DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)
ALI SULTON I34070063
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)
ALI SULTON I34070063
SKRIPSI
Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor
DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR 2011
ABSTRACT Mining activities is a natural resource mining dredging activities of contained in the soil. This mining activities in its implementation will give positive and negative impact on sosio-economic and sosio-ecological aspect for the local community. The purpose of this study is 1) to explain the sosio-economic impacts of mining activities and 2) to explain the sosio-ecological impacts of mining activities. This research metode uses a quantitative approach supported by the use of qualitative approach. Primary data obtained from the interviews and questionnaires, while secondary data obtained from the documentation and study of literature. The data generated using of cross tabulation and frequency tables and descriptive analysis. The selection of respondents using of cluster sampling techniques to select two different village is Kampung Joglo and Kampung Gunung Cabe. The choice of location is based on mining the large number of industrial plants to see an impact on the agricultural sector. The result of this research showed that in general, in Kampung Joglo and Kampung Gunung Cabe, mining activities gives a negative impacts on socio-economic and sosio-ecological aspects. On sosio-economic aspect are seen in the declining level of the employment in agriculture due to the limited area of agricultural land owned by the local community. Meanwhile, the level of non-agricultural employment opportunities have increased in line with the opening of employment opportunities in the mining sector. The occurens conflicts between local communities with the company caused by the changes of environmental conditions. On sosio-ecological aspect is the occurens changes of the air, a disturbance on the condition of water resources, noise pollution is caused by blasting activities and mineral transport trucks. In addition, still many community members who suffers from respiratory tract such as shortness of breath, caugh, colds and diarrhea. Keywords: mining activities, the impact of sosio-economic, the impact of sosioecological
RINGKASAN ALI SULTON. Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat). Di bawah Bimbingan ARYA HADI DHARMAWAN dan RINA MARDIANA. Aktivitas pertambangan merupakan aktivitas pengerukan sumberdaya alam tambang yang terdapat di dalam tanah. Aktivitas pertambangan ini pada pelaksanaannya dapat menimbulkan dampak positif dan negatif pada aspek sosioekonomi dan sosio-ekologi masyarakat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosioekonomi terhadap masyarakat lokal, dan menjelaskan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosio-ekologi terhadap masyarakat lokal. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan kuesioner, sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur. Data yang dihasilkan menggunakan tabulasi silang dan tabel frekuensi dan dianalisis secara deskriptif. Pemilihan responden, menggunakan teknik kluster sampling dengan memilih dua kampung yang berbeda yaitu Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pada banyaknya jumlah pabrik industri pertambangan untuk melihat dampaknya pada sektor pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada aspek sosio-ekonomi di kedua kampung, tingkat kesempatan kerja pertanian mengalami penurunan seiring dengan semakin menurunnya luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sementara itu tingkat kesempatan kerja non pertanian mengalami peningkatan seiring dengan terbukanya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pihak perusahaan pertambangan. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan memicu terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan pihak perusahaan. Pada aspek sosio-ekologi, aktivitas pertambangan menyebabkan kondisi udara menjadi semakin buruk dan sumber air mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Aktivitas blasting menimbulkan kebisingan yang mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, masih terdapatnya anggota masyarakat yang mengalami sakit pada saluran pernafasan seperti sesak nafas, batuk pilek, dan diare.
LEMBAR PENGESAHAN DEPARTEMEN SAINS KOMUNIKASI DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang ditulis oleh: Nama Mahasiswa
: Ali Sulton
NRP
: I34070063
Program Studi Judul
: Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat : Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat).
Dapat diterima sebagai syarat kelulusan KPM 499 pada Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor. Menyetujui, Dosen Pembimbing I,
Dosen Pembimbing II,
Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan, M.Sc, Agr NIP. 19630914 199003 1 002
Rina Mardiana, SP, M.Si NIP. 19800105 200912 2 002
Mengetahui, Ketua Departemen
Dr. Ir. Soeryo Adiwibowo, MS NIP. 19550630 198103 1 003
Tanggal Lulus Ujian: _____________________
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI YANG BERJUDUL “DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C TERHADAP KONDISI KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA (Analisis Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat)” BENARBENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH DIAJUKAN SEBAGAI KARYA ILMIAH PADA SUATU PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN UNTUK TUJUAN MEMPEROLEH GELAR AKADEMIK TERTENTU. SAYA JUGA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI DAN TIDAK MENGANDUNG BAHAN-BAHAN YANG PERNAH DITULIS ATAU DITERBITKAN OLEH PIHAK LAIN KECUALI SEBAGAI BAHAN RUJUKAN YANG DINYATAKAN DALAM NASKAH. DEMIKIAN PERNYATAAN INI SAYA BUAT DENGAN SESUNGGUHNYA DAN SAYA BERSEDIA MEMPERTANGGUNGJAWABKAN PERNYATAAN INI.
Bogor, Juni 2011
ALI SULTON I34070063
RIWAYAT HIDUP Ali Sulton dilahirkan di Kota Bogor, Jawa Barat tepatnya pada tanggal 12 Desember 1988. Anak ketiga dari tujuh bersaudara, dan buah hati dari pasangan suami istri Bapak Samsu dan Ibu Suanah. Sebagai pelajar, Penulis menempuh pendidikan di TK Ibnu Sina selama satu tahun, SDN Cibening II selama genap enam tahun. Kemudian, dilanjutkan di SMP Bumi Sejahtera dan SMAN 1 Ciampea masing-masing ditempuh selama tiga tahun. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor tepatnya di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia memalui jalur Undangan Seleksi Masuk IPB (USMI) pada tahun 2007. Selama di bangku kuliah, penulis aktif dalam kegiatan organisasi BP Himasiera sebagai bendahara umum 2009 dan beberapa kepanitiaan pada tahun 2007-2009. Penulis juga sempat menjadi Asisten Dosen Mata Kuliah Sosiologi Umum pada semester 6 dan 7 tahun 2010. Selain itu pada semester 4, penulis sempat mengikuti First IPB Go to Field selama satu bulan yang bertempat di PT Indocement dan sempat magang di salah satu LSM yang terdapat di Jakarta pada saat semester 5.
KATA PENGANTAR Puja dan puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas rahmatnya, skripsi yang berjudul Dampak Aktivitas Pertambangan Bahan Galian Golongan C terhadap Kondisi Kehidupan Masyarakat Desa (Analisis SosioEkonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat) dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Secara garis besar, skripsi ini menjelaskan tentang dampak aktivitas industri pertambangan pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi. Skripsi ini juga menjelaskan adanya keterkaitan antara transformasi sektor pertanian menjadi sektor non pertanian sebagai akibat adanya aktivitas pertambangan. Perubahan pada struktur mata pencaharian masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di kawasan pertambangan yang ada di Desa Cipinang. Penulisan skripsi ini pada pelaksanaannya tidak terlepas dari adanya dukungan dan peran serta berbagai pihak. Maka dari itu, ucapan terima kasih penulis haturkan kepada para pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Besar harapan tulisan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
Bogor, Juni 2011
Penulis
UCAPAN TERIMA KASIH Penulis memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam berkat nikmat iman, rahmat, dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Rasa syukur dihaturkan karena dalam penyusunan skripsi ini, penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Penulis juga tidak lupa menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada beberapa pihak yang telah dengan sukarela dan ikhlas membantu dalam penyusunan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1. Dr. Ir. Arya Hadi Dharmawan M.Sc, Agr dan Rina Mardiana SP, M.Si, selaku dosen pembimbing skripsi atas curahan perhatian dalam membimbing, mengarahkan, mendidik, memberi motivasi, serta semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. 2. Dr. Arif Satria, SP, M.Si dan Ratri Virianita, S.Sos, M.Si, selaku dosen penguji sidang skripsi yang telah memberikan saran dan masukan untuk penulisan skripsi ini. 3. Ir. Fredian Tonny Nasdian, MS, selaku dosen penguji petik yang telah melakukan pengkoreksian pada sistematika dan tata cara penulisan yang baik. 4. Dra. Winati Wigna, MDS, selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu mengarahkan penulis demi kelancaran studi selama di departemen SKPM dan para dosen lainnya dari dalam dan luar departemen SKPM yang telah memberikan ilmu pengetahuan bagi penulis. 5. Keluarga tercinta, Bapak Samsu dan Ibunda tersayang Ibu Suanah yang telah melahirkan seorang anak dengan penuh kasih sayang dan do’a yang tiada hentihentinya, serta senantiasa selalu memberikan pengertian mengenai arti pentingnya sebuah pendidikan. Kepada kakak-kakakku Beri Irawan, Santi Rosimah yang secara tidak langsung memberi semangat dan do’a dari jauh demi kelancaran studi penulis di IPB. Serta tidak lupa kepada adik-adikku Omay, Amah, Eni dan Juli yang selalu memberikan senyum dan keceriaan di saat jenuh maupun kesal. 6. Keluarga besar dari Umi dan Bapak di Bogor, keluarga besar a’mamat di Bandung, keluarga besar teh yati di Palembang. Nenek, almarhum kakek, uwa, bibi, mamang, yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi, sanjungan maupun pujian. 7. Rr. Utami Annastasia, Rizki Afianti, Diah Irma Ayuningtyas, Rani Yuliandani, Anggi Akhirta Muray, Siti Halimatussadiah sebagai teman satu bimbingan skripsi yang selalu bekerjasama dengan baik, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat Asrama TPB IPB Jhon, Sidik, Hari yang selalu memberikan warna yang berbeda melalui budaya kita masing-masing. Thanks bro!! 9. Citra, Mery, Monic, Qdut, Wiwit, Yochan, Manda, Akira, Puput Barbie, Bagus, Ale, Yudha, Aris dan sahabat-sahabat SKPM 44 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu serta teman-teman di luar departemen SKPM yang telah memberikan sejuta pengalaman baru dan semangat kepada penulis. 10. Segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.
Bogor, Juni 2011
Penulis
xi
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ....................................................................................................... xi DAFTAR TABEL ............................................................................................... xiii DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xiv BAB I PENDAHULUAN .................................................................................. 1.1 Latar Belakang ........................................................................................ 1.2 Rumusan Masalah ................................................................................... 1.3 Tujuan Penelitian .................................................................................... 1.4 Kegunaan Penelitian ...............................................................................
1 1 4 5 5
BAB II PENDEKATAN TEORITIS ............................................................... 2.1 Tinjauan Pustaka ..................................................................................... 2.1.1 Pengertian Ekologi ......................................................................... 2.1.2 Pengertian Pertambangan ............................................................... 2.1.3 Kebijakan Perizinan Usaha Pertambangan .................................... 2.1.4 Penggolongan Sumberdaya Alam Tambang .................................. 2.1.5 Definisi Masyarakat Desa .............................................................. 2.1.6 Pengertian Konflik ......................................................................... 2.1.7 Pembangunan Berkelanjutan ......................................................... 2.1.8 Dampak Aktivitas Pertambangan .................................................. 2.1.8.1 Dampak Aspek Sosio-Ekonomi ......................................... 2.1.8.2 Dampak Aspek Sosio-Ekologi ........................................... 2.2 Kerangka Konseptual .............................................................................. 2.3 Kerangka Pemikiran ................................................................................ 2.4 Hipotesis Penelitian ................................................................................ 2.5 Definisi Konseptual.................................................................................. 2.6 Definisi Operasional ................................................................................
6 6 6 6 9 10 13 13 14 16 17 18 19 21 22 22 23
BAB III PENDEKATAN LAPANG ................................................................ 3.1 Metode Penelitian .................................................................................... 3.2 Jenis dan Sumber Data ............................................................................ 3.3 Teknik Penentuan Responden ................................................................. 3.4 Pengolahan dan Analisis Data ................................................................. 3.5 Waktu dan Tempat Penelitian .................................................................
30 30 30 30 32 32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN ............................. 4.1 Gambaran Umum Desa Cipinang ............................................................ 4.1.1 Kondisi Geografis dan Infrastruktur Desa Cipinang ...................... 4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk ......................................... 4.1.3 Tata Guna Tanah di Desa Cipinang ............................................... 4.2 Gambaran Umum Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe ........... 4.3 Karakteristik Responden ......................................................................... 4.4 Gambaran Umum Industri Pertambangan di Desa Cipinang .................. 4.4.1 Pabrik Industri Pertambangan ......................................................... 4.4.2 Aktivitas Blasting ............................................................................ 4.5 Ikhtisar .....................................................................................................
33 33 33 34 37 38 39 42 45 46 47
xii
BAB V DAMPAK SOSIO-EKONOMI AKTIVITAS PERTAMBANGAN 5.1 Struktur Pendapatan ................................................................................. 5.2 Kategori Lapisan Sosial Berdasarkan Tingkat Pendapatan ..................... 5.3 Kondisi Tempat Tinggal .......................................................................... 5.3.1 Kondisi Fisik Tempat Tinggal ......................................................... 5.3.2 Status Tempat Tinggal ..................................................................... 5.4 Kepemilikan Lahan .................................................................................. 5.4.1 Rumahtangga yang Memiliki Lahan ................................................ 5.4.2 Luas Lahan yang dimiliki ................................................................. 5.5 Rumahtangga yang Menjual Lahan Pertanian ......................................... 5.6 Persepsi Kesempatan Kerja ...................................................................... 5.6.1 Persepsi Kesempatan Kerja Sektor Pertanian .................................. 5.6.2 Persepsi Kesempatan Kerja Sektor Non Pertanian .......................... 5.7 Tingkat Kedalaman Konflik ..................................................................... 5.7.1 Tingkat kedalaman Konflik Akibat Perubahan Udara .................... 5.7.2 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Polusi Suara ........................... 5.7.3 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Gangguan Sumber Air ........... 5.8 Hubungan Antar Warga ........................................................................... 5.8.1 Hubungan Antar Masyarakat Lokal ............................................... 5.8.2 Hubungan Antara Masyarakat lokal dengan Pendatang ................. 5.9 Ikhtisar ......................................................................................................
49 49 51 53 53 54 55 55 57 58 60 60 62 64 64 67 68 70 70 71 73
BAB VI DAMPAK SOSIO-EKOLOGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN 6.1 Konversi Lahan Pertanian .................................................................. 6.2 Sumber Air yang digunakan Masyarakat.................................................. 6.3 Kondisi Sumber Air ................................................................................. 6.4 Kualitas Air Minum ................................................................................. 6.5 Persepsi Kondisi Udara ............................................................................ 6.6 Persepsi Tingkat Kebisingan .................................................................... 6.6.1 Persepsi Tingkat Kebisingan Blasting ............................................. 6.6.2 Persepsi Tingkat Kebisingan Kendaraan Truk ................................. 6.7 Tingkat Kesehatan Masyarakat ................................................................ 6.7.1 Rumahtangga yang Mengidap Penyakit ........................................... 6.7.2 Pengobatan terhadap Penyakit ......................................................... 6.8 Ikhtisar ......................................................................................................
76 76 77 78 81 82 84 84 86 87 87 89 91
BAB VIII PENUTUP ........................................................................................ 7.1 Kesimpulan .............................................................................................. 7.2 Saran .........................................................................................................
94 94 94
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................ LAMPIRAN .......................................................................................................
96 97
xiii
DAFTAR TABEL Nomor
Teks
Halaman
Tabel 1 Jumlah Produksi Barang Tambang (Ton) menurut Jenis Tambang dari Tahun 1996-2008 di Indonesia ......................................................
8
Tabel 2 Penggolongan Sumberdaya Mineral Berdasarkan Jenis Mineral ......... 12 Tabel 3 Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kategori Umur Masyarakat di Desa Cipinang, 2010 ..................................................... 34 Tabel 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Masyarakat di Desa Cipinang, Tahun 2010 .........................................
36
Tabel 5 Luas Lahan dan Persentasenya menurut Penggunaan Lahan di Desa Cipinang, 2010 .....................................................................................
38
Tabel 6 Karakteristik Responden di Desa Cipinang, 2011 ...............................
47
Tabel 7 Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekonomi, 2011..
74
Tabel 8 Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekologi, 2011 ...
92
xiv
DAFTAR GAMBAR Nomor
Teks
Halaman
Gambar 1 Kerangka Konseptual Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi .................................
20
Gambar 2 Kerangka Pemikiran Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi ..................................
21
Gambar 3 Teknik Kerangka Sampling dalam Pengambilan Responden .....
31
Gambar 4 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cipinang, 2010 .................. 37 Gambar 5 Tingkat Pendidikan Responden Desa Cipinang, 2010 ................ 40 Gambar 6 Jumlah Responden Berdasarkan Sektor Pekerjaan .....................
41
Gambar 7 Kelompok Responden Berdasarkan Asal Kependudukan ..........
42
Gambar 8 Tingkat Frekuensi Blasting .........................................................
46
Gambar 9 Struktur Pendapatan Rumahtangga Desa Cipinang, 2011 ..........
50
Gambar 10 Lapisan Sosial Desa Cipinang Berdasarkan Struktur Pendapatan ..................................................................................
51
Gambar 11 Kondisi Fisik Tempat Tinggal Berdasarkan Lapisan Sosial .......
53
Gambar 12 Status Tempat Tinggal Berdasarkan Lapisan Sosial ................... 54 Gambar 13 Kepemilikan Lahan Pertanian Berdasarkan Lapisan Sosial .......
55
Gambar 14 Luas Lahan yang dimiliki Berdasarkan Lapisan Sosial ..............
57
Gambar 15 Jumlah Rumahtangga yang Menjual Lahan Pertanian Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................
59
Gambar 16 Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Sebelum Ada Aktivitas Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
60
Gambar 17 Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Setelah Ada Aktivitas Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
61
Gambar 18 Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Non Pertanian Sebelum Ada Aktivitas Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
62
Gambar 19 Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Non Pertanian Setelah Ada Aktivitas Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
63
xv
Gambar 20 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Perubahan Udara Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................
65
Gambar 21 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Polusi Suara Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
67
Gambar 22 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Gangguan Sumber Air Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................
69
Gambar 23 Hubungan Antar Sesama Masyarakat Lokal Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
70
Gambar 24 Hubungan Antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................
72
Gambar 25 Sumber Air yang digunakan Masyarakat Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................................................... 78 Gambar 26 Kondisi Sumber Air Sebelum Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
79
Gambar 27 Kondisi Sumber Air Setelah Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial .............................................................................
80
Gambar 28 Kualitas Air Minum Berdasarkan Lapisan Sosial ....................... 81 Gambar 29 Persepsi Responden terhadap Kondisi Udara Sebelum Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial ................................
82
Gambar 30 Persepsi Responden terhadap Kondisi Udara Setelah Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial ................................
83
Gambar 31 Persepsi Responden terhadap Tingkat Kebisingan Blasting Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................
84
Gambar 32 Persepsi Responden terhadap Tingkat Kebisingan Truk Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................
86
Gambar 33 Jumlah Rumahtangga Pengidap Penyakit Berdasarkan Lapisan Sosial ........................................................................................... 88 Gambar 34 Frekuensi Pengobatan Penyakit Berdasarkan Lapisan Sosial ..... 90
1
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sumberdaya alam merupakan faktor yang sangat menentukan bagi kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dalam kehidupannya, manusia tidak dapat hidup tanpa adanya sumberdaya alam. Ketergantungan manusia akan sumberdaya alam tersebut berpengaruh terhadap pola pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ada. Di Indonesia, sebagai negara sedang berkembang peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah permintaan akan pemenuhan kebutuhan hidup dari sumberdaya alam, sehingga berkorelasi terhadap semakin eksploitatifnya pemanfaatan sumberdaya alam yang ada. Hal ini nyata dari adanya peningkatan jumlah permintaan pasokan akan sumberdaya alam mineral bagi pemenuhan kebutuhan manusia dalam jumlah yang besar, namun seringkali tidak dapat terpenuhi karena terbatasnya persediaan sumberdaya alam mineral yang ada. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap sumberdaya alam mineral. Pengelolaan dan pemanfaatan yang baik terhadap sumberdaya alam mineral menjadi faktor penentu keberlanjutan dari lingkungan hidup dan aktivitas kehidupan manusia ke depannya. Di Indonesia, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya alam sangat tergantung pada kebijakan pemerintahan pada masanya. Pada era desentralisasi saat ini, pemberian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam memberikan dampak yang sangat berbeda dibandingkan di era sentralisasi. Pemerintah daerah yang memiliki kekuasaan untuk memanfaatkan segala potensi sumberdaya alam di daerahnya, dapat mengalihkan haknya dengan memberikan izin kepada pihak swasta atau industri yang bergerak di bidang pertambangan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam mineral. Menurut Smelter sebagaimana dikutip Budimanta (2007) selama ini kegiatan pembangunan dan pembuatan kebijakan harus berasal dari pusat (sentralistik), akan tetapi dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah sejak era reformasi diberikan ruang untuk mengelola sumberdaya alam secara otonom.
