journal of Public Health 96, No. 6 (Juni 2006). HM Chief Inspector of Prisons, Unjust Deserts, A Thematic Review by HM Chief Inspector of Prisons of the Treatment and Conditions for Unsentenced Prisoners in England and Wales (2000, HM Inspectorate of Prisons for England and Wales). Howard League for Penal Reform, Briefing Paper on Prison Overcrowding and Suicide (2005, Howard League for Penal Reform). Human Rights Commission of Pakistan, A Penal System Long Overdue for Change (Lahore: 1995, Human Rights Commission of Pakistan). Human Rights Watch, “The Perverse Side of Things”: Torture, Inadequate Detention Conditions and Excessive Use of Force by Guinean Security Forces (New York: 2006, Human Rights Watch). International Bar Association, Human Rights Institute Report. One in Five: The Crisis in Brazil’s Prisons and Criminal Justice System, (Februari 2010 International Bar Association).

International Centre for Prison Studies, International Profile of Women’s Prisons (London: 2008, International Centre for Prison Studies). Judicial Inspectorate of Prisons, Annual Report for the Period 1 April 2006 to 31 March 2007 (2007). Judicial Inspectorate of Prisons, Annual Report for the Period 1 April 2007 to 31 March 2008 (2008). Karth, Vanja, “Between a Rock and a Hard Place”: Bail Decisions in Three South African Courts (2008, Open Society Foundation for South Africa). Matrix Evidence, Economic analysis of interventions for young adult offenders (2009). Matrix Knowledge Group, The economic case for and against prison (2007, Matrix Knowledge Group). Muntingh, Lucas, “The prevalence of HIV in South Africa’s prison system: Some, but not all the facts, at last”, dalam CSPRI Newsletter 26 (Mei 2008). Muntingh, Lucas, Prisoner Re-Entry in Cape Town – An Exploratory Study (2008, Civil Society Prison Reform Initiative). Muntingh, Lucas, Ex-Prisoners’ Views on Imprisonment and Re-Entry (2009, Civil Society Prison Reform Initiative). New Economics Foundation, Unlocking Value: How we all benefit from investing in alternatives to prison for women offenders (2008, New Economics Foundation). Nigerian Prisons Service, The Reformer, A Bulletin of the Nigeria Prisons Service 3, No. 2 (Juli-September 2008). Nowak, Manfield, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Mission to Nigeria, (4 hingga 10 Maret 2007) (Geneva: 2007, UN Human Rights Council, A/HRC/7/3/Add.4). Odekunle, Femi, Cost Benefit Analysis of Alternatives to Imprisonment (Zaria: 2000, Ahamdu Bello University). Pedersen, Charlotte Flindt dan Jepsen, Jorgen Vammen, Juvenile Justice in Kazakhstan (Copenhagen: 2001, The Danish Centre for Human Rights/UNICEF). Penal Reform International/African Centre for Democracy and Human Rights, Prison Conditions in Africa (1993, Penal Reform International/African Centre for Democracy and Human Rights).

Penal Reform International/Constitutional Rights Project, Research Findings of Juvenile Justice Administration in Nigeria (2002, Constitutional Rights Project/Penal Reform International). Penal Reform International, Community Service in Africa – An alternative to imprisonment (2002, Penal Reform International) (film dokumenter). Penal Reform International, Freedom Inside the Walls (2005, Penal Reform International) (film dokumenter). Penal Reform International, Health in prisons: Realising the right to health (London: 2007, Penal Reform International). Penal Reform International, Women in prison: incarcerated in a man’s world (London: 2008, Penal Reform International). Prison Fellowship International website, halaman ‘remand http://www.pfi.org/cjr/human-rights/vulnerable-populations/remandprisoners/remand-prisoners/.

prisoners:

Prison Reform Trust, Bromley Briefings June 2009 (London: 2009, Prison Reform Trust). Republic of Uganda Justice, Law and Order Sector, Census of Prisoners in 48 Central Government Prisons (2007, The Republic of Uganda Justice, Law and Order Sector). Reyes, Hernan, “Pitfalls of TB management in prisons, revisited” dalam International Journal of Prisoner Health 3, Issue 1 (2007), 43-67. Robertson, Oliver, The impact of parental imprisonment on children (Geneva: 2007, Quaker United Nations Office). Rosenberg, Jennifer, Children Need Dads Too: Children with Fathers in Prison (Geneva: 2009, Quaker United Nations Office). Salla, Fernando dan Ballesteros, Paula Rodriguez, Democracy, Human Rights and Prison Conditions in South America (Sao Paulo: 2008, Center for the Study of Violence, University of Sao Paulo). Sarre, Rick, King, Sue dan Bamford, David, Remand in custody: critical factors and key issues (Canberra: 2006, Australian Institute of Criminology). Saxena, R.K., “Catalyst for Change: The Effects of Prison Visits on Pretrial Detention in India” dalam Justice Initiatives (2008, Open Society Justice Initiative).

