146
DAFTAR PUSTAKA
Buku Abdul R. Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Ahmadi Miru, & Yodo Sutarman, Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Ali Achmad, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT. Gunung Agung Tbk, Jakarta, 2002 Al-Malaky Ekky, Filsafat untuk Semua, Lentera, 2001 Damarsasongko Agung, Tinjauan Pelaksanaan Indikasi Geografis di Indonesia dan Beberapa Negara, Media HKI, Peran HKI dalam Pendidikan, Vol.VI/No.1/Desember, 2004. Davison Mark James, Fungsi Nama Geografis Dalam Perdagangan, Makalah disampaikan pada Diskusi Ilmiah Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Taruma Negara, Jakarta, 12 Mei 1998 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency, Jakarta, 2006 Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Subdit Indikasi Geografis Direktorat Merek. Djumhana Muhamad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Cet.1, Citra Aditya, Bandung, 2006 Djumhana Muhamad, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan HKI, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006 Evianto Hadi, Hukum Perlindungan Konsumen Bukanlah Sekedar Keinginan Melainkan Suatu Kebutuhan, Hukum dan Pembangunan, Nomor 6 Tahun XVI, Desember 1986 Farida Maria, Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi dan Materi Muatan), Kanisius, Jakarta, 2007 Foleintitel Kein and Joerg W Rieke, Geographic Indicatora-A Fight to Keep Traditional Product Names, 2004 Dairy Forum, Boca Raton, Florida 18-21 January, 2004. Seperti dikutip oleh Miranda Risang Ayu, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, PT. Alumni, Bandung, 2005
Universitas Sumatera Utara
147
Friedman Lawrence M, American Law An Introduction (Terjemahan Edisi Indonesia), PT.Tatanusa, Jakarta, 2001 Friedman W., Teori dan Filsafat Hukum-Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum (Terjemahan Edisi Indonesia), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993 Fritzgerald P.J., Salmond on Jurisprudence, London : Sweet & Mazwell, 1966 Gautama Sudago dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Gautama Sudago dan Rizawanto Winata, Pembaharuan Hukum Merek Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997 Geographical Indications, Newsletter Intellectual Property Alumni Association, Vol. 2, No. 6, Desember 2003 Hartono Lili Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991 Hartono Lili Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991 Hasibuan HD Effendy, Perlindungan Merek : Studi Mengenai Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003. Ichsan A, Hukum Perdata IB, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969 Kusuma Atmadja Mochtar dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Edisi ke-2, Cet.1, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan dan PT Alumni, 2003 Lubis M. Solly, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994 Mahadi, “Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional”, Jakarta, BPHN, 1981 Mariadi Yopi, Antisipasi Terhadap Pelanggaran Hak Merek, Kolom Opini Harian Analisa, 23 September 2013 Molloeng Lexi, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993 ____________, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 1993 Nasution Bismar, Mengkaji Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi, pidato pada Pengukuhan sebagai Guru Besar, USU-Medan, 17 April 2004, hal.
Universitas Sumatera Utara
148
4-5. Sebagaimana dikutip dari Neil MacCormick, “Adam Smith on Law”, Valparaiso University Law Review, Vol. 15, 2001 Paton G.W., A Text-book of Jurisprudence, London : Oxford University Press, 1964 Perpustakaan Nasional, Undang-undang Hak Atas Kekayaan Intelektual, Penerbit Indonesia Legal Centre Publishing CV., Karya Gemilang, Jakarta, 2010 Politics and law are virtually conterminous, say CLS writers. “Conceptual formalism”,which rejects this assertion, makes impossible a correct analysis of the form and content of law. Law is non-neutral and concepts such as “the sovereignity of communal needs” are masks for highly-partisan views. L.B.Curzon, Jurisprudence, (Great Britain : Cavendish Publishing, 1993 Prodjodikoro W., Perbuatan Melanggar Hukum, Sumur Bandung, Bandung,1967 Purwadi Ari, Aspek Hukum Perdata Pada Perlindungan Konsumen, Majalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 1 dan 2, Tahun VII, Jan-FebMaret, Yuridika Rahadjo Satjipto, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke- V, Bandung, 2000 Rasjidi Lili dan I.B. Wyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993 Risang Ayu Miranda, Memperbincangkan Hak Kekayaan Intelektual, Indikasi Geografis, PT. Alumni, Bandung, 2005 Saidin, O.K. Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Edisi 5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 Saliman Abdul R., Hukum Bisnis Untuk Perusahaan, Teori dan Contoh Kasus, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010 Salman Otje dan Anton F Susanto, Teori Hukum : Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali, Bandung : PT.Refika Aditama, 2004 __________, Ikhtisar Filsafat Hukum, CV. Armico, Bandung, 1987 Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat”, Rajawali Pers, Jakarta, 1990 Soerodibroto R. Soenarto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Rajawali Pers, Jakarta, 1994 Soesilo R., Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Bogor
