8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 10. Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; 11. Peraturan Daerah Daerah Khusus Ifaukota Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
MEMUTUSKAN : Sambil menunggu penyerahan kewenangan di bidang pertanahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANAHAN DAN PEMETAAN PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kotamadya adalah Kotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Walikotamadya adalah Walikotamadya di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Dinas Pertanahan dan Pemetaan adalah Dinas Pertanahan dan Pemetaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan dan Pemetaan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan adalah Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 2 (1)
Dinas Pertanahan dan Pemetaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pertanahan, pemetaan serta informasi pertanahan dan pemetaan.
(2)
Dinas Pertanahan dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. (3)
Dinas Pertanahan dan Pemetaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Pasal 3
(1)
Dinas Pertanahan dan Pemetaan mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengaturan hak atas tanah, pendaftaran tanah, pengukuran tanah, penyempurnaan dan pemutakhiran peta dasar serta pembangunan informasi pertanahan dan pemetaan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanahan dan Pemetaan mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan, pemetaan serta informasi pertanahan dan pemetaan; penyusunan rencana umum persediaan tanah, tata guna tanah, pembuatan peta dasar dan peta tematik; pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tata guna tanah dan tata ruang; pengawasan, pengendalian, penetapan pedoman pelaksanaan konsolidasi tanah; pelaksanaan pengukuran perangkat dasar untuk pembuatan peta kadaster, peta dasar serta pelayanan pengukuran dan pemetaan; penyelesaian masalah sengketa pertanahan dan teknis pemetaan antar sektor, antar Kotamadya dan Kabupaten; pembinaan dan pemberdayaan tenaga teknis fungsional pertanahan dan pemetaan; pelaksanaan pelayanan di bidang pengurusan hak-hak atas tanah; pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pelayanan sistem informasi pertanahan dan pemetaan; pengelolaan dukungan teknis dan administrasi; pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan suku dinas.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 4 (1) Dinas Pertanahan dan Pemetaan terdiri dari: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.
Kepala Dinas; Wakil Kepala Dinas; Bagian Tata Usaha; Subdinas Kebijakan dan Hukum Pertanahan; Subdinas Tatalaksana Pertanahan; Subdinas Pembinaan Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat; Subdinas Pengukuran Tanah; Subdinas Pemetaan; Subdinas Informasi Pertanahan; Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan Kotamadya; Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan organisasi Dinas Pertanahan dan Pemetaan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Bagian Kedua Kepala Dinas Pasal 5 (1) Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Bagian, Subdinas, Suku Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakll Kepala Dinas.
Bagian Ketiga Wakil Kepala Dinas Pasal 6 (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas:
a. membantu Kepala Dinas dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. menyelenggarakan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan segala kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas; c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas; d. mewakili Kepala Dinas apabila berhalangan daiam melaksanakan tugasnya. (2) Wakil Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Keempat Bagian Tata Usaha Pasal 7 (1)
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan serta penyusunan program dan pelaporan dinas.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g. h.
(3)
pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan; pelaksanaan urusan kerumahtanggaan; pengelolaan urusan keuangan; penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas; pelaksanaan urusan kepegawaian; pelaksanaan urusan perlengkapan; penyusunan program kerja dan rencana anggaran; penyusunan laporan kegiatan dinas.
Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 8
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari; a. b. c. d.
Subbagian Umum; Subbagian Keuangan; Subbagian Kepegawaian; Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
Pasal 9 (1) Subbagian Umum mempunyai tugas: a. mengelola surat menyurat, pengetikan, penggandaan serta pendistribusian; b. mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dinas; c. mengelola, menata dan mengembangkan sistem informasi kearsipan dan perpustakaan; d. menyiapkan, menyusun, merawat arsip dan dokumen lainnya; e. menghimpun dan menyusun rencana kegiatan dan program kerja dinas; f. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan program kerja; g. melaksanakan kegiatan kehumasan dan kegiatan lain yang berhubungan dengan ketatausahaan; h. mengembangkan, memelihara, mengelola dan memutakhirkan publikasi media internet (website), intranet dan ekstranet. (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas ; a. b. c. d. e.
menghimpun, meneliti dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran; menyusun program kerja, rencana kegiatan dan anggaran dinas; melaksanakan pengelolaan keuangan dan anggaran dinas; mengatur pelaksanaan anggaran; mengerjakan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.