2
Kondisi ini oleh pemerintah daerah dimanfaatkan untuk mengeluarkan kebijakan mengenai pertambangan daerah, sedangkan di tingkat kota dimanfaatkan untuk mengembangkan industri barang mineral. Pengelolaan sumberdaya mineral oleh industri pertambangan dilakukan karena dipandang dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian dan pembangunan Negara, serta terciptanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal maupun masyarakat di luar lokasi penambangan. Selain itu, karena pihak industri sebagai pihak yang memiliki modal berupa teknologi yang tinggi diharapkan mampu mengelola sumberdaya mineral secara baik dan efisien. Namun pada pelaksanaannya, pengelolaan sumberdaya mineral oleh industri tidak selamanya berjalan seperti apa yang diharapkan. Hal ini dikarenakan aktivitas pertambangan tersebut merupakan aktivitas pengerukan terhadap sumberdaya alam yang terkandung di tempat terbuka maupun bawah tanah, sedangkan pemanfaatan dengan penggunaan teknologinya seringkali berlebihan dalam mengeruk sumberdaya mineral yang ada sehingga pengelolaan sumberdaya alam tambang oleh industri pertambangan memberikan dampak terhadap perubahan ekosistem lokal. Perubahan pada ekosistem lokal meliputi perubahan pada tataran sosial, ekonomi maupun lingkungan. Perubahan yang terjadi pada tataran sosial ekonomi diantaranya terjadinya perubahan sistem mata pencaharian masyarakat lokal yang awalnya bergerak di sektor pertanian sebagai sektor utama masyarakat, berubah menjadi masyarakat non pertanian seperti buruh pabrik, pedagang maupun kegiatan non pertanian lainnya. Hal ini disebabkan menurunnya produktivitas lahan akibat rusaknya lahan pertanian yang ada dan berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat. Sementara itu pada tataran lingkungan, terjadinya kerusakan ekologi seperti pencemaran air dan udara akibat limbah industri, serta kekeringan air yang kemudian berimplikasi pada penurunan produktivitas lahan pertanian. Menurut Noor (2006) lubang-lubang bekas penambangan serta pembukaan lapisan tanah yang subur pada saat penambangan dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi daerah yang tandus dan akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk kembali ke dalam kondisi semula. Polusi dan degradasi
3
lingkungan akan terjadi pada semua tahap dalam aktivitas pertambangan, mulai dari tahap prosesing mineral serta semua aktivitas yang menyertainya dalam seluruh tahap tersebut seperti penggunaan peralatan survei, bahan peledak, alatalat berat, limbah mineral padat yang tidak dibutuhkan. Pada dasarnya kegiatan suatu industri adalah mengolah masukan (input) menjadi keluaran (output). Pengamatan terhadap sumber pencemar sektor industri dapat dilaksanakan pada masukan, proses maupun pada keluarannya dengan melihat spesifikasi dan jenis limbah yang diproduksi. Pencemaran yang ditimbulkan oleh industri diakibatkan adanya limbah yang keluar dari pabrikpabrik dan mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B-3). Bahan pencemar keluar bersama-sama dengan bahan buangan (limbah) melalui media udara, air dan tanah yang merupakan komponen ekosistem alam. Bahkan buangan yang keluar dari pabrik dan masuk ke lingkungan dapat diidentifikasikan sebagai sumber pencemaran, dan sebagai sumber pencemaran perlu diketahui jenis bahan pencemar yang dikeluarkan, kuantitas dan jangkauan pemaparannya (Kristanto, 2004). Proses dalam menghasilkan produk sumberdaya mineral mempunyai konstribusi yang besar terhadap pencemaran lingkungan dan hal ini telah dikritisi oleh para pemerhati lingkungan. Di satu sisi untuk menutup suatu tambang atau industri pertambangan yang menghasilkan mineral-mineral yang dibutuhkan oleh manusia adalah sesuatu hal yang tidak bijaksana. Di sisi lain, dampak yang ditimbulkan akibat pertumbuhan industri pertambangan harus disikapi dengan cara mencegah agar dampak yang ditimbulkannya dapat diminimalkan (Noor, 2006). Desa Cipinang sebagai salah satu desa bagian Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumberdaya alam tambang jenis bahan galian golongan C dengan tekstur tanah pertanian. Adanya aktivitas pertambangan di daerah tersebut mengakibatkan perubahan struktur sosial yang pada awalnya bergerak di sektor pertanian menjadi non pertanian. Banyaknya jumlah industri pertambangan mengakibatkan semakin tingginya aktivitas blasting sehingga menyebabkan perubahan struktur sosial ekonomi dan ekologi. Berbagai perubahan yang terjadi
4
pada aspek sosio-ekonomi dan ekologi tersebut merupakan dampak aktivitas pertambangan yang penting untuk dilakukan pengkajian. 1.2 Rumusan Masalah Era otonomi daerah, yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 dimana pemerintah pusat menyerahkan wewenang kepada pemerintah daerah untuk memanfaatkan segala potensi atas sumberdaya alam yang ada di daerahnya masing-masing. Kebijakan yang timbul dari adanya era desentralisasi ini memberikan kesempatan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD melalui pemanfaatan atas segala potensi sumberdaya alam yang ada. Salah satunya adalah dengan mengalihkan hak izin pengelolaan sumberdaya alam tambang kepada badan usaha. Adanya pengalihan hak atas izin usaha tambang ini menjadikan badan usaha sebagai pihak yang memiliki kuasa, sehingga dapat leluasa untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tambang yang ada. Badan usaha menjadi pihak yang mendominasi atas pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tambang. Dominasi ini pada akhirnya dapat menimbulkan marjinalisasi bagi kaum minoritas terutama dalam hal akses atas sumberdaya alam dan ketidaksetaraan posisi atau status atas kepemilikan lahan yang terdapat di sekitar wilayah pertambangan. Fakta dari beberapa penelitian yang telah dilakukan di beberapa daerah di Indonesia, sebagaimana penelitian Antoro (2010) di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai daerah yang potensial dengan penambangan pasir, sama halnya dengan penelitian Qomariah (2002) di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan menyatakan bahwa mayoritas posisi marjinal di sekitar wilayah pertambangan ditempati oleh masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan masyarakat lokal merupakan pihak yang tidak memiliki kuasa dan tidak memiliki akses atas sumberdaya alam. Selain itu, masyarakat lokal sebagai pihak termarjinalkan menjadi pihak penerima berbagai dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan. Dampak negatif yang ditimbulkan pun tidak hanya terjadi pada tataran sosial dan ekonomi saja melainkan juga pada tataran ekologi. Sehingga perubahan sosial, ekonomi dan
5
ekologi yang ada mendorong terjadinya perubahan kualitas hidup masyarakat lokal dan ketidakadilan pada kualitas lingkungan hidup. Berdasarkan paparan mengenai aktivitas pertambangan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam bentuk pertanyaan penelitian adalah: 1. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosio-ekonomi terhadap masyarakat lokal? 2. Bagaimana dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosio-ekologi terhadap masyarakat lokal? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk: 1. Menjelaskan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosio-ekonomi terhadap masyarakat lokal. 2. Menjelaskan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosio-ekologi terhadap masyarakat lokal. 1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, diantaranya: 1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi proses pembelajaran dalam memahami fenomena kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan mempelajari kondisi masyarakat sekitar pertambangan. 2. Bagi kalangan akademik, untuk menambah literatur dalam mengkaji masalah perubahan sosio-ekonomi dan sosio-ekologi di pedesaan akibat adanya aktivitas pertambangan bahan galian golongan C. 3. Bagi masyarakat, terutama masyarakat
lokal di sekitar wilayah
pertambangan untuk menambah pengetahuan mengenai situasi dan kondisi sosio-ekonomi dan sosio-ekologi. 4. Bagi pemerintah, sebagai acuan dalam melakukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tambang bahan galian golongan C. 5. Bagi perusahaan, sebagai acuan dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam tambang yang berkelanjutan.
6
BAB II PENDEKATAN TEORITIS 2.1 Tinjauan Pustaka 2.1.1 Pengertian Ekologi Ekologi didefinisikan sebagai ilmu tentang hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Istilah ekologi pertama kali diperkenalkan oleh Haeckel, seorang ahli biologi, pada pertengahan dasawarsa 1860-an. Ekologi berasal dari bahasa yunani yaitu oikos yang berarti rumah tangga, dan logos yang berarti ilmu, sehingga secara harfiah ekologi berarti ilmu tentang rumahtangga makhluk hidup (Kristanto, 2004). Menurut Silalahi (2001) hal yang paling penting dari ekologi ialah konsep ekosistem. Ekosistem ialah suatu ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini, semua komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (biotic) dan tak hidup (abiotic) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. Keteraturan terjadi disebabkan oleh adanya arus materi dan energi yang terkendalikan oleh arus informasi antara komponen dalam ekosistem itu. Ketentuan ekosistem menunjukkan adanya suatu keseimbangan tertentu dari ekosistem. Keseimbangan ini bukan statis melainkan dinamis, karena berubah-ubah. Perubahan ini dapat besar atau kecil, dilakukan baik oleh manusia maupun secara alami. Sama halnya dengan Adiwibowo (2007) yang menyatakan bahwa dalam ekologi dipelajari bagaimana makhluk hidup berinteraksi timbal balik dengan lingkungan hidupnya baik yang bersifat hidup (biotic) maupun tak hidup (abiotic) sedemikian rupa, sehingga terbentuk suatu jaring-jaring sistem kehidupan pada berbagai tingkatan organisasi. Di dalam ekosistem, tumbuhan, hewan, dan mikro organisme saling berinteraksi melakukan transaksi materi dan energi membentuk satu kesatuan sistem kehidupan. 2.1.2 Pengertian Pertambangan Industri pertambangan adalah suatu industri dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikut yang tidak diperlukan. Dalam
7
industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis biasanya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral dari batuan terhadap mineral pengikut yang tidak diperlukan. Mineral-mineral yang tidak diperlukan akan menjadi limbah industri pertambangan dan mempunyai kontribusi yang cukup signifikan pada pencemaran dan degradasi lingkungan. Industri pertambangan sebagai industri hulu yang menghasilkan sumberdaya mineral dan merupakan sumber bahan baku bagi industri hilir yang diperlukan oleh umat manusia di dunia (Noor, 2006). Salim (2007) menyatakan bahwa usaha pertambangan terdiri atas usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penjualan. 1.
Penyelidikan umum merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tandatanda adanya bahan galian pada umumnya.
2.
Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya sifat letakan bahan galian.
3.
Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4.
Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian.
5.
Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan serta pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
6.
Usaha penjualan adalah segala sesuatu usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian. Berdasarkan jenis pengelolaannya, kegiatan penambangan terdiri atas dua
macam yaitu kegiatan penambangan yang dilakukan oleh badan usaha yang ditunjuk secara langsung oleh negara melalui Kuasa Pertambangan (KP) maupun Kontrak Karya (KK), dan penambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. Kegiatan penambangan oleh badan usaha biasanya dilakukan dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih sehingga hasil yang diharapkan lebih
8
banyak dengan alokasi waktu yang lebih efisien, sedangkan penambangan rakyat merupakan aktivitas penambangan dengan menggunakan alat-alat sederhana. Di Indonesia, segala bentuk kegiatan industri pada sektor pertambangan diharapkan mampu menyumbang pada peningkatan ekonomi dan pembangunan negara. Kegiatan eksploitasi oleh industri pertambangan terus dilakukan demi pengejaran pembangunan melalui penghasilan devisa negara. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya jumlah permintaan akan sumberdaya alam mineral akibat meningkatnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 1 di bawah ini. Tabel 1. Jumlah Produksi Barang Tambang (Ton) menurut Jenis Tambang dari Tahun 1996-2008 di Indonesia. Tahun
Batu Bara (ton)
Bauksit (ton)
Nikel (ton)
Emas (ton)
Perak (ton)
Granit (ton)
Bijih Besi (ton)
1996
50,332,047
841,976
3,426,867
83,564
255,404
4,827,058
425,101
1997
55,982,040
808,749
2,829,936
86,928
249,392
8,824,088
516,403
1998
58,504,660
1,055,647
2,736,640
123,862
383,191
9,662,649
509,978
1999
62,108,239
1,116,323
2,798,449
127,768
361,377
8,720,155
502,198
2000
67,105,675
1,150,776
2,434,585
109,612
310,430
5,941,370
420,418
2001
71,072,961
1,237,006
2,473,825
148,528
333,561
3,976,274
440,648
2002
105,539,301
1,283,485
2,120,582
140,246
281,903
3,975,434
190,946
2003
113,525,813
1,262,705
2,499,728
138,475
272,050
3,938,915
245,911
2004
128,479,707
1,331,519
2,105,957
86,855
255,053
4,035,040
79,635
2005
149,665,233
1,441,899
3,790,896
142,894
326,993
4,302,849
87,940
2006
162,294,657
2,117,630
3,869,883
138,992
270,624
4,514,654
84,954
2007
188,663,068
1 251 147
7 112 870
117 854
268 967
1 793 440
84 371
2008
178 930 188
1,152,322
6,571,764
64,390
226,051
2,050,000
445,525,932
Sumber: Data Badan Pusat Statistika, 2009
9
Tabel 1 menjelaskan jumlah produksi tambang dari tahun ke tahun, berdasarkan potensi sumberdaya mineral yang ada di Indonesia. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi terhadap peningkatan jumlah permintaan sumberdaya mineral. Hal ini mendorong semakin dilakukannya eksploitasi sumberdaya alam tambang yang ada. 2.1.3 Kebijakan Perizinan Usaha Pertambangan Izin usaha dan atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan izin usaha dan atau kegiatan (UU No. 32 Tahun 2009). Perizinan usaha pertambangan ini meliputi pelimpahan Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya (KK). Dengan adanya otonomi daerah, perizinan pengelolaan sumberdaya alam tambang saat ini berada di bawah wewenang pemerintah daerah. Salim (2007) menyatakan bahwa apabila usaha pertambangan dilaksanakan oleh kontraktor, kedudukan pemerintah adalah memberikan izin kepada kontraktor yang bersangkutan. Izin yang diberikan oleh pemerintah berupa kuasa pertambangan, kontrak karya, perjanjian karya pengusahaan pertambangan, dan kontrak production sharing. Menurut Salim (2007) perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan bahan tambang terdiri dari: 1.
Instansi pemerintah yang di tunjuk oleh menteri;
2.
Perusahaan negara;
3.
Perusahaan daerah;
4.
Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah;
5.
Koperasi;
6.
Badan atau perseorangan swasta;
7.
Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan/ perorangan swasta,
8.
Pertambangan rakyat, Kuasa pertambangan merupakan kuasa yang diberikan oleh pemerintah
sebagai pihak yang berwenang kepada pihak-pihak yang akan melakukan usaha penambangan. Pemerintah yang berwenang dalam penerbitan kuasa pertambangan ini adalah Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri. Kuasa pertambangan ini juga meliputi kuasa pertambangan dalam penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi,
10
pengolahan/pemurnian dan pengangkutan atau penjualan. Sedangkan kontrak karya adalah perjanjian yang berisi kesepakatan bersama antara pemerintah dengan pihak usaha penambangan, dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan dan Kontrak Karya ini di atur dalam Undang-Undang Pokok Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967. Menurut Salim (2007) setiap perusahaan pertambangan yang ingin memperoleh kontrak karya, harus mengajukan permohonan kontrak karya dalam rangka penanaman modal asing (PMA)/PMDN kepada pejabat yang berwenang. Pejabat berwenang menandatangi kontrak karya adalah Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral. Penandatanganan kontrak karya oleh pejabat ini disesuaikan dengan kewenangannya. Apabila wilayah kontrak karya yang di mohon berada dalam wilayah kebupaten, pejabat yang menandatangi kontrak karya itu adalah Bupati/walikota, tetapi apabila wilayah pertambangan yang di mohon berada dalam dua kebupaten/kota, sedangkan kedua kabupaten/kota itu tidak menandatangani kerja sama, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak karya itu adalah Gubernur. Sementara itu, apabila wilayah pertambangan yang di mohon berada pada dua daerah provinsi, pejabat yang berwenang menandatangani adalah Menteri Energi Sumber Daya Mineral dengan pemohon. Jangka waktu berlakunya kontrak karya tergantung kepada jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. jangka waktu berlakunya kegiatan eksploitasi adalah tiga puluh tahun. Jangka waktu itu juga dapat diperpanjang (Salim, 2007). 2.1.4 Penggolongan Sumberdaya Alam Tambang Sumberdaya mineral adalah sumberdaya yang diperoleh dari hasil ekstraksi batuan-batuan yang ada di bumi. Adapun jenis dan manfaat sumberdaya mineral bagi kehidupan manusia modern semakin tinggi dan semakin meningkat sesuai dengan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara (Noor, 2006). Menurut Ngadiran et al (2002) izin usaha pertambangan meliputi izin untuk memanfaatkan bahan galian tambang yang bersifat ekstraktif seperti bahan galian tambang golongan A, golongan B, maupun golongan C. Ada banyak jenis sumberdaya alam bahan tambang yang terdapat di bumi indonesia. Dari sekian
11
jenis bahan tambang yang ada itu di bagi menjadi tiga golongan, yaitu: (1) bahan galian strategis golongan A, terdiri atas: minyak bumi, aspal, antrasit, batu bara, batu bara muda, batu bara tua, bitumen, bitumen cair, bitumen padat, gas alam, lilin bumi, radium, thorium, uranium, dan bahan-bahan galian radio aktif lainnya (antara lain kobalt, nikel dan timah); (2) bahan galian vital golongan B, terdiri atas: air raksa, antimon, aklor, arsin, bauksit, besi, bismut, cerium, emas, intan, khrom, mangan, perak, plastik, rhutenium, seng, tembaga, timbal, titan/titanium, vanadium, wolfram, dan bahan-bahan logam langka lainnya (antara lain barit, belerang, berrilium, fluorspar, brom, koundum, kriolit, kreolin, kristal, kwarsa, yodium, dan zirkom); dan (3) bahan galian golongan C, terdiri atas; pasir, tanah uruk, dan batu kerikil. Bahan ini merupakan bahan tambang yang tersebar di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Adanya kebijakan pemerintah yang mengeluarkan peraturan dengan merubah status komoditas tambang berdasarkan penggolongannya, dapat memicu terhadap semakin bebasnya akses bagi setiap orang untuk mengeksploitasi sumberdaya alam tambang yang ada. Hal ini sebagaimana terjadi di daerah Bangka, dimana sebelum adanya otonomi daerah timah dijadikan sebagai komoditas vital yang pengelolaannya dilakukan oleh negara. Namun setelah adanya Surat
Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan
(Menperindag) Nomor 146/MPP/4/1999 mengenai otonomi daerah, yang menjadikan timah sebagai komoditas strategis, pengelolaannya tidak lagi dilakukan oleh negara sehingga semua pihak seperti swasta, BUMN, maupun masyarakat dapat leluasa untuk melakukan eksploitasi terhadap timah yang ada. Hal ini juga menimbulkan terhadap semakin meningkatnya jumlah Tambang Inkonvensional (TI) di daerah Bangka. Berdasarkan tipe bahan galian, sumberdaya mineral dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) Bahan Galian Vital; (2) Bahan Galian Strategis; dan (3) Bahan Galian Industri. Penggolongan jenis mineral yang terdiri atas bahan galian vital, strategis, dan industri merupakan bentuk lain dari bahan galian golongan A, golongan B, dan golongan C. Pada bahan galian vital disebut juga bahan galian golongan A. Bahan galian strategis merupakan bahan galian
12
golongan B, sedangkan bahan galian industri merupakan bahan galian golongan C. Hal ini sebagaimana terlihat pada Tabel 2 di bawah ini. Tabel 2. Penggolongan Sumberdaya Mineral Berdasarkan Jenis Mineral Bahan Galian
Jenis Mineral
Kegunaan
Uranium (U)
Energi nuklir, senjata pemusnah, dll Energi nuklir, senjata pemusnah, dll
Thorium (Th) Vital
Minyak/Gas Bumi Emas (Au) Perak (Ag) Besi (Fe)
Tembaga (Cu) Nikel (Ni) Strategis Timah (Sn) Seng (Zn) Aluminium (Al) Muscovite
Industri
Energi listrik, industri, petrokimia, BBM, dll Perhiasan, industri elektronik, dll Perhiasan, industri elektronika, dll
Industri baja, konstruksi, manufaktur, dll Kabel listrik, industri, manufaktur, dll Industri baja, metalurgi, manufaktur, dll Industri, manufaktur, dll Industri, manufaktur, bangunan, dll Industri manufaktur, dll Industri electronics, dll
Batu gamping
Industri cement
Batu lempung
Bahan bangunan, batu bara, genteng, dll
Batu pasir Batuan beku Gypsum
Bahan bangunan Bahan bangunan Campuran cement, bahan bangunan, dll
Sumber: Noor , 2006
Jenis sumberdaya alam tambang yang terdapat pada Tabel 2 di atas merupakan jenis sumberdaya alam tambang yang tersebar di beberapa wilayah
13
Indonesia. Pemanfaatan terhadap berbagai jenis sumberdaya alam tambang tersebut terus dilakukan untuk dijadikan sebagai sumber energi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 2.1.5 Definisi Masyarakat Desa Masyarakat desa didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang hidup dan bertempat tinggal di wilyah pedesaan. Masyarakat desa dicirikan sebagai masyarakat yang memiliki ikatan yang relatif kuat karena adanya rasa memiliki satu sama lain. Pada umumnya masyarakat desa memiliki karakteristik sebagai masyarakat yang homogen dari segi pekerjaan, agama, adat istiadat dan hubungan yang terjalin menganut sistem kekeluargaan sehingga cenderung tanpa pamrih. Menurut Soedjatmoko sebagaimana dikutip Sudarmanto (1996) struktur masyarakat pedesaan, khususnya di jawa dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu: 1.
Golongan pertama adalah mereka yang memiliki tanah cukup besar untuk kehidupan yang cukup bagi keluarganya.
2.
Golongan kedua, terdiri dari petani yang memiliki atau menguasai tanah yang luasnya atau kualitasnya marginal, sehingga kehidupan keluarganya sangat tergantung pada kesempatan kerja sampingan, selain karena faktor iklim dan faktor pasar.
3.
Golongan ketiga, yang makin lama makin besar jumlahnya baik di Indonesia maupun di Asia, pada umumnya ialah mereka
yang sama sekali tidak
mempunyai tanah. 2.1.6 Pengertian Konflik Konflik adalah benturan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumberdaya (Fuad dan Maskanah, 2000). Konflik dapat berwujud konflik tertutup (latent), mencuat (emerging), dan terbuka (manifest). Konflik tertutup (latent) dicirikan dengan adanya tekanan-tekanan yang tidak tampak, tidak sepenuhnya berkembang, dan belum terangkat ke puncak kutub-kutub konflik. Seringkali salah satu atau kedua pihak belum menyadari adanya konflik, bahkan yang paling potensial sekalipun. Konflik mencuat (emerging) adalah perselisihan dimana pihak-pihak yang berselisih telah teridentifikasi, diakui adanya perselisihan,
14
kebanyakan permasalahannya jelas, tetapi proses penyelesaian masalahnya sendiri belum berkembang. Konflik terbuka (manifest) merupakan konflik dimana pihakpihak yang berselisih terlibat secara aktif dalam perselisihan yang terjadi, mungkin sudah memulai untuk bernegosiasi, mungkin pula telah mencapai jalan buntu. Menurut level permasalahannya, konflik dibedakan menjadi konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal yaitu apabila pihak yang di lawan oleh pihak lainnya berada pada level yang berbeda. Sedangkan konflik horizontal terjadi antara masyarakat dengan anggota masyarakat lainnya. Untuk mengetahui penyebab terjadinya konflik, diperlukan adanya pemetaan konflik. Menurut Fuad dan Maskanah (2000) pemetaan konflik dilakukan dengan mengelompokkan konflik ke dalam ruang-ruang konflik menggunakan kriteria-kriteria di bawah ini: 1.
Konflik data, terjadi ketika orang mengalami kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang bijaksana atau mendapat informasi yang salah, atau tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, atau menterjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda.
2.
Konflik kepentingan, disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian.
3.
Konflik hubungan antar manusia, terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotipe, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang (repetitif).
4.
Konflik nilai, disebabkan oleh sistem kepercayaan yang tidak sesuai, entah itu hanya dirasakan atau memang ada.
5.
Konflik struktural, terjadi ketika adanya ketimpangan untuk melakukan akses dan kontrol terhadap sumberdaya, pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan kebijakan umum, biasanya lebih memiliki peluang untuk meraih akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.
2.1.7 Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi
15
pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan (UU No. 32 Tahun 2009). Menurut Sugandhy dan Hakim (2009) pola pembangunan berkelanjutan mengharuskan pengelolaan sumberdaya alam dilakukan secara rasional dan bijaksana. Hal ini berarti bahwa pengelolaan sumberdaya alam, seperti sumberdaya alam pertambangan, hutan pelestarian alam, hutan lindung dan hutan produksi, dapat diolah secara rasional dan bijaksana dengan memperhatikan keberlanjutannya. Untuk itu, diperlukan keterpaduan antara pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsep pembangunan berkelanjutan memberikan implikasi adanya batasan yang ditentukan oleh tingkat masyarakat dan organisasi sosial mengenai sumberdaya alam, serta kemampuan biosfer dalam menyerap berbagai pengaruh aktivitas manusia. Proses pembangunan berlangsung secara berlanjut dan didukung sumberdaya alam yang ada dengan kualitas lingkungan dan manusia yang semakin berkembang dalam batas daya dukung lingkupannya. Pembangunan akan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya, tanpa mengurangi kemungkinan bagi generasi masa depan untuk meningkatkan kesejahteraannya (Sugandhy dan Hakim, 2009). Tiga pilar pembangunan berkelanjutan sejak deklarasi Stockholm 1972 menuju Rio de Janeiro, sampai dengan Rio + 10 di Johanesburg 2002 ditekankan perlunya koordinasi dan integrasi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan dalam setiap pembangunan nasional, dengan pendekatan kependudukan, pembangunan, dan lingkungan sampai dengan integrasi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan (Sugandhy dan Hakim, 2009). Menurut Sugandhy dan Hakim (2009) setiap keputusan pembangunan harus memasukkan berbagai pertimbangan yang menyangkut aspek lingkungan, di samping pengentasan kemiskinan dan pola konsumsi sehingga hasil pembangunan benar-benar akan memberikan hasil yang baik bagi peningkatan kualitas hidup manusia. Pertimbangan lingkungan yang menyangkut ekonomi lingkungan, tata ruang, AMDAL dan social cost harus diinternalisasi dalam setiap pembuatan keputusan pembangunan untuk dapat mewujudkan hal ini, keterpaduan antar
16
sektor, antar wilayah dan daerah dengan melibatkan semua stakeholders, menjadi suatu keharusan sehingga diperlukan koordinasi yang mantap. 2.1.8 Dampak Aktivitas Pertambangan Menurut Kristanto (2004) dampak diartikan sebagai adanya suatu benturan antara dua kepentingan yang berbeda, yaitu kepentingan pembangunan dengan kepentingan usaha melestarikan kualitas lingkungan yang baik. Dampak yang diartikan dari benturan antara dua kepentingan itupun masih kurang tepat karena yang tercermin dari benturan tersebut hanyalah kegiatan yang menimbulkan dampak negatif. Pengertian ini pula yang dahulunya banyak di tentang oleh para pemilik atau pengusul proyek. Perkembangan selanjutnya, yang dianalisis bukan hanya dampak negatifnya saja melainkan juga dampak positifnya dan dengan bobot analisis yang sama. Apabila didefinisikan lebih lanjut, maka dampak adalah setiap perubahan yang terjadi dalam lingkungan akibat adanya aktivitas manusia. Disini tidak disebutkan karena adanya proyek, karena proyek sering diartikan sebagai bangunan fisik saja, sedangkan banyak proyek yang bangunan fisiknya relatif kecil atau tidak ada, tetapi dampaknya besar. Jadi yang menjadi objek pembahasan bukan saja dampak proyek terhadap lingkungan, melainkan juga dampak lingkungan terhadap proyek (Kristanto, 2004). Menurut
Salim
(2007)
setiap
kegiatan
pembangunan
di
bidang
pertambangan pasti menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari kegiatan pembangunan di bidang pertambangan adalah: 1.
Memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional;
2.
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
3.
Menampung tenaga kerja, terutama masyarakat lingkar tambang;
4.
Meningkatkan ekonomi masyarakat lingkar tambang;
5.
Meningkatkan usaha mikro masyarakat lingkar tambang;
6.
Meningkatkan kualitas SDM masyarakat lingkar tambang; dan
7.
Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat lingkar tambang.
Dampak negatif dari pembangunan di bidang pertambangan adalah: 1.
Kehancuran lingkungan hidup;
17
2.
Penderitaan masyarakat adat;
3.
Menurunnya kualitas hidup penduduk lokal;
4.
Meningkatnya kekerasan terhadap perempuan;
5.
Kehancuran ekologi pulau-pulau; dan
6.
Terjadi pelanggaran HAM pada kuasa pertambangan Meningkatnya kebutuhan sumberdaya mineral di dunia telah memacu
kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral serta untuk mendapatkan lokasi-lokasi sumberdaya mineral yang baru. Konsekuensi dari meningkatnya eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral harus diikuti dengan usaha-usaha dalam pencegahan terhadap dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral tersebut (Noor, 2006). 2.1.8.1 Dampak Aspek Sosio-Ekonomi Dampak sosial ekonomi merupakan dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosial ekonomi yang dapat bersifat positif dan negatif. Dampak positif akibat aktivitas pertambangan diantaranya adalah terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terciptanya lapangan pekerjaan, dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sedangkan dampak negatif dari adanya aktivitas pertambangan adalah terjadinya penurunan pendapatan bagi masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, karena menurunnya kualitas lahan yang digunakan. Hasil
penelitian
Budimanta
(2007)
menunjukkan
bahwa
aktivitas
penambangan di daerah Bangka Belitung memberikan berbagai dampak positif dan negatif pada kehidupan warga. Dampak positif akibat aktivitas penambangan diantaranya adalah meningkatnya penghasilan devisa bagi Negara, terciptanya lapangan pekerjaan. Selain itu, adanya perbaikan infrastruktur seperti akses jalan ke Penagan dari Pangkal Pinang menjadi semakin mudah dan kondisi jalanan semakin baik. Waktu tempuh menjadi semakin efisien dibandingkan sebelumnya yang membutuhkan waktu hingga dua hari bagi para pejalan kaki. Pada aspek ekonomi, pendapatan yang diperoleh warga menjadi semakin meningkat. Hal ini terlihat dari adanya kemampuan warga untuk mendirikan rumah permanen yang terbuat dari bahan bata dan semen, dibandingkan kondisi sebelumnya yang hanya terbuat dari kayu penyangga.
18
2.1.8.2 Dampak Aspek Sosio-Ekologi Perubahan ekologi di wilayah pertambangan terjadi karena adanya aktivitas eksploitasi terhadap sumberdaya alam tambang. Perubahan ekologi ini mengakibatkan perubahan sosial di sekitar wilayah pertambangan. Kerusakan lingkungan seperti pencemaran air, polusi udara dan kekeringan air, mampu mengubah sistem mata pencaharian masyarakat desa yang awalnya bergerak di sektor pertanian menjadi sektor non pertanian. Menurut Noor (2006) permasalahan yang sering muncul dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumberdaya mineral adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup seperti pencemaran pada tanah, udara, dan hidrologi air. Di indonesia dapat kita jumpai beberapa contoh lokasi tambang yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan, antara lain tambang timah di Pulau Bangka, tambang batu bara di Kalimantan Timur dan tambang tembaga di Papua. Lubang-lubang bekas penambangan dan pembukaan lapisan tanah yang subur pada saat penambangan, dapat mengakibatkan daerah yang semula subur menjadi daerah yang tandus. Diperlukan waktu yang sangat lama untuk kembali ke dalam kondisi semula. Polusi dan degradasi lingkungan akan terjadi pada semua tahap dalam aktivitas pertambangan. Tahap tersebut dimulai pada tahap prosesing mineral dan semua aktivitas yang menyertainya seperti penggunaan peralatan survei, bahan peledak, alat-alat berat, limbah mineral padat yang tidak dibutuhkan (Noor, 2006). Menurut Noor (2006) permasalahan yang ditimbulkan dalam penggunaan batu bara adalah pencemaran udara berupa kandungan belerang yang dilepaskan oleh hasil pembakaran batu bara pada pembangkit listrik, dan debu batu bara (partikel-partikel halus) hasil pembakaran yang masuk ke udara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Qomariah (2002) dampak akibat aktivitas pertambangan batu bara bukan hanya menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan penurunan kesehatan saja, melainkan juga timbulnya cekungan besar yang dikelilingi tumpukan tanah bekas galian yang telah bercampur dengan sisa-sisa bahan tambang (tailing). Pada saat musim hujan, cekungan tersebut dialiri air dan berubah menjadi danau. Sisa-sisa bahan tambang mengalir ke sungai-sungai dan menutupi lahan pertanian serta areal perkebunan.
19
Hal ini mengakibatkan hilangnya vegetasi (tanaman) populasi satwa liar dan menurunnya kualitas air. Sementara itu di daerah bagian hilir pasca tambang, rawan terjadinya bencana erosi akibat sedimentasi tanah. Di beberapa daerah yang memiliki potensi penambangan pasir seperti Kabupaten Magelang dan Kabupaten Temanggung, aktivitas penambangan mengakibatkan timbulnya tebing-tebing bukit yang rawan longsor akibat penambangan yang tidak memakai sistem berteras. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya tingkat erosi di daerah pertambangan, berkurangnya debit air permukaan atau mata air, menurunnya produktivitas lahan pertanian, dan tingginya lalu lintas kendaraan drum truk di jalan desa yang kemudian membuat rusaknya jalan, serta timbulnya polusi udara. Sementara itu, di beberapa daerah lain di Indonesia seperti Bangka Belitung, Kabupaten Sumbawa Provinsi NTB dan
Kabupaten
Landak
Provinsi
Kalimantan,
aktivitas
pertambangan
mengakibatkan terjadinya pencemaran air dan degradasi lahan. Hilangnya fungsi atas sungai bagi masyarakat seperti air sungai Tongo-Sejorong yang pada awalnya digunakan warga untuk minum, membersihkan makanan, mandi, mencuci, minum ternak. Sungai tercemar oleh limbah yang berasal dari konsentrator aktivitas limbah dan pembukaan hutan di bagian hulu. Selain itu, terjadinya kekeringan air sumur milik warga akibat adanya aktivitas pengeboran. 2.2 Kerangka Konseptual Gambar 1 di bawah ini menjelaskan tentang adanya pihak-pihak berkepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam tambang. pihak-pihak berkepentingan yang ada meliputi pemerintah seperti pemerintah pusat dan pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan swasta. Pemerintah sebagai institusi yang berperan sebagai pemberi kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya alam tambang, swasta sebagai pengelola dan pemanfaat langsung dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, serta masyarakat lokal sebagai sekumpulan orang yang berada di sekitar lokasi penambangan dan sebagai pihak penerima dampak langsung maupun tidak langsung dari adanya aktivitas pertambangan. Pada awalnya, ketiga pihak yang ada memiliki akses terhadap sumberdaya alam tambang. Namun dengan adanya izin usaha tambang yang diberikan oleh pemerintah, menjadikan swasta sebagai pihak yang memiliki akses lebih tinggi.
20
Pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
Masyarakat Lokal
Sumberdaya Alam Tambang
Swasta/Perusahaan Pertambangan
Aktivitas Pertambangan - Pabrik Industri Pertambangan - Ledakan (Blasting)
Sosio-Ekonomi
Sosio-Ekologi
- Perubahan Pola Pekerjaan
- Terganggunya Sumber Air
- Pendapatan
- Perubahan Udara
- Kesempatan Kerja
- Polusi Suara
- Konflik di Masyarakat
- Kesehatan
Pembangunan Berkelanjutan
Keterangan: = saling mempengaruhi,
= hubungan akibat,
= akses
- - - - - = fokus penelitian Gambar 1. Kerangka Konseptual Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi
21
Aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh swasta menimbulkan berbagai dampak negatif dan positif pada aspek sosio-ekonomi dan ekologi. Berbagai dampak yang ditimbulkan mendorong dilakukannya paradigma pembangunan berkelanjutan.
Pembangunan
tidak
hanya
mengejar
pada
peningkatan
perekonomian negara saja melainkan juga melihat pada aspek Analisis Manajemen dan Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum dilakukannya aktivitas pertambangan, maupun upaya reklamasi lahan pasca tambang. Aktivitas pembangunan terus dilakukan namun tidak mengurangi kualitas hidup manusia dan lingkungan di masa yang akan datang. 2.3 Kerangka Pemikiran Tingkat Kesehatan Masyarakat
Ekologi Tingkat Gangguan Terhadap Sumber Air
Sosial
Frekuensi Blasting Tingkat Konflik di Masyarakat
Tingkat Polusi Suara Tingkat Perubahan Udara
Tingkat Polusi Suara
Ekonomi Jumlah Pabrik Industri Pertambangan
Tingkat Kesempatan Kerja Pertanian
Tingkat Kesempatan Kerja Non Pertanian
Keterangan: = hubungan langsung (kuantitatif) = hubungan tidak langsung (kualitatif) = awal hipotesis (kualitatif) Gambar 2.
Kerangka Pemikiran Dampak aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekonomi dan Sosio-Ekologi Masyarakat Desa
22
2.4 Hipotesis Penelitian Dari kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah: 1. Terdapat hubungan perubahan pola kehidupan sosio-ekonomi masyarakat lokal akibat aktivitas pertambangan. Jika semakin banyak jumlah pabrik industri pertambangan, maka: Semakin tinggi tingkat frekuensi blasting. Semakin rendah tingkat kesempatan kerja sektor pertanian dan semakin tinggi tingkat kesempatan kerja sektor non pertanian di kawasan yang sama menyebabkan semakin tinggi tingkat persaingan sehingga semakin tinggi tingkat konflik yang terjadi di masyarakat. 2. Terdapat hubungan perubahan sosio-ekologi masyarakat lokal akibat aktivitas pertambangan. Jika semakin tinggi tingkat frekuensi blasting, maka: Semakin tinggi tingkat gangguan terhadap air, perubahan udara, dan polusi suara sehingga mengakibatkan tingkat kesehatan semakin buruk dan semakin tinggi konflik yang terjadi di masyarakat. 2.5 Definisi Konseptual 1. Aktivitas pertambangan merupakan aktivitas pengerukan terhadap sumberdaya mineral yang terdapat di dalam tanah. 2. Pabrik industri pertambangan adalah tempat pengolahan bahan tambang setelah sebelumnya dilakukan aktivitas pengerukan tanah. 3. Blasting merupakan aktivitas peledakan dan pengeboran bawah tanah dengan menggunakan dinamit. 4. Dampak sosio-ekonomi merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan pada pola dan struktur ekonomi masyarakat serta hubungan sosial antar masyarakat.
23
5. Dampak sosio-ekologi merupakan dampak yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan pada aspek lingkungan di sekitar wilayah pertambangan. 6.
Sumber air adalah tempat dimana air tersedia, yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
7.
Perubahan udara merupakan peristiwa terjadinya perubahan kondisi udara akibat debu sebagai buangan limbah di sekitar wilayah penambangan.
8.
Polusi suara adalah bunyi atau suara berupa kebisingan yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas blasting ataupun kendaraan truk pengangkut barang tambang.
9.
Kesehatan adalah kondisi fisik atau tubuh seseorang yang memiliki kondisi sehat dan terbebas dari penyakit.
10. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 11. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh seseorang sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. 12. Kesempatan kerja adalah peluang seseorang untuk memperoleh pekerjaan. 13. Konflik merupakan hubungan pertentangan antara satu orang atau lebih karena adanya perbedaan tujuan. 14. Bahan galian golongan C merupakan jenis bahan galian tambang yang dipergunakan sebagai bahan bangunan industri seperti andesit, pasir, dsb. 2.6 Definisi Operasional 1. Jumlah pabrik industri pertambangan adalah banyaknya pabrik industri pertambangan yang melakukan aktivitas pengerukan bahan tambang di sekitar wilayah pertambangan. Sedikit
: jumlah pabrik industri pertambangan = 1 buah, skor 1
Banyak
: jumlah pabrik industri pertambangan ≥ 2 buah, skor 2
24
2. Frekuensi blasting adalah frekuensi pengeboran bawah tanah dengan menggunakan dinamit. Pengukuran dilakukan mulai dari skor terburuk berdasarkan frekuensi paling rendah aktivitas blasting dalam waktu satu hari. a. Rendah : aktivitas blasting = 1 kali, skor 1 b. Sedang : aktivitas blasting = 2 kali, skor 2 c. Tinggi : aktivitas blasting > 2 kali, skor 3 3. Tingkat pendidikan adalah tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden. Tingkat pendidikan responden diukur dari tingkat pendidikan yang paling rendah sampai yang paling tinggi. a. Sangat rendah : tidak sekolah, skor 1 b. Rendah
: tamat SD/sedejarat, skor 2
c. Sedang
: tamat SMP/sederajat, skor 3
d. Tinggi
: tamat SMA/sederajat, skor 4
e. Sangat tinggi : tamat perguruan tinggi, skor 5 4. Struktur pendapatan adalah jumlah pemasukan yang diperoleh oleh responden sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Pengukuran didasarkan pada rata-rata pendapatan rumahtangga dengan skor terendah pada pendapatan paling kecil. a. Rendah
: pendapatan < Rp 8.787.117, skor 1
b. Sedang
: Rp 8.787.117 ≤ pendapatan < Rp 16.964.607, skor 2
c. Tinggi
: pendapatan ≥ Rp 16.964.607, skor 3
5. Kepemilikan lahan pertanian adalah banyaknya lahan pertanian yang dimiliki oleh rumahtangga responden. Pengukuran dilakukan pada dua bagian yaitu: (i) Kepemilikan lahan pertanian adalah banyaknya jumlah anggota dalam keluarga responden yang memiliki lahan pertanian. Pengukuran dilakukan mulai pada skor terendah dari kepemilikan lahan paling rendah hingga paling tinggi. a. Rendah : tidak memiliki lahan pertanian, skor 1
25
b. Tinggi : memiliki lahan pertanian, skor 2 (iii) Luas lahan pertanian adalah jumlah luas lahan pertanian yang dimiliki oleh setiap rumahtangga responden setelah adanya aktivitas pertambangan. Pengukuran dilakukan mulai dengan skor terendah dari luas lahan yang paling sempit. a. Sangat rendah : lahan < 0,001 hektar, skor 1 b. Rendah
: 0,001 hektar ≤ lahan < 0,01 hektar, skor 2
c. Sedang
: 0,01 hektar ≤ lahan < 0,1 hektar, skor 3
d. Tinggi
: 0,1 hektar ≤ lahan < 0,5 hektar,skor 4
e. Sangat tinggi
: lahan ≥ 0,5 hektar,skor 5
6. Kondisi tempat tinggal adalah kondisi tempat tinggal yang dihuni oleh anggota keluarga responden. Pengukuran dibagi menjadi dua bagian yaitu: (i) Kondisi fisik tempat tinggal adalah keadaan fisik tempat tinggal yang dihuni oleh anggota keluarga. Pengukuran dimulai dari skor terendah pada kapasitas rumah dan kekuatan bangunan yang paling rentan roboh. a. Sangat tidak layak :
bangunan non bangunan non permanen, dinding dan alas dari tanah atau kayu, luas bangunan tidak memadai untuk seluruh anggota keluarga, skor 1
b. Tidak layak
:
bangunan non permanen, dinding dan alas dari tanah atau kayu, skor 2
c. Sedang
:
bangunan permanen, dinding semen, alas tanah, skor 3
d. Layak
:
bangunan permanen, dinding dan alas semen, skor 4
e. Sangat layak
:
bangunan permanen, dinding dan alas semen, luas bangunan memadai untuk seluruh anggota keluarga, skor 5
(ii) Status tempat tinggal adalah status kepemilikan rumah yang ditempati oleh responden. Pengukuran dimulai dari skor terendah pada status tempat tinggal yang paling buruk.
26
a. Buruk
: menumpang pada orang lain, skor 1
b. Sedang : sebagai penyewa, skor 2 c. Baik
: sebagai pemilik, skor 3
7. Tingkat gangguan terhadap sumber air adalah tingkat gangguan pada kondisi sumberdaya air meliputi kuantitas maupun kualitas air yang tersedia, yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pengukuran ditentukan berdasarkan pada kondisi sumber air dan kualitas air minum responden. (i) Kondisi sumber air adalah kondisi sumberdaya air yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pengukuran dimulai dari skor terendah dengan kondisi sumber air yang paling buruk. a. Buruk
: air tidak tersedia, skor 1
b. Sedang : air tersedia namun terbatas, skor 2 c. Baik
: air tersedia dimana-mana, skor 3
(ii) Kualitas air minum adalah kondisi air minum secara fisik dilihat dari bersih atau kotornya air minum tersebut. Pengukuran dilakukan mulai dari skor terendah dari keadaan air yang buruk. a. Buruk : air berwarna, skor 1 b. Baik : air jernih, skor 2 8.
Persepsi tingkat perubahan udara adalah pandangan responden terhadap tingkat perubahan kondisi udara akibat adanya limbah buangan industri pertambangan yang dapat mencemari udara. Pengukuran dimulai dari skor terendah pada kondisi udara yang dirasakan sangat tidak nyaman oleh responden. a. Tidak nyaman : suhu udara panas, berdebu, terlihat gersang, skor 1
9.
b. Sedang
: suhu udara panas, tidak berdebu, skor 2
c. Nyaman
: suhu udara sejuk dan tidak berdebu, skor 3
Persepsi tingkat polusi suara adalah pandangan responden terhadap tingkat kebisingan karena adanya bunyi atau suara yang ditimbulkan oleh
27
blasting dan kendaraan truk. Pengukuran tingkat kebisingan dilakukan pada dua bagian yaitu: (i) Persepsi tingkat kebisingan aktivitas blasting adalah pandangan responden terhadap tingkat kebisingan yang disebabkan oleh adanya bunyi atau getaran ledakan pengeboran tanah oleh dinamit. Pengukuran dimulai pada skor terendah untuk aktivitas tidak mengganggu menurut persepsi responden. a. Rendah : tidak mengganggu sama sekali, suasana nyaman, skor 1 b. Sedang : biasa saja, tidak terlalu mengganggu, skor 2 c. Tinggi : sangat mengganggu, skor 3 (ii) Persepsi tingkat kebisingan kendaraan truk adalah pandangan responden terhadap tingkat kebisingan yang disebabkan oleh adanya aktivitas kendaraan truk pengangkut barang tambang. Pengukuran dimulai pada skor terendah untuk aktivitas paling mengganggu. a. Rendah : tidak mengganggu sama sekali, suasana nyaman, skor 1 b. Sedang : biasa saja, tidak terlalu menganggu, skor 2 c. Tinggi : sangat mengganggu, skor 3 10. Tingkat kesehatan masyarakat adalah tingkat terjadinya gangguan kesehatan akibat adanya beberapa penyakit yang diderita dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yang disebabkan oleh limbah atau buangan bahan tambang seperti debu, pencemaran air dan lain-lain. Pengukuran dilakukan berdasarkan pada dua bagian yaitu: (i) Jumlah rumahtangga yang menderita penyakit adalah jumlah atau banyak anggota keluarga responden yang menderita penyakit selam kurun waktu satu tahun terakhir dan disebabkan oleh aktivitas pertambangan. Pengukuran dimulai dari skor terendah apabila ada anggota keluarga responden yang mengalami sakit. a. Buruk : ada anggota keluarga yang sakit, skor 1 b. Baik
: tidak ada anggota keluarga yang sakit, skor 2
28
(ii) Frekuensi pengobatan adalah sering atau tidaknya anggota kelurga responden memberikan obat yang diperoleh dari warung maupun melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Pengukuran dimulai dari skor terendah dari frekuensi pengobatan paling rendah yaitu tidak pernah. a. Rendah : tidak pernah melakukan pengobatan, skor 1 b. Sedang : hanya beberapa kali saja (1-3 kali), skor 2 c. Tinggi : sering melakukan pengobatan (> 3 kali), skor 3 11. Persepsi tingkat kesempatan kerja pertanian adalah persepsi responden terhadap tingkat kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian. Pengukuran dilakukan berdasarkan skor terendah untuk tingkat paling sulit hingga tertinggi sesuai kondisi sebelum dan setelah adanya aktivitas pertambangan. a. Sangat sulit
: tidak ada kesempatan kerja, skor 1
b. Sulit
:
kesempatan kerja terbatas, skor 2
c. Netral
:
sama saja, tidak ada perubahan, skor 3
d. Mudah
:
kesempatan kerja terbuka luas, skor 4
e. Sangat mudah :
kesempatan kerja pertanian paling banyak daripada pekerjaan yang lainnya, skor 5
12. Persepsi tingkat kesempatan kerja non pertanian adalah persepsi responden terhadap tingkat kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan di sektor non pertanian. Pengukuran dilakukan dari skor paling terendah dari yang paling sulit hingga paling tinggi. a. Sangat sulit
: tidak ada kesempatan kerja, skor 1
b. Sulit
: kesempatan kerja terbatas, skor
c. Netral
: sama saja, tidak ada perubahan, skor 3
d. Mudah
: kesempatan kerja terbuka luas, skor 4
e. Sangat mudah :
kesempatan kerja non pertanian paling banyak dari pada pertanian, skor 5
29
13. Tingkat konflik di masyarakat adalah tingkat terjadinya hubungan pertentangan yang terjadi antara satu orang atau lebih. Pengukuran dilakukan menjadi dua bagian yaitu: (i) Hubungan yang terjadi antar sesama masyarakat lokal, dan hubungan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pihak pendatang. Skor terendah dimulai pada hubungan paling dalam seperti gotong royong. a. Sangat rendah : pekerjaan dilakukan secara bersama-sama dengan sistem gotong royong yang masih terjalin erat, skor 1 peduli dan masih suka saling membantu, skor 2
b. Rendah
:
c. Sedang
: masih terjalin kontak dan komunikasi, skor 3
d. Tinggi
: tidak peduli dengan keadaan penduduk sekitar, skor 4
e. Sangat tinggi :
terjadi pertengkaran dengan penduduk, skor 5
(ii) Tingkat Kedalaman konflik sebagai akibat dari perubahan ekologi yang mencakup perubahan udara, kebisingan, gangguan sumber air. Pengukuran dilakukan dimulai dengan skor terendah pada derajat kedalaman konflik paling ringan. a. Sangat rendah : biasa saja, skor 1 b. Rendah
: resah, skor 2
c. Sedang
: mengeluh, skor 3
d. Tinggi
: ketegangan/stres, skor 4
e. Sangat tinggi : bentrok, skor 5
30
BAB III PENDEKATAN LAPANG 3.1 Metode Penelitian Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif. Pada pendekatan kuantitatif, penelitian ini menggunakan metode penelitian survei. Penelitian survei adalah penelitian dengan mengumpulkan informasi dari suatu sampel dengan menanyakan melalui angket atau interview supaya menggambarkan berbagai aspek dari populasi (Fraenkel dan Wallen sebagaimana dikutip Wahyuni dan Muljono, 2009). Sedangkan dalam metode penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, pengamatan, dan studi literatur. Pengambilan data dilakukan melalui dua tahap. Tahap pertama adalah pengambilan data melalui kuesioner yang dibagikan kepada responden dan informan untuk melakukan test sebagai preliminary research. Kemudian setelah dilakukan test akan dilakukan editing kuesioner sebagai penelitian sesungguhnya yang disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan daerah lokasi penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dapat terjamin, baik realibilitas maupun validitasnya. 3.2 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan, kemudian diisi oleh responden. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian seperti buku, data potensi pertambangan, potensi desa dan lainnya. 3.3 Teknik Penentuan Responden Pada penelitian ini, terdapat dua subjek penelitian yang terdiri dari informan dan responden. Informan adalah pihak-pihak yang berpotensi untuk memberikan informasi mengenai diri sendiri, keluarga, pihak lain, dan lingkungannya. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik snowball sampling (teknik bola salju). Teknik ini juga digunakan untuk menentukan daftar populasi yang
31
karakteristiknya sesuai dengan masalah yang akan diteliti (kerangka sampling). Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik simple cluster random sampling. Dari Desa Cipinang diambil secara purposif dua kampung sebagai perbandingan yang didasari pada banyaknya jumlah pabrik industri pertambangan,
yaitu
kampung
dengan
jumlah pabrik
industri
pertambangan banyak dengan sektor non pertanian yang lebih dominan. Kemudian kampung yang sedikit jumlah pabrik industri pertambangan dengan sektor pertanian yang lebih dominan. Kedua kampung tersebut diambil masingmasing satu RT/RW untuk menjadi sampel kedua. Responden dipilih secara acak sebanyak 30 responden untuk masing-masing RT/RW yang dijadikan sampel penelitian, dengan tiga responden cadangan sehingga jumlah total responden adalah sebanyak 60 rumahtangga (sebagaimana pada lampiran 1). Secara lebih rinci teknik pengambilan sampel diilustrasikan sebagai berikut.
