DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Agustino, Leo, Dasar-dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2014 Al Mawardi, Al ahkam al Shultoniyyah wa Al Wilayah al Diniyyah, (Beirut: Dar Al Fikr, t. th. Allots,Anthony The Limits Of Law, London, Butterworths,1980 Anwar, Yesmil dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2008 Armansyah Matondang, Armansyah, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia: Merangkai Sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia,Jakarta Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013 Ashiddiqie, Ashiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2011 Aubert,Vilhelm, Sociology of Law, Middlesex: Penguin Books, 1973 Berger, Peter L., Humanisme Sosiologi, Bandung, Inti Sarana Aksara, 1998 Bradley, Anthony Wilfred, Keith. D Ewing, Constitutional and Administrative law, Edisi ke -13 ,Perason Education Ltd, 2003 Budiardjo, Miriam,Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Penerbit Gramedia 1985 Chambers, Robert, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang,Jakarta: LP3ES, 1996 Coralie , Bryan& White, Majemen Berkembang,Jakarta: LP3ES , 1987
Pembangunan
untuk
Negara
Dicey,A.V Lectures on the Relations Between Law and Public Opinion in England During the nineteenth Century, London, McMillan, 1905 Diponolo, G.S, Ilmu NegaraJilid 1,Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 1975 Djokosoesanto, Hukum Tata Negara yang dihimpun Harun Al Rasyid,Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
105
Dror, Yahezkiel, Law and Social Change, in Joel B. Grosman and Mary H. Grosman, Law and Change in Modern America, Pacific Palicades; Goodyear Publishing. Inc. 1971 Dworkin, Dworkin, Law’s Empire, Cambridge, Harvard University Press, Cmbridge, 1986 Edward Merriam, Charles, Systematic Politics, Chicago: University of Chicago Press, 1947 Effendi Lotulung, Paulus, Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dalam korelasinya dengan Hukum Administrasi, dalam buku Hukum administrasu dan Good Governance, Jakarta: Universitas Trisakti, 2010 Friedmen, M. Lawrence, Legal System, A Social Science Perspective ,New York, Russel Sage Foundation, 1975 Hajon, Philipus M, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakart, Gajah Mada University Press, 2005 Hanintijo Soemitro,Ronny, Indonesia, 1998
Metode Penelitian Hukum dan Jumetri, Ghalia
Harahap, H asyral, Madina yang Madani, Jakarta, Pemerintah mandailing Natal/PT Metro Pos, 2004 Haris, Syamsudin, Desentralisasi dan Otonomi daerah,(Jakarta: LIPI Press, 2005 Kaputra, Iswan dkk, Dampak Otonomi Daerah di Indonesia Merangkai Sejarah Politik dan Pmenerintahan Indonesia, Jakarta:Pustaka obor Indonesia, 2013 Krisyantono, Raachmat, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Kencana, 2010 Kuncoro,Mudrajad, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Perencanaan, Strategi, dan Peluang, Jakarta, Erlangga, 2004 Kusnardi, Moh dan Harmaily Negara,______________
Ibrahim,
Pengantar
Reformasi,
Hukum
Tata
Kusumohamidjojo,Budiono, Filsafat Hukum Problematik Ketertiban yang Adil,Badung, Mandar Maju, 2011 Laski,J. Laski, the State and Practice, New York: The Viking Press, 1947 MacIver, Robert Morrison, The Modern State ,London: Oxford University Press
106
Mahfudh MD, Krisis Masa Kini & Orde Baru,Jakarta: Yayasan Obor Indoensia,2003 Mertokusumo,Sudikno Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Yogyakarta: Liberty, 1991 mubarokfury, Syaikh syaifurrahman, Sirah Nabawiyah, Jakarta, Al Kautasar, 1997 Nomensen Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara,Jakarta: Permata Aksara,2015 Otto, Hans dkk, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Jakarta:Rencong Jaya Sakti, 2003 Paton, Goerge Whitecross ,Textbook of Jurisprudence ,Oxford : The Clarendon Press, 1995 Penerjemah kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1999 Prasetyo,Teguh dkk, Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum,Jakarta,Raja Grafindo Perkasa, 2012 Qordhawi, Yusuf, Al Siyasah al Syariah, Pedoman Bernegara dalam perspektif Islam, Raharjo, Satjipto, hukum dan Birokrasi, Makalah pada diskusi panel hukum dan pembangunan dalam rangka catur windu Fakultas Hukum Undip, 20 Desember 1998 Ranuwidjaya, Usep dalam Sumbodo Tikok, Hukum Tata Negara, Bandung: Eresca, 1988 Samekto, FX Adji, Studi Hukum Kritis: Kritik terhadap Hukum Modern, Bandung, Citra Raya, 2005 Simanjuntak, Bungaran Antonius, Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan masa Depan Indonesia, Berapa PersenLagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat?, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010 Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2015 Sinamo, Nomensen, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2014 Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press , 1984
107