(3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas: a. menyiapkan dan menyajikan data kepegawaian; b. menyusun rencana kebutuhan pegawai; c. mengurus dan menyiapkan bahan mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, cuti, pengangkatan, penghargaan, pemberhentian dan pensiun pegawai; d. mengurus, menyiapkan bahan, dan melaksanakan peningkatan kemampuan pegawai; e. menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia; f. memantau dan memproses pelaksanaan disiplin pegawai; g. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya; h. menyusun dan membuat standar kompetensi dan pelatihan. (4) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas: a. mengkoordinasikan dan menghimpun serta menyusun kebutuhan perlengkapan kantor dan peralatan teknik dinas; b. mengkoordinasikan perencanaan pengadaan serta pendistribusian segala kebutuhan perlengkapan kantor; c. mengurus, mengelola dan memelihara serta membuat laporan seluruh barang inventaris kantor; d. mengawasi, memelihara kebersihan dan keindahan serta menyelenggarakan pengamanan kantor; e. mengurus perlengkapan penyelenggaraan rapat dan protokoler dinas; f. menyiapkan serta mengurus kebutuhan rumah tangga kantor; g. melakukan kegiatan kerumahtanggaan lainnya.
Bagian Kelima Subdinas Kebijakan Dan Hukum Pertanahan Pasal 10 (1)
Subdinas Kebijakan dan Hukum Pertanahan mempunyai tugas menghimpun dan mempelajari serta menyusun rumusan peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknik serta bahanbahan lainnya dan melakukan telaahan dan tindakan yang perlu diambil dalam penyelesaian masalah pertanahan di peradilan, non peradilan, serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Kebijakan dan Hukum Pertanahan mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan dan pendokumentasian serta publikasi dan pendistribusian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan dan pemetaan; b. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perumusan kebijakan dan hukum pertanahan dan pemetaan;
c. d. e. f.
penanganan masalah-masalah pertanahan dan pemetaan melalui lembaga peradilan dan non peradilan; pelaksanaan inventarisasi penyelesaian masalah dan sengketa pertanahan dan pemetaan; pelaksanaan pembahasan masalah pertanahan dan antar lembaga; pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kebijakan pertanahan dan seluruh peraturan perundang-undangan bidang pertanahan; g. perumusan kebijakan tanah ulayat sepanjang masih ada. (3)
Subdinas Kebijakan dan Hukum Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 11
(1) Subdinas Kebijakan dan Hukum Pertanahan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Hukum dan Perundang-undangan; Seksi Penanganan Masalah Peradilan; Seksi Penanganan Masalah Non-Peradilan; Seksi Pengendalian Kebijakan Pertanahan.
(2) Tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Kebijakan dan Hukum Pertanahan. Pasal 12 (1) Seksi Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas: a. melaksanakan penelitian dan pengkajian kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan pemetaan; b. merumuskan dan menyiapkan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan pemetaan; c. melaksanakan evaluasi pelaksananaan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan pemetaan; d. menghimpun dan melakukan urusan dokumentasi, publikasi dan distribusi peraturan perundangundangan. (2) Seksi Penanganan Masalah Peradilan mempunyai tugas:
a. melakukan telaahan dan tindakan yang perlu diambil dalam penyelesaian masalah pertanahan dan pemetaan di peradilan;
b. menangani masalah pertanahan yang menjadi sengketa di lembaga peradilan; c. memberi kesaksian masalah pertanahan dan pemetaan; d. menyiapkan bahan-bahan untuk keperluan pengadilan. (3) Seksi Penanganan Masalah Non-Peradilan mempunyai tugas: a. b. c. d.
menyiapkan data sengketa hukum di bidang pertanahan dan pemetaan; melaksanakan inventarisasi penyelesaian sengketa dan masalah di bidang pertanahan dan pemetaan; memberikan saran penyelesaian sengketa non peradilan; melaksanakan dokumentasi sengketa dan masalah di bidang pertanahan dan pemetaan.
(4) Seksi Pengendalian Kebijakan Pertanahan mempunyai tugas: a. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan dan hukum pertanahan dan pemetaan; b. membina pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan pertanahan dan pemetaan; c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan pemetaan; d. menyiapkan pembahasan masalah pertanahan dan pemetaan antar lembaga dalam rangka penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan.
