DAMPAK BENCANA ASAP TERHADAP KEBERLANJUTAN INDUSTRI KEHUTANAN
TERIMA KASIH
Oleh : Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI)
Disampaikan dalam acara : Seminar Nasional “ Bencana Asap . Antara Fakta dan Fatamorgana ; Penghancuran Ekonomi Indonesia “ yang diselenggarakan ISEI Cabang Jakarta Jakarta, 5 November 2015
KAWASAN HUTAN (DARATAN) INDONESIA DAN KEPENGELOLAANNYA (2014) No.
Fungsi Hutan
Luas (Ha)
Lembaga Pengelola
1.
Kawasan Hutan Konservasi (daratan)
27,43 Jt
Balai
2.
Kawasan Hutan Lindung
29,64 Jt
Tidak ada pengelola
3.
Kawasan Hutan Produksi (Tetap + Terbatas) : a. IUPHHK-HA + RE : 22,51 Jt b. IUPHHK-HT + HTR + PH : 11,54 Jt c. Akses terbuka/terlantar : 22,06 Jt
56,11 Jt
Kawasan Hutan Produksi Konversi a. Dicadangkan perkebunan : b. Akses terbuka/terlantar :
13,13 Jt
TOTAL
69,24 Jt
4.
2
BUMN/S, Koperasi BUMN/S, Kop. Masyarakat Tidak ada pengelola
Tidak ada pengelola
KONDISI PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI DALAM KERUANGAN KAWASAN HUTAN
NO
URAIAN
JUMLAH
LUAS (Ha)
1
IUPHHK-HA
282
21.995.092
2
IUPHHK-HTI
278
10.582.600
3
IUPHHK-HTR
101 Kop/6.978 Org
196.295
4
IUPHHK-RE
13
515.270
5
IUPHHBK
15
592.579
6
IUPK Silvopastura
2
616
7
IUPJL
2
48.080
8
HD/HKM
116 Desa/265 Unit
Total
Kawasan Hutan Produksi s.d November 2014 seluas ± 69,24 Juta Ha telah dibebani Ijin Pemanfaatan Hutan seluas ± 34,05 Juta Ha ,yang belum terbebani Ijin Pemanfaatan Hutan seluas ± 34,19 Juta Ha (Sumber BUK, 2014))
115.156 34.045.688
KONDISI PEMANFAATAN HUTAN DALAM KERUANGAN KAWASAN HUTAN SAAT INI NO
REGIONAL
1
2
KAWASAN HP TIDAK DIBEBANI HUTAN PRIMER DAN IZIN DALAM 120 KPH MODEL LAHAN GAMBUT 3
1 SUMATERA
4
ALOKASI ARAHAN PEMANFAATAN (Ha) UPHHK-HA
UPHHK-RE
UPHHK-HTI/HTR
HD/HKM
5
6
7
8
JUMLAH (5+6+7+8)
1.003.388
563.450
242.735
1.327.709
871.601
321.728
2.763.773
2 NUSA TENGGARA
225.140
106.120
-
241.665
170.005
34.300
445.970
3 KALIMANTAN
941.524
1.118.220
623.755
1.327.438
1.419.670
64.850
3.435.713
1.118.950
448.685
775.110
422.785
213.185
56.180
1.467.260
5 MALUKU
124.450
127.710
623.115
219.147
256.626
24.360
1.123.248
6 PAPUA
243.390
4.692.340
1.534.640
372.050
270.711
28.495
2.205.896
4 SULAWESI
TOTAL
3.656.842
Dalam Proses Ijin : 0,72 jt ha
7.056.252
TIDAK DIARAHKAN Utk UPHHK
HPK
7,05 jt ha
12,32 jt ha
3.910.794
HTI & HTR = 3,20 Jt Ha
23,03
Moratorium
3.799.355
Kwsn HP di wil. Krja 120 KPH Model yg tdk dibebani izin 3,66 jt ha
HD & HKm = 0,5 Jt Ha
3.201.798
ARAHAN PEMANFAATAN HUTAN PRODUKSI = 11,44
Kawasan belum dibebani izin ± 34,19 juta ha diarahkan dalam pemanfaatan ijin seluas ± 11,44 Juta Ha, Moratorium seluas ± 7,05 Juta Ha, HPK seluas ±12,32 Juta Ha, Kawasan Hutan tidak dibebani izin dalam 120 KPH Model seluas± 3,66 Juta Ha, Kawasan Hutan dalam Proses Ijin ± 0,72 Juta Ha. (Sumber : BUK 2014)
529.913
11.441.860
HUTAN ALAM = 3,79 Jt Ha
RESTORASI EKOSISTEM = 3,91 Jt Ha
4
KINERJA PRODUKSI HPH DAN HTI
30
25
20 Produksi HPH ( juta m3) Produksi HTI ( juta m3)
15
