614
DAFTAR PUSTAKA
Abdullah, 2012H, Boedi, Filsafat Hukum, Pustaka Setia, Bandung. Abdur Rofi, Abu Bida, 2006, Terapi Penyakit Korupsi dengan Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa), Republik, Jakarta. Adji Indriyanto Seno, 2003, Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Prof. Oemar Seno Adji, SH. dan Rekan, Jakarta. Adji Indriyanto Seno, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta. Affandi Muchtar, 1982, Ilmu-ilmu Kenegaraan, Mutu Studi Perbandingan, Lembaga Penerbitan Fakultas Sosial Politik Universitas Padjadjaran, Bandung. Agus Santoso, N.A, 2012., Hukum, Etika & Moral, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta. Alatas, Syed Hussein, 1982, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelasan Dengan Data Komputer, IP3ES, Jakarta. Ali H.M. Hatta, H. Amran Suadi, 2014, Sistem Pengawasan Badan Peradilan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ali, Achmad dan Wiwie Heryani, 2013, Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum, Kencana Prenadamedia Group. Ali, Ahmad, 2011, Menguak Tepi Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Volume 2, Draft Buku, di Copykan kepada Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar. Ali, Mahrus, 2013, Asas, Teori & Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press Yogyakarta. Amari, H. Mohammad dan H. Asep N. Mulyana, 2010, Kontrak Kerja Konstruksi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Aneka Ilmu, Semarang. Amiruddin, Zainal Asikin. 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo, Jakarta. Ancel Marc, 1965, Social Defence, A. Modern Approach to Criminal Problems (London, Routledge & Kegan Paul)
615
Ancel Marc, 1965, Social Depfence Andreanes J. 1965, The General part of The Criminal Law of Norway. Anton, M. Moelyono Dkk, 2008 (Penyumbang dan Pengumpul Data), Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi keempat Departemen Pendidikan Nasional, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Anwar Syamsul, 2005, Sejarah Korupsi dan Perlawanan Terhadapnya di Zaman Awal Islam, Prospektif Studi Hadis dan dalam Hemenia, Jurnal Kajian Islam Interdisipliner (Yogyakarta PPS UIN suka) Vol. 4 No. 1. Anwar Yesmin, Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran Bandung. Anwary S., 2012, Perang Melawan Korupsi di Indonesia, (tanpa penerbit), Bogor. Arief Barda Nawawi dan Muladi, 1984, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung. Arief Barda, Nawawi, 2008, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Fajar Interprama offset, Jakarta. Arief Barda, Nawawi, 2010, Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Arief Barda, Nawawi, 2011, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru,, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Arief Barda, Nawawi, 30 Juli 1998, Strategi Kebijakan Nasional Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia dan Analisis terhadap Undangundang Nomor 3 Tahun 1971, Makalah. Arief, Basrief, 2013, Komitmen Bersama Memberantas Korupsi, Gaung Persada Press, Jakarta,
Arief, Basrief, 2013, Menata Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Gaung Persada Press, Jakarta,. Arsyad H. Jawade Hafidz, 2013, Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara), Sinar Grafika, Jakarta.
616
Ashiddiqie Jimly, 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Jilid II, Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta. Atmasasmita, Romli, 2001, Sekilas Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, Mandar Maju, Bandung. Atmasasmita, Romli, 2003, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Cetakan kedua, Fajar Interpratama, Jakarta. Atmasasmita, Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta Azhari Muhammad Tahir, 1992, Negara Hukum Suatu Studi Tentang prinsipPrinsipnya, dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta Azhari, 1995, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif Tentang Unsur-Unsurnya, UI Press, Jakarta Bassioumi M.Cherif, 1978, Substantive Criminal Law Bemmelen J. M. Van, 1987, Hukum Pidana I, Bina Cipta, Bandung. Bemmelen, J.M. Van, 1976, The Achiller Heed of the Criminal Justice Systems (Criminology Between the Rule of law and the Outlaws; Jaspere, Van leeuwen – Burow B Toornvilet Bonger, WA, 1981, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Alika Indonesia, Jakarta. Brierley John E.C, Rene David, 1985, Major Legal System in Te World Today, An Introduction to the Comparative Study of Law, Third Edition, Steven & Sons, London. Busroh Abu Daud, 2001, Ilmu Negara, Bumi Aksara, Cetakan ke III, Jakarta. Cahaya Suhandi dan Sunachmin, 2011, Strategi & Teknik Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta. Chaerudin, SH, MH, 2008, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. Chaerudin, Syaiful Ahmad, Syarif Fadillah, 2009, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, PT. Refika Aditama, Jakarta.
