DAFTAR PUSTAKA Anthony, Robert, and Vijay Govindarajan, 2004, Management System Control, 3rd Edition, New Jersey : Prentice hall, Inc. Atkinson, Anthony A, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, S. Mark Young, 2001, Management Accounting, 3rd Edition, New Jersey : Prentice Hall, inc. Blocher, Edward J., Kung H. Chen, Gary Chokin, Thomas W. Lin, Cost Management, 3rd Edition, Mc Graw Hill, dialihbahasakan oleh Tim Penerjemah Penerbit Salemba, 2008 Manajemen Biaya Penekanan Strategis, Jakarta : Salemba Empat. Gazperst, Vincent, 2006, Sistem manajemen Kinerja Terintegrasi Balanced Scorecard dengan Six Sigma untuk Organisasi Bisnis dan Pemerintah, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Kaplan, Robert S., and David P. Norton, 1996, Balanced Scorecard : Translating Strategy Into Action, Harvard Business Review, Dialihbahasakan oleh Yosi, Peter R, 2000, Balanced Scorecard Menerapkan Strategi Menjadi Aksi, Jakarta : Erlangga. Niven, Paul R. Balanced Scorecard: Step by Step Maximizing Performance and Maintaining Results. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2002. Balanced Scorecard: Step by Step for Government and Nonprofit Agencies. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. Yuwono, Sony., Edy Sukarno, dan Muhammad Ichsan. Petunjuk Praktis Penyusunan Balanced Scorecard Menuju Organisai yang Berfokus pada Strategi. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002.
79
------------Era Baru Kebijakan Fiskal (Pemikiran, Konsep, dan Implementasi), Badan Kebijakan Fiskal, Departemen Keuangan, diterbitkan oleh PT Kompas Media Nusantara, April 2009. ------------Peraturan Menteri Keuangan No. 131/PMK.01/2006 Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. ------------Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 464/KMK.01/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Pedoman Strategi dan Kebijakan Departemen keuangan (Road-Map Departemen Keuangan) Tahun 2005-2009. ------------Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. ------------Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan
Rencana
kerja
dan
Anggaran
Kementerian
Negara/Lembaga. ------------Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. ------------Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ------------Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. ------------Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2007 dan Tahun 2008 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
80
Hasil Kuesioner Indeks Kepuasan Pelanggan No
1
2
3
4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0
4 4 2 4 6 4 14 16 14 10 14 10 10 6
48 54 57 42 42 51 39 33 33 39 36 42 42 51
8 0 0 12 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0
Ratarata
No
3 15 2.9 16 2.95 17 2.9 18 2.8 19 2.75 20 2.65 21 2.5 22 2.4 23 2.55 24 2.9 25 2.65 26 2.65 26 2.85 Jumlah
1
2
3
4
Ratarata
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 8
6 6 6 6 8 6 4 6 4 12 14 2 4 202
51 51 51 51 48 45 48 45 51 42 39 48 36 1215
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 44
2.85 2.85 2.85 2.85 2.8 2.55 2.6 2.55 2.8 2.7 2.65 2.95 2 2.8
Kriteria Penilaian : 1-1,5
= kurang baik
1,6-2,5 = cukup baik 2,6-3,5 = baik 3,6-4 = sangat baik Keterangan: 1. Jumlah Kuesioner adalah 20 Kuesioner 2. Jumlah pertanyaan sebanyak 26 pertanyaan Kesimpulan : Dengan melihat hasil perhitungan kuesioner diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,8 (baik)
MATRIKS RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN 2005-2009 Bidang : Pengelolaan Kekayaan Negara, Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Instansi Visi Misi
: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara : Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang Profesional dan bertanggungjawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat : 1 Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara 2 Mengamankan kekayaan Negara secara fisik, administrasi dan hukum 3 Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan penilaian 4 Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 5 Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
1 Mewujudkan sistem pengelolaan kekayaan negara yang efektif dan efisien
1
1 Terumuskannya kebijakan yang berkualitas di bidang Kekayaan Negara
Strategi
Kebijakan
(3) 1.1.1.
Menyusun dan menyempurnakan regulasi dan sistem Pengelolaan Kekayaan Negara
(4) 1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
Menyusun dan menyempurnakan ketentuan tentang Kekayaan Negara Potensial dan Kekayaan Negara Lainnya
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
Menyusun dan menyempurnakan ketentuan perundangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)
Program/Kegiatan Pokok
1.1.3.1
1.1.3.2
(5)
Indikator Kinerja
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009
(6)
(7)
(8)
50%
100%
(9)
Penyusunan & penyempurnaan RUU Pengelolaan Kekayaan Negara
A. Program Peningkatan Efektifivitas Pengelolaan Kekayaan Negara Kegiatan Pokok : 1 Menyusun RUU tentang pengelolaan Kekayaan Negara
1 Tersusunnya RUU Pengelolaan Kekayaan Negara
Penyusunan juklak dan juknis pengelolaan Kekayaan Negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun Juklak dan Juknis Pengelolaan Kekayaan Negara
1 Tersusunnya juklak dan juknis Pengelolaan Kekayaan Negara
50%
100%
Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/peraturan pelaksanaan di bidang pengelolaan Kekayaan Negara Potensial
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun RPP Pengelolaan Kekayaan Negara Potensial
1 Tersusunnya pedoman/peraturan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara potensial
50%
100%
Penyusunan dan penyempurnaan pedoman/peraturan pelaksanaan di bidang pengelolaan Kekayaan Negara Lainnya
1 Kegiatan Pokok : Menyusun RPP dan rancangan Permenkeu tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Lainnya
1 Tersusunnya pedoman/peraturan pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara lainnya
100%
Penyusunan RPP Pengelolaan BMN
1 Kegiatan Pokok : Menyusun RPP Pengelolaan BMN
Penyusunan Permenkeu sebagai Pedoman Pelaksanaan/teknis dibidang pengelolaan BMN
1 Kegiatan Pokok : Menyusun Permenkeu tentang Pengelolaan BMN sebagai aturan pelaksanaan PP Nomor 6/2006
Page 1 of 11
1 Tersusunnya RPP Pengelolaan BMN 1. Tersusunnya Draft Permenkeu tentang Pengelolaan BMN 2. Tersusunnya Draft Permenkeu tentang Insentif Pengelola BMN 3. Tersusunnya Draft Peremnkeu tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN 4. Tersusunnya Draft Permenkeu tentang Kodefikasi dan Klasifikasi Barang 5. Tersusunnya Draft Permenkeu tentang Penatausahaan BMN 6. Tersusunnya draft Permenkeu tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 7. Tersusunnya Tata Cara Pelaksanaan
100%
100% 50%
100%
50%
100%
100% 100% 100%
100%
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
(5)
Indikator Kinerja (6)
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 (7)
(8)
(9)
Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan (Penatausahaan) BMN 2.
