DAFTAR PUSTAKA Buku :

DAFTAR PUSTAKA Buku : Kerlinger Fred N, 1986, Asas-asas Penelitian Behavioral Edisi Ketiga, terjemahan Drs.Landung R.Simatupang, Jogyakarta : Gadjah Mada University Press. Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, Roy Kelly, 1989 Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, terjemahaan Masri Maris, Sri Edi Swasono, Jakarta : Universitas Indonesia M.Suparmoko, Drs, MA, 1990, Keuangan Negara : Dalam Teori dan Praktek, Edisi Keempat, BPFE Yogyakarta. Musgrave, Richard A. and Peggy B, 1991, Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, Edisi kelima, terjemahan Penerbit Airlangga, Jakarta :PT Gelora Aksara Pratama The International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, 1998, Public Expenditure Management Handbook, Washington, D.C Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, 1999, Teori Ekonomi Makro, suatu pengantar, Edisi Kedua, Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Moleong, Alex J, 2000, Metodelogi Penelitian Kualitiatif, Bandung, PT Remaja Rosdayakarya. M. Ikhsan, Roy V Salomo, 2002, Keuangan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara. Rasul Sjahrudin, 2003 Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam prespektif UU nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara- Problem dan Solusi Penganganggaran di Indonesia W.Riawan Tjandra, 2006, Hukum dan Keuangan Negara, Jakarta : PT. Gramedia. Prof.Dr.Budi Winarno,MA, 2007, Kebijakan Publik, teori dan Proses,Jakarta : Media Pressindo. Organization of Economic for Co-ordination and Development; 2007, Performance Budgeting in OECD Countries Dr Prasetya Irawan MSc, 2007, Penelitian Kualitatitif dan Kuantitatif untuk ilmuilmu sosial, Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia Dr.Riant Nugroho, 2009, Public Policy (edisi revisi), Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.

135

Pelaksanaan kebijakan..., Itjok Henandarto, FISIP UI, 2009

136

Jurnal dan Artikel: McGill, Ronald, 2001, Performance Budgeting, International Journal of Public Sector Management, Vol 14, No 5 pg 376-390 McGill, Ronald, Performance Budgeting in Least Developed Countries: Concepts, Instruments and Governance, United Nation Capital Development Fund J Herzog, Richard, 2006, Performance Budgeting : Descriptive, Allegorical, Mythical, and Idealistic, International Journal of Organization Theory and Behaviour, Spring 2006; 9, 1; ABI/INFORM Global pg 72. Kim, John M, Park, Nowook, 2007, Performance Budgeting in Korea, OECD Journal on Budgeting, 2007; 7,4: ABI/INFORM Global pg 91. Hawke, Lewis, 2007, Performance Budgeting in Australia, OECD Journal on Budgeting, 2007; 7,3: ABI/INFORM Global pg. 133. Rikke Ginnerup, Thomas Broeng Jorgensen, Anders Moller Jacobsen and Niels Refslund, 2007, Performance Budgeting in Denmark, , OECD Journal on Budgeting, 2007; 7,4: ABI/INFORM Global Dr. Mulia P. Nasution, DESS, 2003 “Reformasi Pengelolaan keuangan Negara untuk mendukung upaya mewujudkan tujuan bernegara” “Paradigma baru dalam sistem penganggaran Daerah di Indonesia dan aplikasinya pada Dinas Kesehatan” Peraturan : The Chief Financial Officers Act, 1990, United State of America Financial Management and Accountability Act 1997, Australia Budget and Account Act, 1999 (amended), South Korea Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara. Undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Universitas Indonesia


137

Undang-undang Republik Indonesia nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan. Undang-undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER: 01/M.PPN/09/2005 perubahan terakhir Keputusan Kepala Bappenas Nomor: KEP. 009/Ka/01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Peraturan Presiden Nomor 94 tahun 2006 perubahan ketiga Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesai nomor 80/PMK.05/2007 tanggal 18 Juli 2007 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga tahun 2008. Peraturan Bersama Menteri Keuangan Repulik Indonesia dengan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas tentang Petunjuk Pelaksanaan Pertemuan Tiga Pihak dalam rangka penyusunan RKP dan Renja K/L tahun 2010 Peraturan Menteri Keuangan nomor 100 tahun 2008 tentang perubahan terakhir Keputusan Menteri Keuangan nomor 466 tahun 2006 tentang Struktur Organisasi Departemen Keuangan. Lain-lain : Tim Pengkajian dan Penyempurnaan Rancangan Undang-undang Perbendaharaan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia, Naskah Akademis Rancangan Undang-undang Republik Indonesia tentang Keuangan Negara Tim Penyusunan Rancangan Undang-undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara, 2000, Sistem Perencanaan Nasional Tim penyusunan rancangan Undang-undang Ketentuan Pokok Keuangan Negara, Departemen Keuangan R.I, 2001, Prinsip Keuangan Negara dalam paket Universitas Indonesia


138

rancangan Undang-undang bidang Keuangan Negara, Jakarta : Departemen Keuangan. Ministry of Finance, 2002, The White paper Reform of Public Financial Management System in Indonesia : Principles and Strategy, Jakarta: Departemen Keuangan. International Monetary Fund, 2001, Manual Government Finance Statistic (GFS) diterjemahkan Noor fuad, Subkhan, Insyafiah, 2006, Government Finance Statistic beserta ilustrasi penerapannya di Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, 2005, Departemen Keuangan R.I, Warta Anggaran Edisi I tahun 2005, Jakarta : Direktorat Jenderal Anggaran. World Bank, 2008, Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007, Memaksimalkan Peluang Baru Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan R.I, 2008, Reformasi Sistem Penganggaran, konsep dan implementasi 2005-2007, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran. Surat

Edaran Bersama Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0080/M.PPN/04/2009 dan SE-1223/MK/2009 tentang Pagu indikatif dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2010

Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-1927/MK.02/2009 tanggal 6 Juli 2009 tentang Pagu Sementara Kementerian Negara / Lembaga. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-2679/MK.02/2009 tanggal 24 September 2008 tentang Pagu Definitif Kementerian Negara / Lembaga tahun 2009. Direktorat Jenderal Anggaran, Departemen Keuangan R.I, 2010, Kumpulan Kesepakatan Rapat antara Pemerintah dengan DPR.RI berkaitan dengan pembahasan Nota Keuangan dan Rancangan Anggapan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2009 beserta Rancangan Undangundang APBN Perubahan 2009, Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, Laporan Pelaksanaan Restrukturisasi Program dan Kegiatan 6 Pilot Project Kementerian Negara / Lembaga Departemen Keuangan R.I dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, Buku 1, Pedoman Restrukturisasi program dan kegiatan. Departemen Keuangan R.I dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, Buku 2, Pedoman Penganggaran Berbasis Kinerja. Departemen Keuangan R.I dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, Buku 3, Pedoman Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)



139

Departemen Keuangan R.I dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, Buku 4, Format Baru Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian /Lembaga (RKAKL). Departemen Keuangan R.I dan Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2009, Buku 5, Jadwal Pelaksanaan Penerapan.



DAFTAR PUSTAKA Buku :

Recommend Documents