DAFTAR RIWAYAT HIDUP IDENTITAS: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Nama Lengkap dan Gelar Tempat tanggal lahir Jenis Kelamin Agama Fakultas / Program Studi Pekerjaan / Jabatan Sekarang
7. NIP 8. Pangkat / Golongan 9. Nama orang tua: a. Ayah b. Ibu 10. Status 11. Isteri 12. Anak
: : : : : : : :
Dr. H. SUPANDI, S.H., M.Hum. Tembung, 17 September 1952 Laki-laki Islam Hukum / Doktor Ilmu Hukum Hakim Tinggi/Kepala Pusdiklat Tehnis Peradilan Mahkamah Agung RI. 040044872/19520917 198303 1 002 Pembina Utama Madya (IV/D)
: : : : :
H. Ngadimun (almarhum) Hj. Ngadinem (almarhumah) Kawin tahun 1977 Hj. Ema Sofia a. dr. Dimas Sri Utami b. Ari Tri Wahyuni, S.H. c. M. Galih Supanji, S.Ked. d. Iman Arif Sulthantio.
13. Alamat: a. Rumah
:
KAV.PTB.DKI BLOK A9 No.13 RT.003/ RW.04 Pondok Kelapa III, Tlp. (021) 8648970. Jakarta Timur (13450)
b. Kantor
:
Pusdiklat Mahkamah Agung R.I., Jln.Cikopo Selatan, Megamendung, Kab.Bogor.
RIWAYAT PENDIDIKAN: 1. Sekolah Rakyat Negeri I Saentis (Sumut), tamat tahun 1964 2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) PAB Saentis, tamat tahun 1967 3. Sekolah Teknologi Menengah (STM) Negeri II Medan, tamat tahun 1970 4. Khalsa English Course Medan, tingkat Intermediate, tahun 1970 5. Akademi Penerbangan / LPPU, Curug- Tangerang, tamat tahun 1972 6. Fakultas Hukum USU, tamat tahun 1981 7. Pelatihan Calon Hakim Peradilan Umum, tahun 1983 8. Pelatihan Calon Hakim Peradilan Tata Usaha Negara, tahun 1996 9. Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum, USU, tamat tahun 2001 10. Program Doktor (S3) Ilmu Hukum, USU tamat tanggal 25 November 2005 dengan Disertasi berjudul: KEPATUHAN PEJABAT DALAM MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DI MEDAN. RIWAYAT PEKERJAAN: 1. Tahun 1973 – 1980
:
2. Tahun 1980 – 1983
:
3. Tahun 1983 – 1985 4. Tahun 1985 – 1990 5. Tahun 1990 – 1996
: : :
Tenaga Tehnis Keselamatan Penerbangan Pelabuhan Udara Polonia Medan Staf Perizinan dan Pengendalian Angkutan Udara, Kantor Wilayah I Ditjen Perhubungan Udara Medan. Calon Hakim di Pengadilan Negeri Medan. Hakim Pengadilan Negeri Sabang, Dista Aceh Hakim Pengadilan Negeri Kualasimpang, Dista Aceh.
6. Tahun 1996 – 1998 7. Tahun 1998 – 2001 8. Tahun 2001 – 2003 9. Tahun 2003 – 2005 10. Tahun 2005 – 2006
: : : : :
11. Tahun 2006 – Sekarang :
Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Hakim Tinggi/Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Tenaga Tehnis Peradilan Mahkamah Agung RI.
PENGALAMAN MENGAJAR: 1. Tahun 2001 – sekarang
:
2. Tahun 2002
:
3. Tahun 2002 – sekarang
:
4. Tahun 2005 – sekarang
:
5. Tahun 2005 – sekarang
:
6. Tahun 2006 – sekarang
:
a. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, Medan. b. Dosen Luar Biasa pada Fakultas Hukum Universitas Dharma Agung, Medan. Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana (S2) Universitas Dharma Agung, Medan. Dosen Luar Biasa pada Sekolah Advokad Gayus Lumbun Jalan Biak, Jakarta. Dosen Luar Biasa pada Sekolah Advokad Pelita Harapan Jakarta. Dosen Luar Biasa pada Sekolah Advokad di Universitas Dharmawangsa, Medan. Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Medan Area, Medan. Dosen Luar Biasa pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Muhammadiyah Medan. Dosen luar Biasa Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Administrasi Negara Universitas Indonesia. Dosen Luar Biasa Pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Keuangan Negara Universitas Indonesia.
PENGALAMAN LUAR NEGERI: 1. Tahun 2002 a. Malaysia (Kuala Lumpur) Studi banding sistem hukum di Universityi Malaya (UM), Universiti Kebangsaan Malaya (UKM), Siswazah Universiti Malaya dan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. b. Singapura Studi banding sistem hukum dan penjelajahan perpustakaan di National University Singapura dan ke Kedutaan Besar RI di Singapura. 2. Tahun 2004 a. Madrid (Spanyol) Sebagai Anggota Delegasi Mahkamah Agung RI dalam Kongres ke VIII Organisasi Mahkamah Agung Peradilan Administrasi sedunia. b. Spanyol, Perancis dan Belanda Studi banding dan penelitian tentang pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkekuatan hukum tetap.