Bagian Keenam Subdinas Tatalaksana Pertanahan Pasal 13 (1) Subdinas Tatalaksana Pertanahan mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam penyediaan dan penatagunaan tanah, laut, udara, pengaturan penguasaan tanah, penyelesaian pengurusan hak-hak atas tanah, dan pendaftaran tanah serta kewenangan otonomi daerah di bidang kelautan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayal (1), Subdinas Tatalaksana Pertanahan mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan dan pembinaan di bidang persediaan dan penatagunaan tanah dan tataruang, pengurusan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah; b. pelaksanaan pelayanan tertentu di bidang tataguna tanah dan tataruang, pengurusan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah; c. pelaksanaan standarisasi kegiatan pelayanan dan menetapkan biaya pelayanan pertanahan dan pemetaan; d. penyiapan bimbingan dan pengendalian di bidang persediaan dan penatagunaan tanah, pengaturan penguasaan tanah, pengurusan hak-hak atas tanah dan pendaftaran serta teknik kelautan. (3) Subdinas Tatalaksana Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Subdinas Tatalaksana Pertanahan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Persediaan dan Penatagunaan Tanah; Seksi Pengurusan Penguasaan Tanah; Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah; Seksi Pendaftaran Tanah dan Kelautan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Tata Laksana Pertanahan. Pasal 15 (1) Seksi Persediaan dan Penatagunaan Tanah mempunyai tugas: a. menyusun dan menetapkan kebijakan tatalaksana di bidang tata guna tanah; b. melakukan penelitian dalam rangka rekomendasi pemberian dan perpanjangan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT); c. melakukan perencanaan, pengawasan dan pengendalian persediaan dan penatagunaan tanah; d. menyusun rencana persediaan, peruntukan, dan penggunaan tanah serta neraca penggunaan tanah; e. melakukan penelitian dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan penyusunan tata guna tanah; f. menyusun dan menetapkan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah di kawasan pesisir pantai, kawasan lindung serta pulau-pulau kecil. (2) Seksi Pengurusan Penguasaan Tanah mempunyai tugas: a. menyusun kebijakan, standarisasi biaya, petunjuk teknik pelayanan di bidang pengurusan penguasaan tanah; b. menyelenggarakan dan menyusun kebijakan yang berkaitan dengan Panitia Pertimbangan Konsolidasi Tanah (Land Consolidation); c. meneliti dan menetapkan besarnya ganti rugi tanah kelebihan luas maksimum, absentee (Guntai) dan tanah partikelir; d. melaksanakan pembinaan teknik pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengurusan penguasaan tanah; e. menyiapkan pengembangan dan pengendalian pengaturan penguasaan dan peruntukan tanah serta peralihan hak. (3) Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah mempunyai tugas:
a. menyusun kebijakan teknik pengurusan hak-hak atas tanah; b. menyusun petunjuk dan pedoman teknik standarisasi pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah; c. menyiapkan pelayanan pemberian, pembaharuan, perpanjangan jangka waktu dan pembatalan hak atas tanah dalam rangka pengurusan hak-hak atas tanah; d. menyusun standarisasi biaya pelayanan bidang pengurusan hak-hak atas tanah; e. melaksanakan pembinaan teknik dan pengawasan pelaksanaan pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah, pengadaan tanah oleh swasta dan instansi pemerintah; f. menyiapkan dan melakukan kegiatan pembatalan pemanfaatan hak atas tanah. (4) Seksi Pendaftaran Tanah dan Kelautan mempunyai tugas: a. memberikan bimbingan pelaksanaan tata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah serta menyiapkan surat keputusan pengakuan hak atas tanah milik adat; b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pencatatan pendaftaran hak, peralihan hak, dan perubahan hak; c. menyiapkan pedoman kebijakan teknik tata usaha Pendaftaran Tanah dan Tata Pendaftaran Tanah; d. menyiapkan pedoman teknik pengukuran secara kadasteral dan pemetaan pembuatan Gambar Situasi dan Surat Ukur; e. menyiapkan standarisasi waktu dan biaya pelayanan pendaftaran tanah; f. melakukan verifikasi hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan pengukuran, pemetaan rata pendaftaran tanah dan tata usaha pendaftaran tanah serta pelaksanaan pelayanan tertentu.
Bagian Ketujuh Subdinas Pembinaan Pertanahan Dan Partisipasi Masyarakat Pasal 16 (1) Subdinas Pembinaan Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan dan konsolidasi, mengelola kepemilikan tanah instansi pemerintah, pembinaan profesi, pendidikan pelatihan serta kerja sama antar lembaga di bidang pengendalian dan partisipasi masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pembinaan Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi: a. penyusunan kebijakan pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan konsolidasi tanah; b. penyusunan kebijakan dan standarisasi biaya, petunjuk teknik pelayanan konsolidasi tanah; c. pengkoordinasian dan kerja sama antarsektor dan antardaerah dalam rangka penyerasian Tata Guna Tanah, Pengaturan Penguasaan Tanah, Pengadaan Tanah dan Tata Ruang Wilayah; d. penyusunan pembinaan organisasi profesi dan mitra kerja serta partisipasi masyarakat. (3) Subdinas Pembinaan Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Subdinas Pembinaan Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pembinaan dan Konsolidasi; Seksi Pembinaan Kepemilikan Tanah Instansi Pemerintah; Seksi Pembinaan Profesi dan Pendidikan Pelatihan; Seksi Kerjasama Antar Lembaga dan Partisipasi Masyarakat.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pembinaan Pertanahan dan Partisipasi Masyarakat. Pasal 18 (1) Seksi Pembinaan dan Konsolidasi mempunyai tugas: a. b. c. d.
