DAFTAR PUSTAKA 1. Buku-Buku Abdurrahman dan Riduan Syahrani. Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Alumni. 1978. Abdurrahman. Kompendium Bidang Hukum Perkawinan Beda Agama dan Implikasinya. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum Dan HAM RI. 2011. Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Aripin, Jaenal. Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana. 2013. Ashofa, Burhan. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2004. Asmin, Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974. Jakarta: Dian Rakyat. 1986. Asshiddiqie, Jimly. Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik Dan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 2005. -----------------------. Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara. Cetakan Pertama. Jakarta: Konstitusi Press. 2005. -----------------------. Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Atmosudirdjo, S. Prajudi. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994. Baso, Ahmad dan Ahmad Nurcholish. Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisi Kebijakan. Jakarta: Komnas HAM. cet 1. 2005. C.S.T. Kansil, dan Christine S.T. Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2001. Daulay, Ikhsan Rosyada Parluhutan. Mahkamah Konstitusi; memahami keberadannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008. Endang, Sumiarni, Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company. 2005. Erwin, Muhamad. Filsafat Hukum: Refleksi krisis terhadap hukum. Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada. 2011. Fathurrahman, Dian Aminudin dan Sirajudin. Memahami Keberadaan Mahkamah
Konstitusi di Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2004. Gautama, Sudargo. Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jakarta: Binacipta, 1987. Ghozali, Abdul Rahman. Fiqh Munakahat. Jakarta: Kencana. cet. 3. 2008. Hadikusuma, Hilman. Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama. Bandung: CV. Mandar Maju. 1990. Hartono, Sunaryati. Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia. Bandung: Bina Cipta, 1988. Hawari, Dadang. Al-quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa. 1995. Ichtijanto S. A. Perkawinan Campuran Dalam Negara Republik Indonesia. Jakarta: Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, 2003. Ilyas, Nurdin. Pernikahan yang Suci, Berlandaskan Tuntunan Agama. Bintang Cemerlang: Yogyakarta. 2000. Khalaf, Abdul Wahab. Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta: Dar El-Kutub Al-Islamiyah. 2010. Kharlie, Ahmad Tholabi. Hukum Keluarga Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 2. 2015. Kusumaatmadja, Mochtar. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan, Bandung: PT Alumni. 2006. Meliala, Djaja S. Perkawinan Beda Agama Dan Penghayat Kepercayan Di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia. 2015. Mertokusumo, Sudikno. Bunga Rampai Ilmu Hukum.Yogyakarta: Liberty. 1984. Moh. Mahfud MD. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen dan Konstitusi. Jakarta: LP3ES. 2007. Prawirohamidjojo, Soetojo dkk. Hukum Orang dan Keluarga. Cetakan Kesebelas. Bandung: Alumni. 2000. Prodjohamidjojo, Martiman. Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta : Indonesia Legal Center Publishing. 2007. Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. Perundang-undangan Dan Yurisprudensi. Bandung: Alumni. 1979. R. Subekti. Ringkasan Hukum Keluarga dan Hukum Waris. Jakarta: PT. Intermasa. 2002. Siahaan, Maruarar. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. ----------------------. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2.2012.
Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga. 2004. Situmorang, Viktor M. dan Cormentyna Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. 1991. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. 2007. Soekanto, Soerjono. Penegakan Hukum. Bandung: Binacipta. 1983. ------------------------. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press: Jakarta. 1984 Soewondo, Nani. Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat. Jakarta: Timun Mas. 1968. Soimin, Soedharyo. Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jakarta: Sinar Grafika. 2004. Sumardjono, Maria SW. Metodologi Penelitian Ilmu Hukum. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada. 2005. Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2001. Suryadi MP. Ilmu Budaya Dasar. Jakarta: Universitas Terbuka. 1985. Susanto, Agus. Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012. Syahuri, Taufiqurrohman. Legislasi Hukum Perkawinan Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013. Syarifuddin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqh. Jakarta: Prenada Media. cet 1. 2003. Tutik, Titik Triwulan. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Kencana. 2010. Walgito, Bimo. Bimbingan dan Konseling Perkawinan. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2004. Yusdiansyah, Efik. Implikasi Keberadaan Mahkamah Konstitusi Terhadap Pembentukan Hukum Nasional Dalam Kerangka Negara Hukum. Bandung: CV. Lubuk Agung. 2010. 2. Peraturan-Peraturan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil Presiden Republik Indonesia
Mahkamah Konstitusi. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 01/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Pengujian Undang-Undang terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. ----------------------------. Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 Tentang Perkawinan Beda Agama. Penetapan Presiden Nomor 01 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang-Perkawinan. Undang Undang Dasar Tahun 1945. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 UndangUndang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 3. Jurnal-Jurnal Kristanti, Erline Sandra. Status Hukum Perkawinan Konghucu Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tesis Universitas Diponegoro: Semarang. 2010. Palandi, Anggreini Carolina. “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, dalam Jurnal Lex Privatum. Vol.I, No.2, Apr-Jun. 2013. Wibowo, Edy. “Pengaruh Yurisprudensi terhadap Peraturan PerUndangUndangan (dalam Mengapa Putusan Pemidanaan Hakim Cenderung Lebih Ringan Daripada Tuntutan)”, dalam Varia Peradilan, tahun ke XXII No. 257, April 2007.
4. Website http://artikelbuddhist.com/2011/05/perkawinan-dalam-agama-buddha.html. http://www.Alkitab.sabda.org/passage.php?passage=efesus5:22-33. http://www.daunbodhi.com/2014/10/03/mau-menikah-secara-agama-buddhahafalkan-3-paritta-ini/. http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol15655/empat-cara-penyelundupanhukum-bagi-pasangan-beda-agama. http://www.kaj.or,id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukumgerejamengenai- pernikahan-katolik, diakses 28 Agustus 2015, 15.13 WIB
