DAFTAR PUSTAKA
Buku : Amirin Tatang M., 1995, Menyusun Rencana Penelitian, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta. Deddy
Supriyadi Bratakusumah dan Dadang Solikin, 2004, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Gramedia, Jakarta.
Fernanda Desi, 2003, Etika Organisasi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Gering Supriyadi dan Tri Guno, 2006, Budaya Kerja Organisasi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. HR Ridwan, 1994, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta. Kahmad Dadang, 2000, Metode Penelitian Agama, CV Pustaka Setia, Bandung. Kansil C.S.T, 1979, Pokok-Pokok Hukum Kepegawaian Republik Indonesia, Pradnya Paramitha, Jakarta. Muchsan, 1982, Hukum Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta. Muljadi M Arief, 2010, Prinsip-Prinsip Negara Kesatuan dan Desentralisasi dalam Negara Republik Indonesia, Prestasi Pustaka, Jakarta. Poerwadarminta W.J.S, 1986, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi, 2009, Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. SF Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2006, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta. Siti Hartini, Setiajeng Kadarsih dan Tedi Sudrajat, 2008, Hukum Kepegawaian Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Soekanto Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta. Soemitro Ronny Hanitijo, 1994, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia, Jakarta. Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, Perihal Penelitian Hukum, Alumni, Bandung.
Sunarto Siswanto, 2006, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Supranto J., 2003, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta. Suradji, 2009, Manajemen Kepegawaian Negara Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Jakarta. Tim Widyaiswara, 2008, Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
Internet : http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri http://silahudin66.blogspot.com/2010/05/standard-pelayanan-publik.html http://www.demakkab.go.id/index.php/pemerintah-kabupaten http://www.demakkab.go.id/index.php/tentang-demak
Peraturan Perundang-Undangan : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; 7. Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 10. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; 11. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi; 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 Tahun 2007 tentang Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan, Penetapan, dan Penggunaan Nomor Identitas Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil; 16. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural; 17. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak; 19. Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah; 20. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Prosedur Tetap / Standard Operating Prosedure. 21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 139/04/2009 tentang Prosedur Tetap / Standard Operating Prosedure (SOP) Badan Kepegawaian Daerah;
