DAFTAR RIWAYAT HIDUP

i

ii

iii

iv

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI Nama

: Muhammad Firdaus

Tempat/ Tgl. Lahir

: Jakarta, 22 Oktober 1988

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Nama Ayah

: H. Achmad Dimyatie

Nama Ibu

: Hj. Fachreny

Status

: Belum menikah

Agama

: Islam

Alamat

: Jl. Nanas Blok I No. 2 Komplek TNI AU Angkasa Puri Jatiasih Bekasi 17422

No. Telp

: 021-99982684/ 0856-8094810

Email

: [email protected]

II. PENDIDIKAN FORMAL 1994 – 2001

: SD Islam Asyyafi’iyah Jatiwaringin Jakarta Timur

2001 – 2003

: MTS Assalaam Solo

2003 – 2006

: SMA Assalaam Solo

2006 – 2010

: S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

III. PENGALAMAN ORGANISASI 2004-2005

: Pengurus OPPPMIA Assalaam

2007-2009

: BEM Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

IV. SEMINAR DAN TRAINING 2010

: Seminar Talkshow KPK di UIN Jakarta

2010

: Seminar Asuransi IGTC di UIN Jakarta

2010

: Brevet Perpajakan di IAI Kelapa Dua

v

THE INFLUENCE OF EFFECTIVENESS, EFFICIENCY, AND QUALITY OF TAX AUDIT DUE TO THE LEVEL OF EASE OF TAX ARREARS COLLECTION ACTION (Comparative Studies at KPP Jakarta Kebayoran Lama and KPP Tangerang Serpong) By: Muhammad Firdaus ABSTRACT The objective of this research was to determine the extent to which influence the effectiveness, efficiency, and quality of tax audit affect the level of ease of tax arrears collection action. And whether there are differences in effectiveness, efficiency, and quality of tax audit to the level of ease of tax arrears collection action between KPP Kebayoran Lama with KPP Serpong. Object this research at KPP Jakarta Kebayoran Lama and KPP Serpong Tangerang. Variables used in this study are the level of ease of tax arrears collection action as the dependent variable and the effectiveness, efficiency, and quality of tax audit as an independent variable. Data obtained by survey method using questionnaire as the principal data collectors. Sample in this research is unexamined Taxpayer at KPP Jakarta Kebayoran Lama and KPP Serpong Tangerang. Method of sample taking is using purposive sampling method, while method of data analysis is using doubled regression analysis and independent sample t-test. The hypothesis tested is revealed as that the effectiveness, efficiency, and quality of tax audit influence on the level of ease of tax arrears collection action either partially or simultaneously. The results of hypotheses tested is shown as that partial effectiveness of tax audit effect on the level of ease of tax arrears collection action, the efficiency of tax audit effect is partially on the level of ease of tax arrears collection action, while the quality of tax audit also affects the partial to the level of arrears in tax collection. The results of hypothesis tested also shown that effectiveness, efficiency, and quality of tax audit as simultaneously affect was influence the level of ease of tax arrears collection action and there was not difference in effectiveness, efficiency, and quality of tax audit to the level of ease of tax arrears collection action between KPP Kebayoran Lama with KPP Serpong. Keyword: Effectiveness, Efficiency, Quality of Tax Audit, The Level Of Ease Of Tax Arrears Collection Action

vi

PENGARUH EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KUALITAS PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEMUDAHAN TINDAKAN PENAGIHAN TUNGGAKAN PAJAK (Studi Komparatif pada KPP Jakarta Kebayoran Lama dengan KPP Tangerang Serpong) Oleh: Muhammad Firdaus ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Dan apakah terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong. Objek dalam penelitian ini adalah KPP Jakarta Kebayoran Lama dan KPP Tangerang Serpong. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak sebagai variabel dependen serta efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Data diperoleh dengan metode survei yang menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data pokok. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak terperiksa KPP Jakarta Kebayoran Lama dan KPP Tangerang Serpong. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis regresi berganda dan independent sample t-test. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak baik secara parsial maupun simultan. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa secara parsial efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak, efisiensi pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak, sedangkan kualitas pemeriksaan pajak juga berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hasil pengujian hipotesis juga menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak dan tidak terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong. Kata Kunci: Efektivitas, Efisiensi, Kualitas Pemeriksaan, Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak

vii

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Segala puji hanya milik Allah SWT yang jiwa kita berada dalam genggaman-Nya yang telah memberikan limpahan rahmat dan nikmat kepada kita semua. Sholawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan pengikutnya. Alhamdulillahi Robbil’alamin dengan pertolongan Allah SWT akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ”Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak” (Studi Komparatif pada KPP Jakarta Kebayoran Lama dengan KPP Tangerang Serpong). Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan yang tidak ternilai harganya dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada: 1. Orangtua tercinta Papa (Dimyatie) dan Mama (Fachreny) yang selalu berdoa dan berjuang untuk anak-anaknya semoga Allah meridhoi kita serta kakak (Abang Kiki), adik (Wulan), dan seluruh keluarga atas doa serta dukungannya. 2. Bapak Prof. Dr. Abdul Hamid, MS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. 3. Bapak Dr. Amilin, SE., Ak., M.Si, selaku pembimbing pertama yang sudah memberikan waktu dan sarannya. 4. Bapak Drs. M. Arief Bintoro D, Ak., MBM, selaku dosen pembimbing kedua atas waktu dan saran serta bimbingannya. 5. Bapak Afif Sulfa SE, Ak, M.Si, selaku Kajur Akuntansi. 6. Ibu Yessi Fitri SE, Ak, M.Si, selaku Sekjur Akuntansi. 7. Seluruh dosen dan Staf serta Perpustakaan, khususnya jurusan Akuntansi FEIS UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 8. Pengurus beserta karyawan Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama, Bapak Angga, Pak Faisal, Ibu Ita, Pak Ari, Ibu Nadia, Ibu Indi, terima kasih sudah diberi kemudahan untuk melakukan penelitian. viii

9. Pengurus beserta karyawan Kantor Pelayanan Pajak Serpong, Ibu Novi, Pak Chandra, Pak Bagus, terima kasih sudah diberi kemudahan untuk melakukan penelitian. 10. Kawan-kawan Akuntansi D’Best 2006, Ririn, Nunu, Ghania, Uul, Ani, Omeh, Ranggi, Ono, Bowo, Bewok, Ical, Lia, Ratih, Mira, Riana, Syem, Opi, Sigit, Dika, Sidik, Diki, Yani, Lutfi, dan semuanya terima kasih untuk tangis canda tawa dan kebersamaan kita. 11. Teman-teman Akuntansi 2006, Mufti, Syahrul, Tomy, Ijal, Rama, Yayat, Jamal, Rizki, Fandy, Fuad, Reja, Ijal, dan Suwe. Semua teman Akunansi, Manajemen, HI, IESP. 12. Untuk semua Senior dan Junior Akuntansi UIN, Didi, Azharul, Aprisandy, Syamsul, Fajar, Aprii, Kabul, Risthy, Cyntia, Lira, Aii, Desi, Citra, Putri, Dini, serta semua Rekan BEM, hidup mahasiswa!. 13. Rekan-rekan Brevet IAI Kelapa Dua, Mbak Mira, Mbak Indi, Yusuf, Agus, Ari, Nadia, dan Eko. Serta rekan-rekan alumni Assalaam, Adnan, Arsyi, Adji, Nidho, Enis, Vanda, dan Huda makasih untuk dukungan dan pengertiannya semoga Allah memberikan yang terbaik untuk kita. 14. Semua saudara dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan bantuan yang telah diberikan kepada peneliti. Dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu dengan kerendahan hati, peneliti menerima semua kritik dan saran yang membangun.

Jakarta, 10 Desember 2010

Penulis

ix

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING SKRIPSI .......................... i LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF ........................ ii LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI......................................... iii SURAT PERNYATAAN ......................................................................... iv DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................. v ABSTRACT............................................................................................... vi ABSTRAK ............................................................................................... vii KATA PENGANTAR ............................................................................. viii DAFTAR ISI ........................................................................................... x DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xiv DAFTAR TABEL ................................................................................... xv DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................... xvi BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian ...................................................... 1 B. Perumusan Masalah ............................................................... 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan ............................................... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Gambaran Umum Perpajakan ................................................ 10 1. Definisi Pajak .................................................................. 10 2. Fungsi Pajak .................................................................... 11 x

B. Pengertian, Jenis, Tujuan, Tata Cara, dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak ................................................... 13 C. Pemeriksa Pajak ................................................................... 22 D. Efektivitas, Efisiensi, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak........... 22 1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak ......................................... 22 2. Efisiensi Pemeriksaan Pajak............................................. 24 3. Kualitas Pemeriksaan Pajak ............................................. 29 E. Kebijakan Penagihan Pajak .................................................... 31 F. Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak ................................... 34 G. Penelitian Terdahulu .............................................................. 38 H. Keterkaitan Antar Variabel .................................................... 41 I. Kerangka Pemikiran .............................................................. 43

BAB III METODOLOGI PENELITIAN A. Ruang Lingkup Penelitian...................................................... 45 B. Metode Penentuan Sampel ..................................................... 45 C. Metode Pengumpulan Data .................................................... 46 D. Metode Analisis Data ............................................................ 47 1. Statistik Deskriptif ........................................................... 47 2. Uji Kualitas Data ............................................................. 48 3. Uji Asumsi Klasik............................................................ 49 4. Uji Hipotesis .................................................................... 51

xi

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian ...................................... 55 1. Efektivitas Pemeriksaan (X1) ........................................... 55 2. Efisiensi Pemeriksaan (X2)............................................... 56 3. Kualitas Pemeriksaan (X3) ............................................... 56 4. Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak (Y) ....................................................... 57

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN A. Gambaran Umum Objek Penelitian........................................ 62 1. Sejarah Singkat KPP Jakarta Kebayoran Lama................. 62 2. Sejarah Singkat KPP Tangerang Serpong ......................... 64 3. Karakteristik Responden .................................................. 66 4. Profil Responden ............................................................. 67 B. Hasil Uji Analisis dan Pembahasan ........................................ 69 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif ............................................ 69 2. Hasil Uji Kualitas Data .................................................... 70 a. Hasil Uji Validitas Data ............................................. 70 b. Hasil Uji Reliabilitas Data .......................................... 72 3. Hasil Uji Asumsi Klasik .................................................. 73 a. Hasil Uji Multikoloniaritas ......................................... 73 b. Hasil Uji Normalitas .................................................. 74 c. Hasil Uji Heterokedastisitas ....................................... 75

xii

4. Hasil Uji Hipotesis ........................................................... 76 a. Hasil Uji Koefisien Determinasi ................................. 76 b. Hasil Uji Statistik t ..................................................... 78 c. Hasil Uji Statistik F .................................................... 81 d. Hasil Uji Independent Sample T-Test ......................... 82 C. Pembahasan ........................................................................... 88

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................... 92 B. Implikasi ............................................................................... 93 C. Keterbatasan dan Saran .......................................................... 94 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... 96 LAMPIRAN ............................................................................................. 99

xiii

DAFTAR GAMBAR

No. Keterangan

Halaman

2.1 Skema Kerangka Pemikiran ........................................................... 44 4.1 Hasil Uji Normalitas (grafik normal p-plot) ................................... 74 4.2 Hasil Uji Normalitas Heteroskedastisitas (grafik scatterplot) ........ 75

xiv

DAFTAR TABEL

No. Keterangan 2.1

Halaman

Penelitian Terdahulu....................................................................... 38

3.1 Tingkat Penilaian Jawaban ............................................................ 47 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian .............................................. 58 4.1 Jumlah Wajib Pajak KPP Jakarta Kebayoran Lama ................... 64 4.2 Jumlah Wajib Pajak KPP Tangerang Serpong ............................. 66 4.3 Distribusi Kuesioner Penelitian ...................................................... 67 4.4 Data Statistik Responden ................................................................ 68 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif........................................................... 69 4.6 Hasil Uji Validitas ........................................................................... 71 4.7 Hasil Uji Reliabilitas ....................................................................... 72 4.8 Hasil Uji Multikoloniearitas ........................................................... 73 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi...................................................... 76 4.10 Hasil Uji Statistik t .......................................................................... 78 4.11 Hasil Uji Statistik F ......................................................................... 82 4.12 Hasil Uji Independent Sample T-Test (1)......................................... 83 4.13 Hasil Uji Independent Sample T-Test (2)......................................... 84

xv

DAFTAR LAMPIRAN

No. Keterangan

Halaman

1.

Kuesioner Penelitian ....................................................................... 99

2.

Skor Jawaban Responden ............................................................... 106

3.

Surat Izin Riset................................................................................ 123

4.

Hasil Uji SPSS ................................................................................. 127

5.

Laporan Tunggakan Pajak ............................................................. 140

xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, dibutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana tersebut dikumpulkan dari segenap potensi sumber daya yang dimiliki suatu negara, baik berupa hasil kekayaan alam maupun iuran dari masyarakat. Pajak adalah iuran partisipasi seluruh anggota masyarakat kepada negara berdasarkan kemampuan masing-masing yang dapat dipaksakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pembayar pajak tidak menerima imbalan atau kontribusi yang dapat dihubungkan secara langsung dengan pajak yang dibayarnya. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara. Harapan ini tumbuh dari kesadaran pemerintah bahwa minyak dan gas mempunyai keterbatasan sebagai sumber daya, yaitu tidak dapat diperbaharui lagi dan harga jual minyak berfluktuasi, serta adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kemandirian bangsa Indonesia dalam membiayai pembangunan dan pemerintahan melalui partisipasi aktif masyarakat berupa pajak. Keinginan pemerintah Indonesia adalah tepat, sebab sebagaimana halnya yang terjadi pada pemerintahan lain, terutama negara maju, andalan utama penerimaan negaranya berasal dari penerimaan pajak (Diaz Priantara, 2009:2). 1

Namun dalam pelaksanaannya banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, karena pada umumnya orang tidak suka membayar pajak. Orang juga segan membayar pajak karena mengurangi penghasilan mereka tanpa menerima imbalan secara langsung. Beberapa kendala pemerintah dalam memungut pajak, diantaranya karena tidak semua wajib pajak mempunyai kesadaran (tax consciousness), kepatuhan (tax disciplines), dan pengetahuan bahwa membayar pajak merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam pembiayaan pembangunan. Latar belakang sejarah rakyat Indonesia yang mendapat tekanan pajak yang berat pada masa penjajahan, yang sisa-sisanya belum lenyap sama sekali, juga merupakan salah satu faktor penghambat kesadaran untuk membayar pajak. Hal ini diantaranya tampak dari sikap wajib pajak yang berupa berbagai tindakan, mulai dari tindakan penghindaran pajak secara legal (tax avoidance), penghindaran pajak secara illegal (tax evasion), maupun tindakan-tindakan penunggakan pajak dalam membayar pajak. Direktorat Jenderal Pajak mencatat, dalam lima tahun terakhir dari 1 Januari 2005 hingga 31 Desember 2009, tunggakan pajak 100 perusahaan penunggak pajak terbesar mencapai Rp 17,5 triliun atau 33,7 persen dari total tunggakan pajak sebanyak Rp 52 triliun. Tanggal 28 Januari 2010, Direktorat Jenderal menyerahkan daftar penunggak pajak itu ke Komisi XI DPR yang membidangi masalah keuangan dan perbankan. Bahkan sejumlah perusahaan

2

besar menghiasi daftar 100 penunggak pajak terbesar, seperti: PT Pertamina, PT Garuda Indonesia, PT Jamsostek, serta PT Bank BNI Tbk. Direktur

Jenderal

Pajak,

Mochammad

Tjiptardjo

juga

tidak

mengungkapkan angka tunggakan pajak perusahaan-perusahaan tersebut. Ditjen Pajak akan melakukan berbagai cara untuk menagih pajak terutang tersebut. Bahkan, mereka tidak segan-segan melakukan penyitaan aset, termasuk yang tersimpan di bank milik penunggak pajak yang tidak mempunyai itikad baik melunasi tunggakan pajaknya. Caranya bisa lewat pemblokiran

rekening,

pencegahan,

bahkan

penyanderaan

(http://bisniskeuangan.kompas.com). Dalam praktik dapat pula terjadi, meskipun wajib pajak mampu tetapi ia tidak mau untuk melunasi utang pajak. Wajib pajak menyembunyikan harta kekayaannya terhadap fiskus sebagai penagih pajak, sehingga obyek sita secara konkret tidak ada. Wajib pajak yang beritikad buruk menyembunyikan sebagian atau seluruh kekayaanya dan atau sebagian harta miliknya dengan memindahkan harta tersebut atas nama orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, fiskus dapat menggunakan berbagai sarana dan instrumen dalam undang-undang perpajakan untuk penagihan utang pajak. Dalam praktiknya banyak kendala yang mempengaruhi dalam mengoptimalkan upaya penegakan hukum dengan menggunakan instrumen-instrumen penagihan utang pajak tersebut (Susila Adiyanta, 2004:69). Variabel efektivitas pemeriksaan pajak yang diperoleh dalam penelitian Totok Hariyanto (2006), efektivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh 3

yang signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan tunggakan pajak. Hubungan antara efektivitas pemeriksaan pajak dan tingkat kemudahan tindakan tunggakan pajak bersifat positif. Dalam penelitian ini juga menguji pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensi penerimaan sistem self assessment dan aspek responsivitas dari Tri Dharma Perpajakan (pelayanan, penyuluhan, dan pemeriksaan) memiliki efektifitas mendorong kepatuhan wajib pajak yang ada pada akhirnya ditandai lunasnya pembayaran pajak secara tepat waktu dan

tingkat kemudahan tindakan

penagihan atas tunggakan pajak yang timbul. Sedangkan variabel efisiensi pemeriksaan pajak yang diperoleh dalam penelitian Sandra Buana (2002), pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karikpa telah memenuhi prinsip efisiensi serta pemeriksaan manakah yang menghasilkan penerimaan pajak relatif lebih tinggi. Setelah dilakukan penelitian oleh Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa) telah memenuhi prinsip efisiensi dipandang dari perbandingan biaya pemeriksaan terhadap koreksi pajak yang dihasilkan. Serta jenis pemeriksaan pajak yang menghasilkan

koreksi rata-rata terbesar dan tingkat efsiensi yang paling

tinggi. Variabel kualitas pemeriksaan pajak yang diperoleh dalam penelitian dari Sri Wulandari (2008), yaitu pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak yang dilakukan KPP Pratama Pasar Minggu adalah baik, hal itu didukung oleh 4

sumber daya pemeriksa yang berkualitas menurut pendidikan, spesialisasi pendidikan, usia matang, dan pengalaman menjadi pemeriksa yang cukup. Setiap tahapan dalam pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan umumnya dilaksanakan dengan baik hanya beberapa langkah dalam perencanaan yang kurang baik, sedangkan pengetahuan pemeriksa tentang peraturan perpajakan secara umum baik. Berdasarkan uraian di atas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Efektivitas, Efisiensi, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak (Studi Komparatif pada KPP Jakarta Kebayoran Lama dengan KPP Tangerang Serpong). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 1. Variabel Penelitian Penelitian sebelumya menguji efisiensi, kualitas, dan komunikasi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak, sedangkan penelitian ini mengganti variabel independen dengan variabel efektivitas pemeriksaan pajak.