3. Tahun 2006 a. Republik Slovenia (Kota Lujbjana) sebagai Anggota Delegasi Mahkamah Agung RI dalam Board Meeting Organisasi Mahkamah Agung Peradilan Administrasi sedunia tahun 2006. b. Studi Banding ke Negera – negara Skandinavia, Swedia, dan Filandia. c. Studi Banding ke Mahkamah Agung India mengenai Administrasi Perkara dan Pengelolaan Uang Perkara. 4. Tahun 2007. Ke Kerajaan Norwegia (Kota Oslo).Penelitian tentang Penegakan Hukum dan Sistem pengelolaan lingkungan hidup. 5. Tahun 2008 a. Korea. Studi Banding tentang Government Inovative. b. Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda. Penelitian Studi banding Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Tehnis Peradilan. 6. Tahun 2009 Roma Italia, Purince Venecia Study Banding Empowering Lembaga Pendidikan dan Peradilan.
KARYA TULIS: 1. Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP) Kaitannya Dengan Sistem Peradilan Nasional Indonesia, Tesis, tahun 2001. 2. The Powers of The Administrative Courts in Enforcing Their Decisions (Country Paper Indonesia), tahun 2004. 3. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Pembahasan Proses Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, bahan penelitian/penataran, tahun 2005. 4. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahan seminar, tahun 2004. 5. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia, Kaitannya Dengan UUD 1945, PPs USU, tahun 2003. 6. Perbandingan Sistem Pemerintahan di Indonesia Dengan Sistem Pemerintahan di Philipina dan Amerika Serikat, PPs USU, tahun 2003. 7. Kedudukan Sertifikat Pembayaran Sebagai Salah Satu Alat Bukti Dalam Praktek Hukum Kontrak Bangunan (Suatu Analisis Menurut Sistem Common Law), PPs USU, tahun 1999. 8. Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nasional Indonesia, PPs USU, tahun 2003. 9. Hakim Sebagai Pejabat Negara dan Sebagai Pegawai Negeri, PTUN Medan, tahun 2002. 10. Konsistensi Tindakan Aparatur Pemerintahan di Propinsi Sumatera Utara Dalam Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, usulan penelitian, PPs USU, tahun 2003.
11. Peradilan Tata Usaha Negara dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi, PTUN Medan, tahun 2002. 12. Inventarisasi Undang-Undang Baru Yang Diperlukan Pasca Amandemen UUD 1945, PPs USU, tahun 2002. 13. Kinerja Pemerintahan Presiden Megawati Mengacu Kepada Sistem Konstitusional Indonesia, PPs USU, tahun 2003. 14. Ulasan Singkat Tentang Ideiologi, Idealisme dan Integrasi Nasional, PPs USU, tahun 2002. 15. Mungkinkah Badan Hukum Publik (Pusat/Daerah) Bertindak Sebagai Penggugat di Peradilan TUN? PTUN Medan, tahun 2002. 16. Pembajakan Udara (Hijacking) dan Ketentuan Pidananya Di dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana Indonesia, Skripsi, tahun 1981. 17. Pengalaman Perjalanan di Beberapa Negara Eropa (Sebuah Renungan Keprihatinan Seorang Anak Bangsa), tulisan lepas, tahun 2004. 18. Permasalahan Hukum Acara Termasuk Schorsing/Penangguhan, Makalah Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI, Bandung. 19. Karakteristik dan Asas-Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara serta Perbedaannya Dengan Hukum Acara Perdata, Makalah disampaikan pada InHouse Legal Training Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Tata Usaha Negara bagi pegawai di Lingkungan Bank Indonesia tgl. 19 s/d 29 Juli 2004 LPPHAN, Jakarta. 20. Langkah-Langkah Mengantisipasi Timbulnya Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, Makalah disampaikan pada Diskusi Terbatas Pejabat/Staf Satuan Kerja di Lingkungan Bank Indonesia, 8 September 2004, Jakarta. 21. Problematika Eksekusi Putusan Peradilan TUN Terhadap Pejabat TUN Daerah, makalah disampaikan pada Workshop tentang “Penerapan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah”, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Administrasi Negara (LPPHAN) bekerja sama dengan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, tanggal 28 Agustus 2004. 22. Mengembangkan Nilai-Nilai Profesionalisme dan Berfikir Sistemik Mewujudkan Good Governance, Disajikan dalam Forum Diklat Pejabat Eselon III-IV Pemda Prov/Kabupaten/Kota se Sumatera Utara, Tanggal 10-14 Maret 2008 di BADIKLAT SUMATERA UTARA – MEDAN 23. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Disampaikan dalam Diklat Teknis Substantif Spesialisasi beracara di Pengadilan Angkatan I SDM di Lingkungan Ditjen Kekayaan Negara, Jakarta, 14 Oktober 2009.
PENGALAMAN DALAM BIDANG SEMINAR Telah sering berpartisipasi dalam berbagai seminar, baik sebagai Peserta, Penyaji Materi, Nara Sumber, maupun sebagai Moderator. RIWAYAT BERORGANISASI 1. Menggeluti kegiatan Kepramukaan sejak di bangku Sekolah SD sampai dengan sekarang. 2. Sebagai Anggota Pengurus Ikatan Keluarga Alumni Fakultas Hukum USU dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. 3. Sebagai Pengurus Daerah Sumatera Utara (Sekretaris II) Ikatan Hakim Indonesia Periode 1998 – 2002.
Jakarta, Januari 2010 Yang bersangkutan,
Dr.H. SUPANDI, S.H.,M.Hum. NIP. 040044872/19520917 198303 1 002
