DAMPAK IMPLEMENTASI TRIPS AGREEMENT TERHADAP PROSEDUR UPAYA HUKUM HAKI DI INDONESIA Suyud Margono, SH, MH Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum USAHID Jakarta dan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Advokat, Konsultan Hak Kekayaan Intelektual, Mediator Ketua Pokja - Lembaga Mediasi HAKI (LemHAKI)
Abstract The TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) Agreement clearly positions the protection of intellectual property right as trade related issues. Its objective is to protect intellectual property rights and right enforcement procedures by acting as a deterrent to fair trade. The existing international treaties concerning protection of intellectual property had rarely dealt with provisions for enforcement of rights. But, the TRIPS Agreement is characterized in that the provisions for effective enforcement of intellectual property right including those for border control of products infringing intellectual properties. Accordingly, the definition of subject matters to be protected as intellectual property and legal effect of nationally granted IPR as well as the legal measures or remedies against any infringements are in principle stipulated in the national laws. In the meantime, TRIPS Agreement has positively imposed such an obligation to member countries (including Indonesia) that at least the harmonized minimum standards for protecting the IPR including the enforcement measures must be provided in the national laws. Which shall indeed comply with the TRIPS Agreement, and the practices of protecting IPR and enforcement thereof are fundamentally left to the national laws (especially copyright protection) of each member country. This study is to reflect umpteen rule in TRIPS Agreement one that revamps severally rule in National Copyright Law, amongst those about handling interest takes criminal proceedings, matter limitation legal action, Matter implementation to provisinal measure and matters various sort about problem related to civil dispute settlement mechanism and civil court procedure, out of court dispute settlement via Arbitration and Alternative Dispute Resolution /ADR). Keywords: TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Right) Agreement, Implementation, Impact, Legal & Civil Action, Enforcement Procedure A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Di tahun-tahun belakangan ini, sejalan dengan kondisi ekonomi seperti globalisasi ekonomi, perdagangan barang-barang selain produk seperti perdagangan jasa secara signifikan meningkat dengan pesat. Khususnya ketika ekonomi menitikberatkan pada bidang jasa, menimbulkan kendala non-tariff terhadap perdagangan bebas, dan sebagai hasilnya, harmonisasi sistem HAKI (Zen Umar Purba, 31 Januari 2001: 2) secara internasional menjadi hal yang sangat menarik perhatian. Sistem HAKI berbeda di setiap negara dan HAKI memiliki akibat hukum tersendiri di setiap negara. Bagaimanapun juga, meluasnya produk-produk palsu dan maraknya program komputer, musik dalam bentuk Compact Disc dan karya cipta film dalam format Video Compact Disc (VCD) bajakan akhir-akhir ini membawa kerusakan yang hebat dalam dunia perdagangan,
dan sejalan dengan ini, sengketa-sengketa internasional yang berkaitan dengan HAKI pun terus meningkat. Dan permasalahan tersebut, kebutuhan perlindungan HAKI dan harmonisasi sistem HAKI secara internasional lebih meningkat dibanding sebelumnya. Untuk keperluan ini, oleh masyarakat internasional khususnya yang tergabung dalam perundingan-perundingan yang diselenggarakan atas prakarsa forum General Agreement of Tariffs and Trade (selanjutnya disingkat GATT), pada tahun 1994 telah disepakati suatu perjanjian internasional yang mengatur substansi-substansi HAKI dikaitkan dengan perdagangan internasional pada umumnya. Indonesia merupakan salah satu dari 110 negara yang menandatangani hasil akhir Putaran Uruguay. Selanjutnya Indonesia dengan resmi telah mengesahkan keikutsertaan dan menerima Convention Establishing the World Trade Organization dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia di WTO, Indonesia antara lain harus menyelaraskan segala pranata peraturan perUndang-Undangan di bidang HaKI dengan norma dan standar yang disepakati. Sesuai dengan Pasal 65 Persetujuan TRIPs, Indonesia sebagai negara berkembang mendapatkan tenggang waktu sampai 1 Januari 2000 untuk kemudian melaksanakan ketentuan-ketentuan TRIPs secara utuh. Keikutsertaan Indonesia pada Agreement Establishing The World Trade Organization pada tahun 1994 menjadikan Indonesia ikut juga melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam empat lampiran yang tidak terpisahkan dari perjanjian WTO. Dari keempat lampiran ini, lanipiran IC : Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah yang inheren dengan pokok-pokek kajian ini. Sebagai konsekuensi ikut sertanya Indonesia pada Perjanjian WTO yanng memuat Lampiran IC : Persetujuan TRIPs, menimbulkan kebutuhan untuk menyempurnakan dan mengubah sekali lagi, beberapa peraturan perundangundangan bidang Hak Kekayaan Intelektual dengan mengingat Persetujuan TRIPs terhadap para negara pesertanya menggunakan prinsip kesesuaian penuh (full compliance) sebagai syarat minimal bagi negara pesertanya. Harmonisasi ketentuan internasional (khususnya TRIPS Agreement dalam GATT/WTO)) dalam sistem hukum nasional dalam implementasinya seiiring dengan perkembangan teknologi, yang dalam tataran teknis praktikal kadang menimbulkan permasalahan dalam penerapannya. Permasalahan muncul manakala teknologi terbaru digunakan sebagai sarana perbanyakan (reproduction) ciptaan secara tanpa hak, yang tentunya dapat merugikan Pencipta ataupun Pemegang Hak. Dalam bidang industri musikpun menimbulkan sengketa, dengan gugatan berupa ganti kerugian sebesar 150.000 US$ per lagu dengan dikalikan 45 ribu lagu, yang diajukan oleh Recording Industry Association of America (RIAA), sebuah asosiasi industri rekaman di Amerika Serikat terhadap perusahaan MP3.com (MP3) yang mengoperasikan situs komersial di internet yang menyediakan informasi tentang musik, download musik secara digital, dan penggunaan format audio digital dengan format MP3 secara gratis (Majalah Forum Keadilan, 6 Februari 2000: 54-55). Organisasi terkemuka bidang HAKI, International Intellectual Property Alliance (IIPA), memberikan data-data yang menunjukan bahwa karya-karya dari Amerika Serikat yang paling banyak dibajak adalah aplikasi software, yakni senilai 4,65 miliar dolar, urutan kedua adalah entertainment program senilai 3,4 miliar dolar. Sedangkan kerugian para penerbit Amerika Serikat akibat tindakan pembajakan copyright-nya sebesar 685,3 juta dolar (1998) lebih besar 20 juta dolar dibandingkan tahun sebelumnya 665,3 juta dolar (1997). Negara Pembajak terbesar yang telah merugikan penerbit karena melakukan pembajakan copyright adalah Cina.