10
5
0 2010
2011
2012
2013
2014
2015
TREND INDUSTRI KEHUTANAN 1. Produksi kayu alam dari HPH makin turun, produksi kayu HTI meningkat 2. Pasokan bahan baku industri kehutanan makin banyak disubstitusi dari HTI , kayu alam untuk “niche market” 3. HPH dan industri berbasis kayu alam mengarah pada high end product produksi terbatas 4. Industri sekunder kehutanan (wood working) tumbuh di Jawa, bahan baku dipasok dari Hutan Rakyat 5. HTI dan Industri pulp dan kertas menjadi sektor unggulan kehutanan menggerakkan perekonomian di luar Jawa
TANTANGAN SEKTOR UNGGULAN KEHUTANAN 1. Industri pulp dan kertas yang didukung oleh pasokan HTI menjadi sektor unggulan kehutanan yang memiliki keunggulan komparatif tinggi, berpotensi besar menggeser dominasi negara-negara produsen pulp dan kertas dunia saat ini (Amerika Utara dan NegaraNegara Skandinavia) Indonesia sebagai ancaman utama, saat ini di posisi 8 dunia untuk produsen pulp dan posisi 6 dunia untuk industri kertas 2. Isu perdagangan & lingkungan (subidi, dumping, zero deforestation, emisi karbon, moratorium, pengelolaan gambut, kebakaran hutan) pintu masuk memperlemah daya saing industri pulp dan kertas Indonesia
FAKTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
1. Area Izin Perusahaan (Kebun, HTI, dll) 2. Lahan Masyarakat 3. Kawasan Hutan dan Non Kawasan Hutan Open Access 4. Kawasan Hutan terkelola/peruntukannya definitif (Taman Nasional, Cagar Alam dll) 5. Areal Moratorium Izin
FIRE ALERTS BY LAND USE AREA Periode : 1 Juli-26 Okt 2015
Periode : 10 -26 Okt 2015
Sumber : Global Forest Watch , 2015
PORTION OF FIRES OCCURRING ON PEATLAND Periode : 1 Juli-26 Okt 2015
Periode : 10 -26 Okt 2015
Sumber : Global Forest Watch , 2015
PORTION OF FIRES OCCURRING IN AN INDICATIVE MORATORIUM AREA Periode : 1 Juli-26 Okt 2015
Periode : 10 -26 Okt 2015
Sumber : Global Forest Watch , 2015
FAKTA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI AREAL KONSESI
Areal Izin
Areal Izin Areal Izin
74 %
Pola I : Perambahan Areal
84 %
Pola II : Penjalaran Api dari Open Access
47 %
Pola III : Keterbukaan Akses
Faktor Penyebab Kebakaran Hutan & Lahan di Areal Konsesi 1. Pola I : Perambahan di Areal Izin Perambahan areal dengan motif penguasaan lahan untuk kegiatan budidaya illegal Kegiatan budidaya oleh perambah di lakukan dengan pembakaran lahan (biayanya murah dan cepat siap tanam) Pemegang Izin sah terbatas aksesnya ke areal perambahan pemadaman api sulit dilakukan
2. Pola II : Penjalaran api dari areal open access Kebakaran terjadi karena penjalaran api dari kegiatan budidaya/aktivitas di luar areal izin, baik di areal kawasan hutan maupun non kawasan hutan Areal open access (belum ada peruntukan) baik di areal kawasan hutan maupun non kawasan hutan Regulasi membuka peluang untuk melakukan pembakaran lahan oleh masyarakat (kontrol sulit di lakukan) Sulitnya mengidentifikasi pelaku pembakaran di areal open access (karena di lakukan secara illegal) 3.