Desa Cipinang Jumlah total kampung: 21 kampung
Kampung dengan jumlah pabrik industri pertambangan banyak:
Kampung dengan jumlah pabrik industri pertambangan sedikit:
Kampung Joglo (RT 01/05)
Kampung Gunung Cabe (RT 05/04)
Penentuan secara purposif
Penentuan secara purposif
Jumlah KK sebanyak 126 KK
Jumlah KK sebanyak 139 KK
Secara acak dipilih 30 responden
Secara acak dipilih 30 responden
Jumlah total: 60 responden
Gambar 3. Teknik Kerangka Sampling dalam Pengambilan Responden
32
Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumahtangga. Hal ini dikarenakan rumahtangga merupakan unit terkecil dari masyarakat dalam hal pengambilan keputusan keluarga, seperti besarnya bantuan pendapatan yang diberikan anggota keluarga maupun aspek-aspek lain yang mempengaruhi keadaan sosial ekonomi. 3.4 Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden dengan diolah melalui beberapa langkah yaitu editing kuesioner, pengkodean data, pemindahan data ke lembar penyimpanan data, memasukkan data ke dalam program microsoft excel. Dalam melakukan analisis data kuantitatif, menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan tabulasi silang dan tabel frekuensi. Data yang ditampilkan berupa grafik, matriks, atau bagan. Kemudian data tersebut digabungkan dengan hasil wawancara mendalam dan observasi berupa kutipan untuk kemudian penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diolah sebelumnya. 3.5 Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yaitu di daerah sekitar wilayah pertambangan yang terdapat bahan galian golongan C. Lokasi ini dipilih secara sengaja dikarenakan karakteristik dari desa tersebut sangat sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dimana Desa Cipinang
merupakan desa
yang
mayoritas penduduknya
bermatapencaharian sebagai petani. Terjadinya peralihan atau transformasi pekerjaan dari sektor pertanian menjadi sektor non pertanian sebagai akibat adanya aktivitas pertambangan, merupakan salah satu pembahasan penting dari pokok penelitian yang dilakukan. Adapun pelaksanaan waktu penelitian dilakukan selama satu bulan yang dimulai pada pertengahan bulan Maret hingga April 2011.
33
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 4.1 Gambaran Umum Desa Cipinang Desa Cipinang merupakan salah satu desa yang terdapat di daerah Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa ini memiliki luas lahan sebesar 996.625 Ha dengan tekstur lahan pertanian sawah dan lahan kering. Desa Cipinang dikenal sebagai salah satu daerah bagian Kabupaten Bogor yang memiliki potensi sumberdaya alam tambang yang sangat melimpah. Sumberdaya alam tambang yang ada meliputi bahan galian golongan C seperti batu, pasir teras dan sumberdaya alam tambang lainnya. Mayoritas penduduk Desa Cipinang beragama Islam yaitu sebanyak 12.046 jiwa dari jumlah total penduduknya sebanyak 13.007 jiwa. Adapun jumlah kampung yang terdapat di Desa Cipinang adalah sebanyak 21 kampung, yang tersebar di beberapa daerah bagian dan terbagi menjadi tiga dusun sebagai batas wilayah. 4.1.1 Kondisi Geografis dan Infrastruktur Desa Cipinang Secara geografis Desa Cipinang dibatasi oleh beberapa wilayah yaitu sebelah utara dibatasi oleh Desa Sukasari, sebelah timur dibatasi oleh Desa Rumpin, sedangkan di sebelah selatan dibatasi oleh Desa Kampung Sawah dan sebelah barat dibatasi oleh Desa Tegal Lega. Areal Pemukiman Desa Cipinang terbagi menjadi delapan Rukun Warga (RW) dan 42 Rukun Tetangga (RT). Suhu rata-rata harian Desa Cipinang mencapai 25oC dengan tinggi tempat dari permukaan laut mencapai 132 mdpl. Jarak pemerintahan Desa Cipinang dengan ibu kota kecamatan ditempuh dengan jarak tiga kilometer, sementara jarak pemerintahan desa dengan ibu kota kabupaten ditempuh dengan jarak 42 km. Akses jalan menuju Desa Cipinang masih tergolong sulit. Hal ini dikarenakan kondisi jalan yang rusak dan sarana transportasi seperti kendaraan umum masih jarang melintas di sekitar jalan raya menuju Desa Cipinang. Adapun kendaraan yang melaju setiap hari adalah kendaraan truk pengangkut barang tambang dan kendaraan umum yang hanya digunakan untuk menjemput anakanak ketika pulang sekolah. Akses menuju Desa Cipinang hanya dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan motor melalui jasa tukang ojeg.
34
4.1.2 Kondisi Sosial dan Ekonomi Penduduk Jumlah penduduk Desa Cipinang tergolong padat. Hal ini terlihat dari besarnya jumlah penduduk yang sudah mencapai 13.007 jiwa, sebagaimana Tabel 3 di bawah ini. Tabel 3. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kategori Umur di Desa Cipinang, 2010. No Umur (Tahun) Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1
0-4
1.276
10.42
2
5-9
1.390
11.35
3
10-14
1.322
10.79
4
15-19
1.347
11.00
5
20-24
1.222
9.98
6
25-29
1.117
9.12
7
30-34
907
7.41
8
35-39
851
6.95
9
40-44
587
4.79
10
45-49
553
4.52
11
50-54
414
3.38
12
55+
1.260
10.29
13.007
100
Jumlah
Sumber : Data Kependudukan Kantor Desa Cipinang, 2010
Data pada Tabel 3 di atas menunjukkan jumlah penduduk Desa Cipinang berdasarkan kategori umur. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk usia produktif yang berkisar antara 15 tahun hingga 64 tahun memiliki jumlah yang lebih banyak daripada jumlah penduduk lainnya. Jumlah penduduk usia produktif sebanyak 9.019 jiwa atau sebesar 69,34 persen, sedangkan jumlah penduduk usia belum produktif yaitu penduduk dengan usia 15 tahun ke bawah hanya berjumlah 3.988 jiwa atau sebesar 30,66 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di Desa Cipinang telah memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sementara itu berdasarkan rasio
35
jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk pria adalah sebanyak 6.741 jiwa sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 6.266 jiwa. Hal ini menunjukan bahwa penduduk pria lebih dapat bertahan hidup di wilayah pertambangan dibandingkan penduduk perempuan. Berdasarkan etnis, jumlah penduduk etnis Sunda lebih banyak daripada etnis lainnya. Etnis Sunda berjumlah total 6.993 jiwa atau sebesar 53,77 persen, etnis Jawa sebanyak 2.708 jiwa atau sebesar 20,82 persen, etnis Banjar sebanyak lima jiwa atau sebesar 0,04 persen, etnis Makassar sebanyak satu jiwa atau sebesar 0,008 persen, etnis Batak tujuh jiwa atau sebesar 0,05 persen, etnis Melayu sebanyak 240 jiwa atau sebesar 1,85 persen, etnis Betawi sebanyak 3052 jiwa atau sebesar 23,47 persen. Meskipun etnis Sunda lebih banyak daripada etnis lainnya di Desa Cipinang, namun berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir setengah penduduk yang berada di Desa Cipinang merupakan penduduk pendatang. Kehadiran penduduk pendatang ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk bertahan hidup, yaitu dengan bekerja di sektor pertambangan. Hal ini akan memberikan dampak terhadap semakin tingginya tingkat persaingan kerja di sektor pertambangan, yang terjadi antara masyarakat lokal dan pendatang. Namun rendahnya pendidikan, menjadikan masyarakat lokal belum mampu bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang layak di sektor pertambangan. Sebenarnya, disini itu penduduknya paling banyak jadi petani pisang. Ada juga karyawan PT tapi karena pendidikannya rendah, jadinya mereka derajatnya lebih rendah dibanding karyawan PT lainnya (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Tingkat pendidikan di Desa Cipinang masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat pendidikan yang ditempuh oleh masyarakat Desa Cipinang, dimana mayoritas pendidikan yang ditempuh hanya tamat SD/sederajat dengan persentase sebesar 29.97 persen atau sebanyak 3.898 jiwa atau. Di urutan kedua terbesar tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat Desa Cipinang adalah tidak tamat sekolah dengan persentase sebesar 25,88 persen atau sebanyak 3.366 jiwa. Kemudian pada urutan ketiga adalah penduduk yang sedang menjalani
36
sekolah dengan sebesar 18,61 persen atau sebanyak sebesar 2.420 jiwa. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 4 di bawah ini. Tabel 4. Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Desa Cipinang, 2010. No Tingkat Pendidikan Jumlah (Jiwa) Persentase (%) 1
Belum sekolah
1.563
12.02
2
Sedang sekolah
2.420
18.61
2
Tidak tamat sekolah
3.366
25.88
3
Tamat SD/Sederajat
3.898
29.97
4
Tamat SMP/Sederajat
1.344
10.33
5
Tamat SMA/Sederajat
406
3.83
6
Tamat Akademi
2
0.02
7
Tamat Perguruan Tinggi
8
0.08
13.007
100
Jumlah
Sumber: Data Kependudukan Kantor Desa Cipinang, 2010
Pada Tabel 4 di atas terlihat bahwa jumlah penduduk Desa Cipinang yang belum sekolah sebanyak 1.563 jiwa atau sebesar 12,02 persen, tamat SMP/sederajat sebanyak 406 jiwa atau sebesar 3,83 persen, tamat perguruan tinggi sebanyak delapan jiwa atau sebesar 0,08 persen, dan tamat akademi sebanyak dua jiwa atau sebesar 0,02 persen. Rendahnya pendidikan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk setempat. Selain itu, rendahnya pendidikan juga akan mempengaruhi tingkat kesulitan akan akses terhadap sektor pekerjaan yang mengharuskan tingginya tingkat pendidikan formal yang ditempuh dan tingkat keterampilan yang dimiliki. Terdapat beragam jenis mata pencaharian masyarakat Desa Cipinang sesuai dengan jumlah keseluruhan penduduk sebanyak 10.234 jiwa. Masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani berjumlah 1.071 jiwa dengan persentase 10,47 persen sedangkan masyarakat yang bermatapencaharian sebagai pengusaha berjumlah 57 jiwa atau sebesar 0,56 persen, pengrajin sebanyak 415 jiwa atau
37
sebesar 4,06 persen, pertukangan sebanyak 29 jiwa atau sebesar 0,28 persen, buruh perkebunan sebanyak 112 jiwa atau sebesar 1,09 persen, pedagang sebanyak 976 jiwa atau sebesar 9,54 persen, pengemudi/jasa 327 jiwa atau sebesar 3,19 persen, PNS sebanyak 23 jiwa atau sebesar 0,22 persen, TNI/POLRI sebanyak 14 jiwa atau sebesar 0,14 persen, pensiunan sebanyak 79 jiwa atau sebesar 0,77 persen, dan sektor pekerjaan lainnya yang meliputi buruh tambang, kuli bangunan, sopir truk dan sebagainya sebanyak 7.131 jiwa atau sebesar 69,68 persen. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 4 di bawah ini.
Gambar 4. Mata Pencaharian Masyarakat Desa Cipinang, 2010 Berdasarkan data pada Gambar 4 di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini sektor pekerjaan non pertanian di Desa Cipinang, paling banyak dibandingkan dengan sektor pertanian yang hanya berjumlah sepuluh persen atau sebanyak 1.071 jiwa dari total keseluruhan jenis mata pencaharian. 4.1.3 Tata Guna Tanah di Desa Cipinang Tata guna tanah di Desa Cipinang sebagian besar digunakan sebagai lahan sawah dengan persentase sebesar 41,29 persen atau seluas 411 hektar. Sementara itu peruntukkan lahan lainnya digunakan sebagai lahan pemukiman dengan luas 274, 61 hektar atau sebesar 27,58 persen, lahan ladang/huma seluas 51,685 hektar atau sebesar 5,19 persen, perkebunan seluas 231 atau sebesar 23,20 persen, kolam seluas empat hektar atau sebesar 0,40 persen, sungai dua hektar atau sebesar 0,20 persen, jalan seluas 5,14 hektar atau sebesar 0,52 persen, situ seluas dua hektar
38
atau sebesar 0,20 persen, lahan pemakaman seluas 14 hektar atau sebesar 1,41 persen, perkantoran seluas 0.11 hektar atau sebesar 0,01 persen. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Tabel 5 di bawah ini. Tabel 5. Luas Lahan dan Persentasinya menurut Penggunaan Lahan di Desa Cipinang, 2010. No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Hektar) Persentase (%) 1
Pemukiman
274.61
27.58
2
Sawah
411
41.29
3
Ladang/huma
51.685
5.19
4
Perkebunan
231
23.20
5
Kolam
4
0.40
6
Sungai
2
0.20
7
Jalan
5.14
0.52
8
Situ
2
0.20
9
Pemakaman
14
1.41
10
Perkantoran
0.11
0.01
995.545
100
Jumlah
Sumber: Data Kependudukan Kantor Desa Cipinang, 2010
Berdasarkan data pada Tabel 5 di atas, dapat disimpulkan bahwa saat ini masih banyak masyarakat Desa Cipinang yang bergerak di sektor pertanian. Hal ini terlihat dari masih luasnya lahan sawah yang mencapai 411 hektar dari jumlah total keseluruhan tata guna lahan. 4.2 Gambaran Umum Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe merupakan kampung yang jaraknya berdekatan dengan aktivitas pertambangan. Kedua kampung tersebut merupakan kampung bagian Desa Cipinang yang memiliki keunikan dan sejarah masing-masing. Hal ini terlihat dari adanya latar belakang pemberian nama Kampung Gunung Cabe, yang berawal dari sebuah cerita masyarakat lokal pada
39
zaman dulu. Kampung Gunung Cabe berasal dari areal perbukitan yang memiliki tanaman cabai. Kata para orang tua zaman dulu disini (Kampung Gunung Cabe) itu merupakan bukit. Ceritanya, ada orang yang mendaki gunung, bisa disebut sebagai pengembara. Dia melihat ada cabai berwarna kuning sebesar drum yang dia kira adalah emas karena ukurannya besar. Namun ketika hendak mau diambil, ternyata disekelilingnya ada harimau dan babi yang sedang menunggu cabai tersebut. Si pendaki menjadi ketakutan dan tidak berani mengambil cabai tersebut. Akhirnya dia pergi kemudian yang dulu sebuah bukit kini menjadi kampung bernama Kampung Gunung Cabe (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Kampung Gunung Cabe dan Kampung Joglo memiliki karakteristik yang berbeda. Salah satu perbedaan tersebut terlihat pada banyaknya jumlah pabrik industri pertambangan yang terdapat di masing-masing kampung. Di Kampung Gunung Cabe, hanya terdapat satu pabrik industri pertambangan jenis batu milik perusahaan yang dikuasai oleh PT K. Sedangkan di Kampung Joglo terdapat tiga pabrik industri pertambangan jenis batu dan pasir teras milik perusahaan yang dikuasai oleh PT L dan PT M yang kini masih produktif. Sementara itu, terdapat satu pabrik industri pertambangan lainnya yang akan segera melakukan aktivitas pertambangan. Jenis mata pencaharian masyarakat Kampung Gunung Cabe dan Kampung Joglo sangat beragam, diantaranya yaitu sebagai petani, buruh tambang, sopir truk pengangkut barang tambang, dan pedagang. Rata-rata hasil dari pertanian untuk jenis komoditas padi tidak dijual ke orang lain. Secara subsisten, hasil pertanian untuk jenis komoditas tersebut hanya cukup untuk makan anggota keluarga petani itu sendiri. Hal ini dikarenakan sempitnya luas lahan sawah yang dimiliki oleh perorangan dan banyaknya jumlah anggota dalam keluarga, sehingga hasil dari pertanian hanya mencukupi konsumsi anggota keluarga petani saja. 4.3 Karakteristik Responden Rata-rata umur responden dalam penelitian ini adalah 37 tahun. Sementara itu berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas pendidikan responden di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe adalah tidak tamat SD atau tidak sekolah. Sebesar 50 persen atau sebanyak 15 responden di Kampung Joglo tidak tamat SD. Sama halnya dengan responden di Kampung Gunung Cabe, dimana lebih dari 50 persen yakni sebesar 57 persen atau sebanyak 17 responden tidak tamat SD,
40
sebanyak 40 persen atau 12 responden tamat SD, dan tiga persen atau satu responden tamat SMP. Sementara itu responden di Kampung Joglo lainnya, sebesar 44 persen atau sebanyak 13 responden tamat SD, dan hanya sebesar tiga persen atau satu responden yang dapat tamat SMA dan tamat perguruan tinggi. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 5 di bawah ini. Persentase responden (%)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 5. Tingkat Pendidikan Responden Desa Cipinang, 2011 Rendahnya pendidikan rumahtangga responden ini diikuti pula dengan rendahnya tingkat pendidikan anak. Hal ini dikarenakan minimnya sarana dan prasarana pendidikan sekolah, yang kemudian di perparah dengan letak dan jarak sekolah yang sangat jauh. Disini penduduknya kebanyakan hanya berpendidikan SD, tidak sekolah malah karena di kampung ini kan tidak ada sekolahan. Ada sih, tapi tempatnya jauh. Anak-anak juga tidak diijinkan sekolah sama orang tuanya karena pada was-was, soalnya disini hanya ada truk yang suka gangkut-ngangkut barang tambang sebagai kendaraannya. Yah, yang namanya anak kecil kan suka bandel. Kalau misalnya nebeng, takutnya terjadi apa-apa gitu. Sekarang sih saya sedang mengajukan pendirian sekolah karena kebetulan disini ada tanah milik bersama, ya sekitar 7000 meter persegi-an lah (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Berdasarkan sektor pekerjaan, mayoritas responden di masing-masing kampung bergerak di sektor non pertanian. Jumlah responden yang bergerak di sektor non pertanian sebanyak 25 responden atau sebesar 83 persen dari Kampung
41
Joglo, dan 16 responden atau sebesar 54 persen dari Kampung Gunung Cabe. Sementara itu, sebanyak tiga responden atau sepuluh persen dari Kampung Joglo dan tujuh responden atau 23 persen dari Kampung Gunung Cabe bergerak di sektor pertanian. Sisanya, yaitu dua responden atau tujuh persen dari Kampung joglo dan tujuh responden atau 23 persen dari Kampung Gunung Cabe bergerak di dua sektor sekaligus, yaitu sektor pertanian dan non pertanian. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 6 di bawah ini. Persentase responden (%)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 6. Jumlah Responden Berdasarkan Sektor Pekerjaan Berdasarkan data pada Gambar 6 di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perekonomian Desa Cipinang saat ini sudah didominasi oleh sektor non pertanian. Rumahtangga Desa Cipinang berdasarkan asal kependudukan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kategori, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Penduduk asli dalam hal ini didefinisikan sebagai setiap orang yang telah lahir dan bertempat tinggal di daerah atau lokasi penelitian, sedangkan penduduk pendatang merupakan setiap orang yang lahir di luar lokasi penelitian. Sebanyak 22 responden atau sebesar 73 persen responden di Kampung Joglo adalah masyarakat asli. Sisanya, yaitu 27 persen atau sebanyak delapan responden merupakan masyarakat pendatang. Sementara itu di Kampung Gunung Cabe, sebanyak 25 responden atau sebesar 83 persen merupakan masyarakat asli. Sisanya yaitu sebanyak lima responden atau sebesar 17 persen merupakan
42
masyarakat pendatang. Persentase responden berdasarkan asal kependudukan terlihat pada Gambar 7 di bawah ini.
Persentase responden (%)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 7. Kelompok Responden Berdasarkan Asal Kependudukan Jumlah penduduk pendatang di Kampung Joglo lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pendatang di Kampung Gunung Cabe. Hal ini dikarenakan jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Joglo lebih banyak sehingga kesempatan kerja lebih luas, dan menyebabkan para pendatang semakin terdorong untuk bekerja di sektor pertambangan yang terdapat di Kampung Joglo. 4.4 Gambaran Umum Industri Pertambangan di Desa Cipinang Desa Cipinang merupakan salah satu desa yang dialiri oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Cisadane dan memiliki kekayaan sumberdaya alam tambang yang sangat melimpah. Kekayaan sumberdaya alam tersebut menjadi faktor penarik bagi para investor dari dalam dan luar negeri untuk melakukan investasi di sektor pertambangan. Hal ini terlihat dari banyaknya aktivitas industri pertambangan yang tersebar di beberapa kawasan Desa Cipinang. Jumlah total perusahaan yang melakukan aktivitas pertambangan di Desa Cipinang sebanyak tujuh perusahaan. Adapun jenis bahan tambang yang dikeruk adalah jenis bahan galian golongan C
43
seperti batu, pasir teras dan jenis bahan tambang lainnya yang akan digunakan sebagai bahan bangunan atau pemukiman. PT H merupakan perusahaan pertambangan pertama yang ada di wilayah Desa Cipinang. Perusahaan pertambangan tersebut telah ada sejak tahun 1976-an. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang telah mendapatkan izin langsung dari pemerintah sehingga bersifat legal. Mulai pada awal tahun 1980-an, banyak perusahaan pertambangan yang memasuki wilayah Desa Cipinang. Tujuh perusahaan pertambangan yang berada dalam wilayah Desa Cipinang tersebut diantaranya yaitu PT B, PT H, PT K, PT L, PT M, PT N, dan PT R. PT B dan PT H merupakan perusahaan pertambangan yang jaraknya sangat dekat dengan Kampung Ciater. Kedua perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah berdiri paling awal dan paling lama dibandingkan dengan perusahaan pertambangan lainnya di wilayah Desa Cipinang. Seiring dengan adanya aktivitas pertambangan yang dilakukan, menimbulkan pertentangan dari masyarakat lokal. Hal ini dikarenakan tingkat kedalaman lahan yang dikeruk dianggap sudah berada pada tingkat ambang batas dan dirasakan sangat membahayakan kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan. PT K merupakan perusahaan pertambangan yang terdapat di Kampung Gunung Cabe. Perusahaan ini bergerak di bidang pertambangan batu/andesit yang sudah berdiri sejak tahun 1981. Awalnya, wilayah pertambangan yang dikeruk oleh perusahaan merupakan wilayah pegunungan bernama Gunung Eundeur. Gunung tersebut di kelilingi oleh wilayah persawahan pada bagian bawah gunung. Namun, saat ini wilayah pegunungan tersebut telah berubah menjadi wilayah pertambangan karena sebagian warga telah menjual lahan sawahnya kepada pihak perusahaan. Perusahaan tersebut saat ini dikuasai oleh pengusaha luar negeri yang berasal dari etnis Tiong Hoa. Kehadiran PT K di Kampung Gunung Cabe pernah mendapatkan pertentangan dari masyarakat lokal. Pertentangan tersebut tumbuh menjadi konflik terbuka seiring dengan adanya aktivitas blasting yang dilakukan. Konflik yang terjadi sekitar empat tahun yang lalu tersebut merupakan konflik yang melibatkan masyarakat lokal dan perusahaan. Penyebab terjadinya konflik karena dilatarbelakangi oleh adanya aktivitas peledakan batu yang berdampak terhadap
44
hancurnya kaca-kaca yang terdapat di setiap rumah milik warga. Serpihan batu yang dihasilkan saat proses peledakan, terbang menuju arah rumah, hingga menghancurkan setiap kaca rumah milik warga Kampung Gunung Cabe. Akhirnya masyarakat Kampung Gunung Cabe melakukan aksi demontrasi ke pihak perusahaan. Namun karena tidak ada tanggapan dari perusahaan, maka masyarakat terpaksa menghentikan upaya tersebut. Dulu sekitar empat tahun yang lalu semua warga Gunung Cabe pada demo ke proyek soal ledakan. Soalnya waktu itu kan ada ledakan batu, terus batu batu yang hancur itu pada terbang ke rumah-rumah warga. yaa akhirnya kaca-kaca rumah warga pada pecah. Padahal udah di laporin juga ke pemerintah tapi karena tidak ada tanggapan sama sekali dari proyek akhirnya ya sudah warga nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Cuma bisa pasrah aja gitu (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
PT K merupakan perusahaan pertambangan yang jaraknya paling dekat dengan Kampung Gunung Cabe. Selain aktivitas blasting yang mengganggu pendengaran masyarakat, gangguan terhadap sumber air seperti kekeringan di musim kamarau pun menjadi permasalahan yang paling dikeluhkan oleh masyarakat. Namun, saat ini telah ada upaya dari pihak perusahaan maupun pemerintah untuk mengatasi permasalahan kekeringan tersebut. Di Kampung Gunung Cabe, pihak perusahaan menyediakan selang air bersih yang dapat digunakan oleh semua warga sedangkan pada saat musim kemarau, pihak pemerintah memberikan bantuan air lewat tangki-tangki yang diisikan ke bak-bak penampungan air milik warga. Di Kampung Joglo, PT L merupakan perusahaan pertambangan yang sudah berdiri sejak satu tahun yang lalu dan bergerak di bidang pertambangan batu dan pasir teras. Awalnya daerah pertambangan tersebut merupakan area pegunungan bernama Gunung Sariin, namun saat ini gunung tersebut telah berubah menjadi area pertambangan yang terus menerus dikeruk dan tengah dikuasai oleh pengusaha asal Cina. Perusahaan lainnya yaitu PT M merupakan perusahaan pertambangan yang sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu. Perusahaan ini bergerak di bidang batu dan pasir teras dengan nama gunung yang dikeruk adalah Gunung Cirante. Sementara itu, PT H merupakan perusahaan yang baru berdiri sejak satu tahun yang lalu dan bergerak di bidang pasir teras.