Menurut perkiraan IIPA, Cina telah merugikan penerbit asing sebesar 125 juta dolar, Rusia 45 juta dolar, Pakistan 40 juta dolar, Filipina 39 juta dolar, Korea dan Meksiko masingmasing 3 5 juta dolar, serta India dan Indonesia 30 juta dolar atau setara dengan Rp. 240 miliar (Eddy Damian, 2003: 5). Perlu diingat berdasarkan data terkini dari IIPA untuk Indonesia (2003), masuk dalam daftar Priority Watch List, dimana apabila keadaan pembajakan seperti saat ini masih terus dibiarkan maka terdapat kemungkinan yang sangat besar Indonesia dapat dikenakan penalti atau sanksi. kerugian Negara, berdasarkan asumsi dan data-data di atas jelas terlihat kontribusi a. Dari produk legal sebenarnya juga cukup besar dimana kalau kita ambil asumsi rata-rata pajak yang dibebankan melalui stiker PPN adalah Rp. 1000 - Rp. 3000 maka kontribusi produk legal melalui pajak adalah sebesar 7,5 milyar - 22,5 milyar rupiah pertahunnya (dengan kondisi 10% produk legal di pasar), yang sebetulnya kontribusi tersebut dapat ditingkatkan apabila pembajakan dapat diatasi atau paling tidak dikurangi. b. Dengan asumsi 90% berupa Produk Bajakan, perkiraan minimal adalah sebanyak 68,4 juta keping produk bajakan dimana kerugian pajak negara ditaksir berkisar ± 200 milyar pertahunnya. Juga berdasarkan data yang kami dapat dari IIPA tersebut, prosentase pembajakan di Indonesia mencapai 90%, yang berarti hanya 10% produk legal yang terdapat di pasar. Dalam kaitan ini Indonesia termasuk negara yang tergolong dalam kategori priority watch list.
Sehingga dari data IIPA tersebut dapat diasumsikan bahwa sejumlah ± 7.600.00 keping produk legal tersebut hanyalah 10% dari seluruh produk VCD maupun DVD yang beredar di pasar sehingga dapat diasumsikan pula 90% atau sebanyak ± 68.400.000 keping produk dari hasil bajakan yang beredar di pasar Indonesia. Dan yang sangat menyedihkan apabila pembajakan telah menjadi budaya yang dapat diterima oleh masyarakat atau telah dianggap sebagai sesuatu yang tidak melanggar hukum (Asosiasi Industri Video Indonesia atau AIVI, 27 Agustus 2003). Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah Indonesia menandatangani persetujuan akhir yang memuat hasil-hasil Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay (Uruguay Round Of Multilateral Trade Negotiation) dan meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (Agreement Establishing the WTO) dengan Undang-Undang No. 7/1994 pada tanggal 2 November 1994 Sebagai anggota WTO, Indonesia harus menyesuaikan sistem HAKI nasional dengan Perjanjian TRIPs. Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HAKI merupakan perkembangan yang baru, tetapi bagi negara-negara maju telah dikenal karena pandangan akan prinsip manfaat ekonomi atau nilai ekonomi (economic value) yang cukup besar bagi pendapatan negara. Berakhirnya perang dingin yang berakibat mengendornya produksi dan investasi industri militer, memicu peralihan kapital dari teknologi industri militer ke industri non militer yang menghasilkan komoditi-komoditi yang berteknologi sedang sampai yang tercanggih. Komoditi-komoditi ini
diantaranya ada yang merupakan kekayaan intelektual, yang memerlukan perlindungan hukum yang memadai (Bambang Kesowo, tt: 1). 2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut diatas maka penulis ingin membatasi permasalahan dengan rumusan masalah; yaitu: Bagaimana Dampak Implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement dalam GATT/WTO terhadap Ketentuan Upaya Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia? 3. Tujuan & Kegunaan Penulisan Tujuan dilakukannya penulisan ini untuk menganalisis Dampak Juridis Harmonisasi Implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement Terhadap Pembaharuan ketentuan Penegakan Hukum HAKI. Kegunaan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan bagi Pencipta, Pemegang Hak, Pelaku Usaha, dan aparat penegak Hukum dalam memahami pembaharuan perlindungan HAKI dan memberikan jalan keluar dalam praktek terhadap proses penegakan hukum HAKI, sekaligus dapat menjadi referensi/acuan bagi peneliti, praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat meneliti/ mengkaji mengenai Penegakan Hukum HAKI. 4. Metode Penulisan Dalam penulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui, bagaimana dampak implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement Terhadap Pembaharuan Perlindungan dan Prosedur Penyelesaian HAKI di Indonesia, serta mencari alternatif pemikiran bagaimana seharusnya secara hukum proses penegakan hukum dan penyelesaian sengketa HAKI dapat diterapkan secara efesien, efektif dan memuaskan semua pihak (amicable solution). Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didasarkan pada penelitian kepustakaan dengan mempergunakan data sekunder dalam bidang hukum. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Deskriptif karena melalui penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara sistematis, faktual serta data yang diperoleh dalam penelitian ini tentang dampak Implementasi TRIP’s (Trade Related Intellectual Property Rights) Agreement dalam GATT/WTO Terhadap Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual. B. PEMBAHASAN 1. Bingkai Singkat Perlindungan HAM Hal yang paling mendasar bagi perlindungan hak atas kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan/ menemukan sesuatu selanjutnya mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Dasar pemikiran diberikannya kepada seorang atau individu untuk perlindungan hukum terhadap “ciptaan” bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Dokrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (Civil Law System) yang merupakan sistem hukum umum yang dipakai di Indonesia (Satjipto Rahardjo, 1958: 292). Pengaruh Mazhab Hukum Alam dalam Civil Law System ini terhadap seorang individu yang menciptakan pelbagai ciptaan yang kemudian memperoleh perlindungan hukum atas ciptaan yang merupakan kekayaan intelektual. Perkembangan ini juga dikemukakan oleh S. Stewart dengan (S. Stewart, 1989: th):
