DAKWAH NATIO-EDUCATION PADA MASYARAKAT EKS TAHANAN POLITIK DI KAMPUNG NANGA-NANGA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

DAKWAH NATIO-EDUCATION PADA MASYARAKAT EKS TAHANAN POLITIK DI KAMPUNG NANGA-NANGA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA Syahrul IAIN Sultan Qaimuddin Kendari

Abstrak Kemajemukan bangsa Indonesia tidak hanya pada aspekaspek yang selama ini populer di masyarakat seperti budaya, suku, bahasa, agama ataupun ras. Lebih dari itu, kemajemukan nampak pula pada kondisi sosial yang mengalami pelapisan “atas-menengah-bawah”, terdidik-kurang terdidik, bahkan pelabelan berdasarkan latar belakang afiliasi politik seperti “kiri-tengah-kanan”. Fakta-fakta sosial tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan bagi masing-masing komunitas yang mengalami polarisasi tersebut baik secara struktural, kultural maupun politik.

Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015

305

Syahrul, Dakwah Natio-education pada Masyarakat Eks Tahanan Politik...

Mengambil setting pada masyarakat eks tahanan politik di Kampung Nanga-Nanga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara, tulisan ini merupakan upaya melukiskan kondisi suatu komunitas yang mengalami ketidakadilan secara sosial akibat pilihan mereka di masa lalu. Fakta lain yang menjadi sorotan adalah rendahnya partisipasi mereka terhadap pendidikan. Sehingga tulisan ini juga merupakan ikhtiar memberikan tawaran solutif atas permasalahan tersebut. Masyarakat eks tahanan politik Kampung Nanga-Nanga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara adalah komunitas yang diasingkan dari hiruk-pikuk penyelenggaraan negara akibat peristiwa 30 September 1965. Meskipun reformasi pada mei 1998 memberi harapan rehabilitasi, tetapi kondisi traumatik yang demikian kuat tidak memberi perubahan berarti dalam kehidupan sosial masyarakat kampung Nanga-Nanga. Proses isolasi masyarakat eks tahanan politik yang telah berlangsung cukup lama di tempat itu menciptakan stigma bahwa kampung Nanga-Nanga dan masyarakatnya merupakan lapisan asing dalam struktur masyarakat di Kota Kendari. Akibat dari pengasingan itu masyarakat kampung NangaNanga menunjukkan beberapa perilaku seperti: pesimisme dalam berbangsa dan bernegara, apriori terhadap lembaga pendidikan, sensitif terhadap agama, dan tertutup dalam pergaulan sosial. Kondisi masyarakat eks tahanan politik di kampung NangaNanga yang mayoritas beragama Islam menghadirkan tawaran tentang perlunya pendekatan agama dalam konteks membangun kesadaran berbangsa dan menumbuhkan semangat untuk bersekolah. Pendekatan strategis tersebut diharapkan menjadi gerakan dakwah kebangsaan dan perbaikan layanan pendidikan. Akibatnya strategi dakwah ini menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa dan lembaga pendidikan. Kata Kunci: Dakwah, Tahanan Politik, Natio-Education 306



A. Pendahuluan Sebagaimana bangsa lainnya, Indonesia memiliki sejarah panjang dan berliku. Meski demikian ia semakin kokoh akibat dinamika yang menyertai sejak pembentukan hingga masa perkembangannya. Rakyat nusantara telah melewati fase demi fase kritis dalam memujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tertulis dalam sejarah bahwa gerakan-gerakan kebangsaan telah dimulai sejak imperialisme mulai menancapkan kukunya, meskipun masih bersifat kedaerahan. Seperti bola salju gerakan-gerakan itu perlahan membesar dengan terbentuknya gerakan-gerakan dari pemuda dan kaum terpelajar yang mencapai puncaknya pada 28 Oktober 1928 dalam ikrar sumpah pemuda. Hingga suatu ketika di hari ke 17 bulan agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya melalui Soekarno-Hatta. Persoalan kebangsaan tidaklah berakhir karena proklamasi kemerdekaan hanyalah starting point dalam rangka mewujudkan sebuah negara yang mampu “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial”. 1 Justru dari sinilah munculnya persoalan-persoalan domestik melalui pergolakan daerah-daerah seperti PRRI Permesta, DI/TII, Republik Maluku Selatan, Gerakan Aceh Merdeka, Organisasi Papua Merdeka dan Peristiwa 30 September 1965. Dampak dari pergolakan domestik tentu dirasakan oleh bangsa Indonesia sendiri, dimana sesama anak bangsa akhirnya saling berhadap-hadapan dalam label “Negara vs Penggangu Keamanan”. Keberhasilan negara dalam membersihkan gangguan keamanan dalam negeri telah menempatkan sebagian masyarakat Indonesia sebagai pihak yang “dikalahkan” dan bahkan menjadi pesakitan dengan menanggung beban sebagai tahanan politik (political prisoners). Peristiwa 30 September 1965 menjadi momen paling traumatik bagi negara dan rakyat Indonesia. Bagi negara peristiwa 1

Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945.


307


ini adalah gerakan yang paling berbahaya karena langsung menusuk ke jantung kekuasaan di Ibu Kota Negera Republik Indonesia, Jakarta. Sedangkan bagi sebagian rakyat Indonesia adalah tuduhan massif tentang keterlibatan mereka dalam gestapu yang berakibat panjang sampai pada anak cucu mereka. Hal ini tidak hanya terjadi di Pulau Jawa tetapi juga di daerah lainnya termasuk di Sulawesi Tenggara. Catatan www.voaindonesia menyebutkan bahwa “Dampak dari pembasmian simpatisan dan orang-orang yang dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), atau yang dicurigai dekat, juga dirasakan di luar Pulau Jawa, diantaranya di Buton, Sulawesi Tenggara. Asman dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Buton Raya menjelaskan, sejak 1965 hingga 1974 kekerasan demi kekerasan terus terjadi. Menurutnya, hingga 2002, orang-orang yang pernah ditahan karena dituduh PKI, masih diwajibkan untuk melapor.2 Di wilayah kabupaten Kendari pun mengalami perlakuan serupa. Menurut penuturan Hamrun Laugi bahwa pada tahun 1971 sebanyak 600 orang ditangkap di Moramo dan 300 orang lainnya ditangkap di Wawotobi dengan tuduhan terlibat PKI.3 Kebijakan pemerintah Orde Baru yang membuat camp konsentrasi bagi tahanan4 politik PKI di beberapa daerah di Indonesia juga berlaku di Sulawesi Tenggara, yaitu dijadikannya kampung Nanga-Nanga sebagai sebagai tempat “pembuangan” 5 bagi tahanan politik PKI hingga saat ini. Di kampung inilah sejak 1978 kurang lebih 40 kepala keluarga dari berbagai daerah di wilayah Indonesia Bagian Timur diasingkan dimana masing-masing kepala keluarga menempati lahan seluas 2 ha. Reformasi pada 1998 sejatinya memberi angin segar bagi tahanan politik di Kampung Nanga-Nanga untuk memperoleh 2 http://www.voaindonesia.com/content/kontras-temukan-pelanggaranham-pasca-g30s/1349192.html, diakses 29 September 2015. 3 Hamrun Laugi, Tokoh Masyarakat Tolaki, Wawancara, Kendari: 30 September 2015. 4 Sunarsih, Warga Kampung Nanga-Nanga, Wawancara, Kendari: 22 oktober 2015. 5 Istilah ini sering didengar dalam percakapan masyarakat Kelurahan Baruga Kota Kendari dan sekitarnya.