merencanakan dan melaksanakan penegasan tanah menjadi obyek konsolidasi tanah; merencanakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan konsolidasi tanah; menyusun kebijakan dan standarisasi biaya, petunjuk teknik, pelaksanaan pelayanan konsolidasi tanah; melaksanakan pembinaan teknik pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan konsolidasi
tanah; e. melakukan pembinaan pasca konsolidasi meliputi pengelolaan dan pemanfaatan Tanah Pengganti Biaya Pelaksanaan (TPBP). Pembangunan prasarana jalan, fasilitas sosial dan fasilitas umum lainnya: f. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan pemilik tanah konsolidasi; g. melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap organisasi peserta konsolidasi tanah; h. melakukan hubungan kerja/koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka perencanaan konsolidasi tanah. (2) Seksi Pembinaan Kepemilikan Tanah Instansi Pemerintah mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menyiapkan telaahan dan melakukan kegiatan di bidang pengadaan tanah bagi instansi Pemerintah; melakukan koordinasi dengan instansi Pemerintah untuk keperluan pendataan kepemilikan tanah; menginventarisir data kepemilikan tanah dari berbagai instansi Pemerintah; menyiapkan aspek pengurusan penguasaan tanah untuk permohonan hak; menyiapkan keperluan dalam rangka kebijakan pemberian izin peralihan hak dan pembebanan hak.
(3) Seksi Pembinaan Profesi dan Pendidikan Pelatihan mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
melakukan pembinaan, pengawasan pengangkatan serta pemberhentian PPAT dan Surveyor berlisensi; melakukan Evaluasi formasi dan pelaksanaan tugas PPAT dan Surveyor berlisensi; melakukan pengawasan terhadap Akta PPAT dan Produk kerja dan surveyor berlisensi; menetapkan formasi PPAT dan Surveyor berlisensi; melakukan teguran kepada PPAT dan Surveyor berlisensi yang hasil pekerjaannya menimbulkan masalah; f. melaksanakan fasilitas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang pertanahan dan pemetaan. (4) Seksi Kerja Sama Antarlembaga dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas: a. merencanakan dan melaksanakan kerja sama dalam penentuan data wilayah administrasi yang berhubungan dengan pertanahan dan pemetaan; b. melaksanakan pembahasan penggunaan dan daya dukung tanah di kawasan pesisir pantai, kawasan lindung, pulau-pulau kecil dan letak lokasi bagi rencana penggunaan tanah; c. menangani pelaksanaan pembebasan dan pengadaan tanah yang lokasinya terletak pada dua atau lebih wilayah kotamadya; d. melakukan pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketertiban di bidang pertanahan dan pemetaan; e. melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak dalam bidang pertanahan dan pemetaan.
Bagian Kedelapan Subdinas Pengukuran Tanah Pasal 19 (1)
Subdinas Pengukuran Tanah mempunyai tugas mengadakan pilar ukur dan pilar batas serta melakukan pengukuran kerangka dasar horizontal (titik tetap), vertikal (titik tinggi/peil) dan mengkoordinasikan pelayanan pengukuran kadastral, jaringan utilitas, sarana prasarana dan perencanaan kota serta pengukuran hidrografi dan kelautan.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pengukuran Tanah mempunyai fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan pengukuran kerangka dasar dan pemetaan peta dasar; b. pelaksanaan dan pengkoordinasian inventarisasi survei dan pemetaan data pemilikan tanah, penatagunaaan tanah dan peta tematik; c. pelaksanaan pengukuran Kadaster dalam rangka penetapan batas wilayah administratif dan pelaksanaan pengukuran; d. penyiapan perumusan kebijakan teknik pengukuran; e. pengadaan pilar ukur dan pilar batas serta memelihara peralatan teknis pengukuran; f. pelaksanaan bimbingan teknik pengukuran.
