DAMPAK PENGHAPUSAN STATUS RSBI TERHADAP KEBIJAKAN SEKOLAH DI SMA NEGERI 8 MALANG THE IMPACT OF STATUS REVOCATION OF RSBI TOWARDS SCHOOL POLICY IN SMA N 8 MALANG Wahyu Gunanto Mochnias* Dra. Arbaiyah Prantiasih, M.Si** Drs. KT. Diara Astawa, S.H, M.Si** *Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM E-mail:
[email protected] **Dosen Pembimbing Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan FIS UM Jalan Semarang 5 Malang ABSTRAK: Pendidikan merupakan sarana utama bagi perkembangan sekolah-sekolah di Indonesia. Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan kebijakan baru dalam pendidikan di Indonesia yakni mengenai kurikulum baru bertaraf internasional atau yang sering disebut dengan RSBI. Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1) Dihapuskannya status RSBI di dunia pendidikan, SMA Negeri 8 Malang turut merasakan dampak pada bagian kebijakan sekolah. Putusan Mahkamah Konstitusi membuat pihak sekolah melakukan beberapa kebijakan ulang untuk mengatasi dampak penghapusan status RSBI. (2) Meskipun berpengaruh terhadap kebijakan sekolah, dampak penghapusan status RSBI di SMA Negeri 8 Malang tidak dirasakan oleh guru dan siswa. Ini terlihat dengan tidak adanya perubahan pada saat guru melakukan kegiatan-mengajar di kelas bersama siswa. (3) Langkah-langkah yang diambil sekolah adalah dengan membuat beberapa kebijakan. Kebijakan pertama adalah dengan menghapus label RSBI dari sekolah. Kebijakan kedua yang diambil sekolah yakni pada bagian biaya operasional sekolah dengan mencarikan dana pengganti kepada Komite Sekolah. Kata Kunci : Penghapusan status RSBI, Kebijakan Sekolah ABSTRACT: Education is place for development in Indonesia school. In 2009 the government manufacture the new policy to education in Indonesia about the new curriculum international or RSBI. Research results in obtained is (1) Remission the status of RSBI in world education, SMA N 8 Malang had a finger in the pei remission the status of RBSI to school policy. Decision of the Constitutional Court, school parties do a restart a policy to address the impact of the status RSBI. (2) Although influential to school policy, impact remission the status of RSBI at SMA N 8 Malang not felt by teachers and students. This proved to the absence of a change a teacher conduct learning activities with students. (3) Measures taken the school is create multiple policies. First policy is remission
1
label the status of RSBI from school. Second policy is the school find replacement found to the school Committee. Keywords : Status Revocation of RSBI, School Policy Pendidikan merupakan sarana utama bagi perkembangan sekolah-sekolah di Indonesia. Sistem pendidikan yang digunakan oleh sekolah di Indonesia sangat mempengaruhi proses kegiatan belajar-mengajar para guru dan siswa. Saat ini di Indonesia memiliki beberapa sistem pendidikan, sistem pendidikan tersebut berisi tentang perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan, dan itu sering disebut dengan kurikulum. Banyak hal yang membuat pemerintah Indonesia, terutama Menteri Pendidikan mempertimbangkan tentang pergantian kurikulum pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2007 pemerintah Indonesia memasukkan kurikulum baru yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 50 ayat 3 di tingkat sekolah negeri dengan akreditasi sebagai sekolah yang bertaraf internasional di Indonesia dan kurikulum yang dimaksudkan itu tadi saat ini disebut dengan RSBI. Ide sekolah rintisan berstandar internasional ini pun kemudian dibuatkan payung hukumnya, yakni pada bab XIV Pasal 50 Ayat 3 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa kabupaten atau kota harus mengembangkan sekurangkurangnya satu satuan pendidikan untuk menjadi sekolah bertaraf internasional. Seiring dengan berlakunya rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) di seluruh sekolah yang ada di Indonesia, opini tentang penghapusan status RSBI pun bermunculan. Banyaknya pro kontra dalam pelaksanaan status rintisan sekolah berstandar internasional menjadi penyebabnya. Dari yang kontra, beban yang ada di dalam sekolah berstandar internasional begitu berat karena mahalnya biaya yang ditetapkan sekolah terhadap siswa-siswanya. Siswa dibebani dengan biaya yang mahal tetapi tidak diimbangi dengan fasilitas yang dimiliki oleh sekolah yang bertatus RSBI. Sementara yang pro beranggapan bahwa dengan adanya sekolah yang berstandar internasional diharapkan akan menciptakan bibitbibit siswa yang berprestasi di dalam pendidikan di Indonesia, karena sekolah 2
