DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I.

II.

III.

IV.

IDENTITAS PRIBADI 1. Nama 2. Tempat & Tanggal Lahir 3. Tinggal di 4. Alamat

: Fara Safitri : Jakarta, 08 September 1985 : Jakarta Barat : Jl. H. Junaidi No: 24 Rt 008/Rw 011 Slipi Jakarta Barat

5. Telepon

: (021)-99716518/ 085694329468

PENDIDIKAN 1. TK 2. SD 3. SMP 4. SMA 5. S1

: 1991-1992 : 1992-1998 : 1998-2001 : 2001-2004 :

PENGALAMAN ORGANISASI 1. PMR 2. ROHIS 3. KIR 4. OSIS 5. BEME

: 1999-2001 : 2001-2004 : 2002-2003 : 2002-2003 : 2005-2007

LATAR BELAKANG KELUARGA 1. Ayah : Mawardi 2. Tempat & Tanggal Lahir : Padang, 09 Mei 1952 3. Alamat : Jl. H. Junaidi No: 24 Rt 008/Rw 011 Slipi Jakarta Barat 4. Telepon

: (021)-98192379

5. Ibu 6. Tempat & Tanggal Lahir 7. Alamat

: Roslaini : Padang, 13 Mei 1954 : Jl. H. Junaidi No: 24 Rt 008/Rw 011 Slipi Jakarta Barat

8. Telepon

: (021)-98192379

1

ANALISIS PERBEDAAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”.

SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

FARA SAFITRI

NIM: 204082002308

Dibawah Bimbingan

Pembimbing I

DR.Yahya Hamja, MM

Pembimbing II

Hepi Prayudiawan, SE., Ak, MM

NIP.130 676 334

2

Hari ini Rabu Tanggal 10 Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Fara Safitri NIM: 204082002308 dengan judul Skripsi “Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka Ujian Komprehensif ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Audit Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 10 September 2008

Tim Penguji Ujian Komprehensif

Drs. Abdul Hamid Cebba., AK., MBA

Rahmawati, SE., MM

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Abdul Hamid , MS Penguji Ahli

3

Hari ini Jumat Tanggal 19 Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Fara Safitri NIM: 204082002308 dengan judul Skripsi “Analisis Perbedaan

Sistem Pemberian Kredit

Pada

Bank

Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Audit Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta, 19 September 2008

Tim Penguji Ujian Skripsi

Pembimbing I

Pembimbing II

DR.Yahya Hamja, MM

Hepi Prayudiawan, SE., Ak, MM

NIP.130 676 334

Drs. Abdul Hamid Cebba., AK., MBA Penguji Ahli

4

Analyse The Difference Of System Of Credit Gift At Conventional Bank With The System Of Murabahah At Shari’a Bank (The Case of study to PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT. Bank DKI Shari’a (Persero), Tbk)".

By: Fara Safitri ABSTRACT This research was to know about the Difference of system of Credit at Conventional Bank the system of Murabahah at Shari’a Bank. The variable used in this research are:Information System Credit, Mechanism/Procedure of Credit, Banking Philosophy, Banking Operation, System Stability and Economic Benefit, Calculation of giving Credit and Islamic Banking, Organization, Credit Loss. This research has been done by questionnaires of, and secondary data. Research respondent was staff of credit and risk managament PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT. Bank DKI Shari’a (Persero), Tbk)", sample included are 60 respondent with standard mount the mistake 10 %. For the method of analyse and test the hypothesis use the statistic of Non Parametrik, then usage the program of SPSS version 12. The result of this research shows that there are difference of system of credit gift at Conventional Bank with the system of defrayal murabahah at Bank Shari’a of is positive of strength.

5

ANALISIS PERBEDAAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)".

Oleh: Fara Safitri ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Perbedaan sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah: Sistem Informasi Kredit, Mekanisme/prosedur pemberian kredit, Landasan Falsafah, Operasinalisasi, Sistem Stabilitas and Benefit Ekonomic, Perhitungan yang digunakan, Organisasi, Jika terjadi kerugian Penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh para staf kredit dan resiko manajamen, dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para staf kredit dan resiko manajamen di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)", sample diambil sebanyak 60 responden berdasrkan tingkat kesalahan 10 %. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan statistik Non Parametrik, lalu menghitungnya menggunakan program SPSS versi 12. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah adalah positif kuat.

6

KATA PENGANTAR Alhamdulillahi Robill’Aalamiin, segala puji dan syukur kepada suarasuara hati yang bersifat mulia, sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, sang maha cahaya ilham, pilar nalar kebenaran, dan kebaikan yang terindah, sang kekasih tercinta yang tak terbatas pencahayaan cinta-Nya, ALLAH S.W.T, serta shalawat kita panjatkan kepada . Shalawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada manusia termulia, Rasulullah Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat-syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-sebesarnya kepada: 1. Ibu dan Ayah, berkat limpahan taufik dan hidayahnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar Terima kasih yang tidak terhingga untuk orang tua yang terkasih dan tersayang 2. Keluarga tercinta yang tidak berhenti berdoa dan memberikan semangat 3. Bpk. Drs. Moh. Faisal Badroen, MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 4. Bpk. Dr. Abdul Hamid. MS, selaku Pembantu Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 5. Bpk. Dr. Abdul Hamid Chebba, Ak, MBA, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. 6. Bapak DR.Yahya Hamja, MM, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan perhatian dan waktunya dengan segala profesionalitas dan kesabaran, semoga segala kebaikan dan ketulusan yang Bapak berikan menjadi amal shaleh 7. Bapak Hepi Prayudiawan, SE., Ak, MM, selaku Dosen Pembimbing II, atas segala motivasi dan waktu yang telah diberikan, semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi ilmu yang bermanfaat

7

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis. 9. PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”, terutama untuk Bapak Fathulloh (Bank Mandiri) selaku Assitent Vice President dan Bapak Muntaz (Bank DKI Syariah) selaku Account Officer, atas kesediaan waktu dan tempatnya. 10. Bapak Herni Ali HT, SE,. MM dan Bapak Drs. Slamet Riyadi MM. 11. Teman-teman semuanya, Argo, Tika, Tias, Yuli terima kasih banyak atas semuanya berkat doa dan dukungan kalian penulis dapat skripsi ini. Fara akan selalu berdoa untuk kalian semoga sukses di dunia dan akhirat. 12. Teman-teman angkatan 2004, teman-teman audit dan pajak, terima kasih banyak semoga Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita semua. Selain itu, skripsi ini di perkaya pula oleh pengalaman pribadi saya yang selama ini dalam penelitian, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan saya dan kita semua. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini yang merupakan sebagai apresiasi bagi penulis. Kiranya skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan akademik dan kemajuan bisnis Indonesia, serta dapat memicu dan memacu para akademis dan praktisi profesional lainnya dalam skripsi ilmiah sebagai wujud peran serta kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia. Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan kepada pihak yang telah disebutkan dalam memberikan semangat dan dukungan atas semua bantuan bagi penulis. Akhirnya dengan segala keterbatasan waktu yang dimiliki, penulis ingin mempersembahkan nyata ini bagi semua pihak (siapa pun) yang sangat menaruh perhatian bagi perkembangan penelitian di Indonesia dengan harapan semoga kata dan kalimat yang tersusun skripsi dalam ini bermanfaat. Amin. Jakarta, 21 Juli 2008 Fara Safitri

8

DAFTAR ISI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI ............................... ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ............................. iii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI............................................... iv ABSTRACT .................................................................................................. v ABSTRAK ..................................................................................................... vi KATA PENGANTAR.................................................................................... vii DAFTAR ISI .................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xi DAFTAR TABEL ......................................................................................... xii DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................. xiv BAB I

:

PENDAHULUAN A. Latar Belakang.................................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................ 12 C. Tujuan dan Manfaat ........................................................... 13 1. Tujuan Penelitian .......................................................... 13 2. Manfaat Penelitian ........................................................ 13

BAB II

:

TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perbankan dan Bank .......................................... 16 B. Pengertian Kredit dan pembiayaan Murabahah.................... 22 1. Pengertian Kredit .......................................................... 22 2. Pembiayaan Murabahah ................................................ 29 C. Prosedur Pemberian Pinjaman ............................................ 40 D. Penelitian Terdahulu ........................................................... 42 E. Kerangka Pemikiran............................................................ 45

BAB III

:

METODELOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian ................................................... 46 B. Metode Pemilihan Sampel................................................... 46 C. Metode Pengumpulan Data ................................................. 50

9

D. Metode Analisis dan Pengolahan Data ................................ 50 E. Variabel dan Pengukurannya............................................... 56 BAB IV

:

ANALISADAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian ..................................... 60 1. Sejarah

dan Perkembangan

PT.

Bank

Mandiri,

(Persero), Tbk. .............................................................. 60 2. Struktur Organisasi Perusahaan ..................................... 64 3. Visi dan Misi Bank Mandiri ......................................... 65 4. Nilai budaya dan Perilaku.............................................. 65 5. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank DKI Syariah, (Persero), Tbk. .............................................................. 66 6. Struktur Organisasi Perusahaan ..................................... 69 7. Visi dan Misi Bank DKI Syariah .................................. 70 B. Hasil Uji Instrumen Penelitian ............................................ 70 1. Uji Validitas.................................................................. 71 2. Uji Reliabilitas ............................................................. 73 C. Hasil dan Pembahasan......................................................... 76 1. Deskripsi Data............................................................... 76 2. Analisa dan Pembahasan ............................................... 79 3. Hasil Uji Statistik Non Parametrik................................. 89 4. Hasil Uji Tanda Test (Sign Test).................................... 95 BAB V

:

PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................ 97 B. Implikasi............................................................................. 100 C. Saran .................................................................................. 102

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................... 103 LAMPIRAN .................................................................................................. 105

10

DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1 Skema Akad Tijarah ................................................................. 9

Gambar

1.2 Skema Natural Uncertainty Contract ......................................... 10

Gambar

2.1 Skema Murabahah .................................................................... 41

Gambar

2.2 Kerangka Pemikiran ................................................................. 45

Gambar

4.1 Struktur Organisasi Bank Mandiri............................................. 64

Gambar

4.2 Struktur Organisasi Bank DKI Syariah...................................... 69

11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1

Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil..................... 32

Tabel 3.1

Kriteria Uji Tanda........................................................................ 53

Tabel 3.2

Operasional Variabel Penelitian................................................... 57

Tabel 4.1

Uji Validitas Instrumen Sistem Informasi Kredit.......................... 71

Tabel 4.2

Uji Validitas Instrumen Mekanisme atau Prosedur....................... 71

Tabel 4.3

Uji Validitas Instrumen Landasan Falsafah .................................. 72

Tabel 4.4

Uji Validitas Instrumen Operasionalisasi ..................................... 72

Tabel 4.5

Uji Validitas Instrumen Sistem Stabilitas dan Keuntungan........... 72

Tabel 4.6

Uji Validitas Instrumen Perhitungan yang Digunakan .................. 72

Tabel 4.7

Uji Validitas Instrumen Organisasi .............................................. 73

Tabel 4.8

Uji Validitas Instrumen Jika Terjadi Kerugian ............................. 73

Tabel 4.9

Uji Reliabilitas Instrumen Sistem Informasi Kredit ...................... 74

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Instrumen Mekanisme atau Prosedur ................... 74 Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Instrumen Landasan Falsafah .............................. 74 Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Instrumen Operasionalisasi.................................. 74 Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Instrumen Sistem Stabilitas dan Keuntungan ....... 74 Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Instrumen Perhitungan yang Digunakan .............. 75 Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Instrumen Organisasi........................................... 75 Tabel 4.16 Uji Reliabilitas Instrumen Jika Terjadi Kerugian.......................... 75 Tabel 4.17 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin ........................ 76 Tabel 4.18 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir .. 77 Tabel 4.19 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menabung.................... 77 Tabel 4.20 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur ..................................... 78 Tabel 4.21 Analisa Sistem Informasi Kredit .................................................. 80 Tabel 4.22 Analisa Mekanisme atau Prosedur ............................................... 81 Tabel 4.23 Analisa Landasan Falsafah........................................................... 83 Tabel 4.24 Analisa Operasionalisasi.............................................................. 84 Tabel 4.25 Analisa Sistem Stabilitas dan Keuntungan ................................... 86 Tabel 4.26 Analisa Perhitungan yang Digunakan .......................................... 87

12

Tabel 4.27 Analisa Organisasi....................................................................... 88 Tabel 4.28 Analisa Jika Terjadi Kerugian...................................................... 89 Tabel 4.29 Binomial Sistem Informasi Kredit................................................ 90 Tabel 4.30 Binomial Mekanisme atau Prosedur............................................. 90 Tabel 4.31 Binomial Landasan Falsafah ........................................................ 91 Tabel 4.32 Binomial Operasionalisasi ........................................................... 91 Tabel 4.33 Binomial Sistem Stabilitas dan Keuntungan................................. 92 Tabel 4.34 Binomial Perhitungan yang Digunakan........................................ 92 Tabel 4.35 Binomial Organisasi .................................................................... 93 Tabel 4.36 Binomial Jika Terjadi Kerugian ................................................... 93

13

DAFTAR LAMPIRAN

1. Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Informasi Kredit 2. Uji Validitas dan Reliabilitas Mekanisme atau Prosedur 3. Uji Validitas dan Reliabilitas Landasan Falsafah 4. Uji Validitas dan Reliabilitas Operasionalisasi 5. Uji Validitas dan Reliabilitas Sistem Stabilitas dan Keuntungan 6. Uji Validitas dan Reliabilitas Perhitungan yang Digunakan 7. Uji Validitas dan Reliabilitas Organisasi 8. Uji Validitas dan Reliabilitas Jika Terjadi Kerugian 9. Kuesioner 10. Jawaban Sistem Informasi Kredit 11. Jawaban Mekanisme atau Prosedur 12. Jawaban Landasan Falsafah 13. Jawaban Operasionalisasi 14. Jawaban Sistem Stabilitas dan Keuntungan 15. Jawaban Perhitungan yang Digunakan 16. Jawaban Organisasi 17. Jawaban Jika Terjadi Kerugian 18. Hasil Uji Normalitas Dan Statistika Non Parametrik 19. Surat Keterangan Riset

14

SKRIPSI

ANALISIS PERBEDAAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana (S1)

Disusun Oleh :

FARA SAFITRI NIM. (204082002308)

JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1429 H/2008

15

ANALISIS PERBEDAAN SISTEM PEMBERIAN KREDIT PADA BANK KONVENSIONAL DENGAN SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)".

Oleh: Fara Safitri ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar Perbedaan sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah. Variabel yang menjadi fokus penelitian ini adalah:
Sistem Informasi Kredit
Mekanisme/prosedur pemberian kredit
Landasan Falsafah
Operasinalisasi
Sistem Stabilitas and Benefit Ekonomic
Perhitungan yang digunakan
Organisasi
Jika terjadi kerugian Penelitian ini dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh para staf kredit dan resiko manajamen, dan data sekunder yang dapat mendukung penelitian. Responden penelitian adalah para staf kredit dan resiko manajamen di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)", sample diambil sebanyak 60 responden berdasrkan tingkat kesalahan 12,5 %. Untuk metode analisis dan uji hipotesis menggunakan statistik Non Parametrik, lalu menghitungnya menggunakan program SPSS versi 12. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah adalah positif kuat, hasilnya yaitu sebagai berikut:
Sistem Informasi Kredit 1,00 < 0,50
Mekanisme/prosedur pemberian kredit 1,00 < 0,50
Landasan Falsafah 0,93 < 0,50
Operasinalisasi 1,00 < 0,50
Sistem Stabilitas and Benefit Ekonomic 0,93 < 0,50
Perhitungan yang digunakan 0,23 >0,50
Organisasi 0,82 < 0,50
Jika terjadi kerugian 0,58 < 0,50

16

Analyse The Difference Of System Of Credit Gift At Conventional Bank With The System Of Murabahah At Shari’a Bank (The Case of study to PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT. Bank DKI Shari’a (Persero), Tbk)". By: Fara Safitri

ABSTRACT This research was to know about the Difference of system of Credit at Conventional Bank the system of Murabahah at Shari’a Bank. The variable used in this research are:
Information System Credit
Mechanism/Procedure of Credit
Banking Philosophy
Banking Operation
System Stability and Economic Benefit
Calculation of giving Credit and Islamic Banking
Organization
Credit Loss This research has been done by questionnaires of, and secondary data. Research respondent was staff of credit and risk managament PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT. Bank DKI Shari’a (Persero), Tbk)", sample included are 60 respondent with standard mount the mistake 12,5 %. For the method of analyse and test the hypothesis use the statistic of Non Parametrik, then usage the program of SPSS version 12.