45
Perusahaan ini merupakan perusahaan skala kecil yang mengeruk area pegunungan bernama Gunung Cabe. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut memberikan dampak pada sektor perekonomian warga yang kini lebih dominan sebagai buruh harian lepas, yang memanfaatkan sisa-sisa tambang hasil galian perusahaan tersebut. Kontur wilayah Desa Cipinang yang dikelilingi bukit membuat kondisi tanahnya cukup subur dan sangat potensial dalam pengembangan sektor pertanian. 4.4.1 Pabrik Industri Pertambangan di Desa Cipinang Pada penelitian ini, studi perbandingan dilakukan berdasarkan pada banyaknya jumlah pabrik industri pertambangan untuk mengetahui dampaknya pada sektor pertanian. Dari Desa Cipinang dilakukan pengklasteran menjadi dua kampung yaitu Kampung yang memiliki jumlah pabrik industri pertambangan sedikit dengan sektor pertanian masih banyak yaitu Kampung Gunung Cabe sedangkan kampung yang memiliki jumlah pabrik industri pertambangan banyak dengan sektor pertanian sedikit yaitu Kampung Joglo. Di Kampung Gunung Cabe terdapat satu perusahaan yang dikuasai oleh PT K. Sementara itu di Kampung Joglo, jumlah total pabrik industri pertambangan sebanyak empat perusahaan. Dua perusahaan skala besar dikuasai oleh PT L dan PT M yang hingga kini masih produktif dan dua perusahaan lainnya yaitu PT H sebagai perusahaan skala kecil yang hanya dikuasai oleh beberapa orang saja, sedangkan PT N merupakan perusahaan pertambangan yang dulu telah bangkrut namun dalam waktu yang dekat akan segera melakukan aktivitas pertambangan kembali. Bentuk kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di kedua kampung tersebut masih tergolong charity, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat masih belum dilakukan. Hal tersebut sebagaimana terlihat oleh adanya pemberian uang tunai yang diberikan oleh perusahaan sebesar Rp 400.000 untuk pengelolaan masjid, Rp 300.000 untuk kegiatan kepemudaan, dan Rp 600.000 untuk lingkungan. Sementara itu PT M memberikan uang sebesar Rp 500.000 perbulan untuk lingkungan dan Rp 150.000 untuk kegiatan kepemudaan, sedangkan PT R memberikan uang setiap satu bulan sekali sebesar Rp 200.000 untuk lingkungan. Selain itu, pihak PT L juga membuat sumur sebanyak empat buah untuk dipergunakan oleh masyarakat, sedangkan PT
46
M membuat sumur sebanyak tiga buah yang dapat dipergunakan oleh masyarakat Kampung Joglo. 4.4.2 Aktivitas Blasting Aktivitas blasting atau peledakan bahan tambang yang terdapat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe dilakukan setiap hari pada saat siang dan sore hari. Aktivitas blasting oleh PT K yang terdapat di Kampung Gunung Cabe dilaksanakan sebanyak dua kali dalam waktu satu hari yaitu pada saat siang dan sore hari pukul 12.00 WIB dan pukul 17.00 WIB. Sementara itu Aktivitas blasting oleh PT L yang terdapat di Kampung Joglo dilakukan sebanyak satu kali pada siang hari. Aktivitas blasting oleh PT M dilakukan sebanyak dua kali dalam waktu satu hari, sehingga jumlah total aktivitas blasting yang dilakukan di Kampung Joglo adalah sebanyak tiga kali dalam kurun waktu satu hari. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 8 di bawah ini. Persentase responden (%)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 8. Tingkat Frekuensi Blasting Gambar 8 di atas menunjukkan tingkat frekuensi blasting di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. Pada penelitian ini penggolongan aktivitas blasting dibagi menjadi tiga bagian yaitu golongan tinggi, sedang dan rendah. Aktivitas blasting tergolong rendah apabila blasting dilakukan sebanyak satu kali, aktivitas blasting tergolong sedang apabila blasting dilakukan sebanyak dua kali, sedangkan aktivitas blasting tergolong tinggi apabila dilakukan sebanyak lebih
47
dari dua kali dalam jangka waktu satu hari. Di Kampung Joglo sebesar seratus persen atau sebanyak 30 rumahtangga menyatakan blasting dilakukan sebanyak tiga kali sehari. Hal tersebut merupakan akumulasi dari aktivitas blasting yang dilakukan oleh PT L dan PT M, sehingga aktivitas blasting di Kampung Joglo tergolong tinggi. Sementara itu di Kampung Gunung Cabe sebesar seratus persen atau sebanyak 30 rumahtangga di menyatakan bahwa aktivitas blasting dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari, sehingga aktivitas blasting di Kampung Gunung Cabe tergolong sedang. Data tersebut menunjukkan bahwa frekuensi blasting yang dilakukan di Kampung Joglo lebih tinggi dibandingkan di Kampung Gunung Cabe. Hal ini dikarenakan jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Joglo lebih banyak dibandingkan frekuensi blasting di Kampung Gunung Cabe sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak jumlah pabrik industri pertambangan, maka semakin tinggi tingkat frekuensi blasting. 4.5 Ikhtisar Karakteristik responden dengan jumlah total 60 rumahtangga berdasarkan pada tingkat pendidikan yang di tempuh, sektor pekerjaan, asal kependudukan, jumlah pabrik industri pertambangan dan frekuensi blasting terangkum sebagaimana Tabel 6 di bawah ini. Tabel 6. Karakteristik Responden di Desa Cipinang, 2011. Aspek Penelitian Kampung Joglo Kampung Gunung Cabe Tingkat Pendidikan
Sangat rendah
Sangat rendah
Sektor Pekerjaan
Non pertanian
Non pertanian
Asal Kependudukan
Asli
Asli
Jumlah Pabrik Industri Banyak
Sedikit
Pertambangan Frekuensi Blasting
Tinggi
Sedang
Sumber: hasil pengolahan data primer, 2011
Berdasarkan data pada Tabel 6 di atas terlihat bahwa tingkat pendidikan di Kampung Joglo dan Kampung tergolong sangat rendah. Hal ini dikarenakan minimnya sarana pendidikan yang ada di Desa Cipinang. Berdasarkan sektor
48
pekerjaan, mayoritas masyarakat bergerak di sektor non pertanian yaitu dengan bekerja di sektor pertambangan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa saat ini perekonomian Desa Cipinang telah di dominasi oleh sektor non pertanian. Mayoritas penduduk Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe merupakan warga negara asli yang berasal dari daerah itu sendiri. Jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Joglo tergolong banyak karena memiliki jumlah total sebanyak empat perusahaan pertambangan. Sementara itu, jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Gunung Cabe tergolong sedikit karena hanya memiliki jumlah total sebanyak satu perusahaan pertambangan.
Banyaknya
jumlah
pabrik
industri
pertambangan
akan
mempengaruhi tingkat frekuensi blasting yang dilakukan. Di Kampung Joglo, tingkat frekuensi blasting tergolong tinggi. Sementara itu frekuensi blasting di Kampung Gunung Cabe tergolong sedang. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pabrik industri pertambangan, maka semakin tinggi tingkat frekuensi blasting.
49
BAB V DAMPAK SOSIO-EKONOMI AKTIVITAS PERTAMBANGAN Pelaksanaan pembangunan di Indonesia dengan melakukan transformasi sektor tradisional menjadi sektor industri, memberikan berbagai dampak terhadap struktur sosial masyarakat Desa Cipinang. Mayoritas penduduk Desa Cipinang yang pada awalnya bergerak di sektor pertanian kini mulai beralih meninggalkan sektor tradisional tersebut
dengan menjadi pekerja di sektor
industri
pertambangan. Dampak kehadiran industri pertambangan bagi masyarakat Desa Cipinang tidak hanya terlihat pada perubahan struktur mata pencaharian saja, melainkan juga pada aspek sosial dan ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan masyarakat, pelapisan sosial, kesempatan kerja sektor pertanian dan non pertanian, serta tingkat konflik yang terjadi di masyarakat sebagai akibat adanya perubahan kondisi lingkungan. Berbagai dampak positif dan negatif aktivitas pertambangan dirasakan berbeda bagi setiap lapisan sosial yang terdapat di Desa Cipinang. Pada penelitian ini, sistem pelapisan sosial yang ada berdasarkan pada struktur pendapatan yang diperoleh masyarakat. Hal ini dikarenakan sistem pelapisan sosial di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe masih tergolong rendah dan masih bersifat egaliter. Pada penelitian ini juga akan dilakukan studi perbandingan pada dua kampung yang berbeda yaitu Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. Studi perbandingan
ini
berdasarkan pada
banyaknya
jumlah pabrik
industri
pertambangan, untuk melihat pengaruhnya pada sektor pertanian. Selain itu, studi perbandingan juga dilakukan pada persepsi masyarakat mengenai kondisi sosial ekonomi dan lingkungan pada saat sebelum dan sesudah adanya aktivitas pertambangan. 5.1 Struktur Pendapatan Struktur pendapatan masyarakat pada penelitian digolongkan menjadi tiga kategori yaitu kategori rendah apabila pendapatan yang diperoleh lebih kecil dari Rp 8.787.117, tingkat pendapatan sedang apabila pendapatan yang diperoleh antara Rp 8.787.117 hingga lebih kecil dari Rp 16.964.607, sedangkan tingkat pendapatan tergolong tinggi apabila pendapatan yang diperoleh lebih besar atau
50
sama dengan Rp 16.964.607. Struktur pendapatan ini diperoleh dengan menggunakan rumus sebaran normal pada rataan pendapatan berdasarkan jumlah pendapatan dari aktivitas pekerjaan, yang dilakukan dalam kurun waktu satu tahun selama bulan Januari hingga Desember 2010. Adapun pada penelitian ini, sektor pekerjaan tersebut dibedakan menjadi dua kategori yaitu sektor pertanian dan sektor non pertanian. Pada umumnya, masyarakat pada lapisan atas merupakan anggota masyarakat yang melakukan sistem atau pola nafkah ganda yang dilakukan oleh suami, istri atau anak dengan bertani dan melakukan pekerjaan lain seperti berdagang atau bekerja di perusahaan pertambangan. Sementara itu, mayoritas masyarakat pada kategori lapisan menengah dan lapisan bawah diduduki oleh anggota masyarakat yang hanya bekerja sebagai petani, pedagang atau pekerja perusahaan pertambangan. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 9. Struktur Pendapatan Rumahtangga Desa Cipinang, 2011 Gambar 9 di atas menunjukkan perbandingan struktur pendapatan masyarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. Dari Gambar 9 tersebut terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kampung Joglo berada pada tingkat pendapatan sedang dan rendah dengan persentase sebesar 40 persen atau sebanyak 12 rumahtangga untuk masing-masing golongan, sedangkan mayoritas masyarakat di Kampung Gunung Cabe memiliki pendapatan sedang dengan
51
persentase sebesar 60 persen atau sebanyak 18 rumahtangga. Hanya sebesar 27 persen atau sebanyak delapan rumahtangga saja yang memiliki tingkat pendapatan rendah. Sementara itu, masyarakat di Kampung Joglo yang memiliki pendapatan tinggi dengan pendapatan di atas Rp 16.964.607 adalah sebesar 20 persen atau sebanyak enam rumahtangga. Jumah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan jumlah masyarakat di Kampung Gunung Cabe yang hanya berjumlah sebanyak empat rumahtangga atau sebesar 13 persen saja. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyaknya jumlah pabrik industri pertambangan belum dapat memberikan pengaruh pada kemajuan perekonomian masyarakat lokal dan cenderung menimbulkan rantai kemiskinan karena pendapatan yang diperoleh masyarakat masih berada di bawah garis kemiskinan. Pemerataan pembangunan melalui sektor pertambangan masih belum dirasakan oleh masyarakat lokal. Dampak negatif berupa penurunan kualitas lingkungan hidup dan masih rendahnya tingkat perekonomian masyarakat lokal menimbulkan ketidakadilan dari hasil pembangunan yang telah dilakukan. 5.2 Kategori Lapisan Sosial Berdasarkan Struktur Pendapatan Berdasarkan data struktur pendapatan yang diperoleh dari masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe, maka terbentuk pelapisan sosial di kedua kampung tersebut. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 10. Lapisan Sosial Desa Cipinang Berdasarkan Struktur Pendapatan
52
Penggolongan lapisan atas pada masyarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe, berdasarkan pada masyarakat yang menduduki struktur pendapatan tinggi. Penggolongan lapisan menengah berdasarkan pada masyarakat yang menduduki struktur pendapatan rata-rata, sedangkan penggolongan lapisan sosial bawah berdasarkan pada struktur pendapatan rendah. Data pada Gambar 10 menunjukkan bahwa mayoritas lapisan sosial di kedua kampung ditempati oleh lapisan menengah, dengan masing-masing persentase sebesar 40 persen atau sebanyak 12 rumahtangga di Kampung Joglo dan 60 persen atau sebanyak 18 rumahtangga di Kampung Gunung Cabe. Kemudian golongan kedua terbesarnya adalah lapisan bawah yaitu sebesar 40 persen atau 12 rumahtangga di Kampung Joglo dan 27 persen atau sebanyak delapan rumahtangga di Kampung Gunung Cabe. Sementara itu, masyarakat pada lapisan atas menduduki peringkat paling rendah dengan masing-masing persentase 20 persen atau sebanyak enam rumahtangga di Kampung Joglo dan 13 persen atau sebanyak empat rumahtangga di Kampung Gunung Cabe. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa pelapisan sosial di masyarakat Kampung Joglo sebagai kampung yang memiliki jumlah pabrik industri pertambangan banyak, belum dapat memberikan kestabilan pada pelapisan sosial berdasarkan struktur pendapatan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya jumlah masyarakat yang menduduki lapisan sosial bawah dan lapisan sosial menengah dibandingkan dengan masyarakat di Kampung Gunung Cabe sebagai kampung yang memiliki jumlah pertambangan sedikit. Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran industri pertambangan belum mampu memberikan pemerataan pada sistem lapisan sosial dan justru menambah jumlah lapisan sosial bawah yang mayoritas ditempati oleh rumahtangga miskin di wilayah pedesaan. Di Kampung Gunung Cabe, pada umumnya jumlah anggota keluarga yang sudah bekerja masih bertempat tinggal bersama orang tuanya. Anggota keluarga tersebut bekerja di perusahaan pertambangan yang jaraknya dekat dengan lokasi tempat tinggal dan seringkali memberikan bantuan dalam pembiayaan kebutuhan hidup rumahtangga sehari-hari. Hal tersebut yang menjadikan pendapatan rumahtangga di Kampung Gunung Cabe semakin bertambah, sehingga mayoritas masyarakat menduduki lapisan sosial menengah. Bentuk strategi nafkah yang
53
dilakukan rumahtangga di Kampung Gunung Cabe tergolong lebih adaptif dibandingkan dengan rumahtangga di Kampung Joglo. Hal tersebut terlihat oleh adanya beberapa anggota rumahtangga di Kampung Joglo yang lebih memilih untuk bekerja di luar kampung dengan mengikuti saudaranya. 5.3 Kondisi Tempat Tinggal 5.3.1 Kondisi Fisik Tempat Tinggal Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan melihat kondisi fisik tempat tinggal masyarakat tersebut. Di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe, mayoritas kondisi fisik tempat tinggal untuk kategori sangat layak diduduki oleh lapisan atas dan bawah. Tingginya pendapatan yang diperoleh masyarakat lapisan atas memberikan kemampuan untuk melakukan perawatan dan renovasi rumah, sehingga kondisi tempat tinggal menjadi sangat layak untuk dihuni. Sementara itu, pada masyarakat lapisan bawah, hasil penjualan lahan pertanian sebagian besar digunakan untuk biaya renovasi rumah. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 11 di bawah ini. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 11. Kondisi Fisik Tempat Tinggal Berdasarkan Lapisan Sosial Mayoritas masyarakat lapisan menengah di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe dengan masing-masing persentase sebesar 50 persen, memiliki
54
kondisi fisik tempat tinggal dengan kategori layak. Hal ini dikarenakan masyarakat pada lapisan menengah memiliki jumlah anggota keluarga yang sangat banyak. Satu rumah dihuni oleh lebih dari dua kepala keluarga, sehingga meskipun kondisi bangunan bersifat permanen, dinding dan alas terbuat dari semen namun luas bangunan tidak memadai untuk seluruh anggota keluarga. 5.3.2 Status Tempat Tinggal Masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe memiliki jumlah penduduk yang sangat padat. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah bersama tanggungan anggota keluarganya yang lain. Meskipun satu rumah dapat di huni oleh lebih dari dua kepala keluarga, namun status kepemilikan tempat tinggal adalah milik pribadi. Hal ini dikarenakan status tempat tinggal tersebut merupakan hasil warisan dari orang tua. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 12. Status Tempat Tinggal Berdasarkan Lapisan Sosial Berdasarkan Gambar 12 di atas, hanya sebesar delapan persen atau sebanyak satu rumahtangga saja pada lapisan menengah di Kampung Joglo yang memiliki status tempat tinggal sebagai penyewa. Hal ini dikarenakan rumahtangga tersebut merupakan warga pendatang yang berstatus sebagai pasangan baru menikah, sehingga belum memiliki tempat tinggal secara pribadi. Sementara itu, sebesar 25 persen atau sebanyak dua rumahtangga pada lapisan bawah di
55
Kampung Gunung Cabe memiliki status sebagai penumpang pada rumah milik orang lain. Hal ini dikarenakan rumahtangga tersebut belum memiliki uang yang cukup untuk mendirikan rumah sendiri, sehingga terpaksa menumpang di rumah milik saudaranya. 5.4 Kepemilikan Lahan Pertanian 5.4.1 Rumahtangga yang Memiliki Lahan Pertanian Kepemilikan lahan pertanian pada rumahtangga masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe tergolong sangat rendah. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 13 di bawah ini. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 13. Kepemilikan Lahan Pertanian Berdasarkan Lapisan Sosial Mayoritas lapisan menengah dan lapisan bawah masyarakat Kampung Joglo yaitu sebesar 92 persen untuk masing-masing kategori lapisan, tidak memiliki lahan pertanian. Hal ini dikarenakan pada lapisan tersebut, lahan pertanian yang dimiliki terpaksa dijual kepada pihak perusahaan pertambangan untuk digunakan sebagai biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit dan renovasi rumah. Hanya sebesar 67 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan atas saja yang memiliki lahan pertanian.
56
Pada umumnya masyarakat lapisan atas di Kampung Joglo memiliki sistem pola nafkah ganda atau bekerja pada dua sektor sekaligus yaitu sebagai petani dan pedagang atau pekerja di perusahaaan pertambangan. Lahan pertanian yang dimiliki digunakan sebagai lahan sawah untuk jenis komoditas padi dan pisang. Lahan ini dikelola oleh orang lain sebagai buruh tani dengan sistem bagi hasil. Sementara itu di Kampung Gunung Cabe sebagai kampung yang memiliki kondisi pertanian lebih banyak dibandingkan dengan Kampung Joglo, mayoritas lahan pertanian dimiliki oleh lapisan bawah dengan persentase sebesar 50 persen. Mayoritas masyarakat pada lapisan atas dan lapisan menengah di kampung tersebut tidak memiliki lahan. Hal ini dikarenakan lahan pertanian yang dimiliki oleh lapisan atas dan menengah terpaksa dijual ke pihak perusahaan. Uang hasil penjualan lahan pertanian digunakan untuk biaya renovasi rumah dan modal usaha dengan membuka warung. Bapak pernah sih menjual lahan sawah Bapak ke Proyek, luasnya ya sekitar 5000 meter persegi buat biaya berobat istri Bapak yang sedang sakit. Dulu harganya itu murah. Nyesel sih sekarang kenapa waktu dulu di jual ke proyek (Bapak Hj. Rjk, tokoh agama berusia 57 tahun).