yang menggunakan status RSBI harus menjalankan program-program unggulan yang ada di dalam RSBI. METODE Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Maksudnya penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah sumber data tidak tertulis yaitu, semua hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan informan yang terpilih melalui kegiatan tatap muka langsung, sedangkan sumber lainnya berupa buku yang relevan dengan kajian yang diteliti dan foto yang digunakan sebagai data tambahan sebagai penguat data utama. Langkah-langkah pengumpulan data diperoleh melalui teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik pengumpulan data. Prosedur analisis data meliputi tahap pengorganisasian data, mengembangkan kategori-kategori, tema-tema dan pola-pola, dan menulis laporan. Tahap-tahap penelitian ini adalah serangkaian kegiatan atau proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam upaya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang menjadi fokus penelitian. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN PAPARAN DATA Setelah proses pengumpulan dan analisis data maka diperoleh hasil penelitian terkait penghapusan status RSBI terhadap kebijakan sekolah di SMA Negeri 8 Malang berupa (a) Dampak penghapusan status RSBI terhadap kebijakan sekolah. Terkait putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tentang penghapusan status RSBI, dampak penghapusan status RSBI terhadap kebijakan sekolah di SMA Negeri 8 Malang tidak terlalu besar. Dihapuskannya status RSBI hanya berdampak pada bagian logo atau penamaan status RSBI pada sekolah dan berdampak pada bagian pendanaan atau biaya operasional sekolah. Untuk dampak pada bagian logo dan penamaan RSBI, sekolah secara otomatis menghapus semua itu dari bagian sekolah, mulai dari logo yang ada pada dokumen sekolah sampai logo yang ada pada bangunan sekolah. Sementara itu dampak dihapuskannya RSBI juga berpengaruh terhadap kebijakan biaya operasional yang dikeluarkan sekolah. Saat sekolah masih menggunakan nama RSBI, sekolah mendapatkan
3
bantuan dana dari pemerintah sebesar seratus juta rupiah yang digunakan untuk program-program unggulan dari RSBI. Dengan adanya bantuan dana sebesar itu sekolah membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana bantuan dari pemerintah di berbagai bagian sekolah, seperti untuk sarana-prasarana, program bilingual dan beasiswa untuk siswa kurang mampu dan siswa berprestasi. Namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait penghapusan status RSBI, secara otomatis juga dana bantuan sebesar seratus juta rupiah dihentikan, dan ini mempengaruhi kebijakan sekolah dalam pendanaan biaya operasional. Pada saat dana bantuan dari pemerintah sudah tidak diturunkan lagi oleh pemerintah, sekolah membuat kebijakan baru untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan terkait penghapusan status RSBI. Sekolah mengambil kebijakan dengan mencarikan dana yang sudah tidak diturunkan oleh pemerintah dengan memintakan dana kepada Komite. Dana dari Komite digunakan untuk keperluan biaya operasional sekolah, seperti dana untuk sarana-prasarana bagi sekolah dan dana untuk beasiswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi. Dihapuskannya RSBI juga membuat sekolah mengeluarkan kebijakan pada biaya SPP siswa. (b) Dampak penghapusan status RSBI terhadap guru dan siswa. Dihapuskannya status RSBI di seluruh sekolah-sekolah di Indonesia sedikit memberikan dampak bagi sekolah yang menggunakan status RSBI. Untuk dampak yang ditimbulkan terhadap guru dan siswa tidak terlalu dirasakan. Saat RSBI masih melekat di SMA Negeri 8 Malang guru dituntut untuk bisa menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan status RSBI. Programprogram
tersebut
harus
dijalankan
untuk
menuju
Sekolah
Bertaraf