Countries that follow the civil law tradition, however, regard authors’ rights as natural human rights, or part of one’s right of personalit. As apart of this tradition, in addition to the protection of the author’s economic rights, the protection of the author’s “moral right” is an essential part of the system. Melalui pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (life worthy) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi (Eddy Damian, 2003: 18): (1) Konsepsi Kekayaan; (2) Konsepsi Hak; dan (3) Konsepsi Perlindungan Hukum. Menurut Pasal 27 (2) dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights), menyebutkan bahwa : “Everyone has the right to the protect of the moral and material interest resulting form any scientific, literary, or artistic production of which he/she is the author “. “Setiap orang mempunyai hak untuk melindungi kepentingan moral dan material yang berasal dari ilmu pengetahuan, sastra atau hasil seni yang mana dia merupakan penciptanya”. Secara substantif pengertian HAKI dapat di deskripsikan sebagai “Hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia”. Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti dan objek pengaturannya. Demikian juga dalam Hak Cipta yang merupakan bagian dari HAKI, pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual tersebut, telah berwujud karya cipta (Suyud Margono, 2003: 4-5). Hukum sebagai kaidah sosial, tidak lepas dari nilai (values) yang di suatu masyarakat. Bahkan, dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (Mochtar Kusumaatmadja, 2002: 10). Nilai-nilai itu tidak fepas dari sikap (attitude) dan sifat-sifat yang (seharusnya) dimiliki orang-orang yang menjadi anggota masyarakat yang sedang membangun itu. Tanpa perubahan sikap-sikap dan sifat ke arah yang diperlukan oleh suatu kehidupan yang modern, segala pembangunan dalam arti benda fisik, akan sedikit sekali artinya. Hal ini sudah dibuktikan oleh pemborosan-pemborosan yang terjadi di banyak negara yang sedang berkembang yang mengabaikan aspek ini. Bertolak dari hasil uraian tentang berbagai pendapat di atas, situasi pada masa kini sangat kondusif bagi penciptaan suatu kepastian hukum dan pengayoman atau perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, sehingga pembangunan hukum pada umumnya, dan perlindungan HAKI pada khususnya perlu segera ditingkatkan lebih cepat menuju terwujudnya sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu. GAIT/WTO merupakan serangkaian aturan permainan di bidang perdagangan internasional yang menerapkan tata cara perdagangan antara negara-negarn anggota yang disepakati bersama (H.S Kartadjoemena, 1996: 105). Dasar formal aspek yuridis TRIPs Agreement terutama terdapat pada teks General Agreement on Tariffs and Trade. Dalam perkembangannya, ada pula teks persetujuan lainnya dalam GATT/WTO yang merupakan bagian integral dari sisteni yuridis GATT/WTO walaupun teks lainnya yang bersifat code hanya mengikat pihak peserta perjanjian khusus tersebut (Olivier Long, 1987: 8-11 dan H.S Kartadjoemena, 1996:108). a. Ketentuan Umum Penegakan Hukum HAKI Dalam TRIPs Agreement
Pasal 7 Persetujuan TRIPs menyebutkan, perlindungan dan penegakan hukum HAKI bertujuan mendorong timbulnya inovasi, pengalihan dan penyebaran teknologi dan diperolehnya menfaat bersama antara penghasilan dan pengguna pengetahuan teknologi, dengan cara menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi serta kescilnbangan antara hak dan kewajiban. Prinsip-prinsip pokok persetujuan TRIPs (A. Zen Umar Purba, 1999: 2) antara lain : 1) Menetapkan standar minimum untuk perlindungan dan penegakan hukum HAKI di negaranegara peserta. Dengan demikian, negara peserta bisa menetapkan standar yang lebih tinggi selama hal tersebut tidak bertentangan dengan persetujuan TRIPs. 2) Negara-negara peserta diharuskan memberikan perlindungan HAKI yang sama kepada warga negaranya sendiri dan warga negara peserta lainnya. Apapun hak yang diberikan kepada warga negaranya, juga harus diberikan pada warga negara peserta yang lain. Persetujuan TRIPs memuat ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat disertai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan sengketa (dengan adanya Dispute Settlement Body), yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (crossrelatialory measures). Persetujuan TRIPS merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif dalam bidang HAKI, yang juga merupakan perpaduan dari prinsip-prinsip asar GATT dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional-internasional untuk perlindungan HAKI dalam suatu kerangka aturan multilateral. Setelah Persetujuan TRIPs, Indonesia mempunyai hukum positif tentang Hak Kekayaan Intelektual yang baru, yaitu : 1) Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman; 2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 3) Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata letak Sirkuiot Terpadu; 5) Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten; 6) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek; 7) Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lahirnya beberapa Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual yang baru dan dianggap telah full compliance (Bambang Kesowo, 2003: 2) terhadap ketentuan dalam TRIPs Agreement ini tidak lepas dari kecenderungan masyarakat dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya untuk memberikan perlindungan hukum HAKI. Mengenai unsur penegakan hukum yang lebih ketat oleh TRIPs Agreement diintroduksikan suatu sistem penegakan hukum, seperti diatur dalam Bab III Persetujuan TRIPs yang berjudul Penegakan HAKI. Bab ini terdiri dari 21 pasal, tersusun dalam 5 bagian. Dari sekian banyak pasal tentang penegakan HAKI, yang terpenting adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Bagian Keempat: Pasal 51 sampai dengan Pasal 60, yang mengatur Syaratsyarat Khusus mengenai Tindakan-tindakan di Tapal Batas Negara (Special Requirements Related to Border Measures). Diakui bahwa prosedur penegakan hukum diperlukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual, selain untuk meningkatkan tingkat penuntutan hukum subtantif. Prosedur penegakan hukum terperinci tedapat dalam Bagian III. Perjanjian TRIPs mengenai standar prosedur penegakan hukum yang diberlakukan pada negara-negara anggota WTO penandatangan TRIPS Agreement untuk diberlakukan dalam sistem hukum nasionalnya masing-masing. Bahkan jika dalam suatu negara, standar perlindungan kekayaan intelektual yang sesuai telah ditentukan dalam hukum nasional, permasalahan tidak dapat diselesaikan kecuali terjamin
