146
Daftar Pustaka A. Buku Achir Azmy, 1996, Masalah Pengurusan Keuangan Negara Suatu Pengantar Teknis, Buku I, CV Yulianti, Bandung. Arsjad Nurdjaman, Kusumanto Bambang dan Prawirosetoto Yuwono, 1992, Keuangan Negara, Intermedia, Jakarta. Asshiddiqie Jimly, 2005, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi Serpihan Pemikiran Hukum dan HAM, Konstitusi Pers, Jakarta. , 2006, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Sekretaris Jenderal dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta. , 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. , 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, PT Bhuana Ilmu Populer, Jakarta. , 2009, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2, Rajawali Pers, Jakarta. , 2010, Konstitusi dan Konstitusionalisme, Sinar Grafika, Jakarta. Atmadja Soeria Arifin, 2009, Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum Teori, Kritik Dan Praktik, Rajawali Pers, Jakarta. Attamimi A S Hamid, 1984, Pengawasan Keuangan Negara Menurut UUD 1945 Pasal 23, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Editor Padmo Wahyono,. Ghalia Indonesia, Jakarta.
147
Barata Atep Adya dan Trihartanto Bambang, 2005, Perbendaharaan dan Pemeriksaan Keuangan Negara/Daerah, PT Alex Media Komputindo, Jakarta. Bohari, 2006, Hukum Keuangan Negara, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Gramedia, Jakarta. Eschborn Norbert, 2006, Membangun Kapasitas Fungsi Anggaran DPRD, Sekeretariat Nasional ADEKSI, Jakarta. Fadjar A. Mukthie, 2005, Tipe Negara Hukum, Bayu Media Publising, Malang. Fahrojin, Ikhwan. dan Najih Mokh, 2008, Menggugat Peran DPR dan BPK Dalam Reformasi Keuangan Negara, IB-TRANS Publishing, Malang. F Sugeng Istanto, 2007, Penelitian Hukum, CV Ganda, Yogyakarta. Gafar Afan, 2002, Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. Gofar Abdul, 2009, Perbandingan Kekuasaan Presiden Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945 Dengan Delapan Negara Maju, Kencana,.Jakarta. Hadjon M Philipus, dkk, 2005, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,. Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta. Halim Abdul dan Buwono Icuk, 2011, Pengelolaan Keuangan Negara-Daerah: Hukum, Kerugian Negara Dan Badan Pemeriksa Keuangan, UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Halim A Ridwan, 1988, Hukum Administrasi Negara Dalam Tanya Jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta. Hartono Sunaryati, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung.
148
Held David, 2006, Models Of Democracy, Polity Press Akbar Tandjung Institute, Jakarta. Indrayana Denny, 2008, Negara Antara Ada Dan Tiada; Reformasi Hukum Ketatanegaraan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Indroharto, 2004, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta. Irianto Sulityowati & Sidharta (ed), Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Isra Saldi, 2010, Pergeseran Fungsi Legislasi; Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dari Sistem Presidensil Indonesia, Rajawali Pers,. Jakarta. Kadmasasmita Djuaeni Achmad, 2006, Akuntabilitas Keuangan Negara: Konsep dan Aplikasi, STIA LAN, Jakarta. Kholis Laila Efi, 2010, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi,. Solusi Publishing, Jakarta. Mahfud MD Moh, 2007, Politik Hukum di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. , 2010,. Perdebatan Hukum Tatanegara Pasca; Amandemen Konstitusi, Rajawali Pers, Jakarta. , 2011, Membangun Politik Hukum Menegakan Konstitusi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Manan Bagir, 1992, Dasar-Dasar Perundang-undangan di Indonesia,. Indonesia Co, Jakarta. , 2001, Menyonsong Fajar Otonomi Daerah, PSH Fak. Hukum UII,. Yogyakarta.
149
Manullang M, 1997, Dasar-Dasar Menegement, Ghalia Indonesia, Jakarta. Marzuki Mahmud Peter, 2005, Peneltian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta. Muchsan, 2007, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta. Mulyosudarmo Soewoto, 2004, Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi, Asosiasi Pengajar HTN dan HAN, In-TRANS, Malang. Purnama Eddy, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat: Analisis Terhadap Sistem Pemerintahan Indonesia dan Pebandingannya dengan Negara Lain, Cetakan I, Nusamedia, Bandung. Rahardiansah Trubus, 2008, Pengantar Ilmu Politik, Paradigma, Konsep Dasar, dan Relevansinya untuk Ilmu Hukum, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta. Saidi Djafar Muhammad, 2011, Hukum Keuangan Negara, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta. Sarifudin Ateng, 1996, Butir-Butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintah yang Layak, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung. Siagian S. P, 1990, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta. Silalahi Radja Pande, 1981, Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Dalam Hubungannya Dengan Pembangunan Ekonomi, Ilmu Keuangan dan Permasalahannya,. Nurjahman (ed), Institut Ilmu Keuangan, Jakarta. Soehino, 1983, Perkembangan Pemerintah di Daerah, Liberty, Yogykarta. Soejono dan Abdulrrahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineke Cipta, Jakarta. Soekanto Soerjono, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia,. Jakarta.
150
Soekarwo, 2005, Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance, AirlanggaUniversity Press, Surabaya. Soemarjono S.W Maria, 2001, Pedoman Pembeuatan Usulan Penelitian,. Sebuah Panduan Dasar, Gramedia Pustaka Umum,. Jakarta. Sujamto, 1986, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta. Sumantri Sri, 1992, Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia, Alumni, Bandung. Suny Ismail, 2004, Kedudukan MPR, DPR dan DPD Pasca Amandemen 1945, Fakultas Hukum Unair, Surabaya. Suparmoko, 2003, Keuangan Negara: Dalam Teori dan Praktek, BPPF, Yogyakarta. Sutedi Adrian, 2009, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta. Tim Diklat Penjenjangan Auditor Pengendali Teknis BPKP, 2007, Menejemen Pengawasan, Pusdiklatwas BPKP,. Bandung. Tjandra W. Riawan, 2009, Hukum Keuangan Negara, Grasindo, Jakarta. Wignjosoebroto Soetandyo, 2009, Penelitian Hukum Dan Hakikatnya Sebagai Penelitian Ilmiah, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta. Yamin Moh, 1960, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid III, Yayasan Prapantja, Jakarta.
B. Karya Ilmiah Akman Hasan, Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara, SumberSumber Keuangan Negara,. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham-RI Jakarta 2010.
151
Artjana I Gde, Upaya Membangun Akuntabilitas Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Di Lingkungan Militer Menuju Terciptanya Good Governance Tantangan Dan Harapan, dipaparkan dalam FGD SSR Propatria, tanggal 27 Februari 2007. Asshiddiqie Jimly, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,.. Makalah Pada: Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Diselenggarakan Oleh BPHN DEPKUMHAM RI, 14-18 juli 2003. Hal. 27-28. , Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional, Sambutan Pada Seminar Pengkajian Hukum Nasional (SPHN) Oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) Republik Indonesia, Jakarta, 21 November 2005. , Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Badan Anggaran DPR-RI, Jakarta, Rabu, 6 Juli, 2011. Atmoredjo Sudjito, “ Negara Hukum Dalam Perspektif Pancasila “ makalah untuk konggres Pancasila, kerjasama Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Universitas Gadjah Mada, tanggal 30, 31 mei dan 1 juni 2009 dibalai senat UGM, Yogyakarta. Falaakh Fajrul Moh, “Redistribusi Kekuasaan Negara Dan Model Hubungan Antarlembaga Negara dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”, Laporan Penelitian, WCRU-HTN Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hal. 20. Halim Abdul, Sekelumit Hubungan Pengelolaan Keuangan Negara Dan Daerah Dengan Hukum/Peraturan Perundang Undangan, Hukum, Kerugian Negara dan Badan Pemeriksa Keuangan, Yogyakarta : UPP STIM TKPN, 2011.
152
Hariyawan D Isidorus, Tinjauan Hukum Terhadap Penggunaan Standar Professional Akuntan Publik Dalam Pemeriksaan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Jurnal UPP STIM YKPN, Yogyakarta. Mahkamah Konstitusi Negara Republik Indonesia, Risalah Sidang Perkara Nomor 2/Skln-X/2012 Perihal Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Antara Presiden Republik Indonesia Dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta selasa, 27 Maret 2012. Masyarakat Transparansi Indonesia MTI, Pekerjaan Rumah Yang Terbengkelai;Catatan Empat Tahun Reformasi, 2002. Marzuki M Laica, 2010, Konstitusi Dan Konstitusionalisme, Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 4, Agustus Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Nasution Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, disampaikan pada dialog interaktif tentang ”Penelitian Hukum dan hasil Penulisan Penelitian Hukum pada Majalah akreditasi”, FH USU, tanggal 18 Februari 2003. Penelitian dan Pengkajian MK-RI, 2005, Teori Mengenai Anggaran Negara, Sekretariat Jenderal MK-RI, Jakarta. Rajagukguk Erman, Pengertian Keuangan Negara Dan Kerugian Negara, disampaikan pada Diskusi Publik “Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Komisi Hukum Nasional (KHN) RI, Jakarta 26 Juli 2006.
Zaini Abdullah, Peranan DPR Dalam Reformasi Pengelolaan Anggaran Negara, Jurnal Forum Inovasi Vol. V, Desember 2003.
153
C. Peraturan Perundang-undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654) . Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
D. Internet (website) Mahfud MD, reformasi pajak harus diperketat http://www.antaranews.com/berita/ Riawan Tjandra, Transfer dana pusat dan daerah,//gt//http://economy.okezone.com.
154
Ryaas Rasyid, kpk, laporan pengawas internal pemerintah masih rendah Laporan Pengawsan Internal, http://www.antaranews.com/berita/1250093014. Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran, Badan Anggaran Sumber Suburnya Praktek Bandit Anggaran.http://seknasfitra.org/pressrelease/badananggran-sumber-suburnya-praktek-bandit-anggaran//
