193
DAFTAR PUSTAKA
BUKU A.M.Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta: Kompas, 2009. Abu Daud Busroh, Hukum Tata Negara Perbandingan Konstitusi Sembilan Negara ,Jakarta: Bina Aksara, 1987. A.Rahman HI, Sistem Politik Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007. Bernard L.tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y.Hage, Teori Hukum: STrategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010. Bagir Manan, DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta : FH UII Press, 2003. Budi Winarno, Sistem Politik Indonesia Era Reformasi,Yogyakarta: Media Pressindo, 2007. C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Republik Indonesia, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000. C.F.Strong, Modern Political Constitution: An Intoduction To The Comparative Study Of Their History And Existing Form, London: Sidwick & Jackson Limited, 1975. Deny Indrayana, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran, Bandung: Mizan, 2007. Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, Jakarta: Nusamedia, 2007. Firdaus, Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi, Bandung: Yrama Widya, 2007. Firmansyah, Persaingan Legitimasi Kekuasaan dan Marketing Politik, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2010. Harjono, Studi Hukum Tata Negara Pasca Perubahan ke IV, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2005.
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
194
Hans Dieter Klingemann, Richard I.Hoffebert and Ian Budge Penerjemah Sigit Jatmika, Partai, Kebijakan, dan Demokrasi, Yogyakarta: Jentera, 1999. Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, Jakarta: Fokusmedia, 2007. Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Jakarta: CV Calindra,1965 Inu Kencana Syafiie, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002. Jhon Pieris, Pembatasan Konstitusional Kekuasaan Presiden RI, Jakarta: Pelangi Cendikia, 2007. Joeniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik cetakan keempat, 1996.
Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara,
Jimly Asshidiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Jakarta: Konstitusi Press, 2006. ……….Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,Jakarta: PT.Bhuana Ilmu Populer, 2007. ………..., Perkembangan Dan Konsilidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006. ……………, Menuju Negara Yang Demokratis, (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008. Kacung Marijan, Sistem Politik Indonesia:Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru,Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Kuskridho Ambardi, Mengungkap Politik Kartel :Studi tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramdia dan LSI, 2009. Maurice Duverger, Hukum Tata Negara Indonesia, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1993. Miriam Budiohardjo, 2000.
Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia Pustaka, Jakarta,
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
195
Moh Kusnardi dan Hermaily Ibrahim , Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI dan CV Sinar Bakti, 1981. Moh. Mahfud MD, Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Yogyakarta: UII Press, Edisi Revisi, 2000. Muchtar Pakpahan, Ilmu Negara dan Politik, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera, 2010. Nukthoh Arfawie Kurde, Telaah Kritis Teori Negara Hukum,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Redi Panuju, Oposisi Demokrasi dan Kemakmuran Rakyat,Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009. Saldi Isra, Reformasi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945, Padang: Andalas university, 2006. ……….Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia, Jakarta :PT. RajaGrafindo Persada, 2010. Sudarsono, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1991. Saifudin, Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Yogyakarta: FH UII Press, 2009. Sumali, Reduksi Kekuasaan Eksekutif: di Bidang Peraturan Pengganti UndangUndang, Malang: UMM Press,2003. Sukarna, Sistem Politik Indonesia III, Bandung : CV.Mandar Maju,1992. Sri Soemantri Martosoewignjo, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Jakarta: CV.Rajawali, 1996. ………Proses dan Prosedur Perubahan Konstitusi :edisi kedua , Bandung: Alumni, 2006. Sacipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1991. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1986. ............Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
196
Soehino, Hukum Tata Negara; Perkembangan Pengaturan dan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia, Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2010. …………., Hukum Tata Negara Dan Sistem Pemerintahan Negara, Yogyakarta; Liberty, 1993. Sukarna, Sistem Politik Indonesia III, Bandung : CV.Mandar Maju,1992. Titik Tri Wulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,Jakarta: Prenada Media, 2010. …………….., Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006. Zakaria Bangun, Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Medan, Bina Media Perintis, 2007. Zaenal A Budiyono, Demokrasi Bukan Basa-Basi; Langkah SBY Mengawal Demokrasi dan Mengembalikan Indonesia ke Orbit Dunia,Jakarta: DCSC Publishing, 2008.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963. Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998 Tentang Pencabutan TAP MPR No. IV Tahun 1983 Tentang Referendum. Ketetapan MPR No. XIII tahun 1998 tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; Ketetapan MPR No. XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia. Undang- Undang N0 12 Tahun 2003 tentang Pemilu sebagai pengganti Undang Undang N0 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
197
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara RI.Nomor. 4801). Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Keppres Nomor 200 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Masyumi Keppres Nomor 2001 Tahun 1960 tentang Pembubaran Partai Sosialis Indonesia (PSI) Keppres Nomor 129 tahun 1961 tentang Pembubaran Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Rakyat Indonesia (PRI), PRN Djodi Gondokusumo dan PSSI Abikusno.