1.1.3.3
1.1.3 Menyusun dan menyempurnakan
Menyelenggarakan penatausahaan BMN
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun RPP/Perpres ttg Inventarisasi Barang Milik Negara
1 Tersusunnya RPP/Perpres ttg Inventarisasi Barang Milik Negara
100%
2 Menyusun RPP/Perpres ttg Inventarisasi Kekayaan Negara Dipisahkan
2 Tersusunnya RPP/Perpres ttg Inventarisasi Kekayaan Negara Dipisahkan
50%
100%
3 Menyusun RPP/Perpres ttg Inventarisasi Kekayaan Negara Lainnya
3 Tersusunnya RPP/Perpres ttg Inventarisasi Kekayaan Negara Lainnya
50%
100%
1 Menyusun penyempurnaan PP Nomor 6 tahun 2006
1 Tersusunnya penyempurnaan PP Nomor 6 tahun 2006
50%
75%
1.1.3.1
Penyusunan RUU & RPP tentang Penilaian
1 Kegiatan Pokok : Menyusun RUU & RPP ttg Penilaian
1 Tersusunnya RUU & RPP ttg Penilaian
25%
50%
1.1.3.2
Penyusunan Permenkeu tentang Penilaian
1 Kegiatan Pokok : Menyusun Permenkeu tentang Penilaian
1 Tersusunnya Permenkeu tentang Penilaian
50%
100%
1.1.3.3
Penyusunan Juknis tentang Penilaian
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun Juknis tentang penilaian
1 Tersusunnya Juknis tentang Penilaian
50%
100%
1.1.3.4
Penyusunan PMK ttg Jabatan Fungsional Penilai
1 Menyusun PMK tentang Jabatan Fungsional Penilai
1 Tersusunnya PMK tentang Jabatan Fungsional Penilai
50%
100%
1.1.3.5
Penyusunan dan perumusan standar penilaian kekayaan negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun dan merumuskan standar penilaian kekayaan negara
1 Tersusunnya standar penilaian kekayaan negara
50%
75%
100%
Penyusunan dan penyempurnaan tata cara penilaian Kekayaan Negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun pedoman penilaian BMN/KN
50%
75%
100%
1 Tersusunnya pedoman penilaian BMN/KN
Penyusunan Pedoman Tehnik Penilaian Tanah, Bangunan & Mesin-Mesin
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun pedoman Teknik Penilaian Tanah, Bangunan dan Mesin-Mesin
Penciptaan tertib administrasi penggunaan , pemanfaatan dan
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan inventarisasi / pendataan BMN digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan dan
1.1.3.7
1.2.1
100%
Penyusunan penyempurnaan PP Nomor 6 tahun 2006
1.1.3.6
2 Terinventarisasi dan termanfaat kannya BMN/ KN secara
1 Tersosialisasikannya Permenkeu mengenai aturan pelaksanaan PP Nomor 6 Tahun 2006
1.1.2.4
ketentuan di bidang penilaian
1
Penyusunan ketentuan /peraturan tentang Inventarisasi Kekayaan Negara
Melakukan sosialisasi Permenkeu mengenai aturan pelaksanaan PP Nomor 6 tahun 2006
1.2.1.1
Page 2 of 11
100% 1 Tersusunnya pedoman Tehnik Penilaian Tanah, Bangunan & Mesin-Mesin
1 Terselenggaranya inventarisasi/ pendataan BMN digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan dan dihapuskan secara periodik
50%
100%
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
100%
100%
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
optimal
pemindahtanganan BMN
(5) dihapuskan secara periodik 2 Menyelenggarakan pencatatan / pembukuan BMN yg digunakan dimanfaatkan, dipindahtangankan dan dihapuskan
1
3 Terlaksananya pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset secara berkesinambungan
1.3.1
Menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan asset
1.3.1.1
Penciptaan tertib administrasi penatausahaan BMN untuk memudahkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan aset
Indikator Kinerja (6)
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 (7)
2 Meningkatnya jumlah BMN yang digunakan sesuai tupoksi 1 Terselenggaranya pencatatan/pembukuan BMN yg digunakan, dimanfaatkan dipindahtangankan dan dihapuskan
1
4 Terwujudnya optimalisasi penggunaan dan
1.4.1
Menyelenggarakan optimalisasi penggunaan dan
1.4.1.1
(9)
90%
100%
50%
100%
3 Menyelenggarakan pelaporan BMN yang digunakan, dimanfaatkan dipindahtangankan dan dihapuskan secara periodik
1 Terselenggaranya pelaporan BMN yg digunakan, dimanfaatkan, dipindahtangankan dan dihapuskan 2 Meningkatnya jumlah Laporan BMN dari K/L yang telah dinilai wajar
50%
100%
15%
37%
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan penatausahaan BMN dengan menggunakan SABMN termasuk tanah dan/atau bangunan idle pada Kementerian/Lembaga (K/L)
1 Tersusunnya data base BMN termasuk berupa tanah dan/atau bangunan idle pada Kementrian/lembaga
75%
100%
2 Terselenggaranya sosialisasi penatausahaan BMN meliputi pembukuan
50%
100%
3 Terselenggaranya sosialisasi penatausahaan BMN meliputi Inventarisasi
50%
100%
4 Terselenggaranya sosialisasi penatausahaan BMN meliputi Pelaporan
50%
100%
5 Terselenggaranya sosialisasi dan pembinaan SABMN
50%
100%
2 Menyusun standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk penyelenggaraan tupoksi pada Kementrian/Lembaga
1 Tersusunnya standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk penyelenggaraan yang menunjang tupoksi pada Kementrian/Lembaga
50%
100%