308



rehabilitasi hukum, politik dan sosial. Kenyataannya kehidupan masyarakat Nanga-Nanga tidak mengalami perubahan berarti. Secara sosial mereka tetap memikul stigma sebagai komunitas tahanan politik yang berbeda dari komunitas lainnya. Bagi masyarakat Kota Kendari menyebut Nanga-Nanga berarti menyebut sebuah masyarakat mbalelo terhadap pemerintah. Upaya pemerintah mendirikan lembaga pendidikan dalam bentuk SMP satu atap tetap tidak merubah persepsi tersebut. Masyarakat tetap menyebut sekolah itu sebagai sekolah untuk anak-anak tahanan politik. Pada kehidupan keagamaan pun demikian, stigma tahanan politik tetap melekat seperti kalimat “masjid tapol” atau “gereja tapol”. Persepsi tersebut tetap terpelihara karena negara tidak hadir untuk melakukan rehabilitasi. Kondisi komunitas tahanan politik di Kampung Nanga-Nanga yang jauh dari Negara hendak diakhiri dengan melakukan upayaupaya strategis. Agama mayoritas yang dipeluk masyarakat NangaNanga adalah Islam sehingga upaya-upaya strategis dalam mengembalikan harapan berbangsa hendaknya menyentuh identitas keagamaan mereka. Stigma komunisme yang anti Tuhan juga dapat tereliminasi dari benak masyarakat terhadap tahanan politik. Karenanya gerakan dakwah kebangsaan dan pendidikan penting menjadi tawaran untuk dilaksanakan. B. Tinjauan tentang Tahanan Politik 1. Riset Terdahulu Penelitian tentang tahanan politik G 30 S 1965 telah dilakukan oleh Mahendra Pudji Utama dkk yang melakukan penelitian dengan judul “Dari Kumpulan yang Terbuang: Peristiwa G 30 S 1965 dan Dampaknya Menurut Eks Tahanan Politik PKI di Yogyakarta’. 6 Penelitian ini mengkaji dampak peristiwa G 30 S tahun 1965 terhadap kehidupan orang-orang yang berstatus sebagai eks tahanan politik G30S. Penelitian ini berupaya mengungkap pengalaman¬pengalaman 6

Laporan Penelitian pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Nomor 1269a/ J07.11/PG/2004.


309


yang mereka miliki terkait dengan keterlibatan mereka di dalam PKI atau komunisme dan merelasikannya dengan kehidupan yang mereka jalani pada masa kini. Setting penelitian mengambil tempat di Kotagede, Yogyakarta, di mana PKI mempunyai pengikut yang besar. Wawancara dilakukan pada informan yang merupakan eks tahanan politik katergori B dan C untuk menggali pengalaman-pengalaman mereka. Penelitian ini menunjukkan paling tidak 7 (tujuh) temuan. Pertama, peristiwa G 30 S telah menimbulkan tekanan psikologis yang sangat berat dan berkepanjangan dalam diri orang-orang yang dinyatakan terlibat PKI. Kedua, status eks tahanan politik yang melekat dalam diri mereka telah melemparkan mereka dari struktur sosial. Status sebagai eks tahanan politik “membebaskan” orangorang PKI dari komunisme, tetapi sekaligus juga “menahan” mereka untuk mendapat pengakuan sebagai warga masyarakat. Ketiga, akibat lebih lanjut adalah munculnya komunitas eks tapol, sebagai kelompok yang tidak berdaya dan kehilangan kesempatan untuk memperoleh akses ke berbagai bidang kehidupan. Secara politis, mereka kehilangan hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Keempat, mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil bagian dalam keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan bersama di lingkungan tempat tinggal mereka. Kelima, secara ekonomi, mereka hanya mempunyai peluang untuk memasuki bidang-bidang pekerjaan yang memberikan penghasilan yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan subsiten. Keenam, secara sosial, mereka cenderung untuk menyembunyikan diri dan membatasi diri untuk tidak terlibat secara intens dalam pergaulan sosial. Ketujuh, eks tahanan politik PKI melihat dan merespons tekanan-tekanan yang mereka alami dengan cara yang berbeda-beda. Bagi eks tahanan politik yang mempunyai pemahaman tentang komunisme relatif lebih baik, menganggap apa yang mereka alami setelah meletusnya G 30 S sebagai bagian dari risiko perjuangan. Sementara eks tahanan politik yang lain menganggap bahwa nasib yang mereka alami sebagai kesalahan PKI. Akan tetapi, umumnya eks tahanan politik sampai saat ini berpandangan bahwa mereka tidak bersalah, sebab menjadi tahanan politik tanpa pernah melalui proses peradilan.