Di Kampung Gunung Cabe, jumlah rumahtangga yang masih memiliki lahan pertanian, lebih banyak dibandingkan dengan Kampung Joglo. Banyaknya jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Joglo, menjadikan peluang dan daya tarik bagi masyarakat untuk menjual lahannya kepada pihak perusahaan pertambangan. Harga lahan yang semakin mahal yang dijanjikan pihak perusahaan pertambangan menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk menjual lahan pertaniannya. Hal tersebut yang mengakibatkan lahan pertanian di Kampung Joglo menjadi semakin berkurang. Sementara itu, jumlah pertambangan di Kampung Gunung Cabe masih tergolong sedikit. Sebagian masyarakat masih tetap mempertahankan lahan pertanian sebagai sumber nafkah keluarga. Namun sebagian lainnya lebih memilih untuk menjual lahannya kepada pihak perusahaan pertambangan. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran industri pertambangan menyebabkan semakin berkurangnya jumlah lahan pertanian. Semakin banyak jumlah pabrik industri pertambangan maka semakin tinggi tingkat terjadinya transformasi sektor pertanian menuju sektor non
57
pertanian, sehingga berpeluang terhadap semakin sempitnya pekerjaan di sektor pertanian akibatnya semakin sempitnya luas lahan yang dimiliki. 5.4.2 Luas Lahan yang dimiliki Rendahnya kepemilikan lahan masyarakat di Desa Cipinang, akan mempengaruhi rendahnya luas lahan yang dimiliki. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 15 di bawah ini. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumah tangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumah tangga
Gambar 14. Luas Kepemilikan Lahan Pertanian Berdasarkan Lapisan Sosial Gambar 14 di atas menunjukkan bahwa luas lahan pertanian di Kampung Gunung Cabe lebih banyak dibandingkan Kampung Joglo. Hal ini dikarenakan jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Joglo tergolong banyak, sehingga banyak masyarakat yang menjual lahannya ke pihak perusahaan untuk dijadikan sebagai area pertambangan. Sementara itu jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Gunung Cabe tergolong sedikit, sehingga jumlah anggota masyarakat yang menjual lahan pertaniannya kepada pihak perusahaan pun masih sedikit. Sebesar 50 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada kategori lapisan atas masyarakat Kampung Joglo memiliki luas lahan antara 100 hingga 1000 meter persegi. Hal ini dikarenakan masyarakat pada lapisan atas di
58
Kampung Joglo merupakan masyarakat yang bergerak di dua sektor pekerjaan sekaligus yaitu sebagai petani dan pekerja perusahaan atau berdagang, sehingga memiliki kemampuan keuangan yang lebih tinggi dalam menopang kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup utama ditopang dari hasil berdagang atau bekerja di perusahaan pertambangan, sedangkan hasil pertanian hanya digunakan untuk konsumsi keluarga saja atau subsisten. Di Kampung Gunung Cabe, jumlah masyarakat lapisan bawah yang memiliki luas lahan pertanian tinggi, lebih banyak dibandingkan dengan lapisan atas. Sebesar 13 persen pada lapisan atas memiliki lahan dengan luas antara 1000 hingga 5000 meter persegi. Terdapat 24 persen atau sebanyak dua rumahtangga yang memiliki luas lahan pertanian antara 100 hingga 1000 meter persegi, sedangkan hanya sebesar 25 persen atau sebanyak satu rumahtangga saja pada lapisan atas yang memiliki luas lahan antara 100 hingga 1000 meter persegi. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat pada lapisan bawah di Kampung Gunung Cabe hanya bergerak di sektor pertanian. Pemenuhan kebutuhan hidup sangat bergantung pada sektor pertanian sehingga rumahtangga tersebut lebih memilih untuk tidak menjual lahan yang dimiliki. Namun secara agregat, mayoritas masyarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe berstatus tidak memiliki lahan pertanian. Hal ini akan menimbulkan dampak pada semakin sempitnya kesempatan kerja sektor pertanian. 5.5 Rumahtangga yang Menjual Lahan Pertanian Proses transformasi sektor pertanian menuju sektor non pertanian atau sektor pertambangan di Desa Cipinang terlihat dengan semakin rendahnya jumlah luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini kemudian akan berdampak terhadap semakin menurunnya kesempatan kerja sektor pertanian. Kondisi tersebut akan mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Desa Cipinang. Mayoritas masyarakat yang pada awalnya bermatapencaharian sebagai petani saat ini dituntut untuk melakukan strategi bertahan hidup yaitu dengan bekerja di sektor non pertanian. Namun rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki, menjadikan masyarakat lokal tidak mampu bersaing untuk menduduki posisi layak di sektor pertambangan. Tingginya tingkat persaingan antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang untuk dapat
59
bekerja di sektor pertambangan menjadi pemicu terjadinya konflik antara kedua pihak tersebut. Hal ini dikarenakan sektor pertanian yang pada awalnya menjadi sumber matapencaharian utama masyarakat lokal mengalami penurunan seiring dengan adanya keputusan dari masyarakat lokal untuk menjual lahan pertanian yang dimiliki kepada pihak industri pertambangan. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 15. Jumlah Rumahtangga yang Menjual Lahan Pertanian Berdasarkan Lapisan Sosial Berdasarkan Gambar 15 di atas terlihat bahwa sebesar 50 persen atau sebanyak tiga rumahtangga pada lapisan atas di Kampung Joglo pernah menjual lahan pertaniannya kepada perusahaan pertambangan. Jumlah total luas lahan yang dijual oleh ketiga rumahtangga tersebut adalah seluas 0,41 hektar. Pada umumnya mayoritas lahan pertanian di Kampung Joglo dimiliki oleh lapisan atas, sehingga hanya lapisan atas di kampung tersebut saja yang dapat menjual lahan pertaniannya kepada pihak perusahaan pertambangan. Sementara itu di Kampung Gunung terdapat sebesar 33 persen pada lapisan atas, enam persen lapisan menengah dan 14 persen lapisan bawah menyatakan pernah menjual lahan pertanian kepada pihak perusahaan pertambangan dengan jumlah total lahan yang dijual adalah seluas 2,35 hektar. Pada umumnya hasil penjualan lahan pertanian tersebut digunakan masyarakat untuk membiayai pengobatan anggota keluarga yang sakit, renovasi rumah dan membeli sawah di tempat yang berbeda.
60
5.6 Persepsi Kesempatan Kerja 5.6.1 Persepsi Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Pada awalnya, mayoritas masyarakat Desa Cipinang bergerak di sektor pertanian. Sebelum adanya industri pertambangan, wilayah Desa Cipinang dikelilingi oleh area pegunungan. Di bawah pegunungan tersebut terdapat area persawahan yang dipergunakan oleh masyarakat sebagai sumber utama pemenuhan kebutuhan hidup. Kesempatan kerja pertanian terbuka luas karena lahan pertanian masih sangat luas. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 16. Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Sebelum Ada Aktivitas Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial Pada kondisi sebelum ada pertambangan, mayoritas masyarakat Kampung Joglo disetiap kategori lapisan sosial menyatakan bahwa kesempatan kerja sektor pertanian paling banyak dibandingkan sektor pekerjaan lainnya. Sebesar 67 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan atas, sebesar 50 persen atau sebanyak enam rumahtangga pada lapisan menengah dan sebesar 33 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan bawah yang menyatakan kesempatan kerja sektor pertanian paling banyak dibandingkan yang lainnya. Hal tersebut juga
61
dirasakan oleh lapisan sosial menengah dan bawah di Kampung Gunung Cabe, dimana mayoritas masyarakat menyatakan bahwa kesempatan kerja pertanian paling banyak dibandingkan sektor pekerjaan lainnya. Terdapat 50 persen atau sebanyak dua rumahtangga pada lapisan sosial atas di Kampung Gunung Cabe yang menyatakan bahwa kesempatan kerja pertanian terbatas. Hal ini dikarenakan sebagian rumahtangga pada lapisan atas tersebut tidak pernah bekerja secara langsung di sektor pertanian, sehingga tidak mengetahui secara jelas kondisi pertanian sebelum ada pertambangan. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 17. Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Pertanian Setelah Ada Aktivitas Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial Kondisi kesempatan kerja di sektor pertanian mengalami perubahan seiring dengan banyaknya lahan pertanian yang dijual oleh masyarakat kepada pihak perusahaan, yaitu pada kondisi setelah adanya pertambangan. Kalau disini, dulu itu hampir semuanya jadi petani. Soalnya pada saat dulu gunung yang sekarang jadi proyek itu namanya Gunung Eundeur, di bawahnya lahan sawah. Kalau sekarang pertanian sudah jadi sedikit, palingan yang jadi petani ya cuma yang punya lahan saja (Bapak Sf, tokoh masyarakat berusia 45 tahun).
Di Kampung Joglo pada kondisi setelah ada pertambangan, semakin tinggi status rumahtangga pada maka semakin banyak yang menyatakan kesempatan
62
kerja pertanian terbatas. Hal tersebut dikarenakan rumahtangga lapisan atas di Kampung Joglo merupakan rumahtangga yang paling akses terhadap pertanian. Sementara itu rumahtangga lapisan bawah di Kampung Gunung Cabe merupakan rumahtangga yang paling akses terhadap pertanian. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran industri pertambangan memberikan dampak berupa transformasi lahan pertanian menjadi lahan pertambangan. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab menurunnya kesempatan kerja sektor pertanian. 5.6.2 Persepsi Kesempatan Kerja Sektor Non Pertanian Kesempatan kerja sektor non pertanian mengalami peningkatan seiring dengan adanya aktivitas pertambangan. Mayoritas masyarakat di Kampung Joglo, dengan persentase sebesar 50 persen atau sebanyak tiga rumahtangga pada lapisan atas dan 58 persen atau sebanyak tujuh rumahtangga lapisan bawah menyatakan bahwa, tidak ada kesempatan kerja non pertanian pada saat sebelum ada pertambangan. Sementara itu sebesar 58 persen atau sebanyak tujuh rumahtangga menyatakan kesempatan kerja terbatas. Hal ini dikarenakan kesempatan kerja di bidang non pertanian masih sangat terbatas. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 18. Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Non Pertanian Sebelum Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial
63
Mayoritas masyarakat Kampung Gunung Cabe pada setiap kategori lapisan sosial yaitu sebesar 100 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan atas, sebesar 78 persen atau sebanyak 14 rumahtangga pada lapisan menengah, dan sebesar 87 persen atau sebanyak tujuh rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan bahwa pada saat kondisi sebelum ada pertambangan, kesempatan kerja non pertanian terbatas. Hal ini dikarenakan sebelum adanya pertambangan, mayoritas aktivitas kehidupan masyarakat bertumpu pada sektor pertanian. Kesempatan kerja non pertanian sangat sulit di jangkau. Usaha non pertanian seperti membuka warung, membutuhkan biaya atau modal yang tidak sedikit. Selain itu, faktor pendidikan yang rendah menjadikan masyarakat tidak memiliki keterampilan lain selain di bidang pertanian. Akibatnya masyarakat tidak mampu bersaing dengan pihak lainnya untuk bekerja di sektor non pertanian. Namun kondisi tersebut berubah setelah adanya kehadiran industri pertambangan. Kehadiran industri pertambangan mampu memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 19. Persepsi Responden terhadap Kesempatan Kerja Sektor Non Pertanian Setelah Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial
64
Mayoritas masyarakat pada setiap kategori lapisan sosial di Kampung Joglo yaitu sebesar 50 persen atau sebanyak tiga rumahtangga pada lapisan sosial atas, sebesar 42 persen atau sebanyak lima rumahtangga, dan sebesar 50 persen atau sebanyak enam rumahtangga pada kategori lapisan bawah menyatakan bahwa kesempatan kerja non pertanian setelah adanya industri pertambangan tergolong terbuka luas. Hal yang sama dirasakan oleh masyarakat di Kampung Gunung Cabe. Sebesar 50 persen atau sebanyak dua rumahtangga pada lapisan atas dan sebesar 50 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan kesempatan kerja terbuka luas. Sementara itu sebanyak delapan rumahtangga atau sebesar 44 persen menyatakan kesempatan kerja pada kondisi sebelum dan setelah ada pertambangan tergolong sama saja. Hal ini dikarenakan masyarakat pada lapisan tersebut menyatakan sangat sulit untuk menjadi pekerja di pertambangan. Sebagian masyarakat dapat bekerja di perusahaan pertambangan. Namun karena rendahnya pendidikan yang ditempuh, mayoritas warga bekerja sebagai buruh kasar seperti supir truk pengangkut barang tambang dan buruh pengangkut bahan tambang. Adanya standar perusahaan yang menetapkan bahwa setiap orang yang ingin menjadi karyawan tetap, minimal pendidikan yang ditempuh adalah lulusan SMA atau STM. Hal tersebut masih sangat sulit terjangkau, mengingat pendidikan masyarakat lokal yang masih tergolong rendah. Namun hadirnya perusahaan memberikan keuntungan bagi penduduk pendatang. Hal tersebut terlihat dengan banyaknya jumlah penduduk pendatang yang bekerja di perusahaan pertambangan dan berstatus sebagai karyawan tetap. Selain memberikan
kesempatan
kerja,
dampak
positif
kehadiran
perusahaan
pertambangan juga dirasakan oleh para pedagang di sekitar pertambangan. Peningkatan ekonomi dirasakan oleh para pedagang setelah hadirnya perusahaan pertambangan. Banyak para pekerja yang ketika beristirahat makan di warung milik pedagang, karena tidak sempat untuk pulang ke rumah. 5.7 Tingkat Kedalaman Konflik 5.7.1 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Perubahan Udara Dampak aktivitas pertambangan pada aspek sosial terlihat dengan adanya konflik sebagai akibat terjadinya perubahan lingkungan. Kondisi suhu udara yang
65
panas, berdebu dan terlihat gersang mengganggu kenyamanan hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Konflik yang terjadi di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe merupakan konflik terbuka (manifest), dimana pihak yang berselisih saling melakukan negosiasi terkait permasalahan kerusakan lingkungan. Hal ini terlihat dengan adanya masalah perubahan udara seperti kondisi suhu udara yang panas dan berdebu mendapatkan perhatian lebih dari pihak perusahaan dengan melakukan upaya penyiraman sebanyak tiga kali dalam satu hari. Hal tersebut dilakukan agar kapasitas debu menjadi semakin berkurang. Adapun konflik yang terjadi merupakan konflik yang melibatkan masyarakat lokal dengan pihak perusahaan pertambangan. Masalah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat disini itu adalah masalah kebisingan dan debu. Namun untuk debu, sekarang sudah tidak lagi karena suka ada penyiraman air sehari tiga kali oleh PT (Bapak Sop, sekertaris Desa Cipinang berusia 30 tahun).
Tingkat konflik yang terjadi di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe masih berada pada level sedang karena umumnya masyarakat hanya mengeluh pada perusahaan. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 20 di bawah ini. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 20. Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Perubahan Udara Berdasarkan Lapisan Sosial
66
Sebesar 50 persen atau sebanyak tiga rumahtangga pada lapisan atas masyarakat Kampung Joglo menyatakan perubahan udara tergolong biasa saja. Hal tersebut dikarenakan pada lapisan atas umumnya ditempati oleh tokoh masyarakat. Pihak perusahaan selalu memberikan kompensasi berupa uang tunai yang diberikan setiap bulan melalui tokoh masyarakat. Uang tunai tersebut merupakan biaya ganti rugi atas kerusakan lingkungan dan berbagai dampak negatif dari usaha pertambangan. Selain itu anggota keluarga pada masyarakat lapisan atas, banyak yang bekerja di perusahaan pertambangan. Kalau Bapak sih nggak bisa ngomong secara gamblang gitu untuk ngomongin apa yang Bapak keluhkan ke proyek soalnya kan anak Bapak ada yang kerja disana. Terus dari proyek juga suka ngasih uang untuk tokoh masyarakat disini. Termasuk Bapak gitu hehehe (Bapak Hj.Rjk, tokoh agama berusia 57 tahun).
Sementara itu, sebesar 93 persen atau sebanyak delapan rumahtangga pada lapisan menengah dan sebesar 50 persen atau sebanyak enam rumahtangga pada lapisan bawah di Kampung Joglo menyatakan mengeluh akibat perubahan udara yang terjadi. Hal ini dikarenakan debu sebagai limbah buangan pabrik industri pertambangan dirasakan sangat mengganggu masyarakat. Selain itu, masyarakat pada lapisan menengah dan bawah juga tidak merasakan adanya kompensasi seperti yang diberikan oleh pihak perusahaan kepada lapisan atas. Terjadi perbedaan tingkat kedalaman konflik antara masyarakat Kampung Joglo dan masyarakat Kampung Gunung Cabe. Semua kategori lapisan sosial masyarakat di Kampung Gunung Cabe yaitu sebesar 100 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan atas, sebesar 94 persen atau sebanyak 17 rumahtangga pada lapisan menengah, dan sebesar 100 persen atau sebanyak delapan rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan mengeluh akibat perubahan udara. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan signifikan yang dirasakan oleh masyarakat pada kondisi awal dimana suhu udara masih terasa sejuk dan tidak berdebu namun kini berubah menjadi panas, berdebu dan terlihat gersang. hal tersebut menyebabkan kenyamanan hidup masyarakat menjadi sangat terganggu. Selain itu, masyarakat di Kampung Gunung Cabe juga tidak merasakan adanya bentuk kompensasi atau biaya ganti rugi akibat terjadinya perubahan udara seperti apa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pertambangan di Kampung Joglo.
67
5.7.2 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Polusi Suara Aktivitas pertambangan memberikan dampak negatif berupa polusi suara atau kebisingan yang berasal dari aktivitas blasting dan kendaraan truk pengangkut bahan tambang. Kebisingan yang terjadi menimbulkan gangguan pada pendengaran, proses komunikasi, aktivitas tidur, dan retakan pada rumah warga. Mayoritas masyarakat pada setiap kategori lapisan sosial di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menyatakan mengeluh akibat polusi suara. Di Kampung Joglo sebesar 100 persen atau sebanyak enam rumahtangga pada kategori lapisan atas, sebesar 67 persen atau sebanyak delapan rumahtangga pada kategori lapisan menengah dan sebesar 50 persen atau sebanyak enam rumahtangga pada kategori lapisan bawah menyatakan mengeluh akibat polusi suara. Jumlah persentase lapisan atas yang menyatakan mengeluh, lebih banyak dibandingkan dengan lapisan menengah dan lapisan bawah. Hal ini dikarenakan tingkat kebisingan yang dirasakan oleh masyarakat pada lapisan atas, lebih tinggi akibat jarak rumah yang lebih dekat dengan lokasi blasting dan jalan raya sebagai tempat melajunya kendaraan truk pengangkut bahan tambang. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 21. Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Polusi Suara Berdasarkan Lapisan Sosial
68
Hal yang sama terjadi pada masyarakat Kampung Gunung Cabe. Mayoritas setiap kategori lapisan sosial di Kampung Gunung Cabe menyatakan mengeluh akibat terjadinya polusi suara. Sebesar 75 persen atau sebanyak tiga rumahtangga lapisan atas, sebesar 83 persen atau sebanyak 15 rumahtangga lapisan menengah, dan sebesar 100 persen atau sebanyak delapan rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan mengeluh akibat polusi suara. Jumlah persentase yang mengeluh pada lapisan bawah lebih besar dibandingkan dengan lapisan menengah dan lapisan bawah. Hal ini dikarenakan tingkat kebisingan yang dirasakan oleh lapisan bawah lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan atas dan lapisan menengah akibat jarak rumah yang lebih dekat dengan lokasi blasting dan jalan raya sebagai tempat melajunya kendaraan truk, sehingga jumlah masyarakat yang mengeluh pada lapisan bawah lebih banyak dibandingkan dengan lapisan menengah dan atas. Pada kategori lapisan sosial di Kampung Joglo, semakin tinggi status sosial masyarakat maka semakin tinggi tingkat keluhan terhadap kebisingan. Sementara itu pada kategori lapisan sosial di Kampung Gunung Cabe, semakin rendah status sosial di masyarakat maka semakin tinggi tingkat keluhan terhadap kebisingan. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa sensitivitas kebisingan lapisan atas di Kampung Joglo lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan menengah dan bawah. Sebaliknya, tingkat sensitivitas kebisingan lapisan bawah di Kampung Gunung Cabe lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan atas dan menengah. 5.7.3 Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Gangguan Sumber Air Masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe pada umumnya menggunakan air sumur sebagai sumber air. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang menggunakan sungai sebagai sumber air. Permasalahan yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pertambangan pada sumber air tersebut adalah terjadinya kekeringan pada saat musim kemarau. Permasalahan ini, menjadi salah satu masalah yang paling dikeluhkan oleh masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. Data pada Gambar 22 menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pada setiap kategori lapisan sosial menyatakan mengeluh akibat gangguan sumber air. Di Kampung Joglo sebesar seratus persen atau sebanyak enam rumahtangga pada lapisan atas, sebesar 75 persen atau sebanyak sembilan rumahtangga lapisan
69
menengah, dan sebesar 58 persen atau sebanyak tujuh rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan mengeluh akibat adanya gangguan sumber air Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 22. Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Gangguan Sumber Air Berdasarkan Lapisan Sosial Data pada Gambar 22 di atas menunjukkan bahwa semakin tinggi lapisan sosial di Kampung Joglo, maka semakin tinggi tingkat persentase rumah tangga yang mengeluh. Hal ini menunjukkan tingkat sensitivitas lapisan atas terhadap gangguan sumber air lebih tinggi dibandingkan lapisan menengah dan bawah. Hal yang sama juga terjadi di Kampung Gunung Cabe, dimana mayoritas masyarakat pada setiap kategori lapisan sosial menyatakan mengeluh akibat gangguan sumber air. Sebesar 100 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan atas, sebesar 75 persen atau sebanyak 15 rumahtangga lapisan menengah, dan sebesar 100 persen atau sebanyak delapan rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan mengeluh akibat gangguan sumber air. Sebagian masyarakat di Kampung Joglo menyatakan masih dapat mengambil air dari sumur yang disediakan oleh perusahaan jika terjadi kekeringan, sedangkan yang lainnya lebih memilih untuk pergi ke kampung terdekat yang masih terdapat air. Sementara itu, masyarakat di Kampung Gunung Cabe masih dapat memperoleh air bersih yang berasal dari selang milik
70
perusahaan dan air yang disediakan oleh pemerintah melalui tangki-tangki jika terjadi kekeringan saat musim kemarau. 5.8 Hubungan Antar Warga 5.8.1 Hubungan Antar Masyarakat Lokal Masyarakat Desa Cipinang dikenal sebagai masyarakat yang masih sangat kental unsur keagamaannya. Kegiatan kerohanian seperti pengajian masih sering dilakukan di daerah tersebut. Melalui kegiatan pengajian tersebut, masyarakat bisa bersilaturahmi dan menjalin komunikasi secara intens dengan masyarakat lainnya. Kegiatan pengajian ini dilaksanakan setiap hari namun dibedakan berdasarkan lapisan umur di masyarakat seperti orang tua, remaja, dan anak-anak. Selain sebagai tempat berkomunikasi, pengajian juga dijadikan warga sebagai tempat sharing dan pencarian solusi atas masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Hal tersebut yang menjadikan hubungan antar sesama masyarakat masih terjalin dengan baik. Selain itu, jarak rumah yang berdekatan dan berdempetan pun memudahkan terjadinya proses komunikasi antar warga. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 23. Hubungan Sesama Masyarakat Lokal Berdasarkan Lapisan Sosial
71
Mayoritas masyarakat pada setiap lapisan sosial di Kampung Joglo menyatakan masih peduli dan suka membantu. Sebesar 83 persen atau sebanyak lima rumahtangga lapisan atas, sebesar 84 persen atau sebanyak sepuluh rumahtangga lapisan menengah dan 67 persen atau sebanyak delapan rumahtangga lapisan bawah di Kampung Joglo menyatakan masih peduli dan suka membantu. Berdasarkan data pada Gambar 23 terlihat perbedaan antara hubungan yang terjadi antar masyarakat lokal di Kampung Gunung Cabe dan Kampung Joglo. Sistem gotong royong masih terdapat di Kampung Gunung Cabe dengan persentase sebesar 11 persen pada lapisan menengah dan 13 persen pada masyarakat lapisan bawah. Hal ini dikarenakan pada masyarakat Kampung Gunung Cabe, kegiatan pengajian masih sangat sering dilakukan. Melalui pengajian tersebut, masyarakat masih sering melakukan komunikasi. Kegiatan seperti perbaikan mesjid pun masih sering dilakukan secara bersama-sama, sehingga hubungan masih terjalin dengan erat. Sementara itu sebesar 100 persen atau sebanyak empat rumahtangga pada lapisan atas, sebesar 72 persen atau sebanyak 13 rumahtangga lapisan menengah dan sebesar 74 persen atau sebanyak enam rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan masih peduli dan saling membantu. Kegiatan gotong royong di Kampung Joglo sudah jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan para warga sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Ya kalau dulu sih disini warganya pada masih suka gotong royong. Kayak untuk pembangunan mesjid begitu, semua masyarakat pada ikut bantu-bantu. Dana pembangunannya aja dikumpulin dari semua masyarakat. Itu untuk ngebangun mesjid yang disebelah situ tuh. Tapi sekarang sih gotong royong sudah jarang sekali. Mungkin karena pada sibuk kali ya (Bapak Hj. Rjk, tokoh agama berusia 57 tahun).
Pada umumnya, hubungan yang terjalin antar sesama masyarakat lokal di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe masih tergolong baik dan bersifat kolektivis, karena mayoritas masyarakat menyatakan peduli dan suka membantu. 5.8.2 Hubungan Antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Pada umumnya, hubungan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang masih tergolong baik. Sebesar 50 persen atau sebanyak tiga rumahtangga lapisan atas di Kampung Joglo menyatakan masih peduli dan suka membantu. Sebesar 67 persen atau sebanyak delapan rumahtangga lapisan
72
menengah menyatakan masih terjalin kontak dan komunikasi. Sementara itu sebanyak 42 persen atau sebanyak lima rumahtangga lapisan bawah menyatakan masih peduli dan suka membantu. Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan hubungan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pendatang di Kampung Gunung Cabe. Sebesar 50 persen atau sebanyak dua rumahtangga lapisan atas menyatakan masih peduli dan suka membantu. Sebesar 44 persen atau sebanyak delapan rumahtangga lapisan menengah menyatakan masih terjalin kontak dan komunikasi. Sementara itu sebesar 63 persen atau sebanyak lima rumahtangga pada lapisan bawah menyatakan masih peduli dan suka membantu. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 24. Hubungan Antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang Berdasarkan Lapisan Sosial Berdasarkan perbandingan, hubungan yang terjadi antar sesama masyarakat lokal dengan hubungan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pendatang maka hubungan yang terjadi antara masyarakat lokal dengan pendatang tergolong lebih rendah. Hal ini dikarenakan adanya tingkat persaingan kerja di sektor pertambangan. Terdapat beberapa rumahtangga di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe yaitu sebesar 17 persen pada lapisan atas, sebesar 25 persen pada lapisan menengah, dan sebesar 16 persen pada lapisan bawah di Kampung Joglo menyatakan sudah tidak peduli dengan keadaan penduduk pendatang lagi.