3 Menyusun database BMN selain tanah/atau bangunan yang bernilai ekonomis tinggi
1 Tersusunnya data base BMN selain tanah dan/atau bangunan yg bernilai ekonomis tinggi
75%
100%
4 Memelihara dan Mengamankan BMN
1 Terlaksananya pengamanan administrasi BMN
50%
75%
100%
2 Terlaksananya pengamanan fisik BMN dalam bentuk pemeliharaan
50%
75%
100%
25%
50%
25%
50%
100%
50%
75%
100%
3 Terlaksananya pengamanan hukum BMN dan sertifikasi nasional BMN berupa tanah 1.3.1.2
(8)
Peningkatan koordinasi dgn organisasi yg terkait dgn pengelolaan kekayaan negara
Kegiatan Pokok : 1 Melakukan kerjasama dalam pembinaan pemantauan, pengendalian kekayaan negara
Penciptaan tertib administrasi penggunaan dan
1 Kegiatan Pokok : Melaksanakan atau memberikan persetujuan untuk pemanfaatan BMN Page 3 of 11
1 Terlaksananya SABMN di Kementerian/ Lembaga dengan baik
1 Terlaksananya sewa tanah dan/atau bangunan
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
50%
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
pemanfaatan aset
Program/Kegiatan Pokok
(4)
pemanfaatan BMN/ KN
(5)
pemanfaatan BMN/KN
5 Terwujudnya penghapusan & pemindahtanganan aset berdasarkan prinsip trasparan dan optimal
1.5.1
Menyelenggarakan pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMN/KN
1.5.1.1
Penciptaan tertib administrasi penghapusan dan pemindah tanganan BMN/KN
6 Terwujudnya optimalisasi kekayaan negara yang dipisahkan
1.6.1
Mewujudkan optimalisasi kekayaan negara yang dipisahkan
1.6.1.1
Penciptaan tertib administrasi penyertaan modal negara pada BUMN
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 (7)
(8)
(9)
2 Terlaksananya pinjam pakai tanah dan/ atau bangunan
50%
75%
100%
3 Terlaksananya kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan
50%
75%
100%
4 Terlaksananya bangun guna serah & bangun serah guna tanah
50%
75%
100%
1 Telaksananya penetapan status penggunaan BMN
50%
75%
100%
3 Menertibkan penggunaan BMN dalam rangka penyelenggaraan tupoksi dan menunjang penyelenggaraan tupoksi
1 Terlaksananya penertiban penggunaan BMN dalam rangka penyelenggaraan tupoksi
50%
75%
100%
2 Tersedianya Daftar BMN sesuai dengan penyelenggaraan tupoksi dan yg menunjang penyelenggaraan tupoksi
50%
75%
100%
1 Terlaksananya pengurusan penyerahan BMN
50%
75%
100%
Kegiatan Pokok : 1 Menerbitkan persetujuan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
1 Diterbitkannya persetujuan penghapusan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
50%
75%
100%
2 Menyelenggarakan penghapusan dalam rangka pemusnahan dan pemindahtanganan
1 Terlaksananya penghapusan dalam rangka pemusnahan dan pemindah tanganan
50%
75%
100%
3 Menyusun & menyempurnakan kategori BMN yang dapat dimusnahkan
1 Tersusunnya kategori BMN yang dapat dimusnahkan
50%
100%
1 Terlaksananya penjualan tanah dan/ atau bangunan
50%
75%
100%
2 Terlaksananya tukar menukar tanah dan atau bangunan
50%
75%
100%
3 Terlaksananya hibah tanah dan/atau bangunan
50%
75%
100%
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun data base Penyertaan Modal Negara pada BUMN
1 Tersusunnya data base Penyertaan Modal Negara pada BUMN
50%
75%
100%
2 Melaksanakan dokumentasi Penyertaan Modal Negara pada BUMN
1 Terlaksananya dokumentasi Penyertaan Modal Negara pada
50%
75%
100%
4 Melakukan atau memberikan persetujuan untuk pemindahtanganan BMN
1
(6)
Tahun 2005
2 Menetapkan status penggunaan BMN
4 Menyelenggarakan pengurusan penyerahan BMN berupa tanah yg tidak digunakan untuk menyelenggarakan tupoksi kementrian / lembaga 1
Indikator Kinerja
Page 4 of 11
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 (7)
(8)
(9)
1 Terlaksananya pelaporan Penyertaan Modal Negara pada BUMN secara periodik
50%
75%
100%
1 Tersusunnya draft permenkeu tentang Tatacara pengusulan dan penatausahaan Penyertaan Modal Negara
50%
100%
BUMN 3 Menyelenggarakan pelaporan Penyertaan Modal Negara pada BUMN sebagai input dalam penyusunan Neraca Pemerintah 1.6.1.2
1
7 Terwujudnya Optimalisasi Kekayaan Negara Lain-lain
1.7.1
Menyelenggarakan inventarisasi dan optimalisasi nilai kekayaan negara Lain-lain
1.7.1.1
1.7.1.2
Penyusunan Permenkeu tentang Tata Cara Pengusulan dan Penatausahaan Penyertaan Modal Negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun Permenkeu tentang Tatacara Pengusulan dan Penatausaan Penyertaan Modal Negara
Penciptaan tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara lainnya
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan pelaporan Kekayaan Negara Lainnya sbg input dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara
1 Terselenggaranya pelaporan Kekayaan Negara Lainnya sebagai input dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara
Penciptaan tertib administrasi inventarisasi dan optimalisasi nilai
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Negara Potensial
1 Terselenggaranya inventarisasi Kekayaan Negara Potensial