617
Christiensen Karl. O, 1974, Dalam resource Material Series No. 7, UNAFEI ... “The Characteristic of a Rational Criminal Policy is Nothing More Than the Application of Rational Methode”. Chtistiansen Karl. O, 1974, Some Consideration on the Possibility of a Rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7 UNAFEI Clifford W., 1973, Dalam Resource Material Series No. 6 UNAFEI Clifford W., 1973, Reform in Criminal Justice in Asia and the For East, Resource Material Series No. 6 UNAFEI Cohen, Morris L. dan Kent C. Olson., 1992, Legal Research, West Publishing Company, St. Paul, Minn. Couwenberg S.W. 1977, Westers , Staatsrecht Als Emansipatie Process, Alpen Aam Deen Rijn. Cross Sir Rupert, 1971, Punishment, Prison and the Public, Steven & Sons, London Daniel, Elwi, 2012, Korupsi Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Darmono, 2010, Eksistensi Lembaga Pengawasan Fungsional dalam kaitannya dalam upaya Penegakkan Tindak Pidana Korupsi, ringkasan Disertasi Program Pascasarjana Unpad, Bandung. Dicey, An Introduction to the study of the law of the Constitution Bab 4, “the Rule Its Naturue and General Applications”. Dirjosiswoyo, Soedjono, Fungsi Perundang-undangan Pidana Penanggulangan Korupsi di Indonesia, PT Sinar Baru, Bandung.
Dalam
Djaja, Ermansyah, 2008, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Sinar Grafika, Jakarta. Djokosutomo dan Supono, 1971, Sejarah Hukum Adat 1606-1848, Tanpa Penerbit, Djakarta. Donner Vander Pat, 1989, Rewerkt Door L. Prakke Met Mederwekin Van J.L. De Reede En G.J.M. Can Wisren, Handboek Van Het Nederland Se Staatsrecht, Zwalle, W.E.J. Tjee, nk, Willink.
618
Dwi Saputra dkk, 2004, Tiada Ruang Tanpa Korupsi, KP2KKN Jawa Tengah, Semarang. Echols, Jhon M, dan Hasan Shoddily, 1977, Kamus Bahasa, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta. Effendi Marwan, 2013, Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya, Referensi, Jakarta. Effendy Marwan, 2005, Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Effendy Marwan, 26 Maret 2012, Pengarahan Lisan di Ruang Pertemuan Kejati Sumsel pada hari Senin, Jam 09.00 pagi dalam rangka Kunjungan kerjanya selaku Jaksa Agung Muda Pengawasan Kejagung RI. Effendy, Marwan, 2011, Kapita Selekta Hukum PidanaPerkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, Referensi, Jakarta. Effendy, Marwan, 2012, Pendahuluan Kapita Selekta Hukum Pidana Perkembangan dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi, Referensi.Jakarta. Effendy, Marwan, 3 Mei 2012, Pemberantasan Korupsi di Daerah dan Peningkatan Kualitas Jaksa Melalui Peran Pengawasan 2011, Disampaikan pada Kuliah Umum Pasca Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana, Universitas Bengkulu. Efran, Helmi, Juni 2012, Filsafat Hukum, Pustaka Setia, bandung. Eigent, Peter, Pengantar Dalam Jeremy Popy, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Indonesia, Jakarta, 2003. Freidrich, Carl Joarchim, 2010, Filsafat Hukum Persepektif Historis, Cetakan III, Nusa Media, Bandung Frenhout. RTh.G. Druksteen, 1986, Bestuursrecht in de Sosiale Rechtsstaat, Deel I. Kluwer, Deverten Fuady Munir, 2009, Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat), Refika Aditama, Bandung Fuady Munir, 2010, Perbandingan Ilmu Hukum Cet Ke-2 PT. Refika Aditama, Bandung
619
Gaffar Janedri M, 2011, Negara Demokrasi Kosntitusional, Opini Seputar Indonesia. Gersang, Juniver, 2010, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam TINDAK PIDANA KORUPSI Dihubungkan Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 003/PUU-IV/2006, Disertasi PDIH UNPAD Bandung. Glueck Sheldon, 1971, Prinsiple of a Rational Code dalam buku Stanley E. Group, Theories of Punishment. Gunawan Ilham, 1994, Peran Kejaksaan Dalam Menegakan Hukum Dan Stabilitas Politik, Sinar Grafika, Jakarta. H. Kaelani. MS, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, Paradigma, Yogyakarta, H.H. Juyuball and Javandsch Woordenlijst A.W. Sijhoff’s Vitgeversmij M.V. Leiden Hadi Wardoyo, Al. Purwa, Moral dan Masalahnya, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 1990. Hadiwiyono Eko, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia Lengkap, Akor Media, Jakarta. Hadjon Philipus. M, 1997, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam lingkungan peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara Bina Ilmu, Surabaya. Hakim Abdul Ajis, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Hamzah Andi dan R.M. Surachman, 1966, Jaksa di berbagai Negara, Sinar Grafika, Jakarta Hamzah, Andi, 2004, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hamzah Andi, 2006, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Edisi Revisi, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta. Hamzah, Andy, KUHP dan KUHAP, RinekaCipta, Jakarta, 2006. Hartati Evi, 2005, Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
620
Hazar jr. Geoffey, Stanford Kadish, 1989, Encyclopedy of Crime and Justice, Vol. 2 The Free Press McMillan Company. Hazeau, G.A.J, Tjeribonsch Wetboek (Papakan Tjerbon) A.W> Sijhoff’s Vitgeversmij, M.P. Leiden Henderich, Ted, 1971, Punishment Hiariej Eddy, O.S., 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana , Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta Hoefnagels G. Peter, 1969, The Other Side of Criminology Hoefnagels G.Peter, 1973, The Other Side of Criminology Howard Colin, 1978, An Analysis of Sentencing Authority, dimuat dalam Reshoping the Criminal Law, Ed. By P.R. Glazebrook, Stevens & Sons, London Husein, Harun M., 1994, Surat Dakwaan Tehnik Penyusunan Fungsi dan Permasalahannya, Catatan Kedua Rinela Cipta, Jakarta. Ibrahim Harmaily, Moh. Kusnardi, 1983, Pengantar Ilmu Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Cet. V, Jakarta. Ihwan Suad, Ranu Pandoyo, Heidjrochman, 2000, Managemen Personalia, BPEE, Yogyakarta. Immanuel Patrio, Yopie Morya, 2011, Diskresi, Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, CV. Kemedia, Bandung. Irfan H.M. Helmi Juni, 2012, Filsafat Hukum, Pustaka Setia Bandung. Irfan H.M. Nurul, 2012, Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam, Edisi Kedua Penerbit Hamzah, Jakarta. Isjwara. F, 1992, Pengantar Ilmu Politik, Bina Cipta, Bandung Isra, Saldi dan O.S. Hiariej Eddy, 2009, Perspektif Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia (Ditulis Khusus Untuk Buku Korupsi Mengorupsi Indonesia), PT. Gramedia, Jakarta. Jebaris Felix, Basya Muslim, 2013, Standar Kompetensi Menuju Humas Profesional, Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS), Jakarta.
