DAFTAR PUSTAKA A. Buku A.R.Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Indikator Tugas-Tugas Jabatan Notaris yang berimplikasi Perbuatan Pidana, PT. Sofmedia, Jakarta, 2011. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Adjie, Habib, Hukum Notaris Indonesia, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008. Adjie, Habib, Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Refika Aditama, Bandung, 2009. Bagir Manan, Sistem Perundang-undangan Indonesia, BPHn Departemen Kehakiman, Jakarta, 1993. Bohari. Pengantar Hukum Pajak. Ed. revisi. Cet. 5. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. Brotodihardjo, Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Edisi Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2003. Brotodiharjo, R Santoso, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT.Eresco, Bandung, 1995. Budiono Herlin, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
167
168 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2001. Ilyas, Wirawan B.,dan Burton, Richard, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta, 2001. Indroharto, Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993. Irianto, Edi Slamet, - Syarifuddin Jurdi, Politik Perpajakan, Membangun Demokrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2005 Johnny Ibrahim, Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publising, Malang, 2008 Kansil, C.S.T dan Christine T.Kansil, Pokok-Pokok Profesi Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1995. Kanter, E.Y, Etika Profesi Hukum, Storia Grafika, Jakarta, 2001. Kartasapoetra G., Pajak Bumi dan Bangunan Prosedur dan Pelaksanaannya, Bina Aksara, Jakarta, 1989. Kelsen Hans, Teori Hukum Murni, Rimdi Press, Jakarta. Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum. Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008. Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997. Lubis M.Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994.
169 Lumban Tobing, G.H.S., Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan Ketiga, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1992. Maria S.W. Sumardjono, Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian, Gramedia, Yogyakarta, 1989, bandingkan dengan Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, PT. Gramedia, Jakarta, 1989. Marihot P. Siahaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Marihot P. Siahaan, Hukum Pajak Elementer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Marihot P. Siahaan, Kompilasi Peraturan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010. Masdianto, Perpajakan, Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2002. Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2011, Cet. 29 Muhammad Ali, Kamus Lengkap bahasa Indonesia. Penerbit: Amoni, Jakarta. 1999. Muhammad Djafar Saidi, Pembaruan Hukum Pajak, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2007. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997. Pandiangan, Liberty, Pemahaman Praktis Undang-Undang Perpajakan Indonesia, Erlangga, Jakarta, 2002.
170 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005. R. Santoso Brotodiharjo, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Refika Aditama. Bandung, 2008. R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2005. Ridwan HR., Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006. Rusjdi, Muhammad, PBB, BPHTB & Bea Meterai, PT.Indeks, Jakarta, 2005 S. Wojowasito, W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris, Hasta, Bandung Salman Otje dan Susanto Anton, Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali menyebutkan bahwa teori adalah suatu konstruksi di alam cita atau ide manusia, dibangun dengan maksud untuk menggambarkan secara reflektif fenomena yang dijumpai di alam pengalaman. PT. Refika Aditama, Bandung, 2004. Soemitro, Sistem Perpajakan, RajaGrafindo, Jakarta, 1988. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2004. Sudarto, Hukum Pidana 1, Yayasan Soedarto, Semarang, 1990
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Jakarta, PT.Rineka Cipta, l992.
171 Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid 1, Yogyakarta, Penerbit Andi, 2000. Tansuria, Billy Ivan.
Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan.
Graha Ilmu Yogyakarta, 2010. Tunggul Anshari Setia Negara, Pengantar Hukum Pajak. Bayumedia, Malang, 2006. Wirawan B. Ilyas, Richard Burton, Hukum Pajak, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2004.
B.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang – undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang – undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Undang-undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Materai.
172 Undang-undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-undang No.21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
C.
Jurisprudensi
Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep-269/PJ/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bentuk serta Fungsi Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB)
D.
Website
Abdoel. http://blogspot.com/2009/01/ kejahatan- terhadap- harta- kekayaan. html. diakses hari Kamis tanggal 01 Januari 2009. Arles Ompusunggu, Gagasan Hukum, Artikel, Legal Opinion. Media Online 2010. Slamet Hariyanto dan Rekan: Adovokat, Konsultan Hukum dan Politik, Solusi UU Pajak di Tengah Ironi Korupsi dalam http://gagasanhukum.wordpress.com diunduh 23 November 2015.
173 http://blogspot.com//pengertian-yuridis-tindak-pidana-pengelapan-dalambentuk-pokok.html. http://blogspot.com/2012/02/pengertian-dan-jenis-jenis-tindak.html. Mokhamad Khoirul Huda. Jurnal Ilmiah: Penegakan Hukum Pidana Terhadap
Tindak
Pidana
di
Bidang
Perpajakan
dalam
www.google.co.id 2010, diunduh 23 November 2015 Susno Duadji, Penggelapan Pajak Kejahatan Asal Praktik Pencucian Uang, 16 Oktober 2010 dalam http://www.susnoduadji.com./tulisansusno/penggelapan-pajak-kejahatan-asal-praktek-pencucian-uang, diunduh 23 November 2015