(3)
Subdinas Pengukuran Tanah dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 20 (1) Subdinas Pengukuran Tanah terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pengukuran Kerangka Dasar; Seksi Pengukuran Kadaster; Seksi Pengukuran Utilitas dan Perencanaan Kota; Seksi Pengukuran Kelautan.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pengukuran Tanah. Pasal 21 (1) Seksi Pengukuran Kerangka Dasar mempunyai tugas: a. mengadakan pilar ukur dan pilar batas untuk keperluan kerangka dasar kadasteral, utilitas dan perencanaan kota serta kelautan; b. melaksanakan pengukuran dan perhitungan kerangka dasar peta baik berupa titik koordinat horizontal maupun titik tinggi, mengevaluasi kekuatan kerangka peta dan menetapkan fisik titik tetap di lapangan; c. merencanakan jaringan titik koordinat horizontal dan titik tinggi dengan mengidentifikasikan titik di lapangan secara jelas dalam menunjang pelayanan dan tingkat ketelitian peta; d. mengukur jaring titik horizontal dan titik tinggi dengan standar presisi sesuai dengan tingkat ketelitian untuk pemetaan kota; e. menyimpan dan memelihara peralatan pengukuran dan kelengkapannya; f. menyusun tabulasi dan basis data titik koordinat horizontal dan titik tinggi; g. mengembangkan metoda perhitungan otomasi; h. melaksanakan evaluasi penyebaran pilar ukur sesuai dengan perkembangan kota; i. membuat, mendokumentasikan serta merawat pilar ukur dan pilar batas. (2) Seksi Pengukuran Kadaster mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menetapkan pedoman teknik pengukuran secara kadaster; melakukan identifikasi dan pengukuran untuk keperluan kerangka dasar kadaster; melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pengukuran kadaster; menyusun kebijakan mengenai sistem pengukuran; melakukan bimbingan pelaksanaan pengukuran kadaster.
(3) Seksi Pengukuran Utilitas dan Perencanaan Kota mempunyai tugas: a. b. c. d.
menghimpun data jaringan utilitas sarana prasarana dan perencanaan kota dari berbagai instansi; menetapkan pedoman teknik pengukuran jaringan utilitas, sarana prasarana dan perencanaan kota; membuat rencana umum pengukuran jaringan utilitas sarana prasarana dan perencanaan kota; melakukan pengumpulan dan evaluasi pelaksanaan pengukuran dari masing-masing wilayah.
(4) Seksi Pengukuran Kelautan mempunyai tugas: a. b. c. d.
menghimpun data kelautan dari berbagai instansi; menetapkan pedoman teknik pengukuran kelautan; membuat rencana umum pengukuran kelautan; melakukan pengumpulan dan evaluasi pelaksanaan pengukuran dari wilayah Kotamadya.
Bagian Kesembilan Subdinas Pemetaan Pasal 22 (1) Subdinas Pemetaan adalah mempunyai tugas mengadakan foto udara dan citra satelit serta melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pemetaan dasar, pemetaan tematik, pemetaan sarana/prasarana dan pemetaan kadaster. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Pemetaan mempunyai fungsi:
a. pengadaan foto udara dan citra satelit serta melakukan identifikasi tapangan dalam rangka penyempurnaan dan pemutakhiran peta dasar (base map) secara terestris dan fotogrametris; b. pelaksanaan penyempurnaan dan pemutakhiran peta dasar (Base Map), c. pengadaan, pengawasan, pengelolaan, pemeliharaan dan penyajian peta serta reproduksinya; d. penyusunan kebijakan mengenai sistem pemetaan dan memberikan bimbingan terhadap pemeliharaan dan penggunaan peta untuk keperluan pelayanan; e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemetaan antarsektor, antarkotamadya dan antarpropinsi; f. pelaksanaan pembinaan teknis pemetaan terhadap tenaga teknik pemetaan. (3) Subdinas Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam meiaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 23 (1) Subdinas Pemetaan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Pemetaan Dasar; Seksi Pemetaan Tematik; Seksi Pemetaan Sarana Prasarana Kota; Seksi Pemetaan Kadaster.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam meiaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Pemetaan. Pasal 24 (1) Seksi Pemetaan Dasar mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
mengadakan foto udara dan citra satelit serta melakukan identifikasi lapangan; melaksanakan pengumpulan dan pengolahan foto udara dan citra satelit dari berbagai instansi terkait; melaksanakan penggambaran dan reproduksi peta dasar; melaksanakan pemeliharaan dan pemutakhiran peta dasar; melakukan verifikasi setiap lembar peta yang disetujui.