adanya prosedur penegakan hukum. Sampai pada saat Perjanjian TRIPS ditandatangani, tidak ada perjanjian internasional mengenal kekayaan intelektual, termasuk Konvensi Paris dan Bern, yang mencangkup secara lengkap tentang penegakan hukum kekayaan intelektual. Hal inilah yang menyebabkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian TRIPs mengatur tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan hak kekayaan intelektual. Dalam Perjanjian TRIPS menetapkan kewajiban umum, para anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan dalam hukum negara-negara anggota, sebagai berikut : 1) Mengijinkan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan pelanggaran hak kekayaan intelektual dalam Pasal 41 Ayat (1), Part III: Enforcement of Intellectual Property Right Section 1) 2) Prosedur mengenai penegakan hukum hak kekayaan intelektual haruslah jujur dan adil, atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin dalam Pasal 41 Ayat (2), Section 1: General Obligation Article 41 (1) TRIPs Agreement, dan 3) Para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan meninjau kembali melalui lembaga yudisial dari putusan administratif final dalam Pasal 41, Ayat (4), Section 1: General Obligation Article 41 (1) TRIPS Agreement b. Prosedural dan Upaya Hukum Administratif dan Perdata Para negara anggota harus menyediakan untuk pemegang hak, prosedur peradilan perdata yang menyangkut penegakan hukum tiap hak kekayaan intelektual dan juga prosedur yang jujur dan adil. (fair and equitable procedure). Mengenai cara untuk nrengumpulkan hukti (evidence) dalam kuasa pihak lawan, lembaga yudisial harus memiliki kewenangan, dimana suatu pihak telah mengajukan secara layak bukti yang cukup untuk mendukung gugatannya yang terletak pada kuasa pihak lawan, agar bukti ini dapat disediakan oleh pihak lawannya (Section 2: Civil and Administrative Procedures and Remedies, Pasal 43 (1), TRIPs Agreement). Dalam hal dimana suatu pihak yang berperkara secara sukarela dan tanpa alasan yang tepat menolak akses kepada, atau secara sengaja menghalangi suatu prosedur sehubungan dengan tindakan penegakan hukum, suatu anggota dapat memberikan kewenangan lembaga yudisial untuk menjatuhkan putusan awal dan akhir berdasarkan informasi yang diajukan pada mereka. Pada tingkat perluasan dimana setiap upaya hukum perdata dapat diperintahkan sebagai hasil prosedur administratif (Administrative Procedure) atas nilai suatu kasus, prosedur tersebut harus sesuai dengan prinsip kesamaan substansi dengan yang telah diatur. Lembaga yudisial (The Judicial Authorities) harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran, inter alia untuk mencegah masuknya jalur perdagangan dalam yurisdiksi mereka atas barang-barang impor. Lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar kerugian-kerugian pemegang hak yang layak untuk mengkompensasi kerugian yang diderita pemegang hak. Perjanjian TRIPs juga menetapkan bahwa lembaga yudisial juga harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan pelanggar untuk membayar biaya-biaya pemegang hak, dan dalam kasus yang memungkinkan, para anggota dapat memberikan kewenangan pada lembaga yudisial untuk memerintahkan penggantian keuntungan dan atau pembayaran atas kerugian-kerugian pra-tetap bahkan dimana pelanggar tidak mengetahui atau dengan alasan yang layak untuk mengetahui, terkait dalam suatu tindakan pelanggaran (Section 2 : Civil and Administrative Procedures and Remedies, Article 45 (2), TRIPs Agreement).
Di samping ketentuan mengenai perintah pengadilan (Injunctions) dan kerugian (Damages), perjanjian TRIPS menetapkan bahwa upaya hukum lain dalam rangka menciptakan suatu pencegahan yang efektif atas pelanggaran, lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan lain (other remedies) untuk memerintahkan agar : Barang-barang yang mereka temukan melanggar dapat dibuang keluar jalur perdagangan atau dimusnahkan, dan Materi-materi dan peralatan utama yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang yang melanggar dapat dibuang keluar jalur perdagangan (Pasal 46). Para anggota dapat menentukan bahwa lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan berupa Hak informasi (Rights of Information) untuk memerintahkan pelanggar untuk memberitahu pemegang hak (Section 2: Civil and Administrative Procedures and Remedies, Article 47, TRIPs Agreement) atas : (1) Identitas pihak ketiga yang terlibat dalam produksi dan distribusi atas barang-barang atau jasa jasa yang melanggar, serta (2) Jalur distribusinya. Lembaga yudisial harus mempunyai kewenangan untuk memerintahkan suatu pihak yang telah menyalahgunakan prosedur penegakan hukum untuk menyediakan kompensasi yang layak untuk kerugian yang diberikan atau indemnification of the Defendant (Section 2: Civil and Administrative Procedures and Remedies, Article 48 (1), TRIPS Agreement). Perjanjian TRIPS juga menetapkan, mengenai pengecualian dari tanggung jawab lembaga publik dan pejabat yang terlibat dalam perlindungan atau penegakan hukum hak kekayaan intelektual, bahwa para anggota hanya dikecualikan dari lembaga publik dan pejabat dari tanggung jawab atas tindakan upaya hukum yang layak dimana tindakan-tindakan dibuat atau didasarkan pada niat baik dari administrasi tersebut. c. Tindakan Penetapan Sementara (Provisional Measures) Secara substansi, Penetapan Sementara (Provisional Measures) diatur dalam Pasal 50 Perjanjian TRIPs mengharuskan para anggota untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual, dan untuk menjaga bukti yang relevan sehubungan dengan pelanggaran yang digugat (Section 3 : Provisional Measure, Article 50 (1), TRIPS Agreement). Khususnya, bilamana tiap penundaan mungkin akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada pemegang hak, atau dimana ada suatu resiko yang dapat terlihat atas suatu. bukti yang dirusak. Provisional Measures atau “Penetapan Sementara” adalah sebuah putusan yang dimintakan sebelum suatu kasus diajukan ke Pengadilan. Jadi putusan penetapan ini ada sebelum adanya perselisihan. Bagaimanapun secara formal ketentuan ini belum diundangkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Dalam hal ini Penetepan Sementara berbeda dengan “Provisional Decision” atau dikenal dengan Putusan Sela adalah suatu putusan yang dimintakan setelah kasus utama disidangkan. Diatur dalam Pasal 180 HIR (Herziene Indonesich Reglemen) / Hukum Acara Perdata Indonesia. d. Prosedur Pidana Dalam Peranjian TRIPs menetapkan tentang Prosedur Pidana atau Criminal Procedure (Section 5: Criminal Procedure, Article 61 TRIPs Agreement) untuk diterapkan pada tindakan pelanggaran substansial peraturan Hak Kekayaan Intelektual, yang mewajibkan bagi negaranegara anggota, yaitu :
