[117] Saatnya Jilbab Bicara
Monday, 10 February 2014 01:51
Menutup aurat bukan sekadar hak beragama, tapi kewajiban.
Iklim menyejukkan belum lama dinikmati para Muslimah yang berprofesi sebagai polisi wanita (polwan). Ini setelah Kapolri mengeluarkan pernyataan mengenai kebolehan Polwan berjilbab (baca: kerudung alias khimar). Namun, tiba-tiba ada rumors tak sedap.
Media menyebut, ditemukan sebuah telegram rahasia mengatasnamakan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman, terkait kembali ditundanya Polwan boleh menggunakan jilbab (republika.co.id,30/11/13).
Dalam telegram rahasia itu tertulis, “Keputusan untuk menggunakan jilbab ditunda sambil menunggu SK”.
Tak ayal Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Almuzzammil Yusuf pun mempertanyakan kebenaran adanya Telegram Rahasia (TR) yang melarang Polwan untuk mengenakan jilbab sebelum ada Surat Keputusan (SK) tetap dari Kapolri.
Menurutnya, setelah Kapolri membolehkan Polwan berjilbab banyak masyarakat yang mengapresiasi. Apresiasi bagi Kapolri Sutarman ini dikarenakan, ia membolehkan Polwan berjilbab meskipun SK belum dikeluarkan. Tapi dengan adanya telegram rahasia ini, maka langkah yang diambil Kapolri telah melukai umat Islam. ''Kami berharap kabar itu tidak benar. Untuk itu sebaiknya Kapolri segera menerbitkan SK yang membolehkan Polwan berjilbab,'' ujarnya (republika, idem).
1/5
[117] Saatnya Jilbab Bicara
Monday, 10 February 2014 01:51
Menunggu SK
Ada kekhawatiran, telegram rahasia tersebut muncul karena hasutan pihak-pihak yang mencoba membodohi Polri agar tidak buru-buru membolehkan jilbab, bahkan jika perlu menariknya kembali. Sebab, jika jilbab sudah sampai merasuk di level kepolisian, itu sama artinya telah terjadi islamisasi di tubuh Polri.
Jangan-jangan lembaga lain seperti TNI juga akan menuntut hal yang sama. Kalangan sekuler sungguh khawatir, jika simbol keislaman berupa jilbab sukses masuk jajaran militer, tentu akan membahayakan. Inilah yang menyebabkan SK jilbab belum juga turun. Tapi, kita berbaik sangka, ini hanya masalah waktu.
Gelombang dukungan umat Islam terhadap jilbab Polwan sudah tidak terbendung. Tidak akan terkalahkan oleh para penghadang yang mencoba menggagalkan SK jilbab. Jika perlu tidak hanya SK, sampai tingkat undang-undang tertinggi pun pun umat akan memperjuangkan. Inilah saatnya jilbab berkibar di Nusantara.
Bukan Hak
Menutup aurat adalah kewajiban Muslim maupun Muslimah. Kewajiban ini selevel dengan kewajiban shalat fardu, puasa atau zakat. Jadi, kadar pahala dan dosanya sebanding. Jika ada Muslimah yang tidak shalat wajib, ia berdosa, sama berdosanya setiap ia menampakkan auratnya di tempat umum atau di depan lawan jenis bukan mahramnya.
Jadi, mengenakan kerudung bukan semata hak asasi beragama yang dijamin undang-undang negara, lebih dari itu merupakan kewajiban yang dijamin Allah SWT. Seharusnya, UU itu menyebutnya ¨wajib¨ bukan sekadar ¨hak¨. Kapolri seharusnya bukan saja membolehkan, bahkan mewajibkan Polwan untuk berjilbab.
2/5
[117] Saatnya Jilbab Bicara
Monday, 10 February 2014 01:51
Dan tidak hanya Kapolri, Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat), Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut), Kasau (Kepala Staf Angkatan Udara) atau presiden dan pimpinan DPR sekalipun, seharusnya rame-rame merancang regulasi tentang wajibnya berjilbab.
Tunggu apalagi. Mumpung busana Muslimah juga sedang booming. Mumpung berhijab sedang trendy, sehingga ada kemudahan bagi Muslimah untuk mengenakannya. Bahkan kalangan selebritas saja rame-rame berhijab. Masyarakat umum yang mayoritas Muslim ini, tentunya akan menyambut baik aturan berjilbab ini jika langsung diperintahkan negara.