5

2. Jenis Studi Penelitian ini menggunakan studi komparatif yaitu membandingkan Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kebayoran Lama dengan Kantor Pelayanan Pajak Tangerang Serpong dalam hal tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak di dua KPP tersebut, sedangkan pada penelitian sebelumnya hanya meneliti satu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu. 3. Sampel Penelitian Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terperiksa pada Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dengan Kantor Pelayanan Pajak Serpong, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan sampel wajib pajak yang terperiksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak? 2. Apakah efisiensi pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak? 3. Apakah kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara parsial terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak? 6

4. Apakah efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak? 5. Apakah ada perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris diantaranya: a. Menguji pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. b. Menguji pengaruh efisiensi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. c. Menguji pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. d. Menguji pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. e. Menguji perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong.

7

2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, diantaranya: a. Pengembangan Ilmu Perpajakan Sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman yang

memadai

mengenai

efektivitas,

efesiensi,

dan

kualitas

pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. b. Praktisi 1. Direktorat Jenderal Pajak Memberikan bahan masukan yang bermanfaat dan sebagai sumber informasi untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan kebijaksanaan operasional bidang pemeriksaan pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. 2. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Memberikan informasi dan manfaat bagi Kantor Pelayanan Pajak diharapkan berguna untuk mengetahui seberapa besar peran pelaksanaan pemeriksaan pajak yang efektif, efisien, dan berkualitas terhadap penagihan tunggakan pajak. 3. Pemeriksa Pajak Sebagai informasi bagi pemeriksa pajak dalam menjalankan tugasnya dengan cara meningkatkan profesionalisme dan kualitasnya dalam penagihan tunggakan pajak. 8

4. Wajib Pajak Sebagai bahan informasi bagi wajib pajak tentang standar prosedur pemeriksaan pajak bagi wajib pajak yang menunggak pajak. 5. Penulis Mendapatkan pengetahuan praktis sebagai hasil pengamatan langsung serta dapat menerapkan teori yang pernah diperoleh.

9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Perpajakan 1. Definisi Pajak Definisi pajak menurut beberapa pakar seperti yang diungkapkan oleh Siti Resmi (2008:1) diantaranya sebagai berikut: a. Prof. DR. Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang, yang dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang, dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. b. S. I. Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”. c. Dr. N. J. Feldmann “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”. Berdasarkan definisi di atas, pengertian pajak adalah adalah iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung. Pajak juga sebagai pengalihan 10

kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment. 2. Fungsi Pajak Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton (2004:8) menyebutkan bahwa fungsi pajak ada 4 (empat), yaitu: fungsi budgetair, fungsi regulator, fungsi demokrasi, dan fungsi redistribusi. a. Fungsi Budgetair Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya disektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, yaitu: pengeluaran rutin, pengeluaran pembangunan, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah. b. Fungsi Regulator Fungsi regulator adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat di dalam sektor swasta. c. Fungsi Demokrasi Fungsi demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan. Fungsi demokrasi pada saat sekarang ini 11

dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah. Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah. d. Fungsi Redistribusi Fungsi redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada yang mempunyai penghasilan lebih kecil. Sedangkan menurut Siti Resmi (2008:3) hanya terdapat dua fungsi pajak, yaitu: fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regulator (pengatur). a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan peraturan berbagai jenis pajak, seperti: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain. 12

b. Pajak Regulator (Pengatur) Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berdasarkan fungsi-fungsi pajak di atas, fungsi budgetair dan fungsi regulator mempunyai peranan penting dalam berlangsungnya pembangunan suatu negara, karena fungsi budgetair sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN, pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Sedangkan, fungsi regulator sebagai alat untuk mengatur kebijakan dibidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras dan barang-barang mewah lainnya.

B. Pengertian, Jenis, Tujuan, Tata Cara, dan Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak Early Suandy (2005:209) memberikan pengertian atas pemeriksaan sebagai berikut: ”Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data/atau keterangan lainnya, untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan, dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, memberikan pengertian atas pemeriksaan sebagai berikut: 13

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Berdasarkan definisi di atas, pengertian ketentuan

perpajakan

adalah

serangkaian

pemeriksaan menurut

kegiatan

untuk

mencari,

mengumpulkan, mengolah, dan keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Tujuan lain dalam pemeriksaan pajak untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Early Suandy (2001:104) mengelompokkan jenis-jenis pemeriksaan pajak, adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan Rutin, adalah pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak yang bersangkutan. b. Pemeriksaan khusus, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak berkenaan dengan adanya masalah dan keterangan yang secara khusus berkaitan dengan wajib pajak yang bersangkutan. Pemeriksaan khusus harus dilakukan melalui pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana lapangan. c. Pemeriksaan Bukti Permulaan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk mendapatkan bukti permulaan bukti tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. d. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik atau tempat usaha dari wajib pajak 14

domisili, yang lokasinya berada di luar wilayah kerja unit pelaksana pemeriksaan wajib pajak domisili. e. Pemeriksaan Tahun Berjalan, yaitu pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan dalam tahun berjalan untuk jenis-jenis pajak tertentu dan untuk mengumpulkan data atau keterangan atas kewajiban pajak lainnya. Sedangkan menurut Diaz Priantara (2009:74) mengelompokkan jenisjenis pemeriksaan pajak, adalah sebagai berikut: a. Pemeriksaan

Kantor,

yaitu

pemeriksaan

yang

dilakukan

dengan

mengundang wajib pajak ke kantor pemeriksa untuk memberikan keterangan atau bukti tertulis. Secara tegas dinyatakan bahwa Pemeriksa tidak boleh mengunjungi tempat usaha wajib pajak. b. Pemeriksaan Lapangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat usaha wajib pajak baik dikantornya, aktivitas bisnisnya, gedung, atau tempat lain yang ada hubungannya dengan usaha wajib pajak. Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan yang sebenarnya karena Pemeriksa dengan leluasa dapat menerapkan metode dan teknik pemeriksaan sesuai dengan kebutuhan. c. Pemeriksaan Kepatuhan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan menguji kepatuhan wajib pajak memenuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. d. Pemeriksaan untuk tujuan lain, yaitu semua pemeriksaan yang dilakukan selain untuk menguji kepatuhan wajib pajak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 15

Dalam pemeriksaan pajak juga ditentukan ruang lingkup untuk setiap pemeriksaan. Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007, ruang lingkup pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa masa pajak, Bagian tahun pajak atau tahun pajak dalam setahun lalu maupun tahun berjalan. Sedangkan menurut pasal 30 ayat (1) ruang lingkup pemeriksaan pajak, yaitu: untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan tersebut. Adapun tujuan dari pemeriksaan pajak sebagaimana diuraikan menurut Pasal

3

ayat

(2)

dalam

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan adalah sebagai berikut: 1) Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan untuk tujuan diatas dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut: a. Surat Pemberitahuan (SPT) menunjukan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. b. SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) menunjukkan rugi. c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan. 16

d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c tidak dipenuhi. 2) Tujuan lain dalam Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, antara lain: a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan. b. Penghapusan NPWP. c. Wajib Pajak mengajukan keberatan. d. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. e. Pencocokan data atau alat keterangan. f. Pengumpulan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto. g. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil. h. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak. i. Pemenuhan permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda. Sedangkan menurut Pradiat (2008:6) tujuan pemeriksaan pajak sebagai berikut: “Pemeriksaan pajak yang dilakukan terhadap SPT wajib pajak, yang bertujuan menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak, kecuali ditemukan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan akan dilanjutkan dengan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan”. 17

Berdasarkan deinisi di atas, tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain. Pemeriksaan ini guna keperluan penetapan pajak yang terhutang dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beberapa norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak (Waluyo, 2010:75) adalah sebagai berikut: a. Dalam hal Pemeriksaan Lapangan, wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan Surat Perintah Pemeriksaan dan Tanda Pengenal Pemeriksa. b. Wajib pajak berhak meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan. c. Dalam hal Pemeriksaan Kantor, wajib pajak wajib memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu ditentukan. d. Wajib pajak wajib memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang berutang pajak. e. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

18

f. Wajib pajak memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir Kuesioner Pemeriksaan. g. Dalam hal Pemeriksaan Lengkap, wajib pajak atau kuasanya wajib menandatangani

Berita

Acara

Hasil

Pemeriksaan

apabila

hasil

pemeriksaan tersebut tidak atau tidak seluruhnya disetujui. Sedangkan beberapa norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak menurut Diaz Priantara (2009:176) adalah sebagai berikut: a. Meminta Pemeriksa memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan. b. Meminta

pemberitahuan

tertulis

sehubungan

dengan

pelaksanaan

pemeriksaan lapangan. c. Mendapatkan Surat Panggilan apabila akan dilakukan pemeriksaan kantor. d. Mendapatkan penjelasan dari Pemeriksa Pajak tentang maksud dan tujuan pemeriksaan. e. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen. f. Meminta diperiksa dalam jam kerja. g. Mendapatkan pembinaan dari pemeriksa pajak mengenai Pembukuan /pencatatan dan perpajakan. h. Mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang hasil pemeriksaan untuk pengujian kepatuhan.

19

i. Meminta perincian yang berkenaan dengan perbedaan antara SPT dan hasil pemeriksaan. j. Mendapat panggilan dan menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Beberapa Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Siti Resmi (2008:68) adalah sebagai berikut: 1. Pemeriksaan dilakukan di Kantor Jenderal Pajak, di Kantor wajib pajak atau di Kantor lainnya atau di pabrik atau di tempat usaha, atau ditempat pekerjaan bebas atau di tempat tinggal wajib pajak atau ditempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. 2. Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap wajib pajak termasuk terhadap instansi pemerintah dan badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak. 3. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak. 4. Petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. 5. Wajib pajak yang diperiksa wajib: a. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan 20

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan. c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan baik secara tertulis dan lisan, misal surat pernyataan tidak diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, keterangan bahwa fotokopi yang dipinjamkan sesuai dengan aslinya, biaya hidup, dan wawancara tentang proses pembukuan wajib pajak. 6. Buku, catatan, dokumen, data, informasi, dan keterangan lain yang diminta oleh Pemeriksa dalam rangka pemeriksaan, wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama satu bulan sejak permintaan disampaikan. Sedangkan Norma Pemeriksaan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pemeriksaan dalam Diaz Priantara (2009:184) adalah sebagai berikut: a. Pemeriksa Pajak Memperlihatkan Tanda Pengenal pemeriksa pajak serta Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada wajib pajak. b. Memberikan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak yang diperiksa lapangan dan menyampaikan surat panggilan kepada wajib pajak yang dilakukan Pemeriksaan Kantor. c. Memberikan Surat Pemberitahuan tertulis tentang hasil pemeriksaan pajak dan memastikan bahwa surat tersebut sudah diterima wajib pajak untuk menghindari pernyataan sepihak bahwa wajib pajak tidak hadir.

21

d. Pemeriksa pajak wajib mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen yang dipinjam dalam keadaan lengkap sesuai dengan jumlah dan kondisi saat pertama kali dipinjam.

C. Pemeriksa Pajak Pemeriksa pajak menurut Bwoga, Yoseph, dan Tony (2005:5) adalah sebagai berikut: “Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak”. Sedangkan menurut Pradiat (2008:14) adalah sebagai berikut: “Pemeriksa pajak harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan, serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa”.

Berdasarkan deinisi di atas, pemeriksa pajak adalah petugas pemeriksa harus telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki ketrampilan dalam memeriksa pajak. Dalam menjalankan tugasnya, pemeriksa harus bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, sopan, dan objektif serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.

D. Efektivitas, Efisiensi, dan Kualitas Pemeriksaan Pajak 1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2001 : 24) adalah sebagai berikut:

22

“Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya”. Sedangkan efektivitas menurut Abdurahmat (2003:92) sebagai berikut: “Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”. Berdasarkan definisi di atas, efektivitas pemeriksaan pajak adalah kriteria efektivitas yang menggambarkan seluruh siklus input-proses-out put dalam pemeriksaan pajak. Ini menggambarkan hubungan timbal balik antara wajib pajak dan pemeriksa pajak yang lebih luas terhadap hidupnya pemeriksa pajak dan dimensi waktu yang menggambarkan tentang kelangsungan hidup suatu organisasi. Yuwono (2002: 23) mendefinisikan pengukuran efektivitas sebagai berikut: “Pengukuran efektivitas adalah tindakan pengukuran yang dilakukan berbagai aktivitas, dalam rantai yang ada dalam perusahaan/organisasi, yang hasil pengukurannya akan digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan surat rencana, dan tingkat saat organisasi memerlukan penyesuaian atau efektivitas perencanaan dan pengendalian”. Sedangkan menurut T. Hani Handoko (1998:103) menyatakan bahwa ada beberapa kriteria dalam mengukur efektivitas, yaitu: a. Kegunaan. b. Ketepatan dan objektivitas. 23

c. Ruang lingkup. d. Efektivitas biaya. e. Akuntabilitas. f. Ketepatan waktu. Jadi, kriteria dalam efektivitas pemeriksaan pajak yang pertama adalah suatu prestasi dari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan apabila melakukan kinerja yang baik. Kedua, tercapainya sasaran, tujuan atau keberhasilan dari pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan. Ketiga, menggunakan cara kerja dari pemeriksa yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Keempat, merupakan hasil berdasarkan penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada seperti tenaga kerja dan biaya. Kelima, produktivitas dalam bentuk pelayanan. 2. Efisiensi Pemeriksaan Pajak Pengertian efisiensi menurut T. Hani Handoko (2003:7) adalah sebagai berikut: “Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar. Ini merupakan konsep matematik, atau merupakan perhitungan ratio antara keluaran (out put) dan masukan (input)”. Sedangkan pengertian efisiensi menurut Agus Wibisono (2010:1) adalah sebagai berikut: “Penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisiensi menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara-cara yang paling baik untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara masukan dan keluaran yang diterima”.

24

Berdasarkan definisi di atas, efisiensi pemeriksaan pajak adalah melakukan pemeriksaan dengan penghematan sumber daya yang ada. Input yang dikeluarkan harus lebih kecil dari penerimaan pajak yang diterima, dan dengan begitu tingkat efisiensi yang optimal dapat dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Dalam perpajakan terdapat asas ekonomi yang bermakna bahwa harus ada efisiensi dalam pemungutan pajak. Biaya yang harus dikeluarkan dalam mengadministrasikan, mengelola, dan memungut pajak harus lebih kecil dari penerimaan pajak. Demikian pula pengorbanan masyarakat yang timbul akibat dari pemungutan pajak harus lebih kecil daripada manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari pajak (Diaz Priantara, (2000) dalam Sandra Buana, 2002:66)). Nasucha (2000:3) pemeriksaan yang efisien akan ditandai dengan penghematan penggunaan sumber daya berupa waktu, tenaga, material, dan sarana yang ada. Namun pengukuran efisiensi tehadap biaya seperti organsasi laba tidak dapat dilakukan sebagai contoh biaya perjalanan dinas pemeriksaan dibandingkan dengan penerimaan setoran pajak. Biaya perjalanan dinas yang pemeriksaan yang tetap tidak mungkin dijadikan acuan berapa besarnya penetapan yang diterbitkan. Efisiensi waktu akan ditunjukkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pemeriksaan, tingkat kerelaan terhadap tersitanya waktu wajib pajak, efisiensi material ditunjukkan dengan jenis data yang dibutuhkan oleh Fiskus (Teddy Sanguadi, 2004:28). 25

Efisien adalah ukuran berapa banyak input untuk masing-masing unit out put. Sistem pemungutan pajak adalah sistem kebijakan publik yang mencakup hubungan timbal balik antar tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan (Osbone dan Gaebler, (2000:23) dalam Totok Harianto, 2006:17)). Dipantau dari kebijakan publik adalah keluaran (output) dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan meliputi barang, layanan, atau sumber daya yang diterima oleh sekelompok sasaran, sedangkan dampak berkenaan dengan akibat yang diharapkan. Kebijakan publik dalam penelitian ini berupa peraturan perundangan perpajakan, pelaku kebijakan adalah aparat dan wajib pajak, sedangkan lingkungan kebijakan adalah tempat diberlakukannya kebijakan. Peraturan perpajakan digunakan untuk mempengaruhi perilaku setiap orang untuk tujuan ekonomi dan sosial. Efek ini begitu penting pada sistem pemungutan pajak yang berdasarkan self assesment dan kepatuhan sukarela (voluntary compliance). Mengetahui motif dan kebutuhan serta faktor pencipta kekuatan dan kelemahannya menjadi penting bagi pembuat kebijakan pajak dalam pelaksanaan maupun evaluasi. Pencapaian penerimaan pajak pada posisi ekstrim dapat dicapai dengan menjalankan pemeriksaan dan pengenaan sanksi yang memiliki kemungkinan timbulnya biaya tinggi. Agar adil, sistem perpajakan yang baik sebaiknya efisien, menggunakan sesedikit mungkin dana serta sumber daya lainnya (Rosen, 26

(1999:88) dalam Sandra Buana (2002:66)). Tiga ukuran dari efisiensi perpajakan yaitu: biaya administrasi, biaya kepatuhan, serta beban lebih. a. Biaya Administrasi Untuk

memungut

pajak,

dibutuhkan

biaya.

