137
DAFTAR PUSTAKA Alam, A.S. dan Amir Ilyas. 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi Books. Atmasasmita, Romli. 2002. Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensiaisme dan Abolisionisme, Cetakan Kedua (Revisi). Bandung: Bina Cipta. Asshiddiqie, Jimly. 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Balasco, Lauren Marie. 2013. “The International Criminal Court as a Human Security Agent”. Praxis The Fletcher Journal of Human Security, Vol. XXVIII – 2013. Budoyo, Sapto. 2008. Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro. Chazawi, Adami. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: PT.Rajawali Grafindo Persada. Dewi HTP, Sinta. 2012. “Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) di Persidangan Perkara Pidana”. Tesis. Jakarta: Universitas Indonesia. Diamond, Shari Seidman, Locke E. Bowman, Manyee Wong & Matthew M. Patton. 2010. “Efficiency And Cost: The Impact of Video Conferenced Hearings On Bail Decisions”. The Journal of Criminal Law & Criminology, Vol. 100, No. 3. Dimyati, Khudzaifah. 2010. Teorisasi Hukum: Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990. Yogyakarta: Genta Publishing. Effendi, Tolib. 2013. Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Elik Sulistyawati, Putu dan I Ketut Sujana. Tanpa Tahun. “Pemanfaatan Telekonferen Sebagai Alat Bantu Pembuktian Dalam Persidangan Pidana”. Jurnal Publikasi. Denpasar: Universitas Udayana. Faal, M. Tanpa Tahun. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi/Diskresi Kepolisian, Cetakan I. Jakarta: Pradnya Paramita.
138
Febrian, J. 2004. Pengetahuan Komputer dan Teknologi Informasi. Bandung: Informatika. Fuady, Munir. 2006. Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata). Bandung: Citra Aditya Bakti. Fuady, Munir. 2013. Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum. Jakarta: Kencana. Gillet, Justin. 2012. “Party’s Over: Admissibility of Post-Trial Juror Testimony Should Depend on the Nature of the Conduct”. Michigan Journal of Law Reform. Michigan: University of Michigan Law School. Hamzah, Andi. 2003. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Hamzah, Andi. 2000. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Karjadi, M. dan R. Soesilo. 2003. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasannya Resmi dan Komentar. Bandung: Politeia. Harahap, M. Yahya. 2006. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemerikasaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika. Hendra Winarta, Frans. 2000. Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Cetakan 1. Jakarta: Elexmedia Komputindo. Iksan, Muchamad. 2012. Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Kelsen, Hans. 2007. Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik. Jakarta: Bee Media Indonesia. Lamintang, P.A.F.. 2007. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti. Ledray, Susan. 2013. “Virtual Services Whitepaper”. Harvard Journal of Law & Technology, Occasional Paper Series — February 2013. Mangaibera Unger, Roberto. 2003. Gerakan Studi Hukum Kritis. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat.
139
Miles, Matthew B. dan Michael A. Huberman. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. Muhammad, Rusli. 2013. Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial. Yogyakarta: UII Press. Mulyadi, Lilik. 2008. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoritis Dan Praktik. Bandung: Alumni. Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Muladi. 2002. Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama. Jakarta: The Habibie Center. Nawawi Arief, Barda. 2002. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni. Nawawi Arief, Barda. 2008. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Nawawi Arief, Barda. 2004. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti. Poernomo, Bambang. 2008. Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Amarta Buku. Prinst, Darwan. 2006. Hukum Acara Pidana Dalam Praktik. Jakarta: Djambatan. Prodjohamidjojo, Martiman. 2006. Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1. Jakarta: Pradnya Paramita. Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher. Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2004. Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti. Reksodiputro, Mardjono. 2003. Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi. Jakarta: FH UI.
140
Rawashdeh, Sami Hamdan AL, et.al. 2012. “The Treatment of Vulnerable and Intimidated Witnesses in the English Criminal Justice System”. European Journal of Social Sciences, ISSN 1450-2267 Vol.33 No.1 (2012), pp. 52-88. EuroJournals Publishing, Inc. Rahardjo, Satjipto. 1982. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni. Sahid. 2006. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jakarta: Yudhistira. Salyzyn, Amy. 2012. “A New Lens: Reframing the Conversation about the Use of Video Conferencing in Civil Trials in Ontario”. Osgoode Hall Law Journal. Sanusi, Arsyad, et. al. 2003. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pemanfaatan Media Elektronik (Teleconference) Untuk Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana. Jakarta: Badan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. Sandick, Philip A.. 2012. “Speechlessness and Trauma: Why the International Criminal Court Needs a Public Interviewing Guide”. Northwestern Journal of International Human Rights, Volume 11 | Issue 1. Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2007. Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya. Jakarta: Bina Aksara. Shidarta. 2010. Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, dari buku Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara. Jakarta: Komisi Yudisial. Siregar, Bismar. 1996. Rasa Keadilan. Surabaya: Bina Ilmu Offset. Surbakti, Natangsa. 2006. Implementasi Kebijakan Berwawasan Gender Dalam Penanggulangan Kejahatan”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006: 201 – 225. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta. Suteki. 2013. Desain Hukum di Ruang Sosial. Yogyakarta: Thafa Media. Sutopo, HB. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif, Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press. Sudarto. 2003. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat “Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana”. Bandung: Sinar Baru. Sudarto. 2000. Hukum Pidana I. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
141
Subekti, R. dan Tjitrosoedibio. 2005. Kamus Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita. Tahir, Heri. 2010. Proses Hukum Yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Yogyakarta: LaksBang Pressindo. Wahid, Fathul. 2002. Kamus Istilah Teknologi Informasi, Ed. I. Yogyakarta: Andi. Weda, Made Darma. 1996. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Internet: Muarif, Syamsul. 2004. “Menunggu Lahirnya Cyber Law”. http://www.cybernews.cbn.net.id, tanggal 20 Maret 2014, jam 19.47 “Penggunaan Teleconference Dalam Persidangan”. http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5644/. Diakses tanggal 26 November 2013, pukul 12.47 “Menggugat Dasar Pemeriksaan Saksi Melalui Teleconference”. http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d832f081d0ee/. Diakses tanggal 26 Nonember 2013, pukul 12.55 Peraturan Perundang-Undangan: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
142
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Terorisme