Internasional(SBI) dengan tenaga pendidik yang berkualitas. Salah satu program yang dibawa oleh RSBI adalah program bilingual atau penggunaan bahasa Inggris pada proses kegiatan belajar-mengajar yang harus dipelajari semaksimal mungkin oleh guru-guru di SMA Negeri 8 Malang. Akan tetapi dengan dihapuskannya status RSBI tersebut maka program-program yang harus dijalankan oleh guru tadi ikut terhapus. Meski program-program RSBI dihapus, tetap ada upaya dari pihak sekolah untuk melanjutkan program-program yang kualitasnya itu sama dengan program yang ada di RSBI. Dampak yang ditimbulkan terkait penghapusan status RSBI hanya mengarah pada rasa penasaran dari siswa dan sedikit membuat proses
4
kegiatan belajar-mengajar siswa lebih efektif. Jadi tidak ada dampak serius yang ditimbulkan RSBI, baik dampak itu terhadap guru atau terhadap siswa. (c) Kebijakan yang diambil sekolah untuk menghadapi penghapusan status RSBI. Pada saat RSBI dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, SMA Negeri 8 Malang bersama Dinas Pendidikan Kota Malang langsung membicarakan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalah RSBI. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh SMA Negeri 8 Malang yakni dengan menghapus seluruh logo-logo atau nama-nama RSBI dari bagian-bagian yang ada di sekolah, baik yang terletak pada bagian dokumen sekolah atau pada bagian bangunan sekolah. Untuk penyebutan nama RSBI juga sudah tidak dipakai lagi oleh guru dan siswa yang berada di SMA Negeri 8 Malang. Sementara itu dampak dihapuskannya RSBI juga berpengaruh terhadap kebijakan biaya operasional yang dilakukan oleh sekolah. Saat sekolah masih menggunakan nama RSBI sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar seratus juta rupiah yang digunakan untuk program-program unggulan dari RSBI. Dengan adanya bantuan dana sebesar itu sekolah membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana tersebut di berbagai bagian sekolah, seperti untuk sarana-prasarana, untuk program bilingual dan beasiswa untuk siswa kurang mampu dan siswa berprestasi. Namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait penghapusan status RSBI, secara otomatis juga dana bantuan sebesar seratus juta rupiah dihentikan. Pada saat dana bantuan dari pemerintah sudah tidak diturunkan, sekolah membuat kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan terkait penghapusan status RSBI. Sekolah mengambil kebijakan dengan mencarikan dana yang sudah tidak diturunkan oleh pemerintah dengan memintakan dana kepada Komite. Dana dari Komite digunakan untuk keperluan biaya operasional sekolah, seperti dana untuk sarana-prasarana bagi guru dan siswa serta beasiswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi. Dihapuskannya RSBI juga membuat sekolah mengeluarkan kebijakan pada biaya SPP siswa. Siswa yang mulanya diwajibkan membayar biaya SPP sebesar 250 ribu rupiah kini diturunkan menjadi 200 ribu rupiah. Dengan ada atau tidak adanya status RSBI di SMA Negeri 8 Malang tetap membuat sekolah jalan seperti biasanya. Dihapuskannya RSBI malah membuat pihak sekolah mencari program-program unggulan lain yang sama dengan
5
program di RSBI agar siswa yang ada di SMA Negeri 8 Malang tetap dapat bersaing secara global, dan program tersebut nantinya diharapkan untuk bisa menjadi program unggulan di SMA Negeri 8 Malang. PEMBAHASAN Dampak penghapusan status RSBI terhadap kebijakan sekolah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga menyimpulkan, bahwa dampak penghapusan status RSBI terhadap kebijakan sekolah di Smarihasta (SMAN 8 Malang) tidak terlalu besar. Dihapuskannya status RSBI hanya berdampak pada bagian penamaan status RSBI dan berdampak pada bagian pendanaan atau biaya operasional sekolah. Untuk dampak pada bagian logo dan penamaan RSBI, sekolah secara otomatis menghapus semua itu dari bagian sekolah, mulai dari bagian logo yang ada pada dokumen sampai logo yang ada pada bangunan sekolah. Sementara itu dampak dihapuskannya RSBI juga berpengaruh terhadap kebijakan biaya operasional yang dijalankan oleh sekolah. Saat sekolah masih menggunakan nama RSBI, sekolah mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar seratus juta rupiah yang digunakan untuk program-program unggulan RSBI. Dengan adanya bantuan dana sebesar itu sekolah