1) Para anggota harus menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan setidaknya dalam kasus pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang disengaja dalam skala komersial, dan 2) Para anggota dapat menyediakan untuk prosedur pidana dan hukuman untuk diberlakukan dalam kasus lain atas pelanggaran hak kekayaan intelektual, khususnya dimana hal tersebut dilakukan dengan sengaja dan berdasar skala komersial. e. Tindakan-tindakan di Tapal Batas Negara Perjanjian TRIPs mengharuskan para anggota, mengenai tindakan perbatasan atas barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual untuk mengadopsi prosedur yang memungkinkan seorang pemegang hak, yang memiliki dasar kuat untuk menduga bahwa impor merek dagang yang dipalsukan atau barang hak cipta yang dibajak telah terjadi, untuk membuat suatu permohonan tertulis kepada lembaga yang berwenang, baik administratif maupun yudisial, untuk penundaan pembebasan oleh lembaga pabean terhadap pembebasan ke dalam sirkulasi bebas atas barang-barang tersebut. Perjanjian TRIPs menyerahkan berikut ini pada kebijaksanaan masing-masing anggota : 1) Untuk dapat memungkinkan permohonan tersebut dibuat sehubungan dengan barang yang tersangkut dengan pelanggaran lain atas hak kekayaan intelektual, dan 2) Untuk menyediakan prosedur yang sesuai mengenai penundaan oleh lembaga pabean atas pembebasan barang-barang yang melanggar yang dipersiapkan untuk ekspor dari wilayahnya. Tiap pemegang hak yang mengajukan prosedur yang dipersyaratkan untuk menyediakan bukti yang cukup menyakinkan lembaga yang berwenang bahwa, terdapat prima facie suatu pelanggaran atas hak kekayaan intelektual pemegang hak dan untuk menyediakan deskripsi yang cukup rinci atas barang-barang tersebut (Section 4 : Special Requirements Related to Border Measures, Article 52 TRIPS Agreement). Perjanjian TRIPs memuat ketentuan untuk pencegahan penyalahgunaan prosedur oleh pemohon, mengharuskan lembaga yang berwenang dari para anggota untuk meminta seorang pemohon agar menyediakan kepastian atau jaminan yang setara dan memadai (Section 4: Special Requirements Related to Border Measures, Article 53 (1) TRIPs Agreement) secara prosedural. Mengenai pengantian kerugian importir dan pemilik barang, bahwa lembaga yang relevan harus mempunyai wewenang untuk memerintahkan pemohon agar . membayar importir, penerima dan pemilik barang kompensasi yang sesuai untuk tiap kerugian terhadap mereka melalui suatu penahanan yang.salah atas barang atau melalui penahanan barang-barang yang dibebaskan (Section 4: Special Requirements Related to Border Measures, Article 56 TRIPs Agreement). Perjanjian TRIPs memuat ketentuan mengenai kondisi untuk tindakan ex- officio oleh lembaga yang berwenang atas inisiatif mereka sendiri untuk menahan pembebasan barang-barang yang melanggar hak kekayaan intelektual (Section 4 : Special Requirements Related to Border Measures, Article 58 TRIPS Agreement). Dengan mengesahkan Persetujuan WTO, berarti Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Hal itu berarti, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus pula dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak di Indonesia (ELIPS Projects, 13-14 Maret 1995: 711). 2. Dinamika Kepatuhan (Compliance) Indonesia Terhadap Ketentuan TRIPs Agreement terhadap Penegakan Hukum dalam UU Hak Cipta
Tujuan dari TRIPs Agreement, menurut Matsubara (Nobuyuki Matsubara, 2003: 1), sebagai berikut : TRIPs Agreement has a purpose to eliminate the trade-barriers caused with IPR related problems, especially counterfeiting and pirated goods problem. High percentage of actual trade-barriers has been occupied by a number of IPR infringement and counterfeit and piracy problem. (1) Furthermore, sometime, IPR related trade-barriers are so serious not only for the international/national economy but also for the health and life of human-beings. (2) Following are the major targets of TRIPs Agreement ; a. Conterfeit and piracy problem (Fake goods relating to trademark copyright, its related right and design). b. Infringement of IPR (Infringement of registered trademark, Copyright, its related right, design, patent, utility model, or layout design of integrated circuit). c. Unfair competition related offence (Offence to well-known famous trademark, geographical indication especially for wine and spirit, trade secret and other unfair competition conduct) d. Anti-competitive practices in contractual license (Which relate to all kinds of IP Law, Civil Code, Unfair Competition Prevention Law, Anti Monopoly Law). Dalam persetujuan TRIPs menetapkan sebagai kewajiban umum, para anggota harus menjamin bahwa prosedur penegakan hukum dapat diterapkan dalam hukum negara-negara anggota, sebagai berikut : a. Sebagaimana mengijinkan tindakan efektif terhadap setiap perbuatan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Pasal 41, Ayat (1)), b. Prosedur mengenai penegakan hukum hak kekayaan intelektual haruslah jujur dan adil, atau tidak boleh terjadi penundaan yang tak terjamin (Pasal 41, Ayat (2)), dan c. Para pihak yang berperkara mempunyai kesempatan meninjau kembali melalui lembaga yudisial dari putusan administratif final (Pasal 41, Ayat (4)). GATT/ WTO sendiri telah menyadari kemungkinan timbulnya sengketa perdagangan di antara negara anggota. WTO diberi wewenang menangani penyelesaian sengketa tersebut. Jika kesepakatan GATT sendiri memperkirakan terjadinya sengketa antarnegara anggota, kemungkinan yang demikian akan terjadi juga di antara sesama mitra dagang antar berbagai pihak yang berskala internasional. Indonesia sebagai negara anggota WTO perlu melakukan berbagai tindakan dalam bidang hukum nasionalnya, yaitu : a. Berkenaan dengan hal-hal yang pernah diatur dalam berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang ada : 1) Mencabut yang tidak sesuai, dan menyatakannya tidak berlaku; 2) Mencabut yang tidak sesuai, dan menggantinya dengan yang sesuai dengan ketentuan WTO; 3) Menyempurnakan yang masih sesuai, sehingga menjadi sesuai dengan ketentuan WTO. b. Berkenaan dengan hal-hal yang belum pernah diatur : menyusun peraturan perundangundangan yang baru sama sekali. Dalam rangka membahas implikasi keikutsertaan Indonesia pada WTO, khususnya di bidang hak cipta yang diatur dalam Lampiran IC: Persetujuan TRIPs, adalah perlu diintegrasikannya ke dalam Undang-Undang HAKI di Indonesia beberapa ciri pokok dan unsurunsur yang dimuat dalam TRIPs.