2 Menyusun database Kekayaan Negara Potensial
50%
100%
50%
75%
100%
1 Tersusunnya database Kekayaan Negara Potensial
50%
75%
100%
3 Menyelenggarakan optimalisasi Kekayaan Negara Potensial
1 Terselenggaranya optimalisasi kekayaan Negara Potensial
50%
75%
100%
4 Menyelenggarakan dokumentasi kekayaan Negara Potensial
1 Terselenggaranya dokumentasi kekayaan Negara Potensial
50%
75%
100%
5 Menyelenggarakan pelaporan sebagai input dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara
1 Terselenggaranya pelaporan sebagai input dalam penyusunan Neraca Kekayaan Negara secara periodik
100%
100%
6 Menyelenggarakan inventarisasi Kekayaan Negara Lainnya yg berupa barang tidak bertuan, barang temuan , barang cagar budaya, barang sitaan harta karun, barang nasionalisasi atau eks aset asing/cina
1 Terselenggaranya inventarisasi kekayaan negara lainnya yang berupa barang tidak bertuan, temuan, cagar budaya, sitaan, harta karun, eks aset asing/cina
50%
75%
100%
7 Menyusun database Kekayaan Negara Lainnya yg berupa barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun, barang nasionalisasi atau eks aset asing/ cina
1 Tersusunnya data base kekayaan negara lainnya yang berupa barang tidak bertuan, temuan, cagar budaya, sitaan, harta karun, eks aset asing/cina
50%
75%
100%
8 Menyelenggarakan optimalisasi Kekayaan Negara Lainnya yg berupa barang tidak bertuan, barang temuan , barang cagar budaya, barang sitaan
1 Terselenggaranya optimalisasi kekayaan negara lainnya yang berupa barang tidak bertuan, temuan, cagar budaya, sitaan, harta karun, eks
50%
75%
100%
Page 5 of 11
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
harta karun, barang nasionalisasi atau eks aset asing/cina
1
8 Meningkatnya capacity building
1.8.1
Meningkatkan kualitas SDM
1.8.1.1
Peningkatan kualitas SDM yang memliliki kompetensi di bidang pengelolaan Kekayaan Negara
1.8.3
Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana
1.8.3.1
Peningkatan kualitas business proses untuk mendukung terciptanya good governance
Peningkatan Prasarana fisik
(8)
(9)
aset asing/cina
50%
75%
100%
10 Menyelenggarakan pengelolaan dan menyelesaikan permasalahan status kepemilikan atas barang tidak bertuan, barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun, barang nasionalisasi atau eks aset asing/cina
1 Terselenggaranya pengelolaan dan penyelesaian permasalahan status kepemilikan atas barang tidak bertuan barang temuan, barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun, barang nasionalisasi atau eks aset asing/cina
50%
75%
100%
11 Menyelenggarakan & Menyelesaikan permasalahan pengelolaan aset kelolaan Dept. Keuangan
1 Terselenggaranya dan terselesaikannya permasalahan pengelolaan aset kelolaan Departemen Keuangan
50%
75%
100%
1 Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
1 Meningkatnya Jumlah SDM terlatih di bidang pengelolaan kekayaan negara
30%
60%
100%
2 Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang Penilaian Kekayaan Negara
1 Meningkatnya Jumlah SDM terlatih di bidang penilaian kekayaan negara
30%
60%
100%
1 Meningkatnya kualitas SDM 1 Terlaksananya penempatan dan redistribusi pegawai di lingkungan Direktorat sesuai dengan background pendidikan 1 Terselenggaranya peningkatan motivasi dan etos kerja di lingkungan Direktorat
50% 50%
75% 75%
100% 100%
50%
75%
100%
1 Meningkatnya Jumlah SDM terlatih di bidang PKN
50%
80%
100%
1 2 3 4 5 6 7 8
100% 100% 100% 75% 75% 75% 100% 100%
100% 100% 100% 100% 80%
100% 100%
4 Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang PKN 1.8.2.1
(7)
1 Terselenggaranya dokumentasi kekayaan negara lainnya yang berupa barang tidak bertuan, temuan, cagar budaya, sitaan, harta karun, eks aset asing/cina
3 Menyelenggarakan peningkatan motivasi dan etos kerja SDM
Meningkatkan kualitas proses bisnis (business process)
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009
9 Menyelenggarakan dokumentasi kekayaan negara lainnya yg berupa barang tidak bertuan, barang temuan , barang cagar budaya, barang sitaan, harta karun, barang nasionalisasi, atau eks aset asing/cina
Kegiatan Pokok: 1 Menyelenggarakan diklat-diklat teknis 2 Menyelenggarakan penempatan dan redistribusi pegawai
1.8.2
Tahun 2005
1 2 3 4 5 6 7 8
Kegiatan Pokok : Menyusun Renstra Menyusun LAKIP, RKT, Renja Menyusun Laporan Tahunan (LT) Menyusun Uraian Jabatan Menyusun SOP dan Quick Win Menyusun Tindak Lanjut LHP Menyusun Job Grading Menyusun Analisa Beban Kerja (ABK)
Kegiatan Pokok : 1 Membangun gedung kantor
2 Mengadakan AC dan Komputer Page 6 of 11
Ditetapkannya Renstra Tersusunnya LAKIP, RKT dan Renja Tersusunnya Laporan Tahunan (LT) Tersusunnya Uraian Jabatan Tersusunnya SOP dan Quick Win Meningkatnya prosentase LHP tuntas Ditetapkannya SK Job Grading Tersusunnya ABK
85%
1 Tersedianya gedung kantor yang dibangun
10%
25%
50%