membuat kebijakan untuk mengalokasikan dana bantuan dari pemerintah di berbagai bagian sekolah, seperti untuk sarana-prasarana, untuk program bilingual dan beasiswa untuk siswa kurang mampu dan siswa berprestasi. Namun setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terkait penghapusan status RSBI, secara otomatis juga dana bantuan sebesar seratus juta rupiah dihentikan. Pada saat dana bantuan dari pemerintah sudah tidak diturunkan lagi oleh pemerintah, sekolah mengambil kebijakan dengan mencarikan dana yang sudah tidak diturunkan oleh pemerintah dengan memintakan dana kepada Komite. Dana dari Komite digunakan untuk keperluan biaya operasional sekolah, seperti dana untuk saranaprasarana bagi sekolah dan dana untuk beasiswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Hough (dalam Harman, 1984:13), kebijakan adalah sebab-sebab baik eksplisit maupun implisit dari tujuan kegiatan yang sedang diikuti dalam rangka mengatasi masalah dan diarahkan untuk penyelesaian dalam pencapaian tujuan. Kebijakan juga dapat dianggap sebagai posisi atau sikap dalam keputusan yang dikembangkan dalam menjawab
6
sebuah masalah atau konflik isu, dan diarahkan ke tujuan yang khusus. Jadi dengan adanya permasalahan terkait penghapusan status RSBI di SMA Negeri 8 Malang pihak sekolah berusaha untuk mengatasinya dengan membuat kebijakan baru yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan RSBI. Dampak Penghapusan Status RSBI Terhadap Guru Dan Siswa. Saat RSBI masih melekat di SMA Negeri 8 Malang guru dituntut untuk bisa menjalankan beberapa program yang berkaitan dengan status RSBI. Programprogram tersebut harus dijalankan untuk menuju sekolah berstandar internasional (SBI) dengan tenaga pendidik yang berkualitas. Contohnya seperti program penggunaan bahasa Inggris (bilingual) yang harus dipelajari semaksimal mungkin oleh guru-guru di SMA Negeri 8 Malang dan digunakan pada saat kegiatan belajar-mengajar di kelas. Meski program-program itu dihapus tetap ada upaya dari sekolah untuk melanjutkan program-program yang kualitasnya itu sama dengan program yang ada di RSBI. Program-program tersebut akan dijalankan untuk meningkatkan mutu sekolah dan mutu para guru di SMA Negeri 8 Malang. Sebenarnya pihak SMA Negeri 8 Malang tidak mengharapkan RSBI ini dihapus, karena dampak yang ditimbulkan akan mempengaruhi program-program yang dijalankan sekolah, terutama program peningkatan kualitas dari pendidik. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Anderson (dalam Islamy, 1984:115), dimensi dampak kebijakan itu adalah dampak kebijakan yang diharapkan(intended concequences) atau tidak diharapkan(unintended concequences) baik pada problemanya maupun pada masyarakat. Sasaran kebijakan itu terutama ditujukan pada siapa, ini perlu ditentukan terlebih dahulu, misalnya pada masyarakat miskin, pengusaha ekonomi lemah, petani, guru, mahasiswa, dan sebagainya. Bila kebijakannya mengenai sekolah, maka sasaran yang dituju adalah seluruh pihak-pihak sekolah yang terkait mulai dari sekolah, guru dan siswa, serta dampak yang diharapkan dengan dihapuskannya RSBI adalah sekolah dapat menghadapi dampak penghapusan status RSBI dengan sebaik mungkin untuk menerima penghapusan status RSBI dan membuat kebijakan-kebijakan yang baru sehingga dampaknya tidak berlarutlarut terhadap sekolah. Tetapi mungkin akan timbul dampak yang tidak diharapkan, yaitu sekolah beserta guru dan siswa yang berada di SMA Negeri 8 Malang akan ikut terseret dengan dihapuskannya status RSBI. Contohnya pada
7
bagian program-program RSBI tentang penggunaan bahasa Inggris pada saat kegiatan belajar-mengajar dikelas. Guru-guru yang sudah terlanjur belajar bahasa Inggris menjadi tidak maksimal karena program dari RSBI dihentikan. Meskipun ada upaya dari sekolah untuk tetap melanjutkan program tersebut, guru tetap tidak bisa belajar secara maksimal karena payung dari program bilingual atau penggunaan bahasa Inggris dalam proses kegiatan belajar-mengajar tadi sudah dihapuskan. Ini membuat proses belajar para guru menjadi tidak maksimal dalam menjalankan program bilingual tadi. Dari hasil penelitian wawancara juga menjelaskan bahwa persoalan yang menyangkut putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak berdampak besar bagi siswa. Kebanyakan para siswa lebih mempertanyakan kenapa status RSBI harus dihapus. Karena RSBI merupakan kurikulum dengan program-program unggulan yang dijadikan siswa sebagai patokan belajar. Pada saat RSBI dihapus siswa menjadi bingung. Akan tetapi dengan dihapuskannya RSBI juga dapat memberikan suatu keefektifan siswa dalam belajar, pada saat RSBI masih ada siswa dituntut untuk belajar dari pagi sampai sore, ini membuat para siswa tidak memiliki waktu istirahat yang cukup sepulang dari sekolah, dan tugas yang harus dikerjakan di sekolah maupun di rumah menjadi tidak efektif. Peneliti juga memaparkan bahwa dampak penghapusan status RSBI di SMA Negeri 8 Malang juga terlihat pada kebijakan penurunan SPP untuk siswa. Karena sudah tidak menggunakan status RSBI lagi, sekolah mengeluarkan kebijakan dengan mengurangi biaya SPP siswa yang mulanya Rp. 250.000,00 menjadi Rp. 200.000,00. Ini sesuai dengan pendapat dari Anderson (dalam Islamy, 1984:115), dampak kebijakan berpengaruh terhadap biaya langsung atau direct costs. Menghitung biaya setiap rupiah dari setiap program kebijakan pemerintah (economic costs) relatif lebih mudah dibandingkan dengan menghitung biaya-biaya lain yang bersifat kualitatif (social costs). Menghitung biaya pembangunan lokalisasi jauh lebih mudah dibandingkan dengan menghitung dampak-dampak sosial terhadap adanya lokalisasi tersebut. Dampak kebijakan terhadap biaya tidak langsung (indirect costs) sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggota masyarakat. Seringkali biaya seperti ini jarang dinilai, hal ini sebagian disebabkan karena sulitnya hal tersebut dikuantifikasikan (diukur). Misalnya begitu sulitnya mengukur ketidak-
8
enakan; keresahan sosial dan sebagainya sebagai akibat adanya kebijakan tentang pembangunan kota. Kebijakan Yang Diambil Sekolah Untuk Menghadapi Penghapusan Status RSBI SMA Negeri 8 Malang bersama Dinas Pendidikan Kota Malang langsung membicarakan apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk mengatasi persoalah RSBI. Untuk itu sekolah bersama Dinas Pendidikan Kota Malang langsung mengambil langkah-langkah cepat untuk membuat kebijakan-kebijakan terkait permasalahan dana tadi. Saat dirumuskannya kebijakan itu, Kepala Sekolah mengatakan tidak mudah untuk membuat suatu kebijakan karena kami harus mempertimbangkan beberapa keuntungan dan kerugiannya saat kebijakan itu dibuat. Terlebih lagi kebijakan ini berhubungan dengan seluruh pihak yang ada di sekolah. Ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Islamy (1984:77), bahwa membuat atau merumuskan suatu kebijakan, apalagi kebijakan negara, bukanlah suatu proses yang sederhana dan mudah. Jadi pada saat RSBI dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi, SMA Negeri 8 Malang bersama Dinas Pendidikan Kota Malang langsung melakukan pembicaraan untuk merumuskan kebijakankebijakan baru yang diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan RSBI. Pada saat dana bantuan dari pemerintah sudah tidak diturunkan, sekolah membuat kebijakan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan terkait penghapusan status RSBI. Sekolah mengambil kebijakan dengan mencarikan dana yang sudah tidak diturunkan oleh pemerintah dengan memintakan dana kepada Komite. Dana dari Komite digunakan untuk keperluan biaya operasional sekolah, seperti dana untuk sarana-prasarana bagi guru dan siswa juga untuk beasiswa bagi siswa tidak mampu dan siswa berprestasi. Dihapuskannya RSBI juga membuat sekolah mengeluarkan kebijakan pada biaya SPP siswa. Siswa yang mulanya diwajibkan membayar biaya SPP sebesar 250 ribu rupiah kini diturunkan menjadi 200 ribu rupiah. Sampai saat ini kebijakan tersebut masih diimplementasikan dan terus dijalankan oleh SMA Negeri 8 Malang. Karena pihak sekolah menginginkan adanya kebijakan ini SMA Negeri 8 Malang tetap jalan dengan ada atau tidak adanya status RSBI. Ini sesuai dengan pendapat Imron (2002:64-78) tentang Alasan Perlunya Implementasi Kebijakan, bahwa tolak ukur keberhasilan
9