621
Jeremy Pope, 2007, Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Juyunball H.G., and Javands Nederlandsch Woordenlijst, A.W. Sijhoff’s Vitgevermij. M.V. Laiden Kaelan. H. MS, 2012, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni, Agama dan Humaniora, Paradigma, Yogyakarta. Kaligis, O.C., 2006, Pengawas Terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Korupsi Khusus Dalam Pemberantasan Korupsi, PT. Alumni, Bandung,. Kamis Margarito, 2010, Konsekuensi Moralitas Hukum dan Kekuasaan Negara Demokrasi Kosntitusional: Apa, Mengapa dan Bagaimana mewujudkannya, Jurnal Sekretariat Negara RI Negarawan No. 15 Kern R.A, 1927, Javaan Che Recht Bedeeling, dimuat dalam Bijdragen Tot Detaal Land en Valtken Kunde. Kertanegara, Satochid, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Kedua, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun. Klitgaard, Robert, 2001, Membasmi Korupsi (Terjemahan), Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Klitgaard, Robert, 2005, Penuntutan Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah, alih bahasa Masri Maris, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Kodrat, Akmal, 2012, Implikasi Pelaksanaan Proses Penuntutan TINDAK PIDANA KORUPSI pada Kejari Situbondo, Disertasi di PDIH UGM Yogyakarta. Koentjoro Diana Hakim, 2014, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Galia Bogor. Koentjoro Diana Halim, 2004, Hukum Administrasi Negara, Penerbit Ghalia Indonesia, Bogor KPK, 2006, Memahami Untuk Membasmi, Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Penerbit KPK, Jakarta.
622
Kristiana, Yudi, 2007, Instruksi Birokrasi Kejaksaan Dengan Pendekatan Hukum Progresif, StudiPenyelidikan, Penyidikan Penuntutan TINDAK PIDANA KORUPSI, Disertasi PDIH UNDIP Semarang. L.V. Daniel. S, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, LP3ES, Jakarta. Lopa, Baharudin, 1997, Masalah Korupsi dan Pemecahan, PT. Kipas Putih Aksara, Cetakan Pertama, Jakarta. Lopa, Baharudin, 2001, Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum Korupsi, Buku Kompas, Jakarta. Lukoni Huda, Filsafat Hukum dan Perannya Dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Lunshoff. H.R., 1989, Welzijn, Wet, Metgeven, W.J.E, Tjeen Willink, Zwolle Maheka, Arya, tanpa tahun, Mengenali dan Memberantas Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Mahendra Yusril Ihza, 1996, Dinamika Tata Negara Indonesia, Kompilasi Aktual Masalah Kosnttitusi Dewan Perwkailan dan Sistem Kepartaian, Gema Insani Press, Jakarta Mahmud, Peter Marzuki, 1989, Penelitian Hukum edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2010.Marmosudjono Sukarton, Penegakan Hukum Di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta . Mahmud, Peter Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group. Manan Bagir, 1999, Lembaga Kepresidenan, Yogyakarta, PSHFHUII Mardiwarsito. L, 1978, Kamus Bahasa Jawa kuno Indonesia, Penerbit Nusa Indah, Ende Flores. Marmosudjono Sukarton, 1989, Penegakan Hukum di Negara Pancasila, Pustaka Kartini, Jakarta. Marpaung, Leiden, 2009, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan), Bagian Pertama Edisi Pertama, Sinar Grafika, Jakarta. Marzuki Peter Mahmud, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Kecana Cetakan Ke-5, Jakarta
623
