DAFTAR PUSTAKA
A. Buku A.P. Parlindungan , Serba-Serbi Hukum Agraria, Bandung : Alumni, 1984. -------, Bunga Rampai Hukum Agraria Serta Landreform Bagian II, Bandung : Mandar Maju, 1994. -------, Komentar atas Undang - Undang Perumahan dan Pemukiman dan Undang Undang Rumah Susun, Bandung : Mandar Maju, 1997. Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Yogyakarta : UII-Press, 2004. Arie S. Hutagalung, Condominium dan Permasalahannya, Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2003. B.F. Sihombing, Evolusi Kebijakan Pertanahan dalam Hukum Tanah Indonesia, Jakarta : Toko Gunung Agung, 2004. Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pmbentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya , Jilid I , Hukum Tanah Nasional, Jakarta : Djambatan, 1999. -------, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Pertanahan, Jakarta : Djambatan, 1995. -------, Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah NasionalPerkembangan Pemikiran dan Hasilnya sampai Menjelang Kelahiran UUPA tanggal 24 September 2007, Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2007. Djuhaendah Hasan, dan kawan-kawan, Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda – Benda yang Berkaitan dengan Tanah, Kelompok Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum UNPAD, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1996. -------, Kapita Selekta Hukum Perdata, Makalah matrikulasi program Magister Hukum Program Pascasarjana, Bandung : Universitas Padjadjaran, 2004. 173
Universitas Kristen Maranatha
174
-------, Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat Pada Tanah Dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horisontal, Bandung : Citra Aditya, 1996. E. Utrecht , Pengantar dalam Hukum Indonesia, disadur oleh Moh. Saleh Djindang, Jakarta : Sinar Harapan, 1983. Erman Rajagukguk, Hukum Agraria, Pola Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup, Jakarta : Chandra Pratama, 1995. Georges Binder, Tall Buildings of Asia and Australia , Images Publishing , Victoria – Australia, 2001. H.F.A.Vollmar , Hukum Benda ( disadur oleh Chidir Ali ), Tarsito, Bandung, 1990. Hartono Poerbo, Utilitas Bangunan, Jakarta : Djambatan, 1992. Iman Sudiyat, Beberapa Masalah Penguasan Tanah di berbagai Masyarakat Sedang Berkembang, Yogyakarta : Liberty, 1982. Jenny Barmawi, Penelitian Tentang Perbandingan Hukum Benda dengan Hukum Contonental (Belanda) dan Hukum Inggris Amerika, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, tanpa tahun. John Struart Mill, Utilitarianism on Liberty Essay on Bentham, New York : The World Publishing Co., 1962. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan Kebendaan pada Umumnya, Jakarta : Prenada Kencana, 2005. Lili Rasjidi dan I.B.Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung : Rosda Karya, 1993. Lili Rasjidi dan Ira Thania Rajidi, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung : Mandar Maju, 2002. Mahadi, Hukum Benda dalam Sistem Binacipta, 1983.
Hukum Perdata
Nasional, Bandung :
Maria S.W.Sumardjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Jakarta : Penebit Buku Kompas, 2001.
Universitas Kristen Maranatha
175
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Bandung : Alumni , 1994. -------, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Bandung : Alumni, 1997. -------, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : Alumni, 1983. Moch. Isnaeni, Hipotik Pesawat Udara di Indonesia, Surabaya : Dharma Muda, 1996. Mochtar Kusumaatmadja dan Bernard Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I, Bandung : Alumni, 2009. -------, Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung : Binacipta, 1978. Mudjiono, Politik dan Hukum Agraria, Yogyakarta : Liberty, 1997. Norbert Horn, German Private and Commercial Law An Introduction, translate by Tony Weir, London : Clerendon Press-Oxford, 1982. Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Jakarta : Bina Aksara, 1984. Otje Salman S. dan Eddy Damian, Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis Mochtar Kusumaatmadja, Bandung : Alumni, 2002. Purnadi Purbatjaraka dan A. Ridwan Halim, Hak Milik Keadilan dan Kemakmuran Tinjauan Falsafah Hukum , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982. R.B.Vermeesch & K.L.Lingren, Business Law of Australia, Sydney : Butterworths, 8’th editon ,1995. R.D.Gangatharan, Sale and Management of Flats in Singapore, Singapore : Singapore National Printers, Ltd, 1990. Ridwan Syahrani , Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum, Bandung : Alumni 2009.