Ciri-ciri pokok persetujuan TRIPs pada dasarnya berpola pada tiga hal : a. TRIPs lebih berpola pada norma-norma dan standar-standar yang berbeda dari persetujuanpersetujuan perdagangan internasional lain, terutama perjanjian-perjanjian di bidang perdagangan barang (trade in goods), yang lebih banyak. berpola pada aspek-aspek yang konkret seperti akses ke pasar dan tarif. b. Sebagai persyaratan minimal TRIPs menetapkan sebagai salah satu cirinya, yaitu full compliance terhadap beberapa perjanjian internasional di bidang HAKI. c. TRIPs memuat ketentuan-ketentuan mengenai penegakan hukum yang ketat berikut mekanisme penyelesaian sengketa yang diberi sarana berupa hak bagi negara yang dirugikan untuk mengambil tindakan-tindakan balasan di bidang perdagangan secara silang (crossretaliation). Selain ketiga ciri-ciri di atas, ada juga tiga unsur yang terkandung dalam TRIPs yang perlu dicermati oleh negara-negara yang bermaksud untuk menyesuaikan perundang-undangan nasionalnya di bidang HAKI. Ketiga unsur dimaksud adalah: a. Unsur yang berupa norma-norma baru; b. Unsur yang berupa standar-standar yang lebih tinggi; c. Unsur yang berupa penegakan hukum yang ketat. Sebagaimana disebut dalam Bab IV, bagian III dari perjanjian TRIPs mengatur tentang kewajiban negara anggota untuk menyediakan prosedur dan upaya hukum dalam hukum nasionalnya untuk menjamin bahwa HAKI dapat secara sefektif ditegakan baik oleh pemegang hak asing maupun domestik. Untuk menyesuaikan dengan perjanjian TRIPs untuk Prosedur Persamaan dan Keadilan (fair and equitable procedure), beberapa ketentuan dalam perundangundangan HAKI di Indonesia telah diamandemen secara khusus yang menghasilkan beberapa perubahan mendasar dalam hukum acara di Indonesia. Beberapa ciri-ciri khusus yang membedakan dengan hukum acara umum yaitu : a. Semua kasus perdata HAKI berada di bawah jurisdiksi Pengadilan Niaga. b. Masa pemberian putusan baik di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat lebih tinggi dibatasi oleh waktu tertentu; c. Jika para pihak tidak puas dengan putusan hakim tingkat pertama tidak diajukan banding, namun langsung kasasi ke Mahkamah Agung (dimaksudkan untuk menghindari penundaan waktu dari pihak yang dikalahkan); d. Ada kemungkinan dilaksanakan penetapan sementara berupa suatu perintah pengadilan yang diajukan sebelum kasus tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, khususnya untuk mengumpulkan barang bukti dan mencegah barang-barang hasil pelanggaran masuk dipasaran; e. Bentuk dan pelanggaran HAKI secara spesifik disebut dalam perundang-undangan HAKI. Berhubungan dengan Pasal 42 Perjanjian TRIPs, hukum nasional HAKI harus memungkinkan pemegang hak untuk mengajukan gugatan kepada pelanggaran hak. Gugatan ini harus diajukan kepada Pengadilan Niaga (Commercial Court) dan pemegang hak dapat meminta penyitaan terhadap barang-barang hasil pelanggaran. Dalam hal perkembangan hukum Pembuktian (evidence) yang disyaratkan dalam Pasal 43 Perjanjian TRIPs menurut kami belum secara sepenuhnya dipenuhi oleh peraturan perundangundangan HAKI di Indonesia. Masalah ini beralasan untuk menghindari adanya overlap ataupun tumpang tindih berlakunya hukum pembuktian dalam sistem Hukum Pidana maupun hukum Perdata Nasional. Ketentuan mengenai alat bukti masih sangat terbatas pada ketentuan pada
praktek hukum, putusan pengadilan dan Undang-Undang, apabila ditentukan berdasarkan Undang-Undang, maka ketentuan yang mengatur adalah UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Indonesia dan Herziene Indonesich Reglemen)/ Hukum Acara Perdata Indonesia. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 44 perjanjian TRIPs, Undang-Undang HAKI di Indonesia telah mengatur tersedianya suatu perintah pengadilan (Injuctions) berupa penetapan sementara untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Ketentuan memberikan wewenang pada Pengadilan Niaga untuk memerintahkan pelaku pelanggaran untuk menghentikan kegiatan pelanggaran. Tentang masalah ganti kerugian, Pemegang Hak atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan ganti kerugian ke Pengadilan Niaga (Misalnya berdasarkan Pasal 56 ayat (3) dan 58 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 2002)), hal mana ketentuan ini telah sesuai dengan Pasal 45 Perjanjian TRIPs). Berdasarkan Hukum Acara Pidana Indonesia, memberikan hak kepada Pengadilan untuk memerintahkan barang-barang yang diduga hasil pelanggaran pihak lain untuk dilenyapkan atau dimusnahkan. (Ketentuan ini sebagaimana diatur Pasal 46 Perjanjian TRIPS) Dalam pengertian ini bentuk penyitaan berupa pengambilalihan dan/atau menahan benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang digunakan untuk tujuan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan sebagaimana ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 3. Penetapan Sementara Secara substansi, Penetapan Sementara diatur dalam Pasal 50 Perjanjian TRIPs. Sesuai dengan Pasal 50 perjanjian TRIPs, (Misalnya UUHC 2002 memberikan hak kepada pengadilan mengeluarkan penetapan sementara untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi Pemegang Hak). Bagaimanapun secara formal ketentuan ini belum diundangkan dalam hukum acara perdata maupun hukum acara niaga. Disamping itu ditentukan juga dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 70 UUHC 2002 mengatur bahwa berdasarkan permintaan pihak yang haknya dilanggar, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan putusan sementara untuk melakukan tindakan antara lain: a. Mencegah masuknya barang barang yang diduga hasil pelanggaran hak cipta. b. Menyimpan bukti-bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta. c. Meminta pihak yang haknya dilanggar untuk membawa bukti-bukti kepemilikan atas hak cipta dan hak terkait. Untuk menyesuaikan dengan Pasal 48 Perjanjian TRIPs, UUHC 2002 juga memberi hak untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang timbul dari Penetapan Sementara yang dibatalkan (Pasal 70 Undang-Undang No. 19 Tahun 2002). Untuk memenuhi ketentuan-ketentuan tentang “Persyaratan khusus Sehubungan dengan Tindakan hukum atas pelanggaran HAKI pada wilayah Perbatasan negara” (Special Requirements Related to Border Measures) sebagaimana telah diatur dalam Bagian II, Bab 4 Perjanjian TRIPs, maka ditambahkan ketentuan dalam satu bab khusus pada Undang-Undang Kepabeanan Tahun 1995 (Undang-undang No. 10 Tahun 1995). Bab x dari undang-undang Kepabeanan tersebut terdiri dari ketentuan tentang larangan dan pembatasan ekspor-impor dan pengawasan ekspor-impor atas barang-barang hasil pelanggaran HAKI. Ditjen Bea dan Cukai mencegah peredaran barang-barang yang melanggar HKI yaitu dengan melakukan tindakan penangguhan sementara waktu pengeluaran barang impor atau ekspor dari kawasan pabean. (Pasal 54-64 UU No. 10 Tahun 1995) Tindakan tersebut sesuai dengan pasal 51 perjanjian TRIPs. Tindakan penangguhan dapat dilaksanakan berdasarkan
Perintah dari Ketua Pengadilan Negeri atau Sistem Peradilan (Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995) atau berdasar wewenang (ex-official) oleh Pejabat Bea dan Cukai (Pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995). Dengan demikian Ditjen Bea dan Cukai sebagai penjaga gerbang negara (the guardiant the gate) ikut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, baik bagi para pemilik hak (right owner) maupun melindungi hak-hak negara dalam bentuk pelarian pajak (tax evasion) serta sebagai penegak hukum di perbatasan (border enforcement) pada saat barang yang dilindungi hak kekayaan intelektual melintasi perbatasan negara. Sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 61 tentang Criminal Procedure (Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002). Persetujuan TRIPs, Sanksi pidana untuk pelanggaran Hak juga diberlakukan di Indonesia dimana para pelanggar dengan sengaja melanggar HAKI pihak lain. Perundang-undangan HAKI Indonesia, memberlakukan beberapa sanksi yang cukup serius untuk salah satu bidang kerangka kekayaan intelektual ini. Hak untuk mengajukan gugatan untuk perkara perdata/Niaga yang dilakukan oleh Penggugat, tidak mengurangi hak penggugat menjadi penuntut yang memberikan kompetensi kepada negara sebagai hak Negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak. Dalam hal ini terdapat peran lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002) serta Kejaksaan (Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor B211/E/EJP/04/2002 taggal 2 April 2002) dalam rangka kewenangan negara dalam penegakan hukum pidana Hak Kekayaan Intelektual. Di samping beberapa standarisasi penegakan hukum yang diamanatkan dalam TRIPs Agreement, juga terdapat beberapa ketentuan mekanisine alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dianggap memadai dengan tujuan untuk membatasi pola penyelesaian sengketa yang adjudikatif melalui Pengadilan. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, Para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa/ ADR. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Dasar pengaturan alternatif penyelesaian segketa dan arbitrase sebagai suatu hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya apabila para pihak ingin menyelesaiakan sengketanya harus mengacu dan tunduk pada hukum acara dan seluruh syarat prosedural dalam UndangUndang No. 30 Tahun 1999, bukan tunduk pada UndangUndang Hak Kekayaan Intelektual. Secara singkat Alternatif Penyelesaian sengketa (ADR)/ Alternative Dispute Resolution) adalah lembaga penyelesian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara : konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal I butir 10 UU No. 30 Tahun 1999). Dengan landasan hukum bagi pelaksanaan alternatif penyelesaian sengketa/ADR inilah, maka memberikan kepastian hukum bagi berlakunya lembaga penyelesaian alternatif di luar pengadilan yang diharapkan prosedur informal dan efesien (Law Reform in Indonesia, 2000: 68). Di lain pihak hal ini memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk berperan serta dan mengembangkan mekanisme penyelesaian konfliknya sendiri dan mendapatkan pilihan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul. Dengan demikian Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, telah diketahui sebagai suatu institusi atau lembaga yang dipilih para pihak yang “mengikat” (binding), apabila timbul beda pendapat atau sengketa (Suyud Margono, 2000: 92-93).
Mengamati kegiatan bisnis yang ratusan jumlah transaksinya setiap hari, tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (dispute, difference) antara para pihak yang terlibat. Setiap jenis sengketa apapun yang terjadi, selalu menuntut pemecahan dan penyelesaian yang memadai. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan, semakin banyak terjadi frekuensi sengketa. Berarti, semakin banyak sengketa yang harus diselesaikan. Demikian pula sengketa-sengketa dagang yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual juga menuntut penyelesaian sengketa yang cepat. Sebagaimana telah ditentukan dalam seluruh ketentuan Undang-Undang HAKI, bahwa selain penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga, Para Pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Persoalan landasan hukum pelembagaan ADR sebagai bentuk penyelesaian sengketa telah diupayakan melalui perangkat Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 (Suyud Margono, 2000: 107). Menurut Priyatna Abdurrasyid dalam bukunya “The Arbitration Law of Indonesia” halaman 86, menyatakan: Alternative Dispute Resolution (ADR), the acronym chat has been adopted to describe any manner resolving dispute and have been defined as a set of practices that aim : a. To permit (legal) disputes to be resolved outsides the court for the benefit of all disputants; b. To reduced the cost of conventional litigation and the delays to which it is ordinarily subjected; c. To prevent (legal) disputes that would otherwise likely be brought to court. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, disebutkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati bersama oleh para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli (Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999). Sengketa HAKI, perkembangannya bukan hanya, sengketa tentang piracy ataupun intellectual property infringement. Dalam dunia bisnis yang terkait dengan HAKI, misalnya asistensi teknis teknologi atas invensi baru suatu produk yang dilindungi Paten, desian industri, reputasi bisnis atas merek tertentu, Waralaba, dalam level nasional ataupun multinasional dibutuhkan penyelesaian sengketa dengan pendekatan bisnis atau b to b settlement yang amicable solution bagi para pihak yang berkepentingan atas bisnis atau sengketa tersebut (Suyud Margono, 2001: 6). Kontrak bisnis internasional melibatkan para pihak yang tunduk pada dua atau lebih sistem hukum nasional yang berbeda. Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kontrak tersebut, akan timbul masalah hukum dalam menyelesaikannya. Masalah yang sering timbul adalah menentukan sistem hukum negara mana yang akan digunakan. Persoalan ini lazinmya dikenal sebagai “the proper law or contract”, yaitu pilihan hukum yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan sengketa dari pelaksanaan kontrak antara dua atau lebih sistem hukumnya yang beda (Sudargo Gautama, 1987: 11). Perubahan atas pengaturan Undang-Undang HAKI, telah mengakibatkan terbentuknya “lex specialis” khususnya terhadap Hukum Acara Perdata yang berlaku. Perubahan tersebut dilakukan atas dasar kewajiban yang diatur dalam TRIPs Agreement, dilatar belakangi adanya tuntutan kepentingan perdagangan internasional yang menghendaki kecepatan penyelesaian perkara-perkara HAKI (Suwidya Abdullah, 2003: 3). C. PENUTUP