Schonteich, Martin, “The Scale and Consequences of Pretrial Detention around the World” dalam Justice Initiatives (2008, Open Society Justice Initiative). Shankardass, Rani Dhavan, Exploration towards accessible and equitable justice in the South Asian region: problems and paradoxes of reform (2001, Penal Reform and Justice Association dan Penal Reform International). Shankardass, Rani Dhavan, Where the mind is without fear and the head is held high: mental health and care of women and children in prison in Andhra Pradesh (2001, Penal Reform and Justice Association (PRAJA) dan PRI). Townhead, Laurel, Pre-Trial Detentin of Women and its impact on their children (Geneva: 2007, Quaker United Nations Office). United Nations Economic and Social Council, Commission on the Status of Women, The situation of women and girls in Afghanistan (2005, ECOSOC, E/CN.6/2006/5). UNODC, Detention Prior to Adjudication (Vienna: 2006, UNODC). UNODC/WHO/UNAIDS, HIV/AIDS Prevention, Care, Treatment and Support in Prison Settings: A Framework for an Effective National Response (Vienna: 2006, UNODC/WHO/UNAIDS). UNODC/UNAIDS/World Bank, HIV and Prisons in sub-Saharan Africa: Opportunities for Action (2007, UNODC/UNAIDS/World Bank). Vaswani, Nina, ISMS: experiences from the first two years of operation in Glasgow: full report April 2005 to March 2007 (2007, Glasgow City Council). Van Kalmthout, A.M., Knapen, M.M. dan Morgenstern, C. (eds.), Pre-Trial Detention in the European Union: An Analysis of Minimum Standards in Pre-Trial Detention and the grounds for Regular Review in the Member States of the EU (Tilberg University: 2009, Wolf Legal Publishers). Walmsley, Roy, Prison population size: problems and solutions: A paper presented at a Council of Europe seminar for judges and prosecutors in the Russian Federation, Moscow, 11 October 2000 (2000, International Centre for Prison Studies). Working Group on Arbitrary Detention, Report of the Working Group on Arbitrary Detention (Geneva: 2006, UN Commission on Human Rights, E/CN.4/2006/7).

Situs Web

Burch, Jonathon, UN envoy concerned at Afghanistan jail conditions, tersedia di: http://uk.reuters.com/article/idUKISL191854 Eurochips – European Network for Children of Imprisoned Parents, situs web di http://www.eurochips.org Glasgow City Council, siaran pers tentang peluncuran alternatif penahanan prapersidangan, tersedia di: http://www.glasgow.gov.uk/en/News/Archives/2009/August/ISMS.htm Interagency Panel on Juvenile Justice, situs web di www.juvenilejusticepanel.org International Centre for Prison Studies, situs web di http://www.kcl.ac.uk/schools/law/research/icps Rome Conference Afghan Prison Update – salinan draf (2007), tersedia di http://www.rolafghanistan.esteri.it/NR/rdonlyres/ACBF0BEA-4B07-4DD4-82953E52FB57CC5B/0/Paperonprisons.pdf UN Millennium Development Goals, situs web di: http://www.un.org/millenniumgoals/bkgd.shtml UN Millennium Development Goals, Goal 6 factsheet, tersedia di: http://www.un.org/millenniumgoals/2008highlevel/pdf/newsroom/Goal %206%20FINAL.pdf UN Office on Drugs and Crims, women prisoners, situs web di: www.unodc.org/india/woman_prisoners.html UN, siaran pers tentang: “Prison overcrowding hinders peace process in post-conflict States – UN experts”, tersedia di: http://www.un.org/apps/news/story.asp? NewsID=28059&Cr=prison&Cr1=dpko World Bank country classification, tersedia di: http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20420 458-menuPK:64133156-pagePK:64133150-piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html