Pemerintah

harus

mempekerjakan petugas pemungut untuk mengumpulkan penerimaan pajak, petugas klerikal data untuk memproses laporan (SPT) wajib pajak, petugas pemeriksa untuk menilai/mengawasi SPT tersebut, para ahli hukum untuk menangani perkara yang mungkin timbul serta akuntan untuk melacak aliran dana. Biaya administrasi tentu saja terdiri dari biaya seluruh sumber daya pada sektor publik untuk melaksanakan masing-masing jenis pajak. Hal ini terdiri dari gaji, upah tenaga kerja, serta akomodasi yang digunakan oleh staf. b. Biaya Kepatuhan Wajib pajak sangatlah sulit untuk dihitung. Biaya mematuhi ketentuan perpajakan tidak hanya terdiri dari uang yang dibelanjakan untuk membayar akuntan dan konsultan pajak, tetapi juga waktu yang dihabiskan wajib pajak untuk memenuhi/melengkapi SPT tersebut. Biaya tersebut termasuk pula biaya mental yang ditandai dengan penderitaan kecemasan sebagai hasil dari kegiatan perpajakan. Walaupun biaya tersebut bukanlah merupakan pengeluaran kebutuhan langsung, tetap merupakan “Sesuatu yang setara dengan pengeluaran dimana setiap orang berkeinginan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari biaya tersebut”. 27

c. Beban Lebih Sebagai bagian dari penerimaan negara yang meningkat, pajak menimbulkan biaya ekonomi bagi masyarakat. Biaya-biaya tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: beban lebih perpajakan, biaya kepatuhan, dan biaya adminstrasi. Biaya lebih dari suatu pajak tergantung

dampak

yang

ditimbulkan

pada

mekanisme

harga

berjalan/berlaku. Sedangkan ada tiga tolok ukur untuk menilai administrasi pajak agar efisien menurut Devas (2000:67), yaitu sebagai berikut: a. Upaya pajak merupakan perbandingan antara hasil suatu sistem pajak dengan kemampuan masyarakat untuk membayar pajak. b. Hasil guna pajak mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi hasil pajak itu sendiri. Di sini semua wajib pajak diharapkan akan membayar pajak terutangnya masing-masing. c. Daya guna pajak adalah untuk menilai kemampuan administrasi perpajakan baik efisien, eksternal, maupun efisiensi internal. Dari penjelasan di atas, maka untuk mendapatkan suatu penerimaan pajak yang maksimal diperlukan penerapan administrasi pajak yang efisien. Semakin besar beban lebih dari suatu jenis pajak, maka akan semakin kecil tingkat efisiensinya. Dengan penerapan administrasi pajak oleh instansi yang berwenang ini, akan mendapatkan out put kinerja administrasi pajak.

28

3. Kualitas Pemeriksaan Pajak Kualitas menurut Kotler (2001:84) adalah sebagai berikut: “Quality is the totality of features and characteristics of a product or service that bear in its ability to satisfy started or implied needs”. Artinya kualitas merupakan totalitas ciri-ciri dan karakteristik suatu produk atau jasa yang berpusat pada kemampuan produk tersebut untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Kualitas jasa merupakan karakteristik yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan pajak, sehingga kepuasan wajib pajak terhadap kualitas pemeriksa sesuai dengan norma-norma yang ada. Sedangkan kualitas menurut Fandy Tjiptono (2000:51) adalah sebagai berikut: “Kualitas pelayanan atau jasa adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelayanan serta ketepatan penyampaiannya untuk mengimbangi harapan pelanggan”. Berdasarkan

definisi

di

atas,

kualitas

pemeriksaan

pajak

digambarkan sebagai bentuk sikap, tetapi tidak sama dengan kepuasan, yang dihasilkan dari perbandingan antara harapan wajib pajak dengan kemampuan pemeriksa pajak. Kualitas dari sebuah pelayanan sangat tergantung pada dua variabel, yaitu pelayanan yang diharapkan atas pelayanan dari pemeriksa pajak dan pengalaman yang telah dialami sebelumnya. Kualitas

pemeriksaan

pajak

ditentukan

oleh

norma-norma

pemeriksaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor

29

199/PMK.03/2007 tentang tata cara pemeriksaan yang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu: a. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, yang menyangkut kualifikasi tertentu yang harus dimiliki oleh pemeriksa. b. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan, yang menyangkut tata cara dalam melaksanakan pemeriksaan. c. Norma pemeriksaan yang berkaitan dengan wajib pajak, yang mengatur bagaimana hubungan pemeriksa dengan wajib pajak selama melakukan pemeriksaan. Dalam penelitian ini pemeriksaan akan ditelaah menurut beberapa kriteria yaitu dengan memasukkan variabel: efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam hubungannya dengan tingkat kemudahan penagihan tunggakan pajak yang masih harus dibayar sebagai hasil pemeriksaan. Seperti telah diuraikan sebelumnya pemeriksaan akan mendorong perubahan sikap wajib pajak agar patuh terhadap peraturan yang berlaku, dengan demikian wajib pajak harus diberikan pula kesempatan mendapatkan hak-haknya saat dilakukan pemeriksaan. Pemenuhan hak secara memadai mendekatkan pada kepuasan atas kualitas pemeriksaan itu sendiri. Pemeriksaan yang berkualitas akan ditunjukkan dengan adanya kepastian

hukum

pelaksanaan

uji

kepatuhan

dan

penetapannya.

Pemeriksaan yang dijalankan oleh fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus berkepastian hukum 30

baik mengenai subjek, objek (dasar pengenaan), dan saat terutangnya. Dari pemeriksaan tersebut wajib pajak dapat mengetahui objek pajak yang menjadi kewajibannya, sehingga apabila ternyata dikenakan sanksi administrasi wajib pajak dapat menguji, membandingkan, dan meyakini keandalannya (Santoso Brotodiharjo, (1991:32) dalam Totok Harianto (2006:25)). Sedangkan menurut Fandy Tjiptono (2005:261) ada kriteria kualitas harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a.

Profesionalisme dan keahlian.

b.

Sikap dan perilaku.

c.

Keandalan dan sifat dipercaya.

d.

Kredibilitas. Berdasarkan uraian diatas, kualitas pemeriksaan pajak digambarkan

sebagai adanya profesionalisme pemeriksa pajak dalam pemeriksaan pajak, dan tentunya mempunyai kredibilitas yang tinggi. Keandalan dan perilaku juga mempunyai pengaruh dalam pemeriksaan pajak sehingga dengan demikian wajib pajak bisa patuh terhadap peraturan yang ada.

E. Kebijakan Penagihan Pajak Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan,

melaksanakan

penagihan

seketika,

dan

sekaligus,

memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan 31

penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang-barang yang telah disita. Penagihan pajak dapat dilakukan dengan penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif (Early Suandy, 2005:174). Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran. Penagihan aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini upaya fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanan lelang. Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui pencairan tunggakan pajak, maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Pajak perlu mempunyai otoritas atau wewenang untuk menagih tunggakan pajak. Otoritas tersebut dapat berupa peraturan aturan, prosedur, maupun wewenang. Demi menjamin terlaksananya penagihan pajak dan begitu besar peranan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Saat ini penagihan pajak dengan surat paksa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 32

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, perubahan dari Undangundang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Tindakan pemerintah untuk melakukan pemaksaan adalah untuk mengusahakannya terpenuhinya kewajiban wajib pajak, yang ada tanda-tanda akan dilunasinya hutang pajak tersebut. Dalam melakukan tindakan memaksa tersebut, pada prinsipnya tidak memberikan keistimewaan bagi suatu pihak untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Keistimewaan yang bersifat pengecualian hanya diberikan pada suatu “keadaan” bukan pada orang. Ini artinya suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan penagihan dengan paksa (misalnya keadaan keuangan wajib pajak tidak memungkinkan), maka pengecualian diberikan dalam bentuk pembayaran dengan cicilan, sehingga wajib pajak merasakan adanya keadilan dalam prinsip perpajakan Indonesia. Peraturan-peraturan dalam melakukan tindakan pemeriksaan haruslah memenuhi target kewajiban utamanya, yaitu: pembayaran pajak, untuk menjamin penerimaan negara, maka diadakan suatu paksaan yang bersifat langsung dengan melakukan penyitaan dan pelelangan barang-barang dari wajib pajak. Sebagaimana halnya dengan setiap kewajiban, maka kewajibankewajiban yang timbul dalam hukum pajak pun harus dipenuhi, dengan membayar pajak itu. Barang siapa yang mengetahui, bahwa wajib pajak tidak memenuhi keharusannya membayar pajak, tentu akan menderita akibat-akibat yang tidak menyenangkan baginya, dengan demikian wajib pajak akan 33

menunaikan kewajibannya tanpa menunggu–nunggu ditimpanya oleh paksaan yang mengancamnya. Agar terjamin pemasukan uang ini dalam kas negara, maka dalam hal ini diadakanlah paksaan yang bersifat langsung, yaitu dengan penyitaan dan pelelangan barang-barang orang yang berhutang pajak (Santoso Brotodihardjo, 2008:196).

F. Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak Tony Masyarul (2005:47) apabila utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak, yaitu: penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, surat perintah melakukan penyitaan, penyitaan, dan pelelangan. 1. Penerbitan Surat Teguran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus, perubahan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. “Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Dengan demikian, Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Surat teguran akan diterbitkan apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. 34

2. Pemberitahuan Surat Paksa Setelah lewat dari 21 (dua puluh satu) hari dari tanggal Surat Teguran utang pajak tidak juga dilunasi, akan diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh juru sita pajak. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh juru sita pajak. Surat Paksa mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum yang sama dengan grosse akte, artinya putusan pengadilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani Berita Acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada Penanggung Pajak, sedangkan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat. 3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) Apabila penanggung pajak tidak juga melunasi utang pajak dalam dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, maka tindakan penagihan dapat dilanjutkan dengan penyitaan. Tindakan penyitaan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP). 4. Penyitaan Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai baang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak 35

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan penyitaan adalah untuk memperoleh uang jaminan pelunasan utang pajak dari penanggung pajak. Oleh karena itu, penyitaan dapat dilaksanakan terhadap semua barang penanggung pajak, baik yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan penanggung pajak, atau tempat lain sekalipun penguasaannya berada di tangan pihak lain atau dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. Penyitaan terhadap penanggung pajak Badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik perusahaan, pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik ditempat kedudukan yang bersangkutan, ditempat tinggal mereka maupun di tempat lain. 5. Pelelangan Dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui kantor lelang negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Dalam hal ini biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum bayar, akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

36

Sedangkan apabila utang pajak belum dilunasi menurut Santoso Brotodihardjo (2008:197) adalah sebagai berikut: 1. Paksaan yang bersifat pasif, artinya dengan cara memberi peringatan, setelah itu memberi teguran, kemudian dengan aturan pencicilan pembayaran atau tidak. 2. Penagihan dengan Surat Paksa Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa ini adalah suatu bentuk ekseskusi tanpa peraturan hakim (yang menjadi wewenang fiskus) yang lazimnya dinamakan eksekusi langsung. Surat paksa dilancarkan dengan pertama-tama diberitahukan oleh juru sita kepada wajib pajak, segera setelah surat tu ditetapkan. Menurut peraturan, pelaksanaan surat paksa baru dapat dilakukan, 24 jam setelah surat tersebut diberitahukan kepada wajib pajak. 3. Penyitaan Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan. 4. Pelelangan Barang-barang milik penanggung pajak yang akan dijual kecuali terhadap biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh suatu penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak dan atau barang tidak bergerak, biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang dimaksud, atau biaya perkara yang semata-mata disebabkan oleh pelelangan dan 37

penyelesaian suatu warisan. Hasil penjualan barang-barang milik penanggung pajak terlebih dahulu untuk membayar biaya-biaya tersebut di atas dan sisanya dipergunakan untuk melunasi utang pajak.

G. Penelitian Terdahulu Penelitian mengenai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan tunggakan pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Ada beberapa variabel dari Penelitian-penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi pemeriksa pajak untuk mendeteksi tingkat kemudahan dalam tunggakan pajak. Tabel 2.1 menunjukkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan tunggakan pajak. Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu Peneliti (Tahun) Fitnawati (2009)

Judul Variabel Penelitian Yang Diteliti 1. Efektivitas Efektivitas Pelaksanaan penagihan Penagihan Aktif aktif (X1) 2. Pencairan Dalam Pencairan Tunggakan Tunggakan Pajak (Y) Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu

Metodologi Penelitian Sampel: Pegawai pajak pada KPP Pajak Pasar Minggu. Metode importance and performance analysis.

Hasil Penelitian Efektivitas penagihan aktif (X1) berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Y).

Bersambung pada halaman selanjutnya

38

Tabel 2.1 (Lanjutan) Peneliti (Tahun) Rohaedi (2003)

Romulus Manurung dan Purwoko (2000)

Salip dan Tendy Wato (2006)

Judul Variabel Penelitian Yang Diteliti 1. Penerimaan Studi Komparatif Pajak Antara Penghasilan Penerimaan Sebelum Pajak Dilakukan Penghasilan Pemeriksaan Wajib Pajak Sederhana Badan Sebelum Lapangan Dengan Sesudah (X1) Dilakukan 2. Penerimaan Pemeriksaan Pajak Sederhana Penghasilan Lapangan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (X2)

Metodologi Penelitian Sampel: Wajib Pajak di KPP Bandung Bojonegara.

1. Optimalisasi pemeriksaaa n (X1) 2. Penenerimaa n Negara(Y)

Sampel: Wajib Pajak di KPP Kramat Jati, KPP Matraman dan KPP Tanah Abang.

Analisis Optimalisasi Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Penerimaan Negara

1. Pemeriksaan Pengaruh Pemeriksaan Pajak (X1) Pajak Terhadap 2. Penerimaan Penerimaan Pajak(Y) Pajak (Studi Kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk)

Metode penelitian dengan deskriptif analisis.

Metode analisis data menggunakan Purpossive sampling. Sampel: Wajib Pajak di KPP Kebon Jeruk. Metode analisis data menggunakan metode one sample kolmogrovsmirnov test.

Hasil Penelitian Penerimaan Pajak Penghasilan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (X2) lebih baik Penerimaan Pajak Penghasilan Sebelum Dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (X1) Optimalisasi pemeriksaaa n (X1) berpengaruh terhadap Penerimaan Negara (Y).

Pemeriksaan Pajak (X1) berpengaruh terhadap Penerimaan Negara(Y).

39

Tabel 2.1 (Lanjutan) Peneliti (Tahun) Sandra Buana (2002)

Sri Wulandari (2008)

Susila Adiyanta (2000)

Judul Penelitian Analisis Efisiensi Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus pada Karipa Jayapura)

Variabel Yang Diteliti 1. Efisiensi pemeriksaan (X1) 2. Penerimaan Pajak (Y)

Analisis Efisiensi, Kualitas, dan Komunikasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak Di KPP Pratama Jakarta

1. Efisiensi Pemeriksaan (X1) 2. Kualitas Pemeriksaan (X2) 3. Komunikasi Pemeriksaan (X3) 4. Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan (Y)

Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Utang Pajak Untuk Mengantisipasi Kerugian Negara Akibat Penunggakan Pajak

1. Optimalisasi pelaksanaan penagihan (X1) 2. Antisipasi kerugian Negara Tunggakan pajak (Y)

Metodologi Penelitian Sampel: Wajib Pajak di Karikpa Jayapura. Metode analisis data Pearson Correlation. Sampel: Wajib Pajak di KPP Pratama. Metode analisis data Pearson Correlation.

Sampel: Fiskus di Dirjen Pajak. Metode analisis data Deskriptif Analitis.

Hasil Penelitian Efisiensi Pemeriksaan (X1) memenuhi prinsip efisiensi terhadap Penerimaan Pajak (Y). Efektivitas Pemeriksaan (X1), Kualitas Pemeriksaan (X2), Komunikasi Pemeriksaan (X3) memiliki hubungan positif dengan Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan (Y). Optimalisasi pelaksanaan penagihan (X1) berpengaruh positif terhadap antisipasi kerugian Negara akibat Tunggakan pajak (Y).

40

Tabel 2.1 (Lanjutan) Peneliti (Tahun) Totok Harianto (2006)

Judul Penelitian Analisis Atas Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Pengihan Tunggakan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Madiun

Variabel Yang Diteliti 1. Efektivitas Pemeriksaan (X1) 2. Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan (Y)

Metodologi Penelitian Sampel: Wajib Pajak di KPP Madiun. Metode analisis data menggunak an Pearson Correlation.

Hasil Penelitian Efektivitas Pemeriksaan (X1) memiliki hubungan positif dengan Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan (Y).

Sumber: Diolah dari berbagai referensi H. Keterkaitan Antar Variabel 1. Efektivitas

Pemeriksaan

Pajak

Dengan

Tingkat

Kemudahan

Penagihan Tunggakan Pajak Penelitian yang dilakukan dalam Totok Harianto (2006) menyatakan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan tunggakan pajak. Hubungan antara efektivitas pemeriksaan pajak dan tingkat kemudahan tindakan tunggakan pajak bersifat positif. Dalam penelitian ini juga ingin menguji apakah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP Madiun yang merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak sebagai konsekuensi penerimaan sistem self assessment dan aspek responsivitas dari Tri Dharma Perpajakan (pelayanan, penyuluhan, dan pemeriksaan) memiliki efektifitas mendorong kepatuhan wajib pajak yang ada pada akhirnya ditandai lunasnya pembayaran pajak secara tepat waktu dan 41

tingkat kemudahan tindakan penagihan atas tunggakan pajak yang timbul. Hasil pengujian dengan menggunakan uji F diperoleh Ftabel sebesar 2,68, sedangkan hasil perhitungan diperoleh Fhitung sbesar 55,351. Oleh karena Fhitung lebih besar dari Ftabel maka Ho ditolak dan HA diterima, sehingga penelitian ini menyatakan bahwa variabel-variabel bebas efisiensi dan kualitas pemeriksaan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel tidak bebas tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Ha1 : Efektivitas pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap tingkat kemudahan penagihan tunggakan pajak. 2. Efisiensi Pemeriksaan Pajak Dengan Tingkat Kemudahan Penagihan Tunggakan Pajak Penelitian dalam Sandra Buana (2002), yaitu menguji efisiensi pemeriksaan pajak. Penelitian ini menguji apakah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Karipa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi serta pemeriksaan manakah yang menghasilkan penerimaan pajak relatif lebih tinggi. Setelah dilakukan penelitian Karikpa Jayapura telah memenuhi prinsip efisiensi dipandang dari perbandingan biaya terhadap koreksi pajak yang dihasilkan. Serta jenis pemeriksaan pajak yang menghasilkan koreksi rata-rata terbesar dan tingkat efsiensi yang paling tinggi adalah pemeriksaan rutin Lebih Bayar. Ha2 : Efisiensi

pemeriksaan

pajak

berpengaruh

terhadap

tingkat

kemudahan penagihan tunggakan pajak. 42

3. Kualitas Pemeriksaan Pajak Dengan Tingkat Kemudahan Penagihan Tunggakan Pajak Pada penelitian dalam Sri Wulandari (2008), yaitu menguji efisiensi, kualitas, dan komunikasi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan penagihan tunggakan pajak di KPP Pratama Pasar Minggu.