Soetomo, Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat,Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011 Soltau,H. Roger An Introduction to Politics, California: Longmans, Green, 1951 Sousa santos, Bonoventurede 1995, Toward a New Common; Law Science, and public in the Paradigmatic , London, Routledge, 1995 Sukardja, Ahmad, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah, Jakarta: sinar Grafika, 2012 Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, Jakarta:Grasindo , 2010 Teguh Prasetyo.,dkk., Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Tim Arkola, 2004, Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Surabaya, Arkola , 2004 Tim Arkola,Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Surabaya:Arkola, 2004 Zaman, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 198-201. Trubek, David M. Toward a Social Theory, The Yale Law Journal, No. 1, 1972 Urger, Roberto M, Teori Hukum Kritis, Bandung, Pt. Nusa Media, ,2008 Utrecht,E Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Ichtiar, 1985 Wasisitono,Sadu Desentralisasi, Demokratisasi Governance,Jakarta LIPI Press, 2002
dan
Pembentukan
Good
Zaman, ,NurKamus Umum Bahasa Arab, Indonesia-Inggris-Arab, Arab-InggrisIndonesia. Bandung: M2S, 2001
108
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Keputusan Walikota Salatiga Nomor 136-05/306/2012 Tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Kutowinangun Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kidul Keputusan Walikota Salatiga Nomor: 146.1-05/77/2010 untuk membahas Rencana pembentukan Kelurahan Kutowinangun menjadi 2 (dua) Kelurahan. Menggali potensi wilayah, informasi dan masukan-masukan dari warga masyarakat di wilayah Kelurahan Kutowinangun untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2012 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 31 tahun 2006 Peraturan Walikota Salatiga No. 54 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Struktural pada Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga. Peraturan Walikota Salatiga nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Camat dan Lurah Peraturan Walikota Salatiga Nomor: 43 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Perda Kota Pekalongan No. 7 tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Perda Kota Salatiga No. 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga Perda Nomor 3 tahun 2010 Permendagri No. 31 Tahun 2006, tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan Permendagri Nomor 140/418/PMD Perihal Moratorium Pemekaran Desa dan Kelurahan dikarenakan banyaknya pemekaran kelurahan dan desa yang dilakukan Kabupaten/Kota tanpa melalui mekanisme yang tepat.
109
PP No 73 tahun 2005 tentang Kelurahan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.1/15325 tertanggal 23 Agustus 2012 perihal pemekaran Kelurahan Kutowinangun dan memerintahkan kepada Pemerintah Provinsi untuk memfasilitasi pembentukan kelurahan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 31 Tahun 2006. Surat Kementerian Dalam Negeri nomor 146/523/PMD yang berisi tidak akan menerbitkan kode wilayah bagi kecamatan yang dibentuk dalam kurun waktu 1 Agustus 2012 sampai dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Usulan pengkodean desa dan kelurahan hasil pemekaran setelah Oktober 2012 akan diberikan setelah dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Surat Keputusan Wali Kota Salatiga nomor: 146.1-05/242/2011 pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan,
tentang tim
Surat keputusan Walikota Pekalongan No. 136/315 tahun 2007 tentang pembentukan kelurahan baru hasil pemekaran kelurahan panjang wetan, kecamatan Pekalongan utara kota Pekalongan. Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 146.-05/47/2012 Tentang Tim Penataan Kelurahan. Keputusan dilakukan dengan pertimbangan perencanaan dan persiapan penataan kelurahan meliputi pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 146.1-05/123/2009 Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 146.1-05/432/2009 tentang Tim Sosialisasi Persiapan Pemekaran Kelurahan Salatiga, Kelurahan Sidorejo Lor dan Kelurahan Kutowinangun Kota Salatiga Tahun 2009 Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 146.1-05/77/2010 Tentang Tim Persiapan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan. Tim terdiri dari Tim perencanaan, tim pengumpulan dan identifikasi data, tim pengkajian dan tim evaluasi Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 414-05/14/2013 Tentang Tim Pemekaran Kelurahan. Tim Pemekaran terdiri dari tim koordinasi, tim sosialisasi, tim penataan dan tim monitoring dan evaluasi. Surat Walikota Salatiga nomor 170/1117/011.1 yang bertanggal 9 Desember 2011 Surat Walikota Salatiga nomor 144/083 pada 18 Pebruari 2010
110
UU No. 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah
C. INTERNET http://otda.kemendagri.go.id/index.php/berita-210/2457-memekarkan-itu-bukanmenimbulkan-masalah http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/view/10117 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/78TAHUN2007PP.htm http://www.saldiisra.web.id/index.php/21-makalah/makalah1/424-quo-vadispemekaran-daerah.html http://ebookinga.com/pdf/makalah-tentang-pemekaran-wilayah http://sappk.itb.ac.id/jpwk1/wp-content/uploads/2014/04/250-259.pdf http://unmasmataram.ac.id/wp/wp-content/uploads/5.-M.-Yusuf-A.R.pdf http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/PH/article/view/137 http://www.academia.edu/5966058/Politik_Hukum_Pemekaran_Daerah http://www.academia.edu/8238713/pemekaran_dan_penggabungan_daerah http://www.ejournal.undip.ac.id/index.php/politika/article/viewFile/4923/4460
111