(2) Seksi Pemetaan Tematik mempunyai tugas: a. b. c. d.
menerima, mengumpulkan dan mengolah data tematik dari berbagai instansi; membuat, mereproduksi dan mempublikasikan peta tematik; membuat pedoman teknik tata cara dan penggunaan peta tematik; mengadakan kerja sama dengan berbagai instansi untuk pembuatan peta tematik.
(3) Seksi Pemetaan Sarana dan Prasarana Kota mempunyai tugas: a. b. c. d. e.
menghimpun data sarana prasarana kota dari berbagai instansi; menetapkan pedoman teknik pemetaan Sarana dan Prasarana Kota; membuat rencana umum pemetaan Sarana dan Prasarana Kota; melaksanakan pembuatan peta Sarana dan Prasarana Kota; melakukan pengumpulan dan evaluasi pelaksanaan pemetaan dari masing-masing wilayah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi.
(4) Seksi Pemetaan Kadastel mempunyai tugas: a. b. c. d.
melakukan pengumpulan, kompilasi, otomasi dan penyajian peta kadaster; menetapkan pedoman teknik pemetaan kadaster; membuat rencana umum pemetaan kadaster; melakukan bimbingan pemanfaatan peta kadaster untuk keperluan pelayanan.
Bagian Kesepuluh Subdinas Informasi Pertanahan Pasal 25 (1) Subdinas Informasi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pemrograman aplikasi, pengumpulan dan
pengolahan data, inventarisasi dan survey tanah, dokumentasi dan pengelolaan data, serta penyajian informasi pertanahan dan pemetaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subdinas Informasi Pertanahan mempunyai fungsi: a. penyiapan perumusan kebijakan teknik sistem informasi dan pengembangannya yang digunakan untuk perencanaan dan pengendalian; b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Sistem Informasi Pertanahan (SIP) serta Sistem Informasi Geografis (SIG) dan Pustaka Data Geografis; c. pelaksanaan komputerisasi data jaringan utilitas dan sarana prasarana, pemanfaatan tanah, kepemilikan dan penguasaan tanah serta nilai tanah untuk keperluan pelayanan; d. penyajian informasi jaringan utilitas dan sarana prasarana, pemanfaatan tanah, kepemilikan dan penguasaan tanah serta nilai tanah; e. pelaksanaan pengkajian dan penggunaan teknologi perangkat keras dan lunak; f. pemberian bantuan teknik komputerisasi data untuk keperluan pelayanan di Suku Dinas; g. penyiapan sistem informasi dan kerja sama untuk pengembangan jaringan Sistem Informasi Geografis Nasional (SIGNAS). (3) Subdinas Informasi Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala Subdinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 26 (1) Subdinas Informasi Pertanahan terdiri dari: a. b. c. d.
Seksi Informasi Utilitas dan Sarana Prasarana; Seksi Informasi Pemanfaatan Tanah; Seksi Informasi Kepemilikan dan Penguasaan Tanah; Seksi Informasi Nilai Tanah.
(2) Tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas Informasi Pertanahan. Pasal 27 (1) Seksi Informasi Utilitas dan Sarana Prasarana mempunyai tugas: a. melaksanakan koordinasi dengan instansi penanggung jawab jaringan utilitas dan sarana prasarana; b. menampung permasalahan yang terjadi diantara pemakai peta dalam rangka penyajian peta yang terpadu; c. menyelenggarakan pengelolaan data dan masukan menjadi informasi serta mengusahakan otomasi pemrosesan data dengan perangkat elektronik; d. menyimpan, menyusun dan memelihara dokumentasi peta dari berbagai instansi kedalam Pustaka Data Geografis; e. menyajikan informasi jaringan utilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan oleh instansi lain. (2) Seksi Informasi Pemanfaatan Tanah mempunyai tugas: a. melakukan inventarisasi dan survei pemanfaatan tanah, serta perubahan penggunaan tanah; b. melakukan penelitian/pemeriksaan data tanah di kawasan pesisir pantai, kawasan lindung, pulau-pulau kecil dan kawasan khusus; c. memberikan pertimbangan lokasi bagi rencana penggunaan; d. memonitor penggunaan tanah dan daya dukung tanah dengan teknologi tinggi; e. menyajikan informasi pemanfaatan tanah yang dibutuhkan oleh instansi lain. (3) Seksi Informasi Kepemilikan dan Penguasaan Tanah mempunyai tugas: a. b. c. d.
melaksanakan pendataan kepemilikan dan penguasaan tanah; menyusun, mengolah dan mengevaluasi data kepemilikan dan penguasaan tanah; memberikan pertimbangan teknik untuk pemberian SIPPT; menyajikan informasi kepemilikan dan penguasaan tanah.
