DAFTAR PUSTAKA
A.Buku Ali, Chidir, 2005, Badan Hukum, cet ke 3, Alumni, Bandung. Agustina, Rosa, 2003, Perbuatan Melawan Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum Univeritas Indonesia, Jakarta. Aminuddin dan Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Adrian, Sutedi, 2010, Hukum Perizinan Dalam Sektor Publik, Sinar grafika, Jakarta. Basah, Sjahran, 1995, Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi, Makalah Pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan Di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya. Badrulzaman, Mariam Darus, 1996, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Alumni, Bandung. Djojodirdjo, Moegni, 1982, Jakarta.
Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita,
Friedman, Jack P. dalam Munir Fuady, 2008, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung. Fuady, Munir, 2003, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Citra Aditya Bakti, Bandung. _______, 2002, Perbuatan Melawan Hukum ( Pendekatan Komtemporer ), PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, _______, 2008, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008 Gunawan, Widjaja, 2005, Tanggung jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Harahap, Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Hutagalung, Arie S., 2009, Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta.
Keeton, Page W, et all, 1983, Prosser Dan Keeton On Tort, West Publishing Co, St.Paul, Minnesota, USA Kansil, C.S.T., 2005, Hukum Perusahaan Indonesia ( Aspek Hukum Dalam Ekonomi ) Bagian Pertama, Cetakan ke 7, Pradnya Paramitha, Jakarta. Kansil, C.S. dan Christine S.T. Kansil, 2009, Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, Rineka Cipta, Jakarta. Lukas, Marcus, 1996, Eksistensi Peraturan kebijakan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah Serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional, Universitas Pajajaran, Bandung. M. Hadjon, Philipus ( A) et.all, 1994, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta. _______, 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya. Mertokusumo, Sudikno, 1993, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta Muhammad, Abdulkadir, 2000, Hukum Acara Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung. _______, 2004, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung. Nieuwenhuis terjemahan Djasadin Saragin, 1985, Pokok-pokok Hukum Perikatan Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan, 1979, Onrechtmatig Daad, Djumali, Surabaya Prodjodikoro, Wirjono, 1991, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, Sumur Bandung. _______, 2000, Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata, Mandar Maju, Bandung. Prasetya, Rudhi, 1996, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung. Purwosutjipto, 1999, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (Bentuk-bentuk Perusahaan), Penerbit Djambatan, Jakarta Ridwan, 2003, Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta
Rusli, Hardijan, 1997, Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Saleh, K. Wantjik, 1977, Hukum Acara Perdata, Ghalia Indonesia, Jakarta. Simatupang, Richard Burton 1996, Aspek Hukum dalam Bisnis, Rineka Cipta, Jakarta. Sjahdeini, Sutan Remy, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris (Hukum Perseroan). Soemitro, Rochmat, 1993, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung Soetantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, 1998, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung Subekti, 1990, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta ______, 2001, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramitha, Jakarta. Supomo, 1985, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta Supramono, Gatot, 2007, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subjek Dalam gugatan Perdata di Pengadilan, Rineka Cipta, Jakarta. Saptomo, Ade, 2007, Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum, Unesa University Press, Surabaya. Soekamto, Soerjono, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta Sumardjono, Maria SW, 2007, Badan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Syahrani, Riduan, 1998, Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum, Pustaka Kartini, Jakarta _______, 2002, Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata, Alumni, Bandung Sutarno, 2005, Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Alfabeta, Bandung. Ten Berge Disunting Oleh Philiphus M.Hadjon, 1991,Pengantar Hukum Perizinan, Ghalia Indonesia,Jakarta. Tirtaamidjaja, M.H. , 1955, Kedudukan Hakim dan Jaksa, Fasco, Jakarta
Widjaja, IG Ray, 2000 Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas (Khusus Pemahaman Atas Undang-undang Nomor1 Tahun 1995), Megapoin, Jakarta _______, 2000, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan di Bidang Usaha Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta Vollmar, 1962, Inleiding tot de studie van het Nederlands Burgerlijk Recht, Terjemahan Adiwimarta, Gajahmada, Yogyakarta
B.Peraturan Perundang-undangan : Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1950. Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Undang-undang Repubik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tantang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan tanggal 7 Maret 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 nomnor 13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor Notaris.
30 Tahun 2004 tantang Jabatan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diundangkan tanggal 16 Agustus 2007, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4756. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Perkebunan. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Usaha Perkebunan.