1 Tersedianya AC dan Komputer yang
50%
75%
100%
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
Indikator Kinerja
(5)
(6)
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 (7)
(8)
(9)
1 Tersedianya kendaraan operasional yang memadai
50%
75%
100%
diadakan 1.8.3.2
1.8.4
2 Mewujudkan kegiatan penilaian kekayaan negara yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan
2
1 Tersedianya informasi tentang jumlah dan nilai riil kekayaan negara
2.1.1
2.1.2
Menyelenggarakan penyusunan sistem informasi pengelolaan kekayaan negara secara bertahap
Melaksanakan kegiatan penilaian Kekayaan Negara
Menyelenggarakan penilaian BMN/KN untuk keperluan tertentu
Peningkatan fasilitas kendaraan operasional
Kegiatan Pokok : 1 Pengadaan kendaraan operasional
1.8.3.3
Peningkatan sarana penunjang PKN dan penilaian
1 Menyediakan sarana dan prasarana ( buku, sarana penyimpanan, alat dll) PKN dan penilaian
1 Tersedianya sarana dan prasarana (buku, sarana penyimpanan, alat dll) PKN dan penilaian
50%
100%
1.8.4.1
Penciptaan tertib administrasi sistem informasi pengelolaan kekayaan negara
Kegiatan Pokok : 1 Mengembangkan sistem informasi/ Menyusun struktur database kekayaan negara
1 Tersusunnya struktur database kekayaan negara
50%
75%
100%
2 Menyelenggarakan integrasi database sektoral terkait kekayaan negara
1 Terselenggaranya integrasi database sektoral terkait kekayaan negara
50%
75%
100%
3 Menyediakan informasi kekayaan negara
1 Tersedianya informasi kekayaan negara
50%
75%
100%
4 Menyempurnakan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara dengan mengacu pd PP SAP
1 Terlaksananya penyempurnaan sistem Akutansi Barang Milik Negara dengan mengacu pada PP SAP
50%
75%
100%
5 Penyusunan & penyempurnaan peraturan perundangan di bidang Sistem Informasi kekayaan negara
1 Tersedianya peraturan perundangan di bidang Sistem Informasi Kekayaan Negara
25%
50%
100%
Kegiatan Pokok : 1 Melakukan penilaian Barang Milik Negara
1 Tersedianya Nilai Barang Milik Negara
20%
100%
2 Melakukan penilaian Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai permintaan pengguna jasa
1 Tersedianya Nilai Kekayaan Negara Dipisahkan sesuai permintaan pengguna jasa
3 Melakukan penilaian Kekayaan Negara Potensial dan Lainnya
1 Tersedianya Nilai Kekayaan Negara Potensial dan Lainnya
Kegiatan Pokok : 1 Melakukan penilaian BMN dalam rangka penyusunan daftar BMN sbg input dalam proses penyusunan laporan keuangan (LKPP)
2.1.2.1
1.5.2.1
2.1.2.2
Penilaian Kekayaan Negara
Penciptaan tertib administrasi penilaian BMN
Penyusunan Data Base Kekayaan Negara yang sudah dinilai
100%
100%
5%
10%
15%
1 Terlaksananya penilaian BMN dalam rangka penyusunan daftar BMN dan bahan LKPP
50%
100%
2 Melakukan Penilaian BMN dalam rangka penghapusan
1 Terlaksananya penilaian BMN dalam rangka penghapusan
50%
75%
100%
3 Melakukan Penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan
1 Terlaksananya penilaian BMN dalam rangka pemindahtanganan
50%
75%
100%
4 Melakukan Penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan
1 Terlaksananya penilaian BMN dalam rangka pemanfaatan
75%
100%
1 Menyusun Data Base Barang Milik Negara yang sudah Page 7 dinilai of 11
1 Tersusunnya data base Barang Milik Negara yang sudah dinilai
90%
100%
25%
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi (3)
2.1.3
3 Terwujudnya bukti kepemilikan seluruh kekayaan negara
4 Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan kekayaan negara
5 Terwujudnya Harmonisasi regulasi aspek fiskal di bidang pengelolaan kekayaan negara
3
4
5
1 Terlaksananya pensertifikatan kekayaan negara
1 Terselenggaranya tertib administrasi kekayaan negara
1 Terciptanya harmonisasi aspek fiskal pada peraturan pengelolaan kekayaan negara
Kebijakan
3.1.1
4.1.1
5.1.1
Menyusun sistem penilaian kekayaan negara
Melakukan kerja sama dengan BPN
(4)
(5)
Indikator Kinerja (6)
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009 (7)
(8)
(9)
2 Menyusun Data Base Kekayaan Negara Dipisahkan yang sudah dinilai
1 Tersusunnya data base Kekayaan Negara Dipisahkan yang sudah dinilai
10%
15%
3 Menyusun Data Base Kekayaan Negara Potensial dan Lainnya yang sudah dinilai
1 Tersusunnya data base kekayaan Negara Potensial dan Lainnya yang sudah dinilai
10%
15%
Penyusunan sistem dan pembangunan data base
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun Sistem Informasi Manajemen Aset dan Database Kekayaan Negara
1 Tersedianya Sistem Informasi Manajemen Aset dan Database Kekayaan Negara
50%
100%
2.1.3.2
Penyempurnaan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia
Kegiatan Pokok : 1 Menyempurnakan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia
20%
100%
2.1.3.3
Penyusunan Laporan, Monitoring dan Evaluasi Sistem Penilaian Kekayaan Negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi Sistem Penilaian Kekayaan Negara
50%
75%
100%
2.1.3.1
3.1.1.1.