kebijakan pendidikan adalah ada pada implementasinya. Rumusan kebijakan yang dibuat bukan sekadar agar mandek sebagai rumusan, melainkan harus secara fungsional dilaksanakan. Sebaik apa pun rumusan kebijakan, jika tidak diimplementasikan, akan tidak dirasakan gunanya. Sebaliknya, sesederhana apa pun rumusan kebijakan, jika sudah diimplementasikan akan lebih berguna, apa pun dan seberapa pun gunanya. Tidak hanya itu, Kepala Sekolah dalam merumuskan kebijakan juga dibantu oleh Dinas Pendidikan Kota Malang, dan pada saat kebijakan sudah dibuat Kepala Sekolah bersama guru-guru yang ikut merumuskan kebijakan langsung mengimplementasikannya kepada siswa dan wali siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat Imron (2002:64-78) tentang aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan bahwa keterlibatan aktor tidak saja dalam rumusan, legitimasi dan komunikasi kebijakan melainkan juga dalam implementasi kebijakan. Yang termasuk aktor implementasi kebijakan adalah perumus kebijakan dan pelaksanan kebijakan, sedangkan yang termasuk ke dalam aktor informal adalah mediator kebijakan, partai politik, organisasi massa, dan interest group, tokoh perorangan dan media massa. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Hasil
penelitian
yang diperoleh dari penelitian ini adalah (1)
Dihapuskannya status RSBI di dunia pendidikan, SMA Negeri 8 Malang turut merasakan dampak yang ditimbulkannya. Salah satu yang terkena dampak akibat dihapusakannya status RSBI adalah kebijakan sekolah. Meskipun tidak berdampak secara signifikan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat pihak sekolah melakukan beberapa kebijakan ulang untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat penghapusan status RSBI. (2) Meskipun berpengaruh terhadap kebijakan sekolah, dampak penghapusan status RSBI di SMA Negeri 8 Malang tidak banyak dirasakan oleh guru dan siswa. Ini terlihat dengan tidak adanya perubahan pada saat guru melakukan kegiatan-mengajar di kelas bersama siswa. Guru melakukan kegiatan belajar-mengajar hampir sama seperti saat status RSBI masih melekat di sekolah, bedanya hanya pada penambahan jam pelajaran yang dikembalikan seperti semula. (3) Langkah-langkah yang diambil sekolah adalah
10
dengan membuat beberapa kebijakan. Kebijakan pertama yang dibuat oleh sekolah adalah dengan menghapus label RSBI dari sekolah. Penghapusan ini dilakukan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait penghapusan status RSBI. Kebijakan kedua yang diambil sekolah yakni pada bagian biaya operasional sekolah dengan mencarikan dana pengganti kepada Komite Sekolah. Saran Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka ada beberapa saran yang berhubungan dengan dampak penghapusan status RSBI terhadap kebijakan sekolah di SMA Negeri 8 Malang. (1) Sekolah harus lebih tenang dalam menghadapi putusan Mahkamah Konstitusi(MK) terkait penghapusan status RSBI di dunia pendidikan. (2) Guru dan siswa tidak boleh terpengaruh terhadap dampak penghapusan status RSBI. (3) Sekolah harus membuat langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat penghapusan status RSBI. DAFTAR PUSTAKA Efendi, Mohammad. 2009. Kurikulum dan Pembelajaran: Penghantar ke Arah Pemahaman KBK, KTSP, dan SBI. Malang: Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Hamalik, Oemar. 2009. Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Hough, J.R. 1984. Education Policy an Internasional Survey. New York: ST. Martin Press. Imron, Ali. 2002. Kebijakan Pendidikan di Indonesia : Proses, Produk dan Masa Depannya. Jakarta: Bumi Aksara. Islamy, Irfan. 2003. Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Lewy, Arieh. 1983. Merencanakan Kurikulum Sekolah. Jakarta: Bhratara Karya Aksara. Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung:PT Remaja Rosdakarya. Pujiati, E. 2006. Realisasi Kebijakan Ekonomi Daerah Di bidang Pendidikan Melalui Manajemen Berbasis Sekolah Di kota Malang(Studi Kasus Di
11
SMA Negeri 8 Malang). Tesis tidak diterbitkan. Malang: Program Pascasarjana UM. Tim Penyusun Majalah Sekolah Smarihasta. 2013. SMARIHASTA IN NEWS. Malang: Penerbit dan Percetakan Desainku. Tim Penyusun Revisi UM. 2010. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Malang: Penerbit & Percetakan Universitas Negeri Malang. Winarno, B. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Public. Yogyakarta: Media Pressindo.
12