Pola III : Keterbukaan Akses Kebakaran terjadi di areal izin usaha kehutanan karena aktivitas pihak luar akibat akses areal yang terbuka ( aktivitas transportasi , perburuan dll) Perusahaan sulit membatasi akses yang terbuka, karena akses jalan perusahaan menjadi simpul konektivitas perekonomian di daerah sekitar areal
FAKTA REGULASI PEMERINTAH DAN PEMDA • UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, pasal 69 poin 1.h : “setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”, dilanjutkan poin 2 : “poin 1.h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing”. Dalam penjelasan pasal 69 disebutkan : “kearifan loKal yang dimaksud dlm ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dg luas maksimal 2 ha per kepala keluarga untuk ditanami varitas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah perjalanan api ke wilayah sekelilingnya”. • PP No 4/2001, penjelasan pasal 17 : Penanggulangan kebakaran tidak berlaku bagi masyarakat adat atau tradisional yang membuka lahan untuk ladang dan kebunnya kecuali kebakaran lahan tersebut terjadi sampai di luar areal ladang dan kebunnya. Pembakaran tersebut dilakukan dengan sengaja dalam rangka menyiapkan ladang dan kebun.
FAKTA REGULASI PEMERINTAH DAN PEMDA • PerGub Kalteng No 15/2010 tentang perubahan atas Pergub Kalteng No 52/2008 dinyatakan : 1) Setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran terbatas dan terkendali harus mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sbgmn dalam lampiran Pergub ini, 3) Kewenangan memberikan ijin dengan luas lahan di bawah 5 ha dilimpahkan kpd Camat (2-5 ha), Lurah (1-2 ha), Ketua RT (sampe dg 1 ha), 4) Pemberian izin untuk pembakaran secara kumulatif pada wilayah dan hari yang sama adalah : tingkat kecamatan maksimal 100 ha, tingkat Kelurahan maksimal 25 ha.
DAMPAK BENCANA KARHUTLA UNTUK KERBERLANJUTAN KEHUTANAN
INDUSTRI
1. Pasokan HTI secara nasional Q3 (6,56 juta m3) turun 29 % di banding Q2 (9,26 juta m3) terutama dari daerah bencana Karhutla (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar dan Kalteng) 2. Terhambatnya kegiatan operasional (penanaman dan produksi) penurunan penyerapan tenaga kerja dari jumlah 1.000.000 TK langsung dan tdk langsung saat ini di HTI, termasuk terhentinya kegiatan oleh mitra kerja HTI (kontraktor, supplier) 3. Menurunnya devisa dari sektor unggulan pulp dan kertas (dari saat ini 5,6 milyar USD/tahun ) 4. Pemboikotan produk hilir dari HTI (pulp dan kertas) 5. Menurunnya kepercayaan perbankan akibat publikasi masif yang menempatkan korporasi kehutanan (HTI) sbg pembakar hutan
Arah Penanganan Karhutla Ke Depan 1. 2.
3. 4. 5. 6. 7.
Faktor terjadinya kebakaran hutan di areal izin usaha dimensinya kompleks (sosial, politik, ekonomi) penyelesaiannya harus komprehensif dan kolaboratif multipihak Kebakaran hutan dan lahan sangat terkait dengan penguasaan lahan untuk budidaya harus ada kejelasan pengelolaan areal di tingkat tapak , baik di kawasan hutan maupun di non kawasan hutan - Kawasan Hutan percepatan izin berbasis masyarakat di areal open access ( dengan Pola HTR, HKM, HD) - Non Kawasan Hutan reforma agraria Prinsipnya : setiap jengkal lahan harus ada kejelasan pengelola sebagai penanggung jawab pencegahan dan pengendalian karhutla Penegakan hukum non diskriminatif terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan Deregulasi atas peraturan yang membolehkan aktivitas pembakaran hutan dan lahan Pembentukan Crisis Center : kolaborasi perusahaan dan masyarakat di tingkat tapak , sistem deteksi dini api dan pemetaan sarpras pada pengelola di tingkat tapak, koordinasi dengan Satgas Karhutla di Daerah dan Pusat Pengenaan sanksi kepada perusahaan pembekuan dan pengembalian areal memperluas areal open access dan meningkatkan konflik sosial , peluang kebakaran yad makin besar menurunkan kepercarcayaan perbankan Isu-isu pemboikotan produk dan kampanye negatif akibat bencana Kathutla harus mendapat perhatian serius pemerintah , karena sudah mengarah ke proxy war