GATT/WTO dapat dilihat dari segi yuridis sebagai suatu perjanjian internasional atau international treaty. Seperti yang telah dikemukakan terdahulu, memang sesuai urutan sejarah mengenai terwujudnya GATT/WTO, segi yuridis ini merupakan aspek pertama yang timbul dengan dicapainya suatu persetujuan. Sebagai suatu perjanjian internasional, GATT/WTO merupakan serangkaian aturan permainan di bidang perdagangan internasional yang menerapkan tata cara perdagangan antara negara-negara anggota yang disepakati bersama. Aturan main yang terlalu ketat akan mengambil risiko bahwa akan terlalu banyak negara yang akan melanggar karena menghadapi kesulitan untuk mematuhinya, sehingga secara praktis aturan tersebut tidak dapat dihormati. Sebaliknya, apabila aturan permainan tersebut semakin tidak berbentuk, dan prinsip dasarnya menjadi kabur akibat banyaknya perkecualian terhadap prinsip tersebut, akan timbul keadaan yang tidak adil antara mereka yang mematuhi dan mereka yang menggunakan perkecualian terhadap prinsip tersebut. Dalam perkembangannya masalah juridis sebagai aturan main (rule of the games) secara internasional ini juga akan menimbulkan sengketa. Dalam GATT/WTO ini pendekatan yang diambil adalah pendekatan pragmatis dengan memusatkan pada prinsip umum yang didampingi oleh perkecualian yang diperbolehkan, tetapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan dalam banyak hal, harus mendapatkan kesepakatan bersama (konsensus). Begitu pula menurut Oliver Long sebagai mantan Direktur Jenderal GATT dalam menggambarkan prinsip-prinsip GATT tersebut secara abstrak tetapi juga dengan keluwesan implementasi yang diperlukan agar GATT dapat tetap berfungsi secara riil. Dengan mengesahkan Persetujuan GATT/WTO termasuk didalamnya mengatur kesepakatan dalam persetujuan TRIPs, berarti Indonesia menjadikan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya sebagai bagian dari hukum nasional Indonesia. Hal itu berarti, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus pula dilaksanakan dan ditaati oleh semua pihak di Indonesia. Diakui bahwa prosedur penegakan hukum diperlukan disamping untuk melindungi hak kekayaan intelektual, selain itu untuk meningkatkan standar minimum pengaturan, tingkat prosedur administratif, penyelesaian sengketa serta upaya hukum secara substantif yang terangkum dalam persetujuan TRIPS. Standar perlindungan kekayaan intelektual bagi suatu Negara anggota yang sesuai telah ditentukan dalam hukum nasional, permasalahan tidak dapat diselesaikan begitu saja kecuali terjamin adanya prosedur penegakan hukum. Sampai pada saat Perjanjian TRIPS ditandatangani, tidak ada perjanjian internasional mengenai kekayaan intelektual, termasuk Konvensi Paris dan Bern, yang mencangkup secara lengkap tentang penegakan hukum kekayaan intelektual. Hal inilah yang menyebabkan ketentuan-ketentuan daam Perjanjian TRIPs mengatur ketentuan secara umum tentang prosedur penegakan hukum bagi perlindungan kekayaan intelektual. D. DAFTAR PUSTAKA 1. Buku Anne, Fitzgerald, Intellectual Property Law, 1st Edition, Sydney : LBC Information Services, 1999. Arpad, Bogsch, The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works from 1886 to 1986, Geneva : WIPO, 1986. Bambang Kesowo, Pengantar Umum Mengenai HAKI di Indonesia, Sekretariat Negara RI, tanpa Tahun Terbit.
Bruce A. Lehman, Intellectual Property and The National Information Infrastructure., The report of the Working Group on Intellectual property Rights, September 2003. Eddy, Damian, Hukum Hak Cipta, Bandung : Alumni, 2003. H. S. Kartadjoemena, GATT dan WTO System, Forum dan Lembaga Internasional Di bidang Perdagangan, Jakarta : UI-Press, 1996. Indonesia - Australia Specialised Training Project (IASTP) Phase II : Reading Material Short Course in Intellectual Property Rights, conducted by Asian Law Group Pty Ltd., 2000. Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Jakarta Binacipta, 1990. M. Richardson & S. Ricketson, Intellectual Property : Cases, Materials and Commentary, 2nd Edition, Sydney : Butterworths, 1998. Olivier Long, Law and Its Limitations in the GATT Multilateral Trade System, Dordrecht : Martius Nijhoff, 1987. Paul Goldstein, Hak Cipta : Dahulu, Kini dan Esok, terjemahan Masri Maris, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1996. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni, 1982. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Jakarta : Binacipta, 1987. Suyud Margono, Alternative Dispute Resolution (ADR) dan Arbitrase Pelembagaan dan Aspek Hukum, Jakarta : PT. Ghalia Indonesia, 2000. __________, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2003. WIPO. General Information, WIPO Publication No. 400 (E), 1993. 2. Dokumen-dokumen (Artikel Koran, Majalah Ilmiah, Makalah Seminar/Lokakarya, Kamus-Kamus) Australian Copyright Council (ACC). Copyright Information sheet, Australian Copyright Council, (2000) A. Zen Umar Purba, Menyambut Millenium III : TRIPS, Dimensi HaKI dan Kesiapan Kita., Newsletter No. 39, X / (Desember, 1999). ______________, Penegakan Hukum di bidang HaKI, Makalah disampaikan pada seminar internasional Penegakan Hukum di bidang HaKI, diselenggarakan oleh Korps Reserse Kepolisian Negara Republik Indonesia, Denpasar, 19-20 (April 2002). ___________, Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan sistem HaKI Nasional., Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, (April 2001).
Bambang Kesowo, Pidato pada seminar, IP Compliance Dalam Rangka Prinsip Good Corporate Governance, diselenggarakan oleh Perhimpunan Masyarakat HAKI Indonesia/lIPS, Jakarta, 2.7 (Maret 2003). Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn : West Publishing Co, 5 th edition, (1979). J. H. Richardson, ‘Universal Minimum Standards of Intellectual Property Protection under the TRIPS Component of the WTO Agreement’, 29(2) The International Lawyer, (199.5). Nobuyuki Matsubara, Enforcement of Intelecctual Property Right under TRIPs Agreement., makalah disampaikan pada Trainer’s Training for TRIPs Component Enforcement of Intellectual Property Rights., diselenggarakan JICA WTO TA Consultant Team, UFJ Institute Ltd. Jakarta., 3 (February 2003). Priyatna Abdurrasyid, The Arbitration Law of Indonesia, dalam Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia., Bandung. Citra Aditya Bakti, 2001. Suyud Margono, Berdayakah Alternative Dispute (ADR) Dalam Penyelesaian Sengketa HAKI., Buletin HAKI, Vol 3 No. 2. (Des 2001). Suwidya Abdullah, Beberapa Permasalahan Dalam Litigasi Perkara HAKI di Tingkat Kasasi., Buletin HAKI, Volume 4 No. 1 (Juli 2003). World Bank. Law Reform in Indonesia, Research Study : Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia, prepared by, Law Alibudiardjo, Nugroho, Reksodiputro in cooperation with Law Firm Mochtar, Karuwin & Komar, Jakarta: published CYBERConsult, (2000). WTO. Fact File - WTO information and Media Relations Division, 2nd edition, revised (April 2001). 3. Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-undangan Agreement on Trade - Related Aspects of Intellectual Property Right, Marrakesh, 15 April 1994. Indonesia, Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) __________, Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. 4. Internet / Website www.hukumonlitie.com, Berita, 7 Agustus 2001, “Konspirasi Bisnis di Balik Pembajakan Hak Cipta Indonesia”. www.hukumonline.com, Berita, Rabu, 25 September 2002, 08:51 WIB
www.hukumonline.com, Berita, Rabu, 1 Mei 2002, 07:04 WIB., Kemajuan Teknologi Tingkatkan Angka Pembajakan HKI www.wipo.org. www.wto.int