Universitas Kristen Maranatha
176
Romli Atmasamita, Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif, Yogyakarta : Genta Publishing, 2012. Roscoe Pound, Pengantar Filasafat Hukum, terjemahan Mohamad Radjab, Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1982. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press : Jakarta, 1986. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,Hukum Benda, Yogyakarta : Liberty, 1981. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa, 1984. -------, Suatu Tinjauan Tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional, Kertas Kerja pada seminar Hukum Jaminan, Bandung : Binacipta, 1978. Sudargo Gautama, Masalah Agraria, Bandung : Alumni,1973. Sudharto P. Hadi, Dimensi Hukum Pembangunan Berkelanjutan, Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 2002. Sudiman Kartohadiprodjo, Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Jakarta : PT Ghalia Indonesia, 1979. Sunarjati Hartono, Beberapa Pemikiran ke Arah Bandung : Alumni, 1978.
Pembaharian Hukum Tanah,
Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Bandung : Alumni, 2004. Teng Tjin Leng, “Pemisahan Secara Horisontal” dalam Hukum Tanah Indonesia Sebelum dan Sesudah UUPA, Majalah Hukum No.5 Th. Ke-4, 1978. Theo Huijbers, Filsafat hukum, Yogyakarta : Kanisius, 1995. Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Jakarta : Prenada Kencana, 2012.
Universitas Kristen Maranatha
177
W.Poespoprodjo, Filsafat Moral Kesusilaan Dalam Teori dan Praktek, Bandung: Pustaka Grafika, 1999. Wolfgang Schueller, Struktur Bangunan vertikal Tinggi, Bandung : Refika Aditama, 2001.
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Ketiga Tahun 2015-2019, Buku I, Agenda Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1975 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada diatasnya serta Penerbitan Sertipikatnya. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Tata Usaha Pendaftaran Tanah Mengenai Hak atas Tanah yang Dipunyai Bersama dan Pemilikan Bagian-Bagian Bangunan yang ada diatasnya.
Universitas Kristen Maranatha
178
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1983 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Izin Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Kepunyaan Bersama yang Disertai dengan Pemilikan secara Terpisah Bagian-Bagian pada Bangunan Bertingkat. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 167 Tahun 2012 Tentang Ruang Bawah Tanah C. Lain-Lain A.P.Parlindungan, “ Beberapa Konsep Tentang Hak-Hak atas Tanah ”, Majalah Analisis No. 2 Tahun XX , Maret – April 1999,CSIS. Bagir Manan, “Beberapa Catatan Atas Rancangan Undang Undang Tentang Minyak dan Gas Bumi ” , Makalah pada Diskusi Panel RUU – MIGAS, Unpad, 1999. C.F.G Sunaryati Hartono, “Politik Hukum Pembangunan Hukum Dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap II”, Majalah Hukum Pro Justia Tahun XI No.4 Oktober 1993. -------, “Sejarah Perkembangan Hukum Indonesia Menuju Sistem Hukum Nasional”, Makalah, 1991. Djuhaendah Hasan, “Rumah Vertikal Berdasarkan Sistem Strata Title Suatu Alternatif Dalam Pemilikan Rumah Oleh Orang Asing”, Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Nomor1, Tahun 1997. Ellyna Syukur, “Hak-Hak Atas Tanah Dalam UUPA”, dalam Himpunan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 2002, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, 2002. Komar Kantaatmadja, “Peran dan Fungsi Profesi Hukum dalam Undang-Undang Perpajakan ”, makalah dalam Seminar Nasional Hukum Pajak, IMNOUNPAD, juli – Agustus, 1985. Nurfakih Wirawan, “Pemanfaatan ruang bawah tanah”, bahan Seminar Nasional Pemikiran Mengenai Penyusunan Undang-Undang Tentang Hak Guna Ruang Bawah Tanah, 2012. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2001.
Universitas Kristen Maranatha
179
D. Internet http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/08/058633599/ridwan-kamilbongkar-mal-paris-van-java, diakses tanggal 15 September 2015. http://www.jakartamrt.com/informasi-mrt/tentang-mrt/, September 2015.
diakses
tanggal
15
http://www.kalibatacity.com/, diakses tanggal 15 September 2015. https://www.facebook.com/RKbdg/posts/10203090244559129, diakses tanggal 15 September.
Universitas Kristen Maranatha