Menyusun administrasi 4.1.1.1 kekayaan negara secara tertib dan berkesinambungan
Mengharmoniskan aspek fiskal pada peraturan pengelolaan kekayaan negara
Program/Kegiatan Pokok
5.1.1.1
Pensertifikatan kekayaan negara atas nama pemerintah indonesia
Pengadministrasian kekayaan negara secara tertib dan berkesinambungan
Pengharmonisasian aspek fiskal pada peraturan pengelolaan kekayaan negara
25%
1 Tersusunnya penyempurnaan Standar Penilaian Indonesia dan Kode Etik Penilai Indonesia
1. Tersusunnya Monitoring dan Evaluasi Sistem Penilaian Kekayaan Negara
2 Menyelenggarakan Pelaporan Penilaian Kekayaan Negara
1 Tersusunnya Laporan Penilaian Kekayaan Negara
50%
75%
100%
1 Melakukan inventarisasi bukti kepemilikan kekayaan negara 2 Menyusun pedoman sertifikasi BMN
10%
25%
50%
25%
100%
3 Mengajukan permohonan penerbitan sertifikat/perubahan nama atas hak kepemilikan
1 Terlaksananya inventarisasi bukti kepemilikan kekayaan negara 1 Tersusunnya pedoman sertifikasi BMN 1 Terlaksananya permohonan penerbitan sertifikat/perubahan nama atas hak kepemilikan
1 Menyediakan sistem penyimpanan administrasi kekayaan negara
1 Tersedianya sistem penyimpanan administrasi kekayaan negara
2 Melakukan kegiatan administrasi (pencatatan baru, mutasi) kekayaan negara
25%
50%
25%
50%
100%
1 Terlaksananya kegiatan administrasi (pencatatan baru, mutasi) kekayaan negara
10%
25%
50%
3 Menyajikan laporan laporan di bidang kekayaan negara
1 Tersajinya laporan laporan di bidang kekayaan negara
100%
100%
100%
1 Inventarisasi peraturan terkait (sektoral) dengan kekayaan negara
1 Terlaksananya Inventarisasi peraturan terkait (sektoral) dengan kekayaan negara
100%
2 Melakukan analisis dari aspek fiskal terhadap peraturan terkait (sektoral) dengan kekayaan negara
1 Terlaksananya analisis dari aspek fiskal terhadap peraturan terkait (sektoral) dengan kekayaan negara
50%
50%
3 Melakukan harmonisasi
1 Terciptanya harmonisasi
25%
25%
Page 8 of 11
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
50%
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
(5) aspek fiskal pada peraturan pengelolaan kekayaan negara
6 Mewujudkan pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang yang efisien efektif, transparan, dapat dipertanggung jawabkan dan lebih menjamin kepastian hukum
6
1 Meningkatnya kualitas pengurusan piutang Negara dan pemantapan reformasi lelang sehingga dapat mengoptimalkan PNBP
6.1.1
Meningkatkan kualitas 6.1.1.1 SDM di bidang pengurusan piutang negara dan lelang (capacity building)
6.1.1.2
6.1.2
Menyusun dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan tentang pengurusan piutang negara dan lelang
Mendorong terciptanya SDM yg memiliki kompetensi di bidang penguru san piutang negara dan lelang
B. Program Peningkatan Kualitas Pengurusan Piutang Negara dan Lelang 1 Menyelenggarakan diklat-diklat teknis
Indikator Kinerja
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009
(6)
(7)
100% 1 Meningkatnya kualitas SDM
20%
25%
50%
75%
100%
20%
25%
50%
75%
100%
3 Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang Pengurusan Piutang Negara
1 Terselenggaranya peningkatan motivasi dan etos kerja di lingkungan Direktorat 1 Meningkatnya Jumlah SDM profesional di bidang pengurusan Piutang Negara
20%
25%
50%
80%
100%
4 Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang Lelang
1 Meningkatnya Jumlah SDM profesional di bidang Lelang
20%
25%
50%
80%
100%
1 Terlaksananya penempatan dan redistribusi pegawai di lingkungan DJKN sesuai dengan background pendidikan/keahlian/jabatan fungsional
20%
25%
50%
75%
100%
25%
50%
100%
50%
75%
2 Menyelenggarakan peningkatan motivasi dan etos kerja SDM
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan penempatan dan redistribusi pegawai
6.1.2.1
Penyempurnaan draft RUU Pengurusan Piutang Negara
1 Menyempurnakan draft RUU Pengurusan Piutang Negara
1 Tersusunnya RUU tentang Pengurusan Piutang Negara
6.1.2.2
Penyusunan Rancangan Peraturan Menkeu ttg Keanggotaan dan Tata Kerja PUPN
1 Menyusun Rancangan Peraturan Menkeu tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
1 Tersusunnya Rancangan Peraturan Menkeu tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
6.1.2.3
Penyempurnaan draft RUU Lelang
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun penyempurnaan RUU tentang Lelang
1 Tersusunnya RUU tentang Lelang
25%
50%
100%
Penyempurnaan penyusunan juklak / juknis pengurusan Piutang Negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun penyempurnaan juklak / juknis Piutang Negara
1 Tersusunnya juklak / juknis Piutang Negara yang baru
25%
50%
100%
Penyempurnaan penyusunan juklak / juknis Lelang
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun penyempurnaan juklak / juknis Lelang
1 Tersusunnya juklak / juknis Lelang yang baru
25%
50%
100%
Penyusunan RPP Piutang Negara
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun RPP Piutang Negara
1 Tersusunnya RPP Piutang Negara
25%
50%
100%
Penyusunan RPP Lelang
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun RPP Lelang
1 Tersusunnya RPP Lelang
25%
50%
100%
Penyusunan Permenkeu tentang
1 Menyusun Permenkeu pelaksanaan lelang internet
1 Tersusunnya Permenkeu pelaksanaan lelang internet
25%
50%
6.1.2.5
6.1.2.6
6.1.2.7
6.1.2.8
(9)
aspek fiskal pada peraturan pengelolaan kekayaan negara
Pengisian SDM yang kompeten di bidang pengurusan piutang negara dan lelang khususnya dalam bidang Penilaian BJ, Pemeriksaan, Juru Sita dan Pejabat Lelang
6.1.2.4
(8)
Page 9 of 11
100%
100%
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
(5)
Indikator Kinerja
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009
(6)
(7)
(8)
(9)
Pelaksanaan Lelang Internet 6.1.2.9
6.1.2.10
6.1.2.11
6.1.2.12
6.1.3
Mengoptimalkan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan lelang
6.1.2.1
6.1.2.2
6.1.2.3
Penyempurnaan Permenkeu tentang Pejabat Lelang Kelas I
Kegiatan Pokok : 1 Menyempurnakan Permenkeu tentang Pejabat Lelang Kelas I
1 Tersempurnakannya Permenkeu tentang Pejabat Lelang Kelas I
25%
50%
100%
Penyempurnaan Permenkeu tentang Pejabat Lelang Kelas II
Kegiatan Pokok : 1 Menyempurnakan Permenkeu tentang Pejabat Lelang Kelas II
1 Tersempurnakannya Permenkeu tentang Pejabat Lelang Kelas II
25%
50%
100%
Penyempurnaan Permekeu tentang Balai Lelang
Kegiatan Pokok : 1 Menyempurnakan Permenkeu tentang Balai Lelang
1 Tersempurnakannya Permenkeu tentang Balai Lelang
25%
50%
100%
Penyusunan revisi Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, khususnya mengenai bea lelang
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun revisi Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, khususnya mengenai bea lelang
1 Tenyusunnya revisi Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Keuangan, khususnya mengenai bea lelang
50%
100%
Penyelesaian ex BPPN ex 16 BDL
Kegiatan Pokok : 1 Melaksanakan penyelesaian terhadap berkas kasus piutang ex BPPN dan 16 BDL
1 Terselenggaranya penyelesaian ex BPPN dan 16 BDL
50%
75%
100%
Pelaksanaan efektifitas pelayanan publik dalam proses pengurusan piutang negara Optimalisasi pengurusan Piutang Negara
1. 2.