Apalagi jika dalam undang-undang dicantumkan sekalian, sanksi-sanksi bagi mereka yang tidak berhijab. Mungkin ada yang protes, apakah aturan wajib jilbab ini bukan bentuk pemaksaan? Jawabnya, so what? Bukankah setiap peraturan itu sifatnya memang memaksa? Ya, memaksa siapa saja yang menjadi obyek regulasi itu, agar tunduk dan patuh pada penegakan pasal-pasal. Penolakan dari segelintir warga negara, itu wajar saja.
Logikanya, ketika ada aturan pengendara ber-SIM harus berusia lebih dari 17 tahun atau sudah memiliki KTP, apakah itu bukan pemaksaan sifatnya? Jika anak usia 15 tahun sudah mahir mengendari motor atau mobil ngotot ingin mendapatkan SIM, tentu tetap ditolak karena itu melanggar ketentuan. Tidak bisa dikatakan SIM itu haknya anak 15 tahun tadi. Jadi, tidak jilbab diundang-undangkan, bukan?
Saatnya umat Islam seluruh Indonesia merapatkan barisan mendukung aturan jilbab. Polri adalah pengayom dan pelindung serta pelayan umat. Jika Polri tidak lagi berkenan menjadi pengayom dan pelindung serta pelayan umat, kepada siapa umat akan mengadu?
Ubah Pola Pikir
Satu hal, jangan terbuai dengan kebolehan kerudung di kalangan Polwan. Jangan-jangan ini juga hanya masalah tren. Ya, perbaikan penampilan dengan penutup kepala saja tidak cukup bagi Polwan. Butuh perubahan pola pikir agar benar-benar menjadi Muslimah taat syariah
3/5
[117] Saatnya Jilbab Bicara
Monday, 10 February 2014 01:51
secara kaffah. Termasuk, pemahaman yang benar tentang jilbab itu sendiri, yang seharusnya dimaknai sebagai busana panjang terusan yang diulurkan ke seluruh tubuh. Jadi, bukan sekadar menutup kepala dengan khimar atau kerudung (masyarakat awam justru menyebutnya jilbab, red).
Pasalnya, saat ini fenomena Muslimah menutup aurat dengan kerudung di kepalanya memang banyak. Sayangnya, hal itu tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir dan perilaku. Yang islami hanya bungkus luar alias casing-nya saja, tapi isi kepala dan perilakunya jauh dari nilai-nilai Islam.
Ada banyak kasus, di mana kerudung hanya dijadikan tameng penutup malu atas ulah maksiat yang sudah dilakukan. Atau sekadar mencari simpati agar kasusnya diperingan. Atau pencitraan diri agar dinilai baik di mata publik, tak seperti yang disangkakan. Seperti para Srikandi korupsi, penadah pencucian uang, dll.
Jadi, jangan sampai kerudung hanya dikenakan sebagai aksesori pelengkap penampilan. Utamanya untuk memperbaiki citra polisi yang selama ini buruk reputasinya. Polwan berhijab akan lebih anggun, bersahabat dan dekat dengan masyarakat.
Menutup aurat dan berakhlak islami adalah dua kewajiban berbeda yang sama-sama harus dikerjakan. Bukankah yang terbuka auratnya, bukan berarti boleh berakhlak buruk? Nah, untuk melahirkan akhlak islami, tentu harus dibekali pola pikir yang islami. Pemahaman akan akidah dan syariah Islam secara totalitas.
Artinya, para Polwan yang sudah berhijab harus mengiringi dengan serius dan sungguh-sungguh mengkaji Islam. Supaya paham bahwa Islam tidak hanya mengatur soal pakaian, tapi juga seluruh aspek kehidupan. Dari sini akan lahirlah Polwan-Polwan ideologis Islam yang siap membela Islam, bukan sekadar membela jilbab.
Reputasi Muslimah Sejati
Jilbab adalah simbol harga diri muslimah. Bagi yang mengenakannya, itu menjadi semacam
4/5
[117] Saatnya Jilbab Bicara
Monday, 10 February 2014 01:51
rem untuk tidak berbuat maksiat. Bagi yang memandangnya, ibarat penyejuk dahaga rohani di tengah hiruk-pikuk gaya hidup hedonis yang khas dengan pemandangan serba aurat.
Semoga para Polwan istiqamah berhijab di tengah tugas-tugasnya yang tidak ringan. Kita berharap ingin ada Muslimah-Muslimah berkerudung, termasuk jilbab, yang perilakunya sama sekali tidak islami. Hal itu hanya merusak reputasi Muslimah sejati yang benar-benar berkerudung demi menjaga harga diri. Jadi, jangan sampai media massa penuh dihiasi berita Muslimah berjilbab tapi berperilaku miring: tersangkut korupsi, penadah uang haram, tukang selingkuh, berzina dengan pacar, dll. Wallahuálam.(kholda)
5/5
