DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Amiruddin, et all., 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Ali, Chidir, 1991, Badan Hukum, Alumni, Bandung Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, Aneka Hukum Bisnis, PT. Alumni, Bandung Fuady, Munir, 2002, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Bhakti, Bandung Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta Harahap, M. Yahya, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta Khairandy, Ridwan, 2009, Perseroan Terbatas : Doktrin, Peraturan PerundangUndangan, dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta Marbun, B.N., 2007, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Mertokusumo, Sudikno, 2005, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta Mulhadi, 2010, Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Usaha di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor Prodjodikoro, Wirjono, 1983, Azas-azas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Bandung Rahardjo, Satjipto, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung Ridho, Ali, 1986, Badan Hukum Dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Alumni, Bandung Satrio, J., 1999, Hukum Pribadi Bagian I Person Alamiah, PT. Citra Aditya Abadi, Bandung Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta -----------, et all., 2007, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
118
119
Widjaja, I. Gede Rai, 2000, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Megapoin, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2890; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4957;
120
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor X/MPR/2001 Tentang Laporan Pelaksanaan Putusan MPR RI Oleh Lembaga Tinggi Negara Pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan Atas Ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3112; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun Beserta Anggota Keluarganya, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3278; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 34; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 23; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 16; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
121
1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3520; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 59; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4554; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556; Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional; Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penerima Pensiun beserta Badan Khusus di lingkungan Departemen Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1241/Menkes/XI/2004 tentang Penugasan PT. ASKES (Persero) Dalam Pengelolaan Program Pemeliharaan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin; Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 007/PUU-III/2005 tentang Peungujian Materil Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
C. SKRIPSI Meylani Chahyani, 2014, Implikasi Yuridis Perubahan PT Jamsostek (Persero) Menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Terhadap Agunan Berupa Kartu Peserta Jamsostek di Bank (Studi Kasus Pada Bank Mandiri Cabang Sudirman Yogyakarta), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta:
122
Ruth Astiti, 2013, Efektifitas Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Dalam Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Melalui Pengajuan Permohonan Di Pengadilan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
D. INTERNET Anonim, Badan Hukum, Status Hukum, http://statushukum.com/badanhukum.html, diakses pada tanggal 19 September 2014. Anonim, Sejarah PT. JAMSOSTEK, BPJS Ketenagakerjaan, http://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/content/i.php?mid=2&id=9, diakses pada tanggal 05 Agustus 2014. Muthahari, Sejarah Singkat PT. ASKES (Persero) Status Perusahaan Persero, academia.edu, http://www.academia.edu/5246024/Sejarah_Singkat_PT_ASKES_Persero_ Status_Perusahaan_PePerse, diakses pada tanggal 04 Agustus 2014.