This research showed that there were differences of Islamic credit at Conventional Bank with the system of Murabahah at Bank of Shari’a is positive of strength, its result that is as follows:
Information System Credit 1,00 < 0,50
Mechanism/procedure of credit gift 1,00 < 0,50
Banking Philosophy 0,93 < 0,50
Banking Operation 1,00 < 0,50
System Stability and Economic Benefit 0,93 < 0,50
Calculation of giving Credit and Islamic Banking 0,23 >0,50
Organization 0,82 < 0,50
Credit loss 0,58 < 0,50

17

Analyse The Difference Of System Of Credit Gift At Conventional Bank With The System Of Defrayal Murabahah At Moslem Law Bank (The Case of study to PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT. Bank DKI Moslem Law (Persero), Tbk)". By: FaRa Safitri

ABSTRACT The purpose of this research is to know how big Difference of system of credit gift at Conventional Bank with the system of defrayal murabahah at Moslem law Bank. The variable used in this research are: 1. Information System Credit 2. Mechanism/procedure of credit gift 3. Basis For Philosophy 4. Operationalitation 5. System Stability and benefit to the economy 6. Used calculation 7. Organization If happened by loss This research has been done by means of filling out questionnaires by admission by all staff of credit and risk managament, and to used secondary data which can support research. Research responder is staff of credit and risk managament PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk and PT. Bank DKI Moslem Law (Persero), Tbk)", sample included are 60 responders with standard mount the mistake 12,5 %. For the method of analyse and test the hypothesis use the statistic of Non Parametrik, then usage the program of SPSS version 12. The result of this research shows that there are difference of system of credit gift at Conventional Bank with the system of defrayal murabahah at Bank of Moslem law is positive of strength, its result that is as follows: 1. Information System Credit 1,00 < 0,50 2. Mechanism/procedure of credit gift 1,00 < 0,50 3. Basis For Philosophy 0,93 < 0,50 4. Operationalitation 1,00 < 0,50 5. System Stability and benefit to the economy 0,93 < 0,50 6. Used calculation 0,23 >0,50 7. Organization 0,82 < 0,50 8. If happened by loss0,58 < 0,50

18

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Perbankan dalam kehidupan suatu negara adalah salah satu agen pembangunan (agent of development). Fungsi utama dari perbankan adalah sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan (financial intermediary function). Dana yang terkumpul di bank dalam kehidupan suatu negara akan dijadikan sebagai sumber dana dari keberlangsungan pembangunan. Mengingat fungsi perbankan yang sangat penting, tidak heran jika lembaga keuangan berupa bank sebagai lembaga yang sarat akan pengaturan baik ditingkat undang-undang maupun pada peraturan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia (PBI). Secara historis perbankan di Indonesia sudah dimulai sejak zaman kolonialis Belanda. Pada waktu itu operasional bank mendasarkan pada sistem bunga. Dalam hal bank memberikan jasa kepada nasabah, maka imbalan yang diminta bank berupa fee. Hal tersebut terus berlangsung pada era kemerdekaan dengan dilakukan nasionalisasi terhadap bank-bank milik Belanda, antara lain De Javasche Bank dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1951, Bank Escompto yang semula bernama

19

Nederlansche Indische Handlesbank (NIH) dinasionalisasi menjadi Bank Dagang Negara dengan Undang-Undang Nomor 13/Prp/1960, dan sebagainya. Periode 1959-1966 atau yang dikenal masa Orde Lama menunjukkan bahwa perkembangan sektor perbankan di Indonesia banyak dintervensi oleh kepentingan politik, karena pada waktu itu pemerintahan yang berkuasa sedang

melakukan

berbagai

perjuangan

politik,

seperti

konfrontasi

pengembalian wilayah Irian Barat, konfrontasi dengan Malaysia, pembentukan sistem Ekonomi Terpimpin dengan Rencana Pembangunan Semesta, sejumlah proyek mandataris, dan lain-lain yang semuanya dibiayai dengan defisit spending (defisit anggaran) dan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pada masa ini juga tingkat inflasi yang terjadi mencapai 650 %, sehingga terjadi pelarian modal keluar negeri secara besar-besaran (capital flight) yang mengakibatkan terganggunya proses pembangunan. Pada masa Orde Baru kondisi kehidupan perbankan yang memprihatinkan mulai dibenahi, antara lain dengan mengeluarkan regulasi baru berupa Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 tahun 1967, yang didalamnya memuat pokok-pokok penting dalam Perbankan, antara lain : 1. Tata perbankan harus merupakan suatu kesatuan sistem yang menjamin adanya kesatuan pimpinan dalam mengatur seluruh perbankan di Indonesia serta mengawasi pelaksanaan kebijakan moneter pemerintah di bidang perbankan. 2. Memobilisasi dan mengembangkan seluruh potensi nasional yang bergerak di bidang perbankan berdasarkan asas-asas demokrasi ekonomi.

20

3. Membimbing dan memanfaatkan segala potensi tersebut di atas bagi kepentingan ekonomi rakyat. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan dasar hukum bagi dual banking system di Indonesia, yang berarti adalah umum kovensional juga diperkenankan memberikan layanan secara syariah melalui mekanisme islamic window. Untuk melakukan hal itu terlebih dahulu perlu dibentuk Unit Usaha Syariah berupa unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah. Lembaga keuangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: lembaga keuangan depositori (depository financial institution) yang disebut lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non depositori (non depository financial instituton) yang disebut lembaga keuangan non bank. Perbankan adalah

segala

sesuatu

yang

menyangkut

tentang

bank,

mencakup

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 yaitu tentang Perbankan. Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang

21

senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk perbankan. Dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian Internasional dibidang perdagangan dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian, khususnya sektor perbankan. Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapa pun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan

masyarakat

yang dananya

disimpan

pada

pihak

yang

menghimpun dana tersebut. Secara umum, perbankan merupakan suatu jenis bisnis yang sangat unik adalah mengenai peraturan yang sedemikian banyak memagari seluruh transaksinya. Hal ini sebenarnya merupakan tindakan preventif untuk mengamankan dana masyarakat yang dihimpun oleh bank, sehingga bank akan tetap eksis sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Dari pihak internal bank, peraturan dibuat sedemikian rupa untuk menghindari resiko yang akan membawa kerugian material ataupun nonmaterial. Selain menjalankan fungsinya sebagai intermediaries (penghubung) antara pihak yang membutuhkan dana (deficit unit) dengan pihak yang berkelebihan dana (surplus unit), bank konvensional dan bank syariah dapat pula melakukan berbagai jenis pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Pada dasarnya lembaga keuangan bank

22

sebagai lembaga intermediasi memiliki peran yang sangat strategis, antara lain: 1. Pengalihan aset (Asset Transmutation) bank dan lembaga keuangan bukan bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka panjang tertentu yang telah disepakati. Pengalihan aset dapat juga terjadi jika bank dan lembaga keuangan bukan bank menerbitkan sekuritas sekunder yang diterbikan oleh unit defisit. 2. Likuiditas, berhubungan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan 3. Realokasi pendapatan, banyak individu menyisihkan dan merealokasikan pendapatannya untuk persiapan menghadapi waktu yang akan datang 4. Transaksi, lembaga keuangan memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa 5. Efisiensi, lembaga keuangan dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya dan juga memperlancar serta mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Kegiatan usaha Bank Umum meliputi: a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu memberikan kredit b. menerbitkan surat pengakuan hutang membeli dan menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya

23

c. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah d. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya e. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga f. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga g. melakukan

kegiatan

penitipan

untuk

kepentingan

pihak

lain

berdasarkan suatu kontrak h. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek i. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hak debitur tidak memenuhi kewajiban kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya j. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat k. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah l. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan

dengan undang-undang ini dan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

24

Begitu banyak jenis bank yang ada didunia, dan akan makin bertambah banyak lagi seiring dengan perkembangan zaman. Beberapa jenis bank dan jenis usahanya yang ada sekarang misalnya: dilihat dari segi pelayanannya, sistem yang dipakai, produk-produk unggul dalam dunia perbankan, instrumen-instrumen surat-surat berharga dan jasa usaha lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan setiap bank hanya dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau bagi hasil. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal 6 PP No. 72 Tahun 1992 yang secara tegas dikatakan: 1. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya sematamata berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. 2. Bank umum atau bank perkreditan rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil. Keberadaan bank

syariah

di Indonesia

semakin

kokoh dengan

diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undangundang ini cakupannya lebih luas, bahwa bank syariah tidak semata-mata melakukan kegiatan usahanya berdasarkan bagi hasil melainkan bank yang memberikan produk-produknya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah diantaranya:

25

1. Akad Tabarru’ Akad Tabarru’ digunakan untuk tujuan saling menolong tanpa mengharapakan balasan kecuali dari Allah SWT. Dengan

demikian

masing-masing pihak yang terlibat tidak dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Jenis-jenis transaksi yang tergabung didalam akad tabarru’ antara lain: a. Qardh adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan b. Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya c. Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungya (artinya ada satu pihak yang meminjamkan hutang pihak lain) d. Wakalah adalah penyerahan, pendelegasian atau pemberian amanat e. Wadiah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badana hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki f. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung g. Hibah adalah jika salah satu pihak memberikan suatu obyek yang berbentuk uang ataupun obyek lainnya tanpa disertai kewajiban mengembalikan

26

h. Waqah adalah jika salah satu pihak memberikan suatu obyek kepada Allah yang

tidak dapat diperjualbelikan, dan digunakan untuk

kemaslahatan masyarakat.

2. Akad Tijarah Akad tijarah digunakan dalam transaksi dengan tujuan mencari keuntungan. Dengan demikian, masing-masing pihak yang terlibat dapat mengambil keuntungan (profit) dari jenis transaksi ini. Gambar 1.1 Skema Akad Tijarah

Boleh Akad Tijarah



Akad Tabarru’

x .

Tidak boleh Sumber: Zulkifli, Sunarto. 2003. Panduan Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim

a. Natural Certainty Contract (NCC) Natural Certainty Contract adalah jenis kontrak transaksi dalam bisnis yang memiliki kepastian keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya, yang dimaksud dengan

27

memiliki kepastian adalah masing-masing pihak yang terlibat dapat melakukan

prediksi

terhadap

pembayaran

maupun

waktu

pembayarannya. b. Natural Uncertanty Contract (NUC) Natural Uncertanty Contract (NUC) adalah suatu jenis kontrak dalam transaksi dalam bisnis yang tidak memiliki kepastian atas keuntungan dan pendapatan, baik dari segi jumlah maupun waktu penyerahannya. Gambar 1.2

Skema Natural Uncertanty Contract NCC

Gharar

NUC Riba Nasi’ah Sumber: Zulkifli, Sunarto. 2003. Panduan Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

c. Wa’ad dan Akad Wa’ad adalah janji dari suatu satu pihak kepada pihak lainnya yang tidak mengikat. Sedangkan akad adalah kontrak antara dua pihak atau lebih yang lebih bersifat mengikat masing-masing pihak yang terlibat termasuk pengenaan sanksi manakala terjadi wanprestasi atas kesepakatan yang disepakati. Dalam urusan Bank, biasanya pembeli memberi tahu jenis barang yang dikehendakinya serta sifat-sifat barang itu. Kemudian Bank membeli barang

28

tersebut. Undang-undang ini pula yang mengadopsi sistem perbankan ganda (dual banking system), sehingga suatu bank umum konvensional juga diberikan hak untuk memberikan layanan syariah kepada nasabah. Namun seberapa besar Perbedaan sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah, khususnya pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk, belum diketahui secara pasti, untuk itu penulis mencoba menelitinya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”. Berdasarkan penelitian sebelumnya Penelitian Wardah Yuspin (2006), dalam menganalisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, yang tujuannya bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa MUI, penelitian Rumiati (2002), dalam mengenai Evaluasi Penerapan Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, yang tujuannya untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Syariah Cabang Medan dan apakah penerapannya telah sesuai dengan

PSAK

59.

Dalam

hal

ini

penelitian

dimaksudkan

untuk

mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pembiayaan murabahah, penelitian yang dilakukan Aries Muftie (2001), dalam mengenai Konsep dan

29

Aplikasi Pembiayaan Syariah, bahwa penjualan dengan margin adalah perjanjian jual beli suatu barang antara pemilik barang dengan pembeli. Dalam proses penentuan harga barang itu, pemilik yang menetapkan jumlah keuntungannya. Dari penelitian diatas tidak membahas perbedaan antara pemberian kredit dengan murabahah hanya aplikasi dan penerapan pembiayaan syariah. Berdasarkan pada fenomena tersebut, maka diperlukan suatu kajian yang mendalam untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah serta untuk mengetahui langkah-langkah pemecahan masalah melalui suatu kegiatan penelitian dengan mengambil judul, Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka perumusan masalah yang dapat penulis rumuskan yaitu untuk membuktikan seberapa besar perbedaan

sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem

pembiayaan murabahah pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

30

1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar perbedaan

sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan

sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”. 2) Manfaat Penelitian Penulis mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya: a.

Bagi Penulis 1) Untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana ekonomi pada program studi akuntansi. 2) Untuk mengetahui apakah yang mejadi perbedaan yang mendasar dalam sistem pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah. 3) Sebagai langkah penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama duduk di bangku yang berupa teori-teori dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, sehingga teori yang diperoleh dapat digunakan pada kondisi yang sesungguhnya. 4) Untuk mengetahui prosedur/pelaksaaan dalam pemberian kredit pada umumnya. 5) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis berkaitan dengan Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank

31

Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”.

b. Bagi Pihak Bank 1) Sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam memberikan kredit pada nasabah yang membutuhkannya. 2) Seberapa besar Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”. 3) Bagi dunia perbankan, memberikan kontribusi untuk organisasi perbankan dalam aktivitas perbankan. c. Bagi Pembaca 1) Masyarakat, yaitu memberikan gambaran mengenai bahwa terdapat perbedaan yang mendasar dalam sistem pemberian kredit pada bank konvensional dan sistem pembiayaan murabahah pada bank syariah. 2) Penulis, yaitu guna menambah dan memperluas wawasan dalam berfikir dan rekan-rekan mahasiswa khususnya jurusan Akuntansi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

d. Bagi Lembaga Pendidikan

32

Dalam hal ini Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Penulis dapat memberikan sumbangan pikiran tentang Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”.

