DAFTAR PUSTAKA
BUKU Achmad Sodiki, 2008, Mensejahterakan Rakyat Lewat Landreform, Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani, Gajah Hidup, Jakarta. Adrian Sutedi, 2010, Hukum Hak Tanggungan, Sinar Grafika, Jakarta. , 2008, Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta. Ali Achmad Chomzah, 2003, Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia), Prestasi Pustaka, Jakarta. Anshari Siregar, 2005, Mempertahankan Hak Atas Tanah, Multi Grafik, Medan. Arie Soekanti Hutagalung, et. al., 2012, Hukum Pertanahan di Belanda dan Indonesia, Pustaka Larasan, Denpasar. Bachtiar Effendi, 1982, Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah, Alumni, Bandung. Bambang Sunggono, 1994, Hukum Dan Kebijaksanaan Publik, Sinar Grafika, Jakarta. Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta. Bernhard Limbong, 2012, Konflik Pertanahan, Margaretha Pustaka, Jakarta. Boedi Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UndangUndang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta. Chadidjah Dalimunthe, 2005, Pelaksanaan Permasalahannya, USU, Medan.
Landreform
di
Indonesia
dan
, 2008, Politik Hukum Agraria Nasional Terhadap Hak-Hak Atas Tanah, Yayasan Pencerahan Mandailing, Medan. Corlett, J.Angelo, 2000, Dworkin’s Theory of Law, Associate Professor of Philosophi of Law and Ethiecs, Department of Philosophi, San Diego State University.
Crano, William D. and Brewer, Marilyn B., 2002, Principles and Methodes of Social Research, Lowrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey. Dinda Keumala dan Setiyono, 2009, Tip Hukum Praktis, Tanah dan Bangunan, Raih Asa Sukses, Jakarta. Effendi Perangin, 1989, Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum, Rajawali, Jakarta. , 2010, Hukum Waris, Rajawali Pers, Jakarta. Gunawan Widjaja dan Kartini Widjaja, 2007, Jual-Beli, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Gunawan Wiradi, 2000, Tonggak-Tonggak Perjalanan Kebijaksanaan Agraria di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Irma Devita Purnamasari, 2010, Hukum Pertanahan, Kaifa, Bandung. Jimly Asshiddiqie, 2009, Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sinar Grafika, Jakarta. Jimmy Joses Sembiring, 2010, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta. Kansil, CST., 1986, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004, Hak-hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media, Jakarta. Kreveld,van J.H., 1983, Beleidsregels in het recht, Kluver-Deventer. Marbun, SF., et. al., 2001, Hukum Administrasi Negara/Dimensi-Dimensi Pemikiran, UII Press, Yogyakarta. Maria SW Sumardjono, 2001, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi, Kompas, Jakarta. Massier, AB, 2000, Handelsrecht, KITLV Uitgeverij, Leiden. Mochtar Kusumaatmadja, 1972, Agrarian Law, Padjadjaran University Law School, Bandung.
M. Solly Lubis, 2007, Kebijakan Publik, Mandar Maju, Bandung. Muchsin, H., Imam Koeswahyono, Soimin, 2010, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Refika Aditama, Bandung. Mudjiono, 1997, Politik dan Hukum Agraria, Liberty, Yogyakarta. Parlindungan, A.P., 1989, Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Jakarta. , 1993, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta. Philipus M. Hadjon, et. al., 1994, Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung. , 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta. Ridwan.H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, UII Pres, Cet.Pertama, Yogyakarta. Romli Atmasasmita, 2001, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung. Redclift, M.R., 1987, Agrarian Reform and Peasant Organization on the Ecuadorian Cost, The Athlone Press of the University of London. Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soebekti, 1995, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung. Soedharyo Soimin, 2004, Status Hak dan Pembebasan Tanah, Sinar Grafika, Jakarta. Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta. Soediono M.P. Tjondronegoro, 2008, Pengabdian Seorang Guru Pejuang Petani (Fokus Pada Mengangkat Harkat Petani), Gajah Hidup, Jakarta.
Soedjono Dirdjosisworo, 2010, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Soeprapto, R., 1986, Undang-Undang Pokok Agraria dalam Praktek, Badan Pertanahan Nasional, Jakarta. Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Pers, Jakarta. Soeroso, R., 2010, Perbandingan Hukum Perdata, Sinar Grafika, Jakarta. Soesilo Prajogo, 2007, Kamus Hukum Internasional dan Indonesia, Wacana Intelektual, Jakarta. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, Hukum Orang dan Keluarga, Alumni, Bandung. Solichin Abdul Wahab, 1990, Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara, Reneka Cipta, Jakarta. Sudargo Gautama, 1989, Tafsiran Undang-Undang Pokok Agraria, Cet. VIII, Alumni, Bandung. Suhariningsih, 2009, Tanah Terlantar, Prestasi Pustakaraya, Malang. Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Sinar Grafika, Jakarta. Tampil Anshari Siregar, 2006, Undang-undang Pokok Agraria dalam Bagan, KSHM Fakultas Hukum USU, Medan. Tan Thong Kie, 2007, Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta. Urip Santoso, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Van Dijk, diterjemahkan oleh A.Soehadi, 1989, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Sumur, Bandung. Wantjik Saleh, 1985, Hak Anda atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta. Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, 2006, Pengantar Hukum Adat Bali, Lembaga Dokumentasi dan Publikasi Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
Wiryono Projodikoro, 2000, Hukum antar golongan di Indonesia, Sumur, Bandung. Yahya Harahap, 2011, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta. Yuswanda A. Tumenggung, 2008, Reformasi Agraria Nasional (Land Reform Plus) Kebijakan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, Fakultas Hukum Unibraw, Malang. Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
KAMUS Bryan A. Garner (ed.), 1999, Black’s Law Dictionary, West Publishing Co., Eighth Edition, St.Paul, Min. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
DISERTASI Ida Bagus Agung Putra Santika, 2000, “Kebijakan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Untuk Penanaman Modal di Bidang Pariwisata”, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
INTERNET Hendy Syarmeindra, 2012, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Suatu Penerapan Hukum”, available from: URL: http://sarmyendrahendy. blogspot.com/2012_06_01_archive.html. Esra Stephani, 2009, “Definisi, Fungsi dan Unsur Kebudayaan”, available from: URL:http://esrastephani.blogspot.com/2009/11/definisi-fungsi-dan-unsur–unsur kebudayaan.html. Heryadi Siswomartono dan Arifien Habibie, 2010, “Kebijakan Alokasi Penggunaan Sumber Daya Lahan Secara Berkeadilan Dalam Reformasi Pembangunan Pertanian”, http. www.google.com. Wikipedia, 2013, “Hak atas Tanah”, http://id.wikipedia.org/wiki/Hak_atas_tanah.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2702); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3745); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3746); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan.