310



Penelitian lainnya dilakukan oleh Sinuraya & Wenny AT dengan judul “Derita Tahanan Politik Partai Komunis Indonesia Kamp Konsentrasi B di Tanjung Kasau 1965-1978”.7 Dengan menggunakan pendekatan historiografi penelitian ini menggambarkan tentang Tanjung Kasau sebagai desa yang sangat sederhana tetapi menyimpan banyak kisah tragis para tapol G 30 S/PKI 1965. Secara umum penelitian ini bermaksud menjelaskan rentetan peristiwa sehingga lahir istilah tahanan politik G 30 S PKI. Pertama, peristiwa ini berawal dari pembunuhan enam Jendral yaitu Letnan Jendral S. Parman, Letnan Jendral Suprapto, Jendral Achmad Yani, Letnan Jendral M.T. Haryono, Mayor Jendral Donald Isac Panjaitan, Mayor Jendral Sutoyo Siswomiharjo, dan satu Perwira Pertama yaitu Kapten Peiere Tendean di Lubang Buaya. Peristiwa ini menimbulkan kemarahan masyarakat Indonesia dan menuntut pembubaran PKI dan Ormas-ormasnya. Kedua, Pembubaran PKI dan Ormas-Ormasnya dilakukan melalui penangkapan yang dilakukan oleh komando aksi dan TNI AD, diperiksa oleh juru periksa, kemudian diklasifikasikan dan ditahan sesuai golongannya masing-masing. Dalam proses penangkapan hingga penahanan para tapol mengalami penderitaan dan penyiksaan yang tidak berkesudahan. Keturunan dan keluarga pun tidak terlepas dari penderitaan. Ketiga, Tapol PKI golongan B yang ada di Tanjung Kasau mengalami penderitaan dan penyiksaan yang tidak berhenti sampai pada roses penangkapan dan pemeriksaan saja, melainkan pada masa penahanan mereka. Keempat, pada tahun 1977 tapol PKI golongan B tanjung Kasau mulai dibebaskan. Pembebasan juga tidak menjadi akhir dari penderitaan para tapol karena tidak sedikit tapol yang pulang tanpa alamat, kehilangan istri dan anak, kehilangan harta (tanah),dan lain-lain. Tulisan tentang “Dakwah Natio-Education pada masyarakat eks tahanan politik di Kampung Nanga-Nanga” berupaya memberikan gambaran tentang kondisi masyarakat eks tahanan politik NangaNanga yang kehilangan harapan terhadap bangsanya. Di samping itu adalah sikap tidak peduli terhadap pendidikan karena ber7

http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/44535, diakses 29 Oktober

2015.


311


anggapan bahwa bersekolah tidak dapat menolong kondisi psikososial mereka. Berikutnya adalah sikap sensitif terhadap agama sebagai akibat dari stigma bahwa pengikut komunisme adalah mereka yang tidak bertuhan, sehingga otomatis anti agama. Tawaran yang lebih maju dari tulisan ini adalah perlunya gerakan untuk mengembalikan harapan mereka terhadap bangsanya, menikmati pendidikan secara wajar bersama dengan elemen masyarakat lainnya. 2. Selintas Tentang Tahanan Politik Tahanan politik atau sering disingkat sebagai tapol adalah seseorang yang ditahan tempat rumah tahanan atau tempat pembuangan (kamp konsentrasi), misalnya dalam kasus tahanan rumah, karena memiliki ide-ide atau pandangan yang dianggap menentang pemerintah atau membahayakan kekuasaan negara. Bentuknya dapat pula berupa tahanan nurani, yaitu penghilangan kemerdekaan berbicara.8 Persoalan tahanan politik sesungguhnya tidak hanya milik bangsa Indonesia. Di belaha dunia lain persoalan tahanan politik mewarnai perjuangan beberapa negara dalam meraih kemerdekaannya atau gerakan memperjuangkan kesetaraan sebuah kelompok dengan kelompok lainnya dalam sebuah negara. Cerita tentang tahanan politik dapat dilihat dalam catatan Tomas Bouskan dan Clara Pinerova yang menceritakan tentang tahanan politik di Cekoslowakia. Bagaimana 5 laki dan 5 perempuan menjadi korban dari Stalin dan bertahan hingga mempengaruhi perubahan di beberapa negara. Mereka adalah Mrs. Jindriska Havrlantova, Mrs. Julie Hruskova, Mrs. Kvetoslava Moraveckova, Mrs. Drahomira Stuchlikova, Mrs. Hana Trunkova, Mr. Augustin Bubnik, Mr. Zdenek Kovarik, Mr. Jozef Kicka, Mr. Jan Pospisil, Mr. Hubert Prochazka.9 8

https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_politik, diakses 29 September

2015. 9

Tomas Bouska & Clara Pinerova, Czechoslovak Political Prisoners: Life Stories of 5 Male dan 5 Female victioms of Stalinism, europe for Zitizen Programme, 2009.

312



Joy James menulis biografi beberapa tokoh yang pernah menjadi tahanan politik seperti Martin Luther King, Jr, Malcom X, Angela Y Davis, Huey P. Newton, George Jackson dll yang menjadi tokoh pembebasan kulit hitam. Mereka berani melawan arus besar zaman itu yang sangat tidak toleran pada kulit berwarna. Pada buku tersebut juga menyajikan cerita para tokoh internasional dan anti imperialis seperti Mutulu Shakur, Marylin Buck dll. Baik tokoh pembebasan kulit hitam maupun tokoh internasional dan anti imperialis akhirnya menjadi tahanan politik karena gagasan mereka yang melawan arus besar terutama pemerintah.10 Matt Meyer menuliskan gerakan pembebasan tahanan politik Amerika serikat. 11 Gerakan yang muncul sebagai reaksi atas kesewenang-wenangan pemerintah Amerika serikat dalam memperlakukan tahanan politik. Dimulai dengan pembahasan tentang tahanan politik Amerika serikat dan hubungannya dengan hukum internasional hukuman terhadap orang yang tidak bersalah. C. Kampung Nanga-Nanga: Penjara Komunitas Palu Arit Keberadaan kampung Nanga-Nanga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari rentetan peristiwa G 30 S 1965 di Sulawesi Tenggara. Salah seorang eks Tapol bernama Lambatu menuturkan bahwa “di Sulawesi Tenggara, penangkapan pertama terjadi pada 18 Oktober 1965. Delapan pimpinan PKI (Partai Komunis Indonesia) di tahan Korem 143. Disusul tindakan lain berbau kebencian yang menyebar secara cepat di propinsi ini dan menulari daerah-daerah kabupaten lain. Pada tahun 1968, 200 orang yang dikategorikan bagian dari Partai Komunis masuk tahanan. Tahun 1977, Lambatu menjalani hari-hari yang disebut ‘dimanusiakan kembali’. Bersama 42 orang lainnya Ia menempati lokasi terkosentrasi Nanga-Nanga. Wilayah seluas 84 hektar ini dikapling-kapling dan dirancang terpusat 10

Lihat Joy James, Imprisoned Intellectuals: America’s Political Prisoners Write on Life, Liberation and Rebellion, New York, Rowman & Littlefield Fublishers, Inc, 2003. 11 Matt Meyer, Let Freedom Ring: A Collection of Document From the Movement to Free U.S Political Prisoners, Oackland, PM Press, 2008.


313


agar mantan tahanan politik ini mudah dimonitoring. Ratusan orang tiba lebih awal disini. Ia mendengar kabar ratusan orang lainnya telah tewas dalam kerja-kerja paksa pembukaan lahan hutan, transmigrasi, jalan-jalan di bawah kontrol militer di sejumlah wilayah Sulawesi Tenggara.12 Nanga-Nanga adalah kampung di Kelurahan Baruga Kecamatan Baruga kota Kendari Sulawesi Tenggara. Kampung yang dibuka tahun 1978 oleh 37 keluarga bekas tahanan politik peristiwa 1965 berjarak 20 kilometer dari kota Kendari Sulawesi Tenggara. Saat ini hanya ada 20 rumah disana. sebagian besar masih berbentuk asli seperti ketika dibangun dua puluh tujuh tahun silam. Rumah berdinding papan dicat putih beratap seng campur rumbia dengan satu jendela di bagian depan. Untuk beribadah dan pelayanan kesehatan dibangun pula sebuah mesjid dan sebuah gereja, serta puskesmas pembantu. Demikian pula sebuah sekolah (SMP satu atap) dibangun untuk kebutuhan pendidikan anak-anak eks tapol. Untuk menyambung hidup masyarakat eks tapol Nanga-Nanga masuk hutan mencari dolken, yaitu kayu penyangga bangunan yang biasa dihargai 400 rupiah per batang. Bertani atau berkebun tidak dapat menjadi andalan untuk bertahan hidup karena kondisi tanah yang kurang subur. Dengan profesi sebagai pencari kayu dolken, mereka akan sulit dijumpai di rumah pada siang hari. Hari ini di Nanga-nanga hanya 37 keluarga. Mereka merupakan anak dan cucu generasi kedua dan ketiga dari para bekas pengurus dan angggota PKI, hanya tersisa 6 orang bekas tapol PKI yang masih hidup di kampung Nanga-Nanga. Mereka adalah La Mbatu, La Une,Sutami, Maho, Yanasin dan Zakaria. Sedangkan yang lainnya terpaksa meninggalkan kampung Nanga-Nanga, karena tak tahan hidup di tengah hutan, dan sebagian lagi meninggal dunia. Tanggal 22 Desember 1977, sekitar 175 tapol PKI golongan B yang menjalani penahanan di Kamp pengasingan Ameroro di bebaskan. Selain di kamp pengasingan Ameroro, beberapa tapol juga di tahan di kamp pengasingan Pudotoa lepo-lepo dan Tinggololi 12

314

www.suarakendari.com dalam jejak G 30 S PKI di Sulawesi Tenggara



kendari. Kampung Nanga-Nanga merupakan lokasi pengasingan terakhir bagi tapol PKI (Partai Komunis Indonesia) golongan B SeIndonesia timur. Melalui komandan Korem Ady, mereka ditawari lahan 1000 hektar di kampung Nanga-Nanga atau memilih pulang ke daerah masing-masing. Sebelumnya, lahan tersebut merupakan hadiah dari Pangkopkamtib yang dijabat oleh Sudomo waktu itu. Mereka mendapat surat izin penggarapan lahan yang di tanda tangani oleh Danrem. Surat izin penggarapan adalah pengganti sertifikat, jika ada yang mempermasalahkan lahan tersebut. Awalnya, lahan itu di peruntukkan bagi 500 tapol golongan B Se-Indonesia timur. Namun,hanya 42 orang tapol asal Buton, Muna, kendari Wawotobi kabupaten konawe, kolaka dan Makkasar yang bersedia bermukim di kampung Nanga-Nanga. Lokasi yang sebelumnya hutan dan ditumbuhi alang-alang, akhirnya dibuka menjadi kawasan perkampungan dengan nama kampung-Nanga-Nanga. Tidak ada listrik, air bersih dan tumbuhan jangka pendek yang bisa di tanami. Mereka saling bersosialisasi satu dengan yang lainnya. Tapi lebih memilih untuk tidak saling menceritakan penganiayaan selama dalam penjara. Ini dilakukan untuk menjaga perasaan masing-masing. Pada tahun 1980,sebagian keluarga mereka mulai berdatangan. Seperti Istri dan anak mereka. Diantara mereka yang belum berkeluarga,atau tidak sanggup pulang lagi ke daerah asalnya,memutuskan untuk mencari jodoh di tetangga. D. Terasing Dari Negara Menjauh dari Sekolah Persepsi masyarakat yang menganggap tahanan politik G 30 S 1965 sebagai komunitas penghianat bangsa menyebabkan keterpisahan para esk Tapol dari masyarakat luas. Akhirnya mereka memilih mencari kegiatan pribadi hingga lupa terhadap persoalan sosial mereka. Lambatu misalnya mengusir sedihnya dengan mengurusi kebun di belakang rumahnya sebuah kebun yang tak bisa berkembang. Di tahun pertama menetap di Nanga-Nanga Ia tak punya keberanian bertemu orang lain di luar Nanga-Nanga. Ia selalu dibayangi stigma sebagai orang PKI. Lambatu yang berusia 80an tahun pernah bekerja di perpustakaan negara Makkasar tahun 1956. Di sanalah Lambatu mengenal berbagai jenis buku-buku kiri dan Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015

315


membaca semua buku karya lenin, marxisme serta tertarik dengan partai komunis yang menawarkan program lebih baik dibanding partai lain yang katanya kapitalis. La Mbatu mengidolakan buku negara dan revolusi karya Lenin.13 Salah seorang eks Tapol mengutarakan perasaannya bahwa “Bulan September menjadi bulan yang suram baginya. Betapa tidak, diusianya yang senja dan keluarganya terpaksa harus berdiam diri selama beberapa hari dalam rumah demi menghindari cibiran warga. Fauzu adalah bekas tahanan politik Partai Komunis Indonesia (PKI) yang bermukim di kawasan Nanga–Nanga, Kelurahan Baruga, Kota Kendari, Sultra. Nanga-nanga dulunya adalah kawasan terpencil yang menjadi “penjara” bagi mereka yang terlibat “palu arit” cap bagi anggota PKI. Yang semakin membuatnya gundah, meski dibebaskan dari penjara tahun 1977 silam, namun status sebagai tahanan rumah masih saja melekat. Hal ini dilihat dari bukti dokumen pembebasan tahanan dari dugaan keterlibatan PKI belum ada pencabutan status tahanan rumah dari pemerintah. “Terus terang saya masih bingung dengan status tahanan rumah pada kami, padahal kami sudah dibebaskan dari penjara,”ujar Fauzu, tahanan PKI asal Buton. Dari bukti dokumen yang ada, pembebasan tahanan Fauzu dari dugaan keterlibatan PKI hingga kini belum ada pencabutan status tahanan rumah menjadi warga biasa. Artinya, bapak 11 anak ini seolah masih dianggap sebagai tahanan politik sejak di penjarakan sekitar tahun 1965. Kondisi ini membuat ia dan keluarganya merasa dikucilkan, meski telah berbaur dengan masyarakat di kawasan eks tapol selama hampir 38 tahun. “Selama bertahun-tahun Kami masih dianggap sebagai masyarakat kelas dua baik oleh warga maupun pemerintah,” katanya dengan suara bergetar. Fauzu dipenjarakan pemerintah karena dugaan keterlibatannya dalam organisasi terlarang PKI. Kala itu ia menyandang ketua serikat buruh tambang indonesia di buton yang disebutkan memiliki kaitan erat dengan organisasi PKI. Ia diamankan bersama lebih dari 200 orang dan dipenjara selama hampir 12 tahun sebelum mendapatkan status tahanan rumah. Status eks tapol Kategori B yang disandangnya membuatnya sengsara 13

316

http://www.suarakendari.com/balada-eks-tapol-pki-di-kendari.html



dan terpisah dari anaknya hingga ditempatkan di wilayah Nanga– Nanga kota kendari.14 Cap sebagai pengikut partai terlarang mengakibatkan hilangnya hak keluarga eks Tapol untuk memperoleh akses dan aktif dalam kegiatan yang diatur negara seperti menjadi PNS atau aparat negara lainnya. Mereka akhirnya kehilangan harapan dan cita-cita sehingga menganggap sekolah tidak penting. Suara Kendari.com menulis bahwa “Hingga tahun 2005, generasi kedua dan ketiga dari mereka belum juga menikmati listrik, air bersih dan jalanan menuju ke kampung itu masih tetap rusak. Bangunan fisik yang baru hanyalah gedung sekolah dasar yang harus di tempuh dengan melintasi hutan satu kilometer. Ada 24 anak SD yang tergabung yang di gabung dalam tiga kelas. Sebagiam dari mereka tidak punya cita-cita. Di kampung itu,hanya ada satu sarjana lulusan universitas haluoleo. Selebihnya generasi kedua mantan tapol ini putus sekolah, karena tak ada biaya dan kelelahan berjalan kaki hingga beberapa kilometer tiap harinya”.15 Pengamatan terkini yang dilakukan penulis bahwa kondisi infrastruktur dasar mengalami perkembangan seperti sudah adanya aliran listrik dan pengerasan jalan. Tetapi menurut informasi warga itu disebabkan oleh proyek pembangunan 1000 perumahan untuk pengawai negeri sipil. Di samping itu sekolah satu atap belum menunjukkan aktifitas yang menonjol. Dalam kunjungan ke sekolah tersebut penulis menemukan ruang belajar yang masih tertutup hingga jam sembilan karena gurunya belum datang. Meskipun jumlah siswa relatif banyak tetapi hal ini disebabkan biaya pendidikan gratis yang diterapkan, bukan karena kualitas. Salah satu orang tua siswa menuturkan bahwa “sekolah satu atap Nanga-nanga menggratiskan pembiayaan kecuali seragam sekolah. Lainnya gratis. Sehingga banyak anak-anak dari luar Nanga-Nanga yang datang sekolah di sini”. 16 Sekolah yang awalnya untuk anak-anak eks Tapol sebagian besar 14

Dielaborasi dari Jejak-Jejak G 30 S PKI di Sulawesi Tenggara dalam http:/ /www.suarakendari.com/balada-eks-tapol-pki-di-kendari.html dan hasil wawancara pada 25 September 2015 15 http//: suarakendari.com 16 Bude, wawancara, 25 September 2015


317


dinikmati oleh anak-anak dari luar Nanga-Nanga. Lagi pula cap anak eks Tapol juga tidak terhindarkan di sekolah ini. E. Dakwah Natio-Education untuk Kesadaran Berbangsa dan Keadilan Pendidikan Sejatinya masyarakat kampung Nanga-Nanga adalah manusiamanusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan manusia lainnya. Seiring perjalanan waktu seharusnya stigma sebagai tahanan politik tidak lagi menghalangi mereka untuk mendapatkan perlakuan yang sama dari negara. Dengan mendudukkan mereka pada posisi setara dengan elemen bangsa lainnya, besar harapan akan terbangunnya oftimisme mereka terhadap bangsanya. Dampaknya adalah tumbuhnya keinginan mereka untuk membangun SDM yang berkualitas melalui pendidikan yang layak. Secara faktual, mayoritas dari eks Tapol tersebut beragama Islam. Dalam konteks ini gerakan pencerahan kebangsaan dan pendidikan bagi eks Tapol perlu mempertimbangkan segi keagamaan tersebut. Inilah yang disebut sebagai dakwah natio-education, yakni sebuah gerakan untuk memulihkan kesadaran berbangsa dan kesadaran belajar formal dengan melibatkan berbagai elemen, baik itu masyarakat, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan pemerintah. F.

Penutup

Masyarakat eks tahanan politik Kampung Nanga-Nanga Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara adalah komunitas yang diasingkan dari hiruk-pikuk penyelenggaraan negara akibat peristiwa 30 September 1965. Meskipun reformasi pada mei 1998 memberi harapan rehabilitasi, tetapi kondisi traumatik yang demikian kuat tidak memberi perubahan berarti dalam kehidupan sosial masyarakat kampung Nanga-Nanga. Proses isolasi masyarakat eks tahanan politik yang telah berlangsung cukup lama di tempat itu menciptakan stigma bahwa kampung Nanga-Nanga dan masyarakatnya merupakan lapisan asing dalam struktur masyarakat di Kota Kendari. Akibat dari pengasingan itu masyarakat kampung NangaNanga menunjukkan beberapa perilaku seperti: pesimisme dalam

318



berbangsa dan bernegara, apriori terhadap lembaga pendidikan, sensitif terhadap agama, dan tertutup dalam pergaulan sosial. Kondisi masyarakat eks tahanan politik di kampung NangaNanga yang mayoritas beragama Islam menghadirkan tawaran tentang perlunya pendekatan agama dalam konteks membangun kesadaran berbangsa dan menumbuhkan semangat untuk bersekolah. Pendekatan strategis tersebut diharapkan menjadi gerakan dakwah kebangsaan dan perbaikan layanan pendidikan. Akibatnya strategi dakwah ini menuntut keterlibatan seluruh elemen masyarakat baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa dan lembaga pendidikan. DAFTAR PUSTAKA Bouska, Tomas & Clara Pinerova, Czechoslovak Political Prisoners: Life Stories of 5 Male dan 5 Female victioms of Stalinism, europe for Zitizen Programme, 2009. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/44535, diakses 29 Oktober 2015. https://id.wikipedia.org/wiki/Tahanan_politik, diakses 29 September 2015. http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/44535, diakses 29 Oktober 2015. http://www.suarakendari.com/balada-eks-tapol-pki-di-kendari.html James, Joy, Imprisoned Intellectuals: America’s Political Prisoners Write on Life, Liberation and Rebellion, New York, Rowman & Littlefield Fublishers, Inc, 2003. Jejak-Jejak G 30 S PKI di Sulawesi Tenggara dalam http:// www.suarakendari.com/balada-eks-tapol-pki-di-kendari.html Laporan Penelitian pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Diponegoro, Nomor 1269a/ J07.11/PG/2004. Meyer, Matt, Let Freedom Ring: A Collection of Document From the Movement to Free U.S Political Prisoners, Oackland, PM Press, 2008. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jurnal Dakwah, Vol. XVI, No. 2 Tahun 2015

319

DAKWAH NATIO-EDUCATION PADA MASYARAKAT EKS TAHANAN POLITIK DI KAMPUNG NANGA-NANGA KOTA KENDARI SULAWESI TENGGARA

Recommend Documents