33

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbankan dan Bank Industri perbankan merupakan sektor penting dalam pembangunan nasional yang berfungsi sebagai perantara keuangan di antara pihak yang memiliki dana dengan pihak yang memerlukan dana. Fungsi ini membuat perbankan menjadi agen pembangunan. Perkembangan dunia usaha pada umumnya, memaksa perbankan untuk secara bertahap melakukan penyesuaian dan berperan aktif dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Kegiatan utama usaha perbankan di Indonesia adalah menghimpun dana masyarakat untuk disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada nasabah, menunjang mekanisme pembayaran internasional, jasa penitipan surat berharga, jasa kartu kredit dan berbagai jasa lainnya. Dalam rangka mengawasi bank. Bank Indonesia (BI) setiap tahun menilai kesehatan bank di Indonesia dengan tujuan membantu manajemen bank, apakah telah dikelola dengan prinsip kehatihatian dan sistem perbankan yang sehat, serta sesuai dengan peraturan BI. Bank memberikan laporan kepada BI dan secara tidak langsung menteri keuangan memberi pengarahan mulai dari suku bunga hingga daftar kredit perbankan yang menguntungkan. Perbankan konvensional sebagi pemain lama telah menawarkan berbagai produk unggulan salah satunya kredit kepemilikan baik rumah, kendaraan

34

bermotor atau yang lainnya, produk bank konvensional tersebut mendapat respon yang sangat bagus oleh masyarakat. Bank syariah sebagai lembaga intermediasi menerima pendanaan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana. Atas pendanaan para nasabah itu bank memberi imbalan berupa bagi hasil. Demikian pula, atas pemberian pembiayaan itu bank mewajibkan bagi hasil kepada para peminjam. Peran bank syariah dianggap mampu untuk memenuhi kebutuhan manusia, dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya danadana yang menganggur. Selain itu bank syariah juga menyediakan produkproduk jasa yang dapat dimanfaatkan oleh nasabahnya. Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha yang berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW, atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan beroperasi tidak mengandalkan pada bunga tapi menerapkan pada sistem bagi hasil. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah sebagai berikut: 1. Menghimpun dana dari masyarakat 2. Memberikan kredit 3. Menerbitkan surat pengakuan Hutang

35

4. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya. Ide dasar sistem perbankan Islam sebenarnya dapat dikemukakan dengan sederhana. Operasi institusi keuangan Islam terutama berdasarkan pada prinsip profit and loss sharing. Bank Islam tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Pada deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, ada kemitraan antara bank Islam dan para deposan di satu pihak, dan antara bank dan nasabah investasisebagai pengelola sumberdaya para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain. Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberikan pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lainnya. Kompleksitas perbankan Islam tampak dari keragaman (dan penamaan) instrumen-instrumen yang digunakan, serta pemahaman atas dalil-dalil hukum Islamnya. Sementara itu pengertian Bank Syariah menurut Muhammad Syafi’i Antonio adalah sebagai berikut: “Bank Islam adalah bank yang hanya melakukan investasi-investasi yang halal saja; (a)Bank yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa; (b) Profit dan Falah oriented; (c) Bank yang mempunyai hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan; (d) Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah”.

36

Secara umum keseluruhan transaksi di perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian besar, yakni: 1. Produk pembiayaan Produk-produk yang tergabung di sini adalah produk yang bertujuan untuk membiayai kebutuhan masyarakat. Dalam sistem perbankan syariah pembiayaan dibedakan menjadi tiga bagian: (a) Berdasarkan prinsip jual beli yaitu: murabahah, salam, ishtishna; (b) Prinsip bagi hasil yaitu: musyarakah dan mudharabah: (c) Prinsip sewa menyewa: ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. 2. Produk dana Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang bertujuan untuk menghimpun dana masyarakat. Dalam sistem perbankan syariah simpanan diterima berdasarkan prinsip wadiah dan mudharab. 3. Produk jasa Produk-produk yang tergabung disini adalah produk yang dibuat untuk melayani kebutuhan masyarakat yang berbasis pendapatan tanpa exposure pembiayaan. Pada dasarnya operasi Bank Syariah (Bank Islam) tidak jauh berbeda dengan bank konvensional (bank komersil/umum) yaitu sebagai lembaga perantara. Bank Syariah berperan sebagai lembaga perantara antara satuansatuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak yang

37

memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Bank berbasis bunga melaksanakan peran tersebut melalui kegiatannya sebagai peminjam dan pemberi pinjaman. Para pemilik dana tertarik untuk menyimpan dana di bank berdasarkan tingkat bunga yang dijanjikan. Demikian pula bank memberikan

pinjaman

kepada

pihak-pihak

yang

memerlukan

dana

berdasarkan kemampuan mereka membayar tingkat bunga tertentu. Hubungan antara bank dengan nasabahnya adalah hubungan antara kreditur dengan debitur. Berbeda dengan bank konvensional, hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan kreditur, melainkan “hubungan kemitraan” penyandang dana dengan pengelola dana. Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah bukan saja berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil untuk para pemegang saham, tetapi juga berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Dengan demikian kemampuan manajemen untuk melaksanakan fungsinya sebagai penyimpan harta, pengusaha dan pengelola investasi yang baik akan sangat menentukan kualitas

usahanya

sebagai

lembaga

perantara

dan

kemampuannya

menghasilkan laba. Adapun prinsip-prinsip pokok yang menyebabkan antara bank umum dan syariah “tidak sama” adalah bahwa pemasukan bank syariah tidak berasal dari selisih tingkat bunga dari pembiayaan (kredit) yang disalurkan. Namun pemasukan itu tergantung dari usaha peminjaman (debitur). Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat

38

modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al Qur’an yaitu: a. Prinsip At Ta’awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Qur’an : “….dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…” (QS 5:2). b. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al Qur’an: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu…” (QS 4:29). Perbedaan pokok antara perbankan islam dengan perbankan konvensional adalah adanya “larangan riba (bunga) bagi perbankan islam”. Bagi islam riba dilarang, sedang jual beli (al bai’) dihalalkan. Sejak awal dasarwarsa 1970-an, umat islam di berbagai negara telah berusaha untuk mendirikan bank islam. Tujuannya,

pada

umumnya,

adalah

untuk

mempromosikan

dan

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dianut oleh bank islam adalah:

39

a. Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariat dan memberikan zakat.

B. Pengertian Kredit dan Pembiayaan Murabahah 1. Pengertian Kredit Pengertian kredit mempunyai dimensi yang beraneka ragam, dimulai kata kredit yang berasal dari bahasa Yunani “credere” yang berarti kepercayaan. Dalam arti yang lebih luas Pengertian Kredit adalah: Kemampuan untuk melaksanakan suatu pemberian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan pada suatu jangka waktu yang disepakati. UU RI NO.7 Tahun 1992 tentang perbankan menyatakan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak pinjam meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut UU No.7 Tahun 1992 Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998. Kredit adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pemberian bunga pada

40

sistem perbankan merupakan hadiah bagi si nasabah atau dengan kata lain balas jasa karena si nasabah telah menabung atau menginvestasikan dananya pada bank tersebut. Pihak bank memberi ucapan terima kasih berupa bunga dari tabungan. Begitu juga dengan pemberian kredit. Bunga yang dibebankan kepada si nasabah merupakan suatu balas jasa atas pinjaman yang telah diberikan oleh pihak bank. Definisi tersebut memberikan konsekuensi bagi bank dan peminjam hal-hal berikut: a. Penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan bank b. Kewajiban debitur mengembalikan kredit yang diterimanya c. Jangka waktu pengembalian kredit d. Pembayaran bank e. Perjanjian bank Kredit perbankan dapat diklasifikasikan berdasarkan berdasarkan beberiapa kriteria yaitu a. Kredit jangka pendek Kredit yang memiliki jangka waktu maksimum satu tahun. Misalnya untuk membiayai modal kerja dan pembiayaan musiman. b. Kredit jangka panjang Kredit yang jangka waktunya lebih dari satu tahun, contohnya adalah kredit investasi Pada kredit revolving pinjaman yang telah dilunasi masih dapat ditarik kembali maka sifat pemakaian dana jenis kredit ini adalah “naik-turun” sesuai dengan kebutuhan debitur. Ciri-ciri dari kredit Revolving adalah:

41

a. Debitur diberi suatu plafond/limit kredit tertentu dan plafon tersebut merupakan jumlah dana maksimum yang dapat ditarik. b. Kebutuhan dana tegantung dari cash flow (arus kas). c. Umumnya termasuk kredit jangka pendek (minimum 1 tahun) dan dapat diperpanjang d. Penarikan dapat juga bertahap atau sekaligus demikian juga pelunasannya. Sedangkan ciri-ciri kredit non revolving adalah: a. Penarikan dana dapat dilakukan secara langsung dan sekaligus.atau secara bertahap sesuai perjanjian (umumnya penarikan dilakukan secara sekaligus) b. Pelunasan pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai perjanjian. c. Debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi dengan demikina outstanding pinjaman akan terus menurun d. Dari sudut jangka waktunya kredit ini merupakan kredit jangka pendek atau jangka panjang. Kriteria kredit penggunaan dana dapat dibagi menjadi: a. Kredit modal kerja (working capital loan): Kredit modal kerja (working capital loan) kredit yang diberikan untuk membiayai kegiatan usahanya atau perputaran modal misalnnya pemberian barang dagangan dan lainnya. Sifat penggunaan dana dapat revolving dan non revolving jenis kreditnya pinjaman aksiet (dl), PRK

42

(OD) bisa juga term loan (TL) . Umumnya jangka waktu kredit kurang atau sama dengan satu tahun. b. Kredit investasi (Investment Loan) Kredit yang diberikan utnuk pembiayai pembelian aktiva tetap (misalnya tanah, banguan, mesin,.kendaraan) untuk memproduksi barang

dan

jasa

utama

ekspansi,modernisasi,usaha

yang

diperlukan

ataun pendirtian

guna

usaha

relokasi,

baru.

Sifat

penggunaan dana non revolving, jenis kredit TL. TL dengan grace periode atau kentraction loan dan umunya jangka waktu kredit lebih dari satu tahun c. Kredit konsumsi (Consumer Loan) Kredit yang diberikan bank untuk membiayai pembelian barang, yang tujuannya tidak untuk usaha tetapi untuk pemakaian pribadi, sifat menggunaan dananya non revolving dan jenis kredit pada umumnya term loan, KPR, car loan. Jenis-jenis kredit yang secara umum dapat diberikan oleh bank antara lain: a. Pinjaman Rekening Koran (PRK) Pinjaman rekening koran adalah pinjaman revolving jangka waktu (satu tahun) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan

terlebih

dahulu

kepada

pihak

bank

dengan

mempergunakan cek, bilyet giro atau alat perintah pembayaran lainnya. Tujuan PRK adalah untuk membiayai modal kerja.

43

Perhitungan bunga dilakukan secaha harian berdasarkan saldo akhir bulan, total bunga selama satu bulan akan dibayar pada akhir bulan: Rumus Bunga =

saldoxrate 360

keterangan : bunga

: bunga pinjaman yang dibayar pada tanggal tertentu

saldo

: saldo debet (o/s) tanggal yang bersangkutan

rate

: suku bunga per tahun

b. Pinjaman Aksep Pinjaman Aksep (DL) adalah pinjaman revolving jangka pendek (satu tahun) yang penarikannya dapat dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak bank. Tujuan pinjaman ini adalah untuk membiayai modal kerja. Setiap akan mendropping dana, debitur harus menandatangani surat aksep (surat pengakuan hutang), jumlah maksimum penarikan ditentukan oleh plafond limit yang diberkan. Perhitungan bunga dilakukan sesuai dengan lamanya pemakaian dana oleh debitur. Rumus :

Bunga = saldo x rate x hari 360 keterangan : Bunga

: bunga pinjaman yang dibayar pada tanggal tertentu

Saldo

: saldo debet (o/s) tanggal yang bersangkuta

Rate

: suku bunga per tahun

44

Hari

: jumlah hari pemakaian dana

c. Anjak Piutang Ada fasilitas anjak piutang ini adalah piutang debitur (yang belum jatuh tempo) dijual kepada bank dan bank akan memberi dana sampai sekian persen. Difasilitas anjak piutang ini terdapat tiga pihak yang terlibat : Factor : yaitu pihak yang mengambil alih piutang atau pembeli piutang. Client

: yaitu pihak yang menjual piutang

Debtor : ini merupakan pihak yang memiliki hutang kepada client dan merupakan objek transaksi anjak piutang. d. Pinjaman sindikasi Adalah pinjaman komersial/modal kerja dimana dananya berasal dari beberapa bank atau pembiayaan secara bersama oleh beberapa bank. Pinjaman ini dapat merupakan pinjaman investasi untuk membiayai suatu proyek (misalnya pembangunan hotel, pusat pertokoan dan lainlain) atau untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Bank yang tergabung dalam pinjaman sindikasi ini ada yang bertugas sebagai: Lead bank yaitu pihak yang menyediakan dana dalam porsi besar dalam sindikasi tersebut dibandingkan dengan lainnya juga sebagai pengelola kegiatan sindikasi tersebut baik dalam hubungan dengan debitur maupun terhadap peserta sindikasi lainnya. Participant bank

45

yaitu bank yang menjadi anggota sindikasi dan bertugas hanya menyediakan dana saja. e. Term Loan Adalah pinjaman non revolving yang dipergunakn untuk membiayai investasi aktiva tetap (alat yang tidak habis dipergunakan untuk satu siklus usaha). Pencairan dananya dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sejak dari awal dengan menyerahkan surat aksep senilai dana yang ditarik. Pembayaran kembali dilakukan dengan angsuran, baik dengan grace periode, pembayaran hanya mencakup bunga saja, sedangkan angsuran pokok dan bunga dimulai setelah grace periode berakhir. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah bersumber dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal, antara lain: 1) Kebijakan perkreditan yang ekspansif 2) Penyimpangan dalam pelaksanan prosedur perkreditan 3) Lemahnya sistem dan pengawasan kredit 4) Iktikad kurang baik dari pihak bank Sedangkan faktor eksternal, antara lain: 1) Penurunan kegiatan ekonomi dan tingginya tingkat bunga kredit 2) Pemanfaatan iklim perbankan yang tidak sehat oleh debitur 3) Kegagalan usaha debitur 4) Debitur mengalami musibah

46

2. Pembiayaan Murabahah Salah satu skim fiqih yang paling popular digunakan oleh dunia perbankan syariah adalah skim jual beli murabahah. Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Secara sederhana murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.

Misalnya, seseorang

membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%. Menurut PSAK No: 102 yakni berisi: Murabahah adalah menjual barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur pengakuan,

pengukuran,

penyajian,

dan

pengungkapan

transaksi

murabahah. Aset murabahah adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad murabahah. Murabahah dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Dalam murabahah pesanan mengikat pembeli tidak dapat membatalkan pesanannya. Jika aset murabahah yang

47

telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat, mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai akad. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau tangguh. Pembayaran tangguh adalah pembayaran yang dilakukan tidak pada saat barang diserahkan kepada pembeli tetapi pembayaran dilakukan dalam bentuk angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu.. Akad murabahah memperkenankan penawaran harga yang berbeda untuk cara pembayaran yang berbeda sebelum akad murabahah dilakukan. Namun jika akad tersebut telah disepakati maka hanya ada satu harga (harga dalam akad) yang digunakan. Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan. Jika penjual mendapatkan diskon sebelum akad murabahah maka potongan itu merupakan hak pembeli. Sedangkan diskon yang diterima setelah akad murabahah disepakati maka sesuai dengan yang diatur dalam akad, dan jika tidak diatur dalam akad maka potongan tersebut adalah hak penjual. Diskon atas pembelian barang yang diterima setelah akad murabahah disepakati diperlakukan sesuai dengan kesepakatan dalam akad tersebut. Jika akad tidak mengatur maka diskon tersebut menjadi hak penjual. Penjual dapat meminta pembeli menyediakan agunan atas piutang murabahah, antara lain, dalam bentuk barang yang telah dibeli dari penjual. Penjual dapat meminta uang muka kepada pembeli sebagai bukti komitmen pembelian sebelum akad disepakati. Uang muka menjadi bagian

48

pelunasan piutang murabahah jika akad murabahah disepakati. Jika akad murabahah batal, uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan. Jika uang muka itu lebih kecil dari kerugian maka penjual dapat meminta tambahan dari pembeli. Penjual boleh memberikan potongan dari total piutang murabahah yang belum dilunasi jika pembeli: (a) melakukan pembayaran cicilan tepat waktu; dan atau (b) mengalami penurunan kemampuan pembayaran. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakti oleh penjual dan pembeli. Landasan syariah untuk murabahah adalah surat AlBaqarah: 275. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural natural certainty contract, karena dalam murabahah ditentukan oleh

berapa

required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati“, karateristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Perbedaan sistem bunga dengan sistem bagi hasil, yaitu:

49

Tabel 2.1 Perbedaan Antara Sistem Bunga dan Bagi Hasil

Hal Penentuan

Sistem Bunga Sebelumya

besarnya hasil

Sistem Bagi Hasil Sesudahnya berusaha, sesudah ada untungnya.

Yang ditentukan

Bunga, besarnya nilai

Menyepakati proporsi pembagian

sebelumnya

rupiah

untung untuk masing-masing pihak, misalnya: 50:50, 40:60, 35,65, dst.

Dihitung dari

Dari dana yang

Dari untung yang bakal diperoleh,

mana?

dipinjamkan, fixed

belum tentu besarnya

(tetap) Titik perhatian

Besarnya bunga yang

Keberhasilan proyek/ usaha jadi

proyek/usaha

harus dibayar

perhatian bersama yaitu: nasabah

nasabah/ pasti

dan lembaga

diterima bank Jika terjadi

Ditanggung nasabah

Ditanggung oleh kedua pihak,

kerugian

saja

nasabah dan lembaga

Berapa besarnya?

Pasti: (%) kali jumlah

Proporsi (%) kali jumlah untung

pinjaman yang telah

yang belum diketahui=belum

pasti diketahui

diketahui

Berlawanan dengan

Melaksanakan QS-Luqman 34

Status hukum

QS-Luqman: 34 Sumber:

Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press.

Para ulama mahzab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut, diantaranya:

50

a. Mahzab Maliki, membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. b. Mahzab Syafi’i membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. c. Mahzab Hanafi, membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi

jual-beli, namun mereka tidak

membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. d. Mahzab Hambali, berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mahzab membolehkan pembebanan biaya-biaya langsung yang harus dibayarkan

kepada pihak

ketiga. Keempat mahzab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan oleh penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mahzab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga.

51

Murabahah dapat dilakukan dengan pesanan berdasarkan dengan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Dalam kasus jual-beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tetentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan. Dalam murabahah melalul peasnan ini, si penjual boleh meminta pembayaran Hamish ghadiyah, yakni uang tanda jadi ijab-qabul. Hal ini sekadar untuk menunjukkan bukti keseriusan si pembeli. Bila jumlah hamish ghadiyah-nya lebih kecil dibandingkan jumlah kerusakan yang harus ditanggung oleh si penjual, penjual dapat meminta kekurangannya. Dalam murabahah berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbeedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajjal dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk Lump-Sum (sekaligus). Berdasarkan sumber dana

yang digunakan, pembiayaan

murabahah secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

52

a. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan URIA (Unrestricted Insvesment Account= Investasi tidak terikat) b. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan RIA (Restricted Invesment Account= investasi terikat) c. Pembiayaan murabahah yang didanai dengan modal bank. Dalam setiap pendesainan sebuah pembiayaan, factor-faktor yang perlu diperhatikan adalah: a. Kebutuhan nasabah b. Kemampuan financial nasabah Faktor-faktor ini juga mempengaruhi sumber dana yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut. Yang lazim saat ini digunakan dalam penentuan rate pembiayaan syariah adalah metode going rate pricing, yaitu menggunakan tingkat suku bunga pasar sebagai benchmark (Rujukan). Bank syariah juga berkompetisi dengan bank konvesional untuk mendapatkan customer yang bersifat floating customer (pengapungan pelanggan). Perilaku floating customer sangat dipengaruhi oleh tingkat convenience (kenyamanan) dan perolehan keuntungan dari return atau bunga yang didapat. Penerapan markup pricing dalam pembiayaan syariah sebenarnya hanya tepat untuk sumber dana RIA yang menggunakan akad murabahah muqayadah. Pemilik dana RIA tentu ingin mengetahui indikasi return yang akan diterimanya dalam membiayai suatu bisnis. Dana RIA adalah dana yang pengunaannya sejak awal telah ditujukan untuk bisnis tertentu. Sehingga pemilik dana tentu ingin

53

mengetahui dari return bisnis yang dibiayanya, berapa return yang akan diterima. Syarat Murabahah, antara lain: a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. c. Kontrak harus bebas dari riba. d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Secara prinsip, jika syarat dalam (1), (4), atau (5) tidak dipenuhi, pembeli memilki pilihan: a. Melanjutkan pembelian seperti apa adanya b. Kembali kepada penjual dan meyatakan keyidak setujuan atas barang yang dijual c. Membatalkan kontrak Rukun Murabahah a. Penjual (ba’i) b. Pembeli (musytari’) c. Barang atau objek (mabi’) d. Harga (tsaman) e. Ijab qabul (sighat) Jual beli secara murabahah diatas hanya untuk barang atau produk yang telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak.

54

Bila produk tersebut tidak dimilki penjual, sistem yang digunakan adalah murabahah kepada pemesan pembelian (murabahah KPP). Hal ini dinamakan demikian karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya. Tujuan murabahah kepada pemesan pembelian (KPP), antara lain: a. Mencari pengalaman, satu pihak yang berkontrak (pemesan pembelian) meminta pihak lain (pembeli)

untuk membeli sebuah aset. Pemesan

berjanji untuk ganti membeli aset tersebut dan memberinya keuntungan b. Mencari pembiayaan, dalam operasi perbankan syariah, motif pemenuhan pengadaan aset atau modal kerja merupakan alasan utama yang mendorong datang ke bank. Pada gilirannya, pembiayaan yang diberikan akan membantu memperlancar arus kas yang bersangkutan.

Jenis

Murabahah Kepada Pemesan Pembeli (KPP), janji pemesan untuk membeli barang dalam murabahah bisa merupakan janji yang mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah terdahulu bersepakat bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban membeli barang yang telah dipesan itu. Dewasa ini, The Islamic Fiqih Academy juga menetapkan hukum yang sama. Alasannya, pembeli barang pada saat awal telah memberikan pilihan kepada pemesan untuk tetap membeli barang itu atau menolaknya. Murabahah KPP yang disertai kewajiban dan memiliki dampak hukum, jika pembeli menerima permintaan pemesan suatu barang atau aset, ia harus membeli aset yang dipesan tersebut serta menyempurnakan kontrak jual beli yang sah antara dia dan pedagang

55

barang itu. Pembelian ini dianggap pelaksana janji yang mengikat secara hukum antara pemesan dan pembeli. Dalam jual beli in, pembeli dibolehkan memint pemesan membayar uang muka (arboun) atau tanda jadi saat menanda tangani kesepakatan awaal pemesan. Beberapa ketentuan umum dalam pembiayaan murabahah: 1) Jaminan, pada dasarnya jaminan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak dipenuhi dalam murabahah, demikian juga dalam murabahah KPP. Jaminan dimaksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. 2) Utang dalam murabahah KPP, secara prinsip penyelesaian utang si pemesan dalam transaksi murabahah KPP tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan si pemesan kepada pihak ketiga atas barang tersebut. Apakah si pemesan menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan dan kerugian, ia tetap berkewajiban menyelesaikan utangnya kepada si pembeli. Jika pemesan menjual barang tersebut sebelum masa angsurannya berakhir, ia tidak wajib melunasi seluruh angsurannya. 3) Penundaan pembayaran oleh debitor mampu, seorang nasabah yang mempunyai kemampuan ekonomis dilarang menunda penyelesaian utangnya dalam murabahah. Bila seseorang pemesan menunda penyelesaian utang tersebut, pembeli dapat mengambil tindakan mengambil prosedur hukum untuk mendapatkan kembali utang itu dan mengklaim kerugian financial yang terjadi akibat penundaan.

56

4) Bangkrut, jika pemesan yang berutang dianggap pailit dan gagal menyelesaikan utangnya karena benar-benar tidak mampu secara ekonomi dan bukan karena lalai sedangkan ia mampu, kreditor harus menunda tagihan utang sampai menjadi sanggup kembali. Aplikasi dalam perbankan dalam pembiayaan Murabahah KPP umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri seperti melalui letter of Credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan pada umumnya. Kalangan perbankan syariah di Indonesia banyak menggunakan murabahah secara berkelanjutan (roll over/ evergreen) seperti untuk modal kerja, padahal sebenarnya, murabahah adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akad. Murabahah tidak tepat diterapkan untuk skema modal kerja. ResikoResiko Yang Harus Diantisipasi, antara lain: a) Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran b) Fluktuasi harga komparatif, ini terjadi bila harga suatu barang di pasar naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. c) Penolakan nasabah, barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah karena berbagai sebab. d) Dijual, karena murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka ketika kontrak ditanda tangani, barang itu menjadi milik nasabah.

57

Penilaian resiko debitur atau customer risk oleh perusahaan factoring cukup penting, baik untuk kontrak dengan fasilitas recourse factoring maupun nonrecourse factoring dengan memberikan pembayaran dimuka. Pada akhirnya pihak customer yang akan membayar kembali pendanaan lebih dahulu diberikan oleh perusahaan factoring. Fasilitas nonrecourse atau without recourse memiliki suatu pertimbangan tersendiri, yaitu antara lain dalam hal menentukan berapa besar biaya yang harus dikenakan sebagai imbalan dari resiko kredit pelanggan yang mungkin diterima perusahaan factoring. Penanggung resiko kredit dibedakan menjadi dua bagian adalah: 1. Recourse (with recourse) Klien (supplier) sebagai penanggung resiko kredit terhadap piutang yang dijual pada perusahaan factoring 2. Non recourse Resiko kredit ditanggung perusahaan anjak piutang.

C. Prosedur Pemberian Pinjaman Secara garis besar proses atau prosedur peminjaman uang di bank dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Calon nasabah datang langsung ke bagian informasi untuk memperoleh penjelasan tentang pemberian kredit, misalnya tentang barang jaminan, jangka waktu pengembalian, jumlah pinjaman, dan biaya sewa modal (bunga pinjaman)

58

2. Bagi calon nasabah yang sudah jelas dan megetahui prosedurnya dapat langsung membawa barang jaminan ke bagian penaksiran untuk ditaksir nilai jaminan yang diberikan. Pemberian jaminan disertai bukti diri KTP atau surat kuasa bagi pemilik barang yang tidak dapat datang 3. Bagian penaksiran akan menaksir nilai jaminan yang diberikan, baik kualitas barang atau nilai barang tersebut, kemudian baru ditetapkan nilai taksir barang atau jaminan tersebut 4. Setelah nilai taksiran ditetapkan langkah selanjutnya adalah menentukan nilai jumlah pinjaman besrta sewa mosal (bunga) yang dikenakan dan kemudian diinformasikan ke calon peminjam 5. Jika calon peminjam setuju, maka barang jaminan ditahan untuk disimpan dan nasabah memperoleh pinjaman berikut surat bukti pinjaman. Gambar 2.1 Skema Murabahah 2. penyerahan barang sekarang

1. akad murabahah Penjual (Ba’i)

Pembeli (Musytari’)

3. pembayaran secara tunai, tangguh atau pun dicicil

Sumber: Zulkifli, Sunarto. 2003. Panduan Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim

Jadi perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah teletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank

59

konvensional sebaliknya. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh bank Islam. Selain menghindari transaksi bunga, maka transaksi yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang diimplementasikan dalam bentuk bagi hasil. Walaupun pola bagi hasil ini merupakan produk unggulan bank syariah, namun jika meneliti kembali pokok-pokok syariah dimana akidah yang berlaku untuk urusan muamalah (interaksi sosial) adalah bahwa semuanya diperbolehkan kecuali yang dilarang, berarti semua jenis transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung unsur bunga (riba), spekulasi (maysir), tipu menipu/ menyembunyikan sesuatu (gharar) dan bathil. Pada pembiayaan murabahah, nasabah yang mengajukan permohonan harus memenuhi syarat sah perjanjian yaitu, unsur yaitu syarat subjektif harus berumur 21 tahun atau telah/pernah menikah, sehat jasmani dan rohani.

D. Penelitian Terdahulu Penelitian Wardah Yuspin (2006), dalam menganalisis Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah, yang tujuannya bahwa pelaksanaan prinsip syariah dalam akad murabahah sudah sesuai dengan fatwa MUI, walaupun harga objek akad yang merupakan harga beli ditambah keuntungan (Ribhun) biasanya lebih mahal dari pemberian kredit kepemilikan pada bank konvesional tetapi pada murabahah nasabah diuntungkan dalam hal

60

tidak dikenakan bunga dalam murabahah ini sehingga anasabah tidak akan rugi apabila ada kenaikan atau penurunan suku bunga pasar. Penelitian Rumiati (2002), dalam

mengenai Evaluasi Penerapan

Pembiayaan Murabahah pada PT BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Medan, yang tujuannya untuk mengetahui penerapan pembiayaan murabahah yang diterapkan oleh PT BNI (Persero) Tbk Kantor Syariah Cabang Medan dan apakah penerapannya telah sesuai dengan PSAK 59: Akuntansi Perbankan Syariah dan peraturan Bank Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif studi kasus. maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sistem pembiayaan murabahah. Penelitian yang dilakukan Aries Muftie (2001), dalam mengenai Konsep dan Aplikasi Pembiayaan Syariah, bahwa penjualan dengan margin adalah perjanjian jual beli suatu barang antara pemilik barang dengan pembeli. Dalam proses penentuan harga barang itu, pemilik yang menetapkan jumlah keuntungannya. Penelitian yang dilakukan oleh Vina Kharisma Dewi (2005) dalam menganalisis Perhitungan Resiko Pembiayaan Dengan Metode Pendekatan Internal dan Standar Pada Bank Konvensional dan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah yang tujuannya menyarankan kepada bank Syariah untuk mengunakan metode Credit Risk +, disamping mengukur

61

unexpected loss dengan mengunakan pendekatan standar sebagaimana yang telah diatur oleh Bank Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran Berdasarkan kerangka teori yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

62

Gambar 2.2 Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”

Pemberian Kredit (Bank Konvensional (X1))

Pembiayaan Murabahah (Bank Syariah (X2))

Perbedaan-perbedaan: a. Sistem Bunga dengan Bagi hasil (Profit and Loss Sharing) b. Landasan Falsafah c. Status Hukum d. Prosedur Pemberian Kredit e. Hubungan Kemitraan f. Perhitungan yang Digunakan Dalam Pemberian Kredit dengan Pembiayaan Murabahah g. Jika Terjadi Kerugian h. Kontrak-kontrak Dalam Pemberian Kredit dengan Pembiayaan Murabahah i. Dll.

Standar Uji

Uji Tanda

Hipotesis: H0: Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Ha: Terdapat perbedaan signifikan

63

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini tempat yang digunakann sebagai tujuan penelitian adalah perusahaan perbankan, yaitu PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jakarta Pusat dan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui seberapa besar

perbedaan

sistem pemberian kredit pada Bank

Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk.

B. Metode Pemilihan Sampel Populasi menurut Sugiyono (2005:55) adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Jakarta Pusat dan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk., pengambilan sampel dilakukan dengan teknik cluster random sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang telah ditetapkan, dengan menggunakan rumus Slovin,

yang ada dalam karya ilmiah Nurliana

(2007;33):

64

n =

N 2 1 + N (e )

Keterangan: n = sampel N = populasi e = error yang diterorir (10%)

C. Metode Pengumpulan Data Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dengan tujuan agar bisa memberikan gambaran yang jelas tentang sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk, sehingga memiliki dasar yang benar. Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut: 1) Data Primer (Primary Data) Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini, adalah data-data yang didapatkan dari Penelusuran AlQur’an, Teks-teks Hadists dan juga Kitab-kitab Fiqh, selain itu juga data primer yang penulis pakai yaitu:

65

a. Kuesioner Kuesioner merupakan penelitian dengan cara mengajukan daftar pertanyaan langsung kepada responden, yaitu calon nasabah pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank Muammalat Indonesia (PT. BMI), agar dapat memperoleh data yang relevan. b. Observasi Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero) Tbk, untuk mengadakan pengamatan langsung dan pengambilan data objek peneltian. Observasi merupakan prosedur sistematis untuk mengetahui kondisi yang real terhadap praktek pelaksanaan yang sebenarnya dalam sistem pemberian kredit/pembiayaan berbasis syariah. 2) Data Sekunder (Secondary Data) Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data-data sekunder dalam penelitian ini, merupakan data-data yang diperoleh dari hasil penelusuran Data Base dari bank yang bersangkutan, tulisan-tulisan/Jurnal-jurnal dalam akuntansi yang berkaitan dengan pemberian kredit, Internet, ataupun data lain yang relevan. Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu:

66

a. Teknik Dokumentasi Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengutip langsung data yang diperoleh dari lembaga (instansi) terkait yang berhubungan dengan penelitian yang penulis lakukan. untuk memahami teori-teori, konsep-konsep yang berkenaan dengan objek penelitian melalui berbagai buku dan literature penelitian yang dianggap mewakili (representatif) dan berkaitan (relevan) dengan objek penelitian. Objek-objek penelitian yang dimaksud adalah teoriteori hukum Islam yang berkenaan dengan pelaksanaan pinjammeminjam, sewa-menyewa, pembiayaan dalam bentuk kredit yang terdapat dalam Al-Qura’an, Hadits-hadits, kitab-kitab Fiqih (data primer). Dan juga tata cara dalam pelaksanaan atau prosedur dalam sistem kredit atau pembiayaan murabahah. Studi dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel, jurnal dan data dari internet. b. Riset Kepustakaan Penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel, jurnal dan data dari internet. c. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian Lapangan (Field Research), untuk mengetahui fakta yang sebenarnya dalam pelaksanaan dalam pemberian kredit antara

67

konvensional dengan yang berbasis syariah. Selain itu juga, untuk mengetahui porsi dalam pembagian hasil antara konvensional yang disebut dengan bunga dan berbasis syariah yang disebut sistem bagi hasil.

D. Metode Analisis Dan Pengolahan Data 1. Metode Analisis Metode analisis yang digunakan dalam peneltian ini adalah Statistik Non PARAMETRIK, yaitu salah satu bagian dari stastistik inferensi atau statistik induktif dan disebut juga statistik bebas distribusi. Statistik Non Parametrik adalah bagian statistik yang tidak memerlukan asumsi-asumsi tertentu, misalnya mengenal bentuk distribusi dan hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan nilai-nilai parameter tertentu. Statistik Non Parametrik digunakan apabila: a. Sampel digunakan memilki ukuran yang kecil b. Data yang digunakan bersifat ordinal, yaitu data yang bisa disusun dalam urutan atau diklasifikasikan rangkingnya c. Data yang digunakan bersifat nominal, yaitu data yang dapat diklasifikasikan dalam kategori dan dihitung frekuensinya d. Bentuk distribusi populasi dan tempat pengambilan sampel tidak diketahui menyebar secara normal

68

e. Ingin menyelesaikan masalah statistik secara tepat tanpa menggunakan alat hitung. Adapun rumus uji tanda dengan pendekatan distribusi normal

Zh =

Χ−µ

σ

Keterangan: X = Jumlah data + atau – µ = n p, dimana p = 0,5

σ =

np ( 1 − p )

n = Jumlah sampel 2. Teknik Pengolahan Data Penelitian Instrumen penelitian adalah kuesioner, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. a. Uji Validitas Uji validitas instrumen dilakukan dengan menggunakan teknik analisis butir (analisis item), yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor butir. Bila sekiranya skor semua pertanyaan yang disusun berdasarkan dimensi konsep/indikator berkorelasi dengan skor total, maka kita dapat mengatakan bahwa alat ukur yang kita gunakan mempunyai validitas yang baik. Validitas yang

69

seperti ini disebut dengan validitas konstrak (construct validity). Menurut Ancok (1985) apabila alat pengukur telah memiliki validitas konstrak berarti semua item (butir) pertanyaan yang ada didalam alat ukur itu telah mengukur konsep yang hendak diukur. Pengujian validitas dilakukan untuk membuktikan sejauh mana data yang terdapat dalam kuesioner dapat mengukur tingkat kevaliditasan suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur. Uji validitas dengan back testing dari pembiayaan bulan X Tahun Y terhadap 60 nasabah. Data bersifat runtun waktu atau time series yang merupakan kondisi outstanding pembiayaan bank syariah X. Sumber data utama berasal dari seluruh pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah X. Data bersumber berdasarkan kolektibilitas nasabah-nasabah pembiayaan dari berbagai tujuan penggunaan baik yang bersifat konsumtif dan produktif, yang disalurkan oleh bank syariah X. Suatu alat ukur dikatakan valid dapat menjawab secara cermat tentang variabel yang diukur. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. b. Uji reliabilitas Instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban sebuah bank/seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten

70

atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar bebas dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten meskipun diuji berkali-kali. Jika hasil dari Cronbach Alpha 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2007). Perhitungan relialiblitas dilakukan dengan metode Cronbach Alpha dengan bantuan SPSS 12.0. Penelitian menggunakan bantuan program SPSS di dalam menghitung Alpha Cronbach untuk menginterprestasikan nilai alpa yang diperoleh, digunakan kriteria Uji Tanda menurut Ghozali (2007) yaitu: Tabel 3.1 Kriteria Uji Tanda 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

-

0,200 0,399 0, 599 0,799 1,00

= Perbedaan sangat rendah = Perbedaan rendah = Perbedaan sedang = Perbedaan kuat = Perbedaan sangat kuat

3. Uji Hipotesis a. Uji tanda Uji tanda didasarkan atas tanda-tanda positif atau negatif dari perbedaan antara pasangan pengamatan, bukan atas besarnya perbedaan. Uji tanda biasanya digunakan untuk mengetahui pengaruh sesuatu. Penggunaan Uji Urutan Bertanda Wilcoxon pertama kali diperkenalkan oleh Frank Wilcoxon pada tahun 1945 sebagai

71

penyempurnaan dari uji tanda. Pada uji urutan bertanda tersebut, disamping memperhatikan tanda perbedaan positif atau negatif juga memperhatikan besarnya beda dalam menentukan apakah ada perbedaan nyata antara data pasangan yang diambil dari sampel atau sampel yang berhubungan. Langkah-langkah pengujian dengan uji tanda ialah sebagai berikut: 1) Menentukan taraf nyata (α) 1) Bentuk uji hipotesis dua sisi (two-tailed test) dengan hipotesis: H0: π = 0,5 H1: π ≠ 0,5 2) Bentuk uji hipotesis satu sisi (One-sided atau one-tailed test) untuk sisi atas (upper tailed) dengan hipotesisi: H0: π ≤ π 0 H1: π > π 0 3) Bentuk uji hipotesis satu sisi (One-sided atau one-tailed test) untuk sisi bawah (lower tailed) dengan hipotesis: H0: π ≥ π 0 H1: π < π 0 Keterangan: π0 = 0,5 2) Menentukan kriteria pengujian a) Pengujian satu sisi H0 diterima apabila α ≤ probabilitas hasil sampel

72

H0 ditolak apabila α > probabilitas hasil sampel b) Pengujian dua sisi H0 diterima apabila α ≤ 2 kali probabilitas hasil sampel H0 ditolak apabila α > 2 kali probabilitas hasil sampel 3) Menentukan nilai uji statistik (nilai T0) Tahap-tahap pengujian ialah sebagai berikut: a) Menentukan tanda beda dan besarnya tanda beda antara pasangan data b) Mengurutkan bedanya tanpa memperhatikan tanda atau jenjangnya (1) Angka 1 untuk beda yang terkecil, dan seterusnya (2) Jika terdapat beda yang sama, diambil rata-ratanya (3) Beda nol tidak memperhatikan c) Memisahkan tanda beda positif dan negatif atau jenjang d) Menjumlahkan semua angka positif dan angka negatif e) Nilai terkecil dari nilai absolut hasil penjumlahan merupakan nilai T0 yaitu nilai uji Statistik 4) Membuat Kesimpulan Menyimpulkan H0 diterima atau ditolak Untuk pasangan data lebih besar dari 20 (n > 20), pengujiannya menggunakan nilai Z (nilai uji statistiknya), yaitu:

ZH =

U − E (U )

σµ

73

Keterangan dengan: U = n1n 2

σU =

n1 (n1 + 1) − R1 2

n1 .n 2 (n1 + n 2 − 1 12

R1 = jumlah peringkat pada kelompok ke-1 n1 = jumlah sampel kelompok 1 n2 = jumlah sampel kelompok 2 b. Signifikansi Uji tanda (sign test) digunakan untuk menguji hipotesis tentang median populasi. Uji tanda berdasarkan probabilitas jumlah tanda plus (+) yang memiliki distribusi binominal dengan proporsi π = 0,5 apakah angka yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan hubugan dua variabel, dengan mengunakan hipotesis: H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Ha: Terdapat perbedaan signifikan Dasar pengambilan keputusan, berdasarkan probabilitas, Jika probabilitas > 0.05, H0 diterima Jika probabilitas < 0.5, H0 ditolak

E. Variabel dan Pengukurannya Menurut Sugiono (2005:2), variabel penelitian adalah suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi, kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel

74

peneltian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian dan dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya. Menghindari luasnya tinjauan atas variabel-variabel maka diberikan definisi operasional yang akan digunakan. Skala penelitian yang digunakan dengan menggunakan skala Likert. Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian Variabel

Subvariabel 1. Sistem Informasi Kredit

Pemberian kredit konvesional (Variabel X1 )

2. Mekanisme/prose dur pemberian kredit 3. Landasan Falsafah

4. Operasinalisasi

Indikator a) Memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah b) Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat, dan tepat kepada nasabahnya serta sesuai dengan pelayanan yang dijanjikan. Dimensi reliability dapat dilihat dari ketepatan melaksanakan janji, dapat dipercaya, dan akurasi dalam pencatatan dokumen. c) Pengetahuan dan keramahan karyawan yang harus dimiliki oleh karyawan bank dan kemampuan mereka dalam menawarkan kepercayaan diri kepada nasabah. d) Syarat-syarat yang harus dipenuhi e) Skema/Skim

Ukuran Skala Likert (Ordinal)

Skala Likert (Ordinal) f) Berdasarkan bunga, spekulasi dan (Ordinal) ketidakjelasan g) Mendukung dan memfasilitasi pembentukan norma keuangan konvensional h) Dana masyarakat berupa titipan dan Skala

75

investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan i) Penyaluran dana pada usaha yang halal, non halal dan menguntungkan 5. System stability Mendukung pendiri pusat informasi and benefit to the keuangan konvensional: economy j) Memprakarsai dalam mempelajari potential system cost k) Memprakarsai dalam mempelajari implementasi dari keuntungan yang didapat 6. Perhitungan yang Perhitungan yang digunakan dalam digunakan pemberian kredit: l) Perhitungan formula sliding m) Perhitungan formula efektif n) Perhitungan formula flat o) Perhitungan formula skoring 7. Organisasi p) Tidak harus memiliki dewan pengawas syariah

Likert (Ordinal)

2. Mekanisme/prose d) Syarat-syarat yang harus ditempuh

Skala

Skala Likert (Ordinal)

Skala Likert (Ordinal)

Skala Likert (Ordinal) 8. Jika terjadi q) Hanya ditanggungkan pada nasabah Skala kerugian Likert (Ordinal) 1. Sistem Informasi a) Memberikan informasi yang Skala Kredit diperlukan oleh nasabah Likert b) Kemampuan perusahaan dalam (Ordinal) memberikan pelayanan yang baik, cepat, Pembiayaan dan tepat kepada nasabahnya serta murabahah sesuai dengan pelayanan yang (Variabel X2) dijanjikan. Dimensi reliability dapat dilihat dari ketepatan melaksanakan janji, dapat dipercaya, dan akurasi dalam pencatatan dokumen. c) Pengetahuan dan keramahan karyawan yang harus dimiliki oleh karyawan bank dan kemampuan mereka dalam menawarkan kepercayaan diri kepada nasabah.

76

dur pembiayaan murabahah 3. Landasan Falsafah

4. Operasinalisasi

e) Skema/skim

Likert (Ordinal) f) Berdasarkan tidak menganut system Skala bunga, spekulasi dan ketidakjelasan Likert g) Mendukung dan memfasilitasi (Ordinal) pembentukan norma keuangan syariah

h) Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan i) Penyaluran dana pada usaha yang halal, dan menguntungkan 5. System stability Mendukung pendiri pusat informasi and benefit to the keuangan syariah: j) Memprakarsai dalam mempelajari economy potential system cost k) Memprakarsai dalam mempelajari implementasi dari keuntungan yang didapat 6. Perhitungan yang Perhitungan yang digunakan dalam digunakan pemberian kredit: l) Perhitungan formula sliding m) Perhitungan formula efektif n) Perhitungan formula flat o) Perhitungan formula skoring 7. Organisasi p) Tidak harus memiliki dewan pengawas syariah

8. Jika terjadi kerugian

Skala Likert (Ordinal)

Skala Likert (Ordinal)

Skala Likert (Ordinal)

Skala Likert (Ordinal) q) Hanya ditanggungkan pada nasabah Skala Likert (Ordinal)

77

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank milik Pemerintah yaitu, Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia, bergabung menjadi Bank Mandiri. Sejarah keempat Bank tersebut dapat ditelusuri lebih dari 140 tahun yang lalu. Bank Dagang Negara merupakan salah satu Bank tertua di Indonesia. Sebelumnya Bank Dagang Negara dikenal sebagai Nederlandsch Indische Escompto Maatschappij yang didirikan di Batavia (Jakarta) pada tahun 1857. Pada tahun 1949 namanya berubah menjadi Escomptobank NV. Selanjutnya, pada tahun 1960 Escomptobank dinasionalisasi dan berubah nama menjadi Bank Dagang Negara, sebuah Bank pemerintah ynag membiayai sektor industri dan pertambangan. Bank Bumi Daya didirikan melalui suatu proses panjang yang bermula dari nasionalisasi sebuah perusahaan Belanda De Nationale Handelsbank NV, menjadi Bank Umum Negara pada tahun 1959. Pada tahun 1964, Chartered Bank (sebelumnya adalah Bank milik Inggris) juga dinasionalisasi, dan Bank Umum Negara diberi hak untuk melanjutkan

78

operasi Bank tersebut. Pada tahun 1965, bank umum negara digabungkan ke dalam Bank Negara Indonesia dan berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV beralih menjadi Bank Bumi Daya. Sejarah Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim) berawal dari perusahaan dagang Belanda N.V.Nederlansche Handels Maatschappij yang didirikan pada tahun 1842 dan mengembangkan kegiatannya di sektor perbankan pada tahun 1870. Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan ini pada tahun 1960, dan selanjutnya pada tahun 1965 perusahan ini digabung dengan Bank Negara Indonesia menjadi Bank Negara Indonesia Unit II. Pada tahun 1968 Bank Negara Indonsia Unit II dipecah menjadi dua unit, salah satunya adalah Bank Negara Indonesia Unit II Divisi Expor – Impor, yang akhirnya menjadi Bank Exim, bank Pemerintah yang membiayai kegiatan ekspor dan impor. Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) berawal dari Bank Industri Negara (BIN), sebuah Bank Industri yang didirikan pada tahun1951. Misi Bank Industri Negara adalah mendukung pengembangan sector-sektor ekonomi tertentu, khususnya perkebunan, industri, dan pertambangan. Bapindo dibentuk sebagai bank milik negara pada tahun 1960 dan BIN kemudian digabung dengan Bank Bapindo. Pada tahun 1970, Bapindo ditugaskan untuk membantu pembangunan nasional melalui pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang pada sektor manufaktur, transportasi dan pariwisata. Kini, Bank Mandiri menjadi penerus suatu tradisi layanan jasa perbankan dan keuangan yang telah berpengalaman selama lebih dari

79

140 tahun. Masing-masing dari empat Bank bergabung memainkan peranan yang penting dalam pembangunan Ekonomi. Bank Mandiri adalah salah satu bank terkemuka di Indonesia yang memberikan pelayanan kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Commercial, Micro & Retail, Consumer Finance dan Treasury & International. Bank Mandiri juga menawarkan jasa pasar modal, perbankan syariah dan asuransi melalui Mandiri Sekuritas, Bank Syariah Mandiri dan AXA Mandiri. Bank Mandiri saat ini mempekerjakan 21.079 karyawan dengan 926 kantor cabang dan 6 kantor cabang/perwakilan/anak perusahaan di luar negeri. Layanan distribusi Bank Mandiri juga dilengkapi dengan 2.662 ATM, disamping 6.131 ATM yang merupakan jaringan LINK (jaringan ATM Bersama), dan electronic channels yang meliputi Internet Banking, SMS Banking dan Call Center 14000. Bank Mandiri bertekad untuk memasuki tahapan strategis menjadi salah satu bank terkemuka di kawasan regional Asia Tenggara (Regional Champion Bank). Visi strategis tersebut diawali dengan tahapan mengembangkan kekuatan di semua segmen nasabah untuk menjadi universal bank yang mendominasi pasar perbankan domestik (Domestic Power House), dengan fokus pada pertumbuhan segmen consumer dan commercial. Dengan menguasai pasar Indonesia sebagai fastest growing market di Asia Tenggara, Bank Mandiri berada dalam posisi lebih menguntungkan dibanding pesaing–pesaing regional. Setelah melalui proses panjang dan persiapan yang sangat berat, pada tanggal 14 juli 2003

80

akhirnya Bank Mandiri melaksanakan pencatatan saham perdana dengan kode saham BMRI di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Pada penawaran saham perdana tersebut, saham Bank Mandiri mengalami oversubscribed sebesar lebih dari 7 kali. 2. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dapat dilihat pada gambar 4.1 sebagai berikut:

81

Struktur Organisasi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

82

3. Visi dan Misi Perusahaan Visi dan Misi Bank Mandiri Visi

:

Misi

:

Bank terpercaya pilihan Anda

o Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pasar o Mengembangkan sumber daya manusia profesional o Memberi keuntungan yang maksimal bagi stakeholder o Melaksanakan manajemen terbuka o Peduli terhadap kepentingan masyarakat dan lingkungan. 4. Nilai Budaya dan Perilaku PT. Bank Mandiri, (Persero), Tbk., mempunyai 5 nilai budaya yakni: a. Trust / Kepercayaan b. Integrity / Integritas c. Professionalism / Profesionalisme d. Customer Focus / Fokus Pada Pelanggan e. Excellence / Kesempurnaan Selain itu juga memiliki 10 perilaku utama yang berlaku di PT. Bank Mandiri, (Persero), Tbk., mempunyai 5 nilai budaya yakni: a. Saling menghargai dan bekerjasama b. Jujur, tulus dan terbuka c. Disiplin dan konsisten d. Berfikir, berkata dan bertindak terpuji

83

e. Kompeten dan bertanggung jawab f. Memberikan solusi dan hasil terbaik g. Inovatif, proaktif dan cepat tanggap h. Mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan i. Orientasi pada nilai tambah dan perbaikan terus menerus j. Peduli lingkungan 5. Sejarah dan Perkembangan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk Perkembangan Ekonomi Syariah khususnya Bank Syariah di Indonesia memasuki masa pertumbuhan yang sangat pesat dengan adanya dukungan penuh dari pemerintah melalui Bank Indoneia dan institusi pendukung lainnya (MUI, Dewan Syariah Nasional). Dukungan tersebut antara lain: a. Bank Indonesia melakukan perubahan dari Biro Syariah menjadi Direktorat Perbankan Syariah. b. Penyusunan Blue Print (cetak biru) Perbankan Syariah Direktorat Perbankan Syariah. c. Pembangunan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah oleh Direktorat Perbankan Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah. d. Pembangunan Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah oleh Direktorat Perbankan Syariah dan Masyarakat Ekonomi Syariah. e. Pembentukan Gerakan Ekonomi Syariah oleh MUI. f. MUI mengeluarkan fatwa tentang “Haramnya Bunga Bank” PT Bank DKI semula merupakan Bank Milik Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berbentuk. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan

84

Peraturan Daerah No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan terakhir dengan Peraturan Daerah No. 1 tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 yang merubah modal dasar dari sebesar Rp 50 M. menjadi sebesar Rp 300 M sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp 700 M. Perubahan bentuk dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 dan telah diaktakan dengan Akta Notaris Harun Kamil, SH, No. 4 tanggal 6 Mei 1999 serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999. Sesuai dengan akta notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH, No. 101 tanggal 28 September 2007 yang merupakan pernyataan kembali atas akta notaris yang sama No. 25 tanggal 12 Juni 2007. Bank melakukan penambahan modal dasar dari Rp 1.000.000.000.000 menjadi Rp 1.500.000.000.000

dan

modal

553.917.000.000 menjadi Rp

disetor

ditingkatkan

600.325.000.000

dari

Rp

yang berasal dari

Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penambahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.C-04111.HT.01.04-

85

TH.2007 tanggal 22 Nopember 2007. Penambahan modal disetor tersebut berasal dari hasil tagih sisa kredit Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sejak April 2005 sampai dengan April 2006 sejumlah Rp 46.408.851.656. Sisa lebih besar sebesar Rp 851.656 dibukukan sebagai cadangan setoran modal Bank. Sampai dengan 31 Desember 2007, berdasar hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank DKI tanggal 12 Juni 2007, Struktur Pemegang Saham Bank DKI saat ini adalah 99,83% (Rp599.325.000.000) dimiliki oleh

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta.

Sedangkan

0,17%

(Rp1.000.000.000) dimiliki oleh PD Pasar Jaya, dengan perincian sbb: Jumlah Lembar

Presentasi

Jumlah (Rp)

Saham Seri A (Monumen Nasional) 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

200.000

33,32

200.000.000.000,00

399.325

66,52

399.325.000.000,00

Saham Seri B 1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. PD Pasar Jaya Jumlah

1.000 600.325

0,17

1.000.000.000,00

100,00

600.325.000.000,00

6. Struktur Organisasi Perusahaan Struktur organisasi PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut:

86

Struktur Organisasi PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk

87

7. Visi dan Misi Perusahaan Visi dan Misi Bank DKI Syariah Visi:

Memiliki kinerja terbaik diantara bank sekelasnya (menurut kriteria permodalan API), memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan stakeholder lainnya

Misi: Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat dan andalan Pemprov. DKI yang memberi nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayan terpadu dan professional Budaya Kerja:

Teguh dan tegarkan kami dalam menjaga komitmen untuk bekerja dalam satu teamwork yang saling melengkapi. Dengan semangat profesionalisme yang diiringi dengan ketulusan hati untuk selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik.

B. Hasil Uji Instrumen Penelitian Untuk mendapatkan data primer, penulis melaukan penyebaran kuesioner kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk Jakarta Pusat sebanyak 60 kuesioner masing-masing 30 kuesioner, berdasarkan rumus Slovin yang penulis gunakan. Sebelum kuesioner disebarkan ke 60 responden, peneliti melakukan try out terhadap 10

88

responden dengan memberikan 36 pertanyaan yang berasal dari instrument hasil perbedaan pemberian kredit dan pemberian murabahah. 1. Uji Validitas Pengujian validitas dari instrument penelitian dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau r hitung dari nilai jawaban tiap responden untuk tiap butir pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan r tabel. Nilai r tabel 0,339, didapat dari jumlah kasus-2 atau 36-2=34, tingkat signifikansi 5%, maka didapat r tabel 0,339. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan r tabel. Tabel 4.1 Uji Validitas Instrument Sistem Informasi Kredit Nilai r Tabel Pertanyaan Nilai r Hitung 1 0,415 0,339 2 0,438 0,339 3 0,683 0,339 4 0,757 0,339 5 0,726 0,339 6 0.598 0,339 7 0,509 0,339 8 0,442 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.2 Uji Validitas Instrument Mekanisme atau Prosedur Pertanyaan Nilai r Hitung Nilai r Tabel 1 0,699 0,339 2 0,613 0,339 3 0,795 0,339 4 0,811 0,339 5 0,682 0,339 6 0,467 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid

89

Tabel 4.3 Uji Validitas Instrument Landasan Falsafah Nilai r Tabel Pertanyaan Nilai r Hitung 1 0,755 0,339 2 0,698 0,339 3 0,639 0,339 4 0,610 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.4 Uji Validitas Instrument Operasionalisasi Pertanyaan Nilai r Hitung Nilai r Tabel 1 0,441 0,339 2 0,318 0,339 3 0,569 0,339 4 0,530 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Tidak Valid Valid Valid

Tabel 4.5 Uji Validitas Instrument Sistem Stabilitas dan Keuntungan Pertanyaan Nilai r Hitung Nilai r Tabel 1 0,999 0,339 2 0,999 0,339 3 0,999 0,339 4 0,998 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.6 Uji Validitas Instrument Perhitungan yang Digunakan Pertanyaan Nilai r Hitung Nilai r Tabel 1 0,598 0,339 2 0,667 0,339 3 0,545 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid

90

Tabel 4.7 Uji Validitas Instrument Organisasi Nilai r Tabel Pertanyaan Nilai r Hitung 1 0,343 0,339 2 0,632 0,339 3 0,700 0,339 4 0,625 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid Valid

Tabel 4.8 Uji Validitas Instrument Jika Terjadi Kerugian Pertanyaan Nilai r Hitung Nilai r Tabel 1 0,500 0,339 2 0,372 0,339 3 0,598 0,339 Sumber: Data primer yang diolah

Kriteria Valid Valid Valid

Berdasarkan hasil uji validitas instrument hasil operasionalisasi, diperoleh data bahwa, sebanyak satu pertanyaan tidak valid, karena nilai r hitung < r tabel, yaitu pada pertanyaan nomor 3 dengan nilai r hitung 0,318. satu pertanyaan yang tidak valid tersebut nilai r hitungnya kurang dari r tabel yaitu kurang dari 0,339. 2. Uji Reliabilitas Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrument telah dipastikan validitasnya. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukkan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yan digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS versi 12.00. Nilai alpha bervariasi dari 0-1, suatu pernyataan dapat dikategorikan reliable jika nila alpha lebih besar dari 0,600.

91

Tabel 4.9 Uji Reliabilitas Instrument Sistem Informasi Kredit Reliability Statistics Cronbach's Alpha .838

N of Items 8

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Instrument Mekanisme atau Prosedur Reliability Statistics Cronbach's Alpha .874

N of Items 6

Tabel 4.11 Uji Reliabilitas Instrument Landasan Falsafah Reliability Statistics Cronbach's Alpha .840

N of Items 4

Tabel 4.12 Uji Reliabilitas Instrument Operasionalisasi Reliability Statistics Cronbach's Alpha .676

N of Items 4

Tabel 4.13 Uji Reliabilitas Instrument Sistem Stabilitas dan Keuntungan Reliability Statistics Cronbach's Alpha .996

N of Items 4

92

Tabel 4.14 Uji Reliabilitas Instrument Perhitungan yang Digunakan Reliability Statistics Cronbach's Alpha .764

N of Items 3

Tabel 4.15 Uji Reliabilitas Instrument Organisasi Reliability Statistics Cronbach's Alpha .765

N of Items 4

Tabel 4.16 Uji Reliabilitas Instrument Jika Terjadi Kerugian Reliability Statistics Cronbach's Alpha .672

N of Items 3

Terlihat dari uji validitas dan reliabilitas, meskipun ada pertanyaan yang hasilnya menunjukkan tidak valid, tetapi memiliki nilai reliabilitas yang cukup tinggi yaitu > 0,6, sehingga peneliti masih tetap menggunakan pertanyaan yang hasilnya menunjukkan tidak valid dengan memperbaiki kalimat kuesioner tersebut. Pada instrument hasil pemberian kredit dan pembiayaan murabahah yang layak digunakan dalam kuesioner penelitian sebanyak 36 pertanyaan, terlihat adanya perubahan jumlah pertanyaan setelah melihat hasil dari hasil try out yang telah dilakukan.

93

C. Hasil dan Pembahasan 1. Deskripsi Data Penelitian yang dilakukan pada PT.Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT.Bank DKI Syariah (Persero), Tbk dengan populasi para staf bagian credit and risk management sebanyak 100 orang dengan masing-masing populasi dibagi atas 50 staf PT.Bank Mandiri (Persero), dan 50 staf PT.Bank DKI Syariah (Persero), Tbk, maka sampel yang diambil berdasarkan rumus Slovin yaitu sebanyak 60 staf credit and risk management. a. Deskripsi responden berdasarkan Jenis Kelamin Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel 4.17 Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frequency Valid

Percent

Valid Percent

PRIA

28

46.7

46.7

WANITA

32 60

53.3 100.0

53.3 100.0

Total

Cumulative Percent 46.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Tabel

4.17

menyatakan

bahwa

wanita

lebih

dominant

dibandingkan dengan pria yaitu sebanyak 32 orang atau 53,3 % dari total responden.

94

b. Deskripsi responden berdasarkan pendidikan Formal terakhir Karakteristik responden berdasarkan pendidikan Formal terakhir dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel 4.18 Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal Terakhir Jenjang Pendidikan

Valid

D3 S1

Frequency 27

Percent 45.0

Valid Percent 45.0

Cumulative Percent 45.0

26 7

43.3 11.7

43.3 11.7

88.3 100.0

60

100.0

100.0

S2 Total

Sumber: Data primer yang diolah

Tabel 4.18 menyatakan bahwa tingkat pendidikan formal terakhir para staf credit and risk management secara keseluruhan berasal D3 yaitu 27 responden atau 45,5 %, selanjutnya S1 yaitu 26 responden atau 43,3 %, dan yang terakhir S2 yaitu 7 responden atau 11,7 %. c. Deskripsi responden berdasarkan Lama Menabung Karakteristik responden berdasarkan Lama Menabung dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel 4.19 Deskripsi Responden Berdasarkan Lama Menabung Lama Menabung

Valid

KURANG DARI 1 TAHUN SAMPAI DENGAN 2 TAHUN LEBIH DARI 2 TAHUN Total

Frequenc y 23

Percent 38.3

Valid Percent 38.3

Cumulative Percent 38.3

7

11.7

11.7

50.0

30 60

50.0 100.0

50.0 100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah

95

Berdasarkan tabel 4.19 dinyakan bahwa para staf credit and risk management yang telah lama menabung lebih dari 2 tahun sangat dominan yaitu sebanyak 30 responden atau 50,0 %, sedangkan para staf credit and risk management krang dari 1 tahun yaitu sebanyak 23 responden atau 38,3 %, dan para staf credit and risk management sampai dengan 2 tahun yaitu sebanyak 7 atau 11,7 %. d. Deskripsi responden berdasarkan Umur Karakteristik responden berdasarkan Umur dapat dilihat pada tabel frekuensi dibawah ini: Tabel 4.20 Deskripsi Responden Berdasarkan Umur Umur

2 3

3.3 5.0

3.3 5.0

Cumulative Percent 3.3 8.3

2 1 2

3.3 1.7 3.3

3.3 1.7 3.3

11.7 13.3 16.7

5 3

8.3 5.0

8.3 5.0

25.0 30.0

3 3

5.0 5.0

5.0 5.0

35.0 40.0

1

1.7

1.7

41.7

1 1 4 3

1.7 1.7 6.7 5.0

1.7 1.7 6.7 5.0

43.3 45.0 51.7 56.7

4 4

6.7 6.7

6.7 6.7

63.3 70.0

4

6.7

6.7

76.7

5 5

8.3 8.3

8.3 8.3

85.0 93.3

3 1

5.0 1.7

5.0 1.7

98.3 100.0

60

100.0

100.0

Frequency Valid

24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Total

Percent

Valid Percent

Sumber: Data primer yang diolah

96

Dari sisi umur atau usia dapat diidentifikasi bahwa staf credit and risk management adalah usi produktif berumur 42 dan 43 yaitu masing-masing sebanyak 5 responden atau 8,3 %. Dan umur yang paling sedikit adalah umur berkisar 27 sampai dengan 36 yaitu masingmasing sebanyak 1 atau 1,7 %.

2. Analisa dan Pembahasan Dalam penelitian ini, responden diberikan 36 pertanyaan. Responden akan mengisi kolom jawaban dengan bobot penilaian, ( Sangat Sama= 5, Sama= 4, Tidak Beda=3, Beda Sekali=2, sangat Beda Sekali=1). Berikut ini hasil dari output kuesioner yang diberikan responden tentang penilaiannya terhadap Analisis Perbedaan Sistem Pemberian Kredit Pada Bank Konvensional Dengan Sistem Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah )”. a. Sistem Informasi Kredit dengan menggunakan indikator: 1) Memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah 2) Kemampuan perusahaan dalam memberikan pelayanan yang baik, cepat, 3) dan tepat kepada nasabahnya serta sesuai dengan pelayanan yang dijanjikan. Dimensi reliability dapat dilihat dari ketepatan melaksanakan janji, dapat dipercaya, dan akurasi dalam pencatatan dokumen.

97

4) Pengetahuan dan keramahan karyawan yang harus dimiliki oleh karyawan bank dan kemampuan mereka dalam menawarkan kepercayaan diri kepada nasabah. Tabel 4.21 Sistem Informasi dan Pelayanan yang Diperlukan Oleh Nasabah Sistem Informasi Kredit

Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI TIDAK BEDA

Frequency 8 21

Percent 13.3 35.0

Valid Percent 13.3 35.0

Cumulative Percent 13.3 48.3

10 16

16.7 26.7

16.7 26.7

65.0 91.7

5 60

8.3 100.0

8.3 100.0

100.0

SAMA SANGAT SAMA Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.21 dapat diketahui bahwa 8 responden menyatakan sangat beda sekali, 21 responden menyatakan beda sekali, 10 responden menyatakan tidak beda, 16 responden menyatakan sama, dan 5 responden menyatakan sangat sama. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (26,7 %) menyatakan bahwa sistem informasi pemberian kredit dengan pembiayaan murabahah “sama” dalam memberikan informasi kredit/murabahah dalam penyaluran kredit/murabahah. Salah satu misi dari PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dan PT. Bank DKI Syariah

(Persero), Tbk adalah memberikan informasi yang

diperlukan oleh nasabah dalam penyaluran pemberian kredit/pembiayaan murabahah. (Abdullah Al Juffry, 2007).

98

b. Mekanisme atau Prosedur Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah menggunakan indikator: 1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi 2) Skema/Skim Tabel 4.22 Mekanisme atau Prosedur Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Mekanisme Atau Prosedur

Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI

Frequency 12

Percent 20.0

Valid Percent 20.0

Cumulative Percent 20.0

19 13

31.7 21.7

31.7 21.7

51.7 73.3

13

21.7

21.7

95.0

3 60

5.0 100.0

5.0 100.0

100.0

TIDAK BEDA SAMA SANGAT SAMA Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.22 dapat diketahui bahwa 12 responden menyatakan sangat beda sekali, 19 responden menyatakan beda sekali, 13 responden menyatakan tidak beda, 13 responden menyatakan sama, dan 3 responden menyatakan sangat sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (31,7 %) menyatakan bahwa dalam mekanisme atau prosedur pemberian kredit “beda sekali” dengan pembiayaan murabahah. Sebagaimana kita ketahui, dalam skim Murabahah fungsi Bank adalah sebagai Penjual barang untuk kepentingan Nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan Nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada Nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan Bank dan Bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok Barang berikut biaya yang diperluan dan menyampaikan

99

semua hal yang berkaitan dengan pembelian Barang kepada Nasabah. Namun demikian, sebagai Penyedia Barang dalam prakteknya Bank Syariah kerap kali tidak mau dipusingkan dengan langkah-langkah pembelian Barang. Karenanya Bank Syariah menggunakan media ”akad Wakalah” dengan memberikan kuasa kepada Nasabah untuk membeli barang tersebut. Bank Indonesia (BI) nampaknya cukup tegas dalam hal ini. Melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 tanggal 14 November 2005 tentang standarisasi akad, BI menegaskan kembali penggunaan media Wakalah dalam Murabahah pada pasal 9 ayat 1 butir d yaitu dalam hal Bank mewakilkan kepada Nasabah (Wakalah) untuk membeli barang, maka akad Murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank. Bahkan dalam bagian penjelasan PBI tersebut ditegaskan bahwa Akad Wakalah harus dibuat terpisah dengan Akad Murabahah. Lalu ditegaskan, yang dimaksud secara prinsip Barang milik Bank dalam Wakalah pada Akad Murabahah adalah adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian. c. Landasan Falsafah dengan menggunakan indikator: 1) Berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan 2) Mendukung

dan

memfasilitasi pembentukan

norma

keuangan

konvensional

100

Tabel 4.23 Landasan Falsafah Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Landasan Falsafah

Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI TIDAK BEDA

Frequency 11 25

Percent 18.3 41.7

Valid Percent 18.3 41.7

Cumulative Percent 18.3 60.0

10

16.7

16.7

76.7

10 4 60

16.7 6.7 100.0

16.7 6.7 100.0

93.3 100.0

SAMA SANGAT SAMA Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.23 dapat diketahui bahwa 11 responden menyatakan sangat beda sekali, 25 responden menyatakan beda sekali, 10 responden menyatakan tidak beda, 10 responden menyakan sama dan 4 responden menyatakan sangat sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 41,7 % menyatakan “beda sekali” dalam “landasan falsafah” yang digunakan oleh pihak bank konvensional (UU Pemerintah) dengan syariah (AL-Quran, Hadist dan UU Pemerintah). d. Operasionalisasi dengan menggunakan indikator: 1) Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika diusahakan 2) Penyaluran dana pada usaha yang halal, non halal dan menguntungkan

101

Tabel 4.24 Oprasionalisasi Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Landasan Operasional

Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI TIDAK BEDA

Cumulative Percent 18.3 61.7

Frequency 11 26

Percent 18.3 43.3

Valid Percent 18.3 43.3

15

25.0

25.0

86.7

8 60

13.3 100.0

13.3 100.0

100.0

SAMA Total

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.24 dapat diketahui bahwa 11 responden menyatakan sangat beda sekali, 26 responden menyatakan beda sekali, 15 responden menyatakan tidak beda, dan 8 responden menyatakan sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 43,3 % menyatakan “beda sekali” dalam “Operasionalisasi” yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan syariah. Wajar jika banyak perspektif negatif yang ditujukan oleh masyarakat awam kepada Bank syariah. Sejauh ini mayoritas portofolio pembiayaan oleh Bank Syariah didominasi oleh pembiayaan Murabahah. Umumnya mereka mengatakan operasional bank syariah “tidak berbeda” dengan bank konvensional. Hanya saja jika di Bank Konvensional menerapkan sistem bunga, maka di bank syariah dirubah dengan istilah margin. (Fatwa MUI Tahun 2000) Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan yang lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah

102

jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Pasal 1 Angka 12 UU No: 10 tahun 1998). Jika dibandingkan dengan istilah kredit dalam Pasal 1 Angka 11 No: 10 Tahun 1998 menyebutkan: “Kredit yang diberikan oleh bank penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Maka dapatlah kita ketahui perbedaan antara kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah terletak pada awal “persetujuan atau kesepakatan awal perjanjian”. Dengan penegasan melalui PBI tersebut, maka saat ini terjadi perubahan paradigma dalam operasional Bank Syariah (terkait pembiayaan Murabahah). Yang mana dalam paradigma lama, Bank Syariah akan melakukan pencairan dana setelah Akad Murabahah ditanda-tangani, maka berubah menjadi paradigma baru, dimana Bank Syariah harus mencairkan dananya untuk membeli barang yang diperlukan Nasabah sebelum akad Murabahah ditanda-tangani (baik melalui Akad Wakalah ataupun tidak). Hal ini akan dibuktikan melalui adanya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kwitansi pembelian (yang mendahului Akad Murabahah). e. Sistem Stabilitas dan Keuntungan Dalam Ekonomi dengan menggunakan indikator:

103

1) Memprakarsai dalam mempelajari potential system cost 2) Memprakarsai dalam mempelajari implementasi dari keuntungan yang didapat. Tabel 4.25 Sistem Stabilitas dan Keuntungan Dalam Ekonomi Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Sistem Stabilitas Dan Keuntungan

Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI TIDAK BEDA SAMA SANGAT SAMA Total

Frequency 4 23 12 17 4 60

Percent 6.7 38.3 20.0 28.3 6.7 100.0

Valid Percent 6.7 38.3 20.0 28.3 6.7 100.0

Cumulative Percent 6.7 45.0 65.0 93.3 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.25 dapat diketahui bahwa 4 responden menyatakan sangat beda sekali, 23 responden menyatakan beda sekali, 12 responden menyatakan tidak beda, 17 responden menyatakan sama dan 4 responden menyatakan sangat sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 38,3 % menyatakan beda sekali dalam “ Sistem Stabilitas dan Keuntungan Dalam Ekonomi” yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah. Sepintas memang ada kemiripan antara pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dan kredit pembelian barang di Bank Konvensional. Nasabah datang ke Bank untuk menyampaikan keinginannya membeli suatu barang dengan meminta bantuan dana kepada Bank. Bank lalu menganalisa kemampuan Nasabah. Jika dirasakan Nasabah layak untuk menerima bantuan dari Bank, maka Bank akan menyalurkan dananya

104

kepada Nasabah. Yang satu mensyaratkan tambahan bunga pada pengembalian hutangnya, sedangkan yang lain mem-mark up harga beli atas penjualan barangnya kepada Nasabah. Nasabah lalu membeli barang tersebut untuk keperluannya. Selanjutnya Nasabah secara rutin membayar angsuran kepada Bank. “Sama Saja”, demikian mungkin pendapat awam mengenai kedua praktek perbankan tersebut. (Fatwa MUI Tahun 2000). f. Perhitungan yang digunakan dengan menggunakan indikator: 1) Perhitungan formula sliding 2) Perhitungan formula efektif 3) Perhitungan formula flat 4) Perhitungan formula skoring Tabel 4.26 Perhitungan yang digunakan Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Perhitungan Frequency Valid

BEDA SEKALI TIDAK BEDA SAMA SANGAT SAMA Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent 16.7 23.3

10 4

16.7 6.7

16.7 6.7

30

50.0

50.0

73.3

16 60

26.7 100.0

26.7 100.0

100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.26 dapat diketahui bahwa 10 responden menyatakan beda sekali, 4 responden menyatakan tidak beda, 30 responden menyatakan sama dan 16 responden menyatakan sangat sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 50,0 % menyatakan

105

sama dalam “Perhitungan yang digunakan” yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah hanya namanya saja. g. Organisasi dengan menggunakan indikator: 1) Tidak harus memiliki dewan pengawas syariah (Konvensional) 2) Memiliki dewan pengawas syariah (Syariah). Tabel 4.27 Organisasi Dalam Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Organisasi Frequency Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI TIDAK BEDA SAMA SANGAT SAMA Total

Percent

Valid Percent

Cumulative Percent

3

5.0

5.0

5.0

22 7 17 11 60

36.7 11.7 28.3 18.3 100.0

36.7 11.7 28.3 18.3 100.0

41.7 53.3 81.7 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.27 dapat diketahui bahwa 3 responden menyatakan sangat beda sekali, 22 responden menyatakan beda sekali, 7 responden menyatakan tidak beda, 17 responden menyatakan sama dan 11 responden menyatakan sangat sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 36,7 % menyatakan “Beda Sekali” dalam Organisasi yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah. Terlepas nantinya ada rekayasa-rekayasa yang dilakukan Bank untuk sekedar menunjukan kepatuhannya terhadap aturan tersebut, nampaknya aturan Bank Indonesia tersebut telah sejalan dengan Fatwa MUI mengenai Murabahah, dimana BI dan MUI kembali menempatkan posisi Bank dalam kedudukannya sebagai Penjual Barang. Bukan hanya sekedar

106

lembaga keuangan saja. Hal inilah yang sangat membedakan antara pembiayaan Murabahah di Bank Syariah dengan kredit pembelian barang biasa di Bank Konvensional. h. Jika Terjadi Kerugian dengan menggunakan indikator: 1) Hanya ditanggungkan pada nasabah 2) Ditanggung oleh kedua belah pihak Tabel 4.28 Jika Terjadi Kerugian Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Jika Terjadi Kerugian

Valid

SANGAT BEDA SEKALI BEDA SEKALI TIDAK BEDA SAMA SANGAT SAMA Total

Frequency 11 21 3 16 9 60

Percent 18.3 35.0 5.0 26.7 15.0 100.0

Valid Percent 18.3 35.0 5.0 26.7 15.0 100.0

Cumulative Percent 18.3 53.3 58.3 85.0 100.0

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.28 dapat diketahui bahwa 11 responden menyatakan sangat beda sekali, 21 responden menyatakan beda sekali, 3 responden menyatakan tidak beda, 16 responden menyatakan sama dan 9 responden menyatakan sangat sama. Ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 35,0 % menyatakan “Beda Sekali” Jika Terjadi Kerugian oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah. 3. Hasil Uji Statistik Non Parametrik Pengujian Statistik Non Parametrik ada dua kriteria utama yang digunakan untuk menentukan apakah uji statistik non parametrik diperlukan: a. Jika asumsi normalitas dan kesamaan variance (Homoscedaticcity)

107

b. Jika data diukur pada skala ordinal atau nominal Uji statistika non parametrik juga memiliki asumsi dan keterbatasan seperti: a. Sample harus acak (random sample) b. Rancangan percobaan yang kompleks dengan interaksi tidak dapat diakomodasikan dengan statistika non parametrik c. Uji non parametrik bersifat less powerful Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bantuan prosedur SPSS Non Parametrik Test, Binomial Test, hasil uji statistika Non Parametrik dapat dilihat pada tabel-tabel berikut: Tabel 4.29 Sistem Informasi Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N SISTEM INFORMASI

Std. Deviation

Mean 60

2.82

Minim um

1.214

Maxim um

1

25th

5

Percentiles 50th (Median)

2.00

3.00

75th 4.00

Binomial Test

SISTEM INFORMASI

Category <= 8

Group 1 Total

N 60 60

Observed Prop. 1.00 1.00

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2-tailed) .000(a)

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.30 Mekanisme atau Prosedur Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N MEKANISME ATAU PROSEDUR

60

Mean

Std. Deviation

Minim um

Maxim um

2.60

1.182

1

5

25th 2.00

Percentiles 50th (Median) 2.00

75th 4.00

108

Binomial Test

MEKANISM E ATAU PROSEDUR

Group 1 Total

Category <= 6

60

Observed Prop. 1.00

60

1.00

N

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2-tailed) .000(a)

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.31 Landasan Falsafah Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N LANDASAN FALSAFAH

60

Mean

Std. Deviatio n

Minim um

Maxi mum

2.52

1.172

1

5

Percentiles 50th (Median 25th ) 75th 2.00

2.00

3.00

Binomial Test

LANDASAN FALSAFAH

Categor y <= 4 >4

Group 1 Group 2 Total

N 56 4 60

Observe d Prop. .93 .07 1.00

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2tailed) .000(a)

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.32 Operasionalisasi Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N OPERASION ALISASI

60

Mean

Std. Deviatio n

Minim um

2.33

.933

1

Maxi mum

Percentiles 50th 25th (Median) 75th

4

2.00

2.00

3.00

Binomial Test

OPERASIO NALISASI

Group 1 Total

Categor y <= 4

60

Observed Prop. 1.00

60

1.00

N

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2tailed) .000(a)

109

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.33 Sistem Stabilitas dan Keuntungan Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N

SISTEM STABILITAS DAN KEUNTUNG AN

Mean

Std. Deviatio n

Minim um

Maxi mum

2.90

1.100

1

5

60

Percentiles 50th (Median 25th ) 75th

2.00

3.00

4.00

Binomial Test Categor y SISTEM STABILITAS DAN KEUNTUNGA N

Observe d Prop.

N

Test Prop.

Asymp. Sig. (2tailed)

Group 1 <= 4

56

.93

>4

4 60

.07 1.00

Group 2 Total

.50

.000(a)

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.34 Perhitungan yang Digunakan Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N PERHITUN GAN

Mean 60

3.87

Std. Deviation

Minim um

.999

Maxim um

2

25th

5

Percentiles 50th (Median)

4.00

4.00

75th 5.00

Binomial Test

PERHITUN GAN

Group 1 Group 2 Total

Category <= 3 >3

N 14 46 60

Observed Prop. .23 .77 1.00

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2-tailed) .000(a)

Sumber: Data primer yang diolah

110

Tabel 4.35 Organisasi Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N ORGANI SASI

60

Mean

Std. Deviation

Minim um

Maxim um

3.18

1.255

1

5

Percentiles 50th (Median)

25th 2.00

75th

3.00

4.00

Binomial Test

ORGANIS ASI

Category <= 4 >4

Group 1 Group 2 Total

N 49 11 60

Observed Prop. .82 .18 1.00

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2-tailed) .000(a)

Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.36 Jika Terjadi Kerugian Pemberian Kredit/Pembiayaan Murabahah Descriptive Statistics

N JIKA TERJADI KERUGIAN

60

Mea n

Std. Deviati on

Mini mum

Maxi mum

2.85

1.400

1

5

Percentiles 50th (Media 25th n) 75th 2.00

2.00

4.00

Binomial Test

JIKA TERJADI KERUGIAN

Group 1 Group 2 Total

Catego ry <= 3 >3

N 35 25 60

Observe d Prop. .58 .42 1.00

Test Prop. .50

Asymp. Sig. (2tailed) .245(a)

Sumber: Data primer yang diolah Pada hasil uji satatistika non parametrik Binomial Test bahwa hasil: a. Sistem Informasi Kredit 1,00 < 0,50 b. Mekanisme/prosedur pemberian kredit 1,00 < 0,50 c. Landasan Falsafah 0,93 < 0,50

111

d. Operasinalisasi 1,00 < 0,50 e. System stability and benefit to the economy 0,93 < 0,50 f. Perhitungan yang digunakan 0,23 >0,50 g. Organisasi 0,82 < 0,50 h. Jika terjadi kerugian 0,58 < 0,50 Jika hasil dari Cronbach Alpha 0,60 maka data tersebut mempunyai keandalan yang tinggi (Ghozali, 2007). Penelitian menggunakan bantuan program

SPSS

di

dalam

menghitung

Alpha

Cronbach

untuk

menginterprestasikan nilai alpa yang diperoleh, digunakan kriteria Uji Tanda menurut Ghozali (2007) yaitu: Tabel 3.1 Kriteria Uji Tanda 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80

-

0,200 0,399 0, 599 0,799 1,00

= Perbedaan sangat rendah = Perbedaan rendah = Perbedaan sedang = Perbedaan kuat = Perbedaan sangat kuat

a. Menentukan taraf nyata (α) Bentuk uji hipotesis satu sisi (One-sided atau one-tailed test) untuk sisi bawah (lower tailed) dengan hipotesis: H0: π ≥ π 0 H1: π < π 0 Keterangan: π0 = 0,5

112

b. Menentukan kriteria pengujian Pengujian satu sisi H0 diterima apabila π0 ≥ probabilitas hasil sampel H1 ditolak apabila π0 < probabilitas hasil sampel 4. Hasil Uji Tanda Test (sign test) Signifikansi Uji tanda (sign test) digunakan untuk menguji hipotesis tentang median populasi. Uji tanda berdasarkan probabilitas jumlah tanda plus (+) yang memiliki distribusi binomial dengan proporsi π= 0.5 apakah angka yang didapat benar-benar signifikan atau dapat digunakan untuk menjelaskan perbedaan dua variabel, dengan mengunakan hipotesis: H0 : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan Ha: Terdapat perbedaan signifikan Dasar pengambilan keputusan, berdasarkan probabilitas, Jika probabilitas > 0.5, H0 diterima Jika probabilitas < 0.5, H0 ditolak Karena π0 lebih dari 0,50 maka H0 diterima. Hasil analisa hipotesis menunjukkan

bahwa

adanya

perbedaan

signifikan

antara

bank

konvensional dengan bank syariah. Hanya pada perhitungan yang digunakan kurang dari 0,50. Dari hasil analisa dan pembahasan bila dibandingkan dengan penelitian lainnya, yakni: pelaksanaan akad murabahah di bank syariah menganut sistem konsensualisme, yang tercantum dalam “KUH perdata” dan dipakai dalam “hukum Islam” juga, yaitu dengan adanya

113

penandatangan akta sebelum diserahkan barang dan harga sudah terjadi perjanjian pembiayaan murabahah

tersebut.

Untuk itu, proses

penyempurnaan produk tidak hanya bertujuan memperoleh skim-skim baru tetapi juga harus berusaha menyempurnakan produk yang telah ada, agar diperoleh bentuk-bentuk skim yang sesuai syariah

114

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar

perbedaan

sistem pemberian kredit pada Bank Konvensional dengan sistem pembiayaan murabahah pada Bank Syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”. Dari hasil pengujian statistik terhadap 60 responden staf credit and risk management di PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tb, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Hasil Uji Deskriptif Data a. Pada tabel 4.21 ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden (26,7 %) menyatakan bahwa sistem informasi pemberian kredit dengan pembiayaan

murabahah “sama”

dalam

memberikan

informasi

kredit/murabahah dalam penyaluran kredit/murabahah. b. Pada tabel 4.22 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden (31,7 %) menyatakan bahwa dalam mekanisme atau prosedur pemberian kredit “beda sekali” dengan pembiayaan murabahah. c. Pada tabel 4.23 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 41,7 % menyatakan “beda sekali” dalam landasan falsafah yang digunakan oleh pihak bank konvensional (UU Pemerintah) dengan syariah (AL-Quran, Hadist dan UU Pemerintah).

115

d. Pada tabel 4.24 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 43,3 % menyatakan “beda sekali” dalam Operasionalisasi yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan syariah. e. Pada tabel 4.25 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 38,3 % menyatakan “beda sekali” dalam Sistem Stabilitas dan Keuntungan Dalam Ekonomi yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah. f. Pada tabel 4.26 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 50,0 % menyatakan “sama” dalam Perhitungan yang digunakan yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah hanya namanya saja. g. Pada tabel 4.27 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 36,7 % menyatakan “Beda Sekali” dalam Organisasi yang digunakan oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah. h. Pada tabel 4.28 ini menggambarkan bahwa sebagian besar responden 35,0 % menyatakan “Beda Sekali” Jika Terjadi Kerugian oleh pihak bank konvensional dengan pihak bank syariah. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, yaitu terletak pada awal “persetujuan atau kesepakatan awal perjanjian”, mekanisme atau prosedur, landasan falsafah, Operasionalisasi Sistem Stabilitas dan Keuntungan, Organisasi, Jika Terjadi Kerugian (ada pola kemitraan dan kesejahteraan antara kreditur dan debitur).

116

2. Hasil uji statistik non parametrik menunjukkan adanya perbedaan yang kuat antara bank konvensional dengan bank syariah. Hal ini dibuktikan dengan hasil: a. Sistem Informasi Kredit 1,00 < 0,50 b. Mekanisme/prosedur pemberian kredit 1,00 < 0,50 c. Landasan Falsafah 0,93 < 0,50 d. Operasinalisasi 1,00 < 0,50 e. System stability and benefit to the economy 0,93 < 0,50 f. Perhitungan yang digunakan 0,23 >0,50 g. Organisasi 0,82 < 0,50 h. Jika terjadi kerugian 0,58 < 0,50 i. Dan yang paling penting terletak pada awal “persetujuan atau kesepakatan awal perjanjian”,memiliki hubungan yang positif. Dari nilai tersebut maka H0 dinyataka ditolak dan menerima Ha, yang artinya bahwa terdapat perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Hanya pada perhitungan yang digunakan kurang dari 0,50. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan yang kuat, karena nilai nya lebih dari 0,50

menurut Sugiono (2005:183) dinyakan kuat jika nilai

berkisar antara 0,600 sampai dengan 0,799 yaitu: a. Sistem Informasi Kredit 1,00 < 0,50 b. Mekanisme/prosedur pemberian kredit 1,00 < 0,50 c. Landasan Falsafah 0,93 < 0,50 d. Operasinalisasi 1,00 < 0,50

117

e. System stability and benefit to the economy 0,93 < 0,50 f. Perhitungan yang digunakan 0,23 >0,50 g. Organisasi 0,82 < 0,50 h. Jika terjadi kerugian 0,58 < 0,50

B. Implikasi Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan antara pemberian kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah, ini terbukti dari jawaban yang responden berikan. Meskipun berbagai pihak, terutama pemerintah, telah memberikan berbagai solusi dan

alternatif

pemecahan

masalah

keterbatasan modal bagi

pengembangan usahanya melalui berbagai kebijakan dan program perkuatan permodalan, namun pada kenyataannya masih lebih banyak lagi jumlah pemberian kredit/pembiayaan murabahah yang semestinya masih harus dijangkau (UMKM dan Lainnya). Sementara itu dana perbankan yang terhimpun dari kalangan masyarakat dan dunia usaha pada umumnya, ternyata masih merupakan sumber permodalan yang terbesar bagi perekonomian nasional.

Pundi-pundi

dana

perbankan

ternyata

belum

sepenuhnya

termanfaatkan untuk kredit dan pengembangan usaha. Yang sudah disalurkan untuk kredit pun baru sekitar 15% saja yang tersalur untuk kalangan UMKM. Kesan sulit, rumit dan berbelit memang tidak sepenuhnya sebagai sesuatu yang mengada-ada. Orang sering menganggap kucuran kredit seperti durian runtuh, rezeki yang langsung dinikmati. Padahal, kredit adalah utang yang

118

tentu saja harus dibayar. Jadi, ada baiknya kalau Anda lebih tenang menghadapi kucuran kredit agar tak terjebak dalam jerat utang. Berikut ini ada beberapa patokan umum, yaitu: a. Perhatikan plafon kredit. Umumnya, setiap bank menentukan plafon kredit yang berbeda-beda. Bila Anda butuh modal dalam jumlah besar, pilihlah kredit di bank yang menawarkan pinjaman dengan plafon tinggi. b. Jangan lupa untuk memperhatikan suku bunga kredit. Setiap bank menetapkan tinggi atau rendah suku bunganya masing-masing. Ambil contoh, di Bank Mandiri saat ini suku bunga kredit komersialnya berkisar antara 14,5% sampai 17,5% per tahun. Di Bank DKI, bunganya 15%-17%. Di PNM Ventura Capital suku bunganya lebih tinggi lagi. Rata-rata suku bunganya 3% hingga 5% di atas bunga kredit dari bank. c. Secara umum, peminjam tentu harus memilih kredit yang bunganya paling kecil. Tapi, itu tentu bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih kredit. d. Perhatikan biaya-biaya lain yang dipungut bank. Selain biaya provisi (umumnya sebesar 1% dari total kredit) bank juga memungut berbagai ongkos. Di antaranya biaya administrasi dan biaya perikatan kredit. Jangan lupa pula membandingkan biaya penalti atau denda yang dipungut bank bila sewaktu-waktu Anda telat membayar cicilan. e. Pilihlah bank yang sehat dan dikelola oleh manajemen yang baik. Ini penting, agar penghitungan dan pencatatan kredit Anda benar dan tak ada

119

risiko dokumen agunan Anda disalahgunakan atau hilang bila banknya tutup. (Tabloid Kontan No.6, Tahun X, 7 November 2005).

C. Saran Berdasarkan kesimpulan yang menyebutkan bahwa adanya perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, maka perkenankanlah peneliti mengemukakan beberapa saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi perkembangan dan kemajuan Bank Konvensional dengan Bank Syariah di masa yang akan datang, antara lain: a. Kesungguhan bekerja mencerminkan loyalitas yang tinggi baik kepada pimpinan atau nasabah yang notabene mereka merasa terlayani dengan rasa puas. b. Perlunya penambahan mesin-mesin ATM diberbagai tempat yang strategis yang mudah di jangkau oleh nasabah. Karena transaksi melalui ATM merupakan transaksi yang paling cepat, apalagi dimasa sekarang menuntut sesuatu yang serba cepat dan praktis. c. Sebagai bank yang mempunyai aset besar keberadaan ATM di suatu tempat hendaknya lebih mudah ditemui oleh nasabahnya, baik di pelosok pedesaan maupun di perkotaan. Agar rasa adil mewarnai bagi masyarakat yang minim akan fasilitas. d. Bunga yang diberikan oleh pihak bank sebaiknya dengan bunga yang bersaing, sehingga hal ini bisa menarik nasabah lebih banyak lagi dan para nasabah yang sudah ada tetap loyal kepada Bank Mandiri dan Bank DKI

120

e. Dengan adanya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, pihak bank perlu memanfaatkannya untuk kepentingan nasabah dalam melakukan transaksi, terutama dalam melakukan konfirmasi antar cabang maupun antar bank yang berbeda, agar nasabah hanya memerlukan waktu yang sesingkat mungkin f. Karena jumlah customer service yang tersedia masih sedikit sebaiknya ditambah agar nasabah tidak menunggu terlalu lama untuk mengetahui informasi tentang bank tersebut dan jika ada yang berhalangan karena tidak bisa melayani nasabah sebaiknya ada penggantinya. g. Pajak yang besar dapat membuat para nasabah berpindah ke bank yang lain, karena besarnya potongan pajak yang diberikan, semoga hal ini menjadi pertimbangan oleh pihak bank. Kredit bank dapat dilakukan sebaik mungkin baik dari segi kuantitas maupun kualitas kreditnya. Ini sangat penting karena kinerja bank yang bagus akan memelihara dan membangun kepercayaan dan loyalitas yang besar dari para nasabah. Selain itu juga, adanya pengelolaan kredit yang efektif diharapkan menghindari terjadinya kredit bermasalah yang bisa menjadi faktor penghambat bagi bank untuk memperoleh laba yang maksimal. Adapun keterbatasan dari peneliti ini adalah kurang mendalamnya pembahasan, karena dibatasinya penulis saat penelitian oleh pihak bank, penulis pun tidak dapat melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam lagi mengenai pemberian kredit pada bank

121

konvesional dengan pembiayaan murabahah pada bank syariah (Studi kasus pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk dengan PT. Bank DKI Syariah (Persero), Tbk)”). Oleh karena itu, penulis hanya mendapatkan data-data berupa modul tanpa wawancara langsung.

122

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2001. “Tinjauan Triwulanan Perkembangan Perbankan I ”. Jakarta: BI. Anonim. 2001. “Produk Perbankan Syariah”. Jakarta: Karim Business Consulting. Antonio, Muhammad Syafii.1999. Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute. Antonio, Muhammad Syafii. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Press. Arbi, H. M. Syarif. 2003. “Mengenal Bank Dan Lembaga Keuangan Non Bank”. Jakarta: Djambatan. Basyir, Ahmad Azhar. 2004. Azaz-azaz Hukum Muammalah, Cetakan Kedua. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Dendawijaya, Lukman. 2003. “Manajemen Perbankan”. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia. Djumhana, Muhammad. SH., Drs. 1996. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti. Gianie. Membaik, Kinerja Perkreditan BPD. Litbang Kompas. Jakarta, Kamis, 06 Maret 2003. Hamid, Abdul. 2007. “Panduan Penulisan Skripsi”. Jakarta: FEIS UIN Press. Ikatan Akuntan Indonesia. Mei 2002. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

cxxiii

Kasmir. 2002. “Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya”. Cetakan Keenam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kasmir. 2004. “Manajemen Perbankan”. Cetakan Kelima. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Lewis, Mervyn. K dan Latifa M. Algaoud. 2001. Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik dan Prospek. Jakarta: Serambi. Sabiq, Sayyid. 1988. Fiqih Sunnah (12)& (13). Bandung: Al Ma’arif. Santoso, S., 2000. “SPSS Statistik Parametrik”. Jakarta: Elex Media Komputindo. Sugiarto, Agus. 2003. “Cari Struktur Perbankan Yang Ideal”. Jakarta: BI. Sutojo, Siswanto. 2007. “Analisis Kredit Bank Umum”. Jakarta: PT. Damar Mulia Pustaka. Syafe’i, Antonio Muhammad.1999. “Bank Syariah, Wacana Ulama dan Cendikia”. Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute Undang-undang nomor 7 Tahun 1992, dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perbankan. Zulkifli, Sunarto. 2003. “Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah”. Jakarta: Zikrul Hakim. Karim, Ir. Adiwarman, SE., MBA., MAEP. 2007. Bank Islam Dalam Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT. Grafindo Persada. Rodoni, Ahmad, Dr. 2006. Bank Dan Lembaga Keuangan Bank. Jakarta: Center for Social and Economic studies (CSES) Press. Zulkifli, Sunarto. 2003. Panduan Transaksi Perbankan Syariah. Jakarta: Zikrul Hakim.

cxxiv

cxxv