73
Sementara itu, terdapat 23 persen lapisan menengah dan 12 persen pada lapisan bawah di Kampung Gunung Cabe yang menyatakan sudah tidak peduli dengan keadaan penduduk pendatang lagi. Hal dikarenakan adanya anggota keluarga yang tidak mampu bersaing untuk bekerja di sektor pertambangan sehingga masyarakat tersebut sulit menjangkau perusahaan. Ibu sudah tidak peduli lagi sama penduduk pendatang. Soalnya anak Ibu yang sudah susah payah melamar kerja di pertambangan tidak diterima. Tapi giliran penduduk pendatang aja langsung diterima. Nggak tau ibu juga kenapa bisa kayak gitu (Ibu Mae, pedagang dan Ibu rumahtangga berusia 60 tahun).
Rendahnya pendidikan yang di tempuh dan minimnya keterampilan yang dimiliki, menjadikan masyarakat lokal tidak mampu bersaing dengan masyarakat pendatang untuk bekerja dan menduduki posisi yang layak di perusahaan pertambangan. Adanya tingkat persaingan antara masyarakat lokal dengan pendatang ini berpeluang menimbulkan konflik, akibat dominasi perekonomian oleh masyarakat pendatang terhadap masyarakat lokal. 5.9 Ikhtisar Kehadiran industri pertambangan memberikan dampak positif dan negatif pada aspek sosio-ekonomi masyarakat Desa Cipinang. Tingkat pendapatan yang diperoleh masyarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe selama kurun waktu satu tahun terakhir tergolong sedang, dengan kondisi fisik tempat tinggal sangat layak. Kepemilikan lahan pertanian tergolong rendah karena banyak dari anggota masyarakat yang menjual lahannya kepada pihak perusahaan. Rendahnya kepemilikan lahan pertanian berkorelasi terhadap semakin rendahnya luasnya lahan yang dimiliki. Selain itu, rendahnya kepemilikan lahan juga menyebabkan sulitnya kesempatan kerja sektor pertanian. Terjadi perubahan kesempatan kerja pertanian pada kondisi sebelum dan setelah ada pertambangan. Kesempatan kerja sektor pertanian pada kondisi sebelum ada pertambangan tergolong sangat mudah, namun menjadi sulit setelah ada pertambangan. Di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe, dampak pada aspek sosioekonomi seperti struktur pendapatan, kesempatan kerja sektor pertanian dan kesempatan kerja sektor non pertanian, serta tingkat konflik yang terjadi di masyarakat terangkum sebagaimana Tabel 7.
74
Tabel 7. Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekonomi Terhadap Masyarakat Lokal Desa Cipinang, 2011. Aspek Penelitian
Tingkat Pendapatan Kondisi Fisik Tempat Tinggal Status Tempat Tinggal Kepemilikan Lahan Pertanian Luas Lahan yang dimiliki Kesempatan Kerja Pertanian Sebelum Ada Pertambangan Kesempatan Kerja Pertanian Setelah Ada Pertambangan Kesempatan Kerja Non Pertanian Sebelum Ada Pertambangan Kesempatan Kerja Non Pertanian Setelah Ada Pertambangan Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Perubahan Udara Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Polusi Suara Tingkat Kedalaman Konflik Akibat Gangguan Sumber Air Hubungan Antar Sesama Masyarakat Lokal Hubungan Antara Masyarakat Lokal dengan Pendatang
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Sedang, rendah Sangat layak
Sedang Sangat layak
Milik pribadi Rendah (lahan < 0,001 hektar) Sangat rendah (lahan < 0,001 hektar Sangat mudah
Milik pribadi Rendah (lahan < 0,001 hektar) Sangat rendah (lahan < 0,001 hektar) Sangat mudah
Sulit
Sulit
Sangat sulit
Sulit
Mudah
Mudah
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Sedang
Tinggi
Tinggi
Sedang
Tinggi
Sumber: hasil pengolahan data primer, 2011
Berdasarkan data pada Tabel 7 terlihat bahwa kesempatan kerja sektor non pertanian sebelum ada pertambangan di Kampung Joglo tergolong sangat sulit dan tergolong sulit menurut masyarakat di Kampung Gunung Cabe. Hal ini dikarenakan sebelum ada pertambangan, mayoritas masyarakat bekerja di sektor
75
pertanian. Kehadiran industri pertambangan memberikan peluang kerja bagi masyarakat, sehingga mayoritas masyarakat tersebut menyatakan bahwa kesempatan kerja di sektor non pertanian tergolong mudah. Konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan serta pemerintah akibat perubahan lingkungan seperti perubahan udara, polusi suara, dan gangguan sumber air di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe masih tergolong sedang karena mayoritas masyarakat hanya mengeluh. Adanya penanganan dari pihak perusahaan dengan membuka air sumur yang dapat digunakan saat musim kemarau, dan upaya penyiraman air untuk mengurangi kapasitas debu menyebabkan konflik semakin teratasi. Hubungan yang terjadi antar masyarakat lokal di Kampung Joglo Kampung Gunung Cabe tergolong tinggi. Sementara itu, Hubungan yang terjalin antara masyarakat lokal dengan pendatang di Kampung Gunung Cabe tergolong masih tinggi, sedangkan di Kampung Joglo tergolong sedang. Hal ini dikarenakan adanya persaingan antara masyarakat lokal dengan pendatang untuk bekerja di sektor pertambangan.
76
BAB VI DAMPAK SOSIO-EKOLOGI AKTIVITAS PERTAMBANGAN Kondisi geografis Desa Cipinang yang dikelilingi oleh wilayah pegunungan menunjukkan kekayaan sumberdaya alam yang sangat melimpah didalamnya. Kekayaan sumberdaya alam tersebut bukan hanya memberikan kenyamanan hidup bagi masyarakat, melainkan juga bagi ekosistem yang berada disekitarnya. Namun saat ini seiring dengan adanya eksploitasi terhadap sumberdaya alam tambang, kondisi lingkungan hidup berada pada fase kritis dan sangat mengkhawatirkan. Pada awalnya, Desa Cipinang dikelilingi oleh wilayah pegunungan dan terdapat lahan sawah pada bagian bawah gunung. Di pegunungan tersebut terdapat mata air yang dijadikan sebagai sumber air utama oleh setiap masyarakat Desa Cipinang. Selain itu, masyarakat juga memanfaatkan lahan di beberapa bagian pegunungan sebagai lahan pertanian untuk jenis komoditas pisang. Kondisi lahan yang sangat subur, menjadikan Desa Cipinang sebagai daerah yang potensial bagi berkembangnya sektor pertanian. Kekayaan sumberdaya alam yang ada, tidak hanya terlihat pada potensi yang tinggi bagi sektor pertanian saja melainkan juga bagi sektor pertambangan. 6.1 Konversi Lahan Pertanian Peralihan sektor pertanian menjadi sektor non pertanian atau sektor pertambangan di Desa Cipinang, terjadi seiring dengan semakin banyaknya jumlah masyarakat lokal yang menjual lahan pertanian yang dimiliki kepada pihak perusahaan pertambangan untuk dijadikan sebagai lahan tambang. Sebelum ada pertambangan masyarakat lokal memanfaatkan lahan di sekitar pegunungan untuk menanam pisang dan padi. Banyaknya cadangan air di pegunungan tersebut menjadikan kondisi lahan sangat subur dan potensial bagi sektor pertanian karena banyaknya saluran irigasi. Namun seiring dengan masuknya perusahaan pertambangan, jumlah lahan pertanian menjadi semakin menyempit karena terkonversi menjadi area pertambangan. Di satu sisi, konversi lahan pertanian menjadi pertambangan memberikan dampak negatif berupa semakin menurunnya kesempatan kerja sektor pertanian. Namun di sisi lain kesempatan kerja sektor
77
pertambangan mengalami peningkatan sehingga memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat di sekitar dan di luar wilayah pertambangan. Konversi lahan pertanian menjadi pertambangan juga menimbulkan dampak negatif pada aspek sosio-ekologi seperti terjadinya gangguan resapan air berupa kekeringan. 6.2 Sumber Air yang digunakan Masyarakat Desa Cipinang merupakan salah satu kawasan yang dikelilingi oleh pegunungan dan dialiri Sungai Cisadane. Meskipun wilayah tersebut merupakan wilayah yang dialiri Sungai Cisadane, namun Mayoritas masyarakat Desa Cipinang menjadikan air sumur sebagai sumber air. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal menuju sungai sangat jauh sehingga mayoritas rumahtangga lebih memilih air sumur sebagai sumber air. Disini kebanyakan warga memperoleh air dari sumur soalnya kalau ke sungai kan jauh. Dulu sih sempet kekeringan tapi sekarang sudah ada penanganan dari PT, tuh yang deket jalan kan ada selang air bersih yang bisa dipergunakan oleh siapapun warga disini (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Masyarakat menggunakan air sumur sebagai air untuk mandi, mencuci, dan kakus atau MCK. Sebagian masyarakat juga menjadikan air sumur sebagai air minum, namun sebagian lainnya lebih memilih mengkonsumsi air minum yang berasal dari air galon atau air minum isi ulang. Sebelum akses pada sumur, masyarakat lokal menggunakan mata air pegunungan sebagai sumber air utama. Namun seiring dengan dilakukannya aktivitas pengerukan pertambangan, mata air pegunungan tersebut mengalami kekeringan. Aktivitas blasting dan pengerukan bahan tambang mengakibatkan penurunan kualitas lahan pertanian. Mata air yang berasal dari gunung menjadi kering dan menghilang seiring dengan eksploitasi sumberdaya alam tambang
yang terus dilakukan.
Guncangan blasting
menyebabkan penurunan kualitas air yang berasal dari sumur dan semakin berkurangnya saluran irigasi. Saat ini, masalah kekeringan air merupakan salah satu masalah yang paling dikeluhkan oleh masyarakat Desa Cipinang. Hal ini dikarenakan pada saat musim kemarau, air sumur yang dimiliki oleh masyarakat selalu mengalami kekeringan. Selain itu, guncangan blasting menyebabkan penurunan kualitas air yang berasal dari sumur karena air menjadi semakin keruh. Berbagai upaya terus dilakukan
78
oleh pemerintah dan perusahaan pertambangan. Upaya tersebut berupa pengadaan air bersih yang berasal dari selang maupun membuat air sumur yang dapat dipergunakan oleh setiap masyarakat di Desa Cipinang. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikiti)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 25. Sumber Air yang digunakan Masyarakat Berdasarkan Lapisan Sosial Berdasarkan data pada Gambar 25 di atas terlihat bahwa sebesar 100 persen rumahtangga pada setiap lapisan sosial di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menggunakan air sumur sebagai sumber air. Sementara itu terdapat satu rumahtangga atau sebesar delapan persen pada lapisan bawah di Kampung Joglo yang menggunakan sungai sebagai sumber air. Hal ini dikarenakan air sumur yang dimiliki oleh rumahtangga tersebut mengalami gangguan berupa kekeringan dan diperparah dengan kondisi air yang sangat kotor, sehingga lebih memilih untuk beralih menggunakan air sungai sebagai sumber air. 6.3 Kondisi Sumber Air Sebelum masyarakat akses pada air sumur dengan menjadikannya sebagai sumber air, mayoritas masyarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menjadikan mata air pegunungan sebagai sumber air utama. Hal ini dikarenakan Kondisi mata air pegunungan memiliki kualitas yang sangat jernih. Kondisi mata
79
air pegunungan sangat melimpah karena dikelilingi oleh banyak pohon sehingga menyimpan banyak cadangan air. Dulu disini itu ada banyak mata air di dekat gunung. Air melimpah bersih lagi semua warga ngambilnya dari situ. Tapi setelah ada pertambangan tanahnya dikeruk dan sekarang sudah di urug (timbun) jadinya agak susah air sekarang itu. Apalagi kalau musim kemarau dua minggu saja sudah kering disini gak ada air (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Kondisi sumber air berubah setelah adanya aktivitas pertambangan. Mayoritas masyarakat pada setiap kategori lapisan sosial di Desa Cipinang menyatakan bahwa kondisi air pada saat sebelum ada pertambangan adalah tersedia dimana-mana. Hal ini sebagaimana terlihat pada Gambar 26 di bawah ini. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 26. Persepsi Kondisi Sumber Air Sebelum Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial Sebesar 100 persen pada setiap kategori lapisan sosial di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menyatakan bahwa kondisi sumber air sebelum ada pertambangan, sangat melimpah dan tersedia dimana-mana. Sementara itu terdapat satu rumahtangga dengan persentase sebesar 17 persen pada lapisan atas di Kampung Joglo yang menyatakan kondisi sumber air sebelum ada pertambangan masih air tersedia namun terbatas. Hal ini dikarenakan rumahtangga tersebut merupakan penduduk pendatang asal Garut yang baru
80
tinggal sekitar sepuluh tahun yang lalu sehingga tidak mengetahui dengan jelas kondisi sumber air sebelum ada pertambangan di Kampung Joglo. Persepsi masyarakat mengenai kondisi sumber air sebelum dan setelah ada pertambangan dirasakan sangat berbeda oleh masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. Dulu, disini yang namanya air itu sangat melimpah dan jernih. Para warga bisa memperoleh air dengan mudah karena sumber airnya itu kan dari gunung. Tapi sekarang, air sudah sangat terbatas soalnya kan gunung di keruk, pohonnya jadi nggak ada. Apalagi saat musim kemarau, baru satu bulan saja disini suka kekeringan. Tapi kalau sudah kayak gitu, biasanya pemerintah suka ngasih air lewat tangki terus di isi ke bak-bak warga (Bapak Sf, tokoh masyarakat berusia 45 tahun).
Perubahan terjadi pada kondisi awal sumber air yang sangat melimpah dan tersedia dimana-mana, namun saat ini kondisi sumber air berubah menjadi tersedia namun jumlahnya sangat terbatas. Hal tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 27 di bawah ini. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 27. Persepsi Kondisi Sumber Air Setelah Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial Sebesar 100 persen pada setiap kategori lapisan sosial di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menyatakan bahwa, kondisi sumber air setelah ada pertambangan masih tersedia namun terbatas. Hal ini dikarenakan pada musim kemarau semua sumber air yang digunakan warga mengalami kekeringan.
81
Terdapat satu rumahtangga pada lapisan menengah di Kampung Joglo yang menyatakan bahwa kondisi air sebelum dan setelah ada pertambangan, sama saja yaitu kondisi sumber air masih tersedia dimana-mana. Hal ini dikarenakan rumahtangga tersebut masih dapat akses pada air sumur yang telah disediakan oleh perusahaan jika terjadi kekeringan. Berdasarkan data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kehadiran industri pertambangan memberikan dampak yang sangat negatif terhadap kondisi sumber air. 6.4 Kualitas Air Minum Masyarakat di Kampung Gunung Cabe dan Kampung joglo memiliki persepsi bahwa kondisi air minum tergolong jernih, apabila kondisi air yang di konsumsi tidak berwarna sama sekali. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 28. Kualitas Air Minum Responden Berdasarkan Lapisan Sosial Gambar 28 di atas menunjukkan bahwa mayoritas kualitas air minum yang di konsumsi oleh masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe masih tergolong jernih. Hanya terdapat dua rumahtangga atau sebesar 33 persen saja pada kategori lapisan atas di Kampung Joglo menyatakan bahwa kualitas air minum yang di konsumsi berwarna agak kecokelatan. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal masyarakat pada lapisan atas tersebut berdekatan dengan lokasi aktivitas penambangan, sehingga goncangan aktivitas blasting berpengaruh
82
terhadap kualitas air minum yang diperoleh dari sumur. Sementara itu, dua rumahtangga pada lapisan menengah di Kampung Joglo dan masing-masing satu rumahtangga pada semua kategori lapisan sosial yang ada di Kampung Gunung Cabe menyatakan bahwa kualitas air minum yang di konsumsi berwarna agak kecokelatan. Hal tersebut dikarenakan air minum yang digunakan berasal dari air sumur yang memiliki kondisi agak berwarna. Ya sebersih bersihnya air sumur gimana ya. Di bilang bersih ya bersih tapi airnya tetep saja suka agak kotor gitu (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Gangguan terhadap kualitas air minum, sama-sama dirasakan oleh masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe terutama oleh masyarakat lapisan atas. Hal ini menunjukkan bahwa sensitivitas masyarakat lapisan atas lebih tinggi daripada lapisan sosial menengah dan bawah. 6.5 Persepsi Kondisi Udara Persepsi kondisi udara sebelum ada pertambangan pada penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu buruk apabila suhu udara panas, berdebu dan terlihat gersang. Kondisi udara sedang jika suhu udara panas namun tidak berdebu, dan kondisi udara baik jika suhu udara terasa sejuk dan tidak berdebu. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 29. Persepsi Responden terhadap Kondisi Udara Sebelum Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial
83
Kondisi udara pada saat sebelum dan setelah ada pertambangan, dirasakan sangat berbeda oleh masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe. mayoritas masyarakat pada setiap kategori lapisan sosial di Kampung Gunung Cabe menyatakan bahwa kondisi udara sebelum ada pertambangan masih tergolong sejuk dan tidak berdebu. Hal ini dikarenakan sebelum ada pertambangan, kondisi kampung tersebut dikelilingi oleh wilayah pegunungan dan pepohonan. Hanya terdapat 39 persen atau sebanyak tujuh rumahtangga pada lapisan menengah saja yang menyatakan suhu udara panas namun tidak berdebu. Sementara itu, masyarakat pada kategori lapisan sosial yang ada di Kampung Joglo menyatakan bahwa kondisi udara sebelum ada pertambangan terasa panas dan tidak berdebu. Hal ini dikarenakan perusahaan pertambangan yang terdapat di Kampung Joglo masih tergolong baru. Periode lamanya waktu kehadiran perusahaan pertambangan tersebut akan mempengaruhi kondisi lingkungan di setiap kawasan yang ada di Desa Cipinang. Kampung Joglo sebagai kampung yang memiliki jumlah pabrik industri pertambangan paling banyak namun tergolong baru, dampak perubahan kondisi lingkungan sudah terasa akibat aktivitas pertambangan yang dilakukan di kampung lainnya yang masih terdapat di Desa Cipinang. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 30. Persepsi Responden terhadap Kondisi Udara Setelah Ada Pertambangan Berdasarkan Lapisan Sosial
84
Sebanyak 100 persen masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menyatakan bahwa kondisi udara setelah ada pertambangan terasa panas, berdebu dan terlihat gersang. Hal ini dikarenakan aktivitas pertambangan merupakan aktivitas pengerukan bawah tanah yang mengganggu ekosistem dan zat-zat yang terkandung didalamnya. Area pegunungan yang sebelumnya menjadi penyejuk udara karena menyimpan banyak pepohonan, kini jumlahnya semakin berkurang. Aktivitas peledakan dan penggilingan bahan tambang serta kendaraan truk yang melaju setiap hari menghasilkan limbah berupa debu dan asap, sehingga meningkatkan kadar polusi udara. 6.6 Persepsi Rumahtangga terhadap Tingkat Kebisingan 6.6.1 Tingkat Kebisingan Blasting Aktivitas blasting merupakan aktivitas peledakan dan pengeboran bawah tanah dengan menggunakan dinamit. Di Kampung Joglo, aktivitas blasting dilakukan sebanyak tiga kali dalam satu hari sebagai akumulasi dari aktivitas blasting oleh PT L sebanyak satu kali dan oleh PT M sebanyak dua kali. Sementara itu di Kampung Gunung Cabe, aktivitas blasting dilakukan sebanyak dua kali dalam satu hari. Pada penelitian ini, tingkat kebisingan akibat blasting dibagi menjadi tiga golongan yaitu tinggi, sedang dan rendah. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 31. Tingkat Kebisingan Blasting Berdasarkan Lapisan Sosial
85
Aktivitas
blasting
tergolong tinggi
jika aktivitas
tersebut
sangat
mengganggu masyarakat. Tingkat kebisingan tergolong sedang jika masyarakat merasa biasa saja atau tidak terlalu terganggu, dan kebisingan tergolong rendah jika kebisingan tidak mengganggu sama sekali atau kondisi masih nyaman. Sebanyak 100 persen masyarakat pada lapisan atas di Kampung Joglo menyatakan tingkat kebisingan blasting tinggi. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal masyarakat lapisan atas dengan lokasi peledakan sangat dekat sehingga tingkat kebisingan blasting terasa sangat mengganggu. Sementara itu, sebanyak tujuh rumahtangga atau sebesar 58 persen masyarakat pada lapisan bawah menyatakan bahwa aktivitas blasting di kampung tersebut tergolong sedang. Lain halnya dengan masyarakat pada lapisan menengah, sebanyak tujuh rumahtangga menyatakan tinggi sedangkan sisanya yaitu sebanyak lima rumahtangga menyatakan sedang. Sebagian rumahtangga sangat terganggu sedangkan sebagian yang lainnya menyatakan sudah terbiasa dengan kebisingan akibat aktivitas blasting. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat sensitivitas masyarakat terhadap kebisingan blasting pada lapisan atas di Kampung Joglo lebih tinggi dibandingkan dengan lapisan sosial menengah dan lapisan sosial bawah. Kondisi masyarakat di Kampung Joglo berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Kampung Gunung Cabe. Mayoritas masyarakat di Kampung Gunung Cabe yaitu sebesar 63 persen atau sebanyak lima rumahtangga pada lapisan bawah dan sebesar 61 persen atau sebanyak 11 rumahtangga lapisan menengah menyatakan tinggi. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal masyarakat lapisan bawah dan lapisan menengah sangat dekat dengan lokasi peledakan, sehingga aktivitas tersebut terasa sangat mengganggu. Sementara itu mayoritas masyarakat pada lapisan atas menyatakan bahwa tingkat kebisingan akibat aktivitas blasting masih tergolong sedang. Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat pada lapisan atas menyatakan sudah terbiasa dengan kebisingan yang terjadi. Kalau ledakan sih emang suka kedengaran dan mengganggu, tapi ya karena sudah terbiasa jadinya ya biasa saja begitu (Bapak Sf, tokoh masyarakat berusia 45 tahun).
Berdasarkan data pada Gambar 31, jumlah persentase masyarakat yang memiliki persepsi tingkat kebisingan blasting tinggi, lebih banyak di Kampung
86
Joglo dibandingkan Kampung Gunung Cabe. Hal ini dikarenakan jumlah pabrik industri pertambangan yang terdapat di Kampung Joglo lebih banyak daripada Kampung Gunung Cabe sehingga semakin banyak jumlah pabrik industri pertambangan maka semakin tinggi frekuensi blasting dan semakin tinggi tingkat kebisingan yang dirasakan. 6.6.2 Persepsi Tingkat Kebisingan Kendaraan Truk Aktivitas kendaraan truk pengangkut barang tambang di Desa Cipinang melaju setiap hari pada pukul 08.00 WIB hingga pagi hari pada pukul 02.00 WIB. Gambar 33 di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat pada lapisan atas di Kampung Joglo yaitu sebesar 100 persen menyatakan aktivitas kendaraan truk dirasakan sangat mengganggu. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal masyarakat lapisan atas berdekatan dengan jalan raya sehingga aktivitas tersebut tergolong tinggi. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 32. Tingkat Kebisingan Kendaraan Truk Berdasarkan Lapisan Sosial Sementara itu, mayoritas masyarakat pada lapisan bawah menyatakan bahwa aktivitas kendaraan truk dikampung tersebut biasa saja atau tidak terlalu mengganggu. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal yang berjauhan dengan jalan raya sebagai tempat melajunya kendaraan truk, sehingga aktivitas tersebut tergolong sedang.