Kegiatan Pokok : Meningkatkan kepercayaan penyerah piutang Meningkatkan pelayanan publik
Kegiatan Pokok : 1 Meningkatnya penyelesaian pengurusan piutang negara
2 Menyusun penetapan target pengurusan piutang negara
6.1.2.4
6.1.2.5
6.1.2.6
Penyusunan Kode Etik Pejabat Lelang
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun Kode Etik Pejabat Lelang
Mewujudkan lelang sebagai salah satu instrumen jual beli yang diminati masyarakat
Kegiatan Pokok : 1 Melaksanakan Pembinaan Balai Lelang 2 Melaksanakan Penggalian Potensi Lelang 3 Melaksanakan Pembinaan Pejabat Lelang 4 Melaksanakan Penetapan Target Lelang
Mewujudkan pemahaman yang benar atas
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun rencana sosialisasi Page 10 of 11
1 Terlaksananya peningkatan kepercayaan penyerah piutang 1 Terlaksananya peningkatan pelayanan publik
10%
25%
50%
75%
100%
10%
25%
50%
75%
100%
1 Terlaksananya peningkatan penyelesaian pengurusan piutang negara
10%
25%
50%
75%
100%
1 Terlaksananya penyusunan penetapan target pengurusan piutang negara
100%
100%
100%
100%
100%
1 Tersusunnya Kode Etik Pejabat Lelang
25%
50%
100%
25%
25%
50%
75%
100%
50%
50%
75%
75%
100%
50% 100%
50% 100%
75% 100%
75% 100%
100% 100%
50%
50%
50%
75%
100%
1. Terlaksananya Pembinaan Balai Lelang 2. Terlaksananya Penggalian Potensi Lelang 3. Terlaksananya Pembinaan Pejabat Lelang 4. Terlaksananya Penetapan Target Lelang
1 Terlaksananya sosialisasi berbagai
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Tujuan
Sasaran
(1)
(2)
Strategi
Kebijakan
(3)
Program/Kegiatan Pokok
(4)
(5)
pengurusan piutang negara dan lelang oleh seluruh stakeholder 6.1.2.7
6.1.2.8
6.1.2.9
6.1.2.10
6.1.3
Meningkatkan Efektifitas Organisasi
6.1.3.1
6.1.3.2
berbagai kebijakan dalam rangka penggalian potensi pengurusan piutang negara dan lelang
Pengembangan SIMPLE
Pengembangan Sistem Aplikasi Pendukung
Penyusunan pedoman penatausahaan BKPN dan Risalah Lelang
Indikator Kinerja
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun penyempurnaan SIMPLE
Tahun 2005
Tahun Tahun Tahun Tahun 2006 2007 2008 2009
(6)
(7)
1 Tersusunnya penyempurnaan dan pengembangan SIMPLE 1. Tersusunnya sistem aplikasi pendukung tertib administrasi pengurusan piutang negara dan Lelang
2.
Menyempurnakan portal DJKN
2. Tersempurnakannya portal DJKN
Kegiatan Pokok : Menyusun Buku Pedoman Penatausahaan BKPN Menyusun Buku Pedoman Penatausahaan Risalah Lelang
1. Tersusunnya Buku Pedoman Penatausahaan BKPN 2. Tersusunnya Buku Pedoman Penatausahaan Risalah Lelang
25%
50%
100%
25%
50%
100%
1 Tersusunnya sistem pemberian pelayanan bantuan hukum
25%
50%
100%
15%
15%
Optimalisasi penyelesaian kasus hukum
Kegiatan Pokok : 1 Menyusun sistem pemberian pelayanan bantuan hukum
Pembukaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan pembukaan kantor baru
Penyatuan Lembaga yang mengurus Piutang Negara macet
Kegiatan Pokok : 1 Menyelenggarakan penyatuan lembaga yang mengurus piutang macet dengan menghilangkan lembaga PUPN
50%
100%
30%
50%
100%
Menyusun sistem aplikasi pendukung tertib administrasi pengurusan piutang negara dan Lelang
2.
(9)
kebijakan dalam rangka penggalian potensi pengurusan piutang negara dan lelang
1.
1.
(8)
1 Terselenggaranya pembukaan kantor baru
1 Terselenggaranya penyatuan lembaga yang mengurus piutang macet dengan menghilangkan lembaga PUPN
100%
100%
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
ttd HADIYANTO NIP 060076790
Page 11 of 11
D:\poenya anton\bahan kuliah\sidang fix\Skripsi GW\Skripsi BSC\Skripsi Net\Net\Lampiran\New Matriks REnstra DJKN 05-09 MDS.280108
Survey Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonedsia PENGANTAR Dengan segala kerendahan hati dan harapan, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk mengisi daftar pertanyaan ini dengan sejujur-jujurnya sesuai dengan kenyataan yang ada. Jawaban-jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/i berikan, nantinya merupakan masukan yang sangat berharga bagi organisasi kami. Daftar pernyataan ini dibuat untuk memperoleh data yang kami butuhkan dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan kami untuk meningkatkan kepuasan para pengguna jasa. Kami menjamin seluruh jawaban Bapak/Ibu/Sdr/i terjaga kerahasiaannya sesuai kode etik yang berlaku. Atas kesediaan dan bantuannya, kami ucapkan terima kasih.