MAKALAH, JURNAL ILMIAH, ARTIKEL, TESIS, DISERTASI Aidul Fitriciada Azhari, Reformasi Pemilu Dan Agenda Konsolidasi Demokrasi :Perspektif Ketatanegaraan, Makalah: Jurisprudence, Vol. 1, No. 2, September 2004. Aminah, Electoral Threshold Dan Parliamentary Threshold sebagai Model Penyederhanaan Sistem Multipartai dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan P3KHAM PPM Universitas Sebelas Maret, Jurnal Konstitusi Vol.II, No. 1, Juni 2009 Abdul Latif, Pilpers dalam Perspektif Koalisi Multi Partai, Makalah, dalam Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Volume 6 Nomor 3, September 2009, Jakarta. Asmar Oemar Saleh, Menyederhanakan Sistem Kepartaian, (Opini dalam Republika Tanggal 19 Januari 2011. Budiarto Rizka Rizqi Tia makalah, Partai Politik dan Sistem Kepartaian. Tanpa Tahun. Bawono Kumoro, Format Ulang Koalisi: Inkonsistensi Sikap Partai Koalisi Timbulkan Kegaduhan Politik, Opini dalam Harian Bisnis Indonesia tanggal 11 Maret 2011.
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
198
Deny Indrayana, Mendesain Presidensial Yang Efektif; Bukan ‘Presiden Sial’ Atawa ‘Presiden Sialan’, Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial, Jakarta, 13 Desember 2006. Erna Sri Wibawanti, Saatnya Electoral Threshold Dilaksanakan Secara Konsisten Menuju Multipartai Terbatas, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bekerja sama dengan PKHK-Fh Universitas Janabadra, Jurnal Konstitusi, 2009. Jakob Tobing, Sistem Presidential: Penyederhanaan Sistem Kepartaian Memang Telah Diamanatkan Sejak Awal Reformasi, Makalah: Jakarta: Institut Leimena, 2010. Khashadi, Implementasi Sistem Multi Partai Pada Pemilu Tahun 2004 di Jawa Tengah, Semarang : Tesis, Program Megister Ilmu Hukum Universitas Dipenegoro, 2008. Marzuki, Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD di Provinsi Sumatera Utara, Medan, Disertasi pada Program Doktoral Fakultas Hukum USU, 2007. Mirza Nasution, Mempertegas System Presidensial, (Jurnal Konstitusi Vol. II, No. 1, Juni 2009,Jakarta: P3 KP-FH Universitas Jambi bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi RI. M.Ilham Habibie, Pengaruh Konstelasi Politik Terhadap Sistem Presidensial Indonesia, Semarang: Tesis pada Program Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Dipenogoro, 2010. Muladi, Penguatan Sistem Pemerintahan Presidensial dalam Ketatanegaraan Indonesia di Era Penerapan Sistem Multi Partai Guna Memantapkan Sinergitas Antara Lembaga Eksekutif dan Legislatif Untuk Percepatan Proses Pembangunan Nasional, Makalah, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional RI, 2009. Rosa Ristawati, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia dalam Kerangka Sistem Pemerintahan Presidensiil, Jakarta: Jurnal Konstitusi PUSKOLING-FH Universitas Airlangga dan Mahkamah Konstitusi RI, vol. II, No. 1, Juni 2009
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
199
Sofian Effendi, Sistem Pemerintahan Adalah Jati Diri Bangsa, Makalah, Yogyakarta, 2 Februari 2005. Syamsuddin Haris, Politik Oplosing Efektifkan System Presidensial-Multipartai, Jurnal Majelis Edisi 2 Februari 2007, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2007. Suko Wiyono, Pemilu Multi Partai Dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia, Jakarta: Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia kerja sama dengan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Wishnuwardhana, 2009. Triyono Lukmantoro, Tergelitik Kartel Partai Politik, Opini dalam Harian Wawasan, 15 Juni 2010
INTERNET http://theindonesianistitute.com/index.php/20080915264/koalisi-untukpemerintahan-yang-kuat.html. diakses tanggal 21 Juli 2011 http://www.suarapembaruan.com/News/2009/11/25/index.html.diakses tanggal 18 Juli 2011 http://sorot.vivanews.com/news/read/111348-di_titik_bidik
www.nitropdf.com
UNIVERSITAS UNIVERSITAS SUMATERA SIMATERA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA UTARA