(4) Seksi Informasi Nilai Tanah mempunyai tugas: a. mengumpulkan data harga tanah dari pasar dan menerima data masukan dari berbagai instansi;
b. c. d. e.
menyusun, mengolah dan menetapkan harga dasar tanah secara berkala; menyimpan, menyusun dan memelihara dokumentasi nilai tanah dari berbagai instansi; melakukan pembinaan dan pengawasan tenaga penilai tanah; menyajikan data nilai tanah dalam bentuk informasi nilai tanah.
Bagian Kesebelas Suku Dinas Pertanahan Dan Pemetaan Kotamadya Pasal 28 (1) Di setiap Kotamadya dibentuk Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan. (2) Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas. (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Suku Dinas bertanggung jawab secara teknis administratis kepada Kepala Dinas dan secara taktis operasional kepada Walikotamadya yang bersangkutan. Pasal 29 (1) Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan mempunyai tugas menyusun program kerja dan rencana kegiatan serta melaksanakan pelayanan masyarakat di bidang pertanahan dan pemetaan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, pengaturan hak alas tanah, pendaftaran tanah, pengukuran dan pemetaan kadaster, jaringan utilitas, sarana prasarana dan perencanaan kota serta pendataan dalam rangka pembangunan informasi pertanahan dan pustaka data di wilayahnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Suku Dinas mempunyai fungsi: a. b. c. d. e. f. g.
pelaksanaan pelayanan di bidang pendaftaran dan pengurusan hak-hak atas tanah; pelaksanaan pengendalian, penggunaan, pengurusan, dan penguasaan tanah; pendataan masalah sengketa pertanahan dan teknis pemetaan; pelaksanaan pengukuran dan pemetaan; pelaksanaan pelayanan pengukuran, pemetaan dan informasi pertanahan; pelaksanaan pengembangan sistem informasi pertanahan dan pustaka data wilayah; pendataan jaringan utilitas, sarana prasarana, perencanaan kota, pemanfaatan tanah, kepemilikan dan penguasaan tanah; h. pengumpulan data dan komputerisasi data pertanahan; i. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan. Pasal 30 (1) Suku Dinas Pertanahan dan Pemetaan terdiri dari: a. b. c. d. e. f.
Subbagian Tata Usaha; Seksi Pendaftaran Tanah; Seksi Penggunaan, Pengurusan dan Penguasaan Tanah; Seksi Hak-hak Atas Tanah; Seksi Pengukuran dan Pemetaan; Seksi Informasi Pertanahan.
(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas. Pasal 31 (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
a. mengelola urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan; b. mengelola/menata mengembangkan sistem kearsipan kantor; c. mengelola data dan informasi yang berhubungan dengan pelaporan kemajuan pelaksanaan kegiatan publik dan aparatur;
d. mengawasi dan memelihara kebersihan dan keindahan serta menyelenggarakan pengamanan kantor; e. mengurus penyelenggaraan rapat kedinasan dan protokoler;
f. mengelola perlengkapan dan rumah tangga kantor; g. mengurus kegiatan administrasi kepegawaian yang meliputi usul pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pemberhentian, pensiun dan lain-lain; h. menyiapkan usulan rencana kebutuhan pegawai serta pendidikan, pelatihan, dan pengembangan karir; i. mengurus kesejahteraan pegawai dan keluarganya serta melaksanakan pembinaan mental spiritual pegawai; j. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran; k. menyiapkan verifikasi pelaksanaan anggaran; l. menyiapkan bahan pertimbangan penyelesaian TPTGR; m. menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran; n. melaksanakan pembukuan penerimaan dan penyetoran retribusi. (2) Seksi Pendaftaran Tanah mempunyai tugas: a. melaksanakan persiapan pendaftaran, peralihan dan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT; b. menyampaikan saran-saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Suku Dinas serta langkah-langkah tindakan yang perlu diambil di bidang pendaftaran, peralihan dan pembebasan hak atas tanah serta bimbingan PPAT; c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; d. membuat rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring; e. melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka peralihan pembebanan hak atas tanah serta bimbingan PPAT; f. melaksanakan penatausahaan pendaftaran tanah; g. menetapkan biaya pelayanan pendaftaran tanah; h. melakukan verifikasi hasil-hasil pelaksanaan pengukuran kadaster, dan penatausahaan pendaftaran tanah; i. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian PPAT dan Surveyor berlisensi; j. mencatat dan melaporkan ke tingkat Dinas kegiatan PPAT dan Surveyor berlisensi; k. menyampaikan teguran kepada PPAT dan Surveyor berlisensi yang hasil pekerjaannya bermasalah. (3) Seksi Penggunaan, Pengurusan dan Penguasaan Tanah mempunyai tugas: a. melaksanakan pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah; b. menyampaikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Suku Dinas tentang iangkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang pengendalian penguasaan, pemilikan, pemanfaatan bersama, pengalihan hak atas tanah, pembayaran ganti rugi dan penyelesaian masalah; c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; d. membuat rencana kerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas serta melaksanakan monitoring; e. melaksanakan kebijakan tala laksana di bidang Tata Guna Tanah; f. melakukan penelitian dalam rangka rekomendasi pemberian dan perpanjangan SIPPT; g. menyusun dan menetapkan rencana penggunaan tanah dan pemanfaatan tanah di kawasan pesisir pantai, kawasan lindung; h. melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan Panitia Pertimbangan Konsolidasi Tanah; i. melaksanakan penetapan besarnya ganti rugi tanah kelebihan luas maksimum, absentee (Guntat); j. melaksanakan pengurusan penguasaan tanah; k. menetapkan biaya pelayanan di bidang pengurusan penguasaan tanah dan konsolidasi tanah. (4) Seksi Hak-hak Atas Tanah mempunyai tugas: a. melaksanakan pengadaan tanah, penyelesaian masalah pertanahan dan hak-hak atas tanah; b. menyampaikan saran dan atau pertimbangan tentang Iangkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang hak-hak atas tanah, pengadaan tanah dan penyelesaian masalah pertanahan; c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; d. melaksanakan kebijakan teknik pengurusan hak-hak atas tanah; e. melaksanakan pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah; f. menetapkan biaya pelayanan bidang pengurusan hak-hak atas tanah; g. melaksanakan pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah dan pengadaan tanah oleh swasta dan instansi pemerintah. (5) Seksi Pengukuran dan Pemetaan mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengukuran pemetaan unluk keperluan kadaster, jaringan utilitas, sarana prasarana, dan perencanaan kota; b. menyampaikan saran dan/atau pertimbangan tentang langkah-tangkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang pengukuran pemetaan untuk keperluan kadaster, jaringan utilitas, sarana prasarana, dan perencanaan kota; c. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; d. melaksanakan kebijakan teknik pengukuran pemetaan untuk keperluan kadaster, jaringan utilitas, sarana prasarana, dan perencanaan kota; e. menyimpan dan memelihara peralatan pengukuran dan kelengkapannya; f. melaporkan penyebaran pilar ukur sesuai dengan perkembangan kota dan membuat dokumentasi pilar ukur dan merawat pilar ukur. (6) Seksi Informasi Pertanahan mempunyai tugas: a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknik serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dan landasan kerja; b. melaksanakan pengumpulan data dan komputerisasi data pertanahan seperti penggunaan tanah, daya dukung tanah, tanah terlantar, nilai tanah dan tanah kelebihan luas maksimum dalam peraturan SIPPT untuk kepentingan pembangunan; c. menghimpun data jaringan utilitas, sarana prasarana, dan perencanaan kota dari berbagai instansi serta mengelola pustaka data geografis wilayah; d. melaksanakan pelayanan informasi jaringan utilitas, sarana prasarana, pemanfaatan tanah, kepemilikan dan penguasaan tanah serta nilai tanah.
Bagian Keduabelas Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 32 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam menunjang tugas dan fungsi Dinas Pertanahan dan Pemetaan sesuai dengan keahliannya masing-masing. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sesuai dengan kebutuhan, Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok yang masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior. (4) Jumlah subkelompok maupun tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, sifat, jenis, dan beban kerja. (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 33 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pertanahan dan Pemetaan menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi terkait yang berhubungan dengan fungsinya. (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas Pertanahan dan Pemetaan maupun dalam hubungan dengan instansi lain baik Pemerintah maupun swasta.
Pasal 34 (1) Tiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas Pertanahan dan Pemetaan wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masingmasing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas. (3) Tiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan.
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 35 Kepegawaian Dinas Pertanahan dan Pemetaan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VI KEUANGAN Pasal 36 Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pertanahan dan Pemetaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 37 Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka ketentuan pelaksanaan yang mengatur organisasi dan tata kerja Dinas Pemetaan dan Pengukuran Tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 38 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 April 2002 GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SUTIYOSO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2002 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. H. FAUZI BOWO NIP 470044314 LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2002 NOMOR 54