IDENTITAS RESPONDEN *Nama : *Nama Instansi/Perusahaan : *Alamat Instansi/Perusahaan : No. Telepon yang dapat dihubungi : Handphone : Kantor : *Wajib diisi
Profile Responden D1.
D2.
Jenis kelamin Pria
1
Wanita
2
Apakah pekerjaan/jabatan/golongan Anda : …………………………………………….
Pada bagian dibawah ini terdapat pernyataan-pernyataan mengenai pendapat/opini anda terhadap unit pelayanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan. Pilihlah jawaban pada angka yang sesuai dengan pendapat Anda terhadap pernyataan tersebut.
1-----------------2----------------3-----------------4 Kurang Baik
Cukup Baik
Baik
Sangat Baik
Contoh penilaian: 1 = Kurang baik 2 = Cukup baik 3 = Baik 4 = Sangat baik
Seberapa baik citra Depatemen Keuangan secara keseluruhan dimata anda Seberapa baik citra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 2 Departemen Keuangan di mata anda Bagaimana pelayanan yang diberikan oleh DJKN (Kantor Pusat, 3 Kanwil, atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Prosedur Layanan Bagaimana kejelasan informasi mengenai persyaratan yang harus 4 dipenuhi untuk mendapatkan jasa pelayanan
1
2
3
4
1
2
3
4
1
Survey Kepuasan Pengguna Jasa Layanan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonedsia
5 Bagaimana prosedur/mekanisme pelayanan yang ditetapkan oleh DJKN 6
7 8 9 10 11
Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pelayanan yang dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan Waktu Pelayanan Bagaimana kejelasan mengenai informasi waktu penyelesaian pelayanan yang diberikan Bagaimana standar waktu yang ditetapkan untuk penyelesaian pelayanan (harapan) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan waktu penyelesaian dengan standar waktu yang ditetapkan (tepat waktu) Bagaimana kecepatan dan kecekatan pelayanan yang diberikan sehingga tidak membuat menunggu yang lama Bagaimana dengan jam buka pelayanan kantor sudah sesuai dengan harapan anda Staf Kantor
12 Bagaimana kesiapan staf kantor dalam memberikan pelayanan Bagaimana kemampuan dan keterampilan staf kantor dalam memberikan pelayanan Bagaimana kejujuran dan keandalan staf kantor dalam memberikan 14 pelayanan 13
15 Bagaimana keramahan staf kantor dalam memberikan pelayanan 16 Bagaimana penampilan staf kantor pada unit pelayanan Bagaimana cara penyampaian penjelasan staf kantor unit pelayanan sehingga mudah dipahami Bagaimana tingkat kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan tugas dan 18 kewajibannya Staf kantor memberikan pelayanan yang sama kepada setiap pengguna 19 jasa Biaya Pelayanan Bagaimana dengan informasi mengenai ada/tidaknya biaya atas jasa 20 pelayanan 17
21 Bagaimana dengan biaya yang telah ditetapkan dalam jasa pelayanan Bagaimana kesesuaian biaya yang anda keluarkan dengan biaya yang ditetapkan secara resmi Kondisi Kantor Bagaimana lokasi kantor pelayanan (strategis) seingga dapat dijangkau 23 dengan mudah 22
24 Bagaimana kenyamanan dan kebersihan kantor pelayanan 25 Bagaimana sarana dan prasarana pada kantor unit pelayanan 26 Bagaimana keamanan lingkungan kantor unit pelayanan 26 Bagaimana ketersediaan lokasi tempat parkir di Kantor Pelayanan
Lampiran II
Learning and Growth Perspective
Internal Perspective
Customer Perspective
Financial Perspective (Stakeholder Perspective)
STRATEGY MAP DJKN
Pengelolaan Kekayaan Negara yang optimal
Kementerian Negara/Lembaga
Kementerian Negara/Lembaga
Penyelesaian permohonan pengelolaan KN yang tepat waktu
Laporan Penilaian yang tepat waktu dan berkualitas
Perumusan kebijakan Melakukan kajian dan perumusan kebijakan yg berkualitas serta menjamin kepastian hukum
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang optimal
Kementerian Negara/Lembaga & Pelaku Ekonomi
Penyerah Piutang & Penanggung Hutang Pelayanan penyelesaian piutang negara yang optimal
Citra DJKN
Pengembangan layanan Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang
Pemohon Lelang & Pembeli Lelang Pelayanan lelang yang transparan dan akuntabel
Pengawasan Meningkatkan Monitoring dan Evaluasi
SDM
Pendanaan
Organisasi
Teknologi Informasi
Merekrut dan mengembangkan SDM yg berintegritas dan berkompetensi tinggi
Efektivitas penggunaan Anggaran yang tepat sasaran
Mengembangkan organisasi yang handal dan modern
Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal
LAMPIRAN I
keterkaitan antara visi, misi, dan strategi dalam perspektif-perspektif Balanced Scorecard Visi : Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
a. b. c. d. e.
Misi : Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara; Mengamankan kekayaan negara melalui pembangunan database serta penyajian jumlah dan nilai eksisting kekayaan negara; Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam berbagai keperluan penilaian; Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel; Mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat Strategi Terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangung citra baik bagi stakeholder membangun citra baik bagi stakeholder
Perspektif Keuangan/ Perspektif Stakeholder
Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
Optimalisasi Pengelolaan Kekayaan Negara
Perspektif Pelanggan
Penyelesaian permohonan pengelolaan Kekayaan Negara yang tepat waktu
Perspektif Internal
Melakukan kajian dan perumusan kebijakan yg berkualitas serta menjamin kepastian negara
Laporan Penilaian yang tepat waktu dan berkualitas Pelayanan penyelesaian piutang negara yang optimal dan berkualitas
Pelayanan lelang yang transparan dan akuntabel dan berkualitas Citra DJKN
Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara, piutang negara dan lelang
Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran
Merekrut dan mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi Mengembangkan organisasi yang handal dan modern
Efektivitas penggunaan Anggaran yang tepat sasaran Meningkatkan Monitoring dan evaluasi
Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal
