WALIKOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOA KOTA KENDARI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KENDARI, Menimbang :
a. bahwa dalam upaya menguatkan struktur permodalan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari; b. bahwa dalam rangka penyelesaian hutang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari, pemerintah pusat menganggarkan hibah non kas kepada pemerintah daerah; c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari;
Mengingat :
1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal l8 ayat (6); 2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3790); 4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602); 5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377); 8. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439); 10. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah, Dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum, Dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum Kepada Pemerintah Pusat; 16. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 1); 17. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 2); 18. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI dan WALIKOTA KENDARI MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOA KOTA KENDARI. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2014 Nomor 1), diubah sebagai berikut : 1. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Anoa Kota Kendari, disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut : Pasal 5A
(1)
Pemerintah Daerah melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Anoa dalam bentuk uang secara non kas sebesar Rp. 63.278.329.000,- (enam puluh tiga milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).
(2)
Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari Tahun 2016. Pasal II
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari. Ditetapkan di Kendari pada tanggal 28 – 10 – 2016 WALIKOTA KENDARI, TTD H. ASRUN Diundangkan di Kendari pada tanggal 28 – 10 – 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI, TTD ALAMSYAH LOTUNANI LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2016 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH TENGGARA : ( 7 / 130 / 2016 )
KOTA
KENDARI,
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM & PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA KENDARI
ABD MUSTAND PASAENO Nip. 19591218 199103 1 003
PROVINSI
SULAWESI