Dalam

penelitian ini menguji pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Kualitas pemeriksaan yang dilakukan KPP Pratama Pasar Minggu adalah baik, hal itu didukung oleh sumber daya pemeriksa yang berkualitas menurut pendidikan, spesialisasi pendidikan, usia matang, dan pengalaman menjadi pemeriksa yang cukup. Setiap tahapan dalam pemeriksaan mulai dari perencanaan sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan umumnya dilaksanakan dengan baik hanya beberapa langkah dalam perencanaan yang kurang baik, sedangkan pengetahuan pemeriksa tentang peraturan perpajakan secara umum baik. Ha3 : Kualitas

pemeriksaan

pajak

berpengaruh

terhadap

tingkat

kemudahan penagihan tunggakan pajak.

I.

Kerangka Pemikiran Berdasarkan kajian teori diatas, maka gambaran tentang pengaruh antara efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

43

Efektivitas pemeriksaan(X1) (Totok Hariyanto (2006))

Efisiensi pemeriksaan (X2) (Sandra Buana (2002))

Kualitas pemeriksaan (X3) (Sri Wulandari (2008))

Tindakan kemudahan Tunggakan Pajak (Y) (Sri Wulandari (2008) dan Totok Harianto (2006))

Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama

Kantor Pelayanan Pajak Serpong

Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

44

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kausalitas, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan serta pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan terhadap variabel dependen, yaitu tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah terperiksa di Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong.

B. Metode Penentuan Sampel Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (1999:62) dalam Totok Harianto (2006:40), purposive sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja, yang dalam penelitian adalah hubungan korelasi antara efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Kriteria responden dalam metode purposive sampling yang digunakan dalam populasi ini adalah wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang telah terperiksa di Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong. 45

C. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua cara, yaitu: penelitian pustaka, penelitian lapangan. 1. Penelitian Pustaka (Library Research) Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder (Indriantoro dan Supomo, 2002:150). Penelusuran data sekunder memerlukan cara agar penelitian data sekunder dapat dilakukan lebih cepat dan efisien. Penelusuran data sekunder dilakukan dengan dua cara yaitu penelusuran secara manual dan penelusuran dengan komputer. Dengan memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti yang berasal dari buku, jurnal, internet, dan perangkat halus yang berkaitan dengan judul penelitian. 2. Penelitian Lapangan (Field Research) a. Observasi Penelitian ini dilakukan dengan terjun langung ke Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong untuk mengadakan pengamatan dan pengambilan data objek penelitian. b. Kuesioner Kuesioner yang digunakan peneliti yaitu untuk mendapatkan data yang diperlukan yang berasal dari Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong.

46

Menurut (Indriantoro dan Supomo, 2002:104), skala pengukuran merupakan

seperangkat

aturan

yang

diperlukan

untuk

mengkuantitatifkan data dari pengukuran suatu variabel. Berbagai jenis skala dapat dilakukan untuk mengukur fenomena sosial dan dapat dianalisis dengan menggunakan metode statistik. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah summated rating method yang dikembangkan oleh Likert atau lebih dikenal dengan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Skala Likert yang dipergunakan untuk menjawab bagian pernyataan penelitian memiliki lima kategori sebagaimana dalam tabel 3.1 dibawah ini: Tabel 3.1 Tingkat Penilaian Jawaban No 1 2 3 4 5

Jenis Jawaban SS = Sangat Setuju S = Setuju R = Ragu-Ragu TS = Tidak Setuju STS = Sangat Tidak Setuju

Bobot 5 4 3 2 1

D. Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan uji beda t-test. 1. Statistik Deskriptif Statistik diskriptif

digunakan oleh peneliti untuk memberikan

informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran 47

atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan skewness (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2006:19). 2. Uji Kualitas Data Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas. a. Uji Validitas Data Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidak suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapakan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas ini menggunakan Pearson Correlation yaitu dengan cara menghitung korelasi antara nilai yang diperoleh dari pertanyaanpertanyaan. Apabila Pearson Correlation yang didapat memiliki nilai di bawah 0,05 berarti data yang diperoleh adalah valid (Ghozali, 2006:49). b. Uji Reliabilitas Data Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi jawaban responden. Suatu kuesioner dikatakan reliable jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu: 1)

Repeated Measure atau pengukuran ulang.

2) One Shot atau pengukuran sekali saja, pengukurannya hanya sekali dan kemudian hasilnya dibandingkan dengan pertanyaan lain atau mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. 48

Kriteria

pengujian

dilakukan

dengan

menggunakan

pengujian

Cronbach Alpha (α). Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2006:45). 3. Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji multikolonieritas, uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. a. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk mengukur apakah di dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau mendekati normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan Normal Probability Plot (P-P Plot). Suatu variabel dikatakan normal jika gambar distribusi dengan titik-titik data yang menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal (Santoso, 2004:212). b. Uji Multikolonieritas Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan

adanya

korelasi

antar

variabel

independen.

Uji

multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF) (Ghozali, 2006:95). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat problem multikoliniearitas (multiko). Model 49

regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Uji multikolonieritas dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflantion Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006:95). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika mempunyai nilai VIF di sekitar angka 1 dan mempunyai angka tolerance mendekati 1, sedangkan jika dilihat dengan besaran korelasi antar variabel independen, maka suatu model regresi dapat dikatakan bebas multiko jika koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (dibawah 0,5). Jika korelasinya kuat, maka terjadi problem multiko (Santoso, 2004:203-206). c. Uji Heterokedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Uji heteroskedastisitas dapat dilihat dengan menggunakan grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residual (SRESID). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik seperti titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika grafik plot tidak membentuk pola yang jelas, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:125).

50

4. Uji Hipotesis Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen dengan skala pengukuran interval atau rasio dalam suatu persamaan linier (Indriantoro dan Supomo, 2002:211). Variabel independen terdiri dari efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan. Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Rumus regresi berganda yang digunakan adalah sebagai berikut: Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Keterangan : Y

: Tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak

a

: Konstanta (harga Y, bila X=0)

b1-b3

: Koefisien regresi (menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada hubungan nilai variabel independen)

X1

: Efektivitas Pemeriksaan

X2

: Efisiensi Pemeriksaan

X3

: Kualitas Pemeriksaan 51

e

: Error

Pengujian hipotesis dilakukan melalui: a. Koefisien Determinasi Koefisien Determinasi (R²) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai R² yang kecil

berarti

kemampuan

variabel-variabel

independen

dalam

menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2006:87). b. Uji Statistik t Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen dan digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05 (Ghozali, 2006:88). Menurut Santoso (2004:168) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel 52

dependen atau terikat. 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara individual terhadap variabel dependen atau terikat. c. Uji Statistik F Uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (Ghozali, 2006:88). Menurut Santoso (2004:120) dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 1) Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima atau Ha ditolak, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas tidak mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. 2) Jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak atau Ha diterima, ini berarti menyatakan bahwa semua variabel independen atau bebas mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat.

53

d. Uji Independent Sample T-Test Independent sample T-Test merupakan analisis yang digunakan untuk menguji dua rata-rata dari dua sampel yang saling independent atau tidak saling berkaitan. Dapat juga diartikan sebagai perbandingan ratarata untuk dua kelompok kasus. Standar error perbedaan dalam nilai rata-rata terdistribusi secara normal. Jadi tujuan uji beda t-test adalah membandingkan rata-rata grup yang tidak berhubungan dengan satu dengan yang lain. Apakah kedua grup tersebut mempunyai nilai ratarata yang sama ataukah tidak sama secara signifikan (Ghozali, 2006:60). Ada dua tahapan analisis dalam uji beda t-test, yaitu: a. Pertama menguji dahulu asumsi apakah varian populasi kedua sampel tersebut sama (equal variance assumed), ataukah berbeda (equal variance not assumed) dengan melihat nilai levense test. b. Setelah mengetahui varian sama atau tidak, langkah kedua adalah melihat nilai t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan nilai secara signifikan. Jika hasil dari Levene Test menunjukkan bahwa varian kedua populasi sama, analisis harus menggunakan Equal Variance Assumed dengan melihat t hitung dibandingkan dengan t tabel. Jika t hitung > t tabel maka H0 ditolak dan menerima Ha dan jika t hitung < t tabel maka H0 tidak dapat ditolak. Dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut: 54

a. Jika probablititas > 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak jadi varian sama. b. Jika probabilitas < 0,05 maka H0 ditolak jadi varian berbeda.

E. Operasionalisasi Variabel Penelitian Pada bagian ini akan diuraikan definisi dari masing-masing variabel yang digunakan berikut dengan definisi operasional dan cara pengukurannya. 1. Efektivitas Pemeriksaan (X1) Indikator kriteria dalam efektivitas pemeriksaan pajak, yaitu: pertama adalah suatu prestasi dari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan apabila melakukan kinerja yang baik. Kedua, tercapainya sasaran, tujuan atau keberhasilan dari pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan. Ketiga, menggunakan cara kerja dari pemeriksa yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Keempat, merupakan hasil berdasarkan penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada seperti tenaga kerja dan biaya. Kelima, produktivitas dalam bentuk pelayanan. Pengukuran variabel ini menggunakan 5 item pertanyaan yang diukur menggunakan instrumen yang digunakan oleh Totok Harianto (2006). Terdiri dari 5 (lima) item pertanyaan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), tidak setuju (4) sangat tidak setuju (5).

55

2. Efisiensi Pemeriksaan (X2) Efisiensi pemeriksaan dalam penelitian ini adalah kehematan penggunaan sumber daya dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu: waktu, tenaga, material, dan peralatan yang ada, yang indikatornya: waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian pemeriksaan, kecukupan waktu yang diluangkan oleh wajib pajak, dan kemudahan kelengkapan data/bukti yang diperlukan dalam pemeriksaan. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang digunakan oleh Sandra Buana (2002). Terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), tidak setuju (4) sangat tidak setuju (5). 3. Kualitas Pemeriksaan (X3) Kualitas pemeriksaan dalam penelitian ini adalah manfaat yang diperoleh wajib pajak, objektifitas, kepastian hukum, kehandalan hasil temuan yang dapat dibandingkan, dan memiliki materialitas, yang indikatornya: manfaat yang diterima oleh wajib pajak, kepuasan yang dirasakan oleh wajib pajak kepastian hukum hasil pemeriksaan, dan kehandalan hasil pemeriksaan. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang digunakan oleh Sri Wulandari (2008). Terdiri dari 9 (sembilan) item pertanyaan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), tidak setuju (4) sangat tidak setuju (5).

56

4. Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak (Y) Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan oleh peneliti adalah tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak dalam penelitian ini adalah tingkat perhatian, kepedulian, kesediaan, dan kesadaran dalam melunasi pajak yang masih harus dibayar sebagai hasil pemeriksaan dari wajib pajak. Adapun indikatornya: kepedulian/keterlibatan wajib pajak untuk merespon setiap tindakan penagihan yang dilakukan (mulai dari pengiriman surat teguran, penyampaian surat paksa, dan pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan), meningkatkan jumlah ketetapan pajak lunas akibat penagihan aktif, dan kesediaan wajib pajak membayar surat teguran pajak dan surat ketetapan pajak kurang bayar sesuai dengan jumlah yang terhutang. Variabel ini diukur menggunakan instrumen yang digunakan oleh Sri Wulandari (2008). Terdiri dari 6 (enam) item pertanyaan dengan menggunakan skala interval (interval scale) 5 poin dari sangat setuju (1), setuju (2), ragu-ragu (3), tidak setuju (4) sangat tidak setuju (5).

57

Tabel 3.2 Operasionalisasi Variabel Penelitian Variabel

Sub Variabel

Indikator

Efektivitas Pemeriksaan (X1) (Sumber: Totok Harianto (2006))

Kinerja dalam melaksanakan pemeriksaan

1. Suatu prestasi dari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan apabila melakukan kinerja yang baik 2. Tercapainya sasaran, tujuan atau keberhasilan dari pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan 3. Cara kerja dari pemeriksa yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada 4. Merupakan hasil berdasarkan penggunaan sumber dayasumber daya yang ada 5. Produktivitas dalam bentuk pelayanan 1. Melakukan peminjaman seluruh dokumen Wajib Pajak 2. Meminta keterangan sesuai dengan kebutuhan 3. Memenuhi kelengkapan dokumen merupakan kewajiban pemeriksa 4. Pemeriksaan dilakukan selama 7 hari

Efisiensi Pemeriksaan (X2) (Sumber: Sandra Buana (2002))

Penggunaan sumber daya dalam melaksanakan pemeriksaan

No. Butir Pertanyaan

Skala Pengukuran

1

Skala Interval

2

3

4

5

6

Skala Interval

7

8

9

58

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel

Kualitas Pemeriksaan (X3) (Sumber: Sri Wulandari (2008))

Sub Variabel

Manfaat yang diperoleh Wajib Pajak

Indikator 5. Pemeriksaan selesai tepat waktu 6. Pengembalian dokumen ke Wajib Pajak tepat waktu 7. Hak-hak yang diberikan oleh Wajib Pajak 8. Pemeriksa tidak perlu mendapatkan bukti dari Wajib Pajak 9. Pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan budaya praktis 10. Pemeriksa memberikan waktu dan tenaga yang dibutuhkan 1. Pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan jujur dan objektif 2. Pemeriksa memberikan hasil pemeriksaan yang handal 3. Hasil laporan sesuai dengan peraturan perundangundangan pajak 4. Memberikan petunjuk ke Wajib Pajak tentang pemenuhan kewajiban

No. Butir Pertanyaan

Skala Pengukuran

10

11

12

13

14

15

16

Skala Interval

17

18

19

59

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel

Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak (Y) (Sumber: Sri Wulandari (2008) dan Totok Harianto (2006))

Sub Variabel

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar tunggakan pajak

Indikator 5. Pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku 6. Pemeriksaan dapat mengubah sikap kepatuhan ke Wajib Pajak 7. Laporan hasil pemeriksaan harus handal 8. Kepastian hukum atas hasil pemeriksaan 9. Perbedaan rincian antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan 1. Wajib Pajak memberikan respon terhadap penagihan tunggakan 2. Pelunasan Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan sebelum jatuh tempo 3. Ketepatan membayar tunggakan pajak tidak mempengaruhi atas pengajuan keberatan hasil dari pemeriksaan 4. Pemeriksa memperhatikan kesadaran dari Wajib Pajak atas pelunasan tunggakan pajak

No. Butir Pertanyaan

Skala Pengukuran

20

21

22

23

24

25

Skala Interval

26

27

28

60

Tabel 3.1 (Lanjutan) Variabel

Sub Variabel

Indikator 5. Pemeriksa memperhatikan kepedulian dari Wajib Pajak atas pelunasan tunggakan pajak 6. Wajib Pajak atau mengangsur pembayaran tunggakan pajak

No. Butir Pertanyaan 29

Skala Pengukuran

30

Sumber: Diolah dari berbagai referensi

61

BAB IV PENEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 1. Sejarah Singkat KPP Jakarta Kebayoran Lama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama (KPP Kebayoran Lama) dibentuk sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor PMK-132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Pajak. Sebagai KPP modern, struktur

organisasi

mengalami

perubahan

sesuai

fungsi

yang

menggabungkan fungsi pelayanan KPP, fungsi pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) dan fungsi pemeriksaan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) ke dalam satu atap pelayanan KPP Pratama. Wilayah

kerja

KPP

Kebayoran

Lama

meliputi

permukiman

masyarakat menengah atas seperti perumahan Pondok Indah, Permata Hijau, Kebayoran dan Senayan, dengan potensi orang pribadi yang sangat besar untuk dilakukan penggalian penerimaan pajaknya. Untuk WP Badan, jenis usaha yang di dominasi adalah usaha perdagangan diikuti sektor jasa. Industri pengolahan atau pabrikasi hanya 5% dari keseluruhan sektor usaha. Dengan potensi wilayah dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang lebih besar maka KPP Kebayoran Lama memiliki banyak kesempatan untuk dapat melakukan ekstensifikasi namun disisi lain jumlah WP Orang Pribadi yang

62

sangat besar juga dapat mempengaruhi beban administrasi dan pelayanan bagi KPP Kebayoran Lama. KPP Kebayoran Lama melayani wajib pajak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kebayoran Lama dan Kecamatan Pesanggrahan, yang terdiri atas sebelas (11) kelurahan, yaitu: a) Kecamatan Kebayoran Lama 1) Kel Pondok Pinang 2) Kel Kebayoran Lama Selatan 3) Kel Kebayoran Lama Utara 4) Kel Cipulir 5) Kel Grogol Selatan 6) Kel Grogol utara b) Kecamatan Pesanggrahan 1) Kel Bintaro 2) Kel Pesanggrahan 3) Kel Ulujami 4) Kel Petukangan Selatan 5) Kel Petukangan Utara

63

Jumlah wajib pajak yang terdaftar,efektif dan yang terperiksa di KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut: Tabel 4.1 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama s.d September Jenis WP 2009 2010 WP Badan Terdaftar 12.694 Efektif 12.640 WP Orang Pribadi Terdaftar 78.686 Efektif 77.331 WP Terperiksa 583 Sumber: KPP Pratama Kebayoran Lama

13.725 13.671 125.796 124.441 296

Visi dari KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama adalah menjadikan institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Kemudian misinya adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 2. Sejarah Singkat KPP Tangerang Serpong Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang bertujuan untuk 64

menerapkan struktur organisasi baru guna mendukung dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sistem administrasi perpajakan. Implementasi dari proses ini dilakukan dengan memodernisasi Kantor Wilayah DJP Banten dan mendirikan kantor pelayanan pajak modern dengan nama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong yang dahulu bernama KPP Serpong yang berdiri tahun 1994, berkedudukan di Jalan Raya Serpong Sektor VIII Blok 405 Bumi Serpong Damai Tangerang. Menempati area tanah seluas 2000 m2 dan gedung seluas 3.743 m2, terdiri atas dua lantai. Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK.01/2007 tanggal 31 Mei 2007 memiliki wilayah kerja meliputi 4 (empat) kecamatan yaitu: Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat. Seiring dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tangerang berdampak terhadap wilayah kerja KPP Pratama Serpong dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan yaitu: Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, Kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, dan Kecamatan Pondok Aren. Pembagian wilayah kerja Seksi Pengawasan dan Konsultasi KPP Pratama Serpong didasarkan pada 6 wilayah kecamatan yaitu Kel Serpong, Kel Serpong Utara, Kel Ciputat, Kel Pamulang, Kel Ciputat Timur, dan Kel Pondok Aren.