Open Society Justice Initiative

Open

Society

Justice

Initiative

memanfaatkan

hukum

untuk

melindungi

dan

memberdayakan orang di seluruh dunia. Melalui litigasi, advokasi, penelitian dan bantuan teknis, Justice Initiative memajukan hak-hak asasi manusia dan membangun kapasitas hukum untuk masyarakat terbuka. Kami memupuk pertanggungjawaban atas tindak kejahatan internasional, memerangi diskriminasi ras dan status tanpa kewarganegaraan, mendukung pembaharuan peradilan pidana, menangani masalah kekerasan yang terkait dengan keamanan nasional dan kontra-terorisme, memperluas keterbukaan informasi dan kebebasan untuk berekspresi, serta membendung praktek korupsi sehubungan dengan eksploitasi sumberdaya alam. Staf kami berkantor di Abuja, Amsterdam, Bishkek, Brussels, Budapest, Freetown, Den Haag, London, Kota Meksiko, New York, Paris, Phnom Penh, Santo Domingo dan Washington D.C. Justice Initiative dikelola oleh Dewan yang terdiri dari sejumlah anggota berikut ini: Aryeh Neier (Ketua), Chaloka Beyani, Maja Daruwala, Asma Jahangir, Anthony Lester QC, Jenny S. Martinez, Juan E. Mendez, Wiktor Osiatynski, Herman Schwartz, Christopher E. Stone, dan Hon. Patricia M. Wald. Anggota staf termasuk James A. Goldston, direktur eksekutif; Robert O. Varenik, direktur program; Zaza Namoradze, direktur kantor Budapest; Kelly Askin, senior legal officer untuk peradilan internasional; David Berry, senior officer untuk komunikasi; Sandra Coliver, senior legal officer untuk kebebasan informasi dan berekspresi; Tracey Gurd, senior advocacy officer; Julia Harrington Reddy,

senior legal officer, kesetaraan dan

kewarganegaraan; Ken Hurwitz, senior legal officer untuk anti-korupsi; Katy Mainelli, direktur administrasi; Chidi Odinkalu, senior legal officer, Afrika; Martin Schonteich, senior legal officer untuk peradilan pidana nasional; Amrit Singh, senior legal officer untuk keamanan nasional dan kontra-terorisme; dan Rupert Skilbeck, direktur litigasi. www.justiceinitiative.org

Open Society Foundations

Open Society Foundations bekerja untuk membangun negara demokrasi yang dinamis dan toleran dimana pemerintah bertanggungjawab terhadap warganya. Bekerjasama dengan masyarakat setempat pada lebih dari 70 negara, Open Society Foundations mendukung keadilan dan HAM, kebebasan untuk berekspresi, serta akses terhadap kesehatan masyarakat dan pendidikan. www.soros.org

United Nations Development Programme (UNDP) UNDP merupakan jaringan pembangunan global PBB, suatu organisasi yang mendorong terjadinya perubahan dan mendekatkan negara pada pengetahuan, pengalaman, dan sumberdaya untuk membantu masyarakat membangun kehidupan yang lebih baik. Kami berada di 166 negara, bekerjasama dengan mereka tentang solusi mereka sendiri terhadap berbagai tantangan pembangunan pada tingkat global dan nasional. Seiring dengan upaya mereka untuk mengembangkan kapasitas lokal, mereka juga mengambil manfaat dari orang-orang UNDP dan berbagai mitra kerja kami. Akses terhadap keadilan merupakan inti dari mandat UNDP dan merupakan salah satu dari tiang tata kelola yang demokratis. Hal ini merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan dan ikut berkontribusi terhadap terciptanya lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan pembangunan manusia dan mengentaskan kemiskinan. Dengan memajukan akses terhadap keadilan bagi semua dengan menekankan secara khusus pada kemampuan kalangan miskin dan terpinggirkan untuk mencari dan mendapatkan jalan keluar yang terkait dengan aturan hukum dan hak-hak mereka, UNDP berupaya untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendirian sistem peradilan yang efektif, responsif, mudah diakses dan adil dengan mempertimbangkan hak-hak dari kaum miskin, perempuan dan kelompok rentan. UNDP menitikberatkan pada pembaharuan peradilan pidana maupun perdata melalui dukungan terhadap program pembaharuan peradilan nasional. Berdasarkan pengalaman UNDP, berbagai tingkatan dari penahanan pra-persidangan seringkali dapat dilihat sebagai

suatu indikator, atau ukuran dari fungsionalitas sistem peradilan pada umumnya. Banyak negara yang masih menggunakan penahanan pra-persidangan secara berlebihan telah mengesahkan perundang-undangan nasional yang mencerminkan pandangan internasional yang menentang penggunaannya dan yang condong pada tindakan alternatif. Namun masih banyak hal yang harus dilakukan agar undang-undang tersebut dapat dilaksanakan secara efektif. www.undp.org