Universitas Sumatera Utara
149
Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hal. 171. Pasal 572 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Tiap-tiap hak milik harus dianggap bebas adanya. Barangsiapa membeberkan mempunyai hak atas kebendaan milik orang lain, harus membuktikan hak itu,” Subekti, Hukum Merk, Intermasa, Jakarta, 1984 Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998 Supramono Gatot, Menyelesaikan Sengketa Merk Menurut Hukum Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008 Tumpa Harifin A., Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) Dan Implementasinya Di Indonesia, Penerbit PT. Kencana, Jakarta, 2010 Usman Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia), Cetakan ke-1, Alumni, Bandung, 2003 Warman Edi, Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus-Kasus Pertanahan, Penerbit Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003 World Intellectual Property Organization (WIPO), Intellectual Property Reading Material, Geneva, March, 1998 Yasmon,Trademark Act Law of Republic of Indonesia No.15/2001, terjemahan tidak resmi untuk IPR Specific Course Law Faculty UTS-IASTP Phase II IPR Specific Course, hlm 103
Universitas Sumatera Utara
150
Internet Anne Ahira ,Perlindungan Indikasi Gehttp://www.alabaspos.com/view.1114.638. Perlindungan-Indikasi-Geografis-Bagi-Kopi-Gayo.html, diakses tanggal 16 April 2010 Alwi, Pengembangan Indikasi Geografis (Online) http://www.sinarharapan.co.id/berita/0512/10/lua03.html, diakses pada tanggal 8 Maret 2010. WIPO Magazine, Geographical Indications: From Darjeeling to Doha, July 2009, hal.1. (http://wipo.int/wipo_magazine/en/2009/04/article_0003.html. Diakses Senin, 8 Maret 2010, pukul 12.10 WIB) KOPI GAYO COFFEE : Pengembangan Indikasi Geografis Bagian 2, http://kopigayo.blogspot.com/2010/02/pengembangan-indikasi-geografisbagian_14.html, didownload pada hari Selasa, 9 Maret 2010. Ditjen KPI,Jakarta, http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/2, diakses pada 9 Maret 2010. Ditjen KPI,Jakarta http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/2, diakses pada tanggal 7 November 2008. Kopi Gayo didaftarkan oleh Belanda, http://dvshr.multiply.com/journal/item/70, diakses pada tanggal 9 Maret 2010. Ditjen KPI, http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/2/Indikasi Geografis_Final20060106141403.doc, diakses pada tanggal 7 November 2008. Ditjen KPI, Jakartahttp://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/2, diakses pada tanggal 7 November 2008. http://ditjenkpi.depdag.go.id/website_kpi/files/content/2/Indikasi Geografis_Final20060106141403.doc, diakses pada tanggal 7 November 2008. http://www.dgip.go.id/articleview/24/1/8 diakses tanggal 13 Januari 2005 http://www.indonesiamission-eu.org/website/page309726034200309088426858.asp Loc.cit Kopi Gayo Indonesia, http://www.kopigayo.blogspot.com/, diakses pada tanggal 15 Desember 2008. Kopi Gayo diketahui didaftarkan oleh pengusaha Belanda sebagai merek dagang di Belanda, sehingga eksportir kopi dari Daerah Gayo, Nanggroe Aceh Darussalam, tidak bisa mengekspor komoditas itu dengan menggunakan merek
Universitas Sumatera Utara
151
Gayo, http://indonesiancommunity.multiply.com/journal/item/1855/Kopi_Gayo_didaf tarkan_oleh_Belanda_, diakses pada 15 Desember 2008. Ranggalawe.S, Masalah Perlindungan HAKI bagi Tradisional Knowledge, 4 Mei 2010, http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=47. Kopi Gayo Indonesia http://www.dgip.go.id/articleview/24/1/8 diakses tanggal 13 Januari 2005 Harian Suara Merdeka, “Produk Berciri Daerah Belum Optimal”, Kolom Ekonomi, 10 Mei 2004. Emmawati Junus adalah Direktur Merek Ditjen Hak Kekayaan lntelektual Departemen Hukum dan HAM
Undang-undang UU No.15 Tahun 2001 tentang Merek Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lihat Pasal 1 butir ke-1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, diundangkan pada tanggal 4 September 2007. Pasal 76 ayt (2) UU Merek Tahun 2001, pihak disebutkan bahwa: Gugatan terhadap pihak yang secara tanpa hak telah menggunakan merek terdaftar milik orang lain diajukan kepada Pengadilan Niaga, Berita Nasional, PP Produk Indikasi Geografis, Membendung”Caplok” Negara lain, tanggal 14 Desember 2004. Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis, Ps. 1 ayat (9). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365.
Universitas Sumatera Utara
