Daftar Pustaka. Achmad Fachrudin. Jalan Terjal Menuju Pemilu Mengawasi pemilu memperkuat demokrasi. Jakarta keira publishing

Daftar Pustaka

Achmad Fachrudin. Jalan Terjal Menuju Pemilu 2014. Mengawasi pemilu memperkuat demokrasi. Jakarta keira publishing. 2013 Agussalim. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum. Bogor : Ghalia Indonesia, 2007. Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT. Radja Grafindo Persada, 2004. A.S.S. Tambunan, Pemilu di Indonesia Dan Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, Bnadung; Bina Cipta, 2011. Bagir Manan, Perkembangan UUD 1945, Yogyakarta: FH-UII Press, 2004. Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta, 1999. David Dyzenhaus. Legality and legitimacy. Oxford University Press. 1999. Djokosoetono, Hukum Tata Negara, Himpunan oleh Harun Alrasid, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982 H.D. van Wijk, Hoofdstukken van adminstratief recht, Uitgeveru Lemma BV. 1995. Hasyimsah. Ensikplopedia Pemerintahan Dan Kewarga Negaraan. Jakarta. PT Ikrar Mandiriaabadi. 2010 Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah, PT. Alumni. Bandung, 2010 Ibramsyah Amiruddin, Kedudukan KPU Dalam Struktur Ketata Negaraan Ripublik Indonesia Pasca Amaandemen UUD 1945. Surabaya, laksbang madiatama, 2008 Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta. 1991 Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum. Jakarta. Sinar Grafika. 2009

JB. Daliyo, Pengantar Ilmu hukum Buku Panduan Mahasiswa. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama 1994 Jazim hamidi, dkk. Konstitualisme Konstitusi. Malang in-trans publishing, 2010. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006. Jimly Asshiddiqie & M. Ali safaat “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum,” Secretariat jendral dan kepaniteraan mahkamah konstitusi RI, Jakarta, 2006. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta, RajaGrafindo Merdeka, 2013. Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta. PT Buana Ilmu Popular. 2007. Jimly Asshiddiqie, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006. Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI Cetakan Pertama, Juli 2006. Joko J. Prihatmoko, Pemilihan Kepala Daerah Langsung,, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005. Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu Media, 2006. Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, cet. ke-10, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) Kusnardi dan Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Cet-kelima. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FakultasHukum Universitas Indonesia, 1983 Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, cet. ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Lukman hakim dkk. Konstituaslisme dan demokrasi. Malang. In TRANS Publising. 2010. M. Rusli Karim, Pemilu Demokrasitis Kompetitif, yogyakarta; tiara wacana yogya. 2010.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992. Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV “Sinar Bakti”, Jakarta, 1983. Mukhtie Fadjar “Pemilu (perselisihan hasil Pemilu) dan demokrasi”. Malang. Setara pres. 2012. Mustafa Lutfi, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2010 Ni’matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yogyakarta, UII Press, 2007. Parulian donald, Menggugat Pemilu, (jakarta; pustaka sinar harapan, 2009) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2010. Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia_Introduction to Indonesian Administrative Law, Gadja Mada University Press, Yogyakarta. 2002. Ridwan H.R. Hukum Administrasi Negara Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2006. Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Jakarta.1981.

Administrasi

Negara,

Ghalia

Indonesia,

Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 SF, Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia, FH UII Press, Yogyakarta. 2011. Sri soematri, Hukum Tata Negara (pemikiran dan pandangan). Bandung. PT Remaja Rosdakarya. 2014. Sri Soemantri, Susunan Ketatanegaraan Menurut UUD 1945 dalam Ketatanegaraan Indonesia Dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta: Sinar Harapan, 1993,

Soedarsono. Mahkamah Konstitusi Sebagi Pengawal Demokrasi. Jakarta. Sekretareat Jendral dan Kepanetraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006. Sudikno Mertokusumo. Mengenal hukum (suatu pengantar). Yogyakarta, liberty. 2008. Titik Triwulan T. dan H. Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2003.

Desertasi, Tesis, Makalah, dan jurnal Ali

Muhtar, “Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Menyelengarakan Pemilihan Umum Daerah”. desrtasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2014.

Bagir Manan, Wewenang Propinsi, Kabupaten dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, 13 Mei 2000, H. Muammar AY. Kedudukan dan Kewenangan DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah. Desertasi.Fakultas hukum Universitas Brawijaya 2012. Hasyimsah. Ensikplopedia Pemerintahan Dan Kewarga Negaraan. Jakarta. PT Ikrar Mandiriaabadi. 2010 Herianto. “Tinjauan Analisis Noematif Yuridis Terhadap Pelaksanaan Putusan Sengketa Penyelengaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 Oleh KPU”. tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2011. Ibnu Tricahyo (Alm),“Pengaturan Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal Dalam Rangka Penyelengaraan Otonomi Daerah Yang Demokratis”. desrtasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2009, Montoha. Implikasi Yuridis Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Perkembangan Demokrasi Di Indonesia. Ringkasan Desertasi 2015

Mukhtie Fajar, “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar”, Makalah, Komda Sulawesi Selatan Mukthie Fadjar Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas: Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU jurnal mk Volume 6 Nomor 1, April 2009 Philupus M. Hadjon, Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Airlangga. 1994. R. Nazriyah “Kemandirian Penyelenggara Pemilihan Umum (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 81/PUU-IX/2011)”Jurnal Hukum No. Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011 Samsul Wahidin, Hukum Pemerintahan Daerah Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah, Cetakan I, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008 Suparman Marzuki,”Peran Komisi Pemilihan Umum dan Pengawas Pemilu yang Demokratis”, artikel dalam Jurnal Hukum, No. 3 Vol. 15 Juli 2008 Sutarman, Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Perizinan Dan Penegakan Hukum Penangkapan Ikan Di Wilayah Laut, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.2007. Sudarsono. “Kajian Hukum Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Menyelengarakan Pemilukada Terhadap Penyariangan Calon Kepala Daerah”. tesis pada Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2012. Tatiek Sri Djatmiati, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2004,

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1969, Pemilihan Umum Anggota Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Undang-Undang Republik Indonesia Penyelenggara Pemilihan Umum

Nomor

22

Tahun

2007

Tentang

Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101). Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1970 Tentang Penjelenggaraan Kampanje Pemilihan Umum Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 tentang Inkonstitusionalitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Menyelesaikan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah

WEB Yuddin Chandra Nan Arif, SH.MH. komisi pemilihan umumsebagai komisi negara independen (independent regulatory agencies) makalah. Diunduh di http://republik-ycna.weebly.com/ http://www.gresnews.com/berita/politik/230281-sejumlah-pasal-uu-Pilkadabertentangan-putusan-mk/ , Rabu, 28 Januari 201 5 , 23:00:03 WIB – Politik