65

Jumlah wajib pajak yang terdaftar,efektif dan yang terperiksa di KPP Pratama Tangerang Serpong dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak KPP Pratama Tangerang Serpong

Jenis WP

2009

WP Badan Terdaftar 11.862 Efektif 11.795 WP Orang Pribadi Terdaftar 174.634 Efektif 174.487 WP Terperiksa Sumber: KPP Pratama Tangerang Serpong

s.d September 2010 13.313 13.245 195.166 195.019 384

Visi dari KPP Pratama Serpong Tangerang adalah menjadikan institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Kemudian misinya adalah menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. 3. Karakteristik Responden Sebanyak 120 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 120 kuesioner atau 100%. Telah disebar kepada dua Kantor Pelayanan Pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong Tangerang. Dari jumlah 66

tersebut sebanyak 60 buah atau 50% dibagikan kepada wajib pajak terperiksa Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan 60 buah atau 50% lainnya dibagikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Serpong Tangerang. Dari jumlah kuesioner tersebut, kembali dan dapat dolah semua. Rincian pendistribusian kuesioner dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut: Tabel 4.3 Distribusi Kuesioner Penelitian Kuesioner dikirim

Kuesioner kembali WP KPP Kebayoran Lama Jumlah 120 60 Presentase 100% 50% Sumber: Data primer yang diolah

Kuesioner kembali WP KPP Serpong

60 50%

Kuesioner kembali dan memenuhi kriteria untuk diolah 120 100%

4. Profil Responden Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong. Sebanyak 120 buah dan jumlah kuesioner yang kembali adalah sebanyak 120 kuesioner atau 100%. Telah disebar kepada dua Kantor Pelayanan Pajak yakni Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong Tangerang. Tabel 4.4 menyajikan rangkuman informasi demografi responden berdasarkan Kantor Pelayanan Pajak, umur, kriteria, pendidikan, bentuk usaha, dan jenis usaha. Informasi tersebut didapat dari kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden.

67

Tabel 4.4 Data Statistik Responden No Keterangan Jumlah Persentase 1 Kantor Pelayanan Pajak 50% 1) Kebayoran Lama 60 50% 2) Serpong 60 100% Jumlah 120 2 a. Kriteria Wajib Pajak di KPP Kebayoran Lama 33,50% 40 1) Wajib Pajak 16,50% 20 2) Wakil/Kuasa 50% 60 Jumlah b. Kriteria Wajib Pajak di KPP Serpong 32,50% 39 1) Wajib Pajak 17,50% 21 2) Wakil/Kuasa 50% 60 Jumlah 3 a. Umur di KPP Kebayoran Lama 25,83% 31 1) < 30 Tahun 24,17% 29 2) > 30 Tahun 50% 60 Jumlah b. Umur di KPP Serpong 27,60% 32 1) < 30 Tahun 23,40% 28 2) > 30 Tahun 50% 60 Jumlah 4 a. Pendidikan di KPP Kebayoran Lama 20% 24 1) SMU/Kejuruan 23% 28 2) S1 1,60% 2 3) S2 4) S3 5,40% 6 5) Lainnya 50% 60 Jumlah b. Pendidikan di KPP Serpong 21,60% 26 1) SMU/Kejuruan 25% 30 2) S1 3) S2 4) S3 3,4% 4 5) Lainnya 50% 60 Jumlah 5 a. Bentuk Usaha di KPP Kebayoran Lama 17,50% 1) Badan 21 32,50% 39 2) Perorangan 50% Jumlah 60

68

Keterangan b. Bentuk Usaha di KPP Serpong 1) Badan 2) Perorangan Jumlah 6 a. Jenis Usaha di KPP Kebayoran Lama 1) Industri 2) Dagang 3) Jasa Jumlah b. Jenis Usaha di KPP Serpong 1) Industri 2) Dagang 3) Jasa Jumlah Sumber: Data primer yang diolah

Jumlah Persentase

No

34 26 60

28,30% 21,70% 50%

15 25 20 60

12,50% 20,80% 16,70% 50%

25 22 13 60

20,83% 18,33% 10,84% 50%

B. Hasil Analisis dan Pembahasan 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi efektivitas pemeriksaan, efisiensi pemeriksaan, kualitas pemeriksaan, dan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak akan diuji secara statistik deskriptif seperti yang terlihat dalam tabel 4.5. Tabel 4.5 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N

Minimum Maximum

Efek 120 Efis 120 Kual 120 Ting 120 Valid N (listwise) 120 Sumber: Data primer yang diolah

14 26 24 12

25 49 44 30

Mean 19.41 40.52 35.91 22.88

Std. Deviation 2.444 4.952 4.311 3.494

69

Tabel 4.5 menjelaskan bahwa pada variabel efektivitas pemeriksaan jawaban minimum responden sebesar 14 dan maksimum sebesar 25, dengan rata-rata total jawaban 19,41 dan standar deviasi sebesar 2,444. Variabel efisiensi pemeriksaan jawaban minimum responden sebesar 26 dan maksimum sebesar 49, dengan rata-rata total jawaban 40,52 dan standar deviasi sebesar 4,952. Pada variabel kualitas pemeriksaan jawaban responden sebesar 24 dan maksimum sebesar 44, dengan rata-rata total jawaban 35,91 dan standar deviasi sebesar 4,311. Variabel tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak minimum jawaban responden sebesar 12 dan maksimum sebesar 30, dengan rata-rata total jawaban 22,88 dan standar deviasi sebesar 3,494. 2. Hasil Uji Kualitas Data a. Hasil Uji Validitas Data Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan skor total konstruk. Tabel dibawah ini merupakan hasil uji validitas untuk variabel efektivitas pemeriksaan, efisiensi pemeriksaan, kualitas pemeriksaan, dan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Berdasarkan pada tabel berikut dapat dilihat bahwa seluruh butir pertanyaan tersebut memiliki nilai signifikansi dibawah 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa setiap butir pertanyaan tersebut valid. Untuk uji validitas pada variabel efektivitas pemeriksaan adalah sebagai berikut: 70

Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Pearson Sig Butir Pertanyaan Corelation (2-Tailed) Efektivitas 1 0,539** 0,000 Efektivitas 2 0,554** 0,000 Efektivitas 3 0,556** 0,000 Efektivitas 4 0,653** 0,000 Efektivitas 5 0,823** 0,000 Efisiensi 6 0,635** 0,000 Efisiensi 7 0,569** 0,000 Efisiensi 8 0,494** 0,000 Efisiensi 9 0,780** 0,000 Efisiensi 10 0,698** 0,000 Efisiensi 11 0,398** 0,000 Efisiensi 12 0,694** 0,000 Efisiensi 13 0,597** 0,000 Efisiensi 14 0,696** 0,000 Efisiensi 15 0,691** 0,000 Kualitas 16 0,606** 0,000 Kualitas 17 0,588** 0,000 Kualitas 18 0,401** 0,000 Kualitas 19 0,733** 0,000 Kualitas 20 0,722** 0,000 Kualitas 21 0,657** 0,000 Kualitas 22 0,588** 0,000 Kualitas 23 0,617** 0,000 Kualitas 24 0,560** 0,000 Tingkat 25 0,703** 0,000 Tingkat 26 0,680** 0,000 Tingkat 27 0,834** 0,000 Tingkat 28 0,805** 0,000 Tingkat 29 0,757** 0,000 Tingkat 30 0,661** 0,000 Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa seluruh pertanyaan dan pernyataan pada variabel efektivitas, efisiensi, kualitas pemeriksaan, dan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak berada pada tingkat signifikansi dibawah 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa tiap pertanyaan tersebut valid. 71

b. Hasil Uji Reliablitas Data Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach Alpha berada diatas 0,6. Tabel 4.7 menunjukkan hasil uji reliabilitas untuk tiga variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Tabel 4.7 Hasil Uji Reliabilitas Variabel Cronbach’s Alpha Efektivitas Pemeriksaan 0,617 Efisiensi Pemeriksaan 0,829 Kualitas Pemeriksaan 0,788 Tingkat Kemudahan Tindakan 0,836 Penagihan Tunggakan Pajak Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan

Reliabel Reliabel Reliabel Reliabel

Tabel 4.7 menunjukkan nilai cronbach’s alpha atas variabel efektivitas pemeriksaan sebesar 0,617, efisiensi pemeriksaan sebesar 0,829, kualitas pemeriksaan sebesar 0,788, serta

tingkat kemudahan

tindakan tunggakan pajak sebesar 0,836. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach’s alpha lebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

72

3. Hasil Uji Asumsi Klasik a. Hasil Uji Multikolonieritas Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antar variabel independen. Tabel 4.8 Hasil Uji Multikolonieritas Coefficientsa Model

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B

1 (Constant)

Std. Error

Beta

Collinearity Statistics t

Sig.

Tolerance VIF

-1.975

2.451

-.806

.422

Efek

.420

.103

.294 4.074

.000

.868 1.152

Efis

.134

.065

.190 2.069

.041

.538 1.858

.314

.073

.388 4.327

.000

.562 1.778

Kual a. Dependent Variable: Ting

Sumber: Data primer yang diolah Berdasarkan tabel 4.8 diatas terlihat bahwa nilai tolerance mendekati angka 1 dan nilai variance inflation factor (VIF) disekitar angka 1 untuk setiap variabel, yang ditunjukkan dengan nilai tolerance 0,868; 0,538; dan 0,562 serta VIF sebesar 1,152; 1,858; dan 1,778 untuk variabel efektivitas pemeriksaan, efisiensi pemeriksaan, dan kualitas pemeriksaan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi tidak terdapat problem multiko dan dapat digunakan dalam penelitian ini.

73

b. Hasil Uji Normalitas Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik P-Plot

Gambar 4.1, memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

74

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED, yang diperlihatkan pada gambar 4.4.

Sumber: Data primer yang diolah Gambar 4.2 Grafik Scatterplot Berdasarkan gambar 4.2, grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, 75

sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak berdasarkan variabel yang

mempengaruhinya,

yaitu

efektivitas

pemeriksaan,

efisiensi

pemeriksaan, dan kualitas pemeriksaan. 4. Hasil Uji Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis), yaitu: a.

Uji Koefisien Determinasi Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summaryb Model 1

R .690a

R Square

Adjusted R Square

.476

.463

Std. Error of the Estimate 2.561

a. Predictors: (Constant), Kual, Efek, Efis b. Dependent Variable: Ting Sumber: Data primer yang diolah Tabel 4.9 menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,463 atau 46,3%, ini menunjukkan bahwa variabel tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak yang dapat dijelaskan oleh variabel efektivitas pemeriksaan, efisiensi pemeriksaan, dan kualitas pemeriksaan adalah sebesar 46,3%, sedangkan sisanya sebesar 0,537 atau 53,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain seperti undang-undang 76

perpajakan, komunikasi pemeriksaan, dan mekanisme atau prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak. Undang-undang pajak merupakan peraturan yang dikeluarkan untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang berkepentingan di dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Jika peraturan yang dikeluarkan memihak kepentingan wajib pajak, maka wajib pajak akan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan baik. Komunikasi dalam pemeriksaan juga sangat mempengaruhi, mulai diterbitkannya Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan, fiskus telah melakukan suatu proses komunikasi dengan wajib pajak. Pesan yang disampaikan akan semakin menjelaskan peran yang seharusnya dilakukan oleh wajib pajak dan fiskus. Di satu sisi fiskus sebagai penegak peraturan dan wajib pajak sebagai subyek penegakan. Untuk meningkatkan pemahaman peraturan perpajakan dan menyadari hak dan kewajibannya diperlukan proses yang komunikasi yang efektif antara KPP dengan wajib pajak. Sementara mekanisme atau prosedur juga menentukan apakah wajib pajak melaksanakan dengan baik hak dan kewajibannya. Semakin baik prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak maka wajib pajak akan semakin baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Selanjutnya adalah faktor dari wajib pajak itu

77

sendirilah yang menentukan apakah harus memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. b. Hasil Uji Statistik t Uji statistik t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 4.10, jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha. Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t Coefficientsa

Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients

Model 1

B

(Constant)

Std. Error

Beta

t

Sig.

-1.975

2.451

-.806

.422

Efek

.420

.103

.294 4.074

.000

Efis

.134

.065

.190 2.069

.041

.314

.073

.388 4.327

.000

Kual a. Dependent Variable:Ting

Sumber: Data primer yang diolah UHasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh efektivitas pemeriksaan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.10, variabel efektivitas pemeriksaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti

menerima Ha1 sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas 78

pemeriksaan

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

tingkat

kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel efektivitas pemeriksaan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh efisiensi pemeriksaan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.10, variabel efisiensi pemeriksaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,041. Hal ini berarti menerima Ha2 sehingga dapat dikatakan bahwa efisiensi pemeriksaan

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

tingkat

kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel efisiensi pemeriksaan lebih kecil dari 0,05. Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh kualitas pemeriksaan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis 3 dapat dilihat pada tabel 4.10, variabel kualitas pemeriksaan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000. Hal ini berarti menerima Ha3 sehingga dapat dikatakan bahwa kualitas pemeriksaan

berpengaruh

secara

signifikan

terhadap

tingkat

kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kualitas pemeriksaan lebih kecil dari 0,05.

79

Berdasarkan tabel 4.10, maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut. Y = -1,975 + 0,420X1 + 0,134X2 + 0,314X3 + e

Keterangan: Y = Tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak X1 = Efektivitas pemeriksaan X2 = Efisiensi pemeriksaan X3 = Kualitas pemeriksaan e = Error Dari model regresi berganda tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Nilai konstanta (α) model persamaan regresi bersifat positif sebesar -1,975. Hal ini menyatakan bahwa jika variabel efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak dianggap konstan, maka tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak bersifat negatif. 2) Koefisien regresi pada variabel efektivitas pemeriksaan pajak bernilai positif sebesar 0,420. Hal ini menunjukkan jika koefisien regresi pada variabel efektivitas pemeriksaan pajak bernilai positif maka akan terjadi peningkatan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak secara positif dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan.

80

3) Koefisien regresi pada variabel efisiensi pemeriksaan pajak bernilai positif sebesar 0,134. Hal ini menunjukkan jika koefisien regresi pada variabel efisiensi pemeriksaan pajak bernilai positif maka akan terjadi peningkatan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak secara positif dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. 4) Koefisien regresi pada variabel kualitas pemeriksaan pajak bernilai positif sebesar 0,314. Hal ini menunjukkan jika koefisien regresi pada variabel kualitas pemeriksaan pajak bernilai positif maka akan terjadi peningkatan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak secara positif dengan asumsi variabel lainnya masih tetap konstan. c. Hasil Uji Statistik F Uji statistik F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan dalam model regresi secara bersama-sama terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikan 0,05. Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel 4.11, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima dan menolak H0, sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima dan menolak Ha.

81

Tabel 4.11 Hasil Uji Statistik F ANOVAb Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

691.406

3

230.469

Residual

760.961

116

6.560

1452.367

119

Total

F

Sig.

35.132 .000a

a. Predictors: (Constant), Kual, Efek, Efis b. Dependent Variable: Ting

Sumber: Data primer yang diolah Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis 4 dapat dilihat pada tabel 4.11 nilai F diperoleh sebesar 35,132 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ha4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. d. Hasil Uji Independent Sample T-Test Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji parametriks, yaitu Independent Sample T-Test dengan asumsi data terdistribusi secara normal, maka didapatkan out put SPSS sebagai berikut:

82

Tabel 4.12 Hasil Uji Independent Sample T-Test (1) Group Statistics

KPP Efek Efis Kual

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

KPP Keb.Lama

60

19.47

2.460

.318

KPP Serpong

60

19.35

2.448

.316

KPP Keb.Lama

60

40.85

4.793

.619

KPP Serpong

60

40.20

5.125

.662

KPP Keb.Lama

60

36.12

4.322

.558

KPP Serpong

60

35.70

4.327

.559

Sumber: Data primer yang diolah Dari hasi output SPSS yang pertama ini kita dapat melihat bahwa rata-rata (mean) untuk wajib pajak KPP Kebayoran Lama dari efektivitas dalam pemeriksaan adalah 19,47 dengan jumlah 60 responden dan untuk wajib pajak KPP Serpong terdapat adalah 19,35 dengan jumlah yang sama dengan responden KPP Kebayoran Lama yaitu 60 responden. Sedangkan rata-rata (mean) untuk wajib pajak KPP Kebayoran Lama dari efisiensi dalam pemeriksaan adalah 40,85 dengan jumlah 60 responden dan untuk wajib pajak KPP Serpong terdapat adalah 40,20 dengan jumlah yang sama dengan responden KPP Kebayoran Lama yaitu 60 responden. Rata-rata (mean) untuk wajib pajak KPP Kebayoran Lama dari kualitas dalam pemeriksaan adalah 36,12 dengan jumlah 60 responden dan untuk wajib pajak KPP Serpong terdapat adalah 35,70 dengan jumlah yang sama dengan responden KPP Kebayoran Lama yaitu 60 responden.

83

Berdasarkan hasil dari rata-rata (mean) diatas maka dikatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam pemeriksaan wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib pajak KPP Serpong terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Untuk melihat apakah benar tidak ada perbedaan secara nyata dalam statistik maka kita harus melihat out put bagian kedua. Tabel 4.13 Hasil Uji Independent Sample T-Test (2) Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means

Variances

F

Efek

df 118

.795

.117

.448

-.771

1.004

.260

117.997

.795

.117

.448

-.771

1.004

Equal variances .100 .753 .718 assumed

118

.474

.650

.906 -1.144

2.444

.718

117.476

.474

.650

.906 -1.144

2.444

Equal variances .081 .776 .528 assumed

118

.599

.417

.790 -1.147

1.980

118.000

.599

.417

.790 -1.147

1.980

Equal variances not assumed Kual

t

Equal variances .012 .915 .260 assumed Equal variances not assumed

Efis

Sig.

95% Confidence Std. Interval of the Sig. Mean Error Difference (2- Differ Differen Lower Upper tailed) ence ce

Equal variances not assumed

.528

Sumber: Data primer yang diolah Terdapat dua tahapan analisis yang harus dilakukan, pertama kita akan menguji dahulu asumsi apakah variance kedua sampel tersebut sama (equal variances assumed) atau memiliki variance yang 84

tidak sama (equal variance not assumed) dengan melihat Levene’s Test. Jika probabilitas > 0,05 maka Ho tidak dapat ditolak jadi varians sama, namun jika probabilitas < 0,05 maka Ho ditolak jadi varians berbeda atau Ha diterima (Ghozali : 58, 2006). Terlihat dari hasil out put SPSS pada tabel 4.12 diatas bahwa F hitung Levene’s Test efektivitas pemeriksaan sebesar 0,012 dengan probabilitas 0,915. Oleh karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok mempunyai perbedaan sama atau mempunyai kesamaan variance (homogenitas) yaitu varians efektivitas pemeriksaan wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib pajak KPP Serpong terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Sedangkan, F hitung Levene’s Test efisiensi pemeriksaan sebesar 0,100 dengan probabilitas 0,753. Oleh karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok mempunyai perbedaan sama atau mempunyai kesamaan variance (homogenitas) yaitu varians efisiensi pemeriksaan wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib pajak KPP Serpong terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Untuk F hitung Levene’s Test kualitas pemeriksaan sebesar 0,081 dengan probabilitas 0,776. Oleh karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka kita dapat berasumsi bahwa kelompok mempunyai perbedaan sama atau mempunyai kesamaan variance (homogenitas) yaitu varians kualitas pemeriksaan wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib 85

pajak KPP Serpong terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hasil Uji Hipotesis 5: Tidak terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong. Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa t-hitung untuk efektivitas pemeriksaan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak dengan Equal Variance not Assumed adalah 0,260 dengan probabilitas 0,795. Karena probabilitas > 0,05 (0.795 > 0.05) maka Ho tidak dapat ditolak jadi varians sama, sedangkan t-hitung untuk efisiensi pemeriksaan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak dengan Equal Variance not Assumed adalah 0,718 dengan probabilitas 0,474. Karena probabilitas > 0,05 (0.474 > 0.05) maka Ho tidak dapat ditolak jadi varians sama,

kemudian t-hitung untuk kualitas pemeriksaan

terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak dengan Equal Variance not Assumed adalah 0,528 dengan probabilitas 0,599. Karena probabilitas > 0,05 (0.599 > 0.05) maka Ho tidak dapat ditolak jadi varians sama. Maka dengan demikian, wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib pajak KPP Serpong tidak memiliki perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. 86

Hasil ini tidak mendukung hipotesis kelima (H5) yang diajukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil diatas dapat disimpulkan bahwa tidak memiliki perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Ketidakberbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam pemeriksaan pajak antara wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib pajak KPP Serpong terhadap tingkat kemudahan tindakan

penagihan

tunggakan

pajak,

disebabkan

oleh

ketidakberbedaan dalam prosedur pemeriksaan pajak dalam dua KPP tersebut.

Pada

umumnya,

efektivitas,

efisiensi,

dan

kualitas

pemeriksaan pajak adalah suatu prestasi dari pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan apabila melakukan kinerja yang baik, kemudian tercapainya sasaran, tujuan atau keberhasilan dari pemeriksa dalam merencanakan pemeriksaan lalu menggunakan cara kerja dari pemeriksa yang baik dan benar sesuai dengan prosedur yang ada. Hasil berdasarkan penggunaan sumber daya-sumber daya yang ada seperti tenaga kerja dan biaya serta produktivitas dalam bentuk pelayanan. Pemeriksaan yang berkualitas akan ditunjukkan dengan adanya

kepastian

hukum

pelaksanaan

uji

kepatuhan

dan

penetapannya. Dalam hal ini, kedua KPP tersebut menerapkan prosedur pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 87

C. Pembahasan 1. Pengaruh efektivitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel efektivitas pemeriksaan 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hal ini dapat disebabkan penerimaan sistem self assessment dan aspek responsivitas dari Tri Dharma Perpajakan (pelayanan, penyuluhan, dan pemeriksaan) memiliki efektifitas mendorong kepatuhan wajib pajak yang ada pada akhirnya ditandai lunasnya pembayaran pajak secara tepat waktu dan tingkat kemudahan tindakan penagihan atas tunggakan pajak yang timbul. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Totok Harianto (2006) yang menyatakan bahwa efektivitas pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. 2. Pengaruh efisiensi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel efisiensi pemeriksaan pajak 0,041 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Efisiensi waktu akan ditunjukkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pemeriksaan, tingkat kerelaan terhadap tersitanya waktu wajib pajak, dan 88

efisiensi material ditunjukkan dengan jenis data yang dibutuhkan oleh fiskus. Pemenuhan harapan ini tentang efisiensi pada akhirnya akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi tunggakan pajaknya. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandra Buana (2002) yang menyatakan bahwa efisiensi pemeriksaan pajak berpengaruh secara positif signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. 3. Pengaruh kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat signifikansi variabel kualitas pemeriksaan pajak 0,000 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak bersifat positif. Pemeriksaan yang berkualitas akan ditunjukkan dengan adanya kepastian hukum pelaksanaan uji kepatuhan dan penetapannya. Pemeriksaan yang dijalankan oleh fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus berkepastian hukum baik mengenai subjek, objek (dasar pengenaan), dan saat terutangnya. Dari pemeriksaan tersebut Wajib Pajak dapat mengetahui objek pajak yang menjadi kewajibannya, sehingga apabila ternyata dikenakan sanksi administrasi wajib pajak dapat menguji, membandingkan, dan meyakini keandalannya sehingga dengan demikian wajib pajak bisa patuh 89

terhadap peraturan yang ada. Namun berbeda dengan penelitian sebelumnya Sri Wulandari (2006) yang menyatakan bahwa kualitas pemeriksaan pajak dan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak memiliki hubungan negatif, Pada penelitian ini hubungan antara kualitas pemeriksaan pajak dan tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak bersifat positif. Perbedaan ini dapat disebabkan karena pemeriksaan lebih didukung oleh sumber daya pemeriksa yang lebih berkualitas menurut pendidikan, spesialisasi pendidikan, usia matang, dan pengalaman menjadi pemeriksa yang cukup. 4. Pengaruh efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Dengan demikian, akan semakin efektif, efisien, dan berkualitas suatu pemeriksaan dilaksanakan, semakin mudah pula tindakan penagihan tunggakan pajaknya. Oleh

karena

penyimpangan

itu, dalam

untuk

meminimalisir

pelaksanaan

kemungkinan

pemeriksaan

terjadinya

diperlukan

adanya

penerapan prosedur pemeriksaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Totok Harianto (2006), Sandra Buana (2002), dan Sri Wulandari (2006).

90

5. Tidak terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tidak memiliki perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas dalam pemeriksaan pajak antara wajib pajak KPP Kebayoran Lama dengan wajib pajak KPP Serpong terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak, disebabkan oleh ketidakberbedaan dalam prosedur pemeriksaan pajak dalam dua KPP tersebut.

91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap permasalahan dengan menggunakan model regresi berganda, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Efektivitas pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Totok Harianto (2006) yang menyatakan bahwa efektivitas pemeriksaan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. 2. Efisiensi pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandra Buana (2002) yang menyatakan bahwa efisiensi pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak 3. Kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Wulandari (2006) yang menyatakan Kualitas pemeriksaan pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. 92

Perbedaan ini dapat disebabkan karena pemeriksaan lebih didukung oleh sumber daya pemeriksa yang lebih berkualitas menurut pendidikan, spesialisasi pendidikan, usia matang, dan pengalaman menjadi pemeriksa yang cukup. 4. Efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Totok Harianto (2006), Sandra Buana (2002), dan Sri Wulandari (2006). 5. Tidak terdapat perbedaan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak antara KPP Kebayoran Lama dengan KPP Serpong.

B. Implikasi Berdasarkan kesimpulan diatas menunjukkan bahwa variabel efektivitas, efisiensi, dan kualitas pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap tingkat kemudahan tindakan penagihan tunggakan pajak. Efektifitas pemeriksaan mendorong kepatuhan wajib pajak yang ada pada akhirnya ditandai lunasnya pembayaran pajak secara tepat waktu dan tingkat kemudahan tindakan penagihan atas tunggakan pajak yang timbul. Efisiensi dalam pemeriksaan juga ditunjukkan dengan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pemeriksaan, tingkat kerelaan terhadap tersitanya waktu wajib pajak, dan efisiensi material ditunjukkan dengan jenis data yang 93

dibutuhkan oleh fiskus. Pemenuhan harapan ini tentang efisiensi pada akhirnya akan mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi tunggakan pajaknya. Pemeriksaan yang berkualitas akan ditunjukkan dengan adanya kepastian hukum pelaksanaan uji kepatuhan dan penetapannya. Pemeriksaan yang dijalankan oleh fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak harus berkepastian hukum baik mengenai subjek, objek (dasar pengenaan), dan saat terutangnya. Dari pemeriksaan tersebut wajib pajak dapat mengetahui objek pajak yang menjadi kewajibannya, sehingga apabila ternyata dikenakan sanksi administrasi wajib pajak dapat menguji, membandingkan, dan meyakini keandalannya sehingga dengan demikian wajib pajak bisa patuh terhadap peraturan yang ada.

C. Keterbatasan dan Saran 1. Keterbatasan Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, diantaranya sebagai berikut: 1. Sampel dalam penelitian ini hanya mencakup dua, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Kebayoran Lama dan Kantor Pelayanan Pajak Serpong. 2. Metode penelitian ini hanya menggunakan penyebaran kuesioner.

94

2. Saran Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya, adalah sebagai berikut: 1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya di Jakarta tetapi juga di kota-kota besar lainnya, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. 2. Penelitian

selanjutnya

diharapkan

dapat

menggunakan

metode

penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas. 3. Penelitian lanjutan disarankan untuk memasukan variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai variabel pemeriksaan pajak lainnya.

95

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahmat. “Teori: Pengertian Efektivitas”, Artikel diakses tanggal 15 Mei 2010, dari http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentangefektivitas Adiyanta, FC. Susila. “Optimalisasi Pelaksanaan Penagihan Utang Pajak Untuk Mengantisipasi Kerugian Negara Akibat Penunggakan Pajak”, MMH Vol.33 No.1, Maret 2004. Buana, Sandra. “Analisis Efisiensi Pemeriksaan Pajak (Studi Kasus pada Karipa Jayapura)”, Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002. Burton, Richard. “Memahami Masalah Penagihan Pajak”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 1 Nomor 1, Agustus 2001: 20-24. Bwoga, Hananta. Yoseph Agus dan Tony Masyahrul. “Pemeriksaan Pajak Indonesia”, PT. Grasindo, Jakarta, 2005. Brotodihardjo, Santoso. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, PT Refika Aditama, Bandung, 2008. Devas, Nick dan Brian Binder. “Administrasi Penerimaan Daerah”, dalam Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UI Press. Jakarta, 2000. Fitnawati, “Efektivitas Pelaksanaan Penagihan Aktif Dalam Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS”, Universitas Diponegoro, Semarang, 2006. Handoko, T. Hani. “Kriteria Efektivitas”, artikel diakses tanggal 13 Mei 2010, dari http://209.85.175.104/search?q=cache:nzuA4mlXwQYJ:paul02583. , “Manajemen, Edisi 2”, Artikel diakses tanggal 15 Juni 2010, dari http://dspace.widyatama.ac.id/bitstream/handle/10364/993/bab2a.pdf Harianto, Totok. “Analisis Atas Pengaruh Efektivitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madiun”, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, 2006. Ilyas, B Irawan dan Burton Richard. “Hukum Pajak”, Salemba Empat, Jakarta, 2004. 96

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002. Kompas.com. “Tunggakan Pajak 100 Perusahaan Rp 17,5 Triliun”, artikel diakses tanggal 30 Juli 2010, dari http://bisniskeuangan.kompas.com/read/ 2010/01/29/10012429/Tunggakan.Pajak.100.Perusahaan.Rp.17.5.Triliun Kotler, Philip dan Amstrong, Garu. “Prinsip-Prinsip Pemasaran”, Erlangga, Jakarta, 2001. Masyarul, Tony. “Pengantar Perpajakan”, PT. Gramedia Widiasana, Jakarta, 2005. Nasucha. “Efisiensi”, Berita Pajak No. 1410, 2003. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. Priantara, Diaz. “Kupas Tuntas Pengawasan, Pemeriksaan, dan Penyidikan Pajak: Prosedur, Formulir, dan Trik-Trik yang Harus Diketahui Wajib Pajak Agar Terhindar dari Kekeliruan”, Edisi Pertama, Penerbit Indeks, Jakarta, 2009. Pradiat. “Pemeriksaan Pajak”, Edisi 2, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2008. Resmi, Siti. “Perpajakan: Teori dan Kasus”, Salemba Empat, Jakarta, 2008. Rohaedi. ”Studi Komparatif antara Penerimaan Pajak Penghasian Wajib Pajak Badan Sebelum dan Sesudah Dilakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan”, Jurnal Indonesia Membangun, Volume 3 Nomor 2, JuliOktober 2004: 38-60. Salip, dan Tendy Wato. ”Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus di KPP Jakarta Kebon Jeruk), Jurnal Keuangan Publik, Volume 4 Nomor 2, September 2006: 61-81. Sanguadi, Teddy. “Menyamakan Persepsi Aparat Pajak Dengan Wajib Pajak”, Berita Pajak No.1512, 2004. Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik”, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2004. 97

Siagian, Sondang P. “Teori: Pengertian Efektivitas”, Artikel diakses tanggal 15 Mei 2010, dari http://othenk.blogspot.com/2008/11/pengertian-tentangefektivitas.html Suandy, Early. “Hukum Pajak”, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta, 2001. Tjiptono, Fandy. “Pemasaran Jasa”, Edisi Pertama, Bayumedia Publishing, Malang, 2005. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Waluyo. “Perpajakan Indonesia”, Edisi 9, Salemba Empat, Jakarta, 2010. Wibisono, Agus. “Teori: Pengertian Efisiensi”, artikel diakses tanggal 20 Mei 2010, dari http://aguswibisono.com/2010/efektif-dan-efisien/ Wulandari, Sri. “Analisis Efisiensi, Kualitas, dan Komunikasi Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak di KPP Pratama Pasar Minggu Jakarta Selatan”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Yuwono, Sony. “Petunjuk Praktis Pelaksanaan Balaced Scorecard Menuju Organisasi Yang Berfokus Pada Strategi”, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.

98

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian

99

100

Petunjuk: Mohon jawaban atas pertanyaan berikut ini dengan member tanda silang (X) pada jawaban yang paling tepat menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara

IDENTITAS RESPONDEN

1.

Nama

: ……………………………………

2.

Umur

: ……………………………………

3.

Saya Sebagai

:

Wajib Pajak Wakil/Kuasa

4.

Pendidikan Terakhir :

SMU/Kejuruan Lainnya

S1

S2

S3

Lainnya 5.

Nama Perusahaan

: ……………………………………

6.

NPWP

:

7.

Bentuk Usaha

:

Badan

Perorangan

8.

Jenis Usaha

:

Industri

Dagang

Jasa

101

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan Anda yang sebenarnya. Keterangan : SS = Sangat Setuju S = Setuju R = Ragu-ragu TS = Tidak Setuju STS= Sangat Tidak Setuju No I 1

2

3

4

5

II 6

Daftar Pertanyaan Efektivitas Pemeriksaan Kinerja pemeriksaan dari Pemeriksa Pajak berlangsung dengan baik. Tujuan dari Pemeriksa pajak dalam melakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak telah tercapai. Pemeriksa pajak telah melakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur. Pemeriksa pajak memberikan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan yang dihasilkan oleh pemeriksa pajak sesuai dengan kinerjanya. Efisiensi Pemeriksaan Pemeriksa pajak telah meminjam seluruh buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen secara lengkap

7

Pemeriksa pajak meminta keterangan sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban PPN

8

Kewajiban untuk memenuhi permintaan buku-buku, catatancatatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan merupakan hal yang tepat dilakukan oleh Pemeriksa Pajak

SS

S

R

TS

STS

102

No 9

10

11

12

13

14

15

III 16

17

Daftar Pertanyaan Pemeriksa Pajak memberikan keterangan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat permintaan adalah tepat. Pemeriksaan dilaksanakan selesai dengan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Pemeriksa Pajak telah mengembalikan buku-buku, catatan-catatan, dokumen pendukung lainnya dari Wajib Pajak dengan tepat waktu. Pemeriksa Pajak tidak perlu memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak dalam mendapatkan hak-haknya saat dilakukan pemeriksaan. Pemeriksa Pajak tidak perlu mendapatkan kelengkapan data/bukti yang diperoleh dari Wajib Pajak Pemeriksa Pajak melakukan pemeriksaan dengan budaya kerja yang sehat dan praktis Pemeriksa Pajak memberikan waktu dan tenaga serta peralatan yang diperlukan dalam pemeriksaan Kualitas Pemeriksaan Pemeriksa Pajak telah bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, dan objektif sehingga memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak Pemeriksa Pajak secara cermat memberikan gambaran yang sesuai dengan sebenarnya tentang Wajib Pajak sehingga hasil pemeriksaan mempunyai kehandalan.

SS

S

R

TS

STS

103

No 18

19

20

21

22

23

24

IV 25

26

S R TS Daftar Pertanyaan SS Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak telah sesuai dengan peraturan perundangundangan perpajakan sehingga mempunyai kepastian hukum. Pemeriksa pajak telah memberi petunjuk kepada Wajib Pajak mengenai penyelenggaraan pembukuan, pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Penyelengaraan pembukuan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan berlaku sehingga memberikan nilai tambah. Pemeriksaan dapat mendorong perubahan sikap Wajib Pajak agar patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pemeriksa Pajak harus mampu memberikan kehandalan hasil temuan pemeriksaan. Pemeriksa Pajak tidak perlu memberikan tingkat kepastian hukum atas hasil pemeriksaan.. Pemeriksa Pajak memberikan rincian yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan. Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak Saya memberikan respon yang positif terhadap setiap tindakan penagihan tunggakan pajak yang masih ada. Setelah mendapatkan layanan dan pemeriksaan, saya akan melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar sebelum jatuh tempo pembayaran.

STS

104

No 27

28

29

30

Daftar Pertanyaan Menurut Saya, peraturan yang menyatakan bahwa pengajuan keberatan atas hasil pemeriksaan tidak menunda kewajiban membayar pajak pelaksanaan penagihan pajak adalah tepat. Pemeriksa Pajak perlu memperhatikan kesediaan dan kesadaran Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak yang masih ada. Pemeriksa Pajak perlu memperhatikan tingkat kepedulian Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak yang masih ada. Saya akan membuat permohonan untuk menunda atau mengangsur pembayaran tunggakan pajak apabila kami/perusahaan kami mengalami kesulitan likuiditas.

SS

S

R

TS

STS

105

Lampiran 2 Skor Jawaban Responden

Group 1: KPP Kebayoran Lama Group 2: KPP Serpong

106

Variabel Efektivitas Pemeriksaan Responden P1 P2 P3 1 4 4 4 2 2 4 5 3 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 6 4 5 4 7 5 4 5 8 4 2 4 9 4 3 5 10 4 3 4 11 4 4 3 12 4 4 4 13 4 5 5 14 4 5 5 15 4 4 5 16 5 3 5 17 4 4 4 18 4 4 4 19 4 4 4 20 5 3 3 21 4 4 4 22 4 4 4 23 3 4 4 24 3 3 4 25 4 3 4 26 4 4 4 27 4 4 4 28 4 4 5 29 4 4 4 30 5 4 4 31 4 4 4 32 5 5 5 33 4 4 4 34 4 4 4 35 4 4 5 36 4 5 4 37 3 4 5 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P4 4 2 2 5 5 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 2 4 2 4

P5 4 3 4 5 5 4 4 3 3 4 2 4 5 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2 4 2 3

Skor KPP 20 1 16 1 19 1 25 1 22 1 20 1 21 1 17 1 19 1 18 1 16 1 19 1 24 1 23 1 19 1 19 1 21 1 18 1 18 1 16 1 20 1 16 1 19 1 16 1 19 1 20 1 20 1 22 1 21 1 20 1 18 1 25 1 19 1 16 1 21 1 17 1 19 1

107

Tabel Lanjutan Responden P1 P2 P3 38 2 5 4 39 2 4 4 40 5 5 5 41 5 5 4 42 4 4 4 43 4 3 4 44 4 4 4 45 5 4 4 46 4 4 4 47 4 4 5 48 4 5 3 49 4 4 4 50 4 5 4 51 4 4 5 52 5 4 4 53 4 5 4 54 3 4 5 55 4 4 5 56 2 4 3 57 4 4 4 58 4 4 4 59 4 4 4 60 5 5 5 61 5 4 5 62 4 3 4 63 5 5 5 64 4 5 4 65 4 4 4 66 4 3 3 67 3 4 3 68 1 2 3 69 3 4 3 70 5 5 5 4 4 4 71 2 4 5 72 4 5 4 73 5 5 5 74 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P4 4 4 5 4 3 3 3 3 2 3 4 3 4 4 3 3 5 3 3 5 3 4 5 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5

P5 2 2 5 5 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3 5 4 3 3 3 4 5 3 4 4 3 4 4 4 3 3 3

4 2 2 5

4 3 4 5

Skor KPP 17 1 16 1 25 1 23 1 19 1 17 1 18 1 19 1 18 1 19 1 19 1 18 1 22 1 21 1 20 1 19 1 22 1 20 1 15 1 20 1 18 1 20 1 25 1 19 2 19 2 23 2 20 2 20 2 18 2 19 2 14 2 18 2 23 2

20 16 19 25

2 2 2 2

108

Tabel Lanjutan Responden 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110

P1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 2 2 5

P2 4 5 4 2 3 3 4 4 5 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5

P3 4 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5

P4 5 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 5 3 3 3 4 2 4 3 4 4 4 5 5 3 3 5 3 2 4 2 4 4 4 5

P5 5 4 4 3 3 4 2 4 5 4 3 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 3 5 4 2 4 2 3 2 2 5

111

5

5

4

4

5

Skor KPP 22 2 20 2 21 2 17 2 19 2 18 2 16 2 19 2 24 2 23 2 19 2 19 2 21 2 18 2 18 2 16 2 20 2 16 2 19 2 16 2 19 2 20 2 20 2 22 2 21 2 20 2 18 2 25 2 19 2 16 2 21 2 17 2 19 2 17 2 16 2 25 2

23

2

Bersambung pada halaman selanjutnya.

109

Tabel Lanjutan Responden P1 P2 112 4 4 113 4 3 114 4 4 115 5 4 116 4 4 117 4 4 118 4 5 119 4 4 120 4 5 Sumber: Data primer yang diolah

P3 4 4 4 4 4 5 3 4 4

P4 3 3 3 3 2 3 4 3 4

P5 4 3 3 3 4 3 3 3 5

Skor KPP 19 2 17 2 18 2 19 2 18 2 19 2 19 2 18 2 22 2

110

Variabel Efisiensi Pemeriksaan Responden P6 P7 P8 P9 1 4 4 5 5 2 5 5 5 5 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 6 5 4 4 4 7 5 4 5 5 8 4 4 4 4 9 4 4 3 4 10 4 4 4 4 11 4 4 4 5 12 4 3 2 4 13 5 5 5 5 14 5 4 5 5 15 4 3 4 4 16 4 3 4 4 17 5 5 4 4 18 4 4 4 4 19 3 4 2 5 20 5 3 5 5 21 4 4 4 4 22 4 2 4 2 23 4 4 2 4 24 3 3 2 4 25 4 4 4 4 26 4 4 4 5 27 4 4 4 4 28 4 4 5 4 29 4 4 4 4 30 3 3 4 4 31 4 4 4 4 32 4 5 2 5 33 4 4 4 5 34 5 5 5 5 35 4 4 4 5 36 3 3 4 4 37 5 4 5 5 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P10 5 5 5 5 5 4 4 2 1 3 3 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 4 4 4 5 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 5

P11 5 4 5 3 4 5 4 2 2 4 3 2 4 5 4 2 4 2 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 2 5 5 3 3 2

P12 3 4 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4

P13 P14 P15 Skor KPP 3 4 4 42 1 4 4 4 45 1 5 5 5 48 1 4 4 5 45 1 5 5 5 48 1 3 4 3 40 1 5 5 4 45 1 4 5 3 36 1 5 5 5 37 1 4 4 4 38 1 5 4 3 39 1 5 4 3 36 1 5 5 5 47 1 5 5 5 49 1 4 4 4 39 1 4 4 4 37 1 4 4 5 44 1 4 4 3 36 1 5 5 5 42 1 5 5 5 48 1 5 5 4 41 1 2 2 2 26 1 4 4 4 38 1 4 4 4 36 1 5 5 4 41 1 5 4 4 45 1 5 5 4 43 1 5 4 4 40 1 5 4 5 41 1 4 4 4 34 1 4 4 4 40 1 5 5 5 42 1 5 5 5 46 1 5 5 5 49 1 4 5 4 40 1 4 4 3 32 1 5 5 4 44 1

111

Tabel Lanjutan Responden P6 P7 P8 P9 38 4 2 4 5 39 4 2 4 5 40 5 5 5 4 41 4 4 4 5 42 4 3 4 3 43 4 4 4 4 44 4 4 4 4 45 4 4 4 5 46 4 2 2 3 47 5 4 5 4 48 4 4 4 4 49 5 4 4 5 50 4 4 4 4 51 5 4 4 5 52 5 5 5 5 53 5 4 5 5 54 3 4 4 5 55 5 5 5 4 56 5 4 4 4 57 4 4 4 4 58 4 4 4 4 59 4 4 4 4 60 5 4 4 5 61 5 4 4 4 62 3 5 5 4 63 4 4 5 5 64 4 5 4 5 65 5 3 4 4 66 2 3 1 3 67 4 5 4 4 68 2 4 4 4 69 2 4 4 4 70 4 4 4 4 71 4 4 5 5 72 5 5 5 5 73 5 4 4 5 74 4 5 5 5 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P10 2 2 2 3 2 4 4 4 2 4 4 5 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 5 5 4 4 4 4 3 5 3 4 4 5 5 5 5

P11 4 4 1 5 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 5 5 5 3 4 4 2 4 3 4 4 5 4 5 3

P12 4 4 4 5 3 2 4 4 4 5 2 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 3 4 5 5

P13 P14 P15 Skor KPP 5 5 4 39 1 5 5 4 39 1 5 4 4 39 1 3 5 4 42 1 3 3 3 33 1 4 4 3 37 1 4 4 4 40 1 4 4 5 42 1 3 3 4 31 1 4 4 4 42 1 3 3 3 35 1 5 5 4 45 1 4 4 4 38 1 5 4 4 44 1 5 4 4 47 1 5 5 4 47 1 4 5 5 42 1 5 4 4 44 1 3 4 5 41 1 4 4 4 40 1 4 4 4 40 1 5 4 3 37 1 5 5 5 48 1 4 5 3 44 2 5 3 5 43 2 4 4 5 42 2 5 5 5 45 2 5 5 4 42 2 4 2 4 27 2 4 4 4 42 2 3 2 2 29 2 4 4 4 37 2 4 4 4 40 2 3 4 4 42 2 4 4 4 45 2 5 5 5 48 2 4 4 5 45 2

112

Tabel Lanjutan Responden P6 P7 P8 P9 75 5 4 5 5 76 5 4 4 4 77 5 4 5 5 78 4 4 4 4 79 4 4 3 4 80 4 4 4 4 81 4 4 4 5 82 4 3 2 4 83 5 5 5 5 84 5 4 5 5 85 4 3 4 4 86 4 3 4 4 87 5 5 4 4 88 4 4 4 4 89 3 4 2 5 90 5 3 5 5 91 4 4 4 4 92 4 2 4 2 93 4 4 2 4 94 3 3 2 4 95 4 4 4 4 96 4 4 4 5 97 4 4 4 4 98 4 4 5 4 99 4 4 4 4 100 3 3 4 4 101 4 4 4 4 102 4 5 2 5 103 4 4 4 5 104 5 5 5 5 105 4 4 4 5 106 3 3 4 4 107 5 4 5 5 108 4 2 4 5 109 4 2 4 5 110 5 5 5 4 111 4 4 4 5 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P10 5 4 4 2 1 3 3 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 2 4 4 4 5 4 2 3 2 4 4 4 5 3 2 5 2 2 2 3

P11 4 5 4 2 2 4 3 2 4 5 4 2 4 2 4 5 3 4 4 4 3 5 4 4 4 2 4 2 5 5 3 3 2 4 4 1 5

P12 5 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 2 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 5

P13 P14 P15 Skor KPP 5 5 5 48 2 3 4 3 40 2 5 5 4 45 2 4 5 3 36 2 5 5 5 37 2 4 4 4 38 2 5 4 3 39 2 5 4 3 36 2 5 5 5 47 2 5 5 5 49 2 4 4 4 39 2 4 4 4 37 2 4 4 5 44 2 4 4 3 36 2 5 5 5 42 2 5 5 5 48 2 5 5 4 41 2 2 2 2 26 2 4 4 4 38 2 4 4 4 36 2 5 5 4 41 2 5 4 4 45 2 5 5 4 43 2 5 4 4 40 2 5 4 5 41 2 4 4 4 34 2 4 4 4 40 2 5 5 5 42 2 5 5 5 46 2 5 5 5 49 2 4 5 4 40 2 4 4 3 32 2 5 5 4 44 2 5 5 4 39 2 5 5 4 39 2 5 4 4 39 2 3 5 4 42 2

113

Tabel Lanjutan Responden P6 P7 P8 112 4 3 4 113 4 4 4 114 4 4 4 115 4 4 4 116 4 2 2 117 5 4 5 118 4 4 4 119 5 4 4 120 4 4 4 Sumber: Data primer yang diolah

P9 3 4 4 5 3 4 4 5 4

P10 2 4 4 4 2 4 4 5 3

P11 5 4 4 4 4 3 4 4 4

P12 3 2 4 4 4 5 2 4 3

P13 P14 P15 Skor KPP 3 3 3 33 2 4 4 3 37 2 4 4 4 40 2 4 4 5 42 2 3 3 4 31 2 4 4 4 42 2 3 3 3 35 2 5 5 4 45 2 4 4 4 38 2

114

Variabel Kualitas Pemeriksaan Responden P16 P17 P18 P19 P20 1 3 3 4 3 3 2 5 4 4 4 3 3 5 3 2 5 3 4 3 4 4 4 3 5 5 5 4 5 5 6 4 4 4 3 4 7 4 4 3 3 3 8 5 4 4 4 3 9 4 4 4 4 3 10 4 4 3 4 4 11 5 3 4 3 3 12 4 4 3 3 4 13 5 5 4 5 4 14 5 5 5 5 5 15 4 4 3 2 3 16 4 4 3 3 4 17 4 4 4 3 4 18 5 4 4 4 3 19 4 4 3 2 2 20 5 5 5 5 5 21 4 4 3 4 4 22 4 4 4 2 2 23 4 4 2 3 3 24 3 4 4 3 3 25 4 4 3 4 4 26 5 5 5 5 4 27 4 4 5 4 4 28 2 3 4 4 5 29 4 4 3 4 5 30 4 4 3 2 2 31 4 4 2 5 5 32 5 4 4 5 5 33 5 5 4 4 5 34 4 2 4 4 4 35 4 4 4 3 4 36 2 3 4 4 3 37 5 5 3 5 5 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P21 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5

P22 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5

P23 P24 Skor KPP 5 4 35 1 4 5 38 1 5 5 38 1 3 4 34 1 5 4 43 1 3 5 35 1 4 5 34 1 4 4 36 1 4 4 36 1 4 5 36 1 5 5 38 1 4 4 35 1 4 5 42 1 4 5 44 1 4 4 31 1 5 5 38 1 5 4 38 1 5 4 37 1 4 4 32 1 5 4 42 1 4 4 35 1 2 4 26 1 3 2 29 1 4 4 33 1 4 4 35 1 4 5 41 1 4 5 39 1 4 4 34 1 5 4 37 1 4 4 31 1 5 3 38 1 5 5 43 1 5 5 43 1 5 4 35 1 4 5 36 1 2 4 29 1 5 5 43 1

115

Tabel Lanjutan Responden P16 P17 P18 P19 P20 38 4 4 4 2 2 39 4 4 4 2 2 40 4 4 4 4 4 41 4 4 2 2 4 42 4 3 3 3 3 43 4 3 3 4 3 44 5 5 4 4 3 45 5 4 4 4 3 46 4 4 2 3 3 47 5 3 4 3 4 48 2 2 3 3 3 49 4 5 4 3 4 50 4 4 4 4 4 51 5 5 5 4 5 52 4 5 5 4 5 53 5 5 3 4 5 54 4 4 4 4 4 55 3 3 3 4 3 56 4 4 5 5 5 57 4 5 5 5 4 58 3 3 3 4 5 59 2 2 3 3 4 60 4 4 4 4 5 61 3 4 3 4 4 62 5 5 4 5 5 63 4 5 4 5 5 64 3 4 5 3 4 65 4 4 5 5 5 66 4 4 5 4 4 67 4 5 4 3 4 68 4 4 4 5 5 69 4 3 5 1 2 70 3 3 3 4 4 71 3 3 4 3 3 72 5 4 4 4 3 73 5 3 2 5 3 74 3 4 4 4 3 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P21 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 3 2 5 1 3 5 4 5 4

P22 4 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5

P23 P24 Skor KPP 4 4 32 1 4 4 32 1 5 4 38 1 4 4 32 1 4 4 30 1 4 4 32 1 4 4 37 1 4 4 36 1 3 4 31 1 5 4 37 1 4 4 29 1 4 5 37 1 4 4 36 1 5 4 42 1 5 5 41 1 5 5 41 1 4 4 37 1 3 4 31 1 4 5 42 1 4 5 40 1 4 4 35 1 4 3 29 1 5 5 41 1 5 3 34 2 4 5 42 2 4 5 40 2 4 4 36 2 4 5 41 2 3 2 34 2 5 4 35 2 2 2 36 2 2 2 24 2 4 4 32 2 5 4 35 2 4 5 38 2 5 5 38 2 3 4 34 2

116

Tabel Lanjutan Responden P16 P17 P18 P19 P20 75 5 5 4 5 5 76 4 4 4 3 4 77 4 4 3 3 3 78 5 4 4 4 3 79 4 4 4 4 3 80 4 4 3 4 4 81 5 3 4 3 3 82 4 4 3 3 4 83 5 5 4 5 4 84 5 5 5 5 5 85 4 4 3 2 3 86 4 4 3 3 4 87 4 4 4 3 4 88 5 4 4 4 3 89 4 4 3 2 2 90 5 5 5 5 5 91 4 4 3 4 4 92 4 4 4 2 2 93 4 4 2 3 3 94 3 4 4 3 3 95 4 4 3 4 4 96 5 5 5 5 4 97 4 4 5 4 4 98 2 3 4 4 5 99 4 4 3 4 5 100 4 4 3 2 2 101 4 4 2 5 5 102 5 4 4 5 5 103 5 5 4 4 5 104 4 2 4 4 4 105 4 4 4 3 4 106 2 3 4 4 3 107 5 5 3 5 5 108 4 4 4 2 2 109 4 4 4 2 2 110 4 4 4 4 4 111 4 4 2 2 4 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P21 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 4 5 4 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 4

P22 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4

P23 P24 Skor KPP 5 4 43 2 3 5 35 2 4 5 34 2 4 4 36 2 4 4 36 2 4 5 36 2 5 5 38 2 4 4 35 2 4 5 42 2 4 5 44 2 4 4 31 2 5 5 38 2 5 4 38 2 5 4 37 2 4 4 32 2 5 4 42 2 4 4 35 2 2 4 26 2 3 2 29 2 4 4 33 2 4 4 35 2 4 5 41 2 4 5 39 2 4 4 34 2 5 4 37 2 4 4 31 2 5 3 38 2 5 5 43 2 5 5 43 2 5 4 35 2 4 5 36 2 2 4 29 2 5 5 43 2 4 4 32 2 4 4 32 2 5 4 38 2 4 4 32 2

117

Tabel Lanjutan Responden P16 P17 P18 P19 P20 112 4 3 3 3 3 113 4 3 3 4 3 114 5 5 4 4 3 115 5 4 4 4 3 116 4 4 2 3 3 117 5 3 4 3 4 118 2 2 3 3 3 119 4 5 4 3 4 120 4 4 4 4 4 Sumber: Data primer yang diolah

P21 3 3 4 4 4 4 4 4 4

P22 3 4 4 4 4 5 4 4 4

P23 P24 Skor KPP 4 4 30 2 4 4 32 2 4 4 37 2 4 4 36 2 3 4 31 2 5 4 37 2 4 4 29 2 4 5 37 2 4 4 36 2