87
Lain halnya dengan masyarakat pada lapisan menengah, sebesar 50 persen atau sebanyak enam rumahtangga menyatakan tinggi sedangkan 50 persen lainnya menyatakan sedang. Hal tersebut dikarenakan sebagian masyarakat pada lapisan menengah menyatakan bahwa mereka sudah terbiasa dengan aktivitas kendaraan truk. Kondisi kebisingan akibat kendaraan truk di Kampung Joglo berbanding terbalik dengan kondisi masyarakat di Kampung Gunung Cabe. Mayoritas masyarakat lapisan bawah di Kampung Gunung Cabe menyatakan bahwa aktivitas truk sangat mengganggu. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal masyarakat lapisan bawah berdekatan dengan jalan raya, sehingga aktivitas tersebut tergolong tinggi. Sementara itu sebanyak tujuh rumahtangga pada lapisan menengah menyatakan tinggi sedangkan sebanyak enam atau sebesar 33 persen menyatakan rendah. Hal ini dikarenakan sebagian masyarakat sangat terganggu oleh kebisingan truk, sedangkan sebagian masyarakat lainnya menyatakan sudah terbiasa dengan kebisingan truk. Lain halnya dengan masyarakat pada lapisan atas di Kampung Gunung Cabe, sebesar 50 persen menyatakan kebisingan yang ditimbulkan kendaraan truk tergolong rendah. Hal ini dikarenakan jarak tempat tinggal dengan lokasi jalan raya yang berjauhan. Kalau disini, truk itu jumlahnya ratusan. Berisik juga, soalnya dari pagi-pagi terus menerus hingga pagi lagi jam 2-an setiap hari pula. Tapi ya kalau Bapak sih sudah biasa jadinya ya biasa saja begitu. Ini rumah Bapak retak-retak akibat truk sama blasting (Bapak Hj. Usn, tokoh agama berusia 70 tahun).
Aktivitas blasting dan kendaraan truk pengangkut bahan tambang bukan hanya menimbulkan efek kebisingan bagi masyarakat Desa Cipinang saja melainkan juga gangguan pada proses komunikasi, gangguan aktivitas tidur dan timbulnya retakan rumah warga akibat getaran yang dihasilkan. Tingkat gangguan kebisingan truk yang dirasakan oleh masyarakat Kampung Joglo lebih tinggi dibandingkan Kampung Gunung Cabe, karena Kampung Joglo merupakan kampung yang memiliki jumlah pabrik industri pertambangan sangat banyak sehingga jumlah truk yang melaju lebih banyak. 6.7 Tingkat Kesehatan Masyarakat 6.7.1 Rumahtangga yang Mengidap Penyakit Terjadinya berbagai perubahan lingkungan mengakibatkan rentannya kondisi kesehatan masyarakat. Kondisi udara yang berdebu dan kualitas air yang
88
kotor menimbulkan indikasi mengenai tingginya tingkat penyakit pada saluran pernafasan dan pencernaan masyarakat di Desa Cipinang. Pada penelitian ini, tingkat kesehatan masyarakat digolongkan menjadi dua bagian yaitu tergolong buruk apabila terdapat anggota rumahtangga di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe yang terkena penyakit. Sementara itu, kesehatan masyarakat tergolong baik apabila tidak ada anggota keluarga yang mengidap penyakit. Adapun jenis penyakit dalam penelitian ini adalah jenis penyakit yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan seperti penyakit pada saluran pernafasan dan diare. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 33. Jumlah Rumahtangga Pengidap Penyakit Berdasarkan Lapisan Sosial Gambar 33 di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Kampung Joglo lebih banyak mengidap penyakit dibandingkan dengan masyarakat Kampung Gunung Cabe. Kampung Joglo sebagai kampung yang memiliki jumlah pabrik industri pertambangan sangat banyak, jumlah kapasitas limbah yang dihasilkan pun sangat banyak. Hal ini sangat rentan menimbulkan penyakit yang dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Hal tersebut juga yang menyebabkan banyaknya jumlah pengidap penyakit pada masyarakat di Kampung Joglo. Berdasarkan kategori lapisan sosial, mayoritas pengidap penyakit di Kampung Joglo diduduki oleh
89
masyarakat pada lapisan atas dengan persentase sebesar 67 persen atau sebanyak empat rumahtangga. Hal ini berkenaan dengan banyaknya debu dan asap truk yang dihirup, akibat jarak tempat tinggal rumahtangga lapisan atas yang berdekatan dengan aktivitas blasting maupun jalan raya. Asap dan debu memasuki rumah warga serta kondisi air minum yang berkualitas rendah. Sementara itu di Kampung Gunung Cabe, lapisan bawah menjadi lapisan sosial yang paling banyak mengidap penyakit dibandingkan dengan lapisan atas ataupun lapisan menengah. Sebesar 37 persen atau sebanyak tiga rumahtangga yang mengidap penyakit. Hal ini dikarenakan pada lapisan bawah tersebut, jarak tempat berdekatan dengan aktivitas blasting dan jalan raya sehingga banyak masyarakat yang menghirup debu dan asap kendaraan truk. Berdasarkan perbandingan di dua kampung, jumlah rumahtangga di Kampung Joglo yang mengidap penyakit saluran pernafasan dan diare lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat di Kampung Gunung Cabe. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah pabrik industri pertambangan maka semakin rendah tingkat kesehatan masyarakat. Saat ini jumlah masyarakat yang mengidap penyakit saluran pernafasan dan diare lebih sedikit karena adanya penanganan pemerintah yang bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Untuk masalah kesehatan, kebanyakan sih masalah pernafasan. Kan disini banyak debu begitu. Namun sekarang sudah tidak ada kayaknya, karena ada pengontrolan setiap sebulan sekali dari Puskesmas, ada bidan yang berkeliling ke rumah-rumah juga (Bapak Skd, tokoh masyarakat berusia 33 tahun).
Pengontrolan kesehatan tersebut dilakukan, sebagai bentuk perhatian lebih dari pemerintah karena sebelumnya, kawasan Desa Cipinang dikenal sebagai salah satu daerah yang paling banyak mengidap penyakit ISPA dan diare di Kabupaten Bogor. 6.7.2 Pengobatan terhadap Penyakit Jenis pengobatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Cipinang adalah dengan membeli obat ke warung ataupun dengan membawa anggota keluarga yang mengidap penyakit ke rumah sakit atau bidan desa. Jenis penyakit dalam penelitian ini merupakan jenis penyakit yang berhubungan dengan aktivitas pertambangan. Jenis penyakit tersebut disebabkan oleh kondisi air yang kotor dan
90
kondisi udara yang berdebu seperti batuk pilek, diare, dan sesak nafas. Adapun frekuensi pengobatan dalam penelitian ini merupakan akumulasi penggunaan obat dalam waktu satu tahun terakhir, baik yang berasal dari warung maupun pengobatan yang membutuhkan penanganan khusus dari rumah sakit. Frekuensi pengobatan tergolong tinggi apabila pengobatan dilakukan dengan frekuensi sering yaitu lebih dari tiga kali. sementara itu, frekuensi pengobatan tergolong sedang apabila pengobatan dilakukan hanya beberapa kali saja yaitu antara satu hingga tiga kali, sedangkan frekuensi pengobatan tergolong rendah apabila pengobatan tidak pernah dilakukan sama sekali. Saat ini jenis penyakit yang banyak diderita masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe adalah batuk pilek. Jumlah total rumahtangga pada seluruh lapisan sosial di Kampung Joglo yang menderita penyakit batuk pilek adalah sebanyak sepuluh rumahtangga. Sisanya adalah jenis penyakit sesak nafas yaitu sebanyak satu rumahtangga dan penyakit diare sebanyak tiga rumahtangga. Sementara itu jenis penyakit yang diderita masyarakat Kampung Gunung Cabe, seluruhnya adalah penyakit batuk pilek dengan jumlah total sebanyak sembilan rumahtangga. Persentase responden (%)
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Keterangan: n Kampung Joglo = 30 rumahtangga n Kampung Gunung Cabe = 30 rumahtangga
Gambar 34. Frekuensi Pengobatan Penyakit Berdasarkan Lapisan Sosial
91
Berdasarkan data pada Gambar 34 di atas, sebanyak 50 persen atau sebanyak satu rumahtangga masyarakat pada lapisan atas di Kampung Joglo melakukan pengobatan dengan kategori sering. Hal tersebut dikarenakan jenis penyakit yang diderita merupakan jenis penyakit berat yaitu sesak nafas, sehingga membutuhkan perawatan dalam proses penyembuhannya. Kalau di rumah yang sakit sih cuma saya saja. Sesak nafas udah dua tahun. kalau berobat sih sering. Sempat dirawat inap juga malahan. Sekarang masih harus sering melakukan pemeriksaan ke dokter setiap satu bulan sekali (Bapak Ttg, PNS asal Garut berusia 47 tahun).
Sementara itu pada masyarakat lapisan menengah dan lapisan bawah, frekuensi pengobatan masih tergolong sedang karena pengobatan hanya dilakukan beberapa kali saja. Hal ini dikarenakan jenis penyakit yang diderita masih tergolong ringan yaitu batuk pilek dan diare. Biasanya kalau anak saya sakit saya bawa ke bidan. Ini anak saya baru saja sembuh dari sakit batuk pilek. Saya bawa ke bidan eh langsung sembuh padahal diperiksanya cuma satu kali (Ibu Wwi, Ibu rumahtangga berusia 20 tahun).
Berbeda dengan kondisi masyarakat di Kampung Gunung Cabe, sebesar 67 persen atau sebanyak dua orang pada lapisan bawah dan sebesar 100 persen atau sebanyak satu rumahtangga lapisan atas menyatakan sering melakukan pengobatan. Hal tersebut dikarenakan frekuensi penyakit batuk pilek masih sering dirasakan dalam kurun waktu satu tahun terakhir sehingga pengobatan sering dilakukan. Lain halnya pada lapisan menengah, frekuensi pengobatan masih tergolong sedang karena pengobatan yang dilakukan hanya beberapa kali saja. 6.8 Ikhtisar Kehadiran industri pertambangan memberikan dampak negatif pada aspek sosio-ekologi masyarakat Desa Cipinang. Studi perbandingan yang dilakukan di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menunjukkan bahwa terjadi perubahan pada kondisi lingkungan seperti terganggunya kualitas air minum, terjadinya perubahan kondisi udara, kebisingan akibat aktivitas blasting dan kendaraan truk, serta tingkat kesehatan masyarakat yang terangkum sebagaimana Tabel 8 di bawah ini. Pada Tabel 8 tersebut terlihat bahwa mayoritas masyarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe menggunakan air sumur sebagai sumber air.
92
Terjadi perubahan kondisi sumber air pada saat sebelum dan setelah ada pertambangan. Sebelum ada pertambangan masyarakat menyatakan mudah mendapatkan air karena air tersedia dimana-mana, sedangkan setelah ada pertambangan kondisi air masih tersedia namun terbatas sehingga akses masyarakat terhadap sumber air tergolong sedang. Tabel 8. Dampak Aktivitas Pertambangan pada Aspek Sosio-Ekologi Terhadap Masyarakat Lokal Desa Cipinang, 2011. Aspek Penelitian
Sumber Air yang digunakan Kondisi Sumber Air Sebelum Ada Pertambangan Kondisi Sumber Air Setelah Ada Pertambangan Kualitas Air Minum Kondisi Udara Sebelum Ada Pertambangan Kondisi Udara Setelah Ada Pertambangan Tingkat Kebisingan Blasting Tingkat Kebisingan Kendaraan Truk Tingkat Kesehatan Masyarakat Frekuensi Pengobatan
Kampung Joglo (Jumlah pertambangan banyak)
Kampung Gunung Cabe (Jumlah pertambangan sedikit)
Sumur Baik
Sumur Baik
Sedang
Sedang
Baik Sedang
Baik Nyaman
Tidak nyaman
Tidak nyaman
Tinggi Tinggi
Tinggi Rendah
Baik
Baik
Sedang
Tinggi
Sumber: hasil pengolahan data primer, 2011
Kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat masih tergolong baik. Sebagian masyarakat menggunakan air minum yang berasal dari sumur dan sebagian lainnya menggunakan air galon. Perubahan lingkungan juga terjadi pada kondisi udara, dimana sebelum ada pertambangan masyarakat Kampung Joglo menyatakan kondisi suhu udara panas dan tidak berdebu. Hal ini dikarenakan perusahaan yang terdapat di Kampung Joglo tergolong baru sehingga kondisi udara panas sudah terasa akibat dampak aktivitas pertambangan yang dilakukan di kampung lainnya di Desa Cipinang. Sementara itu, kondisi udara di Kampung
93
Gunung Cabe pada saat sebelum ada pertambangan terasa nyaman karena kondisi udara yang sejuk dan tidak berdebu. Namun dampak yang sama dirasakan oleh masyarakat Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe, dimana kondisi udara menjadi tidak nyaman karena udara terasa panas, berdebu, dan terlihat gersang setelah ada aktivitas pertambangan. Tingkat kebisingan akibat blasting tergolong tinggi karena masyarakat menyatakan sangat terganggu dengan adanya blasting tersebut. Tingkat kebisingan akibat kendaraan truk pengangkut bahan tambang tergolong tinggi di Kampung Joglo, sedangkan di Kampung Joglo kebisingan truk tersebut tergolong rendah. Hal ini dikarenakan jumlah pabrik industri pertambangan di Kampung Gunung Cabe lebih sedikit dibandingkan Kampung Joglo, sehingga jumlah kendaraan truk yang melaju lebih sedikit. Hal tersebut yang menjadikan masyarakat di Kampung Gunung Cabe merasa tidak terganggu dengan adanya kebisingan akibat kendaraan truk. Tingkat kesehatan mayarakat di Kampung Joglo dan Kampung Gunung Cabe masih tergolong baik karena saat ini sudah ada penanganan dari pihak puskesmas yang berkeliling ke rumah-rumah milik warga dan dilakukan sebanyak satu bulan sekali. Frekuensi pengobatan yang dilakukan masyarakat Kampung Joglo tergolong sedang karena penyakit yang diderita masyarakat dalam kurun waktu satu tahun terakhir hanya dirasakan beberapa kali saja. Sementara itu, frekuensi penyakit di Kampung Gunung Cabe tergolong tinggi karena frekuensi penyakit yang dirasakan sangat sering terjadi pada kurun waktu satu tahun terakhir.
94
BAB VII PENUTUP 7.1 Kesimpulan Kehadiran industri pertambangan pada umumnya memberikan dampak negatif pada aspek sosio-ekonomi dan ekologi. Pada aspek sosio-ekonomi, tingkat kesempatan kerja pertanian mengalami penurunan seiring dengan semakin menurunnya luas lahan pertanian yang dimiliki oleh masyarakat, sedangkan kesempatan kerja non pertanian mengalami peningkatan seiring dengan terbukanya
lapangan
pekerjaan
yang
disediakan
oleh
pihak
industri
pertambangan. Namun kesempatan kerja di bidang pertambangan belum mampu dijangkau oleh masyarakat lokal karena rendahnya pendidikan. Mayoritas masyarakat lokal hanya bekerja sebagai buruh kasar di perusahaan pertambangan, sementara posisi karyawan swasta ditempati oleh penduduk pendatang. Hal ini menimbulkan tingkat persaingan, sehingga memicu terjadinya konflik antara masyarakat lokal dengan masyarakat pendatang. Selain itu terjadinya perubahan kondisi lingkungan hidup sebagai akibat aktivitas pertambangan, memicu terjadinya konflik antara pihak masyarakat dengan perusahaan pertambangan. Pada aspek sosio-ekologi, aktivitas pertambangan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup seperti terjadinya perubahan pada kondisi udara menjadi terasa panas, berdebu dan terlihat gersang. Sumber air mengalami kekeringan pada saat musim kemarau. Aktivitas blasting dan kendaraan truk menimbulkan kebisingan yang mengganggu aktivitas pendengaran, komunikasi, tidur dan retakan pada rumah. Selain itu, masih adanya anggota masyarakat yang mengalami sakit pada saluran pernafasan seperti sesak nafas, batuk pilek, diare akibat banyaknya kapasitas debu yang terhirup, kondisi air minum yang kotor dan kualitas makanan yang kurang higienis. 7.2 Saran Terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, diantaranya adalah. 1. Rusaknya kondisi lingkungan akibat aktivitas pertambangan dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah
95
pertambangan, sehingga diperlukan adanya pengontrolan oleh pemerintah terhadap setiap aktivitas pertambangan yang dilakukan seperti upaya reklamasi lahan pasca tambang oleh pihak perusahaan pertambangan. 2. Keberlanjutan hidup masyarakat lokal tergantung pada kemampuannya dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada secara mandiri, sehingga kegiatan pemberdayaan mutlak dilakukan oleh perusahaan terhadap masyarakat lokal agar terciptanya masyarakat yang mandiri. 3. Kondisi infrastruktur yang rusak akibat kendaraan truk pengangkut bahan tambang menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya suatu desa sehingga diperlukan adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan perusahaan untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang ada 4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia disebabkan rendahnya pendidikan yang ditempuh, sehingga diperlukan adanya dukungan dari masyarakat terutama para orang tua dan perhatian lebih dari pemerintah untuk melakukan perbaikan sumberdaya manusia melalui pengadaan bangunan dan sarana prasarana sekolah yang lebih baik.
96
DAFTAR PUSTAKA Adiwibowo, S (Editor). 2007. Ekologi Manusia. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Badan Pusat Statistika. 2009. Produksi Barang Tambang Mineral di Indonesia, Tahun 1996-2008. http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?tabel=1&daftar=1&id_subyek=10& notab=3 di unduh pada hari Sabtu, 27 Nopember 2010 pukul 09.48 WIB. Budimanta, A. 2007. Kekuasaan dan Penguasaan Sumberdaya Alam Studi Kasus Penambangan Timah di Bangka. Jakarta: Indonesia center for sustainable development. Fuad, F.H. dan S. Maskanah. 2000. Inovasi Penyelesaian Sengketa Pengelolaan Sumberdaya Hutan. Bogor: Pustaka LATIN. Kristanto, P. 2004. Ekologi Industri. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. Ngadiran et al. 2002. Dampak Sosial Budaya Penambangan Emas di Kecamatan Mandor Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat. Dalam Sosiohumanika, Volume 15, No.1, Januari 2002, Hal. 135. Noor, D. 2006. Geologi Lingkungan. Yogyakarta: Graha Ilmu. Qomariah, R. 2002. Dampak Pertambangan Tanpa Izin Batu Bara Terhadap Kualitas Sumberdaya Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Salim, H.S. 2007. Hukum Pertambangan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Silalahi, M.D. 2001. Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Bandung: PT. Alumni. Sudarmanto. 1996. Analisis Aspek Sosial Ekonomi Masyarakat Desa di Sekitar Hutan dalam Pemanfaatan Hasil Hutan dan Prospek Pengembangannya (Studi Kasus Pengembangan Desa Hutan di Sekitar Wilayah HPH PT. INHUTANI V, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Dati II Musi Banyuasin Provinsi Dati I Sumatera Selatan) [Tesis]. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Sugandhy, A dan R. Hakim. 2009. Prinsip Dasar Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: Bumi Aksara. Wahyuni, E.S dan Muljono, P. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB.
97
LAMPIRAN
98
Lampiran 1. Daftar Nama Kepala Keluarga Kampung Joglo (RT 01/05), Desa Cipinang No Nama 1 MDR 2 ASP 3 OCD 4 APP 5 MNR 6 UJG 7 JAH 8 NSD 9 API 10 PRD 11 DDN 12 DDE 13 DDN 14 UCU 15 UTS 16 KMN 17 HLP 18 GDG 19 SAL 20 TBI 21 RJL 22 ABD 23 RBT 24 NRY 25 SPD Keterangan:
No 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
Nama SMN ENH ADG TRI BIN MMN PYM HND TIA DDE SPR TYB ABS AND SMS MRT SPD PRK BSR ASP JEN AFT KSS OLH MSD
No 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
= Responden
Nama JAD IYT ADG ANA ADI JYD AYD DTK HRM MSB KND SNS UPY JLL SPL UDG SEB DMN SMD EDG UCI SPN BRH DNR SKR
No 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
Nama HJ. IDN AGS OHM SPR ASN IWN HRT KRM DDI PPG ENC OCD EMRUTS RSD MHM KWK HSN AEF HSN EDG WHY DYT TTG MDN HJ. MRT
No 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125
Nama No Nama UTS 126 HLP JUL HJ.UKR SYN AYD RON KON USP HJ.USN DDE DMP AND MSA ENP MMT MDD EMN IWN DIN DDI HRS HJ.RJK NNG PRJ MRS
99
Daftar Nama Kepala Keluarga Kampung Gunung Cabe (RT 05/04) No Nama 1 NWW 2 OPK 3 HND 4 YHY 5 SMN 6 HER 7 ACG 8 GPR 9 SBR 10 UUS 11 RSN 12 TTG 13 JUL 14 SDL 15 ILH 16 SUK 17 APN 18 UKR 19 KTR 20 HTB 21 IDS 22 KYB 23 ALW 24 JRN 25 YDI 26 AHM 27 SHN 28 SBR 29 PND 30 SMR 31 SLH Keterangan:
No 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
Nama NRS SMS NRD MSL RMD ALP ARS RDY MRD SLM KRB JND UBD MNR MHP KRD TJD AJD MMI YNO DLT IJU HJ.HRN MSH SPI JJE JJG UKE MHM AGS SPR
= Responden
No 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93
Nama CCG HJ.SYT PCI MRN SMS SNR HJ.SOL AGS JJN ACG ADG HSN SPR RBN WHD DDG HJ.JML EDG ENT MJN CCP ANS JHN PPN WHY SHI SDI SKD DRH JJT KBR
No 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
Nama MND SDR HJ.ART AWG MRD NAI UHN SHR AYB MLP HJ.RAS DDG KMT UJI DNH SMR MNR ANU SRN WHY NMN ASP IPA SAM HJ.IDN RAH NNH ARN SAR MJM NUR
No 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
Nama DAY EMR IDA JUH HJ.SNH HJ.SUN IRT EMH NNA NRW SMN MRM HJ.MUH ADG HMM
100
Lampiran 2. Jadwal Pelaksanaan Penelitian Tahun 2011 Kegiatan Penyusunan proposal skripsi Kolokium Perbaikan proposal skripsi Pengambilan data lapangan Pengolahan dan analisis data Penulisan draft skripsi Sidang skripsi Perbaikan laporan penelitian
Februari
Maret
1 2 3 4 1 2 3
April 4 1
Mei
2 3 4 1 2 3
Juni 4
1
2 3 4
101
Lampiran 3. SKETSA DESA CIPINANG
102
DOKUMENTASI
Aktivitas pengerukan dan penggilingan bahan tambang
Aktivitas pengangkutan bahan tambang
Asap dari truk memasuki rumah warga
Kondisi infrastruktur rusak
103
Pengerukan menjamah kawasan hutan
Bukit yang mulai gundul
Bukit yang telah gundul dan gersang Air yang keruh dan kering
Rumah retak akibat truk dan blasting
Lahan pertanian di tengah pertambangan
104
Penyiraman untuk mengurangi debu
Kondisi aliran Sungai Cisadane
Akses menuju Desa Cipinang
Kandang kambing milik warga
Bahan tambang di tumpuk di depan rumah
Wilayah Penambangan
105
Lampiran 4. Tabel 4.1 Pedoman Pengumpulan Data Berdasarkan Topik, Sub Topik, Metode, dan Sumber Informasi. Topik
Sub Topik
Metode
Sumber Informasi
Potensi umum (batas wilayah, luas wilayah, jenis tanah, topografi) Potensi sumberdaya manusia (jumlah penduduk, usia, pendidikan, mata pencaharian, dll)
Studi dokumen dan observasi
Monografi desa
Studi dokumen dan kuesioner
Monografi desa dan responden
Potensi kelembagaan (pemerintah, kemasyarakatan, ekonomi, pendidikan, dan keamanan) Potensi sarana dan prasarana
Studi dokumen, wawancara, dan observasi
Monografi desa, informan, dan responden
Studi dokumen dan wawancara Kuesioner dan Aktivitas blasting wawancara Aktivitas kendaraan Kuesioner dan truk wawancara Jumlah pabrik Wawancara industri pertambangan Pendidikan, kondisi Wawancara dan tempat tinggal, kuesioner perubahan pola pekerjaan, struktur pendapatan, kesempatan kerja, konflik, kepemilikan lahan Perubahan udara, Wawancara dan gangguan sumber kuesioner air, tingkat kebisingan, tingkat kesehatan
Monografi desa dan informan Responden dan informan Responden dan informan Informan
Profil Desa
Aktivitas Pertambangan
Dampak Aspek Sosio-Ekonomi
Dampak Aspek Sosio-Ekologi
Informan dan responden
Informan dan responden