Marzuki, Peter Mahmud 2010, Penelitian Hukum edisi Revisi Kencana, Jakarta. Mauch, James E. and Birch, Jack W. . 2009, Guide to Successful Dissertation and Thesis (New York:Marcell Dekker, Inc., 1993) dalam disertasi Edward Omar Sharif , Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Mertokusumo, Sudiro, 2009, Kuliah Teori Hukum, Pasca Sarjana Ilmu Hukum Atmajaya, Yogyakarta. Mertokusumo, Sudiro, Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Meuwissen, 1994, Pengembangan Hukum Projustia XII Nomor 1 Januari. Monterio, Josep. M, 2014, Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 45, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. Mugopal, Undang, 2011, Reintegrasi Kewenangan Penyidikan TINDAK PIDANA KORUPSI Dalam Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Disertasi PDIH UNDIP, Semarang. Muladi, 2002, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Mulden A, Mei 1980, “Strafnechtspolitiek”, delikt en Delinkwent Mulyadi Lilik, 2002, tindak pidana korupsi, tinjauan khusus terhadap proses penyidikan, penuntutan, peradilan serta upaya hukumnya menurut undangundang nomor 31 tahun 1999) Citra Aditya Bhakti, Bandung. Mulyadi, 2005, Konsep Total Enforcement dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Makalah Seminar Nasional “Korupsi” Penegakkan dan Pemberantasannya, lemhannas RI dan Adeksi-Adkasi Mulyadi, Lilik, 2002, Tindak Pidana Korupsi, Tinjauan Khusus Terhadap Proses Penyidikan, Penuntutan Peradilan serta Upaya Hukumnya Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, Citra Aditya Bhakti, Bandung. Mulyana Slamet, 1967, Perundang-undangan Majapahit, Bharata II Mulyana, H. Asep N, 2010, Reposisi Peran KPK, Pikiran Rakyat, Bandung. Murdani LB., 1985, Buku Peraturan Baris Berbaris Angkatan Bersenjata (PBBAB) Surat Keputusan Pangab Nomor SWP/611/x/1985 tanggal 8 Oktober 1985 tentang PBB-AB dalam Prakata.
624
Na’a Suprin, I Gede Patja Aswata, 2012, Memahami Ilmu Negara dan Teori Negara, Rafika Aditama, Bandung Nadapdap Binoto, 2014, Korupsi Belum Ada Matinya, Permata Aksara, Jakarta. Notohamidjojo. O, 1970, Makna Negara Hukum, Badan Penerbit Kristen, Jakarta Nurdjana I.G.M., 2005, Koruptor dalam Praktek Bisnis, Pemberdayaan Penegakkan Hukum, Program Aksi dan Strategi Penanggulangan Masalah Korupsi, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. P. Huntington, Samuel, 2003, Prajurit dan Negara, Teori dan Politik, Hubungan Militer Sipil, (Penerjemah Deasy Sinaga), PT. Grasindo, Jakarta. Parasong M. Ali Taher, 2014, Mencegah Runtuhnya Negara Hukum, Grafindo Books Media, Jakarta Patrio Yopi Maria Imanuel, 2011, Disresi Pejabat Publik dan Tindak Pidana Korupsi, CV. Kemimedia, Bandung. Pitlo A dan Sudikno Mentokusumo, 1993, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung Poernomo, Bambang, 1983, Potensi Kejahatan Korupsi di Indonesia, Bina Aksara, Yogyakarta. Poernomo, Bambang, 1984, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Yogyakarta. Poerwodarminto, W.J.S, 2003, Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta. Pope, Jeremy, 2007, Strategi Memberantas Korupsi, Elemen Sistem Integrasi Nasional, Transparancy Internasional Indonesia, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Prakoso, Joko dan I Ketut Murtika, 1987, Mengenai Lembaga Kejaksaan Di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Pramoedya, Kelik, dan Widiatmoko Ananto, 2010, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Hakim/ Jaksa, Polisi, Notaris dan Advokat, Pustaka Yustia, Yogyakarta. Predjosewojo Kusnadi, 1971, Pedoman Pelajaran Tata Hukum, Aksara, Jakarta
625
Priedricht Carl Joarchim, 2010, Filsafat Hukum Perspektif, Histologis Cetakan III, Nusa Media, Bandung. Prodjodikoro Wirdjono, 1962, Hukum Acara Pidana Di Indonesia, Sumur, Bandung. Purbacaraka Purnadi, 1985, Renungan Tentang Filsafat Hukum, ed. 3, Jakarta. Rahardjo, Satjipto, 2008, Membedah Hukum Progresif, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Rajab H. Muhad, 2010, (Makalah Berjudul Peranan Hukum Dalam Perspektif Filsafat Terhadap Pemberantasan Korupsi), Dimuat dalam Jurnal Ilmu Hukum Menara Yuridis, Vol. I Nomor 1, hlm. 1 – 117, Bukittinggi, ISSN 2086 – 1168. Rajardjo Pande, 2002, Bung Karno dan Pancasila, Galang Perintika, Yogyakarta. Rathman Fred B & Co., 1971, The Green Land Criminal Code, New York. Roles Human Resources, Durliect and J. Conner, 1996, Creating Value, Rhetarich, Human Resources Planning. Rosyidi, Lili, 2001, Dasar-dasar Filsafat Hukum dan Teori Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Rousseau J.J. Brewer Carias, 1972, Du Contract Social, Book I, Ch. IV Ronald Grinsley, Oxtrodr Sabaryunus, H. Hadi 2010, Metode Penelitian Wilayah Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Sahnodiningrat, H.R. Otje Salman, 2010, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung. Saleh Roeslan, 1982, Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungan Jawab Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta Salim Muhammad, 2014, Katalog Program Diklat Tahun 2014, Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta. Salindeko John, 1986, Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Bogor. Salindika John, 1988, Tata Laksana Managemen, Sinar Grafika, Jakarta.
626
Salman, H.R. Otje, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika, Bandung. Santoso Agus, H. M, 2012, Hukum Moral dan Keadilan, Sebuah Kajian Filsafat Hukum, Kencana, Jakarta. Santoso Topo, 2000, Polisi dan Jaksa, Tanpa Tahun Keterpaduan atau Propaganda?, Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia, Depok. Sanusi Achmad, 2006, Memberdayakan Masyarakat dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi Dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan, Laboratorium PKN UPI, Bandung. Saputra Dwi Dkk, 2004, Tiada Ruang Tanpa Korupsi, KP2 KKN Jawa Tengah, Semarang. Saragih Bintar R dan Moh. Kusnadi, 2005, Ilmu Negara, Cetakan ke-5, Gaya Media Pratama, Jakarta. Saragih Bintaran. R dan R, Moh. Kusnadi, 2000, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta Saragih Bintarto R., Rusnardi Moh., 1993, Ilmu Negara, Gaya Media Pratama, Jakarta Scheiterna. M, 1989, De Rechtsstaat Herdacht, W. E.J. Tjeank Willink Zwalle. Schmandt Hendru. J, 2005, (A. History of Political Philosophy) Filsafat Politik, Kajian Historis dari Jaman Yunani kuno sampai Zaman Modern, Pustaka Pelajar Sedarmayanti, 2013, Managemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi Pegawai Negeri Sipil, Refika Aditama, Bandung. Seno Adji, Indrianto, 2003, Sekilas Korupsi dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Seno Adji, Indrianto, 2009, Korupsi dan Penegakan Hukum, Diadit Media, Jakarta. Simanjuntak B, 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Alumni, Bandung Simanjuntak, B., 1981, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, Tarsito, Bandung. Simanjuntak, Osman, Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 1999.
627
Singgih, 2002, Dunia Pun Memerangi Korupsi, Beberapa Catatan dari International Anti Corruption I – X dan Dokumen PBB tentang Pemberantasan Korupsi, Tangerang, Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan, Jakarta. Sirnamalasari, Pinangki, 2011, Komisi Pemberantasan TINDAK PIDANA KORUPSI Sebagai Lembaga Bantu Dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pemberantasan Korupsi, Disertasi PDIH UNPAD, Bandung. Soedarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, Cetakan keempat. Soedjito, 14 Juli 2012, Pengarahan Saat Konsultasi di Ruang Kerja Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta. Soekamto, Soerjo dan Sri Pamudji, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta. Soekamto, Soerjono, 1983, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta. Soekamto, Soerjono, Mustafa Abdullah, 1980, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta. Soekanto Soerjono, 1983, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakkan hukum, Rajawali, Jakarta. Soemadiningrat, H.R. Otje Salman, 2009, Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah), Refika, Bandung. Soemandiningrat R. Otje Slaman, 2002, Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Alumni Bandung. Soepriadhy, Soetanto, 2005, Gerakan Indonesia Patut, Mingguan Opini Kolom Suara Sejati, Jakarta, Edisi 10 Tahun I Tanggal 16 September 2005. Stutterhein. W.E., Het Hindoisme in de archipel. A.W. Sijthoff’s Vitgeversmiji, M.V. Leiden Sudarso. B, 1969, Korupsi di Indonesia, Bharata Karya Aksara, Jakarta. Sudarto, 1977, Hukum dan Hukum Pidana Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana
628
Sudarto, 1981, Kapita SelektaHukum Pidana, Alumni, Bandung Sudarto, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung Sudibyo, Agus, 2014, Strategi Media Relations, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta. Sugiyono, 2012, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods), Alfabeta , Bandung. Sugono Dendy, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi ke Empat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Sujanto, 1986, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Bogor. Supandji Hendarman, 2008, Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI (Makalah disajikan dalam seminar nasional, Strategi Peningkatan Kinerja Kejaksaan RI, di gedung Pasca Sarjana UNDIP, 28 Nopember 2008). Surajiyo, 2010, Filsafat Ilmu Hukum dan Perkembangannya di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta. Suyanto, 1986, Beberapa Pengertian dibidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Bogor. Syahrini H. Ridwan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Adhitya Sakti, Bandung.Siahaan Monang, Tanpa Tahun, Korupsi Penyakit Sosial yang mematikan. PT. Gramedia, Jakarta Syarief Edward Oemar, 2009, Asas Legalitas Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, Disertasi. Thaib Dahlan, 2002, Menuju Parlemen Bikameral, Studi Kosntitusional Perubahan Ketiga UUD 1945, Pidato, Pengukuhan Guru Besar, Fakultas Hukum UII Yogyakarta Tirtaamidjaja, 1955, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fasco, Jakarta. Tresna. R, 1957, Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad, W. Versluys N.V. Amsterdam, Jakarta. Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar, 2004, Metodologi Penelitian Sosial, Bumi Aksara, Jakarta.
629
W.T. MC. Grath, 1976, Developing a Stable Bas for Criminal Justice Planning, Abstracht on, Kluwer Deventer, Vol. 16 No. 3 Wade H.W.R., 1984, Criminology and Penology Administrative Law, Oxford Wahyono Padmo, 1984, Guru Pinandito, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta Wahyono Padmo, 1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Cet ke-2, Ghalia Indonesia, Jakarta Walker Negel , 1972, Sentencing in a Rational Society Waluyo, Bambang, 2014, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Pembinaan sumber Daya Manusia Kejaksaan RI dimuat Dalam Warta Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI tahun 3 Edisi 7. Wijaya A.W., 2012, Otonomi Daerah dan Otonomi, Raja Grafindo, Jakarta. Yamin Muhammad, Tanpa Tahun, Tata Negara Majapahit, Sapta Darwa II Yunus H. Hadi Sabari, 2010, Metode Penelitian Wilayah Kontemporer, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Yusuf, Muhammad, 2013, Memiskinkan Koruptor, Pembuktian Terbalik Solusi Jitu yang Terabaikan, Pustaka Juanda Tigalima, Jakarta. Zoelva Hamdan, 2009, Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila, Makalah yang disampaikan pada seminar negara hukum di UGM, Yogyakarta, 31 mei 2009 dalam rangka memperingati hari lahirnya Pancasila Zulkarnain, 2013, Praktek Peradilan Pidana Panduan praktis Memahami Peradilan Pidana, Setara Press, Malang. Peraturan Perundang-undangan : Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 518/A/JA/II/2011 tgl. 11 Nopember 2011 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 006/A/JA/3/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 518/ A/ JA/ 11/ 2001 tentang Administrasi Penanganan Perkara Pidana.
630
Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2004 tentang Larangan PNS Menjadi Anggota Partai Politik. Peraturan Presiden No. 3. Tahun tahun 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor : SE-001/A/JA/01/2010 Tanggal 13 Januari 2010 tentang Pengendalian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Surat Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor : KP-1904/F/FJP/12/2007 tgl 18 Desember2007 tentang Pedoman Target Pengungkapan Kasus TPK. Surat Jampidsus No. B-2486/F/Fd.1/II/2009 tentang Pengendalian penanganan perkara Tindak Pidana Korupsi tahap penyelidikan yang akan ditingkatkan ke tahap penyidikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman Tln. RI No. 5076. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia IN.RI Tahun 2004 No. 71. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI Tln. RI No. 4168. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tln. RI No. 4401 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi (KPK) Tln. RI No. 4150. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 IN.RI Tahun 1983 Nomor 36 Tln. RI No. 3258. Undang-undang Nomor No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Tln. RI No. 4437.
Makalah Adisoeryo Soeparno, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Administrasi Peradilan Terpadu (Makalah disampaikan pada Semiloka II: Administrasi Peradilan, Lembaga Pengawas Sistem Peradilan Terpadu, Jakarta 16 Juli 2002.
631
Dalam Crime Prevention Strategy For The Years 2004, 2007, www.mvcr.c2/prevence/english/strategie.pdt. Kepolisian belum terlihat dalam bagan. Dalam Crime Prevention Strategy 2008-2011, Keanggotaan “Govermnemtn Comittee”, ditambah dengan”Police Presidium” dan “Institute of Criminology and Social Prevention”, www.mvcr.cz/sobor/crime-prevention-strategy-2008-2011-pdf.aspx. Diaudit kembali dari Bahan Penataran Kriminologi Fakultas Hukun PNPAR Bandung, tanggal 9-13 September 1991 Diedit kembali dari bahan penataran krinimologi Fakultas Hukum UNPAR, Bandung, 9-13 September 1991. Eight UN Congress Dokumen A/CONF.144/L.3 Eight UN Congress, Dokumen A/CONF.144/L.5 Fifth UN Congress, Report 1976 Fourth UN Congress, Report 1971 Jimly Asshiddiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan ke empat UUD 1945, Makalah: disampaikan dalam Simposium Nasional yang diadakan oleh badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan HAM di Denpasar, 14-18 Juli 2003 Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15 Seventh UN Congress, Dokumen A/CONF.121/L.15 Sixth UN Congress Report, 1981 Sixth UN Congress, Report 1981 Sixth UN Congress, Report, 1981 Summaru Report, 1974, Resource Material Series No. 7 UNAFEI United Nation, Guiding Principles For Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order, UN Departement of Public Information, August 1988
Majalah, Koran dan Jurnal. -
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2011.
632
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2012.
-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2013.
-
Visualisasi Data Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Dan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Tahun 2010.
-
Visualisasi Data Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Dan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Tahun 2012.
-
Visualisasi Data Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Dan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Tahun 2013.
-
Visualisasi Data Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) Dan Kegiatan Sosialisasi Pelayanan Informasi Publik Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Tahun 2014.