118

Variabel Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak Responden P25 P26 P27 P28 P29 1 4 4 4 4 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 3 7 4 4 4 4 4 8 4 4 4 3 3 9 4 3 4 3 3 10 4 3 3 4 3 11 4 4 4 4 3 12 4 4 3 3 3 13 5 5 5 5 5 14 5 5 5 5 4 15 3 4 3 3 3 16 5 4 4 3 3 17 3 4 5 3 3 18 4 4 3 3 4 19 4 3 3 4 3 20 4 3 3 3 3 21 4 4 3 3 2 22 2 2 2 2 2 23 3 2 3 4 4 24 4 4 4 4 3 25 4 4 3 3 2 26 5 5 5 5 5 27 4 5 4 4 5 28 4 4 4 4 4 29 4 4 4 4 4 30 4 4 4 3 3 31 4 4 4 3 4 32 5 5 5 5 4 33 5 5 5 5 5 34 4 4 2 2 1 35 5 4 3 4 4 36 5 5 5 2 2 37 4 4 4 4 3 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P30 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4

Skor KPP 23 1 19 1 21 1 22 1 25 1 23 1 25 1 21 1 21 1 21 1 23 1 21 1 30 1 29 1 19 1 22 1 23 1 22 1 21 1 20 1 20 1 12 1 20 1 24 1 20 1 30 1 26 1 24 1 24 1 22 1 24 1 29 1 30 1 17 1 24 1 23 1 23 1

119

Tabel Lanjutan Responden P25 P26 P27 P28 P29 38 4 4 4 4 2 39 4 4 4 4 2 40 4 4 4 4 4 41 4 4 4 4 2 42 4 4 2 3 1 43 4 4 4 4 3 44 4 4 4 4 4 45 4 4 4 4 4 46 2 4 2 2 2 47 3 5 4 3 4 48 4 4 3 3 3 49 4 4 4 4 4 50 4 4 3 4 4 51 5 4 4 5 5 52 5 4 5 5 4 53 4 5 5 4 4 54 4 4 3 3 4 55 4 4 4 5 5 56 4 4 4 4 5 57 5 5 5 5 5 58 4 4 4 3 4 59 4 4 5 5 4 60 5 5 4 4 4 61 4 4 5 5 4 62 4 4 4 4 3 63 4 4 5 5 3 64 4 3 5 5 4 65 4 5 5 4 4 66 3 1 3 3 2 67 5 4 4 5 4 68 4 4 4 3 3 69 4 4 4 4 4 70 4 4 4 4 4 71 4 4 4 4 3 72 2 3 3 3 4 73 4 4 3 3 2 74 4 3 3 3 4 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P30 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5 3 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 5 5 4 4 4 4 3 4 2 3 4 4 4 5 5

Skor KPP 22 1 22 1 24 1 22 1 17 1 23 1 24 1 24 1 16 1 24 1 20 1 24 1 23 1 28 1 27 1 26 1 22 1 26 1 26 1 30 1 23 1 25 1 27 1 27 2 23 2 25 2 25 2 26 2 15 2 26 2 20 2 23 2 24 2 23 2 19 2 21 2 22 2

120

Tabel Lanjutan Responden P25 P26 P27 P28 P29 75 4 4 4 4 4 76 4 4 4 4 3 77 4 4 4 4 4 78 4 4 4 3 3 79 4 3 4 3 3 80 4 3 3 4 3 81 4 4 4 4 3 82 4 4 3 3 3 83 5 5 5 5 5 84 5 5 5 5 4 85 3 4 3 3 3 86 5 4 4 3 3 87 3 4 5 3 3 88 4 4 3 3 4 89 4 3 3 4 3 90 4 3 3 3 3 91 4 4 3 3 2 92 2 2 2 2 2 93 3 2 3 4 4 94 4 4 4 4 3 95 4 4 3 3 2 96 5 5 5 5 5 97 4 5 4 4 5 98 4 4 4 4 4 99 4 4 4 4 4 100 4 4 4 3 3 101 4 4 4 3 4 102 5 5 5 5 4 103 5 5 5 5 5 104 4 4 2 2 1 105 5 4 3 4 4 106 5 5 5 2 2 107 4 3 3 4 3 108 4 4 4 4 2 109 4 4 4 4 2 110 4 4 4 4 4 111 4 4 4 4 2 Bersambung pada halaman selanjutnya.

P30 5 4 5 3 4 4 4 4 5 5 3 3 5 4 4 4 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4

Skor KPP 25 2 23 2 25 2 21 2 21 2 21 2 23 2 21 2 30 2 29 2 19 2 22 2 23 2 22 2 21 2 20 2 20 2 12 2 20 2 24 2 20 2 30 2 26 2 24 2 24 2 22 2 24 2 29 2 30 2 17 2 24 2 23 2 21 2 22 2 22 2 24 2 22 2

121

Tabel Lanjutan Responden P25 P26 P27 P28 P29 112 4 4 2 3 1 113 4 4 4 4 3 114 4 4 4 4 4 115 4 4 4 4 4 116 2 4 2 2 2 117 3 5 4 3 4 118 4 4 3 3 3 119 4 4 4 4 4 120 4 4 3 4 4 Sumber: Data primer yang diolah

P30 3 4 4 4 4 5 3 4 4

Skor KPP 17 2 23 2 24 2 24 2 16 2 24 2 20 2 24 2 23 2

122

Lampiran 3 Surat Izin Riset

123

124

125

126

Lampiran 4 Hasil Uji SPSS

127

Hasil Uji Validitas Hasil Uji Validitas Efektivitas Pemeriksaan Correlations Efek1 Efek1 Pearson Correlation

Efek2 1

Sig. (2-tailed)

N Efek2 Pearson Correlation

.179

-.002 .339

.539**

.985

.000

.000

120

120

120

120

120

1

*

**

.554**

.051

N

120

120

**

*

.220

.009

.016

N

120

120

.152 .296

.016

.097

.001

.000

120

120

120

120

**

.556**

.062

.000

.000

120

120

120

**

.653**

.000

.000

.220

Sig. (2-tailed) Efek4 Pearson Correlation

.236

Skor

**

.009

.179

.236

Efek4 Efek5

**

.051

Sig. (2-tailed) Efek3 Pearson Correlation

1 120

.171 .323

-.002

.152

.171

Sig. (2-tailed)

.985

.097

.062

N

120

120

120

120

120

120

**

**

**

**

1

.823**

Efek5 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) Skor

120

Efek3

N Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

.339

.296

.000

.001

120 .539**

120 .554**

.000

.000

.323

.000

1 .524

.524

.000

.000

120 120 120 ** ** .556 .653 .823** .000

.000

.000

N 120 120 120 *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

120

120

120 1 120

Sumber: Data primer yang diolah

128

Hasil Uji Validitas Efisiensi Pemeriksaan Correlations Efis6

Efis6

Pearson Correlation

Efis7

1 .305

Sig. (2-tailed)

N Efis7

Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N Efis8

Efis9

Pearson Correlation

Efis8

.509

**

.001

.000

120

120

.305**

1 .338**

.001

.000

120

120

.509** .338**

120

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

N

120

120

120

**

**

**

Pearson Correlation

.308

.387

.320

Efis9

.308

Efis10 Efis11 Efis12 Efis13 Efis14 Efis15 Skor **

.000

.014

.000

120

120

120

120

.387** .448** -.017 .256** .000

.000

.856

120

120

120

.320** .212* .199*

120

120

120

.060

.121 .180*

.103 .494** 120

**

**

**

**

.780**

1 .476

.476

.000

.020

.000

120

120

120

120

**

.177 .544

.000

.000

.000

.000

.000

120

120

120

120

120

120

**

**

*

**

**

.698**

1 .355

120

.014

.004

.000

.000

120

120

120

120

120

1

.856

.029

.053

.000

120

120

120

120

**

**

.060

**

**

.101

120

Sig. (2-tailed)

.000

.005

.515

.000

.000

.273

N

120

120

120

120

120

120

**

**

.121

**

*

.273

.167

.623

.031

.000

120

120

120

120

120

1

**

**

**

.694**

120

.526

.608

.000

.000

.000

120

120

120

120

**

**

.597**

.000

.000

.000

120

120

120

**

.696**

.000

.000

120

120

**

-.127 .526

1 .660

.188

.000

.014

.167

.000

N

120

120

120

120

120

120

120

120

**

**

*

**

**

**

**

.045 .604

.604

.000

.003

.258

.045 .197 .398**

-.127

.005

.696

*

.101

Sig. (2-tailed)

.180

.349

.000

**

.224

.224 .258

120

120

.387

.387

.000

.014

.235

.549

.053

N

.548

.696

120

.177 .355

.544

.548

.000

Sig. (2-tailed)

.387

120 .000

.000

Efis14 Pearson Correlation

120

120

N

.268

.000

.265

Sig. (2-tailed)

.257

.000

120

**

Efis13 Pearson Correlation

.010

.049

*

.256

.003

120

**

.367

120

.188

**

Efis12 Pearson Correlation

120

120

120

-.017 .199

120

.515

120

.223

120

.268** .235** .377** .569**

120

.000

Efis11 Pearson Correlation

.000

.029

120

*

.012

120

.000

*

.000

.020

120

.212

.005

120

.001

.448

.005

.257** .387** .228* .635**

.000

Sig. (2-tailed)

.408

.408** .223* .367**

.001

N Efis10 Pearson Correlation

.660

.492

1 .515

Sig. (2-tailed)

.000

.010

.049

.000

.004

.623

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

120

120

120

*

**

.103

**

**

*

**

**

**

1 .691**

Sig. (2-tailed)

.012

.000

.265

.000

.000

.031

.000

.000

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

Efis15 Pearson Correlation

Skor

120

**

Pearson Correlation

.228 .377

.635

.569

.494

.549

.780

.349

.698

.197 .608

.398

.694

.492

.597

.515

.696

.691

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data primer yang diolah

129

120

Hasil Uji Validitas Kualitas Pemeriksaan Correlations Kual16 Kual17 Kual18 Kual16 Pearson Correlation

1

.558

Sig. (2-tailed) N Kual17 Pearson Correlation

.558

**

.000

N

120 .161

**

.161

.307

.188

.325

.000

.000

120

120

120

120

120

120

120

120

120

**

**

**

.287

120 **

.302

.176

.114

.000

.070

.055

.215

.001

.000

120

120

120

120

120

120

*

*

1

.232

*

.232

.025

.034

-.013

.042

.787

.713

.891

.013

.000

120

120

120

120

120

120

**

**

**

**

**

.665

.001

.001

.011

N

120

120

120

120

.159

**

*

**

.447

.004

.000

120

120

120

120

120

120

1

**

**

**

**

.722**

.042

.000

N

120

120

120

120

120

**

**

.425

.010

.000

120

120

120

120

120

1

**

**

**

.657**

Sig. (2-tailed)

.040

.070

.787

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

**

**

**

.543

.000

.000

120

120

120

120

1

**

.034

Sig. (2-tailed)

.000

.055

.713

.000

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

120

**

**

**

**

Sig. (2-tailed) N Kual24 Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

.000

.215

.891

.002

.419

.000

.482

.000

.408

.000

.176

.543

.482

.000

**

.279

.235

.000

.025

.372

.419

.000

.166

.425

.372

.000

*

-.013

.733**

.002

.000

.114

.260

.000

.082

.349

.279

.000

.665

.447

.349

.000

Sig. (2-tailed)

**

.401**

.226

120 1

.186

.186

*

.011

Sig. (2-tailed)

.373

.588**

120

**

Kual23 Pearson Correlation

.294

.001

**

.340

.166

120

120

.302

.340

**

.001

120

.325

.606**

.000

.001

Kual22 Pearson Correlation

Skor

.000

.287

.188

.319

**

.040

120

Kual21 Pearson Correlation

.373

**

.082

.079

Kual20 Pearson Correlation

.159

**

.001

N

.307

*

.079

Sig. (2-tailed) Kual19 Pearson Correlation

Kual19 Kual20 Kual21 Kual22 Kual23 Kual24

.000 1

Sig. (2-tailed) Kual18 Pearson Correlation

.475

.475

.092 .588**

.000

.317

.000

120

120

120

1

**

.617**

.000

.000

120

120

.000

.322

120

120

120

120

120

120

120

120

.319**

.294**

.226*

.260**

.235**

.408**

.092

.322**

1 .560**

.000

.001

.013

.004

.010

.000

.317

.000

.000

120

120

120

120

120

120

120

120

120

120

.606**

.588**

.401**

.733**

.722**

.657**

.588**

.617**

.560**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

120

120

120

N Skor

120

**

Pearson Correlation

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data primer yang diolah

130

120

Hasil Uji Validitas Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak Correlations

Ting25 Ting26 Ting27 Ting28 Ting29 Ting30 Ting25 Pearson Correlation

1

Sig. (2-tailed) N Ting26 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Ting27 Pearson Correlation

Sig. (2-tailed) N Ting28 Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N Ting29 Pearson Correlation Sig. (2-tailed)

N Ting30 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N Skor

120 .546

**

Skor

.546**

.528**

.534**

.306**

.331**

.703**

.000

.000

.000

.001

.000

.000

120

120

120

120

120

120

1

**

**

**

**

.680**

.000

.000

.000

.568

.000

.307

.001

.306

.001

.413

120

120

120

120

120

120

120

.528**

.568**

1

.638**

.524**

.431**

.834**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

120

120

120

120

120

120

120

.534**

.307**

.638**

1

.628**

.404**

.805**

.000

.001

.000

.000

.000

.000

120

120

120

120

120

120

120

.306**

.306**

.524**

.628**

1

.436**

.757**

.001

.001

.000

.000

.000

.000

120

120

120

120

120

120

120

.331**

.413**

.431**

.404**

.436**

1

.661**

.000

.000

.000

.000

.000

.000

120

120

120

120

120

120

120

.703**

.680**

.834**

.805**

.757**

.661**

1

Sig. (2-tailed)

.000

.000

.000

.000

.000

.000

N

120

120

120

120

120

120

Pearson Correlation

120

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data primer yang diolah

131

Hasil Uji Reliabilitas Uji Reliabilitas Efektivitas Pemeriksaan Case Processing Summary N Cases

Valid

% 120

100.0

0

.0

120

100.0

Excludeda Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

.616

.617

5

Scale Statistics

Mean 19.41

Variance 5.975

Std. Deviation 2.444

N of Items 5

Sumber: Data primer yang diolah

132

Uji Reliabilitas Efisiensi Pemeriksaan Case Processing Summary N

%

Valid

120

100.0

Excludeda

0

.0

Total

120

100.0

Cases

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

.811

.829

10

Scale Statistics

Mean

Variance

Std. Deviation

N of Items

40.52

24.520

4.952

10

Sumber: Data primer yang diolah

133

Uji Reliabilitas Kualitas Pemeriksaan

Case Processing Summary N Cases

Valid

% 120

100.0

0

.0

120

100.0

Excludeda Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

.787

.788

9

Scale Statistics

Mean 35.91

Variance 18.588

Std. Deviation 4.311

N of Items 9

Sumber: Data primer yang diolah

134

Uji Reliabilitas Tingkat Kemudahan Tindakan Penagihan Tunggakan Pajak

Case Processing Summary N Cases

Valid

% 120

100.0

0

.0

120

100.0

Excludeda Total

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. Reliability Statistics

Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items

.833

.836

6

Scale Statistics

Mean 22.88

Variance 12.205

Std. Deviation 3.494

N of Items 6

Sumber: Data primer yang diolah

135

Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N

Minimum

Efek 120 Efis 120 Kual 120 Ting 120 Valid N (listwise) 120 Sumber: Data primer yang diolah

Maximum

14 26 24 12

Mean

25 49 44 30

Std. Deviation

19.41 40.52 35.91 22.88

2.444 4.952 4.311 3.494

Hasil Uji Multikolonieritas Coefficientsa Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients

Model 1

B (Constant)

Std. Error

-1.975

2.451

Efek

.420

.103

Efis

.134 .314

Kual a. Dependent Variable: Ting

Beta

Collinearity Statistics

t

Sig.

Tolerance

VIF

-.806

.422

.294

4.074

.000

.868 1.152

.065

.190

2.069

.041

.538 1.858

.073

.388

4.327

.000

.562 1.778

Sumber: Data primer yang diolah

136

Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer yang diolah Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah 137

Koefisien Determinasi (R2) Model Summaryb Model

R

R Square Adjusted R Square

1 .690a .476 a. Predictors: (Constant), Kual, Efek, Efis

Std. Error of the Estimate

.463

2.561

b. Dependent Variable: Ting Sumber: Data primer yang diolah Uji t Coefficientsa

Standardized Coefficients

Unstandardized Coefficients Model 1

Std. Error

B

(Constant)

Beta

-1.975

2.451

Efek

.420

.103

Efis

.134 .314

Kual a. Dependent Variable:Ting

t

Sig.

-.806

.422

.294

4.074

.000

.065

.190

2.069

.041

.073

.388

4.327

.000

Sumber: Data primer yang diolah Uji F ANOVAb

Model 1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

691.406

3

230.469

Residual

760.961

116

6.560

1452.367

119

Total

F

Sig.

35.132 .000a

a. Predictors: (Constant), Kual, Efek, Efis b. Dependent Variable: Ting

Sumber: Data primer yang diolah

138

Hasil Uji Independent Sample T-Test (1) Group Statistics

KPP Efek Efis Kual

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

KPP Keb.Lama

60

19.47

2.460

.318

KPP Serpong

60

19.35

2.448

.316

KPP Keb.Lama

60

40.85

4.793

.619

KPP Serpong

60

40.20

5.125

.662

KPP Keb.Lama

60

36.12

4.322

.558

KPP Serpong

60

35.70

4.327

.559

Sumber: Data primer yang diolah Hasil Uji Independent Sample T-Test (2) Independent Samples Test Levene's Test for Equality of t-test for Equality of Means

Variances

Sig.

Std. (2Error taile Differen Differen d) ce ce

Mean

F

Efek

Equal variances assumed Equal variances not assumed

Efis

Equal variances assumed

Equal variances not assumed Kual

Equal variances assumed

Equal variances not assumed

Sig.

t

.012 .915 .260

df

95% Confidence Interval of the Difference

Lower

Upper

118 .795

.117

.448

-.771

1.004

.260 117.997 .795

.117

.448

-.771

1.004

118 .474

.650

.906

-1.144

2.444

.718 117.476 .474

.650

.906

-1.144

2.444

118 .599

.417

.790

-1.147

1.980

.528 118.000 .599

.417

.790

-1.147

1.980

.100 .753 .718

.081 .776 .528

Sumber: Data primer yang diolah

139

Lampiran 4 Laporan Tunggakan Pajak